JK SOAL PEMANGKASAN ANGGARAN: KALAU PAJAK TURUN, BELANJA HARUS MENYESUAIKAN
http://finansial.bisnis.com
Pemerintah menegaskan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga terpaksa harus dilakukan untuk menyeimbangkan potensi penurunan penerimaan negara, terutama dari pos perpajakan pada tahun 2016. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi kekhawatiran bahwa efisiensi belanja negara berpotensi menurunkan konsumsi masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. "Ya, kalau pajak kita turun otomatis budget juga harus disesuaikan," kata Jusuf Kalla usai menghadiri Economist Event Indonesia Summit. Beberapa hari sebelumnya, Jusuf Kalla mengakui kemampuan penerimaan negara tahun ini perlu dievaluasi karena terjadi perubahan situasi ekonomi, salah satunya penurunan harga minyak dunia. Untuk itu, pemerintah segera menghitung ulang target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 sesuai dengan kondisi saat ini. Namun, efisiensi hanya berdampak pada belanja rutin negara dan tak akan mengganggu anggaran untuk pembangunan infrastruktur nasional. Jusuf Kalla mengatakan pemangkasan belanja rutin kementerian dan lembaga dilakukan dalam rangka efisiensi, yang akan dipangkas adalah belanja rutin, seperti rapat, dan lain-lain. Rencana pemangkasan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam APBN Perubahan 2016, memang sempat memicu kekhawatiran berkurangnya daya dorong belanja negara pada perekonomian. Karena itu, Jusuf Kalla pun menegaskan jika porsi belanja modal, khususnya belanja infrastruktur yang besarnya Rp313 triliun, tidak akan diutak-atik. “Belanja infrastruktur tidak boleh turun karena punya multiplier effect besar”, kata Jusuf Kalla.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
Sebelumnya, pemerintah mempertimbangkan pemangkasan belanja sekitar Rp200 triliun hingga Rp290 triliun guna mengantisipasi melesetnya penerimaan akibat penurunan harga minyak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemangkasan belanja merupakan konsekuensi logis dari penurunan penerimaan negara. Dalam kesempatan berbeda, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menyebutkan, meski akan ada penambahan penerimaan negara dari skema pengampunan pajak atau tax amnesty, pemerintah tetap mempertimbangkan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga rata-rata sekitar 10%.
Sumber berita: 1. http://m.jpnn.com, JK: Pos Anggaran Ini Tak Bisa Diutak-atik, Lainnya Boleh Dipangkas, Rabu, 24 Februari 2016; 2. http://finansial.bisnis.com, JK Soal Pemangkasan Anggaran Kalau Pajak Turun Belanja Harus Menyesuaikan, Kamis, 25 Februari 2016; 3. https://m.tempo.co, Soal Pemangkasan Anggaran, Ini Komentar Jusuf Kalla, Kamis, 25 Februari 2016.
Catatan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016, menyatakan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2016 dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016. 3. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4. Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. 5. Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat dan/atau pembiayaan anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2016.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
6.
7.
8.
Perubahan Anggaran Belanja yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang selanjutnya disebut Perubahan Anggaran Belanja yang Bersumber dari PNBP adalah perubahan pagu PNBP dari target yang direncanakan dalam APBN. Perubahan Kebijakan Pemerintah adalah perubahan atas kebijakan yang sudah ada dan mengakibatkan perubahan rincian anggaran dan/atau volume keluaran (output) yang telah ditetapkan dalam DIPA. Revisi Anggaran meliputi : a. perubahan rincian anggaran yang disebabkan oleh penambahan atau pengurangan pagu anggaran; b. perubahan rincian anggaran dan/atau pergeseran anggaran dalam hal pagu anggaran
tetap ; dan/atau c. revisi administrasi yang disebabkan oleh kesalahan administrasi, perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran, dan/atau pemenuhan persyaratan dalam rangka pencairan anggaran . 9. Revisi Anggaran berupa perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran meliputi : a. Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP; b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri dan dalam negeri, termasuk penerusan pinjaman/hibah; c. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), termasuk penggunaan sisa dana penerbitan SBSN yang tidak terserap pada tahun 2015; d. perubahan anggaran belanja pemerintah pusat berupa pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang telah closing date; e. perubahan anggaran belanja dan/atau pembiayaan anggaran sebagai akibat dari perubahan kurs, perubahan parameter, tambahan kewajiban, dan/atau pemenuhan kewajiban. 10. Revisi Anggaran berupa perubahan rincian anggaran dan/atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap meliputi : a. pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999. 08 (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Pengelola Belanja Lainnya) ke BA K/L atau antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN); b. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) program yang sama atau antar program dalam 1 (satu) bagian anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional;
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
c. d.
e.
f.
pergeseran rincian anggaran untuk Satker Badan Layanan Umum yang sumber dananya berasal dari PNBP; pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian sisa kewajiban pembayaran kegiatan/proyek yang dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sesuai dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; pergeseran anggaran antar program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri; pergeseran anggaran antara program lama dan program baru dalam rangka penyelesaian administrasi DIPA sepanjang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat;
g.
pergeseran anggaran dalam 1 (satu) program yang sama dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi Kementerian/Lembaga; h. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) program yang sama dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs; i. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) program yang sama dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun lalu; j. pergeseran anggaran pembayaran kewajiban utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrument pembiayaan utang; k. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) lokasi yang sama atau antar lokasi dan/atau antar kewenangan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi; l. pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan kantor baru; m. pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan bencana; n. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht); o. pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antar tahun terkait dengan kegiatan kontrak tahun jamak; p. pergeseran anggaran dari BA K/ L ke BA BUN; q. pergeseran anggaran antar jenis belanja dalam 1 (satu) program yang sama sepanjang pergeseran anggaran merupakan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola; r. pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan kewajiban negara sebagai akibat dari keikutsertaan sebagai anggota organisasi internasional; dan /atau s. penggunaan anggaran dalam BA BUN yang belum dialokasikan dalam DIPA BUN. 11. Revisi Anggaran dapat dilakukan dalam 1 (satu) Keluaran (Output) yang sama atau antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama atau antar Kegiatan, dan/atau dalam 1 (satu) Satker yang sama atau antar Satker.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
12. Revisi Anggaran berlaku dalam hal terdapat : a. perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2016, termasuk perubahan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; b. kebijakan penghematan anggaran ; dan/atau c. perubahan atas Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan dalam UndangUndang mengenai APBN dan/atau Undang-Undang mengenai APBN Perubahan.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
