JENIS-JENIS PEDOMAN 1. Pedoman Umum 2. Pedoman Penerapan Sistem Perumusan Pidana – klik 19 3. Pedoman Penjatuhan Pidana Penjara- 31 4. Pedoman Penerapan Pidana Minimal Khusus – klik 39 5. Pedoman Modifikasi Pemidanaan – klik 61 6. Pedoman Penjatuhan Pidana Terhadap Anak – klik 7. Pedoman Pemidanaan Korporasi – klik 67
PEDOMAN UMUM • Di berbagai KUHP Asing, tidak digunakan istilah ”pedoman”, tetapi : – ”prinsip-prinsip umum dalam menetapkan pidana” (General Principles for Prescribing Punishment), atau – ”penentuan pidana” (Determination of punishment).
1
Pedoman Umum dalam RKUHP
Pedoman Umum dalam RKUHP
• Pedoman pemidanaan umum dapat dibedakan antara :
Di dalam Konsep 2005-2008, pedoman umum pemidanaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Dari kedua pasal itu, terlihat adanya tiga pedoman : 1. pedoman dalam menjatuhkan pidana - Pasal 55 (1); 2. pedoman untuk memaafkan (tidak menjatuhkan pidana/tindakan) – Pasal 55 (2). 3. pedoman untuk tetap dapat menjatuhkan pidana walaupun ada alasan penghapus pidana (berkaitan dengan asas culpa in causa) – Pasal 56.
• pedoman dalam menggunakan sumber hukum pidana; dan • pedoman dalam menjatuhkan pidana/ sanksi.
Pedoman Umum dalam RKUHP Pasal 55 (1) memuat 11 "check-list" (daftar pengecekan) mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan pidana, yaitu : 1. kesalahan pembuat tindak pidana; 2. motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 3. sikap batin pembuat tindak pidana; 4. apakah tindak pidana dilakukan dengan be-rencana; 5. cara melakukan tindak pidana 6. sikap dan tindakan pembuat sesudah mela-kukan tindak pidana 7. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana; 8. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; 9. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; 10.pemaafan dari korban dan/atau keluarga-nya; dan/atau 11.pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
KUHP BELARUS • Article 36. General Principles for Prescribing Punishment – The court shall prescribe punishment within the limits established by the article of the law which envisages responsibility for the committed crime in strict correspondence with the provisions of this Code. When prescribing punishment the court shall take into consideration the nature and the degree of social danger of the committed crime, the personality of the convict and the circumstances of the case which attenuate or aggravate the responsibility
2
KUHP BELARUS (Pedoman umum) • Article 36. General Principles for Prescribing Punishment – Pengadilan harus menentukan pidana dalam batasbatas yang ditetapkan dalam UU. Ketika menentukan pidana pengadilan harus mempertimbangkan : • sifat dan bobot bahaya sosial dari kejahatan yang dilakukan (the nature and the degree of social danger of the committed crime); • keadaan pribadi dari terpidana (the personality of the convict), dan • keadaan (faktor-faktor) yang meringankan atau memperberat pertanggungjawaban (the circumstances of the case which attenuate or aggravate the responsibility).
KUHP BULGARIA Pasal 54 : 1) The court shall determine punishments within the limits provided by law for the crime committed, guided by the provisions of the general part of this Code and taking into consideration the following: the degree of social danger of the act and the perpetrator, the motives for perpetration of the crime, and other attenuating or aggravating circumstances. [Pengadilan menetapkan pidana dalam batas-batas yang ditentukan oleh UU untuk kejahatan yang dilakukan, dengan berpedoman pada aturanaturan dalam bagian umum KUHP ini dan dengan mempertimbangkan hal-hal sbb. : tingkat bahaya sosial dari perbuatan dan pelaku, motif dilakukannya kejahatan, dan keadaan-keadaan lainnya yang meringankan atau memperberat].
Lanjutan KUHP Bulgaria 2) The attenuating circumstances condition the imposing of milder punishment, and the aggravating ones - of more severe punishment. [Keadaan-keadaan yang meringankan menjadi faktor untuk meringankan pidana, dan keadaan-keadaan yang memberatkan menjadi faktor untuk memperberat pidana].
KUHP ALBANIA Article 47 : Determination of punishment • The court determines the punishment in com-pliance with the provisions of the general part of this code and the limits of punishment on criminal acts provided for by law. • In determining the range of punishment against a person the court considers the dangerousness of the criminal act, the dangerousness of the person who committed the act, the level of guilt, as well as both mitigating and aggravating circumstances. •
[Pengadilan menetapkan pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian umum KUHP ini dan dalam batas-batas pidana untuk kejahatan yang ditentukan oleh UU.
•
Dalam menetapkan lamanya pidana terhadap seseorang, pengadilan mempertimbangkan : sifat bahaya dari tindak pidana, sifat bahaya dari si pelaku, tingkat kesalahan, faktor-faktor yang memperingan atau memperberat]
3
KUHP KOREA (Pedoman Umum) •
Article 51 (General Principles for Determination of Punishment) In determining punishment, the following shall be taken into consideration: 1. The age, character and conduct, intellect and environment of the offender; 2. Offender's relation to the injured party; 3. The motive for the commission of the crime, the means and the result; 4. Circumstances after the commission of the crime.
KUHP REP. FEDERAL JERMAN (Section 46 Principles for Determining Punishment) 1)
Kesalahan pelaku merupakan dasar penentuan pidana. Pengaruh/akibat pidana yang diharapkan terhadap kehidupan sipelaku di dalam masyarakat pada masa yad. harus dipertimbangkan.
