JKPM,VOLUME 1 NOMOR 1 JANUARI 2014
ISSN : 2339-2444
ANALISIS DESKRIPTIF PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2012 (Suatu Kajian dalam Penyusunan Masterplan Pendidikan Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2012) Akhmad Fathurohman1, Enny Winaryati2, Siti Hidayah3 1
Program Studi Statistika FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang. Program Studi Pendidikan Kimia FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang. 1 STIE Dharma Putra Semarang
[email protected]
1
ABSTRAK Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan untuk berlangsungnya pendidikan sehingga sesuai dengan satandar kualitas pendidikan nasional. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan pembiayaan pendidikan sebagai baseline perencanaan pengelolaan pendidikan di Kabupaten Blora. Metode yang digunakan adalah survey yang mengambil sampel yang refresentatif di seluruh kecamatan se Kabupaten Blora yang di konsentrasikan di empat wilayah yaitu wilayah Ngawen, Randublatung, Blora, dan Cepu, dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Simpulan dari kajian ini adalah: (a) Pembiyaan pendidikan masih bertumpu pada pembiayaan dari pemerintah pusat dan provinsi, di samping itu juga dukungan pembiayan pendidikan dari dunia usaha dan industri serta perusahaan asing masih relatif rendah, (b) ketepatan waktu pencairan dinilai tidak sesuai dengan kalender pendidikan; (c) kebutuhan tertinggi pembiayaan pendidikan adalah untuk sarana prasarana dan program kurikulum, serta secara khusus untuk pengembangan keterampilan/vokasi pada bagi SMK, (d) pemenuhan pembiayaan untuk mencapai standar pembiayaan masih perlu ditingkatkan. Rekomendasi (a) perlu ada upaya peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan sehingga mendukung semua satuan pendidikan mencapai Standar Nasional, (b) waktu pencairan biaya pendidikan perlu tepat waktu sesuai dengan kalender penidikan, (c) Perlu peningkatan dukungan dari DU/I dan perusahaan asing, (e) pembiayaan untuk sarana dan prasarana perlu diprioritaskan. Kata Kunci: Pembiayaan, Pendidikan.
sisi, namun di sisi lain juga meng-
PENDAHULUAN Sesuai dengan Undang-Undang
hendaki perlunya pendidikan nasional
RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang
yang berstandar. Kebijakan desen-
Sistem Pendidikan Nasional,
yang
tralisasi memberikan peluang desen-
menyatakan bahwa sistem pendidikan
tralisasi dalam pengelolaan pendi-
nasional menghendaki sistem pen-
dikan sesuai dengan kapasitas daya
didikan yang terdesentralisasi di satu
dukung
dan
kekhususan
masing-
1 http://jurnal.unimus.ac.id
JKPM,VOLUME 1 NOMOR 1 JANUARI 2014
ISSN : 2339-2444
masing penyelenggara. Di sisi lain,
daerah.
Guna
memenuhi
harapan
standarisasi
tersebut,
maka
Pemerintah
Provinsi
menjaga
dimaksudkan mutu
memenuhi
untuk
pendidikan standar
agar
Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan
nasional
Gubernur Jawa Tengah No. 3 Tahun
pendidikan.
2005
tentang
Standar
Pelayanan
Berdasarkan Peraturan Pemerin-
Minimal (SPM) Pendidikan TK/RA,
tah (PP) Nomor 19 Tahun 2005
SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK,
tentang Standar Nasional Pendidikan
SLB, Pendidikan Non Formal, UKS,
(SNP), pada dasarnya SNP bertujuan
Kepemudaan, Olahraga, dan Kebudaya-
menjamin mutu pendidikan nasional
an Propinsi Jawa Tengah.
dalam rangka mencerdaskan kehidup-
Standar Pelayanan Minimal terse-
an bangsa dan membentuk watak serta
but merupakan acuan dasar dan normatif
peradaban
martabat.
