JUARA I JUARA II JUARA III. Adu otot mempertahankan balon Fotografer : DHANI ADRIAN (BPK RI Provinsi RIAU)

PEMENANG LOMBA FOTOGRAFI DENGAN TEMA

“BPK DALAM LENSA”

JUARA I MENGUKUR LANDASAN Fotografer : Sapruddin

(BPK RI Provinsi Kepulauan RIAU)

JUARA II Adu otot mempertahankan balon Fotografer : DHANI ADRIAN (BPK RI Provinsi RIAU)

JUARA III IDOLA WANITA Fotografer : PURWANTO

(BPK RI Provinsi Jawa Tengah)

2

2- juara foto.indd 2

JANUARI 2012

Warta BPK

2/14/2012 1:22:02 PM

KODE ETIK PEMERIKSA

Kode Etik Pemeriksa BPK 1. Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa wajib: a. bersikap netral dan tidak memihak. b. menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan kewajiban profesionalnya. c. menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi independensi. d. mempertimbangkan informasi, pandangan dan tanggapan dari pihak yang diperiksa dalam menyusun opini atau laporan pemeriksaan. e. bersikap tenang dan mampu mengendalikan diri. 2. Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa dilarang: a. merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara yang lain, badan-badanlain yang mengelola keuangan negara, dan perusahaan swasta nasional atau asing. b. menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan orang lainmeragukan independensinya. c. tunduk pada intimidasi atau tekanan orang lain. d. membocorkan informasi yang diperolehnya dari auditee. e. dipengaruhi oleh prasangka, interpretasi atau kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi Pemeriksa sendiri maupun pihak-pihak lainnya yangberkepentingan dengan hasil pemeriksaan. 3. Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa wajib: a. bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan. b. bersikap tegas untuk mengemukakan dan/ atau melakukan hal-hal yangmenurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan. c. bersikap jujur dan terus terang tanpa harus mengorbankan rahasia pihak yangdiperiksa. 4. Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa dilarang: a. menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidaklangsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasdan wewenangnya. b. menyalahgunakan wewenangnya sebagai Pemeriksa guna memperkaya ataumenguntungkan diri sendiri atau pihak lain. 5. Untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa wajib: a. menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan. b. menyimpan rahasia negara atau rahasia jabatan, rahasia pihak yang diperiksa danhanya mengemukakannya kepada pejabat yang berwenang. c. menghindari pemanfaatan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain. d. menghindari perbuatan di luar tugas dan kewenangannya. e. mempunyai komitmen tinggi untuk bekerja sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. f. memutakhirkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuanprofesionalnya dalam rangka melaksanakan tugas pemeriksaan. g. menghormati dan mempercayai serta saling membantu diantara Pemeriksa sehingga dapat bekerjasama dengan baik dalam pelaksanaan tugas. h. saling berkomunikasi dan mendiskusikan permasalahan yang timbul dalammenjalankan tugas pemeriksaan. i. menggunakan sumber daya publik secara efisien, efektif dan ekonomis. 6. Untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa dilarang: a. menerima tugas yang bukan merupakan kompetensinya. b. mengungkapkan informasi yang terdapat dalam proses pemeriksaan kepadapihak lain, baik lisan maupun tertulis, kecuali untuk kepentingan peraturanperundang-undangan yang berlaku. c. mengungkapkan laporan hasil pemeriksaan atau substansi hasil pemeriksaankepada media massa kecuali atas ijin atau perintah Ketua atau Wakil Ketua atau Anggota BPK. d. mendiskusikan pekerjaannya dengan auditee diluar kantor BPK atau kantor auditee.

(Peraturan BPK No. 2/2007 tentang Kode Etik BPK RI)

Warta BPK

3 - kode etik.indd 3

JANUARI 2012

2/14/2012 1:22:27 PM

dari kami

Sampul Warta BPK Raih Gold Winner   InMA diikuti oleh 67 entri dari 19 lembaga berasal dari lingkungan lembaga peme­ rintah pusat dan daerah, perusahaan BUMN dan BUMD, perusahaan swasta nasional, perusahaan multinasional, dan perguruan tinggi.   Sementara itu, untuk meng­awali Tahun Naga ini, Warta BPK mengulas tuntas kasus Bank Century dengan berpijak pada hasil audit investigasi lanjutan BPK. Masalah ini kami tempatkan sebagai LapoPlt. Kepala Biro Setpim BPK Gunarwanto menerima penghargaan dari SPS di Jambi. ran Utama mengingat banyaknya pemberitaan miring terangga dan bersyukur. Itu munghadap BPK terkait hasil audit itu. kin yang bisa menggambarkan Padahal, badan pemeriksa ini telah melakupera­saan jajaran anggota redak­ kan tugas sesuai dengan norma atau kaidah si ketika menerima penghargaan yang berlaku. Juga bersikap profesional dan Gold Winner The Best of Government Inhouse proporsional serta berupaya secara maksiMagazine InMA 2012.  Penghargaan tertingmal. Redaksi mencoba untuk memberikan gi ini diberikan atas desain sampul Edisi Khugambaran yang komprehensif dalam hal sus November 2011, ASEANSAI Witnessing penyelesaian skandal Rp6,7 triliun ini.  the Making of History. Edisi ini me­ngalahkan  Sementara dalam laporan khusus, kami dua nominasi lain yaitu Mediakom edisi memaparkan agenda rutin yang digelar Agustus 2011 dan Desember 2011. awal tahun yaitu Forum BPK Mendengar.  Penghargaan diberikan pada ajang TelHal yang menggembirakan yaitu BPK memkom Indonesia Inhouse Magazine Awards peroleh predikat ‘Baik’ dari Tim Quality Assu­ (InMA) 2012 yang diselenggarakan oleh rance Reformasi Birokrasi Nasional. BPK diSerikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat di Jambi, berikan skor 85,67 yang artinya berpredikat dalam rangkaian Hari Pers Nasional, belum Baik. Penilaian ini diukur dengan menggulama ini. nakan delapan area perubahan sesuai de­   Penyerahan penghargaan diserahkan ngan aturan yang ada. Selengkapnya kami oleh Ketua Umum SPS Dahlan Iskan, yang ulas dalam rubrik Reformasi Birokrasi.   juga Menteri BUMN, kepada Plt Kepala Biro  Kegiatan dalam rangka peringatan HUT Sekretariat Pimpinan BPK Gunarwanto.  ke-65 BPK tak luput kami sajikan dalam ru  “Penghargaan ini sangat berarti bagi brik Agenda. BPK. Hal ini menandakan bahwa hasil kerja  semoga tahun ini kami bisa menyajikan kita, Warta BPK, diakui kualitasnya oleh piberita yang lebih komprehensif dan berbohak-pihak yang kompeten dan profesional bot.  di bidang penerbitan. Perhargaan ini juga memotivasi kita untuk bekerja dan berkarya lebih baik lagi,” papar Gunarwanto.

