JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Volume 1 No. 2., November 2015 ANGGOTA REDAKSI

JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Volume 1 No. 2., November 2015

ISSN : 2460-1233

ANGGOTA REDAKSI PELINDUNG Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta (Drs. Raswan Udjang, M.Si) PEMIMPIN REDAKSI M.I. Andriani Novitasari, SE, M.Si SEKRETARIS REDAKSI Rochmad Bayu Utomo, SE, M.Si, Ak, CA Zaenal Wafa, M. Kom DEWAN REDAKSI Dr. Greg Shailer, BCom., MCom., FCPA. (The Australian National University Canbera) Dr. Harun Harun, M.Acc, CA (University of Canberra) Prof. Dr. Indra Bastian, MBA, CMA., Akt (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta) Dr. Sri Suryaningsum, MS.i, Ak, CA (Universitas Pembangunan Nasional Veteran) Wisnu Haryo Pramudya, SE, M.Si, Ak, CA (Akademi Akuntansi YKPN) Tutut Dewi Astuti, SE, M.Si, Ak, CA (Universitas Mercu Buana Yogyakarta) Nugraeni, SE, M.Sc (Universitas Mercu Buana Yogyakarta) Endang Sri Utami, SE, M.Si, Ak, CA (Universitas Mercu Buana Yogyakarta) Hasim As‟ari, SE, MM (Universitas Mercu Buana Yogyakarta) M. Budiantara, SE, M.Si, Ak, CA (Universitas Mercu Buana Yogyakarta) Mushawir, M.Si (Universitas Mercu Buana Yogyakarta) ADMINISTRASI DAN SIRKULASI Nur Iksan, S. Pd Anis Suci Wulandari, S. Pd ALAMAT REDAKSI Pusat Pengembangan Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta Jalan Wates km. 10 Yogyakarta 55753 Telpon (0274) 6498212 pesawat 145 Fax (0274) 6498213 http://ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id/ Email: [email protected] Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana (JRAMB) diterbitkan oleh Unit Publikasi Ilmiah & HaKI Universitas Mercu Buana Yogyakarta, dimaksudkan sebagai media pertukaran informasi dan hasil penelitian antara staf pengajar, alumni, mahasiswa. JRAMB terbit dua kali setahun. Redaksi menerima naskah yang belum pernah dipublikasikan. Pedoman penulisan naskah untuk JRAMB tercantum pada bagian akhir jurnal ini. Surat-menyurat mengenai artikel yang akan diterbitkan, langganan, keagenan dll, dialamatkan langsung ke alamat redaksi.

i


ISSN : 2460-1233

JURNAL RISET AKUNTANSI MERCU BUANA (JRAMB) Pusat Pengembangan Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta Sekretariat: Jalan Wates Km. 10 Yogyakarta, telpon (0274) 6498212 pesawat 144 email: [email protected] web: www.mercubuana-yogya.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kami bisa menyelesaikan Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana Edisi Volume 1 Nomor 2 Tahun 2015. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada semua rekan dosen yang telah mengirimkan tulisanya untuk edisi JRAMB kali ini, khususnya kepada para rekan dosen dari Universitas Mataram atas Partisipasinya.

Semoga JRAMB Volume Nomor 2 Tahun 2016 ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua, Amin

Yogyakarta, 30 November 2015 Redaksi JRAMB

ii


ISSN : 2460-1233

DAFTAR ISI Anggota Redaksi ……………………………………………………………………. Kata Pengantar ………………………………………………………………………. Daftar Isi ……………………………………………………………………………..

ii iii iv

ANALISIS PENGARUH RESTRUKTURISASI KEUANGAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (Studi Kasus PT. Elnusa, Tbk) Hasim As‟ari................................................................................................................. DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA (ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH ADOPSI IFRS) Agus Khazin Fauzi‟Endar Pituringsih dan Biana Adha Inapty……………………… ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PROSPECTOR DAN DEFENDER (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2010-2012) Erina Sudaryati……………………………………………………………………… PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA BLU UNIVERSITAS MATARAM Sri Wahyulina‟ Hermanto dan Biana Adha Inapty…………………………................. PENGARUH PRICE EARNING RATIO DAN PRICE TO BOOK VALUE TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN ASURANSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2009-2012 Bayu Rochmad………………………………………………………………………..

88-112

113-137

138-164

165-189

190-227

REAKSI PASAR ATAS PERUBAHAN SATUAN PERDAGANGAN DAN FRAKSI HARGADI BURSA EFEK INDONESIAPADA TAHUN 2014 (Studi pada Sepuluh Sektor Industri di BEI tahun 2014) Damper Dwijo Siswoyo dan Endang Sri Utami………………………………………

228-252

ANALISIS PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT EQUITY RATIO, EARNING PER SHARE, KURS DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI LQ45 Ibrahim Nurdin………………………………………………………………………..

253-282

iii


ISSN : 2460-1233

DESENTRALISASI SISTEM PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI EKONOMI SEKTOR PUBLIK DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Bayu Rochmad Program Studi Akutansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta email: [email protected] ABSTRAK Penelitian ini akan mengukur sistem pengaruh desentralisasi perpajakan pada efisiensi ekonomi dari sektor publik dan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini perlu dilakukan agar pajak daerah dapat diposisikan sejajar dengan pajak nasional. mensinergikan upaya yang telah dilakukan di tingkat nasional dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak daerah di samping, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di sisi lain, perlu dilakukan dalam era desentralisasi fiskal di Indonesia saat ini. Analisis statistik menggunakan SEM (Structural Equation Modeling) dengan penggunaan Lisrel perangkat lunak komputer (Linear Structural Relationship) versi 8.72. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem desentralisasi model konseptual perpajakan dapat membuat peningkatan efisiensi ekonomi sektor publik dan kualitas pelayanan publik. Kata kunci: Sistem Desentralisasi perpajakan, efisiensi ekonomi sektor publik, kualitas pelayanan publik. ABSTRACT This study will measure the influence decentralized system of taxation on economic efficiency of the public sector and quality of public services. This research needs to be done so that the local tax can be positioned parallel to the national tax. synergize the efforts that has been done at the national level with the efforts made by the local government in tapping the potential of local taxation in the side, and improving the quality of public services on the other hand, need done in an era of fiscal decentralization in Indonesia today. Statistical analysis using SEM (Structural Equation Modeling) with the use of the computer software lisrel (Linear Structural Relationship) version 8.72. In general it can be concluded that the implementation of the conceptual model decentralized system of taxation can create improved efficiency public sector economics and quality of public services. Keywords: Decentralized taxation system, efficiency of public sector economy, quality public service.

190


ISSN : 2460-1233

PENDAHULUAN Penerimaan APBD yang bersumber Penerimaan

pajak

dalam

dari pajak daerah dan bagi hasil pajak

anggaran suatu negara memegang

pusat

peranan

Penerapan

kebutuhan dana untuk pembiayaan

desentralisasi sistem perpajakan dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah

bidang kebijakan fiskal disamping

Hasil survei yang dilakukan

dominan.

kebijakan

moneter

merupakan

tidak

mampu

menutupi

Word Bank pada tahun 2002 di

kebijakan yang tengah dilaksanakan

Indonesia,

oleh banyak negara. Pajak berfungsi

pelayanan masyarakat dalam bidang

sebagai

untuk

pendidikan dan kesehatan relatif tidak

pelayanan publik dan memperbaiki

berubah dibandingkan dengan era

ketidaksempurnaan

sebelum

pengumpul

dana

pasar

sehingga

menunjukkan

desentralisasi

bahwa

fiskal.

Ini

tercipta efisiensi ekonomi sektor

menandakan

belum

publik. Pajak juga digunakan untuk

redistribusi

pendapatan

alat

dan

bersumber dari pajak pada masyarakat

sistem

dalam bentuk tersedianya barang dan

redistribusi

kekayaan.

pendapatan

Desentralisasi

perpajakan

adalah

kewenangan

pelimpahan

pemajakan

penggunaan dana bagi hasil kepada

pemerintah

Desentralisasi

publik

bagi

yang

masyarakat.

dan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun

pajak

2004 tentang Pemerintahan Daerah,

daerah.

sistem

jasa

terwujudnya

menegaskan

kewenangan

yang

perpajakan

menjadi urusan pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten/kota

bertujuan

agar

daerah

mampu

mengurus

dan

mengelola

rumah

adalah

pelayanan

publik

dasar.

tangganya sendiri secara mandiri,

Kualitas pelayanan publik ini terutama

termasuk

menyangkut

dalam penyediaan barang dan jasa

sumber

dana

penyediaan

penyelenggaraan

pemerintahan dari penerimaaan pajak. Kenyataan

yang

terjadi,

untuk

pelayanan

dasar

seperti

kesehatan, pendidikan serta sarana dan prasarana

umum.

Sementara

pemerintah daerah masih mengalami

pemerintah pusat hanya menangani

ketergantungan

kewenangan dalam urusan politik luar

yang

besar

anggarandari pemerintah pusat.

pada

negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,

191


ISSN : 2460-1233

moneter dan fiskal nasional, dan

atas, peningkatan kualitas pelayanan

agama.

publik

dapat

dilakukan

dengan

Untuk meningkatkan kualitas

meningkatkan penerimaan pajak yang

pelayanan publik, pemerintah daerah

belum tergali secara optimal. Tax

membutuhkan pendanaan yang cukup,

ratioIndonesia pada tahun 2006 masih

maka dana dari pajak merupakan

tergolong rendah, yaitu berada pada

sumber

angka

utama

Desentralisasi

penerimaaan.

sistem

diharapkan

perpajakan

13,7%.

Indonesia

Jumlah

sebesar

215

penduduk juta

jiwa

akan

meningkatkan

merupakan potensi pembayar pajak

pelayanan

publiksehingga

yang besar. Namun, hingga 2004

masyarakat dapat langsung merasakan

jumlah pembayar pajak orang pribadi

manfaat dari pajak yang mereka

hanya mencapai 2.622.184 Nomor

bayarkan, dalam bentuk pelayanan

Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kondisi

publik yang mereka terima. Dana yang

tersebut diperparah dengan rendahnya

diperoleh dari masyarakat melalui

tingkat kepatuhan untuk membayar

pajak

sesuai

pajak dan masyarakat menganggap

sebesar-besarnya

untuk

bahwa membayar pajak rumit dan

masyarakat

dan

kualitas

belum

peruntukan

digunakan

kesejahteraan pemerintah

masyarakat

cenderung menghindar untuk memiliki

menjalankan pemerintahan yang baik

NPWP dan tidak mau membayar pajak

karenaketerbatasan

dengan benar.

sebagai

belum

sehingga

dapat

Pajak

daerah

mahal,

sumber alat

dana.

redistribusi

Untuk mengetahui desentralisasi

pendapatan dan kekayaan diharapkan

sistem

dapat mengurangi kesenjangan antara

meningkatkan

masyarakat

sektor publik dan kualitas pelayanan

yang

berpenghasilan

perpajakan

dalam

efisiensi

tinggi dengan yang berpenghasilan

publik,

rendah

pajak

penelitian berdasarkan teori-teori yang

penyediaan

dibangun dan data yang ada di

dan

miskin.

digunakan pelayanan

untuk publik

Dana

dasar

seperti

perlu

ekonomi

ini

diakses

desentralisasi

masyarakat

miskin

Berdasarkan pada kondisi tersebut di

suatu

lapangan untuk dianalisis. Penelitian

pendidikan dan kesehatan, yang dapat oleh

dilakukan

akan

mengukur sistem

pengaruh perpajakan

terhadap efisiensi ekonomi sektor

192


ISSN : 2460-1233

publik dan kualitas pelayanan publik.

dengan

Penelitian ini perlu dilakukan agar

menyelenggarakan

pajak daerah dapat diposisikan sejajar

Sistem pemungutan pajak yang mudah

dengan

dan didukung partisipasi masyarakat

pajak

Mensinergikan

secara upaya

nasional. yang

telah

dalam

tugas

bentuk

negara

dalam

pemerintahan.

kepatuhan

untuk

dilakukan di tingkat nasional dengan

membayar pajak, merupakan impian

upaya yang dilakukan oleh pemerintah

setiap pemerintahan. Musgrave (1993)

daerah

yang turut mengembangkan fiscal

dalam

menggali

potensi

perpajakan daerah pada satu sisi, dan

federalism

theory

mengemukakan

peningkatan kualitas pelayanan publik

prinsip yang luas dalam penyerahan

pada sisi lainnya, perlu dilakukan

kewenangan

dalam era desentralisasi fiskal di

dengan menggunakan kriteria keadilan

Indonesia saat ini.

dan efisiensi.

pemungutan

Pemungutan

pajak

pajak

dari

masyarakat harus bersifat adil. Asas

TINJAUAN PUSTAKA

Equity dalam perpajakan mencakup Menurut

Soemitro

(1982)

dua aspek. Pertama, ability to pay

ditinjau dari aspek ekonomi, pajak

principledi mana pajak dibebankan

merupakan pemindahan sumber daya

kepada pembayar pajak sesuai dengan

dari sektor privat/perusahaan ke sektor

kemampuan membayarnya. Kedua,

publik/negara yang digunakan untuk

benefit

membiayai

keperluan

negara.

pembayar

Sedangkan

Adriani

(dalam

sejalan

Brotodihardjo,

1998)

principledi

mana

setiap

pajak

membayar

pajak

dengan

manfaat

yang

menyatakan

dinikmatinya dari kegiatan pemerintah

bahwa pajak adalah iuran rakyat

(Musgrave, 1993; Mangkusoebroto,

kepada

1993). Pemungutan pajak merupakan

negara

berdasarkan

undang-undang yang dapat dipaksakan

kewenangan

negara

dengan tidak menerima kontra prestasi

amanahkan

langsung yang dapat ditunjuk. Pajak

bagaimana tertulis pada Pasal 23A

merupakan penerimaan negara yang

Undang-Undang

digunakan

untuk

membiayai

Amandemen III yang berbunyi: “Pajak

pengeluaran

umum

berhubungan

oleh

dan pungutan lain

yang

di

konstitusi,

se

Dasar

1945

yang bersifat

193


ISSN : 2460-1233

memaksa untuk keperluan negara

administrasi

diatur

memenuhi kebutuhan fiskal. Tingkat

dengan

Kebijakan

undang-undang.”

pemungutan

pajak

dan

untuk

perpajakan

pemerintahan yang memiliki informasi

merupakan instrumen kebijakan fiskal

yang paling baik atas basis pajak, akan

yang ditetapkan pemerintah dalam

menjadi tingkat pemerintahan yang

melakukan fungsi alokasi, distribusi,

bertanggung jawab untuk mengenakan

regulasi, dan stabilitasi (Musgrave dan

pajak atas basis tersebut. Devano dan

Musgrave, 1989).

Rahayu (2006) mengemukaantentang

Rasyid

menyatakan

sistem perpajakan dalam arti sebagai

membebaskan

suatu kumpulan atau satu kesatuan

pemerintah pusat dari beban yang

terdiri dari: (1) hukum pajak (tax law)

tidak perlu, dan untuk mendorong

yaitu

kemampuan prakarsa dan kreativitas

hubungan hukum antara pemerintah

pemerintah daerah dan

masyarakat

sebagai pemungut pajak denganrakyat

daerah dalam mengejar kesejahteraan,

sebagai pembayar pajak, (2) kebijakan

maka desentralisasi menjadi suatu

perpajakan (tax policy) yaitu program

keharusan. Termasuk dalam hal ini

pencapaian

adalah

praktek-praktek yang terarah, dan (3)

bahwa

(2005)

untuk

penyerahan

sebagian

peraturan

yang

tujuan,

mengatur

nilai-nilai

kewenangan pemungutan perpajakan

administrasi

dari

kepada

administration) yaitu tata cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan

pemerintah

pusat

pemerintahan

di

bawahnya.

Desentralisasi

dapat

diwujudkan

pelimpahan

kewenangan

dengan kepada

tingkat

bawahnya

pemerintahan

untuk

di

(tax

pajak. Pajak penghasilan merupakan beban bagi pembayar pajak. Ada kepuasan/kesejahteraannya

yang

pembelanjaan dan kewenangan untuk

hilang

pajak

memungut pajak (Davoodi, 2001;

tersebut. Jika dilihat dari prinsip

Siddik,

(1994)

perpajakan yang ada, maka fungsi

acuan

pajak penghasilan tersebut sebagai alat

penyerahan

untuk redistribusi pendapatan antara

2002b).

mengemukakan alternatif kewenangan

melakukan

perpajakan

dan

Shah kerangka

dalam

pemungutan

pajak

menggunakan kriteria efisiensi dalam

orang

karena

pengenaan

yang berpenghasilan

tinggi

kepada orang yang berpenghasilan

194


ISSN : 2460-1233

rendah, dengan kata lain dana dari

dapat didefinisikan sebagai pelayanan

pajak

yang

tersebut

disalurkan

melalui

utama

atau

lengkap

yang

penyediaan barang dan jasa publik.

dibiayai dari pajak. Pelayanan publik

Pembayar

juga

pajak

akan

menuntut

termasuk

semua

hal

yang

ketersediaan barang dan jasa publik

menyangkut manajemen publik baik

sebagai konpensasi atas penurunan

oleh

kesejahteraannya

pemerintah daerah seperti jaminan

akibat

pajak.

pemerintah

pusat

Furutani (2001) menyatakan bahwa

kesehatan,

kebijakan untuk menanggulanginya

dan

adalah

administrasi publik, istilah pelayanan

dengan

menggali

secara

pendidikan,

maupun

penegakan

pertahanan,

hukum.

terpadu pemungutan pajak. Kemudian

publik

meredistribusinya

ke

menggambarkan bentuk dan jenis

masyarakat dalam bentuk penyediaan

pelayanan pemerintah (sektor publik)

barang dan jasa publik, yang bermuara

kepada masyarakat atau individu atas

pada peningkatan pelayanan publik

dasar

yang lebih berkualitas. Teori Pigou

kepentingan umum. Pelayanan publik

(dalam

pada

kembali

Mangkusoebroto,

1993)

merupakan

Dalam

dan

standar

berorientasi

umumnya

yang

kepada

merujuk

kepada

menyatakan bahwa penyediaan barang

beberapa pemenuhan kebutuhan dasar

dan jasa publik yang dibiayai dengan

masyarakat

pajak yang dipungut dari masyarakat,

pendidikan, transportasi umum, dan

harus

lain-lain.

tersedia

sampai

kepuasan

marginal akan barang publik sama

Service

dengan

Denhardt

ketidakpuasan

marginal

seperti

Perspektif yang dan

kesehatan,

New

Public

dikembangkan Denhardt

oleh

(2004),

terhadap pemungutan pajak (keadaan

sebagai bentuk perkembangan ketiga

optimum). Semakin banyak barang

dari ilmu administrasi, setelah Old

publik yang dihasilkan pemerintah,

Public Administration (Wilson, Taylor,

semakin rendah kepuasan marginal

Gullick dan Simon) dan New Public

yang dirasakan masyarakat karena

Management (Savas, Flynn, Osbone,

pajak yang dipungut akan semakin

dan

banyak

bahwa

sebaliknya.

pula.

Demikian

Humphreys

juga (1998)

menyatakan bahwa pelayanan publik

Gaebler). warga

dipandang

Ia

mengemukakan

negara sebagai

haruslah pemilik

pemerintahan dan mampu bertindak

195


secara

bersama-sama

ISSN : 2460-1233

mencapai

(dalam Robbin dan Coulter, 1999)

sesuatu yang lebih baik. Kepentingan

tentang otoritas, yang memberikan

publik tidak lagi dipandang sebagai

suatu kemungkinan untuk membuat

agregasi

pribadi,

orang dipengaruhi oleh motif-motif

melainkan sebagai hasil dialog dan

tertentu untuk mematuhi peraturan

keterlibatan publik dalam mencari

perundang-undangan, dalam hal ini

nilai

perundang-undangan

kepentingan

bersama

dan

kepentingan

perpajakan.

bersama (Saleh dan Muluk, 2006).

Karena pembayaran pajak sifatnya

Masyarakat sebagai pembayar pajak

memaksa setiap warga negara yang

akan menuntut pelayanan publik yang

berkewajiban

baik dari penyelenggara pemerintahan.

maka pajak menempati posisi spesifik

Salusu (2005) menyatakan bahwa

dalam tataran pelayanan publik. Pada

masyarakat

sisi

menginginkan

memperoleh

jaminan

untuk

lain

pandangan

untuk

membayarnya,

didasarkan Hendri

pula

Fayol

pada (dalam

mendapatkan kenikmatan kehidupan

Silalahi, 1989; Robbins dan Coulter,

dari pajak yang mereka bayar. Hal ini

1999), yang dikuatkan oleh Koontz et

diperkuat oleh Putra (2006) yang

al. (1984) bahwa salah satu prinsip

menyatakan

administrasi

bahwa

pajak

adalah

yang

baik

adalah

kontrak ekonomi dan politik antara

pendelegasian

pembayar

(rakyat/publik)

Berdasarkan konsep di atas, penulis

dengan pemerintah. Pembayar pajak

mengaitkannya dengan suatu teori

berhak mendapatkan jasa layanan

ekonomi yang dikenal dengan fiscal

pemerintah melalui fungsi pelayanan

federalism theory yang mendasari

publik yang standar. Bila layanan

argumennya

publik pemerintah kurang berkualitas,

fiskal akan menciptakan peningkatan

maka rakyat berhak untuk menolak

efisiensi dan kualitas pelayanan publik

membayar pajak.

kepada masyarakat. Teori ini telah

pajak

wewenang.

bahwa

desentralisasi

banyak dikembangkan oleh banyak penelitian sebelumnya, di antaranya

METODE PENELITIAN Penelitian ini dilandasi oleh pandangan

gagasan

Max

Weber

Musgrave (1993), Oetas (1993), Bird et al.(2000), Tao dan Zou (2001), Martinez

dan

McNab

(1997),

196


ISSN : 2460-1233

Lindahman dan Thurmaier (2002),

Bungin

Zhu (2004), Feld et al. (2004), dan

eksplanasi

Khusaini (2006). Fiscal federalism

menggambarkan

atau desentralisasi fiskal merupakan

atau

penyerahan kewenangan dan tanggung

variabel dengan variabel yang lain.

jawab dari pemerintah pusat kepada

Penelitian eksplanasi menggunakan

pemerintah

hipotesis untuk mencari hubungan

daerah.

kewenangan

Penyerahan

dalam

menggali

sebab

(2001)

format

penelitian

dimaksudkan suatu

menjelaskan

akibat

untuk

generalisasi

hubungan

sehingga

satu

harus

sumber-sumber penerimaannya, yang

menggunakan statistik infrensial yang

bercirikan seluruh penyelenggaraan

bersifat kuantitatif. Populasi pada

pemerintahan,

penelitian ini adalah pembayar pajak,

pada

dasarnya

dibiayai dari sumber keuangan sendiri.

yaitu

Desentralisasi

penghasilan orang pribadi di Kota

sistem

sebagaimana secara

perpajakan,

desentralisasi

umum

dapat

seluruh

pembayar

pajak

fiskal

Surakarta. Pemilihan pembayar pajak

mendorong

orang pribadi dengan pertimbangan

efisiensi ekonomi (Oetas, 1993), dan

bahwa

secara dinamis akan menciptakan

mayoritas jumlah pembayar pajak.

peningkatan kualitas pelayanan publik

Orang

yang lebih baik karena pemerintah

merupakan

daerah akan lebih mudah dalam

langsung menerima pelayanan publik

memobilisasi

yang disediakan oleh pemerintah,

sumber

dan

pribadi

pribadi

merupakan

diasumsikan

orang

yang

juga secara

lokal

untuk

sebagai sasaran utama. Sampel dipilih

meningkatkan

pelayanan

publik.

dengan menggunakan proportionale

Peningkatan

efisiensi

tercermin

daya

menggunakan

orang

pada

tersebut

stratified random sampling,

yaitu

peningkatan

dengan cara menarik sampel wajib

kesejahteraan masyarakat pembayar

pajak orang pribadi secara acak pada

pajak dari sumber daya yang ada pada

Kantor Pelayanan Pajak Surakarta.

daerah setempat.

Penentuan jumlah sampel dengan

Penelitian

merupakan

menggunakan Tabel Kreicji untuk

penelitian survei untuk menghasilkan

tingkat kesalahan 5% (Sugiono,1992),

informasi yang bersifat eksplanatori

sehingga didapat jumlah responden

(explanatory

ini

research).

Menurut

197


ISSN : 2460-1233

sebesar 322 responden wajib pajak

variabel konstruk lainnya. Analisis

orang pribadi.

jalur

Data yang terkumpul melalui kuisioner

yang

responden

selanjutnya

dianalisis.

Analisis

menggunakan

telah

memiliki

daya

guna

untuk

menguji hubungan sebab-akibat yang

diisi

oleh

telah diteorikan, dan bukan untuk

diolah

dan

membuktikan

statistik

SEM

adanya

hubungan

sebab-akibat (Tiro, 2004).

(Structural

Penelitian ini untuk menguji:

Equation

Modeling)

dengan

H1:Bahwa terdapat pengaruh positif

penggunaan

perangkat

komputer

dan signifikan desentralisasi sistem

software Lisrel (Linear Structural

perpajakan terhadap efisiensi ekonomi

Relationship) versi 8,72. Metode ini

sektor publik.

dipilih karena bentuk hubungan sebab

H2:Desentralisasi sistem perpajakan

akibat yang muncul dalam penelitian

berpengaruh

ini menggunakan model simultan yang

pelayanan publik.

melibatkan


berperan

adanya ganda,

variabel artinya

yang

variabel

dan

terhadap

signifikan

efisiensi

kualitas

ekonomi

independen pada satu tahap, menjadi

sektor publik secara bersama-sama

variabel

terhadap kualitas pelayanan publik.

dependen

pada

tahap

berikutnya. SEM merupakan suatu


metode analisis data kuantitatif dengan

dan signifikan desentralisasi sistem

menggunakan persamaan struktural

perpajakan dan efisiensi

yang konsepnya menggunakan path

ekonomi

diagram

bersama-sama

(Wijanto,

2008),

lalu

dianalisis sehingga disebut analisis

sektor

publik

terhadap

secara kualitas

pelayanan publik.

jalur. Analisis jalur bertujuan untuk memberikan

penjelasan

dari

HASIL DAN PEMBAHASAN

korelasi-korelasi yang teramati dengan mengkonstruksi

model

hubungan

sebab-akibat antarvariabel konstruk

1. Gambaran Umum Subjek Penelitian Responden

sehingga dapat diketahui pengaruh

dalam

langsung dan pengaruh tidak langsung

Kelompok wajib pajak berpenghasilan

suatu

menengah dan kedua, kelompok wajib

variabel

konstruk

terhadap

dua

dikelompokkan

kelompok.

Pertama

198


ISSN : 2460-1233

pajak berpenghasilan tinggi. Sebagian

dimensidimensi

besar

lamanya

sebuah variabel laten, yang tidak dapat

menjadi wajib pajak kurang dari tujuh

diukur secara langsung. Tujuannya

tahun. Terdapat 29,6% yang telah

adalah untuk menentukan validitas dan

menjadi wajib pajak lebih dari tujuh

reliabilitas

tahun, artinya telah menjadi wajib

variabel konstruk.

pajak sebelum tahun 2014. Responden

a. Uji validitas

mengalami

Hampir

responden

yang

masa-masa

diterapkannya

sebelum

desentralisasi

yang

membentuk

indikator-indikator

semua

factor

dari

loading

sistem

menunjukkan nilai tidak kurang dari

perpajakan pada tahun 2014, serta

0,40 yaitu pada semua indikator

dianggap

kelompok wajib pajak berpenghasilan

mengalami

masa-masa

perkembangan desentralisasi sistem

tinggi

perpajakan, ekonomi sektor publik dan

indikator

pelayanan publik yang ada di Kota

berpenghasilan

Surakarta.

pada

responden

gabungan

sendiri

kewajiban

menunjukkan

Mereka

berinteraksi

observasi

hampir

kelompok

Mayoritas

melaksanakan perpajakan.

dan

semua

wajib

pajak

menengah

dan

kedua

kepompok. bahwa

tersebut

dapat

Ini

variabel secara

langsung dengan sistem administrasi

bersama-sama membentuk variabel

perpajakan

Termasuk

laten, sehingga menunjukkan model

berinteraksi dengan petugas pelayanan

tersebut dapat diterima dan varibel

di kantor pajak dan petugas pelayanan

tersebut merupakan indikasi, atau

pada

yang

tanda dari eksistensi variabel konstruk

pelayanan

yang dikembangkan dalam penelitian.

publik di Kota Surakarta. Dengan

Demikian juga nilai-t dari hampir

kondisi tersebut diharapkan dapat

semua indikator menunjukan angka

merepresentasikan wajib pajak yang

yang

ada

dalam

Disimpulkan bahwa setiap indikator

menerima bentuk-bentuk pelayanan

dianggap dapat mengukur variabel

publik yang ada.

konstruknya, serta secara

2. Analisis Measurement Model

umum dapat dikatakan bahwa semua

yang

instansi

menangani

di

ada.

pemerintah

penyediaan

Kota

Surakarta

Measurement model digunakan untuk

mengukur

kuatnya

struktur

lebih

besar

dari

[1,96].

indikator adalah valid dan layak untuk digunakan.

199


b. Uji reliabilitas

ISSN : 2460-1233

menggunakan goodnes of fit index.

Sebagian

besar

nilai

construct

reliability

yang

diperoleh

Pada analisis kelompok wajib pajak

dari

berpenghasilan tinggi semua nilai

perhitungan Lisrel menunjukkan nilai

goodnes of fit index memenuhi syarat

yang lebih dari 0,70 terutama untuk

yang

kelompok wajib pajak berpenghasilan

analisis

tinggi,

berpenghasilan menengah dan analisis

menggambarkan

bahwa

ditentukan,

sedangkan

kelompok

wajib

pajak

responden konsisten dalam menjawab

gabungan,

setiap pertanyaan. Dengan demikian

dua nilai goodnes of fit index yang

secara umum dapat dinyatakan bahwa

memenuhi syarat. Sementara sebagian

indikator-indikator

besar lainnya memperoleh nilai kurang

pada

setiap

konstruk yang dikembangkan dalam

sedikit

instrumen

disyaratkan

mengindikasikan

bahwa

masing-masing

pada

dari

nilai

terdapat

ambang

sehingga

yang

dianggap

setiap variabel konstruk yang spesifik

memiliki nilai goodnes of fit index

saling membantu dalam menjelaskan

yang

sebuah

umum.

goodnes of fit index yang memenuhi

Demikian juga untuk nilai variance

syarat yang ditentukan, maka model

extracted pada kelompok wajib pajak

konseptual implementasi desentralisasi

berpenghasilan

sistem

fenomena

yang

tinggi

menunjukan

marginal.

Berdasarkan

perpajakan

nilai

mampu

angka yang lebih besar dari 0,50. Dari

menciptakan

capaian nilai construct reliability dan

ekonomi sektor publik dan kualitas

variance

dapat

pelayanan publik di Kota Surakarta

diterima, maka dapat disimpulkan

telah didukung (fit) dengan data hasil

bahwa reliabilitas model pengukuran

penelitian.

konstruk yang dikembangkan dalam

b. Uji signifikansi kausalitas

penelitian ini secara umum adalah

Hubungan

baik.

pengaruh keempat variabel eksogen

3. Analisis Structural Model


a. Uji kesesuaian model persamaan

publik dan kualitas pelayanan publik

struktural

dapat dilihat pada Gambar 1. Pada

Hasil perhitungan diperoleh dari uji

gambar tersebut terlihat bahwa nilai-t

kesesuaian

yang

extracted

model

yang

dengan

peningkatan

koefisien

menunjukan

jalur

efisiensi

model

signifikansi

200


ISSN : 2460-1233

keempat faktor yang dihipotesiskan

hitam nilai di atas 1,96 negatif), dan

berpengaruh

lima

terhadap

keberhasilan

berpengaruh

positif

tidak

peningkatan

signifikan (warna merah nilai di

efisiensi ekonomi sektor publik dan

bawah 1,96 positif). Kondisi tersebut

kualitas pelayanan publik di Kota

didasarkan

pada

Surakarta. Dari sembilan hubungan

dianalisis

dengan

kausalitas yang dihipotesiskan tiga

demikian dapat mengungkap tujuan

berpengaruh positif signifikan (warna

penelitian dan membuktikan sebagian

hitam nilai di atas 1,96 positif), satu

hipotesis yang diajukan.

estimasi SEM.

yang Dengan

berpengaruh negatif signifikan (warna

Gambar 1. Koefisien jalur model fit (t-value) Keterangan: Metode Estimasi Maximum Likelihood c. Korelasi antarvariabel eksogen Hasil menunjukkan

perhitungan

Lisrel

membuktikan

bahwa

desentralisasi

hubungan

sistem perpajakan dapat dijelaskan

antarvariabel eksogen adalah saling

oleh tiga komponen implementasi

mempengaruhi. Hasilnya menunjukan

hukum pajak, implementasi kebijakan

bahwa pada kedua kepompok wajib

perpajakan,

pajak

administrasi

tersebut

bahwa

pada hampir semua korelasi. Hasil ini

terdapat

hubungan

dan

implementasi

perpajakan.

Hal

ini

timbal balik antarvariabel eksogen. Ini

sejalan dengan pandangan Nightingale

dibuktikan dengan nilai-t di atas 1,96

(2000), Devano dan Rahayu (2006)

201


ISSN : 2460-1233

yang menjadi landasan penyusunan

hukum pajak, kebijakan perpajakan

komponen

dan administrasi perpajakan telah

desentralisasi

perpajakan.

sistem

sebagaimana

dikemukakan

oleh

Adam

berhasil

diimplementasikan.

Smith

4.Signifikansi Pengaruh Desentralisasi

(dalam Waluyo dan Ilyas, 2000 dan

Sistem Perpajakan terhadap Efisiensi

Cannan, 1976) bahwa perpajakan yang

Ekonomi Sektor Publik Hasil statistik

baik adalah yang menerapkan empat

menunjukkan

prinsip perpajakan, yaitu keadilan,

ekonomi sektor publik dipengaruhi

kepastian, kecocokan, dan efisiensi.

secara negatif karena diterapkannya

Keadilan dan kepastian tercermin pada

desentralisasi sistem perpajakan. Hasil

implementasi hukum pajak, kecocokan

ini

tercermin

Martinez dan McNab (1997), bahwa

pada

implementasi

sejalan

bahwa

dengan

kebijakan perpajakan dan efisiensi

desentralisasi

fiskal

tercermin

pada

berdampak

negatif

administrasi

perpajakan.

pertumbuhan

ekonomi

implementasi Dengan

efisiensi

pandangan

dapat

juga

terhadap dan

ke

demikian, terdapat keterkaitan antara

sejahteraan masyarakat. Desentralisasi

implementasi

fiskal

hukum

pajak,

dapat

mendorong

kearah

implementasi kebijakan perpajakan,

ketidakstabilan ekonomi makro dan

dan

administrasi

mengurangi pengeluaran pemerintah.

perpajakan yang membentuk model

Sekalipun demikian dengan nilai-t

desentralisasi

yang

implementasi

Hubungan

sistem antara

perpajakan.

variabel

signifikan

menggambarkan

yang

dukungan terhadap hasil penelitian

berpengaruh tersebut sekaligus juga

Tao dan Zou (2001), Zhu (2004), dan

sesuai dengan pandangan mengenai

Khusaini (2006a). Terdapat pengaruh

lingkungan implementasi kebijakan

desentralisasi

publik yang dikenal dengan model


pendekatan sistem,

yang meliputi

publik dan pertumbuhan ekonomi di

input, proses, output, dan lingkungan.

Kota Surakarta. Desentralisasi fiskal

Masing-masing

telah berpengaruh pada insentif fiskal

akan

saling

sistem

melengkapi dan saling tergantung.

di

Dengan

desentralisasi

menjadi pendorong yang sangat kuat

sistem perpajakan dapat terwujud, jika

dalam pengembangan ekonomi di

demikian,

pemerintahan

lokal,

perpajakan

sehingga

202


Kota

Surakarta.

Kontribusi

Pajak

Daerah sebagai pendapatan asli daerah

ISSN : 2460-1233

sektor publik Hasil

statistik

menunjukkan

masih memiliki peran yang kecil

bahwa pengaruhnya tidak signifikan.

dalam struktur APBD Kota Surakarta,

Hasil

hanya sebesar kurang dari 10% dari

pandangan

total

besar

(1997), Tao dan Zou (2001), Todaro

penerimaan APBD bersumber dari

dan Smith (2004), dan Khusaini

dana

juga

(2006a) yang menjadi landasan bahwa

bersumber dari pemerintah pusat, yang

implementasi hukum pajak merupakan

pada tahun 2014 berkonstribusi pada

salah satu unsur dari terciptanya

APBD sebesar 63,46%. Kondisi ini

efisiensi

menyebabkan

Kemampuan

APBD.

alokasi

Surakarta pada

Sebagian

umum

yang

Pemerintah

Kota

akan sangat bergantung

penerimaan

dari

pemerintah

ini

untuk

tidak

sejalan

Martinez

ekonomi

dan

sektor

mengumpulkan

membiayai

pemerintah

dan

dengan McNab

publik. pajak

pengeluaran memperbaiki

pusat. Bagi pemerintah daerah sangat

distribusi pendapatan, akan sangat

sulit untuk mengandalkan penerimaan

tergantung

yang

pengelolaan

undang-undang dan efisiensi kerja dan

demikian,

integritas para petugas pajak yang

bersumber

sendiri.

dari

Dengan

desentralisasi sistem perpajakan yang berpengaruh negatif pada efisiensi ekonomi

sektor

kesempurnaan

menjalankan undangundang tersebut. Dari semua sektor ekonomi

karena

kemudian memberi kontribusi pada

semakin

penerimaan sektor perpajakan. Iklim

tidak

usaha yang kondusif akan memberi

tersedianya barang dan jasa publik

rasa nyaman bagi pengusaha, yang

yang memadai. Hal ini baru akan

pada akhirnya akan menggerakkan

terwujud

keterbukaan

ekonomi masyarakat, meningkatkan

anggaran publik, value for money dan

perolehan laba bagi pengusaha, dan

adanya kemandirian keuangan daerah,

selanjutnya

di mana sebagian besar dana APBD

perolehan

bersumber dari daerah itu sendiri.

penghasilan

a. Pengaruh implementasi

bersangkutan.

kesejahteraan menurun

pajak

publik

pada

masyarakat

dalam

jika

terhadap

wujud

ada

efisiensi

hukum ekonomi

akan penerimaan

meningkatkan dari

pajak

pengusaha

yang

Mungkin

tidak

serta-merta dapat disimpulkan bahwa

203


ISSN : 2460-1233

peningkatan pertumbuhan ekonomi

kejelasan pengaturan besarnya tarif

tersebut bersumber hanya dari sektor

pajak yang dikenakan atas objek

pajak,

pajak. Idealnya jika tujuan pemajakan

terutama

implementasi sebagai

karena

pengaruh

hukum

bagian

perpajakan

dari

untuk

stabilitas

ekonomi

desentralisasi

disentralisasikan, pajak atas faktor

sistem perpajakan. Namun demikian,

produksi yang mobile dipungut di

tingkat

pertumbuhan

pesat

tingkat provinsi, pajak atas faktor

tersebut

salah

faktor

pruduksi yang tidak mobile dipungut

yang satu

pendorongnya adalah implementasi

di

hukum perpajakan sebagai bagian dari

perkembang-annya dalam pembahasan

desentralisasi

rancangan

sistem

perpajakan.

tingkat

kabupaten/kota.

Pada

perudang-undangan

Kesadaran dan kepatuhan pengusaha

pajakan

untuk

yang

antara kepentingan pusat di satu sisi

peningkatan

dengan kepentingan daerah di sisi lain.

membayar

berimplikasi

pajak

pada

selalu

ada

per

penerimaan dari sektor perpajakan

Namun,

akan

oleh

bahwa hasil pajak digunakan untuk

berupa

memenuhi kebutuhan lokal tempat

adanya hak dan kewajiban selaku

pajak itu dipungut, adanya kebijakan

wajib pajak. Biaya yang minimal

bagi hasil penerimaan pajak antara

dalam memenuhi hak dan kewajiban

pemerintah

perpajakan,

ke

daerah, dan antara pemerintah provinsi

sederhanaan prosedur pembayaran dan

dan pemerintah kabupaten/kota sudah

pelaporan

memberi perkembangan yang baik.

sangat

terciptanya

dipengaruhi

rasa

keadilan

kejelasan

pajak

serta

dan

pemberian

untuk

tarik-menarik

penerapan

pusat

dan

mungkin

prinsip

pemerintah

sanksi perpajakan bagi wajib pajak

Selanjutnya

perlu

yang tidak patuh, bertujuan untuk

dikembangkan dengan meningkatkan

memberikan kepastian berusaha bagi

bagian dari bagi hasil pajak untuk

pengusaha.

pemerintah daerah serta pemungutan

Peraturan perundang-undangan

pajak pada satu objek tertentu harus

juga telah secara jelas mengatur orang

bersifat dinamis, dan pajak yang

yang

menjadi

dikenakan berdasarkan asas tempat

pajak,

kejelasan

subjek/penanggung pengaturan

jenis

objek/basis yang dikenakan pajak, dan

tinggal dipungut di tingkat provinsi. Dengan

demikian,

sekalipun

204


implementasi

hukum

berpengaruh

pajak

terhadap

tidak

efisiensi

ISSN : 2460-1233

meningkatkan perekonomian masya rakat,

sehingga penerimaan pajak

ekonomi sektor publik secara nyata di

meningkat.

Kota

perangkat

Surakarta,

karena

belum

Diperlukan peraturan

adanya

daerah

atau

meningkatnya kesejahteraan masya

bentuk kebijakan perpajakan lainnya

rakat dalam wujud belum tersedianya

yang memberi insentif atau fasilitas,

barang dan jasa publik yang memadai

misalnya keringanan pajak, sehingga

sehingga

mampu mengundang investor baru

belum

dapat

tercipta

pelayanan publik yang berkualitas.

untuk

Agar implementasi hukum pajak dapat

mendorong

pertumbuhan

berjalan

penciptaan

lapangan

dengan

baik,

diperlukan

menanamkan

modalnya, ekonomi,

kerja

adanya kejelasan tentang hak dan

peningkatan

kewajiban

rakat. Dalam rangka mengundang

warga

negara

dalam

kesejahteraan

dan

membayar pajak serta masyarakat

investor

merasakan manfaat dari pajak yang

modalnya diKota Surakarta.

telah mereka bayarkan.

baru

untuk

masya

menanamkan

Iklim usaha yang kondusif akan

b. Pengaruh implementasi kebijakan

memberi rasa nyaman bagi pengusaha,


yang

sektor publik

gerakkan

Hasil

statistik

pada

akhirnya ekonomi

akan

meng

masyarakat,

menunjukkan

meningkatkan perolehan laba bagi

bahwa pengaruhnya signifikan. Hal ini

pengusaha, yang selanjutnya akan

memperkuat pandangan dan sejalan

meningkatkan perolehan penerimaan

dengan

dan

dari pajak penghasilan pengusaha

McNab (1997), Tao dan Zou (2001),

yang bersangkutan. Transfer dana dari

Todaro

pusat

pandangan

dan

Martinez

Smith

Khusaini

(2006a)

landasan

bahwa

(2004), yang

dan

untuk

menutup

kekurangan

menjadi

kebutuhan fiskal daerah dalam APBD.

implementasi

Termasuk juga pemberian subsidi dari

kebijakan perpajakan merupakan salah

pemerintah pusat kepada pemerintah

satu unsur dari terciptanya efisiensi

daerah untuk pembiayaan pelayanan

ekonomi sektor publik. Kemampuan

publik.

mengumpulkan

memerlukan

implementasi kebijakan perpajakan

penciptaan nilai tambah yang dapat

berpengaruh positif dan signifikan

pajak

Dengan

demikian

205


ISSN : 2460-1233


publik

publik karena adanya peningkatan

terwujud

kesejahteraan

dalam

anggaran publik, value for money dan

wujud tersedianya barang dan jasa

adanya kemandirian keuangan daerah,

publik yang memadai sehingga dapat

yang sebagian besar dana APBD-nya

menciptakan pelayanan publik yang


berkualitas. Hal ini terwujud karena

d. Uji Hipotesis Penelitian

masyarakat

ada keterbukaan anggaran publik, value

for

money

kemandirian

dan

keuangan

adanya

daerah,

di

yang

memadai.

karena

ada

Hubungan desentralisasi dengan

Hal

keterbukaan

langsung sistem

efisiensi

ini

antara

perpajakan

ekonomi

sektor

mana sebagian besar dana APBD

publik menghasilkan pengaruh yang


negatif dan signifikan. Namun, pada

c. Pengaruh implementasi administrasi

hubungan ketiga unsur desentralisasi


sistem perpajakan yaitu implementasi

sektor publik

hukum

Hasil

statistik

menunjukkan

perpajakan,

kebijakan

implementasi

perpajakan

dan

bahwa pengaruhnya signifikan. Hal ini

implementasi

memperkuat

dengan

paja-kan,

McNab

yang positif dan signifikan pada dua

(1997), Tao dan Zou (2001), Todaro

aspek yaitu implementasi kebijakan

dan Smith (2004), dan Khusaini

perpajakan

(2006a)

administrasi perpajakan. Namun, pada

pandangan

dan

sejalan

Martinez

yang

pernyataan

dan

menjadi

bahwa

landasan

implementasi

administrasi perpajakan merupakan salah satu unsur dari terwujudnya efisiensi

ekonomi

Dengan

demikian,

sektor

aspek

administrasi

menghasilkan

dan

per

hubungan

implementasi

implementasi

hukum

pajak

hasilnya positif dan tidak signifikan. Berdasarkan

kondisi

tersebut

publik.

secara keseluruhan dapat dinyatakan

implementasi

bahwa terdapat pengaruh positif dan

administrasi

perpajakan

meningkatkan

efisiensi

dapat

signifikan

desentralisasi

sistem

ekonomi


sektor publik karena meningkatnya

sektor publik, sehingga memperkuat

kesejahteraan

pandangan

masyarakat

dalam

wujud tersedianya barang dan jasa

bahwa

desentralisasi

sistem perpajakan berpengaruh pada

206


ISSN : 2460-1233

efisiensi ekonomi sektor publik. Hal

diterima bahwa terdapat pengaruh

ini

pandangan

positif dan signifikan desentralisasi

Martinez dan McNab (1997), Tao dan

sistem perpajakan terhadap efisiensi

Zou (2001), dan Khusaini (2006a)

ekonomi sektor publik.

sejalan

dengan

yang menjadi landasan pemikiran bahwa

desentralisasi

dapat meningkatkan efisiensi ekonomi

sistem perpajakan akan meningkatkan

sektor publik di Kota Surakarta.

efisiensi ekonomi sektor publik. Hasil

Desentralisasi sistem perpajakan telah

penelitian

ini

hasil

berpengaruh pada adanya kebijakan

penelitian

Martinez

McNab

insentif fiskal yang dapat dijalankan

(1997)

implementasi

Desentralisasi sistem perpajakan

yang

menguatkan dan

menyatakan

bahwa

oleh

Pemerintah

Kota

Surakarta,

desentralisasi fiskal akan berdampak

sehingga menjadi pendorong yang

pada pertumbuhan ekonomi melalui

sangat kuat dalam pengembangan

efisiensi ekonomi. Demikian juga

ekonomi

hasil penelitian Tao dan Zou (2001),

Surakarta.

yang

5.Signifikansi

mengemukakan

desentralisasi

publik

di

Pengaruh

Kota

Desen

berpengaruh

tralisa-si Sistem Perpajakan terhadap

pertumbuhan

Kualitas

ekonomi. Disadari bahwa perciptanya

statistik

pertumbuhan ekonomi yang baik di

pengaruhnya tidak signifikan. Hal ini

Kota Surakarta dan adanya efisiensi

tidak sejalan dengan pandangan dari

ekonomi

yang

hasil penelitian Azfar et al. (1999),

dari

Lindahman dan Thurmaier (2002), dan

sistem

Ahmad dan Mansoor (2002), yang

dari

menjadi landasan pemikiran bahwa

positif

fiskal

bahwa

sektor

terhadap

sektor

publik

meningkat

adalah

pelaksanaan

desentralisasi

perpajakan

sebagai

desentralisasi

fiskal.

hasil

bagian

Sebagaimana

Pelayanan

Publik

menunjukkan

desentralisasi

sistem

Hasil bahwa

perpajakan

dikemukakan oleh Khusaini (2006a)

merupakan salah satu unsur dari

bahwa

fiskal

terciptanya kualitas pelayanan publik.

berpengaruh positif terhadap efisiensi

Tidak terdapat pengaruh desentralisasi

ekonomi

terhadap

desentralisasi

sektor

publik

dan

pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan

masyarakat

demikian, hipotesis pertama dapat

pelayanan

terhadap

kesejahteraan

dalam

memperbaiki

publik

sesuai

dengan

207


ISSN : 2460-1233

tuntutan masyarakat lokal, dan dalam

sekalipun

memperbaiki

tanggungjawab

dan

kewenangan pemerintah daerah, pada

mendukung

terwujudnya

good

kenyataannya yang sesuai dengan

governance. Penyusunan APBD telah

rumusan formula perhitungannya dan

memisahkan

belanja

dikeluarkan

bagi

berhubungan

penggunaannya

menjadi

yang

harus

Memperhitungkan beban belanja gaji

institusi

yang

pegawai sebagai unsur utamanya, lalu

dengan

untuk belanja modal pelayanan publik.

langsung

pelayanan publik. Belanja tersebut

Dengan

meliputi belanja administrasi umum,

sistem per

belanja operasional dan pemeliharaan

mempengaruhi peningkatan kualitas

serta

Penerimaan

pelayanan publik. Hal ini terjadi

APBD yang salah satu sumbernya

karena belum tersedianya pelayanan

berasal dari bagi hasil pajak yang

publik yang utama atau lengkap yang

diperoleh bersumber dari warga Kota

didanai

Surakarta sendiri, di antaranya dari

pengelolaannya ada pada pemerintah

pajak

daerah,

belanja

modal.

penghasilan

usahawan

dan

orang

pajak

pribadi

penghasilan

demikian,

desentralisasi

pajakan

oleh

belum

dapat

pajak

yang

termasuk

memuaskannya

belum

semua

hal

yang

karyawan. Hal ini telah memberi


dampak pada peningkatan belanja

oleh

pelayanan publik di Kota Surakarta.

pemerintah daerah, terutama berupa

Dengan adanya peningkatan belanja

belum adanya jaminan kesehatan,

pelayanan publik tersebut, diharapkan

pendidikan yang berkualitas, serta

upaya peningkatan kualitas pelayanan

belum

publik dapat dilaksanakan dengan

prasarana umum yang memadai bagi

baik.

masyarakat. Sumber

pendanaan

untuk

pemerintah

pusat

tersedianya

maupun

sarana

a. Pengaruh implementasi

dan

hukum

belanja pelayanan publik tersebut,

pajak terhadap kualitas pelayanan

sebagian besar dari dana alokasi

publik

umum dari pemerintah pusat, bagi

menunjukkan

hasil pajak, dana alokasi khusus, dan

tidak signifikan. Hal ini tidak sejalan

dana perimbangan dari pemerintah

dengan pandangan hasil penelitian

provinsi.

Azfar et al. (1999), Lindahman dan

Dana

alokasi

umum

Hasil

perhitungan bahwa

statistik

pengaruhnya

208


ISSN : 2460-1233

Thurmaier (2002), dan Ahmad dan

untuk memenuhi kebutuhan lokal

Mansoor

menjadi

tempat pajak itu dipungut, adanya

landasan bahwa desentralisasi sistem

kebijakan bagi hasil penerimaan pajak

perpajakan

antara

unsur

(2002).

yang

merupakan

dari

salah

terciptanya

satu

pemerintah

pusat

dengan

dan

antara

kualitas

pemerintah

pelayanan publik. Terciptanya rasa

pemerintah

provinsi

dengan

keadilan berupa adanya keseimbangan

pemerintah

kabupaten/kota

sudah

hak dan kewajiban selaku wajib pajak

memberi perkembangan yang baik

akan

sehingga

meningkatkan

kepatuhan

daerah,

dapat

dilihat

bahwa

membayar pajak. Biaya yang minimal

pelayanan publik yang disediakan oleh

dalam memenuhi hak dan kewajiban

pemerintah

perpajakan,

dan

dengan wilayah tempat pajak tersebut

kesederhanaan prosedur pembayaran

dipungut, dalam hal ini dalam lingkup

dan pelaporan pajak serta pemberian

wilayah Kota Surakarta. Hal ini

sanksi perpajakan bagi wajib pajak

tercermin dari pola bagi hasil pajak

yang tidak patuh bertujuan untuk

dan pungutan pajak daerah Kota

memberikan kepastian berusaha bagi

Surakarta,

pengusaha.

sumber

kejelasan

Keadaan

ini

aka

mempengaruhi pola pelayanan yang diberikan

aparatur

berkorelasi

langsung

sepenuhnya penerimaan

menjadi

APBD

Kota

Surakarta.

pemerintahan

Dengan demikian, implementasi

terhadap wajib pajak. Semakin jelas

hukum

dan terinci hak dan kewajiban wajib


pajak,

Hal

termasuk

perpajakannya

beban serta

biaya

pajak

ini

tidak

terjadi

berpengaruh

karena

belum

prosedur

tersedianya pelayanan publik yang

perpajakan lainnya, akan memudahkan

utama atau lengkap yang didanai dari

pemerintah dalam menyusun standar

pajak, termasuk belum memuaskannya

pelayanan yang harus diberikan oleh

semua

aparaturnya.

manajemen

Di

sisi

lain

akan

hal

yang publik

menyangkut baik

oleh

memudahkan juga bagi wajib pajak

pemerintah pusat maupun pemerintah

untuk

daerah,

menuntut

pelayanan

yang

terutama

berupa

adanya

mereka seharusnya terima. Penerapan

jaminan kesehatan, pendidikan yang

prinsip bahwa hasil pajak digunakan

berkualitas, serta sarana dan prasarana

209


umum

yang

implementasi berjalan

memadai. hukum

dengan

Agar

pelayanan), terutama berupa adanya

dapat


diperlukan


pajak

baik,

ISSN : 2460-1233

adanya kejelasan tentang hak dan

umum

kewajiban

dalam

menjadikan implementasi kebijakan

membayar pajak serta masyarakat

perpajakan dapat berjalan dengan

merasakan

baik, diperlukan konsistensi kebijakan

warga

manfaat

negara

yang

mereka

yang

memadai.

peroleh dari pajak yang telah mereka

yang

bayarkan.

menjalankan fungsi alokasi, distribusi,

b. Pengaruh Implementasi kebijakan

regulasi dan stabilisasi. Transfer dana

perpajakan

dari

terhadap

kualitas

menempatkan

Untuk

pemerintah

anggaran

pusat

pelayanan publik Hasil perhitungan

dapat

statistik

bahwa

ekonomi, menciptakan lapangan kerja

pengaruhnya tidak signifikan. Hal ini

dan menstabilkan perekonomian, serta

tidak sejalan dengan pendapat Azfar et

alat untuk mendistribusikan kekayaan

al. (1999), Lindahman dan Thurmaier

dari masyarakat berpenghasilan tinggi

(2002), dan Ahmad dan Mansoor

kepada masyarakat miskin.

(2002),

c. Pengaruh Implementasi administrasi

menunjukkan

yang

pernyataan

menjadi

bahwa

landasan

desentralisasi

meningkatkan

hendaknya

perpajakan

pertumbuhan

terhadap

kualitas

sistem perpajakan merupakan salah

pelayanan publik Hasil perhitungan

satu unsur dari terwujudnya kualitas

statistik

pelayanan publik. Dengan demikian

pengaruhnya

implementasi kebijakan perpajakan

negatif. Hal ini tidak sejalan dengan

tidak berpengaruh terhadap kualitas

pandangan hasil penelitian Azfar et al.


(1999), Lindahman dan Thurmaier




(2002), yang menjadi landasan bahwa

didanai dari pajak, termasuk belum

Implementasi administrasi perpajakan

memuaskannya

yang

merupakan salah satu unsur dari


terciptanya kualitas pelayanan publik.

oleh

maupun

Dengan

(standar

administrasi

semua

pemerintah

pemerintah

pusat

daerah

hal

menunjukkan tidak

demikian,

bahwa

signifikan

dan

implementasi

perpajakan

tidak

210


berpengaruh

terhadap

kualitas

ISSN : 2460-1233

desentralisasi

sistem

perpajakan




Keseluruhan pengaruh dari semua

publik yang utama dan lengkap yang

variabel

didanai dari pajak, termasuk belum

dijadikan acuan dalam pengambilan

memuaskannya

kesimpulan hasil pengujian hipotesis

semua

hal

yang

pendukung

kemudian


penelitian.

Desentralisasi

sistem

oleh

maupun

perpajakan

tidak

secara

(standar

langsung

pemerintah

pemerintah

pusat

daerah

dapat

meningkatkan

kualitas


pelayanan publik, nilai-t adalah 0,58


yang positif dan tidak signifikan.


Demikian

umum yang memadai.

desentralisasi sistem perpajakan yang

Untuk menjadikan implementasi

menunjukkan

juga

hasil

ketiga

yang

aspek

tidak

administrasi perpajakan dapat berjalan

signifikan karena nilai-t di bawah

dengan baik, diperlukan memperbaiki

batas 1,96. Implementasi hukum pajak

tata cara atau prosedur pengenaan dan

dengan nilai-t 0,42, implementasi

pemungutan pajak sehingga dapat

kebijakan perpajakan dengan nilai-t

meningkatkan kepatuhan pembayar

0,15 dan implementasi administrasi

pajak dalam memenuhi kewajibannya.

perpajakan

Tersedia-nya sarana dan prasarana

sehingga secara keseluruhan dapat

perpajakan yang memadai dan mudah

disimpulkan

diakses

serta

sistem perpajakan tidak berpengaruh

dalam

signifikan terhadap kualitas pelayanan

masyarakat,

profesionalisme

aparatur

menjalankan

tugas-tugas

dengan

bahwa,

nilai-t

-0,39

desentralisasi

publik.

pelayanannya sehari-hari.

Total pengaruh langsung yang

d. Uji hipotesis penelitian

tidak signifikan antara desentralisasi

Pengujian dengan

hipotesis

pendekatan

dilakukan langsung

sistem perpajakan terhadap kualitas pelayanan

publik,

membuktikan

menganalisis hubungan antarvariabel

bahwa kualitas pelayanan publik tidak

utama. Hubungan yang akan dianalisis

dipengaruhi

adalah hubungan langsung variabel

desentralisasi sistem perpajakan. Hal

secara

langsung oleh

211


ISSN : 2460-1233

ini tidak sejalan dengan pandangan

juga dinyatakan oleh Azfar et al.

dari hasil penelitian Azfar et al.

(1999), bahwa desentralisasi akan

(1999), Lindahman dan Thurmaier

maksimal hasilnya jika demokrasi


berjalan secara baik di tingkat lokal.

(2002),

landasan

Hasil ini menunjukkan belum adanya

pemikiran bahwa desentralisasi sistem

kesadaran pembayar pajakdi Kota

perpajakan

Surakarta

unsur

yang

menjadi

merupakan

dari

salah

terciptanya

satu

kualitas

dalam

melihat

bahwa

pelayanan publik yang disediakan oleh

pelayanan publik. Hasil penelitian ini

pemerintah

memperlihat-kan bahwa tidak terdapat

pajak.

pengaruh

perpajakan pajak penghasilan orang

langsung

desentralisasi

merupakan

hasil

Desentralisasi

pribadi

pelayanan publik. Hasil ini berbeda

dilaksanakan adalah pada bagi hasil

dengan penelitian Lindahman dan

penerimaan

Thurmaier

menge

pemerintah pusat dengan pemerintah

mukakan bahwa desentralisasi fiskal,

daerah sehingga pengembalian hasil

berpengaruh

pajak tersebut kepada masyarakat

yang

positif

terhadap

saat

sistem

sistem perpajakan dengan kualitas

(2002)

yang

dari

ini

telah

perpajakannya

kesejahteraan masyarakat. Demikian

dilaksanakan

juga hasil penelitian Ahmad dan

APBD.

Mansoor (2002) yang menyatakan

masih dilakukan oleh kantor vertikal

bahwa

pemerintah pusat di daerah. Sehingga

desentralisasi

fiskal

akan

melalui

antara

Sementara

pemungutannya

memperbaiki pelayanan publik sesuai

tidak

dengan tuntutan masyarakat lokal.

aparatur

Dari penelitian terungkap bahwa tidak

melayani

adanya

desen

penyediaan pelayanan publik dengan

tralisasi sistem perpajakan terhadap

masyarakat selaku wajib pajak yang


telah

Surakarta,

oleh

Pelayanan

akan

vertikal pemerintah pusat di daerah,

hubungan hukum mereka sebagai

telah melakukan reformasi pelayanan.

wajib pajak dengan pelayanan publik

Bahkan

yang mereka dapatkan. Sebagaimana

diberlakukan kode etik dalam tugas

pengaruh

lebih

ketidaktahuan

langsung

dipengaruhi masyarakat

ada

mekanisme

„hubungan

pemerintah

emosional‟

daerah

masyarakat

melunasi Pajak

untuk

yang dalam

pajaknya.

Kantor

sebagai

instansi

pegawainya

telah

212


dan

kehidupan

dengan

sehari-hari

pekerjaannya.

ISSN : 2460-1233

terkait

Ekonomi

Sektor

Pubik

Setiap

Kualitas Pelayanan Publik

terhadap

pelanggaran kode etik akan dikenakan

a. Pengaruh efisiensi ekonomi sektor

sanksi sesuai ketentuan kepegawaian.

publik terhadap kualitas pelayanan

Dengan demikian, dari sisi pelayanan

publik

perpajakan

sudah

dilakukan

Hasil

perhitungan

pembenahan pelayanan publik. Pada

menunjukkan

lingkup Pemerintah Kota Surakarta,

positif dan signifikan. Hal ini sejalan

telah dilakukan pembenahan birokrasi

dengan

pelayanan publik. Sekalipun demikian,


disadari

Khusaini

bahwa

desentralisasi

hubungan

sistem

perpajakan

bahwa

statistik

pandangan

(2006)

pengaruhnya

Oetas

yang

(1993),

menjadi

landasan bahwa efisiensi ekonomi

dengan

kualitas

pelayanan

publik

sektor publik merupakan salah satu

belum

terwujud

dalam

bentuk

unsur

kesejahteraan

masyarakat

dari

terciptanya

kualitas

dan

pelayanan publik. Efisiensi ekonomi

tersedianya pelayanan publik yang

yang diciptakan oleh desentralisasi

berkualitas

di

sistem perpajakan, akan mendorong

masyarakat.

Hasil

tengah-tengah penelitian

ini

pertumbuhan ekonomi yang salah

menujukkan bahwa para pembayar

satunya terwujud melalui peningkatan

pajak tidak dapat melihat hubungan

penyediaan pelayanan publik yang

langsung

sistem

lebih baik oleh Pemerintah Kota

perpajakan dengan kualitas pelayanan

Surakarta. Hal ini bisa terwujud

publik

Kota

karena Pemerintah Kota Surakarta

Surakarta. Dengan demikian, hipotesis

dianggap lebih memahami apa yang

kedua tidak dapat diterima, sehingga

diperlukan

desentralisasi sistem perpajakan tidak

sehingga lebih efisien, dibandingkan

berpengaruh

kualitas

jika ditangani oleh pemerintah pusat.

Desentralisasi

Pemerintah daerah akan lebih mudah

tidak

memobilisasi

desentralisasi

yang

pelayanan sistem

tersedia

di

terhadap publik.

perpajakan

meningkatkan

kualitas

dapat

pelayanan

sumber

oleh

dan

daya

masyarakatnya

menggunakan lokal

untuk

pelayanan

publik.

publik di Kota Surakarta.

meningkatkan

6. Signifikansi Pengaruh Efisiensi

Dengan demikian, efisiensi ekonomi

213


ISSN : 2460-1233

sektor publik dapat meningkatkan

efisiensi ekonomi akan mendorong

kualitas pelayanan publik. Hal ini

pertumbuhan ekonomi yang salah

terjadi karena tersedianya pelayanan

satunya terwujud melalui peningkatan


penyediaan pelayanan publik yang

didanai dari pajak, termasuk semua hal

lebih baik oleh pemerintahan lokal.

yang menyangkut manajemen publik

Efisiensi

baik oleh pemerintah pusat maupun

berupa keterbukaan anggaran publik,

pemerintah

(standar

value for money dan kemandirian


keuangan, akan berdampak baik pada


peningkatan kualitas pelayanan publik.


Dampak yang baik tersebut terlihat

umum yang memadai.

pada

b. Uji hipotesis penelitian

terciptanya kualitas pelayanan, dan

daerah

Pengujian

hipotesis

dilakukan

dengan

langsung

dalam

ini

pendekatan

ekonomi

adanya

sektor

standar

publik

pelayanan,

adanya partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik.

menganalisis

Untuk menerapkan standar dan

hubungan antarvariabel utama, serta

kualitas pelayanan publik, langkah

menganalisis

yang

variabel pengaruh

gabungan

pendukung. dari

semua

Keseluruhan

semua

variabel

dilakukan

Pemerintah

Surakarta

adalah

birokrasi

pada tahun

Kota

pembenahan 2014

yang

pendukung kemudian dijadikan acuan

mengacu pada pendekatan kompetensi

dalam pengambilan kesimpulan hasil

aparatur

pengujian

pembenahan

hipotesis

penelitian.

(Sirajuddin,

2006),

organisasi

perangkat

Pengaruh efisiensi ekonomi sektor

daerah, serta pendelegasian sebagian

publik terhadap kualitas perlayanan

wewenang

publik adalah positif dan signifikan

kecamatan yang diharapkan sebagai

dengan

ujung tombak penyediaan pelayanan

nilai-t

membuktikan

2,21. bahwa

Hal

ini

Walikota

kepada

kualitas

publik.

Pelayanan

akan

diberikan

pelayanan publik dipengaruhi secara

dengan

lebih

dekat

kepada

langsung oleh efisiensi ekonomi sektor

masyarakat. Ini akan memperpendek

publik. Sejalan dengan pandangan

birokrasi pelayanan, efisiensi biaya

Oetas (1993) yang menyatakan bahwa

dan mempercepat proses pelayanan

214


ISSN : 2460-1233

karena ditangani langsung oleh unit

untuk pengaruh tidak langsung ketiga

instansi Pemerintah Kota Surakarta di

aspek desentralisasi sistem perpajakan

kecamatan masing-masing. Dengan

menunjukkan

demikian

signifikan. Dari pengaruh langsung

hipotesis

ketiga

dapat

diterima, bahwa terdapat pengaruh

dan

positif

desentralisasi

dan

ekonomi

signifikan

sektor

efisiensi

pengaruh

yang

tidak

tidak

langsung

sistem

perpajakan

secara

terhadap kualitas pelayanan publik,

kualitas

hasil statistik menunjukkan bahwa

pelayanan publik. Efisiensi ekonomi

pengaruh tersebut tidak signifikan dan

sektor publik dapat meningkatkan

negatif. Namun, untuk pengaruh tidak


langsung ketiga aspek desentralisasi

Surakarta.

sistem perpajakan menunjukkan hasil

7.Signifikansi Pengaruh desentrali-sasi

yang signifikan untuk dua aspek yaitu

Sistem

total pengaruh implementasi kebijakan

bersama-sama

Ekonomi

publik

hasil

terhadap

Perpajakan

dan

Sektor

Publik

Bersama-sama

Efisiensi

terhadap

Secara Kualitas

Pelayanan Publik a.

Pengaruh

perpajakan,

serta

pengaruh

implementasi administrasi perpajakan. Sementara

desentralisasi

total

total

pengaruh

sistem

implementasi hukum perpajakan tidak

perpajakan melalui efisiensi ekonomi

signifikan. Berdasarkan total pengaruh

sektor

yang signifikan tersebut memperkuat

publik

terhadap

kualitas

pelayanan publik

pandangan

Pengaruh

langsung

desen

bahwa

kebijakan

implementasi

perpajakan

dan

tralisasi sistem perpajakan terhadap

implementasi administrasi perpajakan

kualitas

sebagai

pelayanan

publik

telah

bagian

dari

desentralisasi

dibahas pada sub bab E sebelumnya.

sistem perpajakan berpengaruh pada

Sementara pengaruh tidak langsung

kualitas pelayanan publik. Hal ini

desentralisasi

sejalan

sistem

perpajakan

dengan

penelitian

melalui

sektor


publik, hasil statistik menunjukkan

Ahmad dan Mansoor (2002), yang

bahwa

tidak

menjadi landasan bahwa desentralisasi

signifikan dan negatif. Demikian juga

sistem perpajakan merupakan salah

pengaruh

ekonomi

tersebut

et

al.

hasil

terhadap kualitas pelayanan publik efisiensi

Azfar

pandangan

(1999),

215


ISSN : 2460-1233

satu unsur dari terciptanya kualitas

positif dan tidak signifikan. Pada

pelayanan

Desentralisasi

pengaruh esisiensi ekonomi sektor

sistem perpajakan berpengaruh positif

publik terhadap kualitas perlayanan

terhadap kesejahteraan masyarakat.

publik

Hal

signifikan

publik.

ini

juga

sesuai

argumentasi,

bahwa

fiskal

membuat

akan

dengan

desentralisasi pemerintah

pengaruhnya dengan

nilai-t

disimpulkan

bahwa,

sistem

perpajakan

menjadi keinginan dan kebutuhan

dengan

efisiensi

masyarakatnya.

publik

berpengaruh

desentralisasi melalui

sistem

efisiensi

demikian perpajakan

ekonomi

sektor

dan 2,21.

Sehingga secara keseluruhan dapat

daerah lebih mengetahui apa yang

Dengan

positif

desentralisasi bersama-sama

ekonomi

sektor

positif

dan

signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Hasil diatas membuktikan

publik dapat meningkatkan kualitas

bahwa

pelayanan publik. Hal ini terwujud

dipengaruhi

pada


terciptanya

kesejahteraan

kualitas

pelayanan

secara

langsung oleh

masyarakat dalam bentuk ketersediaan

secara

barang dan jasa publik sehingga

desentralisasi sistem perpajakan. Hal

terlaksana

ini sejalan dengan pandangan Oetas

pelayanan

publik

yang

tidak

publik

oleh

berkualitas.

(1993)

b. Uji hipotesis penelitian

efisiensi ekonomi yang diciptakan

Desentralisasi sistem perpajakan tidak

dapat

secara

langsung

meningkatkan

kualitas

pelayanan

oleh

yang

langsung

menyatakan

desentralisasi

mendorong

yang negatif dan tidak signifikan.

publik

Namun,

pemerintahan lokal.

signifikan

melalui

dan

implementasi

akan

ekonomi

yang salah satunya terwujud melalui peningkatan

positif

fiskal

pertumbuhan

publik, dimana nilai-t adalah -1,33

pengaruhnya

bahwa

penyediaan

yang

Hasil

lebih

penelitian

pelayanan baik

oleh

ini

juga

kebijakan perpajakan dengan nilai-t

memperlihatkan

3,07 dan implementasi administrasi

pengaruh

perpajakan

dengan

desentralisasi

Sementara

melalui

implementasi

melalui

perpajakan

pengaruhnya

publik terhadap kualitas pelayanan

hukum

nilai-t

2,44.

bahwa

tidak

langsung

sistem

efisiensi

terdapat dari

perpajakan

ekonomi

sektor

216


ISSN : 2460-1233

publik. Menguatkan hasil penelitian

publik di Kota Surakarta. Terdapat

Lindahman dan Thurmaier (2002)

pengaruh

desentralisasi

sebelumnya

perpajakan

terhadap

kesejahteraan

masyarakat

dalam

memperbaiki

bahwa

yang

mengemukakan

desentralisasi

berpengaruh

fiskal,

positif

terhadap

pelayanan

publik

sistem

sesuai

dengan

kesejahteraan masyarakat. Di mana

tuntutan

kesejahteraan

Desentralisasi sistem perpajakan juga

masyarakat

tersebut

masyarakat

terwujud pada kondisi terciptanya

berpengaruh

pelayanan publik yang berkualitas

tanggung jawab serta mendukung

dengan

terwujudnya good governance.

melalui

terlebih

dahulu

terciptanya efisiensi ekonomi pada

dalam

lokal.

memperbaiki

8. Sintesis Hasil Penelitian

sektor-sektor publik. Sedikit berbeda

Berdasarkan pendapat para ahli

dengan hasil penelitian Ahmad dan

yang telah dikemukakan di atas dan

Mansoor (2002) bahwa desentralisasi

hasil

fiskal akan memperbaiki pelayanan

kerangka konseptual penelitian (tesis)

publik

tuntutan

dan hasil analisis konfirmatori faktor

masyarakat lokal. Hasil penelitian ini

analisis berbasis data empirik yang

memperlihatkan

diperoleh

sesuai

dengan

bahwa

perbaikan

penelitian

terdahulu

(antitesis)

sebagai

dapat

pelayanan publik akan terjadi pada

dikemukakan hasil penelitian (sintesis)

kondisi di mana adanya terlebih

bahwa

dahulu

perpajakan

efisiensi

sektor-sektor

ekonomi publik.

pada Dengan

desentralisasi melalui

kebijakan

sistem

implementasi

perpajakan

dan

demikian, hipotesis keempat dapat


diterima, bahwa terdapat pengaruh

akan meningkatkan efisiensi ekonomi

positif dan signifikan desentralisasi


sistem

publik.

perpajakan

dan

sektor

publik

ekonomi

bersama-sama pelayanan

efisiensi

terhadap

publik.

secara kualitas

Desentralisasi

Aspek-aspek yang terkait dalam meningkatkan publik

kualitas

akan

pelayanan mengarahkan

sistem perpajakan melalui efisiensi

implementasi

ekonomi

perpajakan. Berjalannya secara baik

sektor

meningkatkan

publik

kualitas

dapat

pelayanan

implementasi

desentralisasi

hukum

pajak

sistem

yang

217


ISSN : 2460-1233

menyangkut implementasi peraturan

dampak

tentang

antara

kemandirian

keuangan

daerah.

negara sebagai pemungut pajak dan

Pelaksanaan

desentralisasi

sistem

yang

membayar

perpajakan tidak saja dipengaruhi oleh

implementasi

keberadaan Kantor Pelayanan Pajak

menyangkut

sebagai instansi vertikal pemerintah

hubungan

hukum

berkewajiban

pajak.Terlaksananya kebijakan pada

perpajakan

kebijakan

fiskal

yang

signifikan

untuk

suatu

pusat dalam administrasi pemungutan

pemerintahan dalam melakukan fungsi

pajak-pajak pemerintah pusat. Namun,

alokasi,

juga oleh Dinas Pendapatan Daerah

distribusi,

regulasi

dan

stabilisasi. Implementasi administrasi

yang

perpajakan meliputi tata-cara atau

pemungutan

prosedur pengenaan dan pemungutan

Proses peningkatan kualitas pelayanan

pajak

publik

yang

bertujuan

untuk

melaksanakan

administrasi

pajak-pajak

oleh

instansi

pemerintah

meningkatkan kepatuhan pembayar

terutama

pajak dalam memenuhi kewajiban

Surakarta memang pada akhirnya

perpajakannya. Serta adanya efisiensi

menjadi cermin yang langsung dapat

ekonomi sektor publik menyangkut

dilihat dan dirasakan

pada kesejahteraan masyarakat dalam

Demikian

wujud pada penyediaan barang dan

dilaksanakan oleh instansi vertikal

jasa publik, terutama pelayanan publik

pemerintah pusat. Namun pembenahan

dasar berupa akses pendidikan dan

dan peningkatan kualitas pelayanan

pelayanan kesehatan.

harus didukung oleh semua pihak,

Aspek lain yang terkait dalam penciptaan

efisiensi

ekonomi

dan

oleh

daerah.

juga

Pemerintah

Kota

masyarakat.

pelayanan

yang

termasuk masyarakat yang menjadi aktor

utama

pelayanan,

yang

kualitas pelayanan publik mungkin

pelayanannya

dirasakan

dan

masih banyak di luar aspek yang

dimanfaatkan.

Sebagaimana

yang

diteliti. Namun, dari hasil penelitian

dikemukakan dalam teori Pigou bahwa

ini

dalam

penyediaan barang dan jasa publik

penyelenggaraan

yang dibiayai dengan pajak yang

membuktikan

kerangka desentralisasi

bahwa

pajak

dipungut

dalam

tersedia sampai kepuasan marginal

menunjang APBD, akan memberi

akan barang publik sama dengan

sebagai

fiskal,

bagian

faktor utama

dari

masyarakat,

harus

218


ISSN : 2460-1233

ketidakpuasan

marginal

terhadap

demikian barang dan jasa publik yang

pemungutan

pajak

(keadaan

dihasilkan pemerintah daerah akan

optimum). Demikian juga pendapat

mempengaruhi kepuasan pelayanan

Humphreys yang menyatakan bahwa

publik yang dirasakan masyarakat. Hal

pelayanan publik merupakan bentuk

tersebut tidak saja karena semakin

pelayanan yang utama dan lengkap

besarnya pajak yang dipungut, tetapi

yang dibiayai dari pajak.

juga karena dipengaruhi oleh tingkat

Hal yang menarik dari hasil

kualitas dari pelayanan publik yang

penelitian ini ditemukan bahwa wajib

disediakan pemerintah. Sebagaimana

pajak

juga dinyatakan oleh kemampuan

berpenghasilan

tinggi

mengapresiasi desentra-lisasi dalam

lebih

pengaruh sistem

meningkatkan

penyediaan

pelayanan

perpajakan

memenuhi harapan pemakainya secara

efisiensi

konsisten. Keberhasilan yang hendak


dicapai

pelayanan

desentralisasi

publik,

dalam

daripada

wajib

dalam

pelaksanaan

sistem

perpajakan

pajak yang berpenghasilan menengah.

sehingga dapat meningkatkan efisiensi

Hal ini dikarenakan wajib pajak


berpenghasilan tinggi telah membayar

pelayanan publik, perlu didukung oleh

pajak yang lebih besar sehingga

kebijakan

mereka lebih menuntut ketersediaan

dalam proses politik. Baik ditingkat

barang dan jasa publik serta pelayanan

nasional maupun ditingkat provinsi

publik yang berkualitas. Bagi wajib

dan kota. Sehingga tujuan otonomi

pajak yang berpenghasilan menengah,

daerah

apa yang dikemukakan pada Kurva

kesejahteraan

Laffer

dicapai.

dapat

dipertimbangkan.

publik

yang

untuk

dihasilkan

meningkatkan

masyarakat

Hal

ini

dapat

memperkuat

Pengenaan tarif pajak yang lebih

argumentasi dari Oates, Martinez dan

rendah

McNab bahwa desentralisasi akan

dikombinasikan

dengan

struktur pajak yang meminimalkan

meningkatkan

penghindaran pajak akan memberikan

karena pemerintah lokal lebih dekat

insentif kepada para pembayar pajak

untuk memberikan pelayanan publik

untuk melakukan aktivitas ekonomi

dibanding

yang

nasional, dan karena pemerintah lokal

semakin

intensif.

Dengan

efisiensi

dengan

ekonomi

pemerintah

219


ISSN : 2460-1233

lebih mengetahui apa yang diperlukan

meningkatkan

kualitas

oleh masyarakatnya sehingga akan

publik, di mana tersedianya barang

lebih efisien. Berdasarkan gambaran

dan jasa publik yang memadai dan

di atas, sehingga dari kerangka teoretis

dirasakan manfaatnya bagi masyarakat

model desentralisasi sistem perpajakan

secara luas.

sebagai proses administrasi dan politik

Model

akhir

pelayanan

konsep

diharapkan akan dapat meningkatkan

penelitian

desentralisasi


perpajakan

dalam

meningkatkan

efisiensi

publik.

kualitas

pelayanan

Keberhasilan

lenggara-an

desentralisasi

perpajakan

dengan

peningkatan

penye

pelayanan

sistem

Gambar

terciptanya

perekonomian

daerah,

ekonomi publik, 1.

perpajakan kebijakan

sistem

meningkatkan dan

kualitas

sebagaimana

Desentralisasi melalui

hasil

sistem

implementasi

perpajakan

dan

selanjutkan juga akan meningkatkan


penerimaan pajak sebagai dampak

akan meningkatkan efisiensi ekonomi

ikutan


dari

kesejahteraan gilirannya

meningkatnya masyarakat.

nanti

hal

ini

Pada

publik.

akan

Gambar 1. Model konseptual akhir hasil penelitian

220


manfaat

KESIMPULAN

ISSN : 2460-1233

langsung

membayar

pajak

dari

22 1

kewajiban

kepada

negara

Secara umum dapat disimpulkan

dengan ketersediaan pelayanan publik

bahwa model konseptual implementasi

yang berkualitas yang disediakan oleh

desentralisasi sistem perpajakan dapat

pemerintah.

menciptakan

peningkatan

efisiensi

Ketiga, efisiensi ekonomi sektor


publik

pelayanan publik.


Pertama, desentralisasi sistem perpajakan

meliputi

implementasi

berpengaruh

positif

dan

publik. Sebagai hasil dari perwuju dan kesejahteraan

masyarakat

dan

kebijakan dan administrasi perpajakan

peningkatan ketersediaan barang dan

berpengaruh positif dan signifikan

jasa publik dalam bentuk pelayanan


publik yang berkualitas, serta adanya

publik.

standar

Pengaruh

menunjukkan

positif

bahwa

ini

desentralisasi

sistem perpajakan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi sektor publik berupa

dalam

tumbuhnya

pelayanan

partisipasi

dan

masyarakat

dalam pelayanan publik. Keempat, desentralisasi sistem

penyediaan barang dan jasa publik

perpajakan

yang yang dibutuhkan masyarakat.

kebijakan dan administrasi perpajakan,

Desentra-lisasi

dan efisiensi ekonomi sektor publik

melalui seperti

sistem

kebijakan fasilitas

perpajakan

insentif

secara

implementasi

bersama-sama

berpengaruh

dan

positif dan signifikan terhadap kualitas

keringanan pajak (tax holiday), akan

pelayanan publik. Pengaruh positif

menjadi pendorong yang sangat kuat

tersebut

dalam pengembangan ekonomi sektor

desentralisasi sistem perpajakan dapat

publik.

meningkatkan

Kedua, perpajakan

pembebasan

fiskal

meliputi

desentralisasi meliputi

sistem

implementasi

menunjukkan

efisiensi

bahwa

ekonomi

sektor publik dan kualitas pelayanan publik.

Desentralisasi

sistem

per

hukum, kebijakan, dan administrasi

pajakan melalui efisiensi ekonomi

perpajakan

berpengaruh

sektor publik berpengaruh positif dan



publik. Masyarakat tidak merasakan

publik.

tidak

221


Desentralisasi sistem perpajakan melalui

kebijakan

fiskal

dan

ISSN : 2460-1233

pemerintahan

seharusnya

22 2

menye

diakan pelayanan publik yang baik.

kemudahan pelaksanaan tatacara dan

Masyarakat

prosedur pemungutan pajak, akan

kejelasan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak

peroleh dari pajak yang telah mereka

dalam

bayarkan.

melaksanakan

kewajiban

perlu

memperoleh

manfaat

yang

mereka

Penyempurnaan

perpajakan. Kondisi tersebut akan

alokasi

menghasilkan penerimaan hasil pajak

sebagai pelaksanaan kebijakan fiskal

yang

serta

mamadai

bagi

anggaran

dan

distribusi

fungsi kekayaan

penyempurnaan

secara

pemerintah sehingga mencukupi untuk

berkesinambungan

pendanaan penyediaan barang dan jasa

prosedur perpajakan sehingga semakin

publik.

memudahkan

Selanjutnya

akan

tercipta

tata

cara

masyarakat

dan

dalam

efisiensi ekonomi pada sektor publik

memenuhi kewajiban perpajakannya.

dalam

kesejahteraan

Kedua, bagi aparatur kantor pelayanan

masyarakat sehingga pelayanan publik

pajak yang mengadministrasikan hak

yang berkualitas dapat dirasakan oleh

dan

masyarakat.

wajib pajak, dan sejalan dengan sistem

wujud

kewajiban

perpajakan

perpajakan

semua

self-assessment,

hasil

penelitian ini dapat menjadi strategi

SARAN

alternatif dalam meningkatkan kinerja Penelitian gambaran

ini

memberikan

kuatnya

hubungan

organisasi melalui penerapan secara efektif

implementasi

hukum

desentralisasi sistem perpajakan dalam

perpajakan, implementasi kebijakan

meningkatkan

perpajakan

dan


administrasi

perpajakan

publik. Dengan demikian beberapa

dapat

saran dapat dikemukakan sebagai

kepatuhan

berikut: Pertama, untuk mengatasi

memenuhi kewajiban perpajakannya.

adanya

efisiensi

pengaruh

ekonomi

langsung

implementasi

mendorong

Ketiga,

sehingga peningkatan

masyarakat

kesimpulan

penelitian

desentralisasi sistem perpajakan yang

bahwa

tidak

kualitas

model konseptual dan data hasil

pelayanan publik, maka para aparatur

penelitian terhadap model hubungan

signifikan

terhadap

terdapat

dalam

kesesuaian

antara

222


struktural

desentralisasi

sistem

Azfar,

ISSN : 2460-1233

Omar

et

al.

22 3

1999.

perpajakan dengan efisiensi ekonomi

Decentralization, Governance and


Public Services The Impact Of

publik. Hal ini dapat menjadi acuan

Institutional

Arrangements.

dan pengembangan kerangka pikir

College

IRIS

bagi penelitian berikutnya, khususnya

University of Maryland.

Park:

Center

dalam mendalami teori desentralisasi sistem

perpajakan

maupun

desen

tralisasi fiskal secara umum.

Bird,

Richard

M.,

Desentralisasi

Fiskal

stakeholder pengambil kebijakan perlu

Negara-Negara

memahami

dimensi

Jakarta:

implementasi hukum, kebijakan dan

Utama.

administrasi

Francois

Vaillancourt (penyunting). 2000.

Keempat, akhirnya bagi semua

secara

dan

jelas

perpajakan

di

Berkembang.

Gramedia

Pusataka

sebagai

subsistem dari sistem perpajakan,

Brotodihardjo,

R.

Santoso.

2003.

yang berpengaruh terhadap efisiensi

Pengantar Ilmu Hukum Pajak.


Bandung: Refika Aditama.

pelayanan

publik

mendorong

sehingga

terwujudnya

dapat penye

Bungin,

Burhan.

2001.

Metode

lenggaraan pemerintahan men jadi

Penelitian Sosial: Format-format

lebih rasional dan objektif.

Kualitatif

dan

Kuantitatif.

Surabaya: Airlangga University Press.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Ehtisham dan Ali Mansoor. 2002.

“Indonesia:

Davoodi, Hamid R. 2001. ”Fiscal

Managing

Decentralization.” IMF Research

Dalam

Bulletin, Vo.2 No.2, Juni 2001.

Decentralization.” Ehtisham

Online.(http://www.

imf.org/

external/Pubs/FT/ird/2001/eng/02/ Ahmad

dan

Vito

Tanzi.

Editor.

ManagingFiscal Decentralization.

index.htm#sum2).

Diakses

30

Oktober 2006.

London: Routledge.

223


ISSN : 2460-1233

22 4

Denhardt, J.V. & R.B. Denhardt. 2004. The New Public SerDevano, Sony

Humphreys, Peter C. 1998. Improving

dan Siti Kurnia Rahayu. 2006.

Public Service Delivery. Ireland:

Perpajakan: Konsep, Teori dan

Institute ofPublic Administration.

Isu. Jakarta: Kencana - Prenada Media Group.

Khusaini, Mohammad. 2006a. Kajian Desentralisasi

Feld, Lars P., Gebhard Kirchgassner dan

Christoph

2004.

Fiscal

A.

Scaltegger.

Federalism

Fiskal,

Pengaruhnya Terhadap Efisiensi Ekonomi

Sektor

Publik,

and

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Economic Performance: Evidence

dan Kesejahteraan Masyarakat

from Swiss Cantons. Marburg:

(studi pada Kabupaten/Kota di

Philipps University at Marburg.

Jawa

Online.

diterbitkan.

(http://ideas.repec.org

/p/mar/volksw/200

420.html)

Diakses 30 Oktober 2006.

Furutani, Izumi. 2001. Distribution of

Timur).

Disertasi

Malang:

Pascasarjana

tidak

Program Universitas

Brawijaya. Koontz, Harold, Cyril O‟Donnell and

Personal Income Tax in Japan:

Heinz

Weihrich,

1984.

Evidence from a Microeconomic

Management.

Survey.Online.(http://www.ipss.go

Japan: McGraw-Hill International

.jp/webj.ad/WebJurnal.files/Social

Book Company.

Eighth

Edition.

Security/2002/02AUG/tajikafukut ani.pdf).

Diakses29

Nopember

2014.

Lindahman, Kara dan Kurt Thurmaier. 2002. “Beyon Efficiency and Economy: An Examination of

Grofman, Bernard. 2002. Reflection

Basic

Needs

and

on Public Choice Theory. Irvine:

Decentralization.”

University of California. Online.

Public

(http://www.public choicesoc.org/

University of Chicago.

Economic.

Fiscal

Journal USA:

of The

pres.html). Diakses 11 Nopember 2014.

Martinez Vazquez, Jorge. M. dan R.

224


McNab.

1997.

“Fiscal

Decentralization Growth

and

Governance.”

ISSN : 2460-1233

Nightingale,

Kath.

22 5

2000.

Economic

Taxation: Theory and Practice.

Democratic

Third Edition. London: Pearson

Working

Paper

Education Limited.

Oktober. Halaman 1-47. Oates, Wallace E. 1993. “Fiscal Muluk,

2002b.

Decentralization and Economic

“Desentralisasi: Teori, Cakupan

Development.” Dalam National

dan

M.R.

Khairul.

Elemen.”

Administrasi

Dalam

Jurnal

Negara

Vol.

II

Tax Journal 46 (3). Halaman 237-243.

Nomor 2 Maret-Agustus 2002. Malang:

Fakultas

Administrasi

Ilmu

Universitas

Brawijaya.

Online

Parasuraman,

A.

1987.

“Customer-Oriented

Corporate

Cultures are Crusial to Services

http://publik.brawijaya.ac.id//?hlm

Marketing

=jedlist&ed=1014915600

Journal of Services Marketing –

&edid=111078942).

Diakses

1

Succes,”

Dalam

Spring halaman 12.

Oktober

2015.

__________________.

2006.

Putra, Muslimin B. 2006. 27 Februari.

Desentralisasi dan Pemerintahan

Politik perpajakan dan partisipasi

Daerah.

publik. Bisnis Indonesia. halaman

Malang:

Bayumedia

Publishing.

26.

Musgrave, Richard A. 1993. Public

Rasyid,

Ryaas.

2005.

”Otonomi

Finance in Theory and Practice.

Daerah: Latar Belakang dan Masa

Fifth Edition. USA: McGraw-Hill

Depannya.” Dalam Desentralisasi

Book Company.

&

Otonomi

Daerah.

Editor

Syamsudin Haris. Jakarta: LIPI Musgrave, Richard A. dan Peggy B.

Press.

Musgrave. 1989. Public Finance in

Theory

Singapore:

and

Practice.

McGraw-Hill

Inc.

Robbin, Stephen P. dan Mary Coulter. 1999.

Manajemen

-

Edisi

225


Keenam, (Jilid 1 dan 2). Jakarta: Prehallindo.

Sirajuddin,

ISSN : 2460-1233

Ilham

Arief.

22 6

2006.

Reorganisasi Birokrasi Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Strategi

Salusu,

J.

2005.

Management. Kuliah

Public Disajikan

Manajemen

Service pada

Pelayanan

Membangun Dalam.

Makassar

Makassar:

dari

Hasanuddin

University Press.

Publik. Makassar 14 Desember 2005.

Soemitro, Rahmat. 1982. Pajak dan Pembangunan. Bandung: Eresco.

Sarundajang, S.H. 1999. Arus Balik

Stoker, G. 1991. The Politics of

Kekuasaan Pusat ke Daerah.

Local Surie, H.G. 1987. Ilmu

Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Administrasi Negara. Terjemahan Samekto. Jakarta: Gramedia

Savas, E.S. 1987. Privatization: The Key to Better Government. New Jersey:

Chatham

House

Publishers.

Tao, Zhang and Zou Heng-Fu. 2001. “The

Growth

Impact

Intersectoral

of and

Intergovernmental Aloocation of Shah,

A.,

et

al.

1994.

Public

Fiscal

Appication to China and India.”

Relations in Indonesia. Issue and

Dalam China Economic Review

Reform Options. Washington DC:

Volume 12 halaman 58-81.

Intergovernmental

Expenditure:

With

World Bank Discussion Paper. Tiro, Muhammad Arief. 2004. Analisa Format

Korelasi dan Regresi – Edisi

Hubungan Keuangan Pemerintah

Kedua. Makassar: Badan Penerbit

Pusat Dan Daerah Yang Mengacu

Universitas Negeri Makassar.

Siddik,

Machfud.

Pada

2002b.

Pencapaian

Tujuan

Nasional. Makalah pada Seminar Nasional

“Public

Sector

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith.

2004.

Pembangunan

Scorecard.” Jakarta,17-18 April

Ekonomi di Dunia Ketiga – Edisi

2002.

Kedelapan – Jilid 2. Alih bahasa

226


Haris Munandar. Jakarta: Penerbit

ISSN : 2460-1233

22 7

Jakarta: LIPI Press.

Erlangga. Wijanto, Setyo Hari. 2008. Structural Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Equation Modeling dengan Lisrel 8.8. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang

Pemerintahan

Daerah

Zethaml, Valarie A., A. Parasuraman dan Leaonard L. Berry. 1990. Delivering

Quality

Service:

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2000.

Balancing Customer Perseptions

Perpajakan Indonesia. Jakarta:

and Expectations. New York: The

Salemba Empat.

Free Press.Zhu, Hengpeng. 2004. “Regional Decentralization, Fiscal

Wasistiono,

Sadu.

2005.

Incentives and Privatization of

”Desentra-liasi,Demokratisasi dan

Public-Owned

Pemben-tukan

Good

Dalam China & World Economy

Governnance.”

Dalam

Vol. 12, No.6, 2004 halaman

Desentralisasi

&

Otonomi

Daerah. Editor Syamsudin Haris.

24-37,

Enterprises.”

http://www.iwep.org.cn/.

diakses 30 oktober 2015.

227

JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Volume 1 No. 2., November 2015 ANGGOTA REDAKSI

Recommend Documents