yang memuat kriteria dan persyaratan
Standar Nasional Pendidikan meru-
minimal penyelenggaraan pendidikan di
muskan
(kurikulum),
Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan:
proses, kompetensi lulusan, ketena-
(1) menetapkan standar kualitas pela-
gaan, sarana prasarana, pengelolaan,
yanan minimal lembaga penyelenggara
pembiayaan dan penilaian pendidikan.
pendidikan secara nasional yang meru-
Standar-standar itulah yang menjadi
pakan
acuan dasar dalam pengembangan dan
nasional
pelayanan
peningkatan kualitas pendidikan di
memberi
acuan
Indonesia, termasuk juga harus diacu
Kabupaten/Kota dalam menyelengga-
oleh
meren-
rakan pendidikan; dan (3) menyediakan
canakan pembangunan dan pening-
tolok ukur penilaian kualitas pelayanan
katan kualitas pendidikan.
dalam penyelenggaraan pendidikan baik
bangsa
standar
yang
isi
daerah-daerah
dalam
Sejalan dengan diberlakukannya kebijakan
otonomi
daerah
bagian
integral
dari
standar
pendidikan; kepada
(2)
daerah
yang dilakukan secara eksternal oleh
dan
lembaga akreditasi
yang berwenang
ntralisasi pendidikan, maka kualitas
maupun secara internal sebagai evaluasi
penyelenggaraan pendidikan di daerah
diri oleh lembaga pendidikan yang ber-
juga harus sesuai dengan standar yang
sangkutan. Dari dasar tersebut di atas,
telah ditetapkan dan memenuhi harapan
maka segala hal yang berkaitan dengan
masyarakat serta mengantisipasi penye-
penyelenggaraan
pendidikan
harus
baran mutu yang tidak seimbang antar 2 http://jurnal.unimus.ac.id
JKPM,VOLUME 1 NOMOR 1 JANUARI 2014
mengacu
pada
standar
yang
ISSN : 2339-2444
telah
sistem tidak dapat terlepas dari perenca-
ditetapkan oleh pemerintah.
naan yang terstruktur baik, mulai dari
Dalam konteks daerah Kabupaten
tinjauan aspek keuangan maupun aspek
Blora, salah satu misi Kabupaten Blora
sistem pembelajaran. Dengan demikian
berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2006
perencanaan terstruktur tersebut menjadi
adalah mewujudkan masyarakat Kabu-
sangat penting untuk dilakukan.
paten Blora yang maju dan sejahtera,
Standar
pembiayaan
merupakan
berdaya saing, sehat, dan berpendidikan
faktor utama sebagai pendukung dapat
memadai dalam kehidupan ekonomi
berjalannya sistem pendidikan, untuk
yang berkualitas, demi terwujudnya
menyiapkan semua satuan pendidikan
masyarakat
yang
berstandar nasional diperlukan biaya
wareg, waras dan wasis. Tiga hal
yang memadai sehingga semua kebutuh-
tersebut sejatinya adalah tiga bidang
an pembiayaan pendidikan tercukupi
utama dalam kehidupan masyarakat,
sesuai standarnya.
yaitu bidang ekonomi, kesehatan, dan
Tujuan Kajian
Kabupaten
Blora
pendidikan. Upaya untuk mewujudkan misi
tersebut
ditempuh
9
biayaan pendidikan sebagai baseline
(sembilan) kebijakan, antara lain adalah:
perencanaan pengelolaan pembiayaan
kualitas
pendidikan di Kabupaten Blora sesuai
pelayanan
peningkatan
dengan
Mengetahui pengelolaan pem-
pendidikan
kualitas
Sumber
dan Daya
standar nasional.
Manusia (SDM) yang diarahkan untuk
Adapun sasaran dari penyusunan
mewujudkan peningkatan pemerataan
standar pengelolaan, pembiayaan dan
kesempatan belajar, baik melalui jalur
penilaian pendidikan Kab. Blora ini
formal maupun non formal, mening-
adalah:
katkan mutu pendidikan pada jenjang
a.
