JEJAK Journal of Economics and Policy

Jejak Vol 8 (2) (2015): 238-249. DOI: http://dx.doi.org/10.15294/jejak.v8i2.6173

JEJAK Journal of Economics and Policy http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak

ANALISIS PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009-2013 Yulia Pangastuti1  1

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Permalink/DOI: http://dx.doi.org/10.15294/jejak.v8i2.6173 Received: Juli 2015; Accepted: Agustus 2015; Published: September 2015

Abstract This study aims to analyze: (1) the influence of governmentexpenditureon education to HDI in Central Javafrom 2009 to 2013; (2)the influence of government expenditure on health to HDI in Central Java from 2009 to 2013; (3) theinfluence of population density to HDI inCentral Java from 2009 to 2013. Secondary data, from the Central Statistics Agency and Financial Bureau Secretaries of Central Java province in 2009-2013 were used. This study implemented panel data with Fixed Effect Model (FEM)method of Generalized Least Square (GLS). The results show that the governmment expenditure on education and health has positive and significant effect to HDI in Central Java. However, population density doesn’t significantlyaffect the HDI in Central Java.

Keywords: Government Education Development, Population Density.

Expenditure,

Government

HealthExpenditure,

Human

Resource

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2013; (2) menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintahbidang kesehatan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2013; (3) menganalisis pengaruh kepadatan penduduk terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2013.Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Biro Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009-2013.Metode analisis yang digunakan adalah analisis data panel dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM) dengan metode Generalized Least Square(GLS).Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dansignifikanterhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah.Sedangkan variabel kepadatan penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadapterhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah.

Kata Kunci: Pembangunan SDM, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah BidangKesehatan, Kepadatan Penduduk. How to Cite: Pangastuti, Y. (2016). ANALISIS PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009-2013. JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan, 8(2), 238-249. doi:http://dx.doi.org/10.15294/jejak.v8i2.6173

© 2015 Semarang State University. All rights reserved 

Corresponding author : Address: Kampus Unnes Sekaran, Semarang 50229 E-mail: [email protected]

ISSN 1979-715X

239

Yulia Pangastuti, Analisis Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013

PENDAHULUAN Potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kuantitas maupun kualitas dari sumber daya yang dimiliki dari sisi physical resources maupun human resouces (Todaro, 2006:54). Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi pusat perhatian dalam masalah meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di suatu negara dan khususnya pada negara sedang berkembang (Mahardiki dan Santoso, 2013). Salim (2011:1) menekankan bahwa pembangunan selama ini kurang memprioritaskan pembangunan manusia. Lebih lanjut Iheoma (2012:1) menyatakan fokus fundamental pembangunan ekonomi adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan SDM pada penelitian ini di-proxy dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). United Nations Development Program (UNDP) melakukan upaya membandingkan status pembangunan sosial ekonomi melalui IPM.IPM di Indonesia sebesar 0,68 termasuk kategori medium human development (UNDP,2014). Menurut BPS (2014) Indonesia menduduki peringkat ke-108 dari 187 negara di dunia. UU No.23 tahun 2014 dan UU No.33 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan strategi baru dalam memasuki era reformasi total dalam menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas (Keswara dalam Winarno,2008:38). Oleh karena itu, diharapkan setiap daerah mengoptimalkan potensi yang dimiliki dalam meningkatkan human resourcesberkualitas agar mampu bersaing serta berkontribusi dalam peningkatan perekonomian secara nasional. Provinsi Jawa Tengah memiliki kontribusi produk domestik bruto terkecil sebesar 8.25%serta kedua terbawah pada laju produk domestik regional brutosebesar 5,81% (BPS,2014). Berdasarkan model pertumbuhan

endogen menjelaskan adanya integrasi inovasi teknologi dalam pembentukan human capital sebagai sumber utama produktivitas dan motor penggerak dari pertumbuhan ekonomi (Romer 1990:25). Upaya peningkatan human capital dapat mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Human capital merupakan indikator yang berkontribusi dalam peningkatan pembangunan SDM di suatu wilayah.Pembangunan SDM mengacu pada kemampuan efisiensi manusia untuk mengolah modal bahan baku menjadi barang dan jasa. Sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan yang efektif dapat menggali kemampuan efisiensi dalam pembangunan SDM (Iheoma, 2012:2). Berdasarkan grafik 1 di bawah ini ratarata nilai IPM tertinggi pada tahun 2009-2013 diduduki oleh Kota Surakarta sebesar 78,24 sedangkan terendah diduduki oleh Kabupaten Brebes sebesar 68,74. Fenomena nilai IPM di Provinsi Jawa Tengah meningkat pada tahun 2013