2)
Dalam menentukan pidana itu, pengadilan seyogyanya mempertimbangkan keadaan-keadaan sipelaku, khususnya : – – – – – –
motif dan tujuan sipelaku; keadaan kejiwaan yang terwujud da-lam perbuatan dan kesengajaan da-lam melakukan perbuatan itu; tingkat/luasnya pelanggaran kewajiban; cara perbuatan dilakukan dan akibat dari perbuatan; riwayat sipelaku, keadaan pribadi dan keuangan sipelaku; perbuatan sipelaku setelah delik ter-jadi, terutama usahanya memberi-kan ganti rugi untuk kerugian yang ditimbulkan dan usahausahanya mencapai mediasi/perdamaian de-ngan pihak korban].
KUHP REP. FEDERAL JERMAN Section 46 Principles for Determining Punishment 1)
The guilt of the perpetrator is the foundation for determining punishment. The effects which the punishment will be expected to have on the perpetrator's future life in society shall be considered.
2)
In its determination the court shall counter-balance the circumstances which speak for and against the perpetrator. In doing so consideration shall be given in particular to: – the motives and aims of the perpetrator; – the state of mind reflected in the act and the willfulness involved in its commission; – the extent of breach of any duties; – the manner of execution and the culpable conse-quences of the act; – the perpetrator's prior history, his personal and financial circumstances; as well as – his conduct after the act, particularly his efforts to make restitution for the harm caused as well as the perpetrator's efforts to achieve mediation with the aggrieved party.
KUHP PORTUGAL Article 71 (Determination of the penalty measure) : Penentuan pidana di samping bertolak dari kesalahan dan ketentuan UU, hakim hendaknya mempertimbangkan : 1. tingkat sifat melawan hukumnya perbuatan, bentuk/cara perbuatan itu dilakukan dan keseriusan akibat yang ditimbulkan, dan tingkat pelanggaran kewajiban sipelaku; 2. tingkat kesengajaan atau kealpaannya; 3. perasaan-perasaan yang diwujudkan pada waktu melakukan kejahatan, tujuan atau motif-motifnya; 4. keadaan pribadi dan kondisi ekonomi sipelaku; 5. perbuatan-perbuatan sebelum dan sesudah melakukan tindak pidana, khususnya yang berrtujuan untuk memperbaiki akibat-akibat yang timbul; 6. ketiadaan persiapan untuk mempertahankan perbuatannya yang melawan hukum. Semua alasan/pertimbangan itu harus dinyatakan secara tegas dalam putusan pemidanaan.
4
KUHP POLANDIA 1969 Pasal 54 Paragraf 1 :[1] • If the offense is threatened only by penalty of deprivation of liberty, the lower limit of sanction is not higher than 3 months and the penalty imposed would not exceed 6 months deprivation of liberty, the court recognizing that the sentencing to such a penalty would not serve a purpose, may adjudge the penalty of limitation of liberty or a fine. •
(apabila tindak pidana hanya diancam dengan pidana perampasan kemerdekaan yang minimalnya tidak lebih dari tiga bulan dan pidana yang dijatuhkan tidak akan lebih dari enam bulan, dan pengadilan mengakui/ menyadari bahwa pemidanaan serupa itu tidak akan menunjang tercapainya tujuan, pengadilan boleh menjatuhkan pidana pembatasan kemerdekaan atau pidana denda). [1] Dari KUHP Polandia 1969 (William S. Kenney & Tadeusz Sadowski, The Penal Code of The Polish People’s Republic. Sweet & Maxwell Ltd. London, 1973, hal.47-48). Dalam KUHP Polandia 1997 (Act of 6 June 1997), redaksi Pasal 54 di atas sudah diganti.
Lanjutan KUHP POLANDIA Pasal 54 Paragraf 2 : • The provision of paragraf 1 shall not apply to a perpetrator of intentional less-serious-offence who has been previously sentenced for an intentional offense to the penalty of deprivation of liberty. • (Ketentuan paragraf 1 tidak akan diterapkan terhadap pelanggar yang melakukan tindak pidana sengaja yang ringan, yang sebelumnya pernah dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan untuk tindak pidana sengaja).
5
•
Resume Polandia
KUHP Norwegia
Menurut ketentuan di atas, walaupun suatu tindak pidana hanya diancam dengan pidana perampasan kemerdekaan, namun hakim boleh menjatuhkan pidana :
• § 24. : When imprisonment is specified as the only form of custodial penalty, an equivalent sentence of detention may be imposed, provided that special circumstances make it probable that the act did not originate from a depraved mind. (Redaksi lain : Where imprisonment is speci-fied as the only form of confinement, a corresponding jail sentence may be pronounced, provided special circumstances seem to indicate that the offence did not originate from a depraved mind)
– –
•
pembatasan kemerdekaan (“limitation of liberty”; dapat juga disebut “pidana penjara terbatas”), atau pidana denda.
Namun kebijaksanaan hakim demikian, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (lihat paragraf 1 dan 2 di atas): 1. Ancaman pidana penjara untuk tindak pidana yang bersangkutan minimalnya tidak lebih dari 3 bulan; 2. Pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 bulan; 3. Pidana penjara yang akan dijatuhkan itu dipandang tidak akan menunjang tercapainya tujuan; 4. Terdakwa belum pernah dijatuhi pida-na penjara untuk tindak pidana se-ngaja.
•
Bahkan, menurut Pasal 55 dalam menghadapi pidana penjara tunggal itu, hakim dapat hanya menjatuhkan pidana tambahan saja, apabila keadaankeadaan untuk keputusan yang demikian itu dipenuhi dan apabila tujuan pidana dengan demikian akan dapat dicapai.
