1
2
BABI PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan antara lain ibu, bayi , lanjut usia (lansia) dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan : 1) Upaya Kesehatan 2) Pembiayaan kesehatan, 3) Sumber Daya Kesehatan, 4) Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, 5) Manajemen dan Informasi Kesehatan, dan 6) Pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan tersebut, dalam empat dekade ini telah cukup berhasil meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta menurunnya kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat dan antar daerah. Sesuai dengan amanat Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan telah menyususn Rencana Strategis (Renstra) tahun
2011
– 2015. Renstra Dinas Kesehatan merupakan Dokumen Perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program – program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tahun 2011-2015, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas
3
Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dan Millenium Development Goals (MDGs). B A B II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
KONDISI UMUM
a. Sumber Daya Kesehatan Sumber daya tenaga yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan kabupaten Pesisir Selatan dan 18 ( Delapan belas ) Puskesmas tahun 2010 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut : JUMLAH TENAGA DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN DAN PUSKESMAS TAHUN 2010 No
Tenaga
2010 PNS
PTT
1
S2
6
2
Dokter Umum
18
10
3
Dokter Gigi
7
2
4
Apoteker
4
5
Sarjana Kesehatan Masyarakat
33
6
Sarjana Keperawatan
8
7
AAK
10
8
AKL
24
9
Tenaga Gizi
21
10
Akper
36
11
Bidan (D3)
77
12
Gigi ( D3 )
11
13
Asisten Apoteker
21
14
Bidan ( D1 )
177
15
Perawat ( D1 )
116
16
Perawat Gigi
17 4
143
17
Sanitarian
6
18
Asisten Apoteker
16
19
Rekam Medik
4
20
Tenaga labor
20
21
Pekarya
38
22
Tenaga Non Teknis lainnya
58
JUMLAH
728
155
Dari jumlah tenaga Kesehatan yang ada ditempatkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 79 orang tersebar pada masing-masing Sekretariat dan Bidang, penyebaran sesuai dengan kebutuhan.
JUMLAH TENAGA DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN MASING-MASING SEKRETARIAT/BIDANG TAHUN 2010 NO SEKRETARIAT/BIDANG
JUMLAH PEGAWAI
1.
KEPALA DINAS +SEKRETARIS +KEPALA BIDANG
5
2.
SEKRETARIAT
21
3.
BIDANG PROMOSI KESEHATAN
10
4.
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
17
5.
BIDANG PEMBERANTASAN PENYAKIT & BENCANA
15
6.
BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
11
JUMLAH
79
b. Sarana dan Prasarana Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan terus diupayakan untuk meningkatkan akses, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Pesisir Selatan. Sarana kesehatan Kondisi sampai dengan tahun 2010 beroperasional sebanyak 18 unit Puskesmas ( 8 unit Puskesmas rawatan, 10 unit Puskesmas non rawatan), Puskesmas Pembantu sebanyak 87 unit, Puskesmas Keliling 18 unit, Polindes 181 unit dan Posyandu 644 buah.
5
c.
Kondisi Pelayanan Kesehatan Gambaran kondisi umum pembangunan kesehatan didapatkan dari hasil evaluasi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2006 – 2010. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan kesehatan di Pesisir Selatan dapat diukur dari perkiraan peningkatan derajat kesehatan antara lain seperti Umur Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2009 adalah 68,4 tahun meningkat menjadi 68,8 tahun pada Tahun 2010, Angka Kematian Bayi (AKB) dari 13 permil pada tahun 2009 menjadi 9 permil pada tahun 2010, dan Angka Kematian Ibu dari 151 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2009 menjadi 108 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2010 Prevalensi gizi kurang pada balita menurun dari 17,46 % pada tahun 2009, menjadi 15,2 pada tahun 2010. Upaya kesehatan masyarakat mengalami peningkatan pencapaian, seperti cakupan kunjungan masyarakat ke Puskesmas 621.549 pada tahun 2009 dan sudah mencapai 832.645 pada tahun 2010. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan 89,29% pada tahun 2009 menurun menjadi 80.86 % pada tahun 2010. Begitu juga cakupan pelayanan antenatal (K4) 68,45 % pada tahun 2009, Menjadi 68,40 % pada tahun 2010. Masalah kualitas lingkungan merupakan masalah yang sangat rumit sekali, karena dapat menimbulkan dampak yang sangat besar terutama pada kesehatan manusia. Sampai saat ini kasus penyakit berbasis lingkungan seperti ISPA, Kulit, dan Diare masih menduduki 10 penyakit terbanyak. Disamping itu penyakit baru juga muncul seperti cikungunya dan flu burung. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu perencanaan dan terobosan yang sangat tepat serta melibatkan semua stakeholder mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten kota. Pencapaian program penyehatan lingkungan untuk akses air bersih 72,61 pada tahun 2009 turun menjadi 72,06 % pada tahun 2010. Rumah sehat 56,98 % pada tahun 2009, mengalami kenaikan menjadi 64,40 % pada tahun 2010.
Pada program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular juga mengalami peningkatan capaian walupun penyakit infeksi menular masih tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menonjol terutama TB, Malaria, DBD dan Diare. Pencapaian UCI 85% pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 masih tetap 85 %. Penanggulangan Tuberculosis dan malaria sudah mengalami peningkatan, namun masih perlu mendapat perhatian dalam meningkatkan pengendaliannya untuk masa yang akan datang.