sebesar

74,05

namun

mengalami

penurunan menjadi peringkat ke-4 di Pulau Jawa-Bali

karena

tergeser

oleh

Provinsi

Bali(BPS,2014). Sehingga peringkat IPM di Provinsi Jawa Tengah secara nasional berada pada peringkat ke-16.Perkembangan nilai IPM di

Provinsi

Jawa

Tengah

mengalami

trenmeningkat namun laju peningkatan IPM belum sesuai harapan. Berdasarkan Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) tahun 2008-2013 terkait pencapaian nilai IPM di Provinsi Jawa Tengah belum memenuhi

target

(Bappeda, 2009).

yang

telah

ditetapkan

240

JEJAK Journal of Economics and Policy Vol 8 (2) (2015): 238-249

Selain peningkatan kemungkinan

itu

berdasarkan

nilai

IPM

adanya

grafik

tidak

1

dan kota. Hal tersebut tercermin dari nilai IPM

menutup

Kota Surakarta sebesar 79,10dan Kabupaten

kesenjangan

yang

Brebes sebesar 69,85 (BPS,2014).

semakin melebar antara wilayah kabupaten Nilai IPM Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013 Brebes Pemalang Banjarnegara Batang Kendal Wonosobo Blora Tegal Boyolali Sragen Grobogan Kebumen Pekalongan Wonogiri Cilacap Purbalingga Magelang Rembang Purworejo Banyumas Demak Jepara Kudus Pati Karanganyar Sukoharjo Klaten KotaTegal KotaPekalongan Temanggung Semarang KotaMagelang KotaSalatiga KotaSemarang KotaSurakarta

2013 2012 2011 2010 2009

60

65

70

75

80

Sumber: Badan Pusat Statistik 2014, data diolah Grafik 1. Nilai IPM Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Pengeluaran

negara

menduduki persentase terkecildi Pulau Jawa-

berkembang memiliki peran aktif dalam

Bali dan pada tahun2009-2013 mengalami

mengurangi

penurunan

menciptakan

publik

kesenjangan infrastruktur,

di

antar

daerah,

persentase

sebesar

1,8%

pertumbuhan

(Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,

ekonomi, pendidikan, serta penelitian dan

2009-2013). Pendidikan seharusnya menyerap

pengembangan (Bhatia 2002 dalam Muritala

sebagian

2011:2).Persentase pengeluaran pemerintah

karena merupakan pelayanan sosial yang

bidang pendidikan Provinsi Jawa Tengah

besar

daripengeluaran

publik

241


memiliki spillover effect yang positif (Uche, 2013). Pengeluaran

kesehatan membawa

dampak positif pada pembangunan manusia karena dapat mempengaruhi peningkatan produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Razmi, 2012:11). Pada tahun 20092013 terjadi peningkatan alokasi pengeluaran kesehatan di Provinsi Bali sebesar 9,8% dan Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,5%. Sedangkan penurunan

persentase

secara

signifikan

paling besar di Pulau Jawa-Bali terjadi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 3% (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2009-2013). Kondisi

fluktuatif

proporsi

pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan mencerminkan konsistensi pemerintah

dalam

menggali

sumber

pendapatan daerah dalam meningkatkan distribusi pelayanan publik. Pelayanan publik tergantung

pada

inovasi

untuk

mengembangkan cara yang lebih baik untuk memenuhi

kebutuhan,

memecahkan

masalah, dan menggunakan sumber daya dan teknologi (Mulgan, 2003:4). Dengan adanya desentralisasi fiskal dan otonomi daerah merupakan salah satu intrumen dalam mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan khususnya prioritas terkait pada pembangunan SDM di setiap wilayah. Berdasarkan tabel 1 dibawah ini menunjukan fenomena kesenjangan yang tinggi pada pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan antara wilayah

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Perbedaaan alokasi pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan mencerminkan upaya pemerintah dalam menggali sumber potensi pendapatan daerah misalnya dari sumber pendapatan pajak dan restribusi di wilayah tersebut. Selain itu perbedaan prioritas pada masingmasing daerah yang belum tentu fokus pada bidang pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kepadatan penduduk dan urbanisasi mendorong spesialisasi dan investasi human capitalsehingga lebih cepat mengakumulasi pengetahuan baru yang dapat meningkatkan pendapatan perkapita seiring dengan pertumbuhan penduduk. Becker (2007:148).Keskinen (2008:107) menyatakan bahwakualitas kepadatan penduduk tergantung olehkondisi sosial ekonomi, infrastruktur, politik yang berpengaruh besar pada pembangunan. Menurut BPS (2013) kepadatan pendudukdi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 sebesar 1014 per jiwa/km2. Hal tersebut merupakan potensi yang yang didorong olehupaya pemerintah dalam wujud pemanfaatan alokasi pengeluaran pemerintahbidang pendidikan dan kesehatandi Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pertanyaan penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintahbidang pendidikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009-2013; 2) Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintahbidang kesehatan terhadap IPM diProvinsi Jawa Tengah pada tahun 2009-2013;dan 3) Bagaimana pengaruh kepadatan penduduk terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009-2013.

242


Tabel 1. Rata-rata Pengeluaran Pemerintah bidang pendidikan& kesehatan di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah Kabupaten/Kota

Pengeluaran Bid.Pendidikan (Rp)

Rank

Pengeluaran Bid.Kesehatan (Rp)

Rank

Cilacap Banyumas Purbalingga Banjarnegara Kebumen Purworejo Wonosobo Magelang Boyolali Klaten Sukoharjo Wonogiri Karanganyar Sragen Grobogan Blora Rembang Pati Kudus Jepara Demak Semarang Temanggung Kendal Batang Pekalongan Pemalang Tegal Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal

653.005.341.600 758.726.813.775 458.096.516.200 508.553.523.000 648.803.022.881 513.434.451.730 381.365.312.128 616.127.806.107 567.771.705.800 751.877.838.870 473.317.976.440 632.814.338.228 480.519.589.664 556.794.263.600 545.576.424.691 508.537.019.246 374.005.251.105 595.886.865.490 402.443.314.000 455.479.609.600 435.073.092.538 384.711.439.000 341.753.889.252 467.510.754.340 356.604.125.964 417.563.591.874 549.995.784.880 542.063.271.150 681.840.540.600 171.895.860.800 410.599.623.336 171.023.231.400 690.583.325.120 171.275.723.148 174.509.879.400

5 1 21 16 6 15 28 8 10 2 19 7 18 11 13 17 29 9 26 22 23 27 31 20 30 24 12 14 4 33 25 35 3 34 32

145.540.021.750 187.237.287.648 106.324.664.600 98.119.980.800 121.878.065.160 105.395.139.760 81.351.736.738 106.606.985.918 128.692.788.620 75.124.786.640 97.788.551.895 103.086.832.860 96.425.494.086 117.341.228.600 110.590.934.255 99.814.257.290 105.322.255.200 166.661.658.360 139.754.303.000 123.177.529.000 88.874.892.160 125.579.957.400 75.646.016.110 110.580.777.509 85.671.340.271 133.323.777.494 110.263.937.500 126.547.530.042 135.580.059.200 79.459.069.200 92.469.087.300 80.649.082.000 158.568.562.340 56.445.885.055 108.268.953.800

4 1 19 24 12 20 30 18 8 34 15 22 16 13 14 23 21 2 5 11 28 10 33 15 29 7 16 9 6 32 27 31 3 35 17

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2013, data diolah.

243


METODE PENELITIAN Penelitian ini mengunakan data panel yaitu gabungan data crosssection 35 kabupaten/kota dan time series tahun 20092013 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Biro Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun variabel dan definisi operasional variabel adalah sebagai berikut: Indeks Pembangunan Manusia(IPM) adalah indikator capaian pembangunan SDM secara menyeluruh yang dibentuk atas tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan, pendidikan, dan hidup layak dengan satuan (Skala 1-100). Pengeluaran Pemerintah bidang pendidikan adalah alokasi anggaran pemerintah yang disusun dalam APBD bidang pendidikandalam kurun waktu tertentu (Rupiah). Pengeluaran Pemerintah bidang kesehatan adalah Alokasi anggaran pemerintah yang disusun dalam APBD bidang kesehatan dalam kurun waktu tertentu (Rupiah). Kepadatan Penduduk Alokasi anggaran pemerintah yang disusun dalam APBD bidang kesehatan dalam kurun waktu tertentu (per km2). Metode Analisis Data Menurut Gujarati (2012:237), data panel merupakan gabungan data individu (cross section) dan data runtut waktu (time

series).Berdasarkan kelebihan-kelebihan data panel maka memiliki implikasi pada tidak harus dilakukan pengujian asumsi klasik seperti multikolinearitas, heterokedastisitas, autokorelasi, dan normalitas dalam model data panel. (Verbeek,2000;Gujarati,2003;Wibisino,2005; Aulia 2004:27 dalam Ajija, 2011). Menurut Widarjono (2009:231) untuk mengestimasi model regresi dengan data panel menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan common effect, fixed effect, dan random effect. Common effect merupakan teknik mengestimasi data panel yang tidak memperhatikan dimensi antar individu maupun antar waktu. Fixed effect merupakan teknik mengestimasi data panel yang menggunakan variabel dummy untuk melihat adanya perbedaan intersep. Random effect merupakan teknik mengestimasi variabel gangguan vityang terdiri dari variabel gangguan kombinasi time series dan cross sectionvariabel gangguan secara individu. Berdasarkan dari kerangka pemikiran teoritis variabel dependenpada penelitian ini yaituIPM.Sedangkan variabel independenyaitu pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (LogPNGLPEN), pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (LogPNGLKES), dan kepadatan penduduk (KP). Maka persamaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

IPMit = β 0 + β1LogPNGLPENDit + β2LogPNGLKESit + β3KPit + μit…...................... (1) Keterangan : IPM

=indeks pembangunan manusia (skala 1-100) LogPNGLPEND=pengeluaran pemerintah bidang pendidikan(Rp) LogPNGLKES =pengeluaran pemerintah bidang kesehatan(Rp)

KP Β i μit

=kepadatan penduduk (per km2) =koefisien regresi; =kabupaten/kota i (i =1,2,3,...35); t = tahun ke-t (2009-2013); =nilai residual di luar model.

244


Setelah mengestimasi ketiga model estimasi data panel langkah selajutnya menentukan model terbaik antara common effect, fixed effect, dan random effect dengan dua tahap yaituChow test dan Hausman test.

HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Hasil Regresi Pada penelitian ini terdapat tiga model estimasi data panel yaitu common effect model, fixed effect model, dan random effect model.Hasil tiga model estimasi data panel adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Estimasi Data Panel Variabel

Model Estimasi Common Effect

Fixed Effect

Random Effect

Konstanta Std.Error p-value

30.03982 3.409370 0.0000

7.838975 1.513966 0.0000

8.207586 1.809373 0.0000

LOGPNGLPEN Std.Error p-value

-0.121270 0.226287 0.5927*

1.118658 1.106914 0.0000

1.064535 0.137837 0.0000

LOGPNGLKES Std.Error p-value

1.762218 0.226287 0.0000

1.362280 0.117266 0.0000

1.374769 0.145763 0.0000

KP Std.Error p-value

1.762218 2.95E-05 0.0000

0.000284 0.000182 0.1205*

0.000675 9.96E-05 0.0000

R2

0.812570

0.993575

0.879157

Adjusted R2

0.809282

0.991839

0.877037

Standar error

1.534181

0.228431

0.235217

F-Statistik

247.1135

572.5624

414.6856

Prob(F-Statistik)

0.000000

0.000000

0.000000

Durbin-Watson stat

0.193496

2.145025

1.568998

Sumber : Hasil output E-Views 6.0 Catatan: *) tidak signifikan pada α = 5%. Setelah mengestimasi tiga pemilihan model kemudian melakukan dua tahap pengujian stastistik.Berdasarkan hasil chow testdiketahui bahwa cross section F sebesar 287.899814dengan p-valuecross-section Fsebesar 0.0000, signifikan pada α=5%. Maka, pengambilan keputusan model terbaik

yang digunakan adalah FEM.Hasil hausman testdiketahui bahwa cross-section random sebesar 11.951433dengan p-value sebesar 0.0076, signifikan pada α=5%. Dengan demikian, pengambilan keputusan model terbaik yang digunakan adalah FEM.

245


Penentuan model terbaik selain pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran berdasarkan pengujian statistik pada pemerintah bidang kesehatan, dan chowtest, hausman test juga didasarkan pada kepadatanpenduduksecara simultan pertimbangan non statistik pada salah satu berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Jawa pertimbangan observasi Judge(Gujarati Tengah tahun 2009-2013. 2012:255). Unit cross-section penelitian ini 35 Uji statistik t merupakan pengujian Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. statistik untuk mengetahui pengaruh Dengan kata lain, pengambilan unit cross– parsialvariabel independen terhadap variabel section penelitian tidak diambil secara acak, dependen.Berdasarkan uji statistik maka model data panel yang pantas tpengeluaran pemerintah bidang digunakan yaitu FEM. Setelah menentukan pendidikanmemiliki nilai thitung>ttabel model terbaik selanjutnya mengukur (10.46313>1.653) dengan p-value sebesar ketepatan fungsi regresi dari goodness of fit 0.0000 maka pengeluaran pemerintahbidang nya. pendidikanberpengaruh positif dan 2 Nilai adjusted R FEMpada tabel 2 signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa sebesar 0.991839. Hal ini berarti 99% variabel Tengah.Pengeluaran pemerintah bidang IPM di Provinsi Jawa Tengah dijelaskan oleh kesehatan memiliki nilai thitung> ttabel variasi model variabel pengeluaran (11.61701> 1.653) dengan p-value sebesar pemerintah bidang pendidikan 0.0000 maka pengeluaran pemerintah bidang (logPNGLPEND), pengeluaran pemerintah kesehatan berpengaruh positif dan signifikan bidang kesehatan (logPNGLKES), dan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah. kepadatan penduduk (KP).Sedangkan Sedangkankepadatan penduduk memiliki sisanya 1% dijelaskan oleh variabel lain diluar nilai thitung> ttabel (1.562264<1.653) dengan pmodel. value sebesar 0.1205 maka kepadatan Uji statistik F merupakan pengujian penduduk tidak berpengaruh secara statistik untuk mengetahui pengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa simultan variabel independen terhadap Tengah. variabel dependen. Berdasarkan tabel 2 pada Berdasarkan hasil estimasipenelitian ini fixed effect model diperoleh Fhitung sebesar menggunakan model terbaik yaitu FEM 572.5624 dan Ftabel (df numerator dengan metode Generalized Least Square 2;denumerator 172) sebesar 3,05. Maka (GLS). Persamaan pada model FEM adalah Fhitung>Ftabel (572.5624>3,05)dengan p-value sebagai berikut : sebesar0.00000.Maka pengaruh pengeluaran IPMit=  0 - 1 logPNGLPENDit + 2 logPNGLKESit +3KPit + uit IPMit= 7.838975 + 1.118658 logPNGLPENDit + 1.362280logPNGLKESit +0.000284 KPit + uit Std error (1.513966) (0.106914) (0.116074) (0.000182) Prob (0.0000)(0.0000) (0.0000)(0.1205) Nilai konstanta sebesar 7,838975 menunjukan bahwa apabila pengeluaran pemerintah bidang pendidikan,pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan kepadatan penduduk dianggap konstan atau nol, maka nilai IPM meningkat sebesar 7,83.

Hasil estimasi FEM dapat menunjukan keunikan heterogenitas nilai intersep di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.Efek individualdiperoleh dari nilai konstanta kabupaten/kota ditambah dengan nilai konstanta pada FEM.