Resume Norwegia • Dalam menghadapi perumusan tunggal pidana penjara, hakim dapat menjatuhkan – pidana kurungan (“jail/detention”) yang dipersamakan (ekuivalen) dengan pidana penjara.
• Menurut pasal 22 KUHP Norwegia, dua hari pidana ”jail/detention” sama dengan satu hari pidana penjara (imprisonment). • Syarat yang harus dipenuhi, yaitu apabila tindak pidana yang dilakukannya tidak timbul dari jiwa atau akhlak yang rusak.
• [Apabila pidana penjara ditentukan sebagai satu-satunya bentuk pidana kustodial, maka pidana kurungan/“jail” yang dipersamakan dapat dijatuhkan, asal saja keadaan-keadaan khusus nampaknya menunjukkan bahwa tindak pidana itu tidak berasal dari jiwa yang rusak atau akhlak yang bejat].
KUHP Muangthai 1956 • Pasal 23 : – Whenever any person commits an offense punishable with imprisonment, and in such case the punishment of imprisonment to be inflicted by the court does not exceed three months, and if it does not appear that such person has received the punishment of imprisonment previously, or it appears that he has received the punishment for an offence committed by negligence, or for a petty offence, the court may inflict the punishment of confinement of not exceeding three months in lieu of the punishment of imprisonment.
• Orang yang melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, hakim dapat menjatuhkan jenis pidana lain yang lebih ringan yaitu pidana kurungan tidak lebih dari tiga bulan, apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. Pidana penjara yang akan dijatuhkan hakim dalam perkara itu tidak lebih dari tiga bulan; 2. Tidak tampak dengan jelas bahwa orang itu sebelumnya pernah dijatuhi pidana penjara, atau walaupun ia pernah dijatuhi pidana penjara sebelum-nya tetapi pidana itu dijatuhkan untuk tindak pidana kealpaan atau tindak pidana ringan.
6
KUHP BULGARIA
CATATAN MUANG THAI •
• Pidana kurungan disebut dlm Aturan Umum (Bk I, Psl. 18); • Tetapi tidak pernah pidana kurungan ini dirumuskan sebagai salah satu jenis ancaman pidana di dalam perumusan tindak pidana. • namun hakim berwenang menjatuhkan pidana kurungan asal memenuhi persyaratan di atas.
Art. 57
1) Where the Special Part of this Code provides possibility to impose one punishment from a choice of two or more punishments for the perpetrated crime, the court shall determine the most appropriate punishment, in kind and measure, guided by the rules of the preceding articles. 2) Where the Special Part of this Code provides possibility to impose concurrently two or more punishments for a certain crime, the court shall, guided by the rules of the preceding articles, determine the extent of each punishment so that they shall, in their totality, comply to the objectives set forth under Article 36. NB : ayat (1) pedoman penerapan sistem alternatif; ayat (2) pedoman penerapan sistem kumulasi.
KUHP Bulgaria
KUHP Portugal
Pasal. 57 1) Apabila bagian khusus KUHP ini menetapkan kemungkinan untuk mengenakan satu jenis pidana dari dua atau lebih pidana untuk delik yang dilakukan, pengadilan akan menetapkan jenis maupun lamanya pidana yang paling layak, dengan berpedoman pada aturan dalam pasal-pasal terdahulu.
• If depriving liberty and non-depriving liberty penalty are alternatively applicable to the crime, the court prefers the second whenever the execution of the latter is adequate and sufficient for the purpose of punishment.
Article 70 (Criterion for the choice of penalty):
2)
Apabila bagian khusus UU ini menetapkan kemungkinan untuk mengenakan dua atau lebih pidana bersama-sama untuk delik tertentu, pengadilan dengan berpedoman pada aturan-aturan yang lalu, akan menetapkan jumlah total tiap pidana sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 36
[Apabila pidana perampasan kemerdekaan dan pidana bukan perampasan kemerdekaan dapat diterapkan secara alternatif, pengadilan memilih jenis pidana yang kedua apabila jenis pidana kedua ini dipandang sesuai dan telah cukup dilihat dari tujuan pidana]. • Pasal 70 di atas memberikan pedoman untuk menerapkan sistem alternatif antara pidana penjara (kustodial) dengan pidana nonkustodial, dengan mengutamakan/mendahulukan sanksi yang nonkustodial.
7
KUHP Belanda
Lanjutan Belanda
Dalam KUHP Belanda, ada ketentuan mengenai : 1. pedoman menjatuhkan pidana denda terhadap setiap tindak pidana, sekalipun denda tidak tercantum dalam rumusan delik; 2. pedoman mengenakan pidana kerja sosial sekalipun pidana kerja sosial tidak tercantum dalam rumusan delik;
• Maksimum denda yang dapat dijatuhkan terhadap delik yang tidak mencantumkan pidana denda diatur dalam Pasal 23 (5), yaitu maksimum denda kategori ke-1 untuk delik pelanggaran dan maksimum denda kategori ke-3 untuk kejahatan.
Ad 1 : • Psl. 9 (2) lama (sebelum perubahan tahun 2001) sbb.:
Ad (2) : Kewenangan pengadilan untuk mengenakan pidana kerja sosial diatur dalam Psl. 9 (2) baru dan Psl. 9 (4) baru, sebagai berikut : • Pasal 9 (2) memberi kewenangan kepada pengadilan untuk mengenakan pidana kerja sosial sebagai pidana pengganti (instead of) dari pidana penjara atau denda, sekalipun pidana kerja sosial tidak tercantum dalam rumusan delik. • Pasal 9 (4) memberi kewenangan kepada pengadilan untuk mengenakan pidana kerja sosial di samping pidana penjara (in addition to an imprisonment), apabila lamanya pidana penjara itu tidak melebihi dari 6 bulan (tidak termasuk pidana bersyarat).
