JEJAK Journal of Economics and Policy

Jejak Vol 8 (2) (2015): 127-138. DOI: http://dx.doi.org/10.15294/jejak.v8i2.6165

JEJAK Journal of Economics and Policy http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak

ANALISIS SISTEM EKONOMI CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM Agung Riyardi1 , Purbayu Budi Santosa2 1

Universitas Muhammadiyah Surakarta; 2Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia Permalink/DOI: http://dx.doi.org/10.15294/jejak.v8i2.6165 Received: Juli 2015; Accepted: Agustus 2015; Published: September 2015

Abstract This study try to analyze a mixed economic system, based on Islamic rules. It is regarded as an ideal system in economic because goverment economic plays role in the system. Nowdays, many concepts of mixed economic system come up but it can not be said as the ideal ones as economic actors’ greediness interferes the systems. The method for analizing data is placing the goverment and private sectors appropriately at a curve of procuction possibility of private-public goods. There are some findings. The first result shows that the goverment does not need to condunct market operation and price interference with the assumption of the poor can meet their basic needs. Then, Islam views that mixed economic system is the ideal one if goverment and private sector play roles in the system. The role of goverment is to provide goods for public and controll private sectors. Further, the private sectors provide goods for the needs of private. Finally, the finding also shows that there is greediness, appears at the goverment and private system.

Keywords: mixed economic system, goverment and private roles, Islam

Abstrak Tulisan ini menganalisis sistem ekonomi campuran menurut ajaran agama Islam sebagai suatu sistem ekonomi campuran yang ideal. Hal ini disandarkan pada di satu sisi sudah terdapat berbagai konseptualisasi sistem ekonomi campuran namun dirasakan belum ideal karena adanya keserakahan pelaku ekonomi dan di sisi lain ada pembahasan ekonomi Islam yang di dalamnya terdapat pembahasan peran ekonomi pemerintah yang diyakini membawa rahmat bagi semua umat manusia. Metode untuk menganalisis adalah penempatan posisi ideal swasta dan pemerintah dalam kurva kemungkinan produksi barang swasta-publik. Hasil analisis menunjukan bahwa dengan asumsi tidak terjadi kekurangan kebutuhan pokok pada rakyat miskin, pemerintah tidak perlu melakukan operasi pasar dan melakukan intervensi harga, sistem ekonomi campuran menurut agama Islam adalah sistem ekonomi campuran ideal jika pemerintah berperan dalam penyediaan barang publik dan mengontrol kecurangan swasta dan swasta berperan dalam penyediaan barang swasta. Hasil penelitian juga menunjukan makna keserakahan ekonomi pada pemerintah dan swasta.

Kata Kunci: Sistem Ekonomi Campuran, Peran Pemerintah dan swasta, Agama Islam How to Cite: Riyardi, A., & Santosa, P. (2016). ANALISIS SISTEM EKONOMI CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM. JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan, 8(2), 127-138. doi:http://dx.doi.org/10.15294/jejak.v8i2.6165

© 2015 Semarang State University. All rights reserved 

Corresponding author : Address: Jalan A. Yani Tromol Pos 1, Pabelan Kartasura, Jawa Tengah E-mail: [email protected]

ISSN 1979-715X

128

Agung Riyardi dan Purbayu Budi Santosa,

PENDAHULUAN Sistem ekonomi campuran didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang menggabungkan lebih dari satu aspek sistem ekonomi (Wikipedia, 2015). Biasanya, dalam sistem ekonomi campuran aspek yang digabungkan adalah dominasi swasta dengan dominasi pemerintah. Dengan demikian sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang diwarnai dominasi swasta dan pemerintah. Sistem ini lahir dari perubahan pesat pada fenomena ekonomi sehingga menghasilkan tipe ekonomi baru. Bogolib (2013). Sistem ekonomi campuran telah digunakan sebagai sistem ekonomi banyak negara di dunia. Sistem ekonomi campuran juga digunakan di Indonesia (Seff, 2010). Bahkan Hatta (1963: 41) sudah menggambarkan bentuk sistem ekonomi campuran di Indonesia berupa dominasi negara untuk mengerjakan usaha yang besar, koperasi untuk hal yang kecil-kecil, dan dominasi swasta yang mengusahakan sendiri modal dan tenaga kerja. Kenyataannya, di berbagai negara, dominasi swasta dan dominasi pemerintah sangat kentara, dan tidak ada satu pun negara yang sistem ekonominya didominasi hanya oleh swasta atau pemerintah. Perbedaan yang ada di antara berbagai negara hanya pada derajat dominasi pemerintah dalam sistem ekonomi campuran. Mungkin di suatu negara derajat dominasi pemerintah rendah atau sedang, adapun di negara lain derajat dominasi pemerintah tinggi. Sebagai contoh, menurut Velinga (2009), pemerintah di Asia (Tenggara) dan Amerika Latin sangat mendominasi dalam pembangunan ekonomi. Walaupun demikian, semuanya disebut sebagai negara bersistem ekonomi campuran. Perbedaan lain adalah pada

