JURNAL BRIEF AKSI KOALISI MASYARAKAT SIPIL ANTIKORUPSI INDONESIA
FEBRUARI 2015
Pada tanggal 15 Januari 2015 beberapa kelompok aktifis yang tergabung dalam “Koalisi Masyarakat Sipil dan Relawan Salam Dua Jari” melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan. Koalisi yang terdiri dari gabungan aktivis, seniman, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat menuntut Presiden Jokowi untuk menarik nama Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK rekening gendut. “Kami menuntut KPK mengambil langkah cepat dan tegas dalam menuntaskan kasus Budi Gunawan. Sebab, jika terlanjur dilantik jadi Kapolri maka Budi akan memiliki kewenangan besar. Kewenangan ini yang dikhawatirkan menghambat proses penegakan hukum.” Kata Dadang Trisasongko, Sekjen Transparency International Indonesia yang ikut bergabung dalam aksi ini.
18 Januari 2015
Dalam upaya menggalang aspirasi publik, pada hari minggu, tanggal 18 Januari 2015 Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melakukan aksi di kegiatan Car Free Day. Aksi ini menarik perhatian warga Jakarta yang sedang berCFDan. Terlebih karena gerakan ini tidak hanya berorasi tapi mengajak warga Jakarta untuk menandatangani petisi penolakan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Beberapa warga pun menghampiri dan membubuhkan tanda tangan. Warga ini berharap Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Dalam kesempatan ini juga hadir mantan Wakil Menteri Denny Indrayana. Ia juga membubuhkan tandatangan di petisi tersebut. Perwakilan ICW Emerson Junto mengatakan status tersangka korupsi KPK oleh Budi Gunawan sudah pasti akan berujung ke meja hijau. 2
23 Januari 2015
Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menggelar aksi di gedung KPK, Jakarta, pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015. Aksi ini merupakan reaksi pascapenangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri. Massa yang berasal dari berbagai LSM, budayawan, akademisi dan seniman itu berdiri membuat pagar betis di tangga menuju pintu masuk Gedung KPK. Mereka membawa spanduk dan papan berisi tulisan dukungan untuk komisi antirasuah itu. Massa menilai bahwa penangkapan BW itu merupakan bentuk sewenang-wenang dan pukulan balik kepada gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. 3
25 Januari 2015 Aksi Koalisi Masyarakat Sipil kembali digelar pada kegiatan car Free Day di sekitaran Budaran HI, Jakarta pada tanggal 25 Januari 2015. Aksi ini dipicu karena telah terjadi kriminalisasi terhadap KPK. Selain BW yang dijadikan tersangka, 3 komisioner lainnya yaitu Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain juga telah dilaporkan ke Bareskrim. Koalisi mendesak agar Presiden mengeluarkan Keppres tentang hak imunitas terhadap pimpinan KPK, menerbitkan SP3 terhadap pimpinan KPK dan membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri.
28 Januari 2015 Beberapa elemen Masyarakat Sipil, Mahasiswa, Buruh dan Petani turun ke jalan pada tanggal 28 Januari 2015 di depan Istana Negara, Jakarta. Massa aksi ini menuntut Presiden Jokowi untuk menghentikan kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK. Dan massa juga mendesak agar Presiden Jokowi membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri.
4 Februari 2015
Dalam rangka menggalang solidaritas internasional terhadap isu pelemahan KPK, Transparency International Indonesia mengadakan “Diplomat Briefing” di Kantor TI Indonesia pada 4 Februari 2015. Sebagai narasumber adalah Sekretaris Jenderal TI Indonesia Dadang Trisasongko, Aktivis HAM Usman Hamid, Direktur PSHK Eryanto Nugroho, dan Perwakilan dari KPK Ahmad Taufik. Hadir perwakilan kedutaan negara sahabat diantaranya Denmark, Korea Selatan, Australia, Belanda, Inggris, Norwegia, dan Kanada. Selain untuk menggalang solidaritas internasional, latar belakang diadakannya “Diplomat Briefing” adalah untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang isu-isu pelemahan KPK. Pelemahan KPK dapat dilihat dalam arti luas sebagai upaya pelemahan gerakan antikorupsi. “Indonesia masih sangat rendah dalam skor CPI. Hal ini ditandai dengan lemahnya penegakan hukum dan korupsi politik yang terjadi di Indonesia. Isu pelemahan KPK menjadi salah satu afirmasi bagi kondisi memburuknya pemberantasan korupsi.”, jelas Dadang Trisasongko, Sekjen Transparency International Indonesia. 5