– –
•
Where a penalty of imprisonment or a penalty of detention, other than detention as a substitute penalty, is imposed, the judge may in addition impose a fine. [Apabila pidana penjara atau kurungan (bukan kurungan pengganti) dijatuhkan, maka hakim dapat menambah lagi dengan mengenakan pidana denda].
Pasal 9 (2) yang dikutip di atas adalah pasal lama; sekarang (setelah perubahan 2001) menjadi Psl. 9 (3).*) Menurut Psl 9 (3) yang sekarang berlaku ini, denda dapat dijatuhkan di samping (in addition to) pidana penjara atau pidana kerja sosial. *) Setelah perubahan 2001, Pasal 9 (3) lama berubah menjadi Pasal 9 (5).
Model Penal Code USA Section 7.01. Criteria for Withholding Sentence of Imprisonment and for Placing Defendant on Probation (Kriteria untuk tidak menjatuhkan pidana penjara dan penempatan terdakwa di bawah pengawasan) 1) Pengadilan dapat menghukum tanpa pidana penjara, kecuali mengingat sifat dan keadaan dari kejahatan yang dilakukannya, riwayat, karakter dan kondisi terdakwa, pidana pen-jara diperlukan untuk melindungi masyarakat karena: a) Ada risiko yang tidak pantas/tidak semestinya bahwa selama masa pidana bersyarat atau pengawasan terdakwa akan melakukan kejahatan lain (there is undue risk that during the period of a suspended sentence or probation the defendant will commit another crime); atau b) Terdakwa memerlukan pembinaan yang dapat lebih efektif dengan menempat-kannya di dalam suatu lembaga (the defendant is in need of correctional treatment that can be provided most effectively by his commitment to an institution); atau
8
c)
2)
Pidana yang lebih ringan akan sangat tidak berarti (turun nilainya) dibandingkan kejahatan serius yang dilakukan terdakwa (a lesser sentence will depreciate the seriousness of the defendant’s crime).
Alasan-alasan berikut, dengan tidak mengurangi diskresi pengadilan, seharusnya dipertimbangkan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara: a)
b)
c) d)
Tindak pidana yang dilakukan tidak disebabkan oleh atau tidak mengancam/ berpotensi timbulnya kerugian yang sangat besar/serius (the defendant’s criminal conduct neither caused nor threatened serious harm); Terdakwa tidak bermaksud melakukan tindak pidana yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian yang besar/serius (the defendant did not contemplate that his criminal conduct would cause or threaten serious harm); Perbuatan terdakwa berada di bawah provokasi yang sangat kuat (the defendant acted under a strong provocation); Ada alasan-alasan substansial untuk memaafkan atau membenarkan perbuatan terdakwa, sekalipun gagal mengadakan pembelaan (there were substantial grounds tending to excuse or justify the defendant’s criminal conduct, though failing to establish a defense);
e)
Korban mendorong atau memudahkan terjadinya perbuatan jahat yang dilakukan terdakwa (the victim of the defendant’s criminal conduct induced or facilitated its commission); Terdakwa telah memberi ganti rugi atau akan memberi ganti rugi kepada korban (the defendant has compensated or will compensate the victim of his criminal conduct for the damage or injury that he sustained); Terdakwa tidak mempunyai riwayat aktivitas kejahatan sebelumnya atau orang yang patuh hukum sebelum melakukan kejahatan (the defendant has no history of prior delinquency or criminal activity or has led a lawabiding life for a substantial period of time before the commission of the present crime); Perbuatan jahat terdakwa merupakan hasil dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin terulang lagi (the defendant’s criminal conduct was the result of circumstances unlikely to recur); Karakter dan sikap terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak mungkin melakukan kejahatan lain (the character and attitudes of the defendant indicate that he is unlikely to commit another cime); Terdakwa mungkin lebih dapat dikendalikan dengan pengawasan (the defendant is particularly likely to respond affirmatively to probationary treatment; Pidana penjara akan membawa pende-ritaan yang berkelebhan pada terdakwa maupun keluarganya (the imprisonment of the defendant would entail excessive hardship to himself or his dependents.
f) g)
h) i) j) k)
RKUHP INDONESIA Pasal 71 Konsep 2006-2008: • Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 54 dan Pasal 55, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut: a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun; b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana; c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar; d. terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban; e. terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar; f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain; g. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut; h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
Lanjutan RKUHP i.
kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain; j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya; k. pembinaan yang bersifat noninstitusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa; l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa; m. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau n. terjadi karena kealpaan.
9
The First Offenders Act tahun 1958 INGGRIS • Pengadilan dilarang untuk menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku pemula (first offender) kecuali tidak ada cara lain yang dianggap tepat untuk memperlakukan mereka.
Children and Young Person Act of Singapore Pedoman penjatuhan pidana penjara terhadap anak [Pasal 52 (1) dan (2)] : •
Seorang anak (child) janganlah dipidana atau diperintahkan untuk dipenjara karena suatu tindak pidana, atau dimasukkan ke dalam penjara karena kelalaian membayar denda atau ongkos-ongkos.
•
Seorang remaja (young person) tidak akan diperintahkan untuk dipenjarakan karena suatu tindak pidana, atau dimasukkan ke dalam penjara karena kelalaian membayar denda atau ongkosongkos, kecuali pengadilan berpendapat bahwa anak itu mempunyai karakter yang sukar dikendalikan di rumah-rumah pendidikan negara atau karena sudah sedemikian rusak tabiatnya.