Analisis Sistem Ekonomi Campuran Dalam Perspektif Islam

penggunaan nama khusus untuk sistem ekonomi campuran yang diterapkan oleh suatu negara. Di Indonesia misalnya, nama khusus untuk sistem ekonomi campuran adalah demokrasi ekonomi (Abbas, 2008), sedangkan di Malawi tahun 1964 - 1980 disebut dengan nama unilateral capitalism (Kayuni, 2011), dan di China yang intensif melakukan reformasi keterbukaan ekonomi disebut dengan istilah Sosialisme berbudaya bangsa China (Tisdell, 2008). Berdasarkan hakikat dan realitas sistem ekonomi campuran tersebut, tulisan ini berujuan untuk menganalisis sistem ekonomi campuran dalam perspektif ajaran agama Islam. Asumsi yang mendasari tulisan ini adalah adanya kemungkinan sistem ekonomi campuran untuk berpola tidak ideal. Argumentasi yang dapat dikemukakan tentang sistem ekonomi campuran yang tidak ideal adalah adanya keserakahan manusia yang tidak hanya menyebabkan utilitarianisme berlebihan sebagaimana dikemukakan oleh Chapra (2000: 26), namun juga menyebabkan terlalu besarnya dominasi pemerintah atau swasta sedemikian hingga merugikan berbagai pihak. Bahkan keserakahan tersebut dapat menimbulkan kolusi antara pemerintah dan swasta yang dalam jangka pendek menurut Santosa (2014: 162) melestarikan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan dan menimbulkan patologi sosial. Argumentasi lainnya adalah nilai lebih ajaran agama Islam yang tidak hanya mengajarkan sistem peribadatan, namun juga mengajarkan berbagai sistem kehidupan, termasuk sebagaimana dikemukakan Al 'Assal dan Karim (1980:10) dan Basyir (1987:1) berupa sistem ekonomi Islam yang tentunya rahmatan lil 'aalamiin dan mampu mengeliminasi keserakahan manusia yang berbeda dengan sistem

JEJAK Journal of Economics and Policy Vol 8 (2) (2015): 127-138

ekonomi kapitalisme dan sosialisme sebagaimana dikemukakan oleh Qardhawi (1995: 18-21). Tulisan ini bermanfaat bagi pemerhati konsep sistem ekonomi (Islam). Jika selama ini konsep sistem ekonomi campuran sudah dianggap ideal dari sisi hakikat dan realitasnya, maka adanya tulisan ini membuka ruang bagi pengembangan konsep sistem ekonomi campuran yang ideal dan tidak serakah. Bahkan membuka ruang bagi perbandingan sistem ekonomi dalam peran ekonomi negara dan swasta. Tulisan ini juga bermanfaat bagi stakeholder sistem ekonomi campuran. Mereka dapat mempertimbangkan untuk partisipasi yang tidak dilandasi utilitarianisme dan keserakahan sesuai ajaran agama Islam mengenai ekonomi. Sistem ekonomi campuran memfokuskan pada terjadinya penyelesaian permasalahan produksi dan pertukaran sumber daya, barang dan jasa. Adapun kelembagaan dan keagenan tidak menjadi fokus. Bahkan mengadopsi kelembagaan dan keagenan yang berasal dari sistem ekonomi kapitalisme atau sistem ekonomi sosialisme tidak menjadi masalah. Prishardoyo (2010). Dapat disimpulkan bahwa fokus pada hasil produksi dan pertukaran menyebabkan sistem ekonomi campuran sangat fleksibel dalam pengadopsian kelembagaan atau keagenan. Terdapat 3 model dalam pengadopsian kelembagaan dan keagenan dari kapitalisme atau sosialisme. Model pertama adalah model menghindari kekurangan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme, model kedua adalah model mengambil manfaat dari kelebihan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme, dan model ketiga adalah model 'pendulum' antara sistem ekonomi