B

Redaksi menerima kiriman artikel, naskah, foto dan materi lain dalam bentuk softcopy atau via email sesuai dengan misi Warta BPK. Naskah diketik satu setengah spasi, huruf times new roman, 11 font maksimal 3 halaman kuarto. Redaksi berhak mengedit naskah sepanjang tidak mengubah isi naskah. ISI MAJALAH INI TIDAK BERARTI SAMA DENGAN PENDIRIAN ATAU PANDANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

4

4 - dari kamii.indd 4

JANUARI 2012

INDEPENDENSI - INTEGRITAS - PROFESIONALISME

PENGARAH : Hendar Ristriawan Daeng M. Nazier Nizam Burhanuddin PENANGGUNG JAWAB : Bahtiar Arif SUPERVISI PENERBITAN : Gunarwanto Yudi Ramdan KETUA DEWAN REDAKSI : Parwito STAF REDAKSI : Andy Akbar Krisnandy Bambang Dwi Bambang Widodo Dian Rustri Teguh Siswanto (Desain Grafis) KEPALA SEKRETARIAT : Sri Haryati STAF SEKRETARIAT : Sumunar Mahanani Sutriono Rianto Prawoto (fotografer) Indah Lestari Enda Nurhenti Werdiningsih ALAMAT REDAKSI: Gedung BPK-RI Jalan Gatot Subroto No. 31 Jakarta Telepon : 021-25549000 Pesawat 1188/1187 Faksimili : 021-57854096 E-mail : [email protected]

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Majalah Warta BPK tidak pernah meminta sumbangan/sponsor dalam bentuk apapun yang mengatasnamakan Warta BPK Warta BPK

2/14/2012 1:22:59 PM

daftar isi

6 - 12 Laporan Utama: Tiga Belas Temuan Untuk Penegak Hukum

Ketua BPK, Hadi Poernomo, berpidato di acara HUT BPK RI ke-65.

24 -28 AGENDA

Momentum Untuk Evaluasi Tugas BPK

44 - 45 TEMPO DOELOE: LHP Awal, Pemberitaan Tahun 1949 46 - 50 ANTAR LEMBAGA: Menyoroti Kinerja KPK sepanjang 2011 51 - 53 AKSENTUASI: Modus Penyimpangan Keuangan Negara Makin Kompleks 54 - 57 REFORMASI BIROKRASI: Reformasi Birokrasi BPK Berpredikat Baik

13 - 16

Laporan KHUSUS: Mendengar Saran  Untuk Perbaikan

17 - 23 wawancara : Sapto Amal Damandari

Anggota BPK

‘‘Jika Pengelolaan Keuangan & Kinerja Baik, Rakyat pun Sejahtera’’

29 - 37

PANTAU : KPK Teliti Ruang Banggar DPR RI

58 - 60 INTERNASIONAL: ASOSAI Research Project Berakhir di Bali 61 - 62 ROAD TO WTP: Membangun Komitmen Meraih WTP 63 - 67 HUKUM: Kejaksaan Tingkatkan Kinerja & Integritas 68 - 69 PROFESI: Pentingnya Sertifikasi Bagi Profesi Bankir 70 - 75 UMUM: Upaya Mendagri Bebaskan Bansos dari Pendompleng Warta BPK

5 -daftar isi.indd 5

38 - 41

BPK DAERAH : “Membangun Sistem Sebagai Kunci Keberhasilan” JANUARI 2012

5

2/14/2012 2:46:39 PM

LAPORAN UTAMA

Tiga Belas Temuan Untuk Penegak Hukum Hasil pemeriksaan investigasi lanjutan kasus Bank Century telah diserahkan ke DPR dan sejumlah penegak hukum. BPK menyimpulkan ada 13 temuan dan dua informasi tambahan terkait adanya aliran dana Bank Century.

Hadi Poernomo Ketua BPK RI

P

engungkapkan kasus Bank Century sepertinya menemui titik terang. Pasalnya, BPK telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Lanjutan atas kasus pemberian dana talangan Rp6,7 triliun untuk Bank Century, kepada pimpinan DPR pada 23 Desember 2011. Hasil audit forensik itu diserahkan langsung oleh Ketua BPK Hadi Poernomo, kepada pimpinan DPR yakni Ketua DPR Marzuki Alie dan empat wakil ketua, Priyo Budi Santoso, Pramono Anung Wibowo, Anis Matta,

6

JANUARI 2012

6 - 12 laporan utama ok .indd 6

(warta bpk/rianto prawoto)

dan Taufik Kurniawan. Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan DPR pada April 2011. Dalam surat yang dilayangkan ke BPK, DPR meminta BPK untuk melakukan audit forensik terhadap kasus Bank Century. Permintaan ini diajukan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti kesimpulan Rapat Kerja Tim Pengawas terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Angket tentang Pengusutan Kasus Bank Century. Adapun tujuan pemeriksaan

investigasi lanjutan tersebut, lanjutnya, adalah untuk menemukan transaksi-transaksi yang tidak wajar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang merugikan Bank Century dan negara, baik sebelum maupun sesudah diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), termasuk mengungkapkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Adapun, sasaran pemeriksaan meliputi seluruh transaksi yang mencurigakan sebelum dan sesudah Bank Century diambil alih oleh LPS dan penggunaan dana yang berasal dari penyertaan modal sementara (PMS) sebesar Rp6,7 miliar. BPK menemukan 13 temuan penyimpangan atau transaksi yang dianggap tidak sehat tersebut. Temuan-temuan tersebut merupakan satu kesatuan dengan temuan yang telah disampaikan dalam hasil pemeriksaan kasus PT Bank Century Tbk sebelumnya. Temuan BPK tersebut yakni, pertama, BPK berkesimpulan patut diduga bahwa telah terjadi penggelapan hasil penjualan US Treasury Strips yang menjadi hak Bank Century sebesar US$29,77 juta oleh HAW dan RAR sebagai pemilik FGAH yang merugikan bank dan membebani PMS. Kedua, BPK berkesimpulan pengalihan dana hasil penjualan suratsurat berharga (SSB) oleh DHI menjadi deposito di PT AI di Bank Century sebesar tujuh juta dolar AS tidak wajar, karena diduga tidak ada transaksi yang mendasarinya dan merugikan Bank Century. Ketiga, mengenai SSB yang dijanjikan dalam skema Asset Management Agreement (AMA), BPK berkesimpulan patut diduga THL telah

Warta BPK

2/14/2012 2:47:29 PM

LAPORAN UTAMA

Bambang Wijojanto Wakil Ketua KPK

istimewa

melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak memenuhi kewajiban mencairkan jaminan sebesar US$163,48 juta atau Rp1,781 triliun untuk keuntungan Bank Century pada saat AMA jatuh tempo sebagaimana yang dijanjikan AMA sehingga merugikan Bank Century. Keempat, soal dana hasil pencairan kredit kepada 11 kreditur, BPK berkesimpulan bahwa kredit Rp808,52 miliar tersebut diduga tidak wajar karena diberikan melanggar ketentuan. Kelima, mengenai hasil penjualan aset eks jaminan kredit PT TNS, BPK berkesimpulan diduga terjadi penggelapan atas uang hasil penjualan 44 kavling aset jaminan kredit oleh TK yang merupakan Direktur Utama PT TNS dengan tidak menyetorkan hasil penjualan kavling senilai Rp62,06 miliar. Keenam, mengenai pencairan margin deposit jaminan beberapa debitur L/C bermasalah, BPK menilai pencairan jaminan margin sebagai jaminan L/C sebesar Rp34,03 miliar digunakan untuk keperluan yang tidak terkait dengan pelunasan L/C sehingga merugikan Bank Century. Ketujuh, mengenai saudari DT yang menutup ketekoran valas sebesar delapan juta dolar AS milik BS di Bank Century, BPK menilai penggantian deposito BS di Bank Century digunakan Dewi menutup kerugian kas valas seharusnya tidak dijadikan beban PMS. Tetapi diganti oleh DT dan/atau RT sesuai dengan pengakuan utang yang bersangkutan dan ditetapkan putusan PN Jakarta Utara. Hingga saat ini DT