Identitikasi data pembiayaan pen-
pendidikan dasar dan menengah (dari
didikan di Kabupaten Blora ditinjau
Sekolah Dasar hingga Sekolah Mene-
dari standar pembiayaan
ngah Atas dan yang sederajat), serta
dikan.
meningkatkan efektifitas dan efisiensi
b.
penyelenggaraan pendidikan.
tinjau standar pembiayaan pendidik-
atas pengembangan sistem pendidikan di Blora
merupakan
Analisis permasalahan pembiayaan pendidikan di Kabupaten Blora di-
Berangkat dari hal-hal tersebut di
Kabupaten
pendi-
an.
suatu 3 http://jurnal.unimus.ac.id
JKPM,VOLUME 1 NOMOR 1 JANUARI 2014
c.
Sumber pendanaan biayaan
dalam
pendidikan
ISSN : 2339-2444
pem-
daya manusia, dan modal kerja tetap),
Kabupaten
biaya operasi (gaji, tunjangan, bahan atau
Blora.
peralatan pendidikan, biaya tak langsung), dan biaya personal (biaya oleh peserta didik). Biaya operasi satuan pendidikan
Standar Pembiayaan Pendidikan Dalam
Peraturan
Menteri
sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
Pendidikan Nasional Republik Indonesia
a. Gaji pendidik dan tenaga kependidik-
No 19 Tahun 2007 tentang Standar
an
Pengelolaan
melekat pada gaji,
Pendidikan
oleh
Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah, pada
serta
segala
tunjangan
yang
b. Bahan atau peralatan pendidikan habis
Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa
pakai, dan
standar pembiayaan adalah standar yang
c. Biaya operasi pendidikan tak langsung
mengatur komponen dan besarnya biaya
berupa daya, air, jasa telekomunikasi,
operasi satuan pendidikan yang berlaku
pemeliharaan sarana dan prasarana,
selama satu tahun.
uang lembur, transportasi, konsumsi,
Standar pembiayaan pendidikan
pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan
METODE PENELITIAN
pendidikan sebagaimana dimaksud di atas
Penelitian ini merupakan peneliti-
meliputi biaya penyediaan sarana dan
an survey dengan menggunakan sampel
prasarana,
dan kuesioner sebagai alat pengumpul
pengembangan
sumberdaya
manusia, dan modal kerja tetap. Biaya
data. Diharapkan dengan
metode ini
personal sebagaimana dimaksud pada di
tujuan-tujuan yang akan dicapai harus
atas meliputi biaya pendidikan yang harus
dapat menggambarkan karakteristik pem-
dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa
biayaan pendidikan di Kabupaten Blora
mengikuti proses pembelajaran secara
dapat diketahui secara umum. Langkah-
teratur dan berkelanjutan.
langkah kajian yang dilaksanakan sesuai
Pengaturan standar pembiayaan
dengan Singarimbun (1989: 3), dalam
ditemukan hanya pada Pasal 62, di mana
suatu penelitian survai langkah-langkah
disebutkan bahwa pembiayaan pendidikan
lazim ditempuh adalah sebagai berikut :
terdiri atas biaya investasi (penyediaan
(a) Merumuskan masalah penelitian dan
sarana prasarana, pengembangan sumber
menentukan
tujuan
survey,
(b)
4 http://jurnal.unimus.ac.id
JKPM,VOLUME 1 NOMOR 1 JANUARI 2014
ISSN : 2339-2444
menentukan konsep dan hipotesa serta
Populasi
dalam
penelitian
ini
menggali kepustakaan, hipotesis tidak
adalah Satuan Pendidikan Dasar dan
dirumuskan karena merupakan kajian
Menengah se Kabupaten Blora, yaitu
operasional,
pembiayaan
SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK.
pendidikan yang sedang berlangsung pada
Adapun sampel satuan pendidikan di
setiap satuan pendidikan di Kabupaten
Kabupaten Blora dalam kajian ini adalah
Blora, (c) Pengambilan sampel. (d)
dibedakan dengan kualitas sekolah sesuai
Pembuatan
Peneltiian/
dengan standar nasional yaitu Sekolah
lapangan,
Rintisan Sekolah Standar Nasilonal (SSN)
kuesioner,
pengelolaan
Instrumen (e)
Pekerjaan
Pengambilan data melalui kuisioner dan
yangmerupakan sekolah belum
SSN,
diskusi terbatas dan wawancara dengan
sekolah sudah SSN, sekolah Rintisan
para responden, (f) Pengolahan data, (g)
Sekolah Berstandar Internasional (RSBI),
analisis, dan (h) pelaporan (uji publik)
dengan rincian seperti pada tabel berikut.