RKUHP • Menurut RKUHP 2007-2008, minimal umum untuk pidana penjara 1 (satu) hari kecuali ditentukan minimum khusus (Psl. 69:2); dan minimal umum untuk pidana denda sebesar Rp 15.000,00 kecuali ditentukan minimum khusus (Psl. 80:2). • Aturan/pedoman penerapan pidana minimal khusus : Pasal 81 1) Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana. 2) Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya. 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi untuk tetap diterapkan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.
10
• Pasal 123 (3) : Minimum khusus pidana denda tidak berlaku terhadap anak. • Pasal 124 (3) : Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. • Pasal 133 1) Peringanan pidana adalah pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana maksimum maupun minimum khusus untuk tindak pidana tertentu. 3) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, peringanan pidana dapat berupa perubahan jenis pidana dari yang lebih berat ke jenis pidana yang lebih ringan. • Pasal 140 (3) : Apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana minimum, maka minimum pidana untuk perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana minimum khusus untuk masing-masing tindak pidana, tetapi tidak melebihi pidana minimum khusus terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).
c)
pidana kerja perbaikan dan domisili yang diwajibkan (compulsory domicile), diganti dengan denda 50.000 sampai 500.000 levs. (As amended - SG, Nos. 28/1982, 10/1993,. 62/1997)
KUHP BULGARIA Pasal 55 1) Dalam hal-hal khusus/eksepsional atau karena adanya berbagai faktor/keadaan yang meringankan, sekalipun pidana minimal telah ditetapkan oleh UU, pengadilan : 1. 2.
dapat menetapkan pidana di bawah batas minimum itu (shall fix a punishment under the lowest limit); dapat mengganti (shall replace) : a) b)
pidana mati dengan perampasan kemerdekaan mulai dari 15 sampai 20 tahun perampasan kemerdekaan yang batas minimalnya tidak ditentukan, dengan pidana kerja perbaikan (corrective labour) atau denda dari 50.000 sampai satu juta levs, dan untuk anak (diganti) dengan pencelaan publik (public censure); (As amended - SG, Nos. 28/1982, 10/1993, 62/1997
KUHP NORWEGIA
2)
Dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam ayat-1 sub1, apabila pidana itu pidana denda, pengadilan dapat menetapkan pidana di bawah batas minimum itu paling banyak setengahnya. (where the punishment is a fine, the court may specify punishment under the lowest limit by one half at most).
• § 51. An attempt shall be punished by a milder penalty than a completed felony. The penalty may be reduced to less than the minimum provided for such felony and to a milder form of punishment. The maximum penalty provided for the completed felony may be applied if the attempt has led to any such result as, if it had been intended by the offender, could have justified the application of so high a penalty.
3)
Dalam hal-hal seperti itu, pengadilan tidak boleh mengenakan pidana lebih ringan yang ditentukan oleh UU bersama-sama dengan pidana perampasan kemerdekaan (In such cases the court may not impose the lesser punishment provided by law along with punishment by deprivation of liberty).
• [Percobaan dipidana lebih ringan daripada kejahatan selesai; pidana itu dapat dikurangi lebih ringan dari pidana minimal yg ditetapkan utk kejahatan ybs atau dikenakan jenis pidana yang lebih ringan. Maksimum pidana yg ditetapkan untuk kejahatan selesai dapat dikenakan apabila percobaan itu telah menuju pada suatu akibat yang (memang) dikehendaki/dituju oleh sipelaku dan memang seharusnya dikenakan pidana maksimum itu].
11
• § 55. For criminal acts committed before reaching 18 years of age imprisonment pursuant to section 17, first paragraph, litra b cannot be imposed, and the penalty may without altering the form thereof be reduced below the minimum prescribed for the act, and, when circumstances so indicate, to a milder form of penalty. [Intinya: terhadap anak di bawah 18 tahun, pidana minimal dapat dikurangi dan dapat dikenakan jenis pidana yang lebih ringan].
§ 56. 1. The court may reduce the penalty below the minimum prescribed for the act and to a milder form of penalty: a) when the act is committed in order to save someone's person or property b) when the act is committed in justifiable anger, under compulsion or imminent danger or in a temporary state of severely reduced consciousness not caused by self-induced intoxication. 2. When the act is committed in a state of unconsciousness caused by selfinduced intoxication (section 45), the penalty may under especially extenuating circumstances be reduced below the prescribed minimum unless the offender has become intoxicated with the intent to commit the act. [Intinya : • Pidana minimal khusus dapat dikurangi dan jenis pidananya dapat diperingan apabila perbuatan dilakukan untuk menyelamatkan seseorang atau hartanya; atau karena kemarahan yg dapat dibenarkan, berada di bawah paksaan, dalam keadaan bahaya mendadak, atau kekurangsadaran yang sangat dan temporer yang tidak disebabkan karena mabuk yg dibuatnya sendiri. • Pidana minimal khusus juga dapat dikurangi apabila perbuatan dilakukan dalam keadaan tidak sadar akibat mabuk yg dibuatnya sendiri, kecuali ia sengaja memabukkan diri dengan maksud untuk melakukan perbuatan itu].