Warta BPK

6 - 12 laporan utama ok .indd 7

belum mengganti deposito tersebut dan belum ada upaya dari Bank Mutiara untuk menagih. Kedelapan, mengenai dana valas yang diduga digelapkan oleh DT dan mengalir ke ZEM tahun 2008, BPK berkesimpulan transaksi Bank Century dengan ZEM sebesar US$392.110 merupakan bagian dari kerugian Bank Century dalam transaksi valas dan beban PMS. BPK pun menganggap belum memperoleh data yang memadai atas transaksi ZEM periode 2005-2007 yang tidak memungkinkan BPK untuk mengambil kesimpulan. Menurut keterangan TIT, data tersebut dikuasai oleh DT. Kesembilan, mengenai aliran dana dari PT CBI kepada saudara BM sebesar Rp1 miliar, BPK berkesimpulan bahwa terdapat aliran dana PT CBI kepada saudara BM yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ini mengingat jabatan BM sebagai Deputi Gubernur BI bidang IV yang berperan memutuskan pemberian FPJP kepada Bank Century dan RT sebagai Dirut PT CBIO dan sekaligus pemegang saham pengendali Bank Century yang saat itu sedang mengajukan permohonan repo aset yang kemudian berubah menjadi FPJP. Kesepuluh, mengenai penambahan rekening PT ADI yang terafiliasi di Bank Century sebesar Rp23 miliar, BPK berkesimpulan bahwa aliran dana dari bank tersebut ke PT ADI diduga tidak wajar karena tidak dapat dibuktikan adanya aliran dana. Kesebelas, mengenai pemberian cashback sebagai kickback kepada BUMN/BUMD atau yayasan, BPK berkesimpulan aliran dana kepada oknum direksi atau pengurus BUMN/ BUMD dan yayasan sebesar Rp1,32 miliar patut diduga merupakan kickback kepada oknum pengurus BUMN/BUMD dan yayasan. Kedua belas, mengenai aliran dana bank Century sebesar Rp 465,10 miliar kepada PT ADI dan nasabahnya, BPK berkesimpulan bahwa aliran dana dari bank Century tersebut tidak wajar

karena diduga tidak ada transaksi yang mendasarinya dan merugikan Bank Century. Ketiga belas, mengenai aliran dana Bank Century kepada AR, BPK berkesimpulan bahwa aliran kepada AR melalui PT AII sebesar  Rp24 miliar dan PT AI sebesar Rp68 miliar merupakan transaksi tidak wajar karena tidak ada transaksi yang mendasarinya dan dinilai merugikan Bank Century. Selain menemukan 13 temuan tersebut, BPK juga merilis mengenai informasi tambahan yang dianggap sebagai fakta yang ditemukan selama pemeriksaan sekalipun di luar sasaran pemeriksaan yang ditetapkan. Fakta ini dimunculkan karena dianggap perlu untuk diungkapkan. Yakni pertama, mengenai aliran dana SS dan SL ke PT MNP. BPK menemukan, selama periode 2006-2009 terdapat aliran dana dari SS dan SL melalui PT IMA dan PT SMS ke PT MNP sebesar Rp100,95 miliar. Namun, BPK belum menemukan hubungan antara aliran dana tersebut dengan kasus Bank Century. Kedua, transaksi penukaran valas dan penyetoran hasil penukaran valas HEW dan SKS. Keduanya merupakan nasaban Bank Century. Terdapat penyetoran tunai (aplikasi pengiriman uang) SKS yang dilakukan di Bank Century cabang Pondok Indah ke rekening HEW di cabang Times Square Cibubur pada 25 Januari 2007 sebesar Rp453 juta dan 30 Juli 2007 sebesar Rp368 juta serta BII cabang Mangga Dua pada 22 November 2007 sebesar Rp469 juta.Dari aplikasi setoran diketahui dana yang disetor tersebut berasal dari penukaran valas ke dalam rupiah di Bank Century cabang Pondok Indah. Masing-masing sebesar US$45.000, US$35.000, dan US$45.000. Penelitian lebih lanjut menunjukan bahwa dalam buku catatan mengenai kas valas di Bank Century cabang Pondok Indah tidak ditemukan adanya transaksi penukaran kas valas sejumlah tersebut. AFR, staf marketing Bank Century cabang Pondok Indah, menyatakan JANUARI 2012

7

2/14/2012 2:47:29 PM

LAPORAN UTAMA tidak pernah menerima fisik valas. Sementara HEW dan SKS menyatakan, benar telah menukarkan dan menyetor uang sejumlah tersebut. BPK menyatakan belum menemukan sumber dana valas yang ditukarkan dan belum dapat menyimpulkan hubungan transaksi ini dengan kasus Bank Century. Sekalipun begitu BPK mengakui ada sejumlah hambatan hingga tak bulat membuat kesimpulan akan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) II atau audit forensik pada PT Bank Century Tbk. Oleh karena itu, BPK menyerahkan sepenuhnya penuntasan hambatan itu pada DPR sebagai pemberi mandat untuk melakukan audit forensik bank itu. “Meski dapat mandat DPR untuk audit forensik bukan berarti kewenangan BPK melebihi segalanya,” kataHadi Poernomo. Menurut dia, setidaknya ada lima hambatan yang membuat BPK tak dapat mengambil kesimpulan bulat dari hasil audit forensik di Bank Century. Hadi Poernomo menambahkan audit tahap kedua ini fokus pada penelusuran aliran dana dari Bank Century setelah ada suntikan modal dan diselamatkan pemerintah. Oleh karena itu dia berharap DPR yang harus menuntaskan semua hambatan itu agar kesimpulan menjadi jelas. Sebab DPR yang memberi mandat bagi BPK melakukan audit forensik pada Bank Century. Wakil Ketua BPK Hasan Bisri selaku ketua tim pemeriksa tahap kedua mengungkapkan kendala yang dimaksud di antaranya BPK kesulitan mendapat informasi dan data dari lembaga terkait. Alasan yang diberikan dari lembaga adalah data tersebut adalah rahasia menurut undangundang. Dia menyebutkan sulitnya mendapat data yang dibutuhkan dari Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan (Bapepam – LK) mengenai data PT Antaboga Delta Sekuritas. Permintaan resmi disampaikan BPK pada Bapepam-LK namun ditolak.

8

JANUARI 2012

6 - 12 laporan utama ok .indd 8

Otoritas pengawas bursa dan lembaga keuangan itu beralasan, data yang dibutuhkan tak dapat diserahkan karena dilindungi UU Pasar Modal. Alasan serupa disampaikan pihak Bank Indonesia (BI) ketika BPK meminta data yang dibutuhkan untuk melakukan audit aliran dana. Hasan Bisri menyayangkan sikap kedua lembaga itu. Padahal, lanjutnya, Bapepam maupun BI bisa proaktif untuk menuntaskan kasus ini guna mengembalikan kerugian negara. “Permintaan kami tak dapat dipenuhi karena BI menyatakan data nasabah menurut UU Perbankan harus

Anis Matta Wakil Ketua DPR

istimewa

dilindungi,” kata Hasan Bisri.

