PENGAJUAN USULAN BARANG/JASA E-KATALOG
Mustika Rosalina Putri Kepala Seksi Kontrak Payung Direktorat Pengembangan Sistem Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kebijakan E-Katalog
Mustika Rosalina Putri Kepala Seksi Kontrak Payung Direktorat Pengembangan Sistem Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ARAHAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN JOKOWI DALAM KAITAN E-KATALOG
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 DIKTUM KEEMPAT : 1. Melakukan percepatan pengembangan sistem untuk e-procurement dan penerapan e-purchasing yang berbasis e-catalogue;
Payung Hukum e-Katalog
Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik
Mengapa E-Catalogue?
No Tender Tidak perlu tender/lelang bagi K/L/D/I untuk mendapatkan barang/jasa
Efisien Menghemat sumber daya (manusia, waktu, dan biaya)
Transparan Harga barang/jasa dan spesifikasi teknis transparan (bisa diakses siapa saja)
NEED
Sesuai Kebutuhan Pengurangan Biaya Dapat memilih produk sesuai Memperoleh cost kebutuhan (sesuai kualitas, reduction, melalui merk, fungsi dan layanan yang pemotongan rantai diberikan) distribusi dan konsolidasi pengadaan
Lebih Akuntabel Lebih menjamin ketenangan dalam melakukan pengadaan
Program Pemerintah Mendukung pelaksanaan kebijakan/program Pemerintah
Pendekatan E-Catalogue
Kontrak dengan Produsen/ Sole Agent
Kecuali Online Shop
Penggunaan Metode yang Lebih Kompetitif (Lelang dan/atau Negosiasi sblm masuk ekatalog)
Harga Berdasarkan: • Merk, tipe, spesifikasi dan layanan yang diberikan Penyedia • Franko Gudang Pabrik/Importir, atau franko Kabupaten/Kota (sudah termasuk ongkos kirim)
Sistem berbasis Web: - 24/7 Layanan Transaksi secara Online - World-wide access - Transaksi (ePurchasing) tercatat dalam Data Base - Aplikasi yang User Friendly
JENIS E-KATALOG
Kontrak katalog melalui undangan pemasukan penawaran berdasarkan kebutuhan (Request for Proposals), merupakan produk usulan Kementerian/Lembaga/ Pemda dengan rencana kebutuhan sudah terdefinisi
Kontrak katalog melalui undangan pemasukan penawaran tanpa diketahui dengan pasti rencana kebutuhannya : produk dari online shop atau usulan penyedia barang/jasa
Kontrak katalog untuk pekerjaan konstruksi sederhana, diikuti penyedia terkualifikasi baik, dimana penentuan pemenang diproses oleh mesin/aplikasi
8
Katalog Elektronik Nasional Katalog Elektronik Sektoral
Pengelolaan E-Katalog Center-led
• Tidak perlu mengembangkan aplikasi sendiri-sendiri • Mudah untuk melakukan monev • Perbandingan produk dan harga ekatalog pemda
Katalog Elektronik Lokal/ Daerah
Tampilan e-Katalog Saat ini
PROSES PENGAJUAN USULAN BARANG/JASA E-KATALOG
Mustika Rosalina Putri Kepala Seksi Kontrak Payung Direktorat Pengembangan Sistem Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Inpres RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 Seluruh Kementerian/ Lembaga/ Pemda
1. Terlaksananya pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola ULP 2. Diumumkannya RUP di SiRUP agar dapat dilaksanakan Konsolidasi 3. Diterapkannya penggunaan e-Catalogue
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Katalog
E-Katalog Nasional Diselenggarakan Oleh LKPP
barang/jasa dibutuhkan oleh beberapa KLDI Barang/jasa standar atau dapat dstandarkan Kebutuhan barang/jasa bersifat berulang
E-Katalog Sektoral Diselenggarakan Oleh Kementerian
barang/jasa dibutuhkan oleh Kementerian
Barang/jasa standar atau dapat dstandarkan Kebutuhan barang/jasa bersifat berulang
SYARAT PENYEDIA E-KATALOG 1. Memenuhi ketentuan Per-UU 2. Memiliki ijin produksi/perdagangan 3. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia 4. Memiliki NPWP 5. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak 6. Tidak masuk dalam Daftar Hitam 7. Tidak sedang dikenakan sanksi penurunan pencantuman dari E-Katalog 8. Memiliki alamat tetap/domisili jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman 9. Menandatangani pakta integritas 10. Memiliki keterangan asal barang/jasa yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan 11. Penyedia merupakan prinsipal produsen atau mata rantai pasok terdekat dari prinsipal
PERAN KEMENTERIAN DALAM KONTEKS E-KATALOG
Pengusul Barang/Jasa E-Katalog Nasional
Pengelola E-Katalog Sektoral
Alur Proses e-Katalog Nasional dan e-Purchasing Nasional Deputi Bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP
Pokja e-Katalog LKPP
EVALUASI KAJIAN BARANG/JASA DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM KATALOG
Sekjen/Sestama K/L/D/I
Penyedia Barang/Jasa
KAJIAN USULAN BARANG/JASA PROSES PEMILIHAN PENYEDIA EKATALOG
STUDI KEBUTUHAN: JENIS, VOLUME, SPESIFIKASI TEKNIS, WAKTU PENGGUNAAN, RENCANA ANGGARAN, REFERENSI HARGA ATAU HPS, INFORMASI PRODUKSI (DALAM NEGERI DAN/ATAU LUAR NEGERI, DAN SYARAT PENYEDIA PRA KATALOG: LELANG ATAU NON LELANG (NEGOSIASI) TANDA TANGAN OLEH KEPALA LKPP E-KATALOG
PERJANJIAN
E-PURCHASING
Alur Proses e-Katalog Sektoral Sekjen Kementerian
Kepala ULP/Kepala Unit/Kelompok Kerja EKatalog
KAJIAN BARANG/JASA
Pimpinan Satuan Kerja
Deputi Bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP
USULAN BARANG/JASA MELAKUKAN KAJIAN
STUDI KEBUTUHAN: JENIS, VOLUME, SPESIFIKASI TEKNIS, WAKTU PENGGUNAAN, RENCANA ANGGARAN, REFERENSI HARGA ATAU HPS, INFORMASI PRODUKSI (DALAM NEGERI DAN/ATAU LUAR NEGERI, DAN SYARAT PENYEDIA
Proses Pemilihan: Lelang atau Non Lelang Tandatangan Kontrak Katalog dan Penayangan
EVALUASI KAJIAN BARANG/JASA
TERIMA KASIH
[email protected] Lantai 6, Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