§ 57. • If a person was ignorant of the illegal nature of an act at the time of its commission, the penalty may be reduced below the minimum prescribed for the act and to a milder form of punishment if the court does not find that he should be acquitted for this reason. • [Intinya: Pidana minimal khusus dapat dikurangi dan jenis pidananya dapat diperingan apabila ada kesesatan terhadap fakta]. § 58. • Where two or more persons have cooperated for a criminal purpose, the penalty may be reduced below the minimum prescribed for the act and to a milder form of punishment for their part if the cooperation was essentially due to their dependence on any other guilty person or has been of little significance in comparison to that of others. When the penalty could otherwise have been restricted to fines and in the case of misdemeanours, it may be entirely remitted. • [Intinya: Pidana minimal khusus dapat dikurangi dan jenis pidananya dapat diperingan apabila keterlibatannya dalam penyertaan sangat kecil atau sangat bergantung pada orang lain/tidak bebas]
§ 59. • The provisions of the foregoing section are also applicable to a person who, before he knew he was suspected, has as far as possible and substantially prevented the harmful consequences of the act or has restored the damage caused thereby or has reported himself and made a full confession. [Intinya: Ketentuan di atas berlaku juga bagi orang yang telah mencegah akibat yg timbul, telah memperbaiki kerugian, telah melaporkan diri, atau telah membuat pengakuan penuh].
12
Resume Norwegia Dari berbagai aturan umum di atas dapat disimpulkan, bahwa pidana minimal khusus dapat dikurangi atau dikenakan jenis pidana yang lebih ringan, apabila : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
ada percobaan; dilakukan oleh anak (di bawah 18 th.) untuk menyelamatkan seseorang atau harta seseorang; karena kemarahan yg dapat dibenarkan (justifiable anger); ada di bawah paksaan (compulsion); ada dalam bahaya mendadak/segera (imminent danger) kekurangsadaran yang sangat dan temporer yang tidak disebabkan karena mabuk yg dibuatnya sendiri. 8. keadaan tidak sadar akibat mabuk yg dibuatnya sendiri, kecuali ia sengaja memabukkan diri dengan maksud untuk melakukan perbuatan itu 9. ada kesesatan terhadap fakta; 10.keterlibatannya dalam penyertaan sangat kecil atau sangat bergantung pada orang lain (tidak bebas); 11.telah mencegah akibat yg timbul, telah memperbaiki kerugian, telah melaporkan diri, atau telah membuat pengakuan penuh.
KUHP PORTUGAL Article 72 KUHP Portugal mengatur tentang Special mitigation of penalty. Di dalamnya ada pedoman pengurangan/peringanan pidana yang intinya menyatakan sbb. : 1. Di samping pengurangan pidana menurut UU, hakim dapat mengurangi pidana apabila sebelum, setelah, atau pada saat delik dilakukan, terdapat keadaankeadaan yang mengurangi : – sifat melawan hukumnya perbuatan (the unlawfulness of the act), – kesalahannya (the guilt of the agent), atau – perlunya pidana dijatuhkan (the necessity of the penalty).
• Dalam aturan khusus (perumusan delik tertentu), ada juga ketentuan yang menyata-kan bahwa pidana khusus dapat dikurangi apabila ada keadaan-keadaan khusus yang disebut dalam perumusan delik yang bersangkutan. Misalnya terdapat dalam Pasal 151 a, Pasal 195, dan Pasal 235.
2. a.
b.
c.
d.
Untuk tujuan ayat di atas, keadaan-keadaan yang dapat dipertimbangkan, antara lain: di bawah pengaruh ancaman yang sangat berat, atau pengaruh ketergantungan atau kepatuhan pada seseorang (the agent had acted under the influence of a serious threat, under the influence of someone he depends on, or to whom he owes obedience); karena motif yang mulia/patut dihormati, pengaruh bujukan/ godaan sangat kuat dari korban, atau karena provokasi (the agent’s conduct had been determined by honourable motive, by strong solicitation or temptation from the victim himself, or unjust provocation or undeserved offence); ada perbuatan-perbuatan yang menunjukkan penyesalan yang tulus, misal memperbaiki kerusakan (there had been demonstrative acts of the agent’s sincere repentance, namely reparation of the damages up to where it had been possible for him); setelah melakukan delik, ybs. selalu memelihara perbuatan baik (that a long time had elapsed over the perpetration of the crime, the agent maintaining good conduct).
13
KUHP YUGOSLAVIA • Article 42 - Reduction of punishment :
Article 73 (batas-batas pengurangan pidana khusus) : – – –
–
–
Maksimum pidana penjara, dikurangi sepertiga; Untuk minimum penjara 3 th/lebih: dikurangi 1/5; Untuk minimum penjara di bawah 3 th : dikurangi sampai batas minimum menurut UU (minimum umum penjara menurut Psl. 41: 1 bulan); maximum denda : dikurangi 1/3; minimum denda, dikurangi sampai batas minimum menurut UU (minimum umum denda menurut Pasal 47: 10 hari denda; 1 hari denda = antara €1 €498.80); apabila maksimum pidana penjara tidak lebih dari 3 tahun, dapat diganti dengan pidana denda sesuai dengan batasbatas umum (dalam aturan umum);
Article 43 - cara pengurangan pidananya (Mode of reducing punishments) : • Apabila ada alasan-alasan pengurangan pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 42 di atas, pengadilan dapat mengurangi pidana dalam batas-batas sbb. : 1. apabila pidana minimal yang ditetapkan untuk suatu tindak pidana adalah 3 tahun penjara, pidana minimal itu dapat dikurangi tidak lebih dari 1 tahun; (if a period of three years' imprisonment is prescribed as the lowest limit for the punishment for a criminal act, it may be reduced for a period not exceeding one year of imprisonment); 2. apabila pidana minimal yang ditetapkan untuk suatu tindak pidana adalah 2 tahun penjara, pidana minimal itu dapat dikurangi tidak lebih dari 6 bulan; (if a period of two years' imprisonment is prescribed as the lowest limit for the punishment for a criminal act, it may be reduced for a period not exceeding six months of imprisonment);
The court may set the punishment below the limit prescribed by statute, or impose a milder type of punishment; – when provided by statute that the offender's punishment may be reduced; – when it finds that such extenuating circum-stances exist which indicate that the aims of punishment can be attained by a lesser punishment.