246


Tabel 3. Efek Individual Kabupaten/Kota

Kab/Kota

Konstanta Koefisien Kab/Kota

Konstanta Koefisien

Kota.Salatiga Kota.Magelang

5,006 4,182

12,845 12,021

Kab.Magelang Kab.Wonogiri

-0,344 -0,868

7,494 6,970

Kota.Semarang

3,038

10,877

Kab.Pekalongan

-0,926

6,912

Kota.Surakarta 2,959 Kota.Pekalongan 2,691

10,797 10,438

Kab.Banyumas Kab.Wonosobo

-0,995 -1,025

6,843 6,813

Temanggung

2,599

10,438

Kab.Cilacap

-1,091

6,747

Kab.Semarang 1,759 Kab.Karanganyar 1,332

9,598 9,171

Kab.Batang Kab.Grobogan

-1,107 -1,411

6,731 6,427

Kab.Sukoharjo

1,164

9,000

Kab.Blora

-1,420

6,418

Klaten

1,146

8,465

Kab.Sragen

-1,630

6,208

Demak

0,626

8,465

Kab.Kebumen

-1,702

6,135

Kota.Tegal Kab.Purworejo

0,979 0,297

8,188 8,136

Kab.Kendal Kab.Boyolali

-1,758 -2,012

6,080 5,826

Kab.Jepara

0,264

8,103

Kab.Tegal

-2,102

5,736

Kab.Rembang Kab.Kudus

0,182 0,142

8,021 7,837

Kab.Banjarnegara -2,287 Kab.Pemalang -2,780

5,551 5,058

Kab.Pati

-0,001

7,837

Kab.Brebes

3,136

Kab.Purbalingga -0,204

7,634

-4,702

Sumber : Hasil output E-Views 6.0 Berdasarkan tabel 3 nilai koefisien yang berpengaruh besar apabila variabel independen nol atau konstan terhadap pembangunan SDM yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Banjarnegara.Sedangkan nilai koefisien yang berpengaruh apabila variabel independen nol atau konstan terhadap pembangunan SDM yaitu Kota Salatiga, Kota Magelang, dan Kota Semarang. Perbedaan nilai koefisien dapat disebabkan oleh upaya pemerintah daerah dalam peningkatan pembangunan SDM di Provinsi Jawa Tengah. Pembahasan Koefisien regresi pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan sebesar

1.118658 menunjukan besarnya pengaruh positif terhadap IPM Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.Hal tersebut berarti jika pengeluaran pemerintahbidang pendidikan meningkat 1% maka IPM akan naik sebesar 1,11 dengan asumsiceteris paribus.Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sasana (2012:11) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan fenomena pengeluaran pemerintah bidang pendidikan menunjukan bahwa tidak semua pemerintah daerah meningkatkan alokasi bidang pendidikan setiap tahunnya. Padahal Uche (2013:63) menyatakan pemerintah seharusnya

247


konsisten dalam meningkatkan alokasi anggaran karena sangat penting bagi perekonomian nasional. Selain itu, Guisan (2009:122) menekankan peningkatan kualitas pendidikan sebaiknya didasarkan pada tingkat populasi di setiap wilayah sehingga populasi diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan. Ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai dapat memberikan kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh hak dalam meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Selain itu, pencapaian indikator pendidikan setiap satuan kerja perangkat daerah diharapkan dapat sinkron dengan tingkat kebutuhan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Koefisien regresi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan sebesar 1.362280 menunjukan besarnya pengaruh positif secara signifikanterhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut berarti jika pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan meningkat 1% maka IPM akan naik sebesar 1,36 dengan asumsi ceteris paribus.Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Astri,dkk (2013:99-100) bahwa pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia Upaya pemerintah terkait pemerataan pengeluaran kesehatan diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan SDM di Provinsi Jawa Tengah.Programprogram peningkatan akses kualitas pelayanan kesehatan yaitujaminan kesehatan masyarakat dan jaminan kesehatan daerah dapat memberikan kemudahan biaya perawatan kesehatanbagi masyarakat miskin dan tertinggal. Program jaminan kesehatandiharapkan tepat sasaran dan merata dengan melakukan pembidikan langsung terhadap target sasaran yang

berhak memperoleh jaminan kesehatandi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Koefisien regresi kepadatan penduduk sebesar 0,000284 dengan p-value sebesar 0,1205Hal tersebut berarti kepadatan penduduk belum sepenuhnya mempengaruhi nilai IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.Menurut Keskinen (2008:117) menyatakan bahwa tantangan kepadatan penduduk nantinya akan membawa tantangan luar biasa pada masalah degregasi lingkungan, kerawanan pangan serta peningkatan kesenjangan daerah.populasi yang tinggi biasanya mengandalkan sumber daya alam yang berdampak pada kondisi lingkungan dan pembangunan di wilayah tersebut. Pemerataan sasaran dan program berdasarkan distribusi penduduk sangat penting dalam mengurangi ketimpangan pembangunan SDM. Upaya pemerintah dalam grand design pengendalian kuantitas penduduk sangat dibutuhkan road map pemerataan secara lebih komprehensif di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut juga sangat bergantung pada sistem pemerintahan yang bersih akan korupsi. Apabila hal tersebut dapat melandasi mindset setiap pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah maka tentunya dapat mengoptimalkan kepadatan penduduk sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan SDM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. SIMPULAN Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan sebesar 1.118658 terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut diasumsikan bahwa apaniba pengeluaran pemerintah bidang pendidikanmeningkat sebesar 1% maka nilai IPM meningkat sebesar 1.11 di kabupaten/