6
Pada tahun 2009 CDR TB 58 % naik menjadi 59 % pada tahun 2010 dengan Sukser rate 59 %. Untuk itu perlu perhatian lebih pada upaya deteksi tuberculosis dan juga keberhasilan pengobatannya. Penemuan kasus baru yang diobati BTA positif 392 pada tahun 2009 meningkat menjadi 397 pada tahun 2010. Ketersediaan reagen, pemberdayaaan masyarakat dan ketersediaan obat antituberculosis (OAT) ditingkat pelayanan primer harus diperhatikan. Angka klinis Malaria atau anual Malaria Incidence (AMI) menunjukan fluktuasi dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari jumlah sediaan darah yang diperiksa pada tahun 2009 sebanyak 143 jumlah sediaan darah yang diperiksa positif 27, jumlah sediaan darah yang diperiksa pada tahun 2010 berjumlah 607 darah yang diperiksa ditemukan positif malaria sebanyak 133 perlu disikapi karena kedepan nantinya indikator program malaria akan dihitung berdasarkan Annual Parasite Insiden (API). Untuk itu perlu peningkatan upaya promotif dan preventif serta kerjasama sektoral terkait. Angka kesakitan demam berdarah Dengue (DBD) masih tinggi dilihat dari 2009 adalah 93,7% dan angka kematian relatif kecil (0,2%). Dan pada tahun 2010 Insident Rate adalah 0.05, % dan angka kematian Akibat DBD 0 % Untuk itu perlu perhatian pada upaya pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui penyuluhan dan promosi kesehatan. Selain itu juga perlu diperhatikan penyelenggaraan sistem surveilans dan kewaspadaan dini. Untuk penyakit tidak menular, berdasarkan hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2007 menunjukan peningkatan kasus dan penyebab kematian terutama pada kasus kardiovaskuler (hipertensi), diabetes melitus dan obesitas. Selain berbagai masalah kesehatan dasar, kita juga perlu mewaspadai berbagai ‘trend’ dari berbagai penyakit tidak menular yang terus meningkat seperti hipertensi dan diabetes melitus. Rata-rata prevalensi hipertensi 0,03% dan hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2010 Program perbaikan gizi masyarakat antara lain cakupan distribusi kapsul vitamin A pada anak bayi 89,9% pada tahun 2008 dan 95,9% pada tahun 2009 dan 96,8 % pada tahun 2010. Cakupan distribusi kapsul Vitamin A pada anak balita mengalami peningkatan yaitu, 82,4% pada tahun 2009, dan menjadi 90 % pada tahun 2010. Cakupan distribusi vitamin A pada ibu nifas pada tahun 2009 adalah 63,5% masih berada dibawah target yang ditetapkan (87,6%), dan mengalami peningkatan 89 % pada tahun 2010. Penanggulangan anemia gizi merupakan salah satu kegiatan pokok pada program UPGK yakni dengan memberikan tablet besi kepada kelompok sasaran (ibu hamil). Untuk tahun 2009 target cakupan untuk kabupaten pesisir Selatan adalah sebesar (78,1%) sasaran, rata7
rata cakupan tablet besi di kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar 60,1% Angka cakupan propinsi tahun 2009 (67,0%), dan pada tahun 2010 meningkat angka cakupan 97,5% dengan target (100 %) Prevalensi Gizi Kurang telah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2009 17,55% prevalensi Gizi Kurang telah dapat ditekan menjadi 15,21%. pada tahun 2010 Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan ini disebabkan semakin tingginya kesadaran masyarakat terutama ibu-ibu yang mempunyai anak balita untuk membawa ke posyandu untuk penimbangan serta gencarnya penyuluhan gizi ditengah masyarakat serta adanya peran serta PKK yang semakin tinggi. Selain itu setiap anak balita Gakin diberikan MP-ASI Pabrikan yaitu bubur susu bagi anak berumur 6-11 bulan dan biskuit untuk anak berumur 12-24 bulan selama 90 Hari Anak Makan (HAM). Indikator D/S digunakan untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat. Pencapaian D/S untuk tahun 2009 adalah 66,2%.Angka ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 64%. Jika dibandingkan dengan tahun 2008 pencapaian tahun 2009 lebih tinggi, dimana pencapaian pada tahun 2009 adalah 62,1% Pencapaian D/S pada tahun 2010 menjadi 66%. Indikator BGM/D digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap memburuknya keadaan gizi balita. Pada tahun 2010 Prefalensi balita gizi buruk (BB/TB) 2,34 %. Dalam rangka memastikan penguasaan kompetensi minimal sesuai standar maka pada setiap tenaga perlu diatur dalam Permenkes no 1464/Menkes/SK/X/2010 tentang registrasi dan praktek bidan. Dalam pembangunan kesehatan, SDM merupakan salah satu isu utama yang mendapatkan perhatian terutama terkait dengan jumlah, distribusi, selain itu juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam pengaturan SDM kesehatan (PP No.38 tahun 2000 dan PP No.41 tahun 2000). Oleh karena itu diperlukan penanganan lebih seksama yang didukung dengan regulasi yang memadai dan pengaturan insentif, reward-punishment, dan sistem pengembangan karier. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu Sumber Daya Kesehatan di bidang kesehatan adalah melalui pelatihan-pelatihan, pendidikan dan peningkatan uji kompetensi. Kompetensi tenaga kesehatan belum terstandarisasi dengan baik, hal ini disebabkan karena saat ini baru ada satu standar kompetensi untuk dokter umum dan dokter gigi. Bidan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai tugas utama memberikan pelayanan kebidanan dan kesehatan reproduksi kepada individu, keluarga dan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan tersebut bidan perlu mendapatkan perlindungan hukum. Untuk itu tenaga bidan dalam menjalankan tugas dan fungsinya bidan harus memiliki kompetensi minimal sesuai dengan standar praktek kebidanan. Pada saat ini kompetensi bidan belum 8
lagi standar karena berkembangnya lembaga pendidikan baik pemerintah maupun swasta yang menghasilkan tenaga bidan yang berkualitas beragam serta belum terlaksananya sistem akreditasi pendidikan kesehatan sebagaimana mestinya. Dalam rangka memastikan penguasaan kompetensi minimal sesuai standar maka pada setiap tenaga perlu dilakukan uji kompetensi terhadap tenaga bidan secara berkala, sebagai diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan No.1464/Menkes/SK/X/2010 tentang registrasi dan praktek bidan. Uji kompetensi ini dilaksanakan oleh Tim penguji kompetensi yaitu kologium kebidanan pusat dan daerah, organisasi profesi, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Lembaga Pendidikan. Program Kebijakan dan Manajemen perlu terus dikembangkan dan lebih difokuskan, utamanya untuk mencapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan kesehatan melalui penguatan manajerial dan sinkronisasi perencanaan kebijakan, program dan anggaran. Kebijakan dibidang kesehatan telah banyak disusun, baik tingkatan strategis, manjerial dan teknis. Namun dirasakan antar sekuen perencanaan belumberjalan baik antara RPJMN dengan Renstra, RKP dengan Renja KL dan RKA-KL, dan juga antara dokumen kebijakan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran masih harus disinkronkan dan perlu peningkatan koordinasi pusat dan daerah. Keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan kesehatan juga dapat digambarkan dengan capaian indikator programprogram. 1. Umur Harapan Hidup. Umur harapan hidup adalah salah satu indikator kesehatan yang digunakan akan tinggi rendahnya Umur Harapan Hidup waktu lahir dan lebih jauhnya indikator ini menggambarkan taraf hidup suatu negara, karena kaitannya dengan Indeks Mutu Hidup (IMH) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Umur Harapan Hidup di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2010 adalah 68,8 Tahun. Angka Kematian Angka kematian bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) adalah jumlah kematian bayi dibawah usia 1 tahun pada tiap 1000 kelahiran hidup. Angka ini merupakan indikator sensitif terhadap ketersediaan pemanfaatan dan kualitas pelayanan kesehatan terutama pelayanan perinatal juga berkaitan erat dengan pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, pendidikan ibu dan keadaan gizi keluarga. Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 terlihat bahwa angka kematian bayi dan angka kematian ibu 9
melahiran cendrung turun. Angka kematian bayi dari 13 kematian pada tahun 2009 menurun menjadi 9 kematian pada Tahun 2010. Sedangkan angka kematian ibu juga menurun dari 151 pada tahun 2009 menjadi 108 pada tahun 2010. Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) menunjukkan jumlah kematian ibu karena kehamilan, persalinan dan masa nifas pada setiap 100.000 kelahiran hidup dalam suatu kurun waktu tertentu di suatu wilayah tertentu. Angka ini mencerminkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, keadaan sosial ekonomi, kondisi lingkungan serta fasilitas dan tingkat pelayanan kesehatan perinatal dan obstetri. Beberapa faktor langsung yang mempengaruhi AKI secara langsung adalah status gizi, anemia pada kehamilan. Beberapa faktor mendasar yang mempengaruhinya adalah tingkat pengetahuan dan pendidikan ibu, lingkungan fisik, budaya dan sosial ekonomi. Distribusi jumlah kematian bayi dan ibu tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.1 Distribusi Jumlah Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 s/d 2010 No.
