JARINGAN
TIK
BROADBAND
untuk
MEMBANGUN
NKRI
I. Teknologi
sebagai
Tonggak
Perubahan
Jaman
Perubahan
jaman
selalu
ditandai
oleh
ditemukannya
teknologi
baru
sebagai
alat
bantu
manusia
dalam
menjalankan
roda
kehidupan.
Disebut
jaman
batu
karena
manusia
saat
itu
memanfaatkan
teknologi
batu,
disebut
jaman
perunggu
karena
manusia
kemudian
semakin
maju
dan
beralih
ke
teknologi
perunggu.
Demikian
siklus
peradaban
terus
berjalan,
hingga
saat
ini
peradaban
manusia
telah
masuk
pada
jaman
ICT
(TIK).
Bila
diamati
sejak
jaman
revolusi
industri
di
abad
ke‐18,
kini
manusia
masuk
pada
siklus
technoeconomy
kelima
seperti
ditunjukkan
berikut
ini.
Mampukah
Indonesia
memanfaatkan
teknologi
TIK
untuk
membangun
bangsa?
Jawabnya
tentu
mampu
asalkan
pengelola
negara
(eksekutif
&
legislatif)
bersinergi
dan
memiliki
pandangan
yang
sama
terhadap
teknologi
TIK
ini.
II.
Kebutuhan
dasar
manusia:
berkarya
&
berprestasi
Salah
satu
tugas
utama
pengelola
negara
adalah
menciptakan
peluang
berkarya
dan
peluang
untuk
berprestasi
bagi
seluruh
warga
negara.
Peluang
itu
dapat
diciptakan
dengan
cara
membuat
kebijakan‐kebijakan
yang
didasarkan
pada
pemahaman
atas
keseluruhan
siklus
dan
rantai
nilai
dari
teknologi
TIK,
sebagai
berikut.
bersama
kita
bisa
____
1
Hingga
saat
ini,
Indonesia
masih
berstatus
konsumen
teknologi;
bukan
produsen.
Namun
demikian,
dengan
makin
dominannya
peran
software
dalam
setiap
produk
TIK,
maka
Indonesia
punya
peluang
untuk
membangun
sebagian
proses
produksi
teknologi
hitech
ini
dalam
kerangka
globalpartnership
berdasar
mutualrespect.
Proses
produksi
TIK
berarti
lapangan
kerja
hitech
yang
akan
menyerap
banyak
tenaga
kerja
level
tinggi
yang
selama
ini
banyak
menganggur
atau
terpaksa
lari
ke
negara
maju
karena
di
negeri
sendiri
tidak
tersedia
lapangan
kerja
itu.
III. Bagaimana
Indonesia
memanfaatkan
TIK
saat
ini?
Negara
ekonomi
maju
adalah
negara
yang
mampu
memanfaatkan
teknologi
untuk
menciptakan
kemakmuran;
sebaliknya,
negara
ekonomi
tertinggal
adalah
negara
yang
tidak
mampu
memanfaatkan
teknologi
dengan
baik.
Berdasar
laporan
ITU
tahun
2007,
Indonesia
yang
merupakan
negara
besar
ke‐4
di
dunia,
sementara
ini
ada
di
urutan
ke121
dalam
hal
memanfaatkan
teknologi
TIK.
Berikut
cuplikan
rangking
dunia
untuk
ICTopportunityindex
2007
berdasar
data
2001~2005.
Keadaan
tersebut
dapat
dimaklumi
karena
Indonesia
merupakan
satu‐satunya
negara
besar
yang
belum
memiliki
Strategi
TIK
Nasional
dan
Rencana
Broadband
Nasional
sebagaimana
halnya
negara‐negara
besar
lainnya.
bersama
kita
bisa
____
2
IV. Kenapa
harus
broadband
(:saluran
yang
lebar)?
Abad
ini
adalah
abad‐TIK
yang
makna
mudahnya
adalah
informasi
yang
dijejaring kan
(informasi
dan
komunikasi).
Pengambil
keputusan
akan
percaya‐diri
dan
cepat
dalam
mengambil
keputusan
hanya
bila
cukup
tersedia
informasi
dalam
waktu
yang
singkat.
Informasi
dan
komando
akan
sangat
cepat
tersebar
hanya
bila
tersedia
saluran
yang
lebar
dan
menjangkau
seluruh
wilayah
negeri.