129

kapitalisme dan sosialisme. Walaupun masing-masing model berbeda dalam teknik pengadopsian sistem, namun ketiganya memiliki kemiripan dalam arah pengadopsian, yaitu harapan akan terselesaikannya masalah produksi dan pertukaran. Model pertama direpresentasikan oleh Muhammad Hatta yang menurut Abbas (2008) banyak mengemukakan tentang kekurangan sistem ekonomi kapitalisme barat seperti sekulerisme, individualisme dan free fight liberalism. Jika berbagai kekurangan tersebut tidak dihindari, maka akan merusak nilai-nilai luhur seperti musyawarah, kerja sama dan kritik, bahkan menyebabkan dominasi monopoli swasta dan tidak berperannya negara sehingga tidak terjadi kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi dan nonekonomi. Model kedua mengedepankan bahwa sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme memiliki berbagai manfaat yang dibutuhkan namun manfaat tersebut tidak dimiliki oleh sistem ekonomi lainnya. Oleh karena itu kebermanfaatan sistem ekonomi tersebut diambil sesuai kebutuhan. Sebagai contoh adalah sistem ekonomi sosialisme yang dianggap memiliki manfaat dalam hal dominasi ekonomi oleh negara, lalu dominasi negara tersebut diadopsi dan digunakan untuk mengontrol dan mengintervensi perekonomian. Contoh lain adalah sistem ekonomi kapitalisme yang dianggap memiliki manfaat dalam pemilikan individu, lalu pemilikan individu ini diadopsi oleh sistem ekonomi campuran dan digunakan dalam memotivasi dominasi swasta dalam perekonomian. Boleh dikatakan bahwa model kedua pengadopsian ini adalah model Benefit, Adopt and Use (BAU), yaitu bermanfaat, ambil dan gunakan.

130


Model ketiga lebih memperhatikan pada berbagai hal teknis. Ibarat pendulum, model ini kadang-kadang 'berat' kepada dominasi swasta atau pemerintah tergantung masalah teknis produksi dan pertukaran yang terjadi. Santosa (2014: 223) mengemukakan bahwa pendulum ini pernah 'berat' ke arah dominasi swasta yang disebut liberalisme, dan pernah juga 'berat' ke arah dominasi pemerintah, yaitu berawal ketika Presiden AS Roosevelt pada tahun 1935 mengaplikasikan program New Deal yang diilhami oleh pemikiran J.M Keynes untuk mengatasi krisis ekonomi pada waktu itu yang ternyata juga bermanfaat mencegah berkembangnya sosialisme. Adapun saat ini pendulum kembali 'berat' ke arah dominasi swasta yang disebut neoliberalisme melalui pengurangan peran pemerintah untuk penguatan pertumbuhan ekonomi, walaupun banyak mendapat kritikan, seperi kritikan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Berbagai literatur tentang peran pemerintah di bidang ekonomi menurut ajaran agama Islam bersandar pada gambaran tentang 2 peran pemerintah: peran sebagai penyedia barang dan peran kontrol terhadap perekonomian. Sebagaimana Gambar 1, peran pemerintah sebagai penyedia barang dapat dibagi dua, yaitu peran pemerintah sebagai penyedia kebutuhan pokok dan peran pemerintah dalam penyediaan barang publik. Peran pemerintah dalam penyediaan barang ini disebabkan adanya hadits Nabi SAW yang menyatakan: "Seorang Imam adalah pelayan dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas pelayanannya". Sebagai contoh, pemerintah harus menyediakan makanan


kebutuhan pokok bagi orang-orang miskin dan yang tidak mampu memenuhi sendiri. Demikian juga pemerintah harus menyediakan barang publik yang dibutuhkan masyarakat, seperti jalan raya, rumah sakit, atau sekolah. Yang pernah dilakukan oleh khalifah Umar bin Khathab berupa memanggul sendiri sekarung gandum pada malam hari untuk diberikan kepada seorang ibu dan anak-anaknya yang menderita kelaparan dan segera memperbaiki jalan rusak yang mencelakakan seekor kuda penarik gerobak (al-Qudsy dan Rahman, 2011) adalah sedikit gambaran realita bahwa pemerintahan dalam ajaran Islam berperan dalam penyediaan barang. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam pemerintah melayani rakyat dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan barang publik yang dibutuhkan rakyat. Peran pemerintah berupa kontrol terhadap perekonomian dapat dibagi 2. Pertama kontrol terhadap berbagai kecurangan ekonomi di tengah masyarakat. Peran pertama dikenal dengan istilah peran (wilayatul) hisbah. Aparat hukum (hakim) akan selalu berkeliling di tengah pasar dan tempat umum. Apabila menjumpai dan membuktikan kecurangan, aparat pemerintah ini berwenang langsung menghentikan kecurangan tersebut sehingga ada perlindungan terhadap konsumen (Khan, 2011). Kedua, kontrol terhadap ketidakwajaran harga barang. Dalam hal ini pemerintah melakukan kontrol dengan cara melakukan 'operasi pasar' untuk meningkatkan jumlah barang dan menurunkan tingkat harga kembali kepada kewajaran. Pemerintah tidak melakukan kontrol perekonomian melalui pembatasan harga.

131


Peran Ekonomi Pemerintah

Penyediaan Barang

Barang Publik

Barang Kebutuhan Pokok untuk kalangan miskin

Kontrol

Kecurangan swasta: (wilayatul) hisbah

Operasi pasar untuk penstabilan harga

Gambar 1. Peran Ekonomi Pemerintah Menurut Agama Islam Ada dugaan bahwa pemerintah Islam dapat melakukan pembatasan harga. Islahi (1999) misalnya, yang berlandaskan pada pendapat Ibnu Taimiyah menduga bahwa pemerintah dapat mengintervensi harga. Namun jika memperhatikan lebih teliti tentang pendapat Ibnu Taimiyah yang membahas peran (wilayatul) hisbah dalam mengontrol kecurangan ekonomi, dugaan peran pemerintah dalam mengintervensi harga tidak tepat. Yang lebih tepat, sebagaimana dikemukakan Riyardi (2013) pemerintah berperan mengontrol kecurangan ekonomi bukan mengintervensi harga. Dengan demikian peran pemerintah berwujud kontrol kecurangan ekonomi melalui (wilayatul) hisbah dan kontrol ketidakwajaran harga melalui 'operasi pasar' yang bukan intervensi dan pembatasan harga. METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode penempatan posisi ideal swasta dan pemerintah dalam pengadaan barang swasta dan publik berdasarkan kurva

kemungkinan produksi barang swastapublik. Metode ini menempatkan swasta dan pemerintah dengan memperhatikan asumsi full employment yang sedemikian hingga setiap usaha menambah barang swasta berdampak pada pengurangan lebih banyak sumber daya sektor pemerintah, dan sebaliknya sebagaimana dalam konsep kurva kemungkinan produksi barang swastapublik. Dengan demikian, metode ini tepat untuk menguji peran ekonomi pemerintah menurut Islam dan sistem ekonomi campuran menurut Islam. HASIL DAN PEMBAHASAN Gambar 2 di bawah ini menunjukan kurva kemungkinan produksi barang swasta dan publik dan konsep yang ada di dalamnya. Terlihat bahwa perekonomian memproduksi barang swasta dan barang publik pada kemungkinan titik A, B, C atau D. Perubahan produksi dari titik A ke titik B menyebabkan barang swasta diproduksi lebih banyak dengan 'biaya' berupa berkurangnya produksi barang publik. Adapun perubahan produksi dari titik A ke

132


titik C menyebabkan barang swasta semakin banyak diproduksi, namun dengan 'biaya' berupa berkurangnya lebih banyak lagi


produksi barang publik, yaitu 0P3-0P1 > 0P20P1.

Barang Publik (P)

A

P4

B P3

C

P2 P1

D 0

S1

S2

S3 S4

Barang Swasta (S)

Gambar 2. Kurva Kemungkinan Produksi Barang Swasta-Publik Demikian juga sebaliknya. Perubahan produksi dari D ke C menyebabkan barang publik diproduksi lebih banyak dengan 'biaya' berupa berkurangnya produksi barang swasta. Adapun perubahan produksi dari titik D ke titik B menyebabkan barang publik semakin banyak diproduksi, namun dengan 'biaya' berupa berkurangnya lebih banyak lagi produksi barang swasta, yaitu 0S3-0S1 > 0S2-0S1. Dengan demikian, swasta dan pemerintah perlu berhati-hati dalam berperan memproduksi barang swasta dan barang publik, sebab peran mereka akan mempengaruhi 'keseimbangan' produksi barang swasta-publik yang dibutuhkan masyarakat. Terdapat 3 kemungkinan penempatan peran pemerintah dan swasta. Kemungkinan penempatan pertama adalah penempatan pemerintah sebagai penyedia barang publik dan swasta sebagai penyedia barang swasta. Kemungkinan penempatan kedua adalah penempatan pemerintah sebagai penyedia barang publik dan swasta, adapun swasta sebagai penyedia barang swasta. Kemungkinan penempatan ketiga adalah

penempatan pemerintah sebagai penyedia barang publik dan swasta, adapun swasta sebagai penyedia barang swasta dan barang publik. Gambar 3 menunjukan seluruh kemungkinan penempatan. Kemungkinan 1 menggambarkan bahwa pemerintah hanya memproduksi barang publik dan swasta hanya memproduksi barang swasta. Kombinasi tersebut menghasilkan produksi keseimbangan E*2, yaitu barang publik yang diproduksi pemerintah sebanyak P*2 dan barang swasta yang diproduksi sebanyak S*2. Kemungkinan 2 menggambarkan pemerintah juga memproduksi barang swasta sehingga menghasilkan produksi keseimbangan E*1 atau swasta juga memproduksi barang publik sehingga menghasilkan produksi keseimbangnan E*3. Untuk mencapai produksi keseimbangan E*1, pemerintah menggunakan sebagian besar endowment untuk memproduksi barang publik sebesar P*1 yang lebih sedikit dari P*2 dan menggunakan endowwment sisa untuk memproduksi barang swasta senilai S*2 -S*3


sehingga jumlah seluruh barang swasta menjadi S*3. Adapun untuk mencapai produksi keseimbangnn E*3, swasta menggunakan sebagian besar endowment untuk memproduksi barang swasta sebesar S*1 yang lebih sedikit dari S*2 dan menggunakan endowwment sisa untuk memproduksi barang publik senilai P*2-P*3 swasta sehingga jumlah seluruh barang publik menjadi P*3. Kemungkinan 3 menggambarkan pemerintah dan swasta memproduksi barang publik dan

133

barang swasta. Jika mengasumsikan bahwa titik awal adalah keseimbangan E*2, pemerintah memproduksi barang publik dan swasta memproduksi barang swasta lebih sedikit dari produksi pada keseimbangan E*2, namun keseimbangan produksi tetap pada E*2 sebab pemerintah memproduksi barang swasta sebesar S*1-S*2 dan swasta memproduksi barang publik sebesar P*1-P*2. Keseimbangan yang dihasilkan sama dengan Kemungkinan 1, yaitu keseimbangan E*2

Gambar 3. Tiga Kemungkinan Penempatan Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Barang Publik dan Swasta; (a) Kemungkinan 1

Gambar 4. Tiga Kemungkinan Penempatan Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Barang Publik dan Swasta; (b) Kemungkinan 2 dan 3

134



Perbandingan di antara 3 kemungkinan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. Perbandingan meliputi penggunaan endowment dan penyediakan barang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dan keseimbangan peoduksi yang dihasilkan. Kemungkinan penempatan 1 berbeda dengan kemungkinan penempatan 2. Perbedaan terdapat pada penggunaan endowment,

peran pemerintah atau swasta dalam menghasilkan barang publik dan swasta, dan keseimbangan dihasilkan. Demikian juga kemungkinan 1 berbeda dengan kemungkinan 3. Perbedaan terdapat pada penggunaan endowment dan peran pemerintah dan swasta dalam memproduksi barang publik dan swasta.

Tabel 1. Perbandingan Kemungkinan Penempatan Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Barang Publik dan Barang Swasta Pemerintah Penempatan

Kemungkinan 1

Kemungkinan 2

Endowment

Penyedia barang

Keseimbangan

Untuk menyediakan barang publik

Publik

Untuk menyediakan barang swasta

Swasta

E*2

Sebagian besar untuk menyediakan barang publik dan sebagian kecil untuk menyediakan barang swasta

Publik+ Swasta

Untuk menyediakan barang swasta

Swasta

E*1

Publik

Sebagian besar untuk menyediakan barang swasta dan sebagian kecil untuk menyediakan barang publik

Swasta + Publik

E*3

Publik swasta

Sebagian besar endowment swasta untuk menyediakan barang swasta dan sebagian kecil untuk menyediakan barang publik

Swasta + Publik

E*2

Endowment

Untuk menyediakan barang publik

Kemungkinan 3

Swasta Penyedia Barang

Sebagian besar endowment pemerintah untuk menyediakan barang publik dan sebagian kecil untuk menyediakan barang swasta

Sumber: Data Primer, diolah

+


Pada setiap kemungkinan penempatan, terdapat peran pemerintah sebagai wilayatul hisbah, yaitu peran pemerintah untuk mengoreksi kecurangan swasta dalam penyediaan barang. Pada Gambar Kemungkinan 1 pemerintah berperan mengawasi swasta dalam penyediaan barang swasta, sedang pada Gambar Kemungkinan 2 dan 3, pemerintah berperan mengawasi swasta dalam penyediaan barang swasta dan barang publik. Ekonomi campuran yang sesuai ajaran agama Islam adalah ekonomi campuran yang menenpatkan pemerintah dan swasta pada posisi ideal. Ekonomi campuran yang ideal ini adalah jika pemerintah dan swasta diposisikan sesuai kemungkinan 1. Endowment digunakan maksimal, pemerintah fokus pada penyediaan baranng publik, swasta fokus pada penyediaan barang swasta dan kesimbangannya adalah keseimbangan yang hakiki. Kemungkinan 1 lebih ideal dibandingkan kemungkinan 2 sebab pada kemungkinan 1 keseimbangan produksi yang terjadi adalah keseimbangan produksi hakiki. Kemungkinan 1 juga lebih ideal dibandingkan kemungkinan 3 sebab endowment pemerintah dan swasta digunakan maksimal dan peran pemerintah dan swasta terfokuskan pada penyediaan barang publik dan barang swasta. kemungkinan 1 paling ideal dibandingkan kemungkinan 2 dan 3. kemungkinan 1 merepresentasikan ekonomi campuran yang islami dan ideal. Posisi ideal peran pemerintah dan swasta dalam perspektif ajaran agama Islam adalah jika masing-masing memproduksi sesuai dengan 'spesialisasinya'. Pemerintah dengan endowment dimiliki menyediakan barang publik, sedangkan swasta dengan

135

endowment dimiliki menyediakan barang swasta. Inilah yang disebut dengan sistem ekonomi campuran dalam ajaran Islam: Pemerintah dan swasta berada dalam posisi ideal sebagai penyedia barang publik dan barang swasta. Pemerintah juga memiliki mekanisme kontrol terhadap kecurangan yang dilakukan swasta dalam penyediaan barang. Mekanisme (wilayatul) hisbah digunakan pemerintah untuk mengontrol kecurangan swasta. Dampaknya adalah swasta benarbenar memproduksi barang swasta sebanyak S*2. Sistem ekonomi campuran menurut ajaran agama Islam memiliki kesamaan dan perbedaan dibandingkan dengan sistem ekonomi campuran model menghindari kekurangan kapitalisme-sosialisme, model mengambil manfaat dari kapitalismesosialisme dan model pendulum kapitalismesosialisme. Kesamaannya terdapat pada arti penting pemerintah dan swasta dalam penydiaan barang publik dan barang swasta. Adapun perbedaanya terdapat pada posisi peran pemerintah dan swasta di mana sistem ekonomi campuran menurut ajaran agama Islam lebih mengedepankan aspek idealitas pemerintah sebagai produsen barang publik dan swasta sebagai produsen barang swasta sebagaimana pada Gambar 3a, sedangkan berbagai model lain sistem ekonomi campuran tidak mengedepankan aspek idealitas sebagaimana Gambar 3b. Kelembagaan dan keagenan pemerintah dan swasta tidak diambil dari kekurangan atau kelebihan kapitalisme dan sosialisme. Demikian juga kelembagaan dan keagenan pemerintah dan swasta bukan ibarat pendulum yang orientasinya secara teknis dapat berubah ke arah kapitalisme atau sosialisme. Kelembagaan dan keagenan