dan seminar hasil kajian. Tabel 1 Daftar Satiuan Pendidikan Sampel Kajian Standar Kualitas Sekolah Rintisan SSN SSN RSBI/SBI 120 16 0 40 12 3 12 4 1 8 4 2 180 36 6
Sekolah SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK Total Sebaran
136 55 17 14 222
pendidikan
Blora secara umum. Asumsi dasar inilah
(sekolah) yang menjadi sampel dalam
yang dijadikan pegangan untuk menya-
penelitian ini adalah: (1) Kecamatan
takan bahwa hasil kesimpulan pada empat
Ngawen (Japah, Ngawen, Kunduran,
daerah sampel tersebut cukup mewakili
Todanan);
daerah-daerah lain di Kabupaten Blora.
(2)
satuan
Jumlah
Blora
(Jepon,
Blora,
Banjarejo, Bogorejo, Tunjungan); (3) Kecamatan
Randublatung
Randublatung,
Kradenan);
Data
(Jati, dan
dikumpulkan
(4)
wawancara,
penelitian
kebijakan
menggunakan pengisian
ini
metode
kuesioner
dan
Kecamatan Cepu (Cepu, Sambong, Jiken,
Focus Discussion Group (FGD) dengan
Kedungtuban). Karakteristik pendidikan
instrumen standar yang telah dikembang-
di empat Kecamatan tersebut menimal
kan agar diperoleh data yang lebih
diasumsikan
komprehensif. Panduan
cukup
merepresentasikan
FGD dikem-
varian kondisi pendidikan di Kabupaten 5 http://jurnal.unimus.ac.id
JKPM,VOLUME 1 NOMOR 1 JANUARI 2014
ISSN : 2339-2444
bangkan berdasarkan kuesioner/angket
wawancara, kemudian ditarik kesimpulan
yang diisi responden.
dengan memfokuskan pada upaya untuk
Data penelitian dikumpulkan dari sumber
data
primer
target
menjawab 3 (tiga) fokus penelitian ini,
dalam
yaitu: (1) standar pengelolaan pendidikan;
penelitian kebijakan ini, yakni para guru
(2) standar pembiayaan pendidikan; dan
SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/
(3) standar penilaian pendidikan.
MAK yang telah memperoleh sertifikat pendidik,
kepala
SMA/MA,
SD/MI,
SMK/MAK,
Rekomendasi
SMP/MTs, dan
Dinas
dari tiga fokus utama dalam penelitian ini yang tujuan utamanya adalah untuk me-
Sumber data sekunder berupa data
pendidikan
data-data selama
nyusun standar pengelolaan pendidikan,
pembiayaan
standar
pembiayaan
pendidikan,
dan
berlangsung.
standar penilaian pendidikan di Kabu-
Analisis data yang digunakan dalam
paten Blora yang tepat. Rekomendasi
penelitian ini dilakukan dengan mengikuti
yang disusun menjadi bahan rujukan dan
logika
dan
pedoman untuk membangun dan menye-
kualitatif, yaitu melalui analisis deskriptif
lenggarakan pendidikan di Kabupaten
dari data hasil isian kuesioner secara
Blora yang efektif dan efisien, yang
kuantitatif
dalam
pendekatan
dan
ini
ber-
dasarkan pada kesimpulan yang diambil
Pendidikan Kabupaten Blora.
dokumenter
dirumuskan
kuantitatif
dilanjutkan
dengan
peningkatan
kualitas
fasilitas
deskripsi atau penjabaran berdasarkan
pendidikan akan disinergikan dengan ke-
pada hasil analisis kuantitatif tersebut dan
bijakan pembangunan tata ruang di Kabu-
hasil dari FGD dan wawancara. Dengan
paten Blora, yang semuanya harus sesuai
demikian analisis data dilakukan setidak-
dengan standar nasional pendidikan.