Tahun
Jumlah Kelahiran
Jumlah Bayi Mati
Jumlah Ibu Mati
AKB (per 1000)
Hidup
AKI (per 100.000)
1.
2005
7872
74
15
9
191
2.
2006
8215
112
6
13
73
3.
2007
7776
172
15
22
192
4.
2008
7510
101
17
17
226
5.
2009
7863
106
12
13
151
5.
2010
8334
73
9
9
108
Sumber: Laporan KIA 2010
2. Status gizi masyarakat 10
Masalah gizi utama sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia meliputi : 1.
Kekurangan Energi Protein (KEP)
2.
Anemi
3.
Kurang Vitamin A
4.
Gangguan Kekurangan Yodium (GAKY)
5.
Kecendrungan kelebihan gizi Obesitas terutama dikota-kota besar meningkat
Masalah utama gizi di Kabupaten Pesisir Selatan masih diwarnai dengan masalah gizi buruk ( khususnya pada kelompok umur Balita dan Ibu hamil ), gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY), anemia dan kurang vitamin A. Dari data status gizi balita yang didapatkan dari pemantauan status gizi (tabel 2.3) dapat dilihat bahwa Balita dengan status gizi buruk dan gizi kurang pada setiap tahunnya cenderung berkurang tiap tahunnya
Tabel 2.3. Status gizi balita di Kabupaten Pesisir Selatan 2005-2010 No. Kategori
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
1.
Status gizi buruk
1,9
3,2
2,0
0,02
0,12
2.34
2.
Status gizi kurang
14,6
17,46
18,3
17,22
14,46
15.21
3
Status gizi baik
80
75,6
77,46 78,37
79,38
61.9
4.
Status gizi lebih
2,9
1,9
1,6
1,25
0.30
1,2
Pada tahun 2010 anak penderita gizi buruk < -3 SD (BB/TB 5) 2,34 %, BB/U 29 orang dan sebanyak 59
orang balita gizi kurang dan rawan gizi untuk gakin dan non gakin.
Kesemuanya telah diberikan PMT, sementara. Peranan Posyandu dalam melakukan identifikasi tumbuh kembang balita adalah sangat penting, anak yang sehat akan bertambah berat badannya sesuai dengan perkembangan umurnya, akan tetapi kenyataan menunjukan bahwa pemanfaatan posyandu yang sebagai salah satu upaya masyarakat dalam memberikan pelayanan terpadu termasuk didalamnya pelayanan kesehatan yaitu pemberian kesehatan yaitu pemberian imunisasi, pemeriksaan kehamilan pemberian vitamin dan pemantauan status gizi belumlah dimanfaatkan secara baik. Dari yang dihimpun dari 11
puskesmas pada tahun 2010 bayi dan balita yang ditimbang berjumlah rata-rata/bulan 26.957 orang dari jumlah balita yang ada 44.529 bayi dan balita keseluruhan.
3. Kondisi Kesehatan Lingkungan Lingkungan mempunyai peranan yang sangat besar terhadap peningkatan derajat kesehatan oleh karena itu upaya pemberantasan penyakit harus dimulai dari lingkungan yang sehat. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk. Salah satu faktor yang menunjukan tinggi rendahnya angka kesakitan suatu daerah yang disebabkan oleh sanitasi dasar terutama air bersih, pengelolaan makanan yang tidak sehat, tingkat kesadaran masyarakat yang rendah. Masalah yang sangat mendasar tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih, jamban, limbah rumah tangga, tercemarnya udara serta kondisi fisik yang memungkinkan berkembangnya faktor pembawa penyakit. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten adalah: 1.
Memperlancar aliran sungai agar tidak ada genangan air
2.
Kegiatan WSLIC–2 yang dimulai tahun 2001 s.d 2008 dan dilanjutkan dengan PAMSIMAS dengan pembangunan sarana air bersih (sumur gali dan perpipaan) sebanyak 81 kampung yang telah diakses air bersih. Pada Tahun 2010 dan sampai sekarang Kegiatan Pamsimas, yang telah terakses sebanyak 35 kampung.
3.
Program CLTS untuk membangun kesadaran masyarakat membangun sarana sanitasi dasar dengan menggambarkan akibat dari ketidak adaan sarana tersebut, memicu malu buang air besar disembarang tempat.
4.
Program Pansimas (Penyedian air minum dan sanitasi bagi masyarakat)
Kondisi sarana kesehatan lingkungan sampai dengan Tahun 2010 adalah: a. Cakupan Rumah Sehat Jumlah Rumah di Kabupaten Pesisir Selatan 82.269 , dari jumlah rumah tersebut diperiksa sebanyak 7.761 dengan persentase 14,67 % dan yang memenuhi syarat sebanyak 7.771, persentase rumah sehat sebesar 64,40 %. b. Akses Air Bersih. Jumlah KK yang ada sebanyak 99.702, KK yang diperiksa 11.988, jadi Persentase keluarga yang diperiksa air bersihnya adalah sebesar 12,27 % dan yang memiliki akses 12
terhadap air bersih adalah sebesar 8.639, jadi persentase akses terhadap air bersih sebesar 72,06 % c. Akses Jamban Jumlah KK yang ada 99.702, dari KK yang ada tersebut diperiksa sebanyak 10.594, dan didapat yang memiliki jamban keluarga sebanyak 5.601, Persentase rumah tangga yang memiliki jamban sebesar 44,752,87 %. d. Pengelolaan Air Limbah Jumlah KK yang memeliki pengelolaan air limbah sebanyak 4.713 dari 10.524 KK yang diperiksa, jadi Persentase rumah tangga yang memiliki pengelolaan air limbah adalah sebesar 44,78 %. e. Tempat Pengelolaan Makanan Jumlah TPM meliputi rumah makan, catering, warkop, warung jajan sebanyak 2.185 buah dengan jumlah yang dibina 748 buah. Yang memenuhi syarat 397 buah. Persentase TPM yang memenuhi syarat adalah 53,07 % f. TTU Jumlah TTU sebanyak 1.467 buah meliputi hote/penginapan, n dan pasar.dari jumlah tersebut yang diperiksa sebanyak 618 dan didapat memenuhi syarat sehat sebanyak 413 buah, jadi Persentase Tempat Umum sebesar 66,82 %. g. Depot Air Minum Jumlah Depot yang ada sebanyak 87 unit, dari jumlah tersebut 46 unit depot air minum yang telah dikatakan laik sehat, jadi persentase 52,87 %. h. Tempat Penjualan Pestisida Jumlah TP Pestisida adalah sebanyak 150 buah dan yang diperiksa sebanyak 81 buah sedangkan yang memenuhi syarat sebanyak 53 buah (65,43 %)
5. Kondisi Perilaku Budaya Hasil kegiatan promosi kesehatan sulit dilihat karena perubahan perilaku yang mengarah pada perilaku sehat banyak faktor yang mempengaruhinya.Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak sadar menjadi sadar, dari yang sudah sadar akan manfaat perilaku sehat belum tentu akan terjadi perubahan perilaku sehat, bahkan masyarakat yang telah berperilaku sehatpun sangat sulit dipantau sampai seberapa lama bisa mempertahankan perilaku sehatnya. Salah satu indikator promosi kesehatan adalah Rumah tangga sehat yaitu 13
rumah tangga yang memenuhi indikator PHBS. Adapun indikator PHBS yang diberlakukan di Pesisir Selatan adalah menggunakan 10 indikator minimal dari Depkes diantaranya : 1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 2. Pemberian ASI Ekslusif 3. Melakukan Penimbangan terhadap bayi dan balita 4. Melakukan Aktifitas Fisik 5. Biasa makan sayur dan buah-buahan 6. Tidak Merokok di dalam rumah 7. Melakukan Cuci tangan 8. Rumah Bebas jentik 9. Tersedia Air Bersih 10. Tersedia Jamban Perilaku masyarakat terhadap kesehatan pada tahun 2010 di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.4. Persentase perilaku masyarakat terhadap kesehatan tahun 2010 NO 1.
