Jembatan Pulau Laut Masuk PSN
http://www.suarakalimantan.com Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Hamsyuri mengharapkan, jembatan Selat Pulau Laut, Kotabaru, di kabupaten paling timur provinsi tersebut segera terwujud. Harapan tersebut dia kemukakan menjawab Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Rabu sehubungan rencana pembangunan jembatan yang menyeberangi Selat Pulau Laut itu masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN). Karena dengan masuknya dalam PSN, menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) itu, ada semacam angin segar atau jaminan jembatan yang sudah lama menjadi dambaan penduduk setempat akan terwujud. Mega proyek pembangunan Jembatan Pulau Laut yang menghubungkan dua kabupaten, yakni, kabupaten Tanah Bumbu dengan Kotabaru mendapat kabar baik dari pemerintah pusat i. Berdasarkan kabar terbaru, pemerintah pusat memasukkan proyek ini sebagai proyek strategi nasional (PSN). Dengan masuknya proyek jembatan ini sebagai PSN, maka kedepan kegiatan fisik dan infrastruktur jembatan sepanjang 6,4 kilometer itu, khususnya pembangunan bentang tengah jembatan, akan dibantu oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (APBN)ii. Sebagaimana diketahui, berdasarkan perencanaan, pembiayaan pembangunan jembatan dengan panjang 6,475 meter itu sekitar Rp 3,6 trilyun. Ada kesepakatan sharing pendanaan antara Pemprov Kalsel dengan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru. Untuk provinsi dengan
Subbag Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
1
total Rp 500 miliar sedangkan dua kabupaten masing-masing Rp 250 miliar yang digunakan untuk bentang pendekat dan akses jalan. Sedangkan untuk bentang tengah jembatan tersebut memerlukan biaya cukup besar berkisaran biaya sekitar Rp 2,5 triliun, yang mana dana itu akan didanai oleh APBN. Masyarakat patut bersyukur, terlebih Pemprov dan dua kabupaten, sebab, penantian dua tahun lebih untuk menyambung bentang tengah jembatan sudah di depan mata, dan bakal terwujud. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalsel, Nurul Fajar Desira membeberkan, kucuran dana dari APBN dipastikan akan mengalir. Khususnya untuk pembangunan fisik bentang panjang yang menelan biaya tak sedikit. Meski demikian, kepastian untuk mendapatkan suntikan dana tersebut masih menunggu hasil verifikasiiii dan rekomendasi dari komisi jembatan panjang yang saat ini baru merampungkan hasil. “Jika sudah clear dan disetujui, konstruksi utama akan segera direalisasikan dengan sumber dana APBN, kami sangat berharap dalam waktu dekat kepastian tersebut sudah diketahui,” kata pejabat yang akrab disapa Fajar itu. Diterangkan Fajar, prediksi total biaya secara keseluruhan untuk merampungkan pembangunan jembatan yang nantinya mengalahkan popularitas Jembatan Suramadu di Jawa Timur itu, mencapai Rp3,6 triliun. “Kalau hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)iv Kalsel dan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, akan lama akan terbangun dan dimanfaatkan warga Banua,” ujarnya. Seperti diketahui, saat ini baik Pemprov maupun kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru saling bahu membahu menyokong pembangunan bentang pendek jembatan. Tahun 2016 lalu, Pemprov menggelontorkan APBD sebanyak Rp50 miliar. Keseriusan Pemprov dibuktikan dengan menyuntikkan kembali APBD sebanyak Rp70 miliar. Sebelumnya, Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Riswandi mengatakan, untuk mendapatkan rekomendasi komisi jembatan, seharusnya peran wakil Kalsel di Senayan lebih terlihat lagi, agar jembatan yang sudah didambakan ini mendapat angin segar. “Memang rekomendasi ini sangat diperlukan. Namun, setidaknya didapat sesegera mungkin, agar pembangunan cepat selesai. Dan kawan di pusat juga harus lebih lantang lagi bersuara,” kata Riswandi.
Subbag Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
2
Bahkan, sebelumnya, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menegaskan, pada 2017 ini, pemerintah provinsi akan fokus pada pembangunan infrastruktur selain program prioritas lainnya guna mewujudkan Kalsel, mandiri dan terdepan (Mapan). Meskipun ada pemangkasan pada postur anggaran, orang nomor satu di jajaran Pemprov Kalsel ini memastikan tidak ada potongan terkait belanja infrastruktur pada 2017. Dan, ini menjadi komitmen Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor usai dilantik Presiden RI Ir Joko Widodo untuk bekerja melakukan pemerataan pembangunan di Bumi Antasari. Tentu saja, dengan adanya pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Kalimantan dan Pulau Laut, maka akan membuka isolasi transportasi darat antara Pulau Laut dengan daratan Kalimantan.
Sumber Berita: 1. kalsel.prokal.co, Akhirnya.. Jembatan Pulau Laut Masuk Proyek Strategis Nasional, Senin, 9 Januari 2017. 2. antarakalsel.com, Diharapkan Jembatan Kotabaru Terwujud, Rabu, 11 Januari 2017. 3. suarakalimantan.com, Pembangunan Jembatan Penghubung Batulicin ke Pulau Laut Sepanjang Rp 6.475 Meter Memakan Biaya Rp 3,6 Trilyun, Rabu, 11 Januari 2017. 4. Radar Banjarmasin, Jembatan Pulau Laut Masuk PSN, Senin, 9 Januari 2017.
Catatan: 1.
APBD terdiri atas: a) Anggaran pendapatan, terdiri atas:
Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain
Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
b) Anggaran
belanja,
yang
digunakan
untuk
keperluan
penyelenggaraan
tugas
pemerintahan di daerah. Subbag Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
3
c) Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
2.
Dasar Hukum APBN Bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bunyi pasal 23: ayat (1): Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ayat (2): Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ayat (3): “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”.
Secara garis besar struktur APBN adalah : a. Pendapatan Negara dan Hibah, b. Belanja Negara, c. Keseimbangan Primer, d. Surplus/Defisit Anggaran, e. Pembiayaan.
3.
Komisi – komisi dalam DPRD terdiri dari: a. Komisi I Hukum dan Pemerintahan; Bidang tugas Komisi I meliputi: Pemerintahan, Ketertiban, Infomasi dan Komunikasi ; Hukum/HAM dan Perundang-undangan ; Kepegawaian/Aparatur; Perijinan. Sosial Politik, Hubungan antar Provinsi/Daerah, Hubungan Internasional, Organisasi Masyarakat; Pertanahan dan Pertahanan dan Keamanan. Subbag Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
4
b. Komisi II Ekonomi dan Keuangan; Bidang tugas Komisi II meliputi: Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Ketahan Pangan, Logistik, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kebudayaan, Pariwisata, Keuangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Lembaga Keuangan bukan Bank, BUMD dan BUMN. c. Komisi III Pembangunan dan Infrastruktur; Bidang Tugas Komisi III meliputi: Pekerjaan Umum, Tata Ruang Wilayah dan Pemetaan, Penataan dan Pengawasan Bangunan, Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Perhubungan dan Transfortasi, Pos dan Telekomunikasi, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup serta Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda). d. Komisi IV Kesejahteraan Rakyat. Bidang tugas Komisi IV meliputi: Pendidikan, Kesehatan, Ilmu dan Teknologi, Kepemudaan dan Olah Raga, Agama, Sosial, Keluarga Berencana, Peranan Wanita, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, Gender, Perempuan
dan
Anak.
i
Pemerintah Pusat adalah penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden dan oleh menteri – menteri Negara. ii Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. iii Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya (menurut KBBI) iv Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Subbag Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
5
