Jurnal Ilmiah Niagara Vol. 1 No. 3, Oktober 2009 PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) Sulasno ABSTRAK Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memegang peran penting dalam era globalisasi. Upaya perlindungan dilakukan melalui pengajuan pendaftaran atas produk-produk UMKM yang memenuhi syarat untuk dapat diberikan HKI sehingga konsekuensinya pemerintah/negara akan memberikan perlindungannya seperti paten, hak cipta, merek, desain industri, serta rahasia dagang. Adapun manfaat perlindungan HKI terhadap UMKM akan meningkatkan nilai tambah bagi produk serta pengusaha termasuk perolehan atas hak eksklusif yang dipegang oleh UMKM. Penumbuhan kesadaran perlu diupayakan terus menerus bagi UMKM dalam rangka meningkatkan perolehan HKI yang signifikan sehingga berpengaruh juga pada pembangunan ekonomi kemasyarakatan dalam sektor riil. PENDAHULUAN Hak Kekayaan Intelektual1 (selanjutnya disingkat HKI) menjadi isu yang semakin menarik untuk dikaji karena perannya yang semakin 1
Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Rights/IPR merupakan hak kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia yang ada dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. ”. Istilah yang umum dan lazim dipakai sekarang adalah hak kekayaan intelektual yang disingkat HKI. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa “Atas”) dapat disingkat “HKI” atau akronim “HaKI” telah resmi dipakai. Jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan “Atas”).
18
menentukan terhadap laju percepatan pembangunan nasional terutama dalam era globalisasi. HKI pun merambah ke segala lingkup kehidupan masyarakat. Walaupun merupakan hak privat (private rights), pada gilirannya HKI masuk ke kancah perekonomian dengan cara melayani dan menyumbang pada dunia usaha termasuk juga berurusan dengan kelompok usaha mikro kecil dan menengah . ("UMKM") Potensi dan Peran UMKM, suatu sektor yang selama ini belum tertangani secara serius, namun justru mampu menjadi tulang punggung penopang ekonomi bangsa dari masa krisis hingga saat ini. Sektor UMKM telah berperan sebagai economic safety net dan
Jurnal Ilmiah Niagara Vol. 1 No. 3, Oktober 2009 juga social safety net yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar sehingga turut mengurangi beban pengangguran nasional, membantu pengentasan kemiskinan serta memberi sumbangan yang berarti dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Dari data Destination Statement Bank Indonesia Tahun 2005, UMKM mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7% dari total perekonomian nasional. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika pemerintah dan segenap dan anggota masyarakat saat ini memberikan perhatian yang lebih besar bagi pengembangan UMKM. Pengembangan ini dengan bentuk pendekatan dalam pemberdayaan UMKM dalam kerangka jangka panjang dan berorientasi pada kebutuhan pasar serta bersifat holistik – bukan berdasarkan orientasi jangka pendek melalui proyek-proyek bersubsidi atas dasar ’belas kasihan’. Sebab apabila melihat permasalahan yang dialami oleh UMKM harus dapat dilihat dalam perspektif yang lebih luas untuk dapat diteropong dengan lebih jelas seperti permasalahan dari aspek pemasaran, aspek produksi, aspek SDM dan manajerial, aspek legalitas, aspek keuangan dan permodalan, aspek ketenagakerjaan termasuk juga aspek Hak Kekayaan Intelektual.
Dari beberapa bidang yang ada dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual/HKI2, pemanfaatan atas sistem HKI terutama mengenai masalah pendaftaran bidang-bidang HKI atas sektor UMKM yang dipunyai oleh para pengusaha dapat dikatakan masih sedikit. Berdasarkan data Kementerian Negara Koperasi dan UKM, jumlah pengusaha kecil dan menengah yang mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya tidak lebih dari 2%3. Masih sedikitnya minat UMKM Indonesia untuk mendaftarkan hak paten produknya karena masih memandang bahwa HKI bukan merupakan kebutuhan. Perilaku Bisnis UMKM Indonesia masih sangat tradisional, dan belum berpikir tentang perlindungan hak paten atas produk atau desain produknya. Kendala lainnya, disebabkan akselibilitas untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual tidak mudah, koordinasi dalam pelaksanaan antar instansi pemerintah belum tertata serta adanya birokrasi panjang dan biaya 2
Ada 7 (tujuh) lingkup bidang HKI yang diatur di Indonesia yaitu : Hak Cipta (UU 19/2002), Merek (UU 15/2001), Paten (UU 14/2001), Rahasia Dagang (UU 30/2000), Desain Industri (UU 31/2000), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU 32/2000), dan Perlindungan Varietas Tanaman (UU 29/2000). 3 Moh. Fatkhul Maskur, ”Merangsang pemanfaatan hak kekayaan intelektual”, Bisnis Indonesia, 12 Agustus 2008.