136


peran pemerintah dan swasta menurut ajaran agama Islam adalah kelembagaan dan keagenan yang memaksimalkan endowment pemerintah dalam menyediakan barang publik dan endowment swasta dalam menyediakan barang swasta. Perbedaan lain, terdapat pada peran pemerintah dalam sistem ekonomi campuran yang sesuai ajaran Islam sebagai wilayatul hisbah. Pemerintah berperan mengontrol penyediaan barang swasta. Peran wilayatul hisbah ini hanya dikenal dalam ekonomi campuran yang sesuai ajaran Islam dan sebaliknya tidak dikenal dalam ekonomi campuran yang lainnya. Dengan demikian sistem ekonomi campuran menurut ajaran agama Islam adalah sistem ekonomi campuran yang ideal. Sistem ekonomi campuran menurut ajaran agama Islam memiliki 2 karakteristik. Yang pertama adalah karakteristik mengedepankan aspek idealitas berupa pemerintah menyediakan barang publik dan swasta menyediakan barang swasta secara maksimal. yang kedua adalah karakteristik kontrol pemerintah terhadap penyediaan barang oleh swasta.


memproduksi barang publik dan mengakibatkan produksi barang swasta tidak maksimal. Adapun ketika kedua belah pihak, pemerintah dan swasta, melakukan keserakahan ekonomi, ternyata sebagaimana Gambar 3, keseimbangan produksi berada pada posisi seperti pada kemungkinan 1, yaitu keseimbangan ideal. Hal ini disebabkan oleh terjadinya 'kompensasi' atas pengurangan endowment dan jumlah produk yang sesuai dengan aspek idealitas. Berkurangnya endowment dan barang publik yang diproduksi pemerintah ter'kompensasi' oleh peran swasta dalam memproduksi barang publik. Demikian juga sebaliknya, berkurangnya endowment dan barang swasta yang diproduksi swasta ter 'kompensasi' oleh peran pemerintah dalam memproduksi barang swasta. Namun demikian, berkurangnya endowment, dan endowment tersebut digunakan untuk memproduksi barang yang bukan 'spesialisasi'nya tetap merupakan keserakahan ekonomi, walaupun keadaan keseimbangan produksi dapat dipertahankan pada keseimbangan ideal. SIMPULAN

Makna Keserakahan Ekonomi Makna keserakahan ekonomi menurut ajaran agama Islam dapat diketahui dari penggunaan endowment dan peran pemerintah dan swasta pada Kemungkinan 2. Keserakahan adalah penggunaan endowment untuk kegiatan produksi yang tidak mengedepankan aspek idealitas. Keserakahan ekonomi adalah keserakahan pemerintah yang menggunakan sebagian kecil endowmentnya untuk memproduksi barang swasta dan mengakibatkan produksi barang publik tidak maksimal atau keserakahan swasta yang menggunakan sebagian kecil endowmentnya untuk

Sistem ekonomi campuran menurut ajaran agama Islam telah dikonfirmasi melalui kurva kemungkinan produksi barang swasta-publik sebagai sistem ekonomi campuran ideal. Terdapat 3 kemungkinan penempatan posisi pemerintah dan swasta dalam penyediaan barang publik-swasta. Di antara 3 kemungkinan penempatan tersebut, kemungkinan yang menempatkan pemerintah sebagai penyedia barang publik dan swasta sebagai penyedia barang swasta adalah kemungkinan yang ideal sebab pada kemungkinan tersebut tidak terjadi suatu keserakahan ekonomi. Kelembagaan dan keagenan pemerintah dan swasta ada dalam