PERILAKU
PERSENTASE ( %)
Penimbangan bayi
66,67
2.
Pemberian Aksi eksklusif
29,15
3.
Persalinan dengan tenaga kesehatan
80,00
4.
Aktifitas fisik
82,86
5.
Makan sayur dan buah
85,71
6.
Tidak merokok dalam rumah
28,10
7.
Biasa mencuci tangan
38,57
8.
Rumah bebas jentik
66,19
9.
Tersedia air bersih
89,05
10.
Tersedia jamban
52,87
A. Penyelenggaraan Program Kesehatan Secara umum hasil yang dicapai tahun 2010 dari pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan SPM (Standar Pelayanan Minimal) adalah : 14
NO
CAKUPAN
TARGET
SPM
CAPAIAN
(th)
(%)
TH 2010 (%)
A. P ELAYANAN KESEHATAN DASAR 1
Kunjungan Ibu Hamil (K4)
2015
95 %
67,70
2
Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani
2015
80 %
83,80%
3
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kesehatan
2015
90 %
80,10
4
Pelayanan Nifas
2015
90 %
66,70
5
Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani
2010
80 %
68,02
6
Kunjungan Bayi
2010
90 %
66,08
7
Desa/Kelurahan Universal Child Imunisasi (UCI)
2010
100%
85,00
8
Pelayanan Anak Balita
2010
90 %
85.00
9
Pemberian Makanan Pendamping Asi pada Anak Usia 6 –
2010
100 %
100
24 bulan Keluaraga Miskin 10
Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
2010
100 %
100
11
Penjaringan Siswa SD dan Setingkat
2010
100 %
100
12
Peserta KB Aktif
2010
70 %
79,11
13
Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit :
2010
100 %
92,14
14
Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
2015
100 %
97,15
B. P ELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 1
Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat miskin
2015
100 %
100
2
Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus Diberikan
2015
100 %
100
Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota C. P ENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA / KLB 1
Desa/Kelurahan Mengalami dilakukan
KLB
yang
2015
100 %
100 %
80 %
68,00 %
Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam D. P ROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1
Desa Siaga Aktif
2015
Untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu/miskin, maka strategi yang dilakukan adalah mendekatkan (rentang kendali) pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan penempatan tenaga-tenaga kesehatan sampai ke tingkat nagari-nagari seperti penempatan bidan-bidan desa. Sampai tahun 2010 sebanyak 280 Poskesri/Poskesdes yang tersebar di 342 kampung telah ditempati oleh bidan.
15
16
BAB. III TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dinas Kesehatan Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maka kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi adalah
:
a. Kedudukan. 1.
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur pelaksana pemerintah Kabupaten dalam bidang Kesehatan.
2.
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
b. Tugas Pokok dan Fungsi 1.
Tugas Pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang kesehatan
2.
Fungsi Untuk melaksanakan tugas sebgaimana tersebut diatas, Dinas Kesehatan mempunyai Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang kesehatan d. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
c. Susunan Organisasi Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari : 1.
Kepala Dinas
2.
Sekretariat :
17
Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas, ketatausahaan, tatalaksana, humas, protokol, laporan, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat. Sekretariat terdiri dari
:
1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan organisasi, humas, protokol serta urusan rumah tangga dinas. 2) Sub Bagian Perencanaan dan Program yang mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta proposal
pengembangan
kegiatan
berdasarkan
urusan
yang
menjadi
kewenangan Dinas Kesehatan sesuai skala prioritas dan arahan pimpinan 3) Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
3.
Bidang Pelayanan Kesehatan : Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Pelayanan Kesehatan. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari : 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar Khusus yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Pelayanan Kesehatan Dasar dan Khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Khusus Sesuai urusan yang menjadi kewenangan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Khusus
2) Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Gizi dan Kesehatan Keluarga yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Gizi dan Kesehatan Keluarga Sesuai urusan yang menjadi kewenangan Gizi dan Kesehatan Keluarga.
18
3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Pengendalian dan Pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Sesuai urusan yang menjadi kewenangan Pengendalian dan Pengawasan.
4.
Bidang Penanggulangan Penyakit dan Bencana yang mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Penanggulangan Penyakit dan Bencana. Bidang Penanggulangan Penyakit dan Bencana terdiri dari: 1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Sesuai urusan yang menjadi kewenangan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit. 2) Seksi Lingkungan Sehat yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Lingkungan Sehat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Lingkungan Sehat Sesuai urusan yang menjadi kewenangan Lingkungan Sehat. 3) Seksi Penanganan Masalah Akibat Bencana, KLB dan Surveilens yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Penanganan Masalah Akibat Bencana, KLB dan Surveilens yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penanganan Masalah Akibat Bencana, KLB dan Surveilens Sesuai urusan yang menjadi kewenangan Penanganan Masalah Akibat Bencana, KLB dan Surveilens.
5.
Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan. Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan terdiri dari
19
:
1) Seksi Promosi Kesehatan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Promosi Kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Promosi Kesehatan Sesuai urusan yang menjadi kewenangan Promosi Kesehatan. 2) Seksi Sistem Informasi Kesehatan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Sistem Informasi Kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi Kesehatan Sesuai urusan yang menjadi kewenangan Sistem Informasi Kesehatan.
3) Seksi Pembiayaan Kerjasama dan Jamkesmas yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Pembiayaan Kerjasama dan Jamkesmas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pembiayaan Kerjasama dan Jamkesmas Sesuai urusan yang menjadi kewenangan Pembiayaan Kerjasama dan Jamkesmas.
6.
Bidang Sumber Daya Kesehatan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan. Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan terdiri dari : 1) Seksi Farmakmin, Bahan Berbahaya dan Perbekalan Kesehatan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Farmakmin, Bahan Berbahaya dan Perbekalan Kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Farmakmin, Bahan Berbahaya dan Perbekalan Kesehatan Sesuai urusan yang menjadi kewenangan Farmakmin, Bahan Berbahaya dan Perbekalan Kesehatan. 2) Seksi Diklat dan Litbang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Diklat dan Litbang yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Diklat dan Litbang Sesuai urusan yang menjadi kewenangan Diklat dan Litbang. 3) Seksi Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup 20
Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Puskesmas dipimpin oleh seorang kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab secara administrasi kepada camat. Dengan tugas yaitu melaksanakan pelayanan pembinaan dan pengembangan upaya Kesehatan secara paripurna kepada masyarakat, dan secara teknis operasional berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan kabupaten Fungsi Puskesmas : 1) Pelayanan usaha Kesehatan, kesejahteraan ibu dan anak, KB, perbaikan Gizi, perawatan Kesehatan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan penyakit, imunisasi, pembinaan Kesehatan lingkungan, PKM, Usaha Kesehatan sekolah, Desa Siaga, Kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya Kesehatan kerja serta usia lanjut, upaya Kesehatan jiwa, mata, upaya pengobatan tradisional (Batra), dan pencatatan dan pelaporan. 2) Pembinaan upaya Kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya Kesehatan, saran pelayanan Kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembuatan sarana dan pembinaan teknis kepada puskesmas pembantu, bidan desa, unit pelayanan Kesehatan swasta serta kader pembangunan Kesehatan 3) Pengembangan upaya Kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan bidang Kesehatan dibawah pengembangan kegiatan swadaya masyarakat. 4) Kepala
puskesmas
mempunyai
tugas
memimpin,
mengawasi,
mengkoordinasikan pelaksanaan Yankes secara paripurna pada masyarakat dalam wilayah kerjanya 5) Kepala urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan pegawai, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, humas dan urusan-urusan umum, perencanaan serta laporan 21
6) Puskesmas
Pembantu
mempunyai
tugas
membantu,
melaksanakan
kegiatankegiatan yang dilakukan oleh puskesmas dalam ruang lingkup daerah yang lebih kecil 7) Bidan desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan Kesehatan ibu dan anak, KB, serta membina posyandu di desa binaan yang ditempatkan pada daerah yang belum mempunyai fasilitas pelayanan dengan daerah kerja satu sampai dua nagari dalam melaksanakan tugas pelayanan medis baik di dalam atau di luar jam kerjanya dan bertanggung jawab kepada kela puskesmas 8) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan. Dalam melaksanakan tugasnya setiap unit kerja organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengawasi, memberikan bimbingan dan petunjuk serta mengkoordinasikan bawahannya
masing-masing
dalam
pelaksanaan
tugas
dan
bila
terjadi
penyimpangan agar mengambil; langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku : a. Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya b. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut c. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
22
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
BAB IV VISI, MISI , TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Visi Masyarakat Pesisir Selatan Peduli Sehat, Mandiri, Berkualitas dan Berkeadilan. 2. Misi 1.
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani
2.
Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan
3.
Menjamin ketersediaan dan pemerataan Sumber Daya Kesehatan
4.
Menciptakan tatakelola kepemerintahan yang baik.
3. Tujuan dan Sasaran Tujuan Dinas Kesehatan adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalamrangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Sasaran pembangunan kesehatan 2011-2015 1. Meningkatnya Status kesehatan dan gizi masyarakat dengan : a. Menciptakan Umur Harapan Hidup dari 68,4 tahun menjadi 68,8 tahun b. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 151 menjadi 108 per 100.000 kelahiran hidup 23
c. Menurunnya angka kematian bayi dari 13 menjadi 9 per 1.000 kelahiran hidup d. Menurunnya prevalensi anak balita yang pendek (stuting TB/U) dari 15 % menjadi kurang 12 % e. Angka gizi kurang (BB/TB) dari 14,46 % menjadi 15,21 % f. Presentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN) dari 86 % menjadi 95 % g. Persentase puskesmas rawat inap yang mampu PONED menjadi 100% h. Cakupan Neonatal lengkap (K4 lengkap) dari 68,45 % menjadi 68,45 %
Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular, dengan : a. Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 150 per 100.000 penduduk menjadi 100 per 100.000 penduduk b. Meningkatnya penemuan kasus baru TBC dari 53 % menjadi 80% c. Meningkatnya Succes Rate menjadi >90 % d. Menurunnya kasus malaria (Annual Paracite Index-API) dari 1 menjadi 0,05 per 1.000 penduduk e. Kasus malaria yang diobati 100% f. Terkendalinya prevalensi HIV yang mendapat pengobatan ARV 100% g. Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa dari 0,7 % menjadi 0,5% h. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80 % menjadi 85% i. Persentase Desa yang mencapai UCI dari 80 % menjadi 85,1% j. Angka kesakitan DBD menjadi 50 per 100.000 penduduk k. Seluruh puskesmas melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular 100% l. Persentase Akses Air Minum dari 72,61 % menjadi 72,06% m. Persentase Akses Jamban dari 51,57 % menjadi 52,87% n. Ketersediaan obat dan vaksin sebesar 100% o. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada tingkat rumah tangga dari 55 % menjadi 72 % p. Pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin 100% q. Seluruh puskesmas melaksanakan Standar Pelayanan Minimal(SPM) r. Penurunan angka kebutaan karena katarak dari 3% menjadi 1.8% 24
s. Tersedianya Alkes sesuai standar di pelayanan kesehatan menjadi 100% t. Terselenggaranya informasi kesehatan yang terintegrasi di kabupaten 100% Prioritas Pembangunan Kesehatan pada tahun 2011-2015 difokuskan pada delapan fokus prioritas yaitu : 1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan Keluarga Berencana(KB) 2. Perbaikan status gizi masyarakat 3. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan 4. Pemenuhan, Pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan 5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan 6. Pengembangan sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan 8. Peningkatan Pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.
4. Strategi dan Kebijakan Strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan didasarkan pada arah dan kebijakan dan strategi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2015 dan RPJMN 2010-2014 dengan memperhatikan permasalahan kesehatan yang telah diidentifikasi melalui hasil review pelaksanaan pembangunan kesehatan sebelumnya. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan periode tahun 2010-2015, perencanaan program dan kegiatan secara keseluruhan telah dicantumkan di dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan. Namun untuk menjamin terlaksananya berbagai upaya kesehatan yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya yang bersifat reformatif dan akseleratif. Upaya kesehatan tersebut juga ditujukan untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antar wilayah, gender, dan antar tingkat social ekonomi melalui : a.