kota Provinsi Jawa Tengah. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan sebesar 1.362280terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.Hal tersebut diasumsikan bahwa apabila pengeluaran pemerintah bidang pendidikanmeningkat sebesar 1% maka nilai IPM meningkat sebesar 1.36 di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.Kepadatan penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. DAFTAR PUSTAKA .Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 33Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ajija, Shochrul R, dkk. 2011. Cara Cerdas Menguasai Eviews. Jakarta: Salemba Empat. Astri,dkk. 2013. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia”. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis .Vol.1 No. 1.ISSN : 2302-2663 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2009. Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013. Provinsi Jawa Tengah. Becker, Gary S. 2007. “Population and Economic Growth”.The American Economic Review, Vol. 89, No. 2, Papers and Proceedings of the One Hundred Eleventh Annual Meeting of the American Economic Association.(May, 1999), pp. 145-149. BPS Jawa Tengah. 2013.Indikator Kesejateraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013. BPS.Jawa Tengah BPS. 2014. Indeks Pembangunan Manusia 2013. BPS. Jakarta. Biro Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.Alokasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan & Kesehatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2009-2013.

248

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. APBD Kabupaten/Kota Provinsi Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Guisan.2009.“Education, Health & Economic Development: a Survey of Quantitative Economics Studies:2001-2009”. Management Regional and Sectoral Economies Studies. Vol 9-1 Gujarati, D.N. dan D.C. Porter. 2012. Dasar-Dasar Ekonometrika, Edisi 5 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat. Gupta Sanjeev,dkk. 1998.“Public Spending and Human Development”. Financial and Development.Vol. 35. No. 3 Iheoma, Chukwunonso Gerald. 2012.Social Spending and Human Development in Selected West African Countris. MPRA Paper No. 42139 Keskinen, Marko. 2008.“Population, Natural Resources & Development In The Mekong: Does High Population Density Hinder Development?”.Water & Development Publications Helsinki University of Technology.Modern Myths of the Mekong - Part III: Development. ISBN 978-951-22-9102-1. Mahardiki, Doni. Santoso, Rokhedi Priyo. 2013. Analisis Perubahan Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Propinsi di Indonesia 2006-2011. JEJAK Journal of Economic and Policy Vol 6 No 2 pp 179-193. Muritala, Taiwo, Abayomi Taiwo.2011.“Government Expenditure and Economic Development: Empirical Evidence From Nigeria”. MPRA Paper.No. 37293. Mulgan, Geoff,. David, Albury. 2004. “Innovation In The Public Sector.” Paper Stimulate Discussion. Razmi, Muhammmad Javad. 2012. Investigating the effect of government health expenditure on HDI in Iran. Journal of Knowledge Management, Economics & Information Technology. Romer, Paul M.,Rivera A,Luis.1990.“Economic Integration And Endogenous Growth”.Working Papers No.3528. National Bureau Of Economic Research Sasana, Hadi. 2012.“Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah”. Media Ekonomi dan Manajemen.Vol 25. No.1 Salim, Lutfi Agus. 2011. “Pentingnya Aspek Pengendalian Penduduk dalamIndeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur”.PSK LPPM Universitas Airlangga.

249


Todaro, P Michael.,Smith C Stephen. 2006. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi kesembilan jilid 1. Erlangga. Jakarta Uche, Ejiogu,.dkk.2013. “Causal Relationship Between Nigeria Government Budget Allocation to The Education Sector and Economic Growth”. Discourse Journal of Educational Research. Vol.1(8): 54-64. ISSN: 2346-7045 UNDP, 2014. Human Development Report 2014 Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience. United Nations Development Programme. Widarjono, Agus. 2007. Ekonometrika Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Ekonosia. Winarno, Budi. 2008. Globalisasi Peluang atau ancaman bagi Indonesia.Erlangga. Jakarta.

JEJAK Journal of Economics and Policy

Recommend Documents