nya melalui dua tahap, yaitu: analisis deskripsi data kuantitatif dari kuesioner
HASIL PENELITIAN
yang telah didapatkan dari lapangan, dan analisis
substansi
data
dikan sampel kajian ini adalah dari semua
dan
jenjang satuan pendidikan yaitu SD/MI,
informasi yang didapatkan dari hasil
SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK yang di
wawancara dan FGD.
klasifikasi menurut jenisnya yaitu Sekolah
kuantitatif
dipadu
berdasarkan
Gambaran umum satuan pendi-
dengan
data
Berdasarkan pada analisis data
Berstandar Internasional (SBI)/Rintisan
kuantitatif yang dipadu dengan data dan
Sekolah Berstandar Internasional (RSBI),
informasi kualitatif dari hasil FGD dan
Sekolah Standar Nasional (SSN), dan 6 http://jurnal.unimus.ac.id
JKPM,VOLUME 1 NOMOR 1 JANUARI 2014
sekolah
Rintisan
Sekolah
ISSN : 2339-2444
Standar
persentase mencapai 78,0% yang menilai
Nasional (Rintisan SSN), adapun persen-
rendah
tase datanya seperti pada gambar berikut.
pemerintah
SBI/ RSBI 6,4 % Rint isan SSN 70…
hanya
22,0%,
propinsi
kompitmen
responden
yang
menilai tinggi sebanyak 55,0%, yang
SSN 23,6 %
menilai rendah dan yang menilai rendah sebanyak
45,5%.
pemerintah
Untuk
kabupaten
komitmen
Blora
dinilai
rendah oleh responden mencapai 56,9%, sedangkan yang menilai tinggi hanya
Gambar 1. Persentase Sample Satuan
43,1%.
Pendidikan Sesuai dengan
Komitmen orang tua dalam pem-
Jenisnya
biayaan pendidikan menurut responden
Data tersebut menunjukkan juga bahwa
di
Kabupaten
Blora
dinilai rendah dengan persentase men-
pada
capai 80,7%, dunia usaha dan industri
umumnya sekolah-sekolah masih belum
juga komitmennya rendah 94,5%, dan
berstandar nasional.
dukungan asing juga sangat rendah
1. Komitmen Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Pembiyayaan
89,9%. Untuk
Komitmen
pemerintah
pusat
memberikan
gambaran
yang lebih jelas dapat dilihat pada grafik
dalam pembiayaan pendidikan mnurut
berikut.
responden adalah dinilai tinggi dengan 100 80 60 40 20 0 Pusat
Provinsi Kabupaten Orangtua
DU/I
Asing
Gambar 2. Komitmen Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Pembiayaan Pendidikan Pembiayaan
pendidikan
jelas
2. Ketersediaan Akses Informasi
masih bertumpu pada komitmen pemerintah
baik
pusat,
provinsi
Akses informasi secara umum
maupun
masih dinilai rendah baik dari pemerintah
kabupaten.
maupun non pemerintah. Responden yang 7 http://jurnal.unimus.ac.id
JKPM,VOLUME 1 NOMOR 1 JANUARI 2014
ISSN : 2339-2444
menilai tinggi untuk akses informasi dari
hanya 2,7%. Untuk memberikan gambar-
pemerintah pusat hanya sebesar 41,3%,
an yang lebih jelas tentang ketersediaan
pemerintah provinsi 36,7%, pemerintah
akses informasi pembiayaan pendidikan
kabupaten hanya 38,6%, bantuan asing
sampai di sekolah dapat dilihat pada
hanya 9,1%, dan dunia usaha dan industri
grafik berikut ini.