Titik Terang Menanggapi hasil audit investigasi lanjutan BPK tersebut, Ketua Tim Pengawas Skandal Bank Century DPR Priyo Budi Santoso mengungkapkan temuan BPK ini merupakan titik terang bagi penyelesaian kasus Bank Century yang sampai saat ini menemukan jalan buntu, baik di KPK, Kejaksaan, maupun Kepolisian. Dia mengharapkan temuan sekecil apa pun harus diungkap, ditelusuri, dan dituntaskan oleh awak penegak hukum, termasuk KPK. Dia menambahkan audit forensik yang dilakukan BPK itu merupakan permintaan khusus dari DPR. Timwas Century sendiri, masih terus bekerja untuk menentukan nasib

kasus ini. Namun, dia mengaku belum mengetahui sampai mana skandal Century ini berujung. Wakil Ketua DPR Anis Matta meminta BPK untuk melakukan verifikasi terhadap lima hal yang menjadi kendala dalam menjalankan audit forensik Bank Century. Dia juga menilai temuan baru yang ada di laporan tersebut tidak terlalu signifikan kecuali yang mengarah ke beberapa nama terkait.   “Di eksekutif summary disebut ada beberapa kendala yang menurut saya perlu kita dalami. Karena ini yang akan membuka kunci, menjelaskan kenapa masalah-masalah itu tidak bisa kita buka di situ,” katanya. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengungkapkan partainya menghormati hasil audit BPK. Dia menjelaskan BPK adalah satusatunya lembaga negara yang diberi kewenangan untuk mengaudit kasus dana talangan Bank Century. Apapun hasil audit BPK tersebut harus dihormati semua pihak. Bagi Aburizal, puas atau tidak puas adalah hak semua orang. Namun, tegasnya, semua pihak harus menghormatinya sebagai hasil dari kerja lembaga negara yang berwenang. “Kita tidak bisa menuntut BPK untuk mengatakan si ini salah, si itu salah. Bisa jadi hasil temuan BPK itu justru menjelaskan bahwa seseorang yang selama ini dianggap salah, malah benar,” kata Aburizal. Sebaliknya, tambahnya, justru yang harus dituntaskan adalah proses hukumnya. Dia pun menaruh banyak harapan kepada pimpinan baru KPK, untuk dapat menuntaskan proses hukum Century tersebut. Sementara pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengungkapkan hasil audit investigasi lanjutan skandal Bank Century yang diserahkan BPK kepada DPR bukan hasil final. Sebab, dalam audit itu BPK mengakui terdapat beberapa hambatan dalam melaksanakan audit tersebut. “Audit BPK yang diserahkan pada 23 Desember 2011 bukan audit final, walau disebut sebagai bagian utuh,” kata

Warta BPK

2/14/2012 2:47:29 PM

LAPORAN UTAMA Hadi Poernomo juga mengungkapkan Ichsanuddin. selain menyerahkan hasil audit ini ke Menyinggung mengenai adanya DPR, juga sudah menyerahkan kepada hambatan BPK tersebut, Ichsanuddin aparat penegak hukum. Noorsy mengungkapkan hambatan Hanya saja, menurut Hadi yang dialami BPK bisa dipahami. Poernomo, BPK tidak tahu pembagian Selain itu adanya hambatan tugas yang akan dilakukan tiga pemeriksaan justru membuktikan lembaga aparat hukum. Namun, terjadi perilaku saling melindungi dan dalam pertemuan dengan lembaga menyembunyikan. Atas dasar itu, audit ini tidak bisa dipandang sudah memberi jawaban atas sejumlah masalah yang sudah ditemukan oleh BPK sendiri dan Pansus Bank Century. Selain itu, tuturnya, adanya hambatan juga membuktikan tidak dipandangnya BPK sebagai auditor negara yang menjalankan perintah konstitusi. Kondisi ini memperburuk cermin hukum yang tidak berpijak pada konstitusi karena memang hukum adalah keputusan penguasa. Tim Pengawas Skandal Bank Century di DPR, kata Noorsy, harus meminta KPK melakukan tindakan hukum yang memberi rasa keadilan sehingga hukum tidak istimewa diperjualbelilkan. Priyo Budi Santoso

penegak hukum, pembagiannya akan dikategorikan pada kejahatan korupsi, perbankan, dan tindak pidana umum. Dia menegaskan BPK akan mendukung ketiga lembaga tersebut jika dimintai keterangan tambahan atau memberikan tambahan data. BPK juga siap menjelaskan kembali keterangan dalam laporan yang diberikan. bw

Belum Puas, Tapi Tetap Percaya

Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam

Tindak Lanjut Ketua KPK Abraham Samad memastikan pihaknya akan mendalami hasil audit forensik yang dilakukan BPK. Untuk itu KPK akan melakukan sinkronikasi hasil temuan BPK dengan temuan dari hasil penyelidikan KPK. Sementara Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan paling tidak KPK akan fokus pada temuan temuan soal surat-surat berharga sebesar US$163,48 juta yang membebani bailout. Selain itu, dana pencairan kredit pada 11 debitur, serta hasil penjualan kredit oleh PT TNS sebesar Rp58,31 miliar dan Rp9,55 miliar yang tidak disetor ke Bank Century. “Tidak semua (ditindaklanjuti) oleh kami nantinya,” kata Bambang. Tak hanya ke DPR, Ketua BPK

Warta BPK

6 - 12 laporan utama ok .indd 9

Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Priyo Budi Santoso kurang puas atas hasil audit investigatif  kasus Bank Century. Namun, dia menghargai hasil kerja BPK sebagai sesuatu yang harus dihormati. “Hasil audit investigasi lanjutan kasus Bank Century ini jauh dari apa yang saya bayangkan. Namun demikian, saya tetap menghargai dan menghormati temuan tersebut. Toh ini belum akhir dari segalanya. Tadi, ada kata-kata “belum” mereka (BPK) masih ingin menuntaskan. Kita lihat saja,” katanya kepada pers seusai penyerahan hasil Audit Investigasi Lanjutan Kasus Bank Century belum lama ini. Dia tetap percaya BPK bekerja secara profesional. Menurut dia, mungkin waktu dan suasana yang belum memungkinkan BPK menyelesaikan audit ini sampai benar-benar tuntas.

Oleh karena itu, DPR memberikan kesempatan BPK lagi untuk meneruskan yang belum tuntas jika dipandang perlu. “Harapan kita hanya dan hanya bertumpu pada BPK. Dialah lembaga negara yang memiliki payung hukum kuat untuk menembus dinding-dinding yang tidak boleh dimasuki, termasuk oleh DPR.” Dengan kewenangan yang ada, lanjutnya, secara teoritis, hanya BPK yang bisa menembus itu. “Berikan lagi kesempatan bagi mereka, manakala dipandang perlu oleh DPR. Kalau BPK sudah menganggap selesai, DPR juga anggap selesai. Namun, belum tentu DPR menganggap selesai, karena jelasjelas ada kata “belum” dari Pak Ketua BPK,” paparnya. Terkait dengan keinginan beberapa kalangan di DPR untuk memakai jasa auditor swasta, Priyo secara pribadi tidak menganjurkan hal itu. BPK tetaplah lembaga yang profesional dan kredibel untuk melakukan audit terkait kasus ini. Walau hasil audit investigasi lanjutan BPK ini kurang memuaskannya, akan tetapi Priyo melihat ada temuan yang cukup menarik dari hasil audit investigasi lanjutan BPK itu. Temuan tersebut ia yakini akan dibahas di Timwas Century. “Saya melihat ada temuan Timwas yang bisa jadi fokus kerja Timwas berikutnya. Kami meminta sabar saja. Toh tadi BPK belum merasa puas sepenuhnya,” tuturnya. and/bw

JANUARI 2012

9

2/14/2012 2:47:29 PM

LAPORAN UTAMA

I Nyoman Wara

Ketua Tim Investigasi Lanjutan Kasus Bank Century BPK

(warta bpk/foto-foto : indah lestari)

BPK Fokus pada Cakupan dan Tujuan Audit

Beberapa waktu lalu BPK telah menyelesaikan audit investigasi lanjutan kasus Bank Century. Selain menyerahkan ke DPR , BPK juga sudah mempresentasikan hasil temuannya ke Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Untuk mengetahui bagaimana proses audit itu, berikut wawancara Warta BPK dengan Ketua Tim Investigasi Lanjutan Kasus Bank Century BPK I Nyoman Wara. Banyak kalangan yang kurang puas atas hasil audit investigasi lanjutan kasus Bank Century, tanggapan Anda? Dalam melakukan audit, BPK harus selalu fokus kepada tujuan dan cakupan audit sebagaimana yang diminta. Dalam hal ini oleh DPR. Cakupan dan tujuan ini harus clear di depan. Nah, permintaan audit DPR itu diajukan dua kali. Permintaan audit investigasi yang pertama sudah kami penuhi dan kami laporkan. Jadi sudah selesai. Kemudian ada permintaan lagi