Ragam
informasi
yang
mengalir
dari
dan
ke
seluruh
pelosok
NKRI
akan
dapat
dipantau
dan
dikendalikan
bila
jaringan
TIK
nasional
direncanakan
dan
ditata
dengan
baik.
Kenapa
broadband?
Jawabnya
sangat
sederhana,
yaitu
karena
dengan
saluran
yang
lebar
ke
semua
pengguna,
aplikasi
apa
pun
dapat
dengan
leluasa
dikembangkan
dan
disediakan.
Alasan
lainnya
adalah
bahwa
saat
ini
biaya
untuk
membangun
saluran
broadband
tidak
jauh
berbeda
dengan
yang
tidak‐broadband
(narrowband).
Why
broadband?
Broadband is a key driver of economic growth and the competitiveness of nations. Recent World Bank research, presented in the Information and Communication for Development 2009 report, suggests that the contribution of broadband to economic growth is indeed substantial, and may be more profound than comparable narrowband or voice-based ICTs, providing a boost of 1.38 percentage points on GDP growth in developing countries for every ten percentage points increase in broadband penetration (see Figure 1). Broadband is a General Purpose Technology (GPT) which is having a major impact on the way in which we live and work. In this context and given the significant economic and social benefits, expanding affordable access to broadband is becoming a high priority for governments of developed and developing countries alike.
Di
Amerika
Serikat
2‐tahun
yang
lalu
muncul
desakan
dari
masyarakatnya
karena
merasa
tertinggal
dibanding
Jepang
dan
Korea.
Cuplikannya
seperti
di
bawah
ini.
bersama
kita
bisa
____
3
V. Visi
&
Strategi
TIK
Indonesia
ke
depan
Merangkum
semua
yang
telah
dibaca
penulis,
berikut
ini
disajikan
visi
dan
strategi
TIK
Indonesia
ke
depan
yang
mungkin
dapat
disepakati.
Kerangkanya
mengacu
pada
Asean
ICT
Masterplan
dengan
sedikit
modifikasi.
Ada
3‐goal
besar
yang
ingin
dicapai,
yaitu
transformasi
ekonomi,
transformasi
sosial,
dan
pelestarian
budaya
nusantara
(nomor
1,
2,
dan
3
pada
gambar
di
bawah).
Untuk
bisa
mencapai
ketiga
tujuan
besar
tersebut,
ada
3‐aksi
strategis
yang
harus
segera
dilakukan,
yaitu
membangun
infrastruktur
jaringan
TIK
yang
menjangkau
seluruh
pelosok
negeri,
mendidik
masyarakat
agar
melek‐TIK,
dan
mengembangkan
SDM
terampil
TIK
di
semua
tahapan
siklus
produksi
dan
rantai‐nilai
TIK
(nomor
6,
5,
dan
4
pada
gambar
di
atas).
Untuk
karakter
bangsa
Indonesia
yang
lebih
cocok
dengan
pola
learning
by
doing,
langkah
pertama
yang
diperlukan
segera
adalah
aksi
strategis
nomor
6
yaitu
membangun
infrastruktur
jaringan
TIK
yang
menjangkau
seluruh
pelosok
negeri.
Melalui
infrastruktur
jaringan
ini,
aksi‐strategis
5
dan
4
dapat
dilakukan
dengan
jauh
lebih
cepat,
efektif,
dan
murah
dibandingkan
dengan
kehadiran
fisik.
Kegiatan
pendidikan
dan
pelatihan
dengan
cara
distancelearning
dapat
dilakukan
kapan
saja
dan
serempak
di
seluruh
pelosok
negeri.
Terbayang
penghematan
waktu
dan
biaya
yang
luar
biasa
besarnya.
Untuk
membuatnya
terwujud,
diperlukan
revitalisasi
DeTIKnas
dalam
artian
bahwa
semua
Menteri
Kabinat
Indonesia
Bersatu
(KIB‐II)
wajib
mengingat
kembali
dan
memainkan
peran
masing‐masing
sebagai
anggota
Dewan
TIK
Nasional.
Kebijakan
TIK
nasional
adalah
kebijakan
Pemerintah,
bukan
kebijakan
Menteri.
Karena
itu,
secara
bersama‐sama
semua
kementerian
wajib
serempak
menjalankan
kebijakan
yang
telah
ditetapkan
oleh
DeTIKnