LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKJiP) TAHUN ANGGARAN 2016
JL. MAJAPAHIT NO. 1 TLP. (0981) 21847 FAX. (0981) 21958 EMAIL:. Web:
BIAK-PAPUA 98117
IA. LATAR BELAKANG
Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta dalam rangka mewujudkan good governance, Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah mengembangkan media pertanggungjawaban yang disebut dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah meialui Keputusan Kepala LAN nomor 5589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah yang didalamnya terdapat Rencana Strategis.
LAKIP merupakan satu kesatuan laporan yang menyeluruh yang dimulai dengan perencanaan strategis. perencanaan strategis (Renstra) merupakan suatu proses
yangberorientasi pada hasil yangingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tni menghasilkan suatu rencana strategis instansi Pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, dan program serta ukuran
keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaanya.
Aparat peradilan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan unsur Aparatur Pemerintahan, yang selalu dihadapkan pada sorotan miring banyak pihak akan kinerja kita. Hal ini hendaknya jangan dijadikan sebagai beban, akan tetapi hendaknya dapat dijadikan cambukagar kita semakin hati - hati dalam menjalankan tugas selaku Abdi Negara Dan Abdi MasyarakaL
Kemandirian kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diamanatkan Undang - Undang
Dasar 1945 hasil Amandemen dan UU Nomor 4 tahun 2004 jo UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, secara teknis yudisialnya akan berjalan lebih
lancar apabila didukung secara teknis administratif peradilan (datam hal ini pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan umum, pranata dan
tata laksana perkara di peradilan umum). Hubungan teknis administratif terhadap
LAKIPPENGADILANNEGERIBIAKTAHUN2016P^
teknis yudisial peradilan umum, berdasarkan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Secara umum kebijakan yang diatakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Umum, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor :
MA/Sek/07/SK/IH/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu Institusi Negara / kepemerintahan sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XIV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan
kepada publik. Penting kiranya bagi kita untuk membangun karakter diri, jangan sampai citra diri kita membawa hal yang bersifat negatif terkait dengan masalah kedinasan, ini artinya aparat peradilan dituntut agar bekerja secara professional mentaati segala aturan yang telah ditentukan.
Dengan membangun karakter diri akan mudah untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga membawa citra diri yang positif dan bisa menempatkan diri pada posisi yang dihormati dan disegani dalam kehidupan bermasyarakat
Tentu hal tersebut sangat berkaitan dengan berdisiplin dalam tugas, bekerja secara professional mentaati ketentuan - ketentuan yang ada serta selalu berusaha terus meningkatkan potensi diri, maka segala pandangan - pandangan serta penilaian -
penilaian yang negatif tersebut diatasi perlahan - lahan akan berubah menjadi pujian serta penghargaan bagi kita semua.
Banyaknya suara sumbang dari masyarakat terhadap Lembaga Peradilan wujudnya berupa opini, pengaduan - pengaduan yang semua merupakan refleksi kekecewaan
masyarakat tentu menjadi suatu tantangan bagi lembaga peradilan untuk lebih
LAKIP PENGADILAN NEGERIBIAKTAHUN2016^^
bekerja secara professional dan meningkatkan performa pengadilan sebagai pelayan publik yang mampu merespon harapan masyarakat hal tersebut tentu membutuhkan kapasitas intelektual yang memadai. Segala sesuatu yang dilakukan oleh jajaran pengadilan tidak akan dapat berjalan maksimal apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat maka sudah sewajarnya jika upaya pengembangan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara Hukum perlu ditingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum dan menghargai Hak Asasi Manusia serta terwujudnya Lembaga Peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melalui meningkatkan pemahaman akan sadar hukum di setiap segi kehidupan baik dilingkungan pekerjaan, maupun dalam tingkungan kehidupan ditengah masyarakat
LAKIPFENGADILAN NEGERIBIAK TAHUN2016
B. TUGASPOKOKDANFUNGSI
Kekuasaan kehaldman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1 Undang - Undang Dasar pasca amandemen. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan
oleh Mahkamah Agung RI (Peradiian Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (pasal 24 ayat 2 Undang - Undang Dasar 1945).
Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diarahkan kepada badan - badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradiian TUN, dibawah Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok, untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang
diajukan kepadanya). (pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) ). Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehatdman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (pasal 2 UU No. 2 Tahun 1981).
Pengadilan Negeri Biak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana
dan perkara perdata ditingkat pertama (pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986)., dan tugas tain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Biak yakni: A. Ketua 1.Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua, membagi dan
menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jeias dalam mewujudkan keserasian dan kerjasama dengan baik antara sesama pejabat/petugas. 2.Membuat penetapan penunjukkan Majelis Hakim, dapat mendelegastkan wewenang kepada Wakil Ketua untuk penunjukkan Majelis Hakim dan menunjuk Hakim untuk membuat surat gugatan atas permohonan secara
lisan bagi yang buta huruf.
LAKIP FENGADILANNEGERl BIAKTAHUN2016B^
3.Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evatuasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. 4.Menetapkan panjar biaya perkara daiam hal penggugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkannya untuk berperkara secara prodeo.
5.Memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita untuk melakukan pemanggitan terhadap termohon eksekusi daiam rangka (aanmaning) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta, putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lain, meiaksanakan somasi
berwenang tnenangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu daiam hal ada gugatan perlawanan, berwenang menangguhkan eksekusi daiam hal permohonan peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung, memerintahkan, memimpin serta mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6.Menyediakan buku khusus untuk anggota majeiis Hakim yang menyatakan berbeda pendapat dengan kedua anggota majelis Hakim Iainnya dalam memutuskan perkara pidana maupun perdata dan merahasiakannya.
7.Meneruskan SEMA, PERMA, dan surat-surat dari Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi yang berkaitan dengan hukum dan perkara kepada Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita.
8.Menetapkan /menentukan hari-hari tertentu untuk meiakukan persidangan perkara, membagi perkara dengan acara biasa, singkat dan cepat, pra
peradilan dan ganti rugi kepada Hakim untuk disidangkan, menandatangani surat penetapan penahanan, perpanjangan penahanan, membuat daftar
Hakim dan Panitera Pengganti yang brtugas pada hari sidang agar persidangan dapatdimulai tepat waktu. 9.Memerintahkan jurusita untuk memberitahukan putusan verstek kepada penyidik, isi putusan banding dan isi putusan kasasi kepada terdakwa/pemohon banding atau kasasi, memerintahkan Panitera segera mengirimkan melalui fax kepada Pengadilan Tinggi pada hari itu juga terhadap permohonan banding. 10.Menyerahkan berkas perkara grasi kepada Hakim untuk diproses, menugaskan Hakim untukbertindakselaku Hakim Pengawas dan Pengamat
(KIMWASMAT) secara periodik.
LAKIPPENGADILANNEGERIBIAKTAMUN20161^
B. WakllKetua 1.Melakukan pengawasan perbuatan dan tingkah laku para Hakim dan Pejabat Pengadilan Negeri Biak termasuk kemarapuan teknis dan moralitasnya, dan pengawasan tentang pelaksanaan tugas apakah sudah sesuai dengan tupoksi dan rencana kerja.
2.Melakukan pengawasan pengisian register perkara pidana dan perdata secara tertib, pembuatan laporan oleh Panitera Muda Hukum, tertib
persidangan dan berita acara persidangan. 3.Mengawasi pembukuan keuangan perkara dibuat secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.
4.Mengawasi pelaksanaan tertib jam kantor bagi segenap Hakim, pegawai termasuk honorer. 5.Bersama Ketua mengadakan rapat Dinas, mengadakan koordinasi dengn
Instansi terkait, menanggapi dan memcahkan masalah yang timbul di Pengadilan Negeri. 6.Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan, melakukan tugas khusus yang diberikan oleh Ketua, mengikutt kegiatan Pengkajian Hukum.
C Majeiis Hakim 1.bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan kepadanya, 2.bertanggung ja wab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya, 3.mengemukakan pendapat dalam musyawarah,
4.menandatangani putusan yangsudah diucapkan dalam persidangan 5.melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang Hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya 6.melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
peradilan di Pengadilan Negeri Biak yang ditugaskan kepadanya.
D. Panltera 1.
Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
LAKIPFENGAEHLAN NEGERIBIAK TAHUN2016
2.Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta
, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ke tiga dan surat bukti lain yang dtsimpan di Kepaniteraan. 3.Mengatur tugas Panitera Muda dan Penitera Pengganti. 4.Membuat salinan putusan. 5.Memberitahukan putusan verstek, 6.Membuat akta permohonan banding, pemberitahuan, penyampaian salinan memori banding, pemberitahuan putusan banding, permohonan Kasasi dan
pembuatan akta iain yang menurut undang - undang harus dibuat oleh Panitera.
7.Melegalisir surat - surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan dan Pemungutan biaya - biaya Pengadilan dengan menyetorkan ke Kas Negara. 8.Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali. 9.Melaksanakan, melaporakan dan mempertanggungjwabkan Eksekusi yang
diperintahkan oleh Ketua Pengadilan. 10.Melaksanakan, mengawasi dan melaporkan pelelangan yang ditugaskan / diperintahkan Ketua Pengadilan. 11.Menerima titipan uang pihak ke tiga dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan 12.Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya. 13.Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. 14.Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
E. Sekretaris 1.Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.
2.Mengatur pembagian tugas Pejabat Struktural. 3.Sekretaris dibantu oleh Pejabat Struktural dibawahnya Menyelenggarakan administrasi umum. 4.Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas - tugas administrasi umura
LAK1PPENGADILANNEGERJ^AKTAHUN20I6
5.Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yaitu menguasai bagian anggaran dan berkewajiban mengetahui semua
penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan APBN, serta berkewajiban membuat evaluasi dan pelaporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Sekretaris Mahkamah Agung, 6.Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagai berikut: a.Membuat Rencana Kerja dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
b.Membuat dan menandatangani kontrak/Surat Perintah Kerja, Berita Acara Penelitian Penawaran, Berita Acara Serah Terima dan suratsurat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang jasa.
c Membuat dan menandatangani Surat permintaan Pembayaran (SPP) yang dikirimkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan diteruskan kepada pejabat penguji dan penandatangan. d.Membuat dan menandatangani Surat keputusan yang mengaMbatkan pengeiuaran uang. e.Membuat evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan secara periodik.
Membuat Rencana kerja dan Anggaran yang dilengkapi dengan Rincian Anggran Biaya (RAB) serta Kerangka Acuan untuk anggaran tahun berikutnya.
F.Wakil Panitera 1.membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya siding Pengadilan 2.membantu Panitera untuk secara langsung membina, menetiti dan mengawasi pelaksanaan tugas admintstrasi perkara antara lain ketertiban
dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodic dan lainlain 3.melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan, melaksanakan tugas yang dideiegasikan kepadanya.
G.Panitera Muda Perdata 1.
Meningkatkan pelaksanaan tugas dengan sistim meja ke meja.
LAKIP PENGADILAN NEGERIBIAK TAHUN 2016B^l
2.Menerima pendaftaran perkara gugatan, permohonan dan memberikan nomor register pada setiap perkara yang diterima.
3.Melaksanakan perintah Ketua Majelis dengan menunjuk Jurusita untuk melaksanakan pemanggilan.
4.Mencatat dan melaporkan pelaksanaan putusan (eksekusi) yang diputuskan Ketua Pengadilan Negeri dan alasannya. 5.Mencatat setiap perkara secara tertib dan tepat waktu.
6.Membuat akta permohonan banding/kasasi/PK akta pencabutan 7.Menerima banding/kasasi/PK. 8.Meneliti/mencermati berkas sebelum diterima.
H. Panitera Muda Pldana 1.Penanganan administrasi perkara pidana biasa/singkat 2.Pengisian register sesuai petunjuk 3.Pengetolaan berkas perkara yang upaya hukum 4.Mengelola administrasi keuangan perkara pidana. 5.Pengawasan pelaksanaan tugas administrasi perkara bidang pidana.
I.
Panitera Muda Hukum 1.Mengefektifkan Iaporan bulanan, empat bulanan, enam bulanan dan laporan tahunan secara tertib dan tepat waktu.
2.Meningkatkan petayanan legalisasi kuasa dan registrasi akta notaris/Badan hukum.
3.Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data laporan perkara pidana, perdata secara berkala.
4.Menyediakan dan mengisi papan statistik perkara baik pidana maupun perdata.
5.Melaksanakan penyimpanan berkas in aktif (yang sudah BHT) dalan mengklasifikasikan sesuai dengan standar kearsipan yang dinamis. 6.Menyediakan box lemari menyimpan arsip perkara yang sudah in akfif.
J.
Panltera Pengganti 1.
Membuat penetapan hari sidang dan penetapan penahanan sesuai dengan permintaan Haldm.
LAKIPPENGADILANNEGERIBIAKTAHUN2016^P^
2.Koordinasi dengan Jurusita untuk menghadirkan para pihak yang bersengketa, para Hakim yang mengadili, Jaksa (Penuntut Umum), terdakwa dan Penasehat hukum sehingga persidangan dapat berjalan lancar, mudah dan cepat 3.Menjaga ketertiban jalannya persidangan bersama-sama dengan Majelis Hakim, agar sidang berjaian tertib dan lancar.
4.Melaporkan amar putusan kepada Panitera untuk diberitahukan kepada para pihak. 5.Menjadi
notulen dan
menyusun berita acara
persidangan untuk
memudahkan para Hakim dalam mengambil keputusan. 6.Membuat dan mengadministrasi lembar putusan yang sesuai dengan konsep
putusan yang ditetapkan oleh Hakim.
K. Jurusita / Jurusita Pengganti
1.Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Majelis dan Panitera. 2.Menyampaikan relas panggilan sidang pemberitahuan putusan, permohonan banding, memori/kontra memori banding, permohonan kasasi, risalah kasasi, jawaban kasasi, putusan banding kasasi. 3.Menyampaikan pengumuman-pengumuman,
teguran-teguran,
protes-
protes, dan pemberitahuan putusan Pengadiian menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
4.Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Majelis Hakim dan dengan teliti meiihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah apabila menyita tanah.
5.Membuat acara penyitaan yang salinannya resmi diserahkan kepada pihakpihak yang berkepentingan antara lain kepada BPN setempat, apabila terjadi penyitaan terhadap barang. 6.Melaksanakan eksekusi putusan atas perintah Ketua, membuat dan mendandatangani berita acara eksekusi.
u.
Suh
1.
Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.
LAKIPPENGADILANNEGERiKAKTAHUN9016V^
2.Membantu Sekretaris dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugastugas administrasi keuangan dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai bidang masing-masing.
3.Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pejabat penguji dan Penandatangan SPM, sebagai berikut: a.Memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check list kelengkapan berkas SPP dan mebuat/menandatangani tanda terima SPP. b.Melakukan Pengujian atas SPP. c Memeriksa kebenaran atas hak tagih, yaitu Pihak yang ditunjuk menerima pembayaran, nilai tagihan yang harus dibayar, jadwal waktu pembayaran, d. Melaksanakan pengawasan melekat dilingkungan sub Bagian Keuangan. 4.Membantu Sekretaris dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-
tugas administrasi umum dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai bidang masing-masing.
5.Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk/keluar dengan sistem kartu kendali. 6.Menyeienggarakan urusan rumah tangga kantor. 7.Menyelenggarakan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor.
8.Melakukan tugas dan kewajiban sebagai pejabat pengadaan. 9.Melaksanakan pengawasan melekat dilingkungan sub Bagian Umum.
M. Sub Bagian Kepegawah
1.Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya. 2.Membantu Sekretaris dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-
tugas administrasi kepegawaian dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai bidang masing-masing. 3.Membuat usulan kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan struktural,
ujian dinas, pengusulan pemindahan pegawai, usul pemberhentian dan pensiun dan usulan-usulan lainnya.
4.Melakukan pembinaan pegawai di lingkungan sub bagian kepegawaian. 5.Melaksanakan pengawasan melekat dilingkungan sub Bagian Kepegawaian.
LAKIP FENGADILAN NBGERIBIAK TAHUN 2016
N. ^^uh Bagian Perencanaai^ T^^^^ologi Infonnasi ^^^n P^japoran 1.Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas perencanaan, IT dan pelaporan. 2.Melaksanakan penyiapan bahan peiaksanaan program dan anggaran. 3.Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan setiap tahun. 4.Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan statistik. 5.Melaksanakan pemantauan evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. 6.Menyiapkan, mengonsep dan menyusun taporan tahunan dan SAKIP.
7.Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang IT. 8.Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris.
LAKIPPENGADILANNEGERIB1AKTAHUN20I6
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Laporan akuntabilitas kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Biak selama Tahun
sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa
mendatang. Laporan Akuntabiiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun dengan sistematika sebagai berikut: Pengantar
Ikhtisar Eksekutif Bab I
Pendahuluan, menggambarkan secara ringkas mengenai latar
belakang, tugas pokok dan fungsi, dan system dari penyajian Lakip. Bab II
Perencanaan dan Perjanjian kinerja yang meliputi rencana strategi 2015- 2019 Pengadilan Negeri Biak, menjelaskan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, program utama dan kegiatan pokok di
Pengadilan Negeri Biak, serta menjelaskan rencana kinerja tahunan 2016dan penetapan tdnerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2016 Pengadtlan Negeri Biak. Bab III
Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) serta analisis akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Biak.
Bab IV
penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas Pengadilan Negeri Biak, saran dan harapan yang ingin dicapai untuk tahun mendatang.
Bab V
Lampiran yang terdiri dari: Struktur Organisasi, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2015, Matriks Rencana Strategis 2015-
2019, SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
LAKIP PENGADILAN NEGERIBIAK TAHUN 2016
A. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Biaktahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan eflsiensi.
Seianjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Biak diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasionat Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.
1. VISIdanMlSI a. VISI adalah salah satu gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Biak. Adapun VISI dari Pengadilan Negeri Biak adalah:
" Terwujudnya Pengadllan Negerl Blak yang Agung" b. MISI Untukmencapai VISI tersebut, Pengadilan Negeri Biak menetapkan MISI yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Mewujudkan peraditan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
LAKIP PENGADILAN NEGERIBIAKTAHUN 2016V^
2.Meningkatkan kuaiitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3.Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4.Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektifdanefisien 5.Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Biak. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Biak adalah sebagai berikut: 1.Peningkatan penyeiesaian perkara
2.Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 3.Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 4.Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 5.Peningkatan tertib administrasi 6.Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Biak adaiah sebagai berikut: 1.Penyelesaian perkara
2.Aksebilitasmasyarakatterhadap peradilan 3.Sumber Daya Manusia yang berkuaiitas 4.Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 5.Pelaksanaan tertib administrasi perkara 6.Penyediaan sarana dan prasarana
IA^IPP^GADIIANNEGERlBlAKTAHUN20I6
INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperiukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:
^...,M. 1. Peningkatan penyelesajan
..""."3 Penyeiesaian
a.
perkara
perkara
b.
Persentase perkarayang
a. Perbandingan antara
diselesalkan
perkarayang diminutasi
Persentase slsa perkara
dengan jumlah perkara
yang diselesaikan
yang deregister b. Perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi
dengan jumlah sisa perkara. 2. Peningkatan
Akserbflltas
aksesibilitas
masyarakat
masyarakat
atas putusan
terhadap
perkara
a.
b.
peradilan (acces
Persentase perkara
Perbandlngan jumlah proses
prodeo yang diselesalkan
perkara yang sudah
Persentase perkara yang
dimlnutasi dan dapat dilihat
dapat diselesalkan dengan
di website Pengadilan
cara zitting plaat
Negeri.
c Persentase (amar)
tojustice)
putusan perkara (yang menarik perhatian
masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu makslmal 1
hari kerja sejak diputus
i. Peningkatan
Sumber daya
a.
Persentase pegawai yang
a.
Perbandlngan antara
kualltas
manusia yang
diusulkan mengikutl
sumber daya manusia
sumber
berkualitas
diklat
yangdiusulkan
Persentase pegawai yang
mengikuti diklatan
lulus diklat
dengan jumlahyang
daya manusia
b.
mengikuti dlkiat b.
Perbandingan antara sumber daya manusla
yang lulus diklat dengan Jumlah yang mengikuti diklat
LAKIP PENGADILAN NEGERIBIAK TAHUN20I6
i. Peningkatan
Efektifltas
a.
Persentase berkas yang
a.
Perbandingan antara
efektifitas
pengelolaan
diregister dan slap
jumlah berkas yang
pengelolaan
penyelesaian
didistribusikan keMajelis
masuk dengan jumlah
penyelesaian
perkara
Persentase penyampaian
berkas yang diserahkan
pemberitahuan relaas
ke Majeiis Hakim.
perkara
b.
putusan tepat waktu.
b.
tempat dan para pihak
jumlah putusan yang tepat waktu dengan
c Prosentase penyitaan
Jumlah perkara.
tepat waktu dan tempat
d. Ratio Majelis Hakim
c Perbandingan jumlah
terhadap perkara
penyitaan yang tepat
& Persentase responden
waktu dan tempat
yang puas terhadap proses peradilan
Perbandingan antara
dengan jumlah perkara d.
Perbandingan antara
Jumlah perkara dengan fumlahmajellshakim e.
Perbandingan antara
hasil putusan perkara dan proses peradilan dengan responden. 5. Penlngkatan
TerOb
Persentase berkas yang
Perbandingan antara berkas
terOb
admtnistrasi
dereglster dan siap
perkara yang diterima
administrasl
perkara
didlstribusikan
dipengadilan tlngkat
perkara
pertama dengan berkas
perkara yang didistribusikan. 5. Penlngkatan penyediaan
Sarana dan
Persentase pengadaan sarana
Perbandingan jumlah
prasaran
dan prasarana
pengadaan sarana dan
sarana
prasarana yang diusulkan
dan prasarana
dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah
dllaksanakan/direalisasikan.
3.
Program Utama dan Kegiatan Pokok Dalam menjalankan arah kebljakan sesuai vlsi dan misi Pengadilan Negeri Biak ditentukan oleh penyediaan anggaran dari tahun ke tahun melaiui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA ). Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Biak menerima 2 DIPA yakni Dipa (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03)
LAKIPPENGADILANNEGERIBIAKTAHUN2016
Direktur Jenderal Badan Perdilan Umum dengan masing-masing anggaran sebagai berikut: •
Untuk DIPA 01 sebesar Rp. 5.462.915.000,- yang didalamnya terdapat 2 ( dua ) macam program utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut: 1.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah AgungRp. 5.028.415.000 2.Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah
AgungRp. 434.500.000
-
Untuk DIPA 03 sebesar Rp. 130.025.000 yang didalamnya terdapat 1 (satu) Program yaitu Program peningkatan manajemen peradilan umum
Kegiatan Pokok Kegiatan pokok dari program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA) Pengadilan Negeri Biak tahun 2016 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokokyang merupakan satu kesatuan dari tugas Pokok dan Fungsi yaitu : a.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung Di dalam program ini dtsediakan anggaran untuk melakukan : 1.Pembayaran gaji dan tunjangan untuk pegawai. 2.Untuk penyetenggaraan operasional perkantoran. 3.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi. b.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.
Didalamprograminidisediakan anggaran untukmelakukanpengadaan sarana prasarana, yaitu:
1.Pengadaan Meubelair dan perbaikan gedung 2.Pengadaan Peraiatan Penunjang Teknologi Informasi 3.Pengadaan Peralatan Penunjang SIPP 4.Pengadaan genset
5.Pengadaan penambahan daya listrik
LAKIPPENGADILANNEGERIBiAKTAHUN2016
c Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Meiiputi penyediaan ATK,konsumsi terdakwa, pengamanan sidangserta pemberitahuan dan pengtriman berkas.
Dalam mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadiian Negeri Biak menetapkan arah dan kebijakan strategi sebagai berikut:
1.Penlngkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat
pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan
kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan tdnerja: •Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
•Pengawasan eksternal dan internaL Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa
keadilan masyarakat •Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya •Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologj informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
2.Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut: •Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan. •Memiliki mekanisme penanganan pengaduan •Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan
publik LAKIPPENGADILAN NEGERIBIAKTAHUN2016IHB
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2016 Teiiamplr
C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2016 Terlampir
LAKIPreNGADILANNEGERlBlAK.TAHUN2016
A. PENGUKURANKINERJA Akuntabiiitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan
untuk menilai keberhasilan/kegagatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu
metode untuk menilai kemajuan yang teiah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaitd kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Biak tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan reaiisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasiian
pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2016 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masingmasing indikator kinerja tersebut diuraikan datam tabei dibawah ini.
LAKIPPENGADUANNEGERIBIAKTAriUN2016
PENGUKURAN KINERJA Unlt Organlsasl Tahun Anggaran
: Pengadilan Negeri Biak :2016
SASARAN STRATEGIS Penyelesaian
INDIKATOR KINERIA a.
perkara b.
Persentase perkara yang diselesaiakan 1.
Pidana
2.
Perdata
a.
masyarakat atas putusan perkara
100% 100%
Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Aksebilitas
TARGET REALISASI | %
1.
Pidana
2.
Perdata
Persentase perkara prodeoyang
100% 100% 100%
dtselesaikan b.
Persentase perkara yang dapat
100%
diselesaikan dengan cara zitting plaat c
Persentase (amar) putusan perkara
100%
(yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam
waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Sumber Daya Manusiayang berkualitas Efektifitas
a.
100%
mengtkuti dikiat b. Persentase pegawal yang lulus diklat
100%
a.
100%
pengelolaan
Persentase berkas yang diregister dan
siap didistribusikan ke Majelis
penyelesaian perkara
Persentase pegawai yang diusuikan
b.
Persentase penyampaian
100%
pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak c.
Prosentase penyitaan tepat waktu dan
100% 100%
tempat d. Ratio Majeiis Hakim terhadap perkara e.
100%
Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan
Terttb
Persentase berkas yang deregister dan siap
administrasi
didistribusikan
100%
perkara Penyediaan
Persentase pengadaan sarana dan
Sarana dan
prasarana
100%
Prasarana
Jumlah Anggaran : Rp. 5.462.913.000,00
Terbilang: Lima miliar empat ratus enam puluh duajuta sembilan ratus lima belas ribu rupiah
LAKIP PENGADILAN NEGERIBIAK TAHUN 2016
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp. 4.366.463.288,00 Terbilang: Empat mtltar empat ratus enam puluh empatjuta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam puluh lima rupiah
B. ANAUSISAKUNTABILITASKINERJA
Analisis capaian Kinerja diukurdengan instrumen pengukuran Kinerja. Pengukuran Kinerja adatah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menitai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan datam mewujudkan visi,misi dan strategi Pengadilan Negeri Biak. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator tdnerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagatan pencapaian tujuan dan sasaran. Setanjutnya dilakukan puta analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran,tujuan, visi, misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.
Sebagai tembaga pelayanan publik di bidang hukum dan keadilan, maka Pengadilan Negeri Biak juga ikut merasakan adanya kritikan dan sorotan miring dari berbagai elemen masyarakat meskipun tidak semua kritikan dan kecaman itu mengandung kebenaran bahkan sebagian justru mengarah kepada pendiskreditan lembaga peraditan. Dalam reformasi birokrasi peradilan sebenarnya sudah banyak dilakukan Pengadilan Negeri Biak seperti peningkatan mutu penanganan perkara, transparansi dan keterbukaan informasi, fungsi pengawasan yang profesional serta
program kerja yang bertujuan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. Berikut ini diuraikan mengenai pengukuran tdnerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas Idnerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis
keberhasilan dan kegalalan, hambatan/kendala yaitu sebagai berikut:
LAKIPFENGADILAN NEGERIBIAK TAHUN2016
Analisis Capaian Kinerja [ Evaluasi dan pengukuran kinerja) 1. Bidang Tehnis Yustisial/Kepaniteraan -Semua pegawai dikepaniteraan telah melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik.
-Panggilan dapat dilaksanakan oleh jurusita/jurusita pengganti secara sah dan patut -Persidangan dapatberjalan tepat waktu dan lancar. -Pembuatan BAP, putusan, minutasi dapat dilaksanakan tepat waktu.
-Pola Bindalmin semaksimal mungkin juga telah dilaksanakan dalam bidang tehnis yustisial.
2. Bidang Administrsi umum/Kesekretariatan. -Tugas-tugas pada Sub Bagian Kepegawaian & Ortala, Umum & keuangan
dan Perencanaan, IT & Pelaporan, telah dapat diselesaikan dengan peraturan yang berlaku. -Realisasi anggaran rutin sudah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya
dan dapat terserap secara maksimal, hal ini dapat ditihat dari prosentase realisasi anggaran pada akhir tahun. -Kebutuhan barang inventaris masih banyak sedangkan barang inventaris
yang ada sudah banyak yang rusak dan tidak Iayak dipakai namun demikian penambahan dan perbaikan barang tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal karena keterbatasan dana yang ada. -Adanya anggaran untuk mengadaan sarana pada Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri Biak telah direalisasi dengan baik dan pekerjaan dapat selesai tepat waktu sesuai jadwal. 3. Bidang Pengawasan dan Pembinaan :
a. Ketua Pengadilan Negeri Biak Melakukan pengawasan internal -Ketepatan waktu memulai persidangan.
-Minutasi harus selesai tepat waktu terutama perkara yang diajukan banding, dan dalam perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan.
-Pelaksanaan eksekusi yang memenuhi persyaratan yang sesuai undangundang segera dilaksanakan.
LAKIPPENGADILAN NEGERl WAKTAHUN2016R^
-Mengevaluasi laporan periodik yang menyangkut kegiatan setiap hakim dan panitera pengganti.
-Mengevaluasi kinerja aparatur pengadilan Negeri Biak b. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak Melakukan pengawasan intemal meliputi: -Perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan termasuk teknis administrasi dan moralitasnya. -Pengisian register perkara secara tertib dan terus menerus.
-Pembuatan laporan periodik oleh Panitera Muda Hukum. -Pelaksanaan tugas jurusita sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -Pembukuan keuangan perkara dibuat secara tertib dan terus menerus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
-Pentaatan jam kerja yang berlaku bagi pegawai dan tertib perkantoran. c. Hakim -Melakukan pengawasan terhadap penyeienggaraan administrasi perkara
perdata/pidana, administrasi umum yang ditugaskan pimpinan. Apabila diperhatikan kinerja tahun 2016 tergambar dari beberapa sasaran terdapat presentase pencapaian antara 80-100%.
Pada sasaran terdaftarnya perkara gugatan/permohonan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon secara tertib dan cepat presentase pencapaiannya antara 80
- 98% capaian terendah ada pada kegiatan menerima pendaftaran PK dan mencatatnya dalam register oieh karena dari target 10 perkara PK hanya terdapat 0 perkara PK.
Pada sasaran terwujudnya persidangan perkara secara sederhana mencapai 100%
capaian tertinggi terdapat pada kegiatan menyelesaikan sisa perkara perdata/pidana tahun 2015 dan menyelesaikan sisa perkara banding 2016 sedangkan capaian terendah pada persidangan perkara tingkat pertama. Pada sasaran terbitnya putusan /penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan dengan capaian antara 85-100% capaian
terendah pada kegiatan menyampaikan pemberitahuan isi putusan /penetapan bagi pihak berperkara yang tidak hadir pada saat putusan/ penetapan diucapkan dalam persidangan tingkat peninjauan kembali karena dari target 10 perkara PK hanya 0
LAKIPPENGADILANNEGERIBIAKTAHUN2016^^
perkara PK yang dtmintahkan pemeriksaan pada tingkat PK sedangkan capaian tertinggi pada kegiatan memutus sisa perkara tingkat pertama dan tingkat banding tahun 2010 masing-masing capaian 100%. Pada sasaran meningkatnya jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan pencapaian administrasi kepegawaian tingkat capaian dari 0-100%. Capaian terendah pada kegiatan mengusulkan SK CPNS karena target 0 sedangkan capaian tertinggi pada kegiatan-kegiatan rutin pada pengeloiaan kepegawaian. Pada sasaran meningkatnya tertib adminstrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor mencapai 0-100% capaian terendah pada kegiatan penghapusan barang non kendaraan dfnas dan capaian tertinggi ada kegiatan-kegiatan rutin sub bagian umum.
Pada sasaran meningkatnya plafon anggaran DiPAserta realisasinya anggaran DIPA beserta administrasi keuangan mencapai antara 96-100% capaian terendah pada
kegiatan merealisasikan DIPA dan tertinggi pada kegiatan-kegiatan rutin sub bagian keuangan.
Pada sasaran tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan dan terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan capaian dari 0-100% capaian terendah pada kegiatan menyusun pedoman kerja dan membuat laporan berkaia sedangkan tertinggi pada melakukan evaluasi pembentukan hakim pengawas teknis yustisial dan administrasi umum masing-masing capaiannya 100%.
Untuk pengawasan dan pembinaan telah dilaksanakan dengan baik dan efesien, hal ini terbukti dengan adanya disiplin kerja yang tercipta serta peningkatan produktifitas kerja di Pengadilan Negeri Bialc Untuk lebih lengkapnya penjelesan mengenai akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Biak, berikut kami lampirkan realisasi anggaran bulan Desember 2016.
LAKIPPENGADILANNEGERIBIAKTAHUN2016
J A. KESIMPULAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Biak Tahun 2016 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.
Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Biak Tahun 2016 telah dapat memenuhi target sesuai rencana tdnerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang
beium mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun2017. Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Biak pada tahun 2016 diuraikan sebagai berikut: 2. Keberhasllan Keberhasiian atas pencapaian target dari rencana ldnerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinarais dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Biak pada Tahun2016: ^ Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi teiab berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target Mnerja telah terealisasi.
•f Penyelesaian perkara pada tahun 2016 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik, walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun
sisa perkara tahun 2015 dapat diselesaikan seiuruhnya di tahun 2016 dan telah memenuhi target ^' Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Biak tahun 2016 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target
LAKIP PENGADIAN NEGERIBIAK TAHUN 2016
^ Dalam peningkatan Sumber Daya Manusia, dalam tahun 2016 Pengadilan Negeri Biak tetah mengikut sertakan para Hakim maupun pegawai pada kegiatan Diklat maupun sosiaiisasi.
^ Pengawasan internal di Pengadilan Negeri Biak tetah dilaksanakan secara intensif, baik pengawasan metekat maupun pengawasan fungsional yang
dilakukan oleh hakim pengawas bidang. •^ Proses penyelasaian perkara dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peraditan dengan adanya Case Tracking System (CTS) untuk keterbukaan informasi perkara bagi para pencari keadilan. •S Target Penyediaan Sarana dan Prasarana sebagai pendukung tugas pokok
dan fungsi Pengadilan Negeri Biak pada tahun 2015 telah terealisasi seluruhnya.
V Dengan adanya anggaran yang tersedia di Pengadilan Negeri Biak pelaksanaan
reatisasi
anggarannya
dioptimalkan
sebagai
upaya
peningkatkan produktifitas kerja.
2. Kendala atau Hambatan
Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan
tersebut dapat langsung dicari jalan keiuar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Biak diantaranya: ^ Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember cukup banyak dan menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjaian.
^ Hambatan - hambatan dan kekurangan yang dijumpai banyak disebabkan karena kurangnya pegawai terutama staf.
LAKIPPENGADILAN NEGERIBIAKTAHUN 2016
B. SARAN-SARAN Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebuL Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah:
^Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur). VPembinaan teknis yudisial, administrasi peradilan dan administrasi umum perlu terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang handal. ^ Dengan banyaknya arsip -arsip dan dokumen - dokumen yang menumpuk maka
perlu adanya pembangunan gedung oleh karena ruangan arsip yang dipergunakan sekarang ini sudah tidak dapat lagi menampung berkas - berkas yangada.
^ Demi kelancaran tugas adminsitrasi Pengadilan Negeri Biak perlu diadakan peningkatan dana yang memadai, penambahan tenaga administrasi non teknis dan teknis.
^ Penambahan pegawai untuk Pengadilan Negeri Biak terutama untuk pelaksana pertu mendapat prioritas, sehingga pelayanan kepada pencari keadilan dapat terlaksana dengan semakin baik.
^ Kualitas pelatihan - pelatihan periu ditingkatkan, salah satunya dengan memberikan materi yang praktis atau pemecahan masalah yang dihadapi, terutama mengenai pelatihan - pelatihan ketrampilan di bidang IT, Diklat pimpinan bagi pejabat struktural yang belum pernah mengikuti, pelatihan pengadaan barang/jasa dsb. ^ Bahwa dengan meningkatnya volume kerja dilingkungan peradilan perlu adanya peningkatan kualitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana serta
peningkatan pelayanan kepada pencari keadilan. ^ Bahwa untuk meningkatkan kualitas SDM aparat pengadilan Negeri Biakmenuju terciptanya court of hw, pertu diadakan pendidikan dan pelatihan secara continue serta pendalaman bagi para hakim, panitera dan jurusita serta pejabat struktural lainnya. VKhusus tentang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu diadakan orientasi penyusunan LAKIP.
LAKIPPENGADILANNEGERIBIAKTAHUN20I6^~^^
V Untuk perbaikan dan penyempuranaan laporan kinerja ini, kami selaiu terbuka menerima saran dan kritik membangun dari berbagai pihak. •f Untuk mempercepat pelayanan kepada para pihak, kami mohon penambahan pegawai di Pengadilan Negeri Biak baik PNS pengangkatan baru maupun mutasi dari Pengadilan Negeri lain agar terpenuhi kebutuhan.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2016 dari Pengadilan Negeri Biak terhadap segaia keterbatasan kemampuan dan kekurangan isinya, kami mohon maaf yang sebesar - besarnya.
LAKIPPENGADILANNECRJBIAKTAHUN20t6
SUSUNAN 0RGANISA5I PENGADILAN NEGERI BIAK Parma No. 7 / 2D1S tentang INDRAWAN, S.H..M.H.
Organlsasi dan Tata Keija Kepanlteraan dan Kesekretarlatan Pengadilan
ENDRA HERMAWAN, S.H..M.H.
1.MUSUM M. ASH SHIDDIOI, S.H. 2.DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H..M.H. 3.DIAN USMANA ZAMRONI, S.H.,M.Hum.
E. NOVEUA SIHOMBING, S.E-,S.H.
MARIA BATSEBA. H. MATUANKOTTA, S.H.
Plt PAMTERA MUDA PERDATA
PANITERA MUDA PIDANA
PANITERA MUDA HUKUM
UNDA A.fi LEWERRISA, S.H.
GUSTAF MANIANI, S.H.
SEMUEL E.D. RESIMARAN, S.H.
KEPALASUBBAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASi, DAN
PEIAPORAN 1.UNDAA.BLEWERRISA,S.H.
1.ACHMAD ALBASORI, S.H.
1.JEFRIEONYRUMBIAK.S.AN.
2.LODRUMBIAK, S.H.
2.HARl PARDJIANTO, S.H. 3.YUSTINCELELYANAR. PAIKI
2.IRWANSINAGA.S.H.
3.MELK1SEDEKMENUFANDU,
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA HARUNA SADOLLAH, S.H.
1.R. GUMILANG HENDRJ PRAYOGA, S.H 2.KHAIRILFtTRI
5.DEWI SETYARINI. S.H.
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
LUKAS MANUFANDU
1. RIKIKRISTIANTO, S.Kom.
S.AN. 4.BERNARD KAISIRI
KEPALA SUB BAGIAN
1.YENNV IMELDA BUTAR BUTAR.S.E. 2.ENDRAWATl USU PA5ANDE, S.E, ). LlLAFITRIZA,A.Md.
YAN L RUMAROPEN, S.Sos.^.H.
:WAKILPANITERA
ACHMAD ALBASORI, S.H.
: PANITERA PENGGANTI
1. RIZAL ASBAR >. KIUON MENUFANDU
UNDAA.BLEWERRISA,5.H.
: PANITERA PENGGANTI
S. SUTRIMONO
LOD RUMBIAK, S.H.
: PANITERA PENGGANTI
7. SUHARTO PINONTOAN
HARI PARDJIANTO, S.H.
: PANITERA PENGGANTI
MELKISEDEK MENUFANDU, SJLN,
:JURUSITA
SERNARD KAISIRI
:JURUSITA
). STEFANUS PONDAYAR 9. ARIFIN 0. YAN MELKIANUS KAISIRI
RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II TAHUN ANGGARAN 2017 NO 1.
SASARAN STRATEGIS Meningkatkan penyelesaian
perkara di Pengadilan Negeri
|
INDIKATOR KINERJA
TARGET
• Persentase perkara (pidana dan
perdata) masuk yang diputuskan
100 %
Biak Kelas II • Persentase perkara (Pidana dan
perdata) masuk yang diminutasi 2.
Meningkatkan putusan hakim
akseptabilitas • Persentase penurunan putusan yang tidak banding (perkara pidana dan perdata)
100% 100 %
• Persentase penurunan putusan
yang tidak kasasi (perkara pidana dan perdata) 3.
Peningkatan efektifltas pengelolaan penyelesaian perkara
100 %
• Persentase putusan perkara
(pidana dan perdata) yang selesai diminutasi tepat waktu
100 %
• Persentase perkara pidana anak yang diversi
100 %
• Persentase perkara perdata gugatan yang selesai dengan
100%
mediasi • Persentase pelaksanaan penyitaan • Persentase pelaksanaan Eksekusi 4.
Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap
peradilan (access tojustice) berbasis tekhnologi informasi yang bersifat terbuka
100% 100%
• Persentase proses penyelesaian
perkara yang dipublikasikan
100%
• Persentase jumlah permintaan informasi yang
dikabulkan/diberikan
100%
• Persentase peningkatan jumlah
pengunjung website Pengadilan Negeri Biak Kelas U
100%
5.
Peningkatan kualitas
• Persentase pengaduan masyarakat
yang dltindaklanjuti
pengawasan
100%
• Persentase temuan hasil
pemeriksaan yang dibndaklanjuti 6.
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
100%
• Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan
100%
biaya/prodeo • Persentase perkara yang teriayanl melalui posbakum
7.
Penlngkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan
Negeri Blak Kelas n
Persentase pegawai yang mengikuti kegiatan: -
100% 100%
Sosialisasi
- Diklat Struktutal -
Diklat Fungsional
- Diklat Sertifikasi Hakim 8.