10

JANUARI 2012

6 - 12 laporan utama ok .indd 10

dari DPR agar BPK melakukan audit forensik. Namun, pada permintaan audit investigasi yang pertama cakupan dan tujuan DPR clear. Kami, dalam hal ini BPK, diminta melakukan audit investigasi yang meliputi, pertama, dasar kriteria proses pengambilan keputusan yang digunakan pemerintah dalam menyelamatkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik. Kedua, jumlah dan penggunaan penyertaan modal sementara yang telah diberikan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) untuk menyelamatkan Bank Century. Ketiga, status dan dasar hukum pengucuran dana setelah Peraturan Pemerintan Pengganti Undang Undang atau Perppu No . 4 tentang Jaring Pengaman Keuangan Negara. Lantaran cakupan dan tujuan permintaan DPR jelas, maka apa yang dihasilkan BPK sesuai dengan permintaan DPR. Nah, sekarang kita bandingkan dengan permintaan DPR yang kedua. DPR meminta agar BPK melakukan audit forensik terhadap kasus Bank Century. Hanya itu. Cakupan dan tujuannya tidak disebutkan secara jelas. Kami kemudian mencoba merumuskan apa yang menjadi cakupan dan tujuan DPR. Setelah dirumuskan, kemudian kami mencoba membuat TOR (Term of Refferrence) atau yang kita istilahkan sebagai program audit. TOR tersebut kemudian kami sampaikan ke DPR. Bagaimana proses pembuatan TOR? TOR selalu dibuat untuk mencapai apa yang menjadi cakupan dan tujuan pihak yang mengajukan permintaan. Oleh karena permintaan DPR ini merupakan kelanjutan dari permintaan sebelumnya, dalam menyusun TOR ini kami mengacu pada peristiwa sebelumnya. Seperti, pertama, hasil pemeriksan BPK tahap pertama. Kedua, hasil pembahasanpembahasan DPR dengan LPS. Ketiga, risalah pembahasan rapat intern mereka antara LPS dan DPR. Kami kemudian menjabarkan apa sebenarnya yang diinginkan DPR. Hasilnya, menurut penafsiran kami cakupan dan tujuan DPR adalah untuk mengetahui adanya aliran dana. Setelah kami menafsirkan cakupan dan tujuan DPR , pada 30 Mei 2011 kami mengadakan pertemuan dengan DPR dan mengkonsultasikannya kepada DPR. Apakah benar cakupan dan tujuan DPR itu seperti yang telah kita rumuskan. Tidak ada masalah. Selanjutnya, DPR meminta

Warta BPK

2/14/2012 2:47:31 PM

LAPORAN UTAMA agar BPK melakukan audit forensik yang merupakan tindak lanjut dari audit sebelumnya. Pendeknya, apa yang kami jabarkan sebelumnya itu diterima. Apa yang akan dilakukan BPK selanjutnya? Karena apa yang diminta DPR sudah jelas, kami sebutkan bahwa tujuan audit ini adalah untuk menemukan adanya transaksi-transaksi tidak wajar atau bertentangan dengan perundang-undangan, yang merugikan Bank Century, negara atau masyarakat, baik itu terjadi sebelum atau sesudah Bank Century diambil LPS. Adapun cakupannya adalah hal-hal yang merugikan Bank Century sebelumnya, yakni ada tidaknya transaksi surat berharga, transaksi kredit, transaksi Letter of Credit, transaksi kas valas dan biaya operasional, transaksi dengan pihak terafiliasi, transaksi dengan PT Antaboga, dan transaksi dengan pihakpihak tidak terafiliasi. Itulah tujuh area pemeriksaan BPK yang kami sampaikan ke DPR. Oleh karena tidak ada keberatan, kami lanjutkan. Audit kedua ini kami sebut sebagai audit investigasi lanjutan karena memang lanjutan dari audit investigasi sebelumnya. Kalau ditanyakan lagi audit lanjutan ini dilihat dari sisi apa? Kami akan melihat dari sisi aliran dana yang terjadi pada tujuh area tadi. Apakah hasil audit lanjutan lebih detil? Analoginya begini. Kalau kami umpamakan dulu pada investigasi pertama , BPK telah memeriksa dan menemukan adanya permasalahan. Pertama, permasalahan dalam proses pengelolaan Bank Century oleh pengurus bank. Kedua, permasalahan dalam proses pengawasan oleh Bank Indonesia, mulai dari merger. Ketiga, permasalahan dalam proses pemberian bantuan jangka pendek. Empat, permasalahan dalam proses penetapan dan penyelamatan menjadi bank gagal. Saat itu, BPK tidak menilai

Warta BPK

6 - 12 laporan utama ok .indd 11

kebijakan itu benar atau salah. BPK hanya menilai adanya proses yang bermasalah. Proses yang bermasalah itu apa? Misalnya tidak menggunakan data mutakhir, tidak akurat, tidak menggunakan kriteria yang terukur dan lain-lain. Jadi sekali lagi kami tegaskan, pada tahap satu kami tidak menilai salah atau benar. Kami hanya menilai dari sisi prosesnya. Nah, pada investigasi lanjutan atau tahap kedua, kami mulai menilai. Dari permasalah-permasalahan tadi adakah aliran-aliran dana yang merugikan bank, negara atau masyarakat. Jadi kita mulai menguak dari sisi dananya. Contohnya begini. Ibaratnya dulu kita memeriksa pengadaan barang. Pada saat dilakukan pemeriksan tahap pertama kami sudah menemukan bahwa pengadaan barang itu bermasalah. Misalnya tendernya bermasalah, volume barang yang diterima kurang, harganya di mark up. Di tahap kedua, setelah barang itu dibayar pemerintah kepada rekanan, kita mulai menelusuri dikemanakan uangnya. Dengan demikian tahap satu dan kedua merupakan bagian yang saling melengkapi. Memang lebih detil, karena kita mulai membicarakan aliran dananya. Namun, semua itu tidak terlepas dari temuan-temuan pada tahap satu. Jadi kalau ada yang mengatakan hasilnya kok sama saja,

ya sekilas memang sama karena ini memang audit lanjutan. Kami tidak membahas permasalahan yang baru. Apa yang dimaksud audit forensik, apa perbedaannya dengan audit investigasi? Istilah audit forensik inilah yang digunakan DPR, baik saat dilakukan rapat dengan LPS maupun dalam suratnya ke BPK. Sebenarnya, secara teori yang dikenal dalam ilmu akuntansi adalah accounting forensic, yang intinya yaitu bagaimana penerapan ilmu akuntansi untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Dari situ, turunannya memang ada yang kemudian disebut audit forensik. Namun, pengertian audit forensik itu sendiri biasanya dikaitkan dengan proses litigasi. Jadi, kalau sudah masuk dalam proses hukum, baik dalam penyidikan, penuntutan, maupun sampai di pengadilan, maka buktibukti yang digunakan untuk analisis itu tentu sudah berasal dari penegak hukum. Karenanya disebut forensik. Kalau belum masuk ranah litigasi, lazimnya masih menggunakan istilah audit investigasi, yang tujuannya untuk mengetahui ada masalah atau tidak. Nah, karena audit yang kami lakukan ini belum masuk pada ranah litigasi, karena permintaan DPR, kami masih menggunakan istilah investigasi atau kami sebut sebagai investigasi lanjutan. Namun, kalau audit investigasi