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Pusat
Provinsi
Kabupaten
Asing
DU/I
Gambar 3. Persentase akses informasi pembiayaan pendidikan 3. Keterbacaan Pedoman dan Fungsi Pembiayaan Pendidikan
pencairan, keterlibatan komite sekolah,
Tingkat keterbacaan akses informasi
merealisasi
gugu,
dan
kepala
sekolah
pembiayaan
dalam
pendidikan
pembiayaan masih dinilai rendah oleh
dinilai tinggi oleh lebih dari
responden sebesar 80,36%, dan yang
responden.
menilai tinggi hanya 19,64%.
5. Pemanfaatan Pembiayaan
Fungsi pembiayaan tetap bertum-
a. Biaya Dari Pemerintah Pusat
pu pada pembiayaan dari pemerintah baik pemerintah
pusat,
provinsi
50%
Secara umum biaya dari peme-
maupun
rintah merupakan tumpuan pembiayaan
kabupaten. Sedangkan fungsi pembiayaan
pendidikan terutama untuk membiayai
dari orang tua, dunia usaha/industri
sarana-prasarana, pengembangan SDM,
maupun asing dinilai rendah.
gaji,
4. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan
biaya operasional, hal ini dibuktikan
Dalam pengelolaan pembiayaan
pahan/peralatan
dengan
pandangan
pendidikan
responden
dan
yang
pendidikan yang masih dinilai rendah
menilai tinggi pada permasalahantersebut
adalah masalah ketepatan pencairan yang
dengan penilaian di atas 55%. Untuk lebih
di nilai rendah oleh sebanyak 50,4%,
jelasnya
sementara
berikut, tinggi rendahnya pemanfaatan
persyaratan
itu
unutk
administrasi,
kemudahan
dapat
dilihat
pada
gambar
kecepatan 8 http://jurnal.unimus.ac.id
JKPM,VOLUME 1 NOMOR 1 JANUARI 2014
pembiayaan
dari
sumber
ISSN : 2339-2444
pemerintah
pusat.
100 80 60 40 20 0
Gambar 4. Pemanfaatan biaya daripemerintah pusat bahan/peralatan pendidikan habis pakai.
b. Biaya dari pemerintah propinsi Biaya pendidikan dari pemerintah
Sedangkan pemanfaatan untuk biaya yang
provinsi menurut responden yang dinilai
lainya dinilai rendah. Untuk memberikan
tinggi
gambaran yang lebih jelas dapat dilihat
pemanfaatannya
untuk
biayai
sarana dan prasarana dan membiayai
pada grafik berikut.
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Gambar 5. Pemanfaatan biaya daripemerintah provinsi adalah untuk membiayai sarana dan
c. Pemanfaatan Biaya dari Pemerintah Kabupaten Pemanfaatan biaya dari sumber
prasarana dengan persentase mencapai 64,2%
pemerintah kabupaten menurut responden 9
http://jurnal.unimus.ac.id
JKPM,VOLUME 1 NOMOR 1 JANUARI 2014
ISSN : 2339-2444
Sementara itu untuk biaya yang
bawah ini yang mengambarkan tinggi
lainnya dinilai rendah dengan persentase
rendahnya pemanfaatan biaya dari sumber
lebih dari 50%. Perhatikan grafik di
pemerintah Kabupaten.
100 80 60 40 20 0
Gambar 6. Pemanfaatan biaya dari pemerintah kabupaten tersebut rendah juga. Rata-rata persentase
d. Pemanfaatan Biaya dari Orangtua/ wali,
Dunia
Usaha/Industri
pendapat responden untuk pemanfaatan
dan
dana
Bantuan Asing Nampaknya di Kabupaten blora
pada
pembiayaan.
sembilan
komponen
Persentase
tingginya
pemanfaatan biaya dari orangtua/wali,
pemanfaatan dana dari sumber orang
dunia usaha/industri dan bantuan asing
tua/wali, dunia Usaha dan Industri, dan
untuk sembilan komponen seperti di atas
bantuan aing masih sangat rendahdi
adalah dinilai rendah karena memang
bawah 16%.