19
Jurnal Ilmiah Niagara Vol. 1 No. 3, Oktober 2009 mahal. Kurangnya sosialisasi HKI pun dapat masuk ke dalam daftar bagi setiap produk hasil karya UMKM juga sangat minim sehingga pelaku usaha ada yang sama sekali tidak tahu HKI. Essensi HKI Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan UndangUndang (UU) pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Seiring dengan perkembangan HKI di dunia, Pada 15 April 1994 Pemerintah Indonesia turut serta menandatangani kesepakatan pembentukan (WTO) atau organisasi perdagangan dunia. Pembentukan organisasi ini dituangkan dalam UU No. 7/1994 tanggal 2 November 1994. Salah satu bagian penting dari pembentukan organisasi ini adalah dimasukannya Perjanjian TRIPs4. Hal ini menandakan dimulainya era baru perkembangan HKI di seluruh dunia. Masuknya HKI dalam Perjanjian 4
TRIPs kependekan dari Trade Related Intellectual Property Rights adalah kesepakatan yang dibuat oleh negaranegara yang tergabung dalam anggota WTO (World Trade Organization) berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual.
20
TRIPs, menempatkan HKI sebagai substansi yang sarat dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi bangsa. Walaupun Perjanjian TRIPs tidak memberikan definisi mengenai HKI, namun pada Part II menyatakan bahwa lingkup HKI terdiri dari: 1. Hak Cipta dan hak-hak terkait; 2. Merek; 3. Indikasi Geografis; 4. Desain Industri; 5. Paten; 6. DesainTata Letak SirkuitTerpadu; 7. Rahasia Dagang; 8. Praktek PersainganTidak Sehat. Selanjutnya, sebagai konsekuensi keikutsertaan sebagai anggota WTO, Indonesia harus mengambil langkah-langkah penting termasuk menyelaraskan perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI dengan ketentuanketentuan dalam Perjanjian TRIPs. Sehingga pada tahun 1997 Pemerintah Indonesia mengadakan revisi beberapa perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989 dan UU Merek 1992. Di penghujung tahun 2000, disahkan tiga UU baru di bidang HKI, yaitu UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Jurnal Ilmiah Niagara Vol. 1 No. 3, Oktober 2009 Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI dengan Perjanjian TRIPS, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002, disahkan UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya. Perlindungan dan Manfaat HKI oleh UMKM Dalam melakukan bisnis, butuh adanya perlindungan terhadap rahasia atau informasi bisnis yang berguna dan penting dimilikinya. Hal ini dikarenakan bisnis perlu menjaga kualitas, pasar, kepercayaan, pelayanan dari produk yang dihasilkan. Ada beberapa alasan mengapa HKI fokus pada UMKM, yaitu : 1). Lebih dari 90% perusahaan di semua aktifitas ekonomi adalah UMKM yang membuat sumbangan yang berarti dalam penyerapan tenaga kerja, perdagangan, investasi dan pertumbuhan ekonomi; 2). UMKM telah terbukti sebagai alat mendorong inovasi dan dibelakang sejumlah besar terobosan-terobosan teknologi, 3). Dalam pengelolaan
ekonomi yang terkait dengan pengetahuan baru, aset-aset intangible, yang mencakup ide-ide inovatif, know-how dan informasi telah menjadi sentral dari aset-aset usaha atau bisnis. Manfaat Perlindungan HKI bagi UMKM adalah sebagai berikut : a. Informasi HKI sebagai alat bagi pengembangan produk dan pemasaran; b. Perlindungan HKI akan menjamin perbaikan posisi pasar di tingkat lokal dan global, perbaikan kompetensi dari perusahaan, membuka pintu untuk lisensi dan internasionalisasi dan c.HKI sebagai alat pemasaran. Pengertian UMKM Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah yang diundangkan pada tanggal 4 Juli 2008, berlaku pada tanggal diundangkan. Menurut Pasal 1 UU UMKM, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 21
Jurnal Ilmiah Niagara Vol. 1 No. 3, Oktober 2009 langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sedangkan usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Prinsip Pemberdayaan UMKM serta Kriteria UMKM Menurut Pasal 4 bagian kesatu UU UMKM, Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu : a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan; c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. 22