JANUARI 2012

11

2/14/2012 2:47:33 PM

LAPORAN UTAMA disebutkan sebagai bagian dari audit forensik, itu benar. Jadi perbedaan itu hanya masalah terminologi saja. Tujuannya sama. Bagaimana dengan para auditor yang tidak bersertifikat CFE? Kalau kita mengacu pada UU ataupun standar audit, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa auditor yang melakukan audit investigasi, harus bersertifikat CFE. Dalam mengaudit keuangan negara, standar yang digunakan sebagai acuan adalah SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara). Ini pasti. Bahkan, di seluruh dunia kami tidak mendapatkan informasi yang mensyaratkan harus menggunakan standar CFE. Itu yang kami pahami. Bahkan SPKN pun tidak mengatur adanya CFE. Kami tetap fokus pada SPKN. Meski begitu, kami juga berusaha untuk menyusun tim audit investigasi lanjutan ini sekompeten mungkin. Kalau kita bandingkan, bila pada tahap pertama tidak ada auditor yang bersertifikat CFE, pada audit yang kedua ini kami juga mencoba memasukkan sejumlah tenaga yang memiliki sertifikat CFE, setidaknya pada level ketua tim. Kalau tidak salah, ada lima orang bersertifikasi CFE dan CISA untuk TI auditnya. Beda dengan penyusunan laporan keuangan. Di situ memang jelas ada persyaratan yang menegaskan bahwa yang bertanggung jawab hasil audit harus bersertifikasi profesi, dalam hal ini akuntan. Itu jelas. Kalau audit investigasi tidak. Apakah kalau diaudit oleh tenaga yang bersertifikat CFE hasilnya akan berbeda? Saya tidak mau berandai-andai. Namun, kembali lagi bahwa hasil audit itu sangat tergantung dari fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. Kita selalu bicara faktanya apa. Tidak mungkin kita menggunakan fakta di luar lapangan. Nah saya kira yang bersertifikat CFE pasti demikian. Apalagi kalau dilihat personal auditor dalam tim ini kami pilih orang-orang yang sangat berpengalaman dalam melakukan

12

JANUARI 2012

6 - 12 laporan utama ok .indd 12

pemeriksaan bank termasuk BI dan pernah melakukan audit investigasi di tempat lain. Jadi, seperti tadi kami katakan, kami sudah berusaha melihat dan menetapkan auditor sekompeten mungkin. Apakah temuan BPK ini juga dilaporkan ke penegak hukum? Memang kami sudah mengundang para penegak hukum antara lain Polri, Kejaksaan, KPK, dan PPATK. Dalam pertemuan itu, baik BPK maupun tim audit telah mempresentasikan hasilhasil audit BPK. Respons yang kami terima, Kejaksaan, Polri, maupun KPK menyatakan pihaknya akan menindak lanjuti temuan atau informasi yang

Kalau kita mengacu pada UU ataupun standar audit, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa auditor yang melakukan audit investigasi, harus bersertifikat CFE. Dalam mengaudit keuangan negara, standar yang digunakan sebagai acuan adalah SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara) disampaikan BPK tersebut. Selanjutnya, mereka juga menyampaikan jika masih ada yang hal-hal diperlukan, mereka akan melakukan koordinasi lagi dengan BPK. Bagaimana responsnya apakah positif? Kami melihatnya bukan positif atau negatif. Kami melihat semua tanggapan, baik dari para penegak hukum maupun tanggapan DPR sebagai suatu respons. Bagi kami, respons apapun kami anggap positif. Yang jelas, dengan adanya respons itu menyebabkan kami harus melihat kembali apa yang sudah kami kerjakan. Apa ada kesulitan saat melakukan audit itu?

Betul. Memang ada kesulitan penting yang kami hadapi dalam audit investigasi lanjutan ini. Akibatnya, ada beberapa kesimpulan yang tidak bisa utuh atau komprehensif. Kesulitan pertama, menyangkut personil yang kita anggap sebagai tokoh kunci atau key person dalam kasus ini yang tidak bisa kita akses. Sebut saja, misalnya seperti keberadaan Dewi Tantular yang sekarang menjadi DPO. Selain itu, juga ada yang tidak bisa kami temui lagi karena tidak jelas keberadaannya atau sudah meninggal. Hal ini tentu membuat kesimpulan kami menjadi terputus. Kedua, kasus ini sudah cukup lama sehingga untuk menggali lagi berkasberkas yang kami perlukan itu cukup sulit dan memakan waktu yang lama. Apalagi kalau berkas-berkas itu sengaja dihilangkan atau dibawa key person yang tidak bisa kita temui. Ketiga, ada dokumen yang saat ini dikuasai instansi lain yang tidak bisa diakses BPK karena mereka tunduk pada undang-undangnya sendiri. Misalnya ada di Bapepam, di penyidik dan lain-lain. Dalam hal ini BPK tentu tidak bisa memaksa. Apa kendala ini menjadi signifikan? Ada yang menjadi sangat signifikan. Terutama yang menyangkut key person. Misalnya, kasus temuan pengelolaan kas valas. Nah, selama ini yang tahu kan orang yang sampai sat ini menjadi DPO. Ini transaksi apa? Dokumen lainnya ada di mana? Melibatkan siapa saja? Dan seterusnya. Kalau bukti-buktinya tidak bisa diketemukan bagaimana kami bisa membuat kesimpulan. Kami tidak bisa main kirakira tanpa ada bukti karena nantinya di pengadilan yang diperlukan adalah bukti-bukti tersebut. Ada yang kurang puas karena BPK tidak menunjuk tersangka ? Kita tidak sampai ke sana. Posisi kami berbeda dengan penyidik. Hasil temuan BPK masih dikategorikan sebagai petunjuk bukan proyusticia. bd

Warta BPK

2/14/2012 2:47:33 PM

LAPORAN KHUSUS

Ketua BPK Hadi Poernomo memberikan penjelasan di depan peserta Forum BPK Mendengar di Auditorium Pusdiklat BPK di Kalibata, Jakarta. Ketua BPK didampingi oleh Wakil Ketua Hasan Bisri, Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara dan Anggota BPK Taufiequrachman Ruki.

Mendengar Saran  Untuk Perbaikan Melalui Forum BPK Mendengar, sejumlah kalangan memberikan saran maupun kritik  terhadap peran dan fungsi BPK. Mereka mengharapkan BPK mempunyai peranan yang  lebih besar dalam  membangun pemerintahan yang bersih.

F

orum BPK Mendengar yang merupakan agenda awal tahun digelar pada 12 Januari lalu. Melalui kegiatan ini  sejumlah kalangan diundang untuk memberikan masukan, saran, maupun kritik terhadap kinerja BPK. Forum ini diselenggarakan di Ruang Auditorium Pusat Pendidikan dan

Warta BPK

13 - 16 laporan khusus .indd 13

Pelatihan (Pusdiklat) BPK dihadiri oleh Ketua BPK Hadi Poernomo, Wakil Ketua BPK Hasan Bisri dan beberapa anggota BPK. Selain itu, dari Kabinet Indonesia Bersatu terlihat Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto. Juga hadir Eva Kusuma Sundari  anggota 

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR. Adapun, dari pemerintah daerah  yakni  Gubenur Sumatra Selatan Alex Nurdin dan Walikota Surakarta Joko Widodo. Tidak ketinggalan dari penegak hukum, Jaksa Agung Basrief  Arief.  Dalam Forum BPK Mendengar ini, BPK juga mengundang kalangan akademisi yakni  Direktur  Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainal Arifin Mochtar. Juga diundang dari kalangan profesi yakni Ketua Dewan  Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Prof. Mardiasmo.  Adapun, dari  LSM yakni Wakil Koordinator Bidang Analisa Keuangan Indonesia ICW Firdaus Ilyas. Kalangan media massa yang hadir yaitu Pemimpin Redaksi RCTI Arief Suditomo dan Pemimpin Redaksi  The Jakarta Post Meidyatama Suryodiningrat. Gubernur  Sumatra Selatan Alex JANUARI 2012