• [Pengadilan dapat menetapkan pidana di bawah minimal yang ditentukan dalam UU atau mengenakan jenis pidana yang lebih ringan : – apabila UU menetapkan bahwa pidana untuk sipelaku dapat dikurangi; – apabila ada keadaan-keadaan meringankan yang memberi petunjuk bahwa tujuan pidana dapat dicapai dengan pidana yang lebih ringan].
3.
apabila pidana minimal yang ditetapkan untuk suatu tindak pidana adalah 1 (satu) tahun penjara, pidana minimal itu dapat dikurangi tidak lebih dari 3 bulan; (if a period of imprisonment of one year is prescribed as the lowest limit for the punishment for a criminal act, it may be reduced for a period not exceeding three months of imprisonment);
4.
apabila pidana penjara tidak lebih dari 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai pidana minimal, pidana minimal itu dapat dikurangi tidak lebih dari 15 hari; (if a period of imprisonment not exceeding one year is prescribed as the lowest limit for the punishment for a criminal act, it may be reduced to a period not exceeding 15 days of imprisonment);
5.
apabila pidana penjara yang diancamkan untuk suatu tindak pidana tidak menunjuk batas minimalnya, pengadilan dapat menjatuhkan pidana denda sebagai pengggantinya; (if the punishment of imprisonment is prescribed for a criminal act without indication of the lowest limit, the court may impose a fine in lieu of imprisonment);
6.
apabila denda ditetapkan sebagai batas pidana paling rendah (sebagai pidana minimal), pidana denda itu dapat dikurangi tidak lebih dari 500 dinar; (if a fine is prescribed as the lowest limit for the punishment for a criminal act, it may be reduced for an amount not exceeding 500 dinars).
14
Mode of reducing punishments (Article 43 KUHP Yugoslavia) MINIMAL KHUSUS
PENGURANGAN
3 th. penjara
Tdk boleh lebih dari 1 th
2 th. penjara
Tdk boleh lebih dari 6 bln.
1 th. penjara
Tdk boleh lebih dari 3 bln.
Di bawah 1 th penjara
Tdk boleh lebih dari 15 hari
Tanpa batas minimal penjara
Boleh menjatuhkan denda (pengganti penjara)
Denda sbg pidana paling rendah
Portugal (Ps. 72)
9. ada kesesatan terhadap fakta; 10. keterlibatannya dalam penyertaan sangat kecil atau sangat bergantung pada orang lain (tidak bebas); 11. telah mencegah akibat yg timbul, telah memperbaiki kerugian, telah melaporkan diri, atau telah membuat pengakuan penuh. 1.
a. b. c.
Bulgaria (Psl. 55 KUHP)
karena adanya hal-hal khusus/eksepsional atau berbagai faktor/keadaan yang meringankan.
Norwegia (Psl. 51, 55 s/d 59 KUHP)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Dikurangi tdk lebih 500 dinar
RESUME ALASAN PENGURANGAN PIDANA MINIMAL Norwegia (lanjutan)
RESUME ALASAN PENGURANGAN PIDANA MINIMAL
apabila sebelum, setelah, atau pada saat delik dilakukan, terdapat keadaan-keadaan yang mengurangi : sifat melawan hukumnya perbuatan (the unlawfulness of the act), kesalahannya (the guilt of the agent), atau perlunya pidana dijatuhkan (the necessity of the penalty).
ada percobaan; dilakukan oleh anak (di bawah 18 th.); untuk menyelamatkan seseorang atau harta seseorang; karena kemarahan yg dapat dibenarkan (justifiable anger); ada di bawah paksaan (compulsion); ada dalam bahaya mendadak/ segera (imminent danger) kekurangsadaran yang sangat dan temporer yang tidak disebabkan karena mabuk yang dibuatnya sendiri; keadaan tidak sadar akibat mabuk yg dibuatnya sendiri, kecuali ia sengaja memabukkan diri dengan maksud untuk melakukan perbuatan itu;
RESUME ALASAN PENGURANGAN PIDANA MINIMAL Portugal (Ps. 72)
2. a. b.
c. d.
Yugoslavia (Ps. 42)
keadaan-keadaan yang dapat dipertimbangkan, antara lain: di bawah pengaruh ancaman yg sangat berat, atau pengaruh ketergantungan atau kepatuhan pd seseorang, krn. motif yg mulia/patut dihormati, pengaruh bujukan/godaan sangat kuat dari korban, atau krn provokasi; ada perbuatan-perbuatan yg menunjukkan penyesalan yg tulus, mis. memperbaiki kerusakan; setelah melakukan delik, ybs. selalu memelihara perbuatan baik.
1. Apabila ditentukan oleh UU 2. ada keadaan-keadaan meringankan yg menunjukkan, bhw tujuan pidana dpt. dicapai dg pidana yg lebih ringan.
15
RKUHP Pasal 2 (3) RKUHP 2006-2008 sbb.: • Dalam hal setelah putusan pemidanaan memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, maka pelaksanaan putusan pemidanaan tersebut disesu-aikan dengan batas-batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.