Adapun di bagian kedua Pasal 4, Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah : a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Dalam Pasal 6 ayat (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dalam Pasal 6 ayat (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki h asil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta
Jurnal Ilmiah Niagara Vol. 1 No. 3, Oktober 2009 rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Perlindungan HKI terhadap UMKM Atas produk industri-industri UMKM dapat diberikan perlindungan HKI berupa: Perlindungan Hak Cipta atas karyakarya kreatif pencipta dalam ilmu pengetahuan maupun karya-karya seni; Pemberian merek dagang maupun merek jasa atas gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa; Pemberian paten sederhana atas teknologi yang ditemukan invensinya berupa produk atau
alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya; Kreasi atas desain industri berupa bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna yang memberikan kesan estetis dan dapat diterapkan pada komoditas industri dan kerajinan tangan; Rahasia dagang atas informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi dan atau bisnis, bernilai ekonomi, berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang; Di samping itu pemerintah pun telah melakukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan pemanfaatan HKI terhadap UMKM misalnya dalam bentuk pemberian fasilitas kepada industri untuk mendaftarkan desain industrinya, hak cipta, dan desain produk, bahkan sekarang pendaftaran sudah dapat dilakukan secara online. Di samping itu, Departemen Perindustrian (Depperin) sudah membentuk klinik konsultasi bagi UMKM yang memerlukan bantuan untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual produknya. Sebagai pendukung ada juga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam biaya pengurusan hak paten untuk desain telah ditekan agar dapat dijangkau pelaku usaha dalam 23
Jurnal Ilmiah Niagara Vol. 1 No. 3, Oktober 2009 bentuk diskon/pemotongan pembayaran atas produk yang akan di daftarkan. Di sisi lain pihak KADIN pun juga membantu meringankan komponen biaya yang dinilai para UMKM memberatkan. Sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah diundangkan pada tanggal 4 Juli 2008, berlaku pada tanggal diundangkan, makin memperkuat posisi UMKM dalam menunjukkan kiprahnya. SIMPULAN Pemilihan perlindungan HKI untuk UMKM dan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah merupakan tantangan yang harus dijawab sedemikian rupa sehingga dapat sesuai dengan prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM. Pencapaian UMKM dalam bentuk kemandirian dan kewirausahaan, pengembangan produk usaha berorientasi pasar, adalah bentuk dari daya saing yang harus dimiliki UMKM sehingga dengan basis HKI akan menjamin perbaikan posisi pasar di tingkat lokal dan global, perbaikan kompetensi dari perusahaan, membuka pintu untuk lisensi dan internasionalisasi serta sebagai alat pemasaran. Tujuan akhir selanjutnya yang dapat diharapkan adalah adanya peningkatan perolehan HKI yang signifikan di tingkat UMKM. 24
DAFTAR PUSTAKA Bank Indonesia, Prosiding Focus Group Discussion Hasil Penelitian “Pemetaan Profil dan Permasalahan UMKM di Indonesia, Jakarta 22 Desember 2005 Maskur, Moh. Fatkhul, ”Merangsang pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual”, Bisnis Indonesia, 12 Agustus 2008.. Purba, A. Zen Umar, ”Sistem Hak Kekayaan Intelektual dan kaitannya dengan UKM”, makalah, disampaikan pada acara Peresmian SME Center dan Panel Diskusi, Jakarta, 7 November 2001. Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 tentang Penggunaan Istilah HKI atau HaKI.