13

2/14/2012 2:48:18 PM

LAPORAN KHUSUS Nurdin memadang perlu adanya pembenahan dalam pemeriksaan keuangan pemerintah daerah. Dia melihat selama ini belum ada keseragaman  perlakuan.  Dia mencontohkan  masih adanya masalah yang sama tetapi perlakuannya berbeda. Dia juga meminta BPK untuk memberikan waktu yang  cukup dalam membahas hasil audit. Hal ini dibutuhkan karena  pemerintah daerah  yang harus menguji kembali hasil audit. Alex juga  mengharapkan adanya  (warta bpk/rianto prawoto) mekanisme yang jelas Alex Nurdin dalam menyelesaikan  Gubernur  Sumatra Selatan perbedaan. Sebab,  tingkat petinggi BPK. selama ada  perbedaan Oleh karena itu, lanjut Zainal,  pendapat  mengenai landasan hukum ke depan harus diusung  untuk yang digunakan dalam temuan hasil meminimalisasi pengaruh partai audit. politik untuk menjauhkan kesan BPK “Belum tentu persepsi kami sama masih perpanjangan tangan dengan dengan  persepsi dari BPK,” tuturnya. parlemen.  Padahal secara konstitusi, Direktur Pusat Kajian Anti tambahnya,  BPK  yang bebas dan Korupsi UGM Zainal Arifin mandiri  adalah lembaga negara Mochtar berpandangan bahwa   yang independen. Salah satu  ciri perubahan UUD 1945 telah lembaga independen  adalah memiliki memberikan bab khusus mengenai kewenangan untuk menjadi lembaga BPK. Menurut dia, hal itu sudah yang bisa mengatur dirinya sendiri.  benar. Pasalnya, sebuah negara yang Selain itu, Zainal juga melihat menganut sistem presidensial sudah logika pemeriksaan keuangan seharusnya  BPK menjadi lembaga BPK  sering kali berhenti ketika negara yang independen. Secara mendapatkan temuan. Tidak menjadi konstitusi, lanjutnya, sudah tercantum dasar  untuk  penyusunan Rancangan independensi BPK yakni bebas dan Anggaran Pendapat Belanja Negara mandiri. (RAPBN) tahun berikutnya. Padahal Hanya saja, lanjutnya, dalam seharusnya laporan BPK  dapat pelaksanaanya BPK seringkali menjadi bahan dasar menuju rumusan ditempatkan sebagai lembaga RAPBN tahun berikutnya. yang  tidak independen. Dia “Artinya laporan keuangan mencontohkan pada pelaksanaan itu tidak berhenti sampai pemilihan anggota BPK. Dalam penyerahan tetapi bagaimana itu pemilihan anggota BPK  pengaruh  menyambung ketika penyusunan parlemen masih kuat. Anggota BPK RABN. Dengan begitu pemeriksaan dipilih DPR  dengan pertimbangan BPK menjadi bahan dasar  ketika oleh DPD. Akibatnya,  pengaruh  dirumuskan RAPBN tahun anggaran parlemen yang  kuat seringkali berikutnya, ” kata Zainal. menimbulkan tingginya politisasi di

14

JANUARI 2012

13 - 16 laporan khusus .indd 14

Dia juga melihat pentingnya BPK melakukan koordinasi dengan lembaga lain.  Menurut dia, kewajiban koordinasi melekat dalam semua lembaga negara. Dengan begitu tidak  perlu ada peraturan yang mengatakan harus melakukan koordinasi.  Hanya saja, tegasnya, koordinasi antar lembaga negara belum berjalan baik. Selama ini untuk melakukan koordinasi harus menunggu aturan.  “Padahal  yang perlu diatur hanya soal teknisnya saja. Jadi persoalan teknisnya bagaimana BPK  duduk dengn KPK atau kejaksaan,” kata Zainal. Persoalan lain yang disoroti Zainal yakni  adanya  perwakilan BPK di seluruh Indonesia. Menurut dia,   dengan adanya perwakilan BPK di daerah dapat menimbulkan problem koordinasi pengawasan  internal dan menjaga kualitas internal. Oleh karena itu, koordinasi di tingkat perwakilan BPK di daerah juga  menjadi penting. Selain itu, menyangkut soal tran­ sparansi,  Zainal  mengharapkan BPK memberikan ruang kepada publik untuk mengakses hasil pemeriksaan. “Artinya transparansi  dibuka dengan memberikan masyarakat untuk mengakses hasil audit BPK,” katanya. Selain itu, Zainal juga melihat kegunaan hasil audit BPK yang belum sepenuhnya berguna sebagai indikator tindak pidana karena menunggu tindak lanjut dari penegak hukum. Akibatnya, kalaupun ada temuan BPK belum tentu akan ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Artinya,  membutuhkan  optimalisasi pengunaan hasil audit  BPK. Selain itu, kata Zainal, aparat  penegak hukum juga agar lebih mengoptimalkan hasil temuan BPK. Dengan begitu, tuturnya, bukan hanya BPK yang melakukan perbaikan. Negara juga mesti melakukan perbaikan dengan mengabsorsi hasil audit BPK untuk ditindaklanjuti.  Sebab, selama ini  aparat penegak hukum dalam memandang laporan BPK  masih sangat rendah.   Hal ini terbukti dengan  tidak

Warta BPK

2/14/2012 2:48:20 PM

LAPORAN KHUSUS ditindaklanjutinya  hasil audit BPK  dalam bentuk penyidikan.  “Memang  tidak semua  temuan BPK berindikasi tindak pidana. Proses penyidikanlah yang  menentukan tindak pidanan atau bukan. Tinggal kemampuan negara  untuk mengabsori hasil temuan BPK. Sebab laporan BPK  sebenarnya telah menunjukan adanya  indikasi awal tindak pidana,” kata Zainal. Seiring dengan  adanya penguatan  kewenangan BPK, lanjutnya, harus ditindaklanjuti dengan penguatan internal BPK. “Artinya penguatan kewenangan itu harus ditindaklanjuti dengan penguatan internal, tidak hanya kelembagaan tetapi juga personil dan membangun integritas BPK  yang lebih baik,” kata Zainal. Dia berharap  BPK dapat mengoptimalkan  peranannya. Dengan adanya penguatan optimalisasi peran BPK, bisa menutup peluang  korupsi dan melakukan efisiensi. “Optimalisasi pemberantasan korupsi dan efisiensi penggunaan uang negara akan  dapat menyediakan lebih banyak anggaran untuk menggerakkan pembanguan,” kata Zainal.

Visi ke Publik

Dia mencontohkan misalnya mengekspos hasil  sebuah audit BPK. Untuk itu diperlukan  kejelian  dalam menyampaikan sebuah ide. Selama ini, lanjut  Arif, temuan BPK  selalu  menjadi referensi  media massa.  “Dengan begitu hasil audit bisa  kita kembangkan dan tindaklanjuti dalam pemberitaan,” katanya. Arief  menambahkan sebagai aktivis media, pihaknya selalu memberikan dukungan kepada BPK  dalam upaya memberantas korupsi. Dia mengharapkan peran BPK  ke depan yang  lebih berani dan tegas dalam membela kepentingan publik. “BPK mempunyai peranan yang  jauh dan lebih besar, dalam  menegakkan  pemerintahan yang bersih. Kita selalu mendukung BPK  untuk membela kepentingan publik,” tegas Arief. Pendapat serupa juga diungkapkan Pemimpin Redaksi The Jakarta Post Meidyatama Suryodiningrat. Menurut dia,   selama ini laporan hasil audit BPK menjadi aset bagi media. Laporan tersebut menjadi tolak ukur untuk investigasi jurnalistik maupun terhadap evaluasi kerja pemerintah. “Mandat  dan wewenang yang dimiliki BPK begitu besar, tetapi  pemerintah belum  menggunakan hasil laporan BPK tersebut,” katanya.