Modifikasi pidana karena adanya perubahan undang-undang
Modifikasi pidana karena adanya ”perkembangan (perubahan/perbaikan) terpidana” Pasal 92 KUHP Greenland 1. Selama pelaksanaan sanksi, pengadilan dapat mengubah putusan sebelumnya/terdahulu mengenai jenis sanksi atau mencabut putusan untuk sementara atau selama-lamanya atas permintaan Jaksa, terpidana atau wali/pengacaranya, setelah memperoleh pernyataan dari orang-orang atau lembaga yang mengetahui keadaan terpidana. Perubahan sanksi tidak boleh lebih berat dari sanksi semula. 2. Apabila permohonan terpidana/walinya itu ditolak, permohonan baru tidak dapat diajukan sebelum lewat satu tahun kecuali keadaankeadaan khusus memberi petunjuk bahwa permohonan itu harus ditinjau sebelum waktu satu tahun itu lewat. 3. Apabila pengadilan telah mengenakan sanksi yang lamanya tidak dipastikan, Jaksa dalam waktu tidak kurang dari tiga tahun setelah putusan dan setiap tahun kedua berikutnya akan menetapkan jenis dan lamanya sanksi yang diajukannya kembali (untuk perubahan putusan itu).
Pasal 1 (3) KUHP Korea :
•
Where a statute is changed after a sentence imposed under it upon a criminal conduct has become final, with the effect that such conduct no longer constitutes a crime, the execution of the punishment shall be remitted
•
(Apabila suatu UU berubah setelah pidana yang dijatuhkan (berdasarkan UU itu) terhadap suatu perbuatan jahat berkekuatan tetap, dengan akibat bahwa perbuatan itu tidak lagi merupakan suatu kejahatan, maka pelaksanaan pidana itu akan dibatalkan/dihapuskan).
16
Pasal 2 paragraf 2 KUHP Thailand : •
•
If, according to the law provided afterwards, such act ia no more an offence, the person doing such act shall be relieved from being an offender; and, if there is a final judgment inflicting the punishment, such person be deemed as not having ever been convicted by the judgment for committing such offence. If, however, he is still undergoing the punishment, the punishment shall forthwith terminate (Apabila menurut UU yang ditetapkan kemudian – berarti ada perubahan, pen.-, perbuatan itu tidak lagi merupakan suatu tindak pidana, orang yang melakukan perbuatan itu akan dibebaskan sebagai pelaku/pelanggar; dan apabila ada putusan pemidanaan yang final (berkekuatan tetap), orang itu akan dianggap belum pernah dipidana untuk perbuatan itu, akan tetapi, apabila ia sedang menjalani pidana itu, maka pidananya itu akan diakhiri dengan segera).
Pasal 3 KUHP Thailand • Apabila menurut UU baru, perbuatan yang diatur oleh UU lama itu tetap dipandang sebagai tindak pidana, UU yang lebih menguntungkan si pelanggar yang akan diterapkan, kecuali apabila perkara itu telah final artinya telah mendapat putusan yang berkekuatan tetap berdasarkan UU lama.
Resume Thailand Dalam hal UU baru menyatakan bahwa perbuatan yang diatur oleh UU lama tidak lagi merupakan tindak pidana menurut UU baru, maka ada 2 kemungkinan : 1. Dalam hal belum ada putusan berdasarkan UU lama, terdakwa akan dibebaskan sebagai pelaku (karena menurut UU baru perbuatannya tidak lagi merupakan tindak pidana). 2. Dalam hal sudah ada putusan pemidanaan yang final (berkekuatan tetap) berdasarkan UU lama, maka: – –
•
apabila pidana belum dijalani/dilaksanakan, terdakwa dianggap sebagai belum pernah dipidana; atau apabila terdakwa sedang menjalani pidana itu (sebagian), pidananya (yang selebihnya itu) akan segera dihentikan atau diakhiri.
Apabila menurut UU baru, perbuatan yang diatur oleh UU lama itu tetap dipandang sebagai tindak pidana, UU yang lebih menguntungkan si pelanggar yang akan diterapkan, kecuali apabila perkara itu telah final artinya telah mendapat putusan yang berkekuatan tetap berdasarkan UU lama.
RKUHP Pasal 52 1. Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi. 2. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim. Catatan : Pola Pedoman di atas lebih merupakan pedoman umum, dgn asas ultimum remedium. Pola pedoman yg lebih rinci, terlihat di Norwegia p.t.o.
17
KUHP Norwegia
Pedoman Rinci di Norwegia
§ 48b : In deciding whether a penalty shall be imposed on an enterprise pursuant to section 48 a, and in assessing the penalty vis-à-vis the enterprise, particular consideration shall be paid to 1. the preventive effect of the penalty, 2. the seriousness of the offence, 3. whether the enterprise could by guidelines, instruction, training, control or other measures have prevented the offence, 4. whether the offence has been committed in order to promote the interests of the enterprise, 5. whether the enterprise has had or could have obtained any advantage by the offence, 6. the enterprise's economic capacity, 7. whether other sanctions have as a consequence of the offence been imposed on the enterprise or on any person who has acted on its behalf, including whether a penalty has been imposed on any individual person.
YANG DIPERTIMBANGKAN : 1. Efek preventif dari pidana itu, 2. Sifat serius (bobot) tindak pidana; 3. Apakah “enterprise” telah mencegah terjadinya delik itu (berdasarkan pedoman, instruksi, pelatihan, kontrol, atau tindakan lain); 4. Apakah delik itu dilakukan untuk memajukan kepentingan perusahaan itu; 5. Apakah perusahaan itu telah atau dapat memperoleh keuntungan dari tindak pidana itu; 6. Kemampuan ekonomi dari perusahaan itu; 7. Apakah sanksi-sanksi lain sebagai akibat dari delik itu telah dikenakan kepada perusahaan itu atau pada seseorang yang melakukan atas nama perusahaan, termasuk apakah pidana telah dikenakan kepada individu perorangan.
18