pemasukan dananya dari ke tiga sumber 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Orangtua/Wali
DU/I
Asing
Gambar 7. Pemanfaatan biaya dari orang tua/wali, dunia usaha/inudstri, dan asing Perenserta masyarakat dalam pembia-
6. Peran masyarakat dalam proses manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah.
yaan pendidikan pada sembilan komponen
pembiayaan
Sarana-prasarana:
10 http://jurnal.unimus.ac.id
JKPM,VOLUME 1 NOMOR 1 JANUARI 2014
ISSN : 2339-2444
Pengembangan SDM, Modal kerja tetap,
menilai tinggi kurang dari 23% baik
Gaji pendidik dan tenaga kependidikan
dalam perencanaan, pelaksanaan maupun
serta
Bahan/peralatan
evaluasinya. Persentase peran serta ma-
pendidikan habis pakai, Biaya operasional
syarakat dalam perencanaan, pelaksanaan
pendidikan tak langsung, Biaya pribadi
dan
peserta didik, dan Beasiswa dinilai oleh
adalah seperti pada gambar di bawah ini.
tunjanganya,
evaluasi
pembiayaan
pendidikan
responden santat rendah, responden yang 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Perencanaan
Pelaksanaan
Evaluasi
Gambar 8. Pemanfaatan biaya dari orang tua/wali, dunia usaha/inudstri, dan asing 7. Kendala
dalam
(perbandingan) biaya antar aspek/ bidang
Pembiayaan
yang akan dibiayai, dan kendala dalam
Pendidikan Secara
umum
kendala-kendala
pembuatan laporan keuangan, sedangkan
yang dihadapi dalam pengelolaan pem-
kendala yang lainnya yang menilai tinggi
biayaan pendidikan menurut responden
kurang dari 40%.
tidak ada kendala yang tinggi baik itu,
8. Kebutuhan Pembiayaan
rata-rata persentase kendala yang dihadapi
Rata-rata kebutuhan biaya setiap
kurang dari 40%. Kendala yang dinilai
satuan pendidikan setiap tahun adalah
cukup tinggi hanya kendala akses dan
sebesar Rp. 600.120.313, untuk 12 (dua
birokrasi dengan persentasi mencapai
belas)
39,7%, sementara itu kendala peren-
Program Pelayanan Administrasi Perkan-
canaan dan dukungan hanya 35,4%,
toran 7,9%, Program Peningkatan Sarana
kendala pelaksanaan dan evaluasi sebesar
dan Prasarana 14,1%, Program Pening-
25,4%, kendala regulasi 35,2%
katan Kapasitas Sumber Daya 6,6%,
Kendala yang dinilai cukup tinggi
komponen
Program
pembiayaan,
Peningkatan
yaitu:
Pengembangan
dengan persentase lebih dari 40% hanya
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
kendala akses informasi pembiayaan,
Keuangan 9,6%, Program Peningkatan
perencanaan dalam penentuan kebutuhan
Partisipasi
biaya, dan kendala dalam penentuan rasio
Pendidikan 9,8% , Program Peningkatan
Masyarakat
/
Sosialisasi
11 http://jurnal.unimus.ac.id
JKPM,VOLUME 1 NOMOR 1 JANUARI 2014
ISSN : 2339-2444
Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga
pendidikan di Kabupaten Blora baru
Kependidikan 8,0%, Program Manajemen
mencapai 48,0%. Sehingga untuk menca-
Pelayanan Pendidikan 7,3%, Program
pai standar nasional pendidikan harus
Kurikulum 11,4%, Biaya Pengembangan
diupayakan pemenuhan kebutuhan biaya
Media Belajar dan Pendukung Pembel-
sebesar 52,0%.
ajaran 5,5% Program Kegiatan Kesiswaan 4,5%, Program Praktek Kerja Industri 3,6%, dan Pengembangan Keterampilan/ Vokasi
10. Biaya Pribadi Peserta Didik
11,8%. Untuk lebih jelasnya
Biaya pribadi peserta didik yang
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
harus dipersiapkan orang tua rata-rata
Dari tabel di atas dapat dilihat
adalah biaya transportasi pulang pergi
bahwa kebituhan biaya paling tinggi
dari rumah ke sekolah setiap hari Rata-
adalah program peningkatan sarana dan
rata adalah Rp. 5.711,43, untuk pakaian
prasarana pendidikan mencapai 14,1%,
seragam setiap tahun (umumnya 4 stel)
selanjutnya
kurikulum
rata-rata Rp. 308.467,74, buku tulis,
sebesar 11,4% dan khusus SMK biaya
bulpoint pensil, penggaris, tas sekolah dan
pengembangan keterampilan/vokasi sebe-
sejenisnya
sar 11,8%.