Pemihakan kebijakan yang lebih membantu kelompok miskin dan daerah yang tertinggal,
b.
Pengalokasian sumber daya yang lebih memihak kepada kelompok miskin dan daerah tertinggal 25
c.
Pengembangan instrumen untuk memonitor kesenjangan antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi
d.
Peningkatan advokasi dan capacity building bagi daerah yang tertinggal
Selain itu untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, kedepan fokus prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan bidang kesehatan didukung oleh peningkatan kualitas manajemen dan pembiayaan kesehatan, sistem informasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, ketersediaan obat dan vaksin, penyediaan sumberdaya kesehatan, penyediaan peralatan kesehatan, promosi dan pemberdayaan masyarakat melalui : a.
Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan kesehatan
b.
Pengembangan perencanaan pembangunan kesehatan berbasis wilayah
c.
Penguatan peraturan perundang undangan pembangunan kesehatan
d.
Penataan dan pengembangan sistem informasi kesehatan untuk menjamin ketersediaan data dan informasi kesehatan melalui pengaturan sistem informasi komprehensif dan pengembangan jejaring
e.
Pengembangan penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dalam bidang kedokteran, kesehatan masyarakat, rancang bangun alat kesehatan dan penyediaan bahan baku obat
f.
Peningkatan penapisan teknologi kesehatan dari dalam dan luar negeri yang cost effective
g.
Peningkatan pembiayaan kesehatan untuk kegiatan preventif dan promotif
h.
Peningkatan pembiayaan kesehatan dalam rangka pencapaian sasaran luaran dan sasaran hasil
i.
Peningkatan pembiayaan kesehatan di daerah untuk indikator SPM dan Universal coverage
j.
Penguatan advokasi untuk peningkatan pembiayaan kesehatan
k.
Pengembangan kemitraan dengan penyediaan pelayanan masyarakat dan swasta
l.
Peningkatan efektivitas dan efisien penggunaan anggaran
m. Peningkatan biaya operasionalPuskesmas dalam rangka peningkatan kegiatan preventif dan promotif dengan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 26
n.
Peningkatan kelembagaan dan tata kelola upaya kesehatan yang baik (good governance)
o.
Peningkatan kualitas lingkungan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular
p.
Peningkatasn manjemen kesiapsiagaan penanggulangan bencana
q.
Peningkatan mutu pendidikan dan kualitas pelatihan tenaga kesehatan
r.
Peningkatan akreditasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
s.
Peningkatan pemantauan surveilance gizi
t.
Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk UKBM
Strategi : 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadialan,
serta
berabsis
bukti
dengan
pengutamaan
pada
upaya
promotifpreventif Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar kuratif termasuk layanan kesehatan rujukan bagi seluruh masyarakat yang didukung dengan kemudahan akses baik jarak maupun pembiayaan, memfokuskan pada upaya percepatan pembangunan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan(DTPK) agar mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelayanan kesehatan dan berkurangnya disparitas status kesehatan antar wilayah, mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan kualitas manusia yang sehat (fisik, mental dan social) dan mengurangi angka kesakitan, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan melalui kajian, penelitian, pengembangan dan penerapan, menyediakan biaya operasional untuk puskesmas sehingga mampu melaksanakan pelayanan preventif dan promotif di puskesmas, menuju inovasi upaya pelayanan kesehatan berkelanjutan, melalui reformasi upaya kesehatan sehingga tercapai pelayanan kesehatan yang berdayaguna dan berhasilguna. Fokus : a. Meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak dibawah lima tahun dengan memperkuat program yang sudah berjalan seperti p[osyandu yang memungkinkan
27
imunisasi dan vaksinasi massal seperti DPT dapat dilakukan secara efektif sehingga penurunan tingkat kematian bayi dan balita dalam MDGs dapat lebih cepat tercapai c. Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan, pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, Malaria dan TBC d. Mengurangi tingkat prevalensi gizi buruk balita dengan memperkuat institusi yang ada seperti puskesmas dan posyandu, Polindes/poskesri e. Meningkatkan kualitas pelayanan dan praktek kedokteran yang sesuai dengan etika dan menjaga kepentingan dan perlindungan masyarakat awam dari malpraktek dokter dan rumah sakit yang tidak bertanggung jawab f. Meningkatkan pelayanan kesehatan haji, kesehatan kerja, matra dan pengobatan tradisional alternatif g. Menignkatkan kesiapan untuk evakuasi, perawatan dan pengobatan masyarakat di daerah korban bencana alam h. Meningkatkan kesehatan jiwa melalui penguatan kesehatan jiwa berbasis masyarakat, pelayanan kesehatan jiwa dasar, pelayanan kesehatan jiwa rujukan yang berdasarkan evidence based i. Peningkatan penguatan revitalisasi pelayanan kesehatan dasar antara lain melalui revitalisasi puskesmas, revitalisasi posyandu, dokter keluarga dan lain-lain j. Meningkatkan kemampuan Rumah Sakit dan Puskesmas dalam mengantisipasi pencapaian universal coverage, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, rehabilitasi pasca bencana dan peningkatan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan k. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang dikaitkan dengan struktur pelayanan yang sesuai dengan kompetensinya, sehingga alur rujukan dari pelayanan primer, sekunder dan tersier dapat terlaksana sesuai dengan proporsi dan kompetensi sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna l. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik fisik dan ketenagaan m. Meningkatkan utilitasi fasilitas kesehatan, termasuk dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat swasta n. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi lansia dan penduduk daerah rawan bencana 28
o. Pengembangan inovasi pelayanan kesehatan sesuai masalah mendesak setempat, misalnya kesehatan perkotaan dan kesehatan kerja 2. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan dan bertanggungjawab Meningkatkan manajemen kesehatan dengan focus pada pembenahan perencanaan kebijakan dan pembiayaan serta hukum kesehatan dengan dukungan data dan informasi yang lengkap, akurat dan mutakhir, penrapan kebijakan pembangunan kesehatan juga meliputi swasta dan masyarakat, memantapkan penyelenggaraan SKN, melaksanakan desentralisasi yang efektif di bidang kesehatan, termasuk menata dan memberi dukungaan bagi pengembangan organisasi yang efektif dan kepemimpinan di daerah, mengurangi disparitas status kesehatan secara menyeluruh, melaksanakan reformasi birokrasi dan good gavernance termasuk akuntabilitas pembangunan dan mengedepankan tata kelola yang efektif dan efisien. Fokus : a. Mengembangkan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah/KLB dan cara menghindari terjadinya kepanikan serta jatuhnya korban lebih banyak b. Menigkatkan pengawasan dan penyelidikan kesehatan c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen kesehatan yang modern dan terjamin d. Meningkatkan produk hukum yang akan mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan e. Meningkatkan pemanfaatan elektronik health atau ubiquteous Health dalam mendukung pelayanan kesehatan yang bermutu f. Mengembangkan sistem hotline respon cepat untuk mengawasi operasional pelaksanaan pelayanan kesehatan
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama antar kelompok dan antar lembaga Mendorong kerjasama antar masyarakt, kelompok dan antar lembaga dalam rangka pembangunan berwawasan kesehatan, memantapkan peran serta masyarakat termasuk 29
swasta sebagai subjek atau penyelenggara dan pelaku pembangunan kesehatan, meningkatkan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat dan mensinergikan sistem kesehatan yang efektif. Fokus
:
a. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat b. Meningkatkan mobilitas masyarakat dalam rangka pemberdayaan melalui avokasi, kemitraan dan peningkatan sumber daya pendukung untuk pengembangan saran dan prasarana dalam mendukung upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat c. Meningkatkan advokasi dalam rangka meningkatkan pembiayaan APBD untuk kesehatan mencapai 10% (pembiayaan dari APBD yang mencukupi untuk pembangunan kesehatan di daerah) d. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam sistem peringatan dini, penanggulangan dampak kesehatan akibat bencan, serta terjadinya wabah/KLB e. Meningkatkan upaya promosi kesehatan kepada masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat terutama pada pemberian ASI ekslusif, perilaku tidak merokok, cuci tangan pakai sabun, makan sayur dan buah dan sanitasi f. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor, LSM, Organisasi Profesi dan Dunia Usaha, terutama pertanian, perdagangan, perindustrian, transportasi, pendidikan, agama, kependudukan, perlindungan anak, ekonomi, kesehatan, pengawasan, pangan dan budaya 4. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu Pemenuhan SDM kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya serta terdistribusi secara efektif sesuai dengan kepentingan masyarakat secara adil, utamanya di DTPK, mengedepankan upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing dengan lebih memantapkan sistem mutu(upaya, pengawasan, audit) standarisasi dan sertifikasi serta mempermudah akses SDM kesehatan terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, mengembangkan kode etik profesi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan yang diiringi dengan upaya mensejahterakan dalam rangka meningkatkan profesionalisme SDM kesehatan Fokus :
30
a. Kesejahteraan dan sistem insentif bagi tenaga medis dan paramedis khusunya yang bertugas didaerah terpencil tidak memadai. Sistem insentif yang ada akan disempurnakan dengan tanpa mengurangi makna dari desentralisasi atau otonomi daerah. Pengembangan karir bagi teneaga kesehatan perlu ditingkatkan sehingga penyebaran tenaga kesehatan dapat merata b. Sertifikasi kompetensi dan lisensi SDM kesehatan serta penerapannya dalam praktek kedokteran dan profesi kesehatan lainnya c. Peningkatan kerjasama antar institusi pendidikan tenaga kesehatan dengan penyedia pelayanan kesehatan dan organisasi profesi d. Meningkatkan perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan e. Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi SDM kesehatan sesuai kebutuhan program f. Meningkatkan distribusi tenaga kesehatan sesuai dengan pemerataan jenis tenaga kesehatan 5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi,alat kesehatan dan makanan. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat melaui peningkatan akses obat bagi masyarakat luas, memantapkan kelembagaan dan meningkatkan koordinasi dalam pengawasan terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan untuk menjamin keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu dalam rangka perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat. Fokus : a. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan obat terutama obat esensial generik b. Meningkatkan penggunaan obat rasional c. Meningkatkan keamanan, khasiat dan mutu obat dan makanan yang benar d. Meningkatkan kualitas saran produksi, distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian e. Meningkatkan pelayanan kefarmasian yang bermutu f. Meningkatkan penelitian, pengembangan dan pemanfaatan obat tradisional Indonesia g. Meningkatkan penelitian dibidang obat dan makanan kemandirian di bidang produksi obat, bahan baku obat, dan obat tradisional, makanan, kosmetika dan alat kesehatan
31
6. Meningkatkan pembiayaan pemabngunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan kabupaten Lebih memantapkan penataan sub sistem pembiayaan kesehatan kearah kesiapan konsep, kelembagaan dan dukungan terhadap penerapan jaminan sosial menuju Universal Coverage, menyusun perencanaan pembiayaan dengan menjamin ketersediaan data dan sinkronisasi kebijakan dan alokasi anggaran, menghimpun sumber-sumber dana baik dari pemerintah pusat dan daerah, juga peningkatan peran serta masayarakat, termasuk swasta untuk menjamin tersedianya pembiayaan kesehatan dalam jumlah yang cukup, utamanya dalam menjajalankan upaya preventif dan promotif dan terlaksanaya program-program unggulan/prioritas nasional, merancang dan menetapkan kebijakan pembiayaan kesehatan bagi daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan Fokus : a. Menyempurnakan dan memantapkan pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat baik dar segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran, dan penataan administrasi yang transparan dan bersih. Meningkatkan cakupan melalui Jaminan Kesehatan Sosial atau Jaminan Sosial Nasional yang diprluas secara bertahap untuk seluruh keluarga di kabupaten Pesisir Selatan b. Mendorong tercapainya kebijakan pembiayaan yang mencukupi, merata, tepat waktu, berdayaguna dan berhasilguna c. Mendorong tercapainya pembiayaan minimal 10% dari APBD, diluar gaji dan diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik
32
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF Sesuai dengan keadaan, masalah dan kecendrungan yang dihadapi serta memperhatikan arah , rujukan, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan yang pada dasarnya lebih mengutamakan upaya peningkatan dan pemeliharaan kesehatan serta memperhatihakan pula ketersediaan sumber daya kesehatan dimasa depan,maka program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Tujuan program upaya kesehatan masyarakat adalah meningkatkan pemerataan dan mutu upaya kesehatan yang berhasil dan berdaya guna serta terjangkau oleh segenap anggota masyarakat. Sasaran program ini adalah tersedianya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik pemerintah maupun swasta dam didukung oleh peran serta masyarakat dan sistem pembiayaan pra upaya. Perbaikan utama diberikan pada pengembangan upaya kesehatan yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kegiatan untuk program ini adalah : 33
a. Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat 2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit menular dan menurunkan angka kesakitan dan kematian dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ( PD3I) sehingga terbasmi atau tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat. Sasaran yang hendak dicapai melalui progarm ini adalah : a. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular. b. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisai ( PD3I) pada seluruh lapisan masyarakat dengan prioritas pada bayi, anak usia sekolah, wanita usia subur ( termasuk ibu hamil) serta kelompok beresiko lainnya. c. Tercegahnya kejadian luar biasa, dan d. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan masalah penyakit menular sehingga pada gilirannya akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulanngannya. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah : a. Penyemprotan Fogging Sarang Nyamuk b. Pengadaan Vaksin Penyakit Menular (Rabies) c. Pelayanan Vaksinasi Bagi Anak Balita dan Anak Sekolah. d. Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular : diare dan flu burung e. Penanggulangan penyakit malaria f. Penanggulangan penyakit TBC g. Penanggulangan HIV h. Penanggulangan penyakit rabies i. Penanggulangan penyakit kusta j. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik (Filariasis) k. Peningkatan Imunisasi l. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah m. Peningkatan Surveilens Epidemilogi dan Penanggulangan Wabah n. Sistem Kewaspadaan Dini KLB/Bencana o. Surveilans dan peningkatan penyelenggaran kesehatan jemaah haji. 34
p. Surveilans dan Pengendalian penyakit tidak menular (PTM) q. Penanggulangan masalah akibat bencana. 3. Program Pengawasan Keamanan pangan dan bahan berbahaya Program ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari : a.