sistem ekonomi campuran ideal. Pemerintah menyediakan barang publik dan mengontrol kecurangan swasta, dan swasta menyediakan barang swasta. Tulisan ini mengasumsikan bahwa sistem ekonomi campuran yang ideal mampu menunjukkan peran pemerintah dalam menyediakan kebutuhan pokok bagi kalangan miskin, menunjukkan peran pemerintah dalam mengontrol ketidakstabilan harga barang swasta melalui operasi pasar, dan tidak melakukan intervensi harga. Namun keterbatasan model kurva kemungkinan produksi barang swastapublik menyebabkan asumsi tersebut tidak dapat ditunjukan. Pada masa mendatang disarankan adanya paparan yang menggambarkan sistem ekonomi campuran ideal dalam peran pemerintah untuk menyediakan kebutuhan pokok bagi kalangan miskin, dalam peran pemerintah untuk mengontrol ketidakstabilan harga barang swasta melalui operasi pasar, dan pemerintah tidak melakukan intervensi harga. Terbuka juga peluang dan tantangan untuk membahas perbandingan antara sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme dan Islam dalam sistem ekonomi campuran. Mengasumsikan bahwa dalam suatu sistem ekonomi selalu campuran, yaitu selalu ada peran pemerintah dan swasta, dapat ditanyakan perbedaan peran swasta dan pemerintah dalam penyediaan barang antara sistem ekonomi Islam sebagaimana dalam tulisan ini dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Perbandingan sistem ekonomi dalam perspektif sistem ekonomi campuran ini diharapkan mewujudkan apa yang disebut Mannan (1993: 333) sebagai tidak sekadar

137

"Memasukan anggur lama ke dalam botol baru". DAFTAR PUSTAKA Abbas, A. 2008. Menangkap Nilai-nilai Demokrasi Ekonomi: Menurut Bung Hatta. Jurnal Equilibrium 5(3). 305-332. Al 'Assal, A.M. dan Karim, F.A.A. 1980. An-Nizhaamul Iqthisaadi fil Islam Mabaadi'uhu wahdaafuhu, terj. Abu Ahmadi dan Anshari Umar, Sistem E.konomi Islam Prinsip-prinsip dan Tujuannya. Surabaya: Bina Ilmu. Al-Qudsy, S.H.S.I. dan Rahman, A.A. 2011. Effective Governance in the Era of Caliphate `Umar Ibn Al-Khattab (634-644). European Journal of Social Sciences. 18(4). 612 – 624. Basyir, A.A. 1987. Garis Besar Sistem Ekonomi Islam. Jogyakarta. BPFE. Bogolib, Tetiana Maksimovna. 2013. The Public Sector of Mixed Economy in the Modern World. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy Vol 8 Issue 1, 2013 Chapra, U.M. 2000. Islam and The Economic Challenge, terj Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Tantangan Ekonomi. Jakarta: Gema Insani Pers. Hatta, M. 1963. Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia. Jakarta: Djambatan. Islahi, A.A. 1992. Ibn Taimiyyah’s Concept of Market Mechanism. In Reading in Microeconomics: Islamic Perspectives edited by Sayyid Tahir, Aidit Ghazali and Syed Omar Syed Agil. Kuala Lumpur: Longman Malaysia. Kayuni, H.M. 2011. Malawi’s Economic and Development Policy Choices from 1964 to 1980: An Epitome of ‘Pragmatic Unilateral Capitalism’. Nordic Journal of African Studies 20(2). 112–131. Khan, M.A. 2011. The Role of Islamic State in Consumer Protection. Pakistan Journal of Islamic Research 8. 33-44. Mannan, M.A. 1993. Islamic Economics: Theory and Practice, terj. Nastangin, Ekonomi Islam: Teori dan Praktek. Jogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf. Qardhawi, Y. 1995. Musykilah al Fakr wakaifa 'Aalajaha Al Islam, terj. Syafril Halim, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan. Jakarta: Gema Insani Pers. Prishardoyo, Bambang, Karsinah. 2010. Analisis FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Volume Transaksi Pasar Uang Antar Bank di Indonesia Tahun 1983–2007. JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan, 3(2) Riyardi, A. 2013. Promoting A Market Competition: An Islamic Perspective. Prosiding Seminar dan Call for Paper Program Studi Manajemen dan Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS. Santosa, P.B. 2014. Mengalami Indonesia. Jogyakarta: Bimotry.

138


Seff, S.M. 2010. Demokrasi dalam Hukum Ekonomi Syari'ah. Risalah Hukum 6(2). 83-95. Tisdell, C. 2008. Thirty Years of Economic Reform and Openness in China: Retrospect and Prospect. The University of Queensland Working Paper 51. Velinga, M. 2009. State, Market and Civil Society: Latin American Development in Comparative Perspective. Investigaciones Geográficas 70. 93105. Wikipedia, 2015. [Diakses tanggal 20 Maret 2015].


JEJAK Journal of Economics and Policy

Recommend Documents