264.180,00, sumbangan insidental kepada
untuk
9. Rata-rata pendidikan pendidikan
biaya
penerimaan pada setiap
sekolah
biaya satuan
pertahun
per
tahun
rata-rata
rata-rata
Rp.
Rp.
225.091,06, kursus/les di luar sekolah rata-rata sebesar Rp 504.022,02 dan uang
Rata-rata penerimaan biaya pendi-
saku/jajan di sekolah setioap hari rata-rata
dikan selama ini pada setiap satuan
Rp 3.895,74.
pendidikan pada setiap tahun adalah Rp. 288.102.847, dana dari pemerintah pusat
SIMPULAN
mendominasi mencapai 60,6%, dari orang tua/wali
sebesar
20,2%,
Simpulan dari kajian ini adalah:
pemerintah
(a)
provinsi 9,4%, pemerintah kabupaten
pendidikan
masih dinilai rendah, biaya pendidikan
kurang dari 3,1%.
sekarang masih bertumpu pada pembia-
Jika dibandingkan dengan kebutuhan
yaan dari pemerintah pusat dan provinsi,
ideal setiap satuan pendidikan sesuai
di samping itu juga dukungan pembiayan
standar nasional setiap tahun sebesar Rp. maka
pembiayaan
komitmen pemerintah kabupaten Blora
5,9% dan peneri-maan yang lainnya
600.120.313
Dalam
pemenuhan
pendidikan dari dunia usaha dan industri
biaya 12 http://jurnal.unimus.ac.id
JKPM,VOLUME 1 NOMOR 1 JANUARI 2014
ISSN : 2339-2444
serta perusahaan asing di Kabupaten
Asing yang ada di Kabupaten Blora untuk
Blora masih sangat rendah, (b) dalam
mendukung dalam pembiayaan pendi-
pengelolaan pembiayaan pendidikan yang
dikan, (e) pembiayaan untuk sarana dan
masih
prasarana perlu diprioritaskan sehingga
menjadi
permasalahan
adalah
ketepatan waktu pencairan dinilai tidak sesuai
dengan
jadwal
yang
segera terpenuhi sesuai Standar Nasional.
telah
ditentukan, sehingga kadang mengganggu
DAFTAR PUSTAKA
karena tidak seiring dengan kalender pendidikan;
(c)
kebutuhan
BPS. 2012. Blora Dalam Angka Tahun 2011.
tertinggi
pembiayaan pendidikan adalah untuk
Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. 2012. Profil Pendidikan Kabupaten Blora Tahun 2011/2012.
sarana prasarana dan program kurikulum, serta secara khusus untuk pengembangan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
keterampilan/vokasi pada bagi SMK, (d) pemenuhan pembiayaan untuk mencapai standar pembiayaan sehingga mencapai standar nasional di Kabupaten Blora masih relatif rendah.
REKOMENDASI Selanjutnya direkomendasikan (a) perlu ada upaya peningkatan komitmen pemerintah daerah khususnya Kabupaten Blora
dalam
sehingga
pembiayaan
mendukung
PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
pendidikan
semua
satuan
Santosa, Purbayu Budi dan Hamdani, Muliawan.2007. Statistika Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga. Jakarta: Erlangga.
pendidikan mencapai Standar Nasional, (b) waktu pencairan biaya pendidikan perlu diupayakan tepat waktu sesuai
Singarimbun, Nasri dan Sofian Efendi, (Penyunting). 1982. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES, CV. Rasma Agung.
jadwal terutama terkait dengan kalender penidikan, (c) Perlu diupayakan dukungan dari Dunia Usaha/Industri dan Perusahaan
13 http://jurnal.unimus.ac.id