bahaya penyalahgunaan obat, psikotropika, narkotika, zat adiktif ( NAPZA ) dan berbahaya lainnya, dan
b.
penggunaan sediaan farmasi, makanan dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Sasaran program ini adalah : a. mencegah dan mengamankan peredaran
sediaan farmasi, makanan dan alat
kesehatan yang tidak absah/ilegal. b. Menjamin mutu, kemananan dan khasiat/kemanfaatan sediaan farmasi, makanan dan alat kesehatan yang diizinkan beredar, dan c. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap resiko penggunaannya . Kegiatan untuk program ini adalah : a. Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 4. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan dengan tersedianya obat Program ini bertujuan menjamin ketersediaan obat dan perbekalan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya dan menjamin pemerataan obat dan perbekalan kesehatan. Sasaran program terlaksananya distribusi obat dan perbekalan kesehatan dan jaringannya, menjaga ketersediaan obat dan perbekalan keseahtan di puskesmas Kegiatan untuk pogram ini adalah : a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan b. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan. 5. Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Program ini bertujuan untuk memberdayakan individu dan masyarakat dlam bidang kesehatan melalui peningkatan pengetahuan sikap positif, prilaku dan peran aktif 35
individu, keluarga dan masyarakat sesuai dengan sosial budaya setempat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya sendiri dan lingkungannya menuju masyarakat yang sehat, mandiri dan produktif. Sasaran program ini adalah terciptanya keberdayaan individu, keluarga dan masyarakat dalam bidang kesehatan yang ditandai oleh peningkatan perilaku hidup sehat dan peran aktif dalam memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatan diri dan lingkungan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini adalah : a. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat b. Usaha Kesehatan Institusi dan Peran Serta Masyarakat c. Pembentukan Desa Siaga d. Pengembangan sistem informasi kesehatan kabupaten 6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program ini bertujuan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat adar dapat melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang berasal dari lingkungan sehingga tercapai derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat yang optimal. Sasaran program ini adalah terciptanya keberdayaan individu, keluarga dan masyarakat dalam bidang kesehatan yang ditandai oleh peningkatan perilaku hidup sehat dan peran aktif dalam memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatan diri dan lingkungan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk program ini adalah : a. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat b. Pendamping Pamsimas. 7. Program Perbaikan gizi masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat maupun di institusi dalam rangka meningkatkan kemandirian, intelektualitas dan peroduktifitas sumber daya manusia. Sasaran program ini Balita yang ditimbang 80 % 100 %
Balita gizi buruk yang ditemukan mendapat perawatan Balita dan Bufas yang dapat kapsul vit A 90 %
yodium 98,5 %
Cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam 36
Persentase balita kurang gizi tingkat masyarakat ≤ 12 Kegiatan yang dilaksanakan untuk program ini adalah : -
Pemberian makanan tambahan, vitamin dan pembinaan program gizi.
8. Pogram
Pengadaan,
Peningkatan
dan
Perbaikan
Sarana
dan
Prasarana
Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
Program ini bertujuan untuk : •
Pengembangan sarana prasarana puskesmas,pustu dan polindes sesuai standar nasional.
•
Peningkatan peralatan kesehatan di Puskesmas, pustu dan polindes sesuai dengan standar kesehatan.
Sasaran program ini adalah : •
Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di 18 puskesmas, 87 pustu dan 181 polindes.
•
Peralatan kesehatan sesuai standar kesehatan.
Adapun kegiatan sebagai berikut : a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu c. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu d. Rehabilitasi Polindes e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK) f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya ( Penunjang DAK) 9. Program Kemitraan dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tujuan program ini adalah : o pelayanan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin yang tidak tertampung pada program jaminan kesehatan masyarakat miskin (Jamkesmas) 37
o meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dokter dan paramedis agar dapat memberikan pelayanan secara baik dan maksimal o melakukan pelayanan kesehatan gratis di 18 puskesmas dan jaringannya serta melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis. melakukan pelayanan kesehatan gratis di 18 puskesmas dan jaringannya serta melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis. Sasaran program ini adalah
: o masyarakat miskin dan hampir miskin sebanyak 7000
jiwa o dokter dan paramedis o masyarakat dalam pengobatan gratis diluar ASKES, ASKESKIN dan ASABRI dengan meningkatnya jumlah kunjungan di 18 puskesmas dan jaringannya. masyarakat dalam pengobatan gratis diluar ASKES, ASKESKIN dan ASABRI dengan meningkatnya jumlah kunjungan di 18 puskesmas dan jaringannya. Kegiatan untuk program ini adalah : a. Kemitraan Asuransi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)/ Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda) b. Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis c. Pelayanan Gratis di Puskesmas dan Jaringannya 10. Program Peningkatan Kesehatan Lansia Program ini bertujuan menurunkan angka kesakitan pada lansia dengan melakukan kegiatan senam dan pembinaan terhadap lansia. Sasaran program ini lansia di Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan untuk program ini adalah : a. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Usila 11. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Tujuan program ini adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak, dengan harapan angka kematian ibu dan bayi sebagai indikator derajat kesehatan dapat diturunkan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak, dengan harapan angka kematian ibu dan bayi sebagai indikator derajat kesehatan dapat diturunkan
38
Sasaran program ini pelayanan pada ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas termasuk KB pada Pasangan usia subur, sementara pada bayi adalah Penanganan bayi baru lahir, stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang, kesehatan anak pra sekolah Kegiatan untuk program ini adalah : a. Usaha Kesehatan Ibu dan Anak
12. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Program ini bertujuan untuk o meningkatkan daya guna aparatur kesehatan dalam rangka menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan.
Sasaran program ini ;
- meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian tenaga fungsional di puskesmas dan jajarannya. Kegiatan untuk program ini adalah a. Pengelolaan dan Pembinaan Tenaga Fungsional di Puskesmas b. Upaya Peningkatan Kinerja Petugas Dan Institusi Kesehatan c. Pembinaan upaya kesehatan dasar d. Pembinaan perencanaan tingkat puskesmas 13. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga medis dan paramedis, pelaksanaan sosialisasi dan bantuan pelatihan , pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa D3 kebidanan khusus daerah terpencildan pengelolaan data SDM Kesehatan. Sasaran program ini adalah tenaga medis dan paramedis, mahasiswa daerah terpencil. Kegiatan untuk program ini adalah a.
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
b.
Bantuan pelatihan
c.
Bantuan pendidikan D3 Kebidanan daerah terpencil
d.
Pengelolaan dan Pemutakhiran data SDM
39
40
41
42
43
44
45
46
47