Peningkatan sarana dan
Persentase pengadaaan sarana dan
prasarana di lingkungan peradilan
prasarana pendukung
100%
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN HNERJATAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel : berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini: Nama
: MARIA BATSEBA HERLINA MARIANKOTTA, SH.
Jabatan
: Panitera Pengadilan Negeri Biak Kelas II
Selanjutnya dlsebut pihakpertama,
Nama: INDRAWAN, SH., MH. Jabatan
: Ketua Pengadian Negeri Biak Kelas II
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihakkedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi langgung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervlsi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasl terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Undakan yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi
Biak, 17 Febmari 2016 Plhak Pertama
TA. S.H.
NIP. 196703011987022002
PERJANIIAN KINERJATAHUN 2016
UNrT KERJA : PENGADILAN NEGERI BIAK KELASII No.
Sasaran Program/Kegiatan
1.
Meningkatkan penyelesaian perkara di Pengadilan Negen Biak Kelas II
IndikatorKrnerja •
Persentase perkara (pidana dan perdata) masuk yang diputuskan
• Persentase perkara (Pidana dan perdata) masuk yang diminutasi 2.
Meningkatkan akseptabilitas putusan hakim
•
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
•
•
•
Peningkatan akseptabilitas masyarakat tertiadap peradilan (access to justlce) berbasis tekhnologi informasi yang bersifat terbuka
•
20%
(pidana dan perdata) yang seiesai diminutasi tepat waktu
100%
Persentase perkara pldana anak yang diversi
50%
Persentase perkara perdata
Persentase pelaksanaan penyitaan
10%
100%
Persentase pelaksanaan
Eksekusi 4.
87%
Persentase putusan perkara
gugatan yang selesai dengan mediasi •
100%
Persentase penurunan putusan
yang tidak kasasi (perkara pidana dan perdata) 3.
94%
Persentase penurunan putusan
yang tidak banding (perkara pidana dan perdata) •
] Target
Persentase proses penyelesaian
100%
perkara yang dipublikasikan
98%
• Persentase jumlah permintaan informasi yang
100%
dikabulkan/dibertkan • Persentase peningkatan jumlah pengunjung website Pengadilan Negeri Biak Kelas II 5.
Peningkatan kualitas pengawasan
• Persentase pengaduan masyarakat yang ditmdaklanjuti
15%
100%
• Persentase temuan hasil pemeriksaan yang
100%
dibndaklanjuti 6.
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat mlskin dan terpinggirkan
•
Persentase perkara yang
diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo • Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum
7.
8.
Terwujudnya administrasi keuangan perkara
Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan
Pelaksanaan admnistrasi keungan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan terhadap panitera muda, panitera pengganH, dan juru sita
90% 35%
100%
100%
Biak, 17 Februari 2016 Panitera
M.B.H. MATUANKOTTA. S.H.
NIP. 196703011987022002
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJATAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efekdf, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama: E. NOVEUA SIHOMBING S.E, S.H. Jabatan
: Sekretaris Pengadllan Negeri Biak Kelas II
Selanjutnya disebut pihak pertama,
Nama: INDRAWAN, SH., MH
Jabatan
: Ketua Pengadlan Negeri Biak Kelas II
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya dlsebut pihakkedua
Plhak pertama berjanji akan mewujudkan target klnerja yang seharusnya sesual lamplran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah dltetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasllan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan seria akan melakukan evaluasl terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang dlperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi
Biak, 17 Februari 201S
E. NOVEUA SIH6MBING S.E. S.H.
NIP. 198011142005022001
PERJANJIAN KINERJATAHUN 2016
UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II No.
Sasaran Program/Kegiabn
1.
Terwujudnya penyelenggaraan dukungan menejemen dan pelaksanaan tugas kesekretariatan
IndlkatorKinerja
Target
1. Penyusunan program kerja Pengadilan Negerl Biak Kelas II: a. Terlaksananya penyususunan
program kerja Pengadilan Negeri Biak Kelas II b. Terlaksananya penyusunan Rencana
Kinerja Tahunan Tahun 2017 dan
2018
100%
c. Terlaksananya penyusunan RKA-KL
dan DIPA Tahun 2018 dan 2019 d. Terlaksananya penyusunan Perjanjlan Kinerja Tahunan Tahun 2017 e. Terlaksananya penyusunan SKP
Kesekretahatan Tahun 2017 2. Pelaksanaan Administrasi Kesekretariatan pada Pegadllan Negeri Biak Kelas II: a. Terlaksananya penyusunan SOP Kesekrelahatan b. Pelaksanaan urusan surat menyurat,
arsip, periengkapan rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan
100%
perpustakaan c. Pelaksanaan urusan kepegawaian d. Pelaksanaan urusan keuangan e. Penyiapan bahan pelaksanaan
penataan organisasi dan tata laksana
3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Evaluasi pada Pengadllan Negen Biak Kelas II: a. Terlaksananya rapat pimpinan b. Terlaksananya rapat bulanan c. Terlaksananya rapat koordinasi
Pengadilan Negeri Biak Kelas II dengan pihak terkait
100%
4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi administrasi Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Biak Kelas II: a, Terlaksanaya pengawasan dan pembinaan b. Teriaksanmya monitoring dan
100%
evaluasi iaporan
c. Teriaksananya Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Kesekretariatan 5. Penyaj ian Laporan Administrasi Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Biak Kelas II: a. Tersajinya laporan SIMAN dan SAIBA b. TersusunyaCALKTahun2017 c. Tersusunnya Laporan Tahunan 2016
100%
d. Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi
Pemerintahan (LKjlP) Tahun 2017 2
3.
4.
Peningkatan mutu SDM teknis dan non-teknis di Pengadilan Negeri Biak Keias II
Persentase kegiatan:
pegawai
yang
-
Sosiallsasi
-
Diklat Struktutal Diklat Fungslonal Diklat Sertifikasi Hakim
mengikuti
Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan
Persentase pengadaaan sarana dan prasarana pendukung
Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik
a. Penyajian berita dan informasi melalul website resmi Pengadilan Negeri Biak Kelas II b. Penyediaan sarana meja formasi dan meja pengaduan
40%
100%
100%
Biak, 17 Februari 2016
• NOVELJA StHOMBING S.E. S.H.
NIP. 198011142005022001