Pemimpin Redaksi RCTI Arief Suditomo memandang BPK perlu  menyampaikan visinya kepada publik melalui media massa termasuk televisi. Sebab, saat ini media massa memiliki peranan yang cukup besar. Dengan begitu, tambahnya,  BPK harus  bisa memilih isu-isu  yang bisa disampaikan ke media masa. Hanya saja, tuturnya, untuk bisa menyampaikan isuisu melalui media harus mempunyai karakteristik tersendiri. Selain itu, tema yang disampikan harus cukup popular dan bisa Zainal Arifin Mochtar dijual. 

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi UGM

Warta BPK

13 - 16 laporan khusus .indd 15

(warta bpk/rianto prawoto)

Dia mengharapkan BPK dapat lebih membangun kemitraan dengan media massa. Pasalnya, saat ini merupakan era keterbukaan infomasi dan transparansi. Hanya saja, selama ini transparansi yang dilakukan BPK masih  sekadar meletakkan hasil  audit dalam website.  Artinya, informasi tersebut  tidak diberikan kontek sehingga  bisa dijadikan dasar interpretasi yang merugikan. Dia menganjurkan BPK agar menginvestasikan waktu untuk memberikan pemaparan tentang hasil-hasil audit  agar konteksnya dapat ditangkap lebih tepat oleh masyarakat. Dengan begitu, BPK bisa melakukan fungsi pembelajaran  untuk  membangun pemerintahan yang bersih. Meidyatama juga mengingatkan BPK agar bisa bertahan dari gangguan dan  campur tangan  kepentingan politik. Wakil Koordinator Bidang Analisis  Keuangan ICW Firdaus Ilyas  memandang BPK memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan aparat penegak hukum. BPK bisa berperan mulai  dari perencanaan hingga pelaksanaan  dan pertanggungjawaban keuangan negara. Hanya saja, jelasnya,   untuk memainkan peran penting tersebut BPK  juga dituntut bebas dan mandiri.  Dengan begitu BPK dapat  membangun kesadaran publik secara  luas. Salah satu caranya yakni  dengan memberikan  kemudahan bagi publik untuk mengakses hasil audit BPK. Menurut Firdaus, gerakan antikorupsi tidak hanya persoalan struktural lembaga negara, tetapi juga fungsi pengawasan. Oleh karena itu,  pentingnya  fungsi pengawasan yang dilakukan BPK. “Bagaimana BPK  bisa mencantumkan hasil auditnya  kepada publik,” katanya. Dia berharap laporan  pemeriksaan dengan tujuan tertentu agar menyajikan laporan yang mendalam mulai dari pelanggaran dan rekomendasi serta kesimpulan temuan. Dalam melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, JANUARI 2012

15

2/14/2012 2:48:20 PM

LAPORAN KHUSUS Joko mencontohkan mengenai berkelanjutan  bagi auditor.  Permendagri Nomor  32 tentang Untuk itu, tuturnya, BPK  Bantuan Sosial. Sesuai dengan bisa bekerja sama dengan ketentuan tersebut,  bantuan sosial IAI  bagi pendidikan harus direncanakan dengan proposal berkelanjutan.  Hal ini perlu setahun sebelumnya. Tentu saja, dilakukan karena sebagai tambahnya, ketentuan itu sangat akuntan  dituntut selalu membingungkan.  menambah wawasan dan Menurut dia, penggunaan ilmu pengetahuan. “Kami bantuan sosial biasanya digunakan mengajak  BPK bersama IAI membangun ini semua,” kata untuk membantu masyarakat, seperti membantu bencana, membantu Mardiasmo. kesehatan masyarakat.  Tidak mungkin Selain itu, BPK juga dapat membuat proposal bantun dapat memberikan fungsi sosial  untuk kejadian yang belum pendidikan kepada diketahui sebelumnya. Akibatnya, masyarakat dengan dengan adanya Permendagri tersebut, menjelaskan berbagai sebagai kepala daerah Joko mengaku  masalah akuntansi  (warta bpk/rianto prawoto) tidak berani mengunjungi masyarakat dengan cara yang  lebih Arief Suditomo Pemimpin Redaksi RCTI bila terjadi bencana karena tidak bisa senderhana. Sebab banyak membantu. Seharusnya penggunaan hal  terkait akuntansi BPK lebih  memprioritaskan pada sumbangan  bantuan sosial menjadi  yang belum dijelaskan kasus yang mendapat perhatian otoritas kepala daerah. dengan mudah kepada masyarakat. publik. Dengan begitu hasil audit BPK Artinya,  masyarakat perlu mendapat  Di bagian lain, Joko Widodo juga  akan memberikan dampak yang besar penjelasan yang lebih sederhana. mengusulkan agar hasil  pemeriksaan  kepada masyarakat. BPK yang ditampilkan di website agar BPK juga  dapat berperan   Lebih penting lagi, tambah di-update  dengan tindak lanjut dari  meningkatkan kualitas laporan Firdaus, BPK juga sebaiknya hasil pemeriksaan tersebut. Hal ini keuangan negara.  DIa juga mengungkapkan  temuannya yang  mendukung BPK sebagai auditor yang dilakukan agar tidak menimbulkan mengandung tindak pidana korupsi   fitnah  yang berkelanjutan. independen. ”Sehingga  bila  laporan disampaikan kepada publik. Dengan “Seharusnya kalau sudah ada keuangan  auditee bisa lebih baik,  begitu,  publik dapat  mengawasi  masyarakat dapat menikmati hasilnya.”   tindak lanjut pemeriksaan, harus ditindak lanjut temuan BPK tersebut update,”kata Joko Widodo.  Lain lagi harapan Walikota bw/and oleh penegak hukum. Surakarta Joko Widodo. Selama ini, menurut Firdaus,  Menurut dia, BPK  agar banyak temuan BPK yang berindikasi ikut meneliti produk tindak pidana  korupsi seringkali hukum  pemeritah tentang tidak ditindaklanjuti penegak hukum, pengelolaan keuangan. karena dianggap temuan BPK tersebut Selama ini selaku pelaksana belum mencukupi untuk menjadi pemerintah daerah,  Joko butki tindak pidana korupsi.  mengaku  pada saat Selain itu, Firdaus juga pemeriksaan  seringkali mengharapkan BPK lebih mandiri dan dibingungkan dengan bebas dari tekanan politik. BPK juga adanya beberapa peraturan bisa menjadi akselator utama dalam yang berbeda.  pengelolaan dan tanggungjawab “Oleh karena itu,  bila  keuangan negara. BPK dapat meneliti produk Ketua  Dewan Ikatan Akuntan hukum yang dikeluarkan Indonesia (IAI) Mardiasmo pemeritnah terutama berpandangan bahwa selama ini yang  berkaitan dengan sebagai  auditor  pemerintah, BPK  pengelolaan keuangan, sudah sangat profesional. Hanya saja,  kami yang di daerah bisa untuk meningkatkan profesionalisme  melaksanakan program,” (warta bpk/rianto prawoto) Meidyatama Suryodiningrat dia mengharapkan adanya pendidikan katanya. Pemimpin Redaksi The Jakarta Post

16

JANUARI 2012

13 - 16 laporan khusus .indd 16

Warta BPK

2/14/2012 2:48:21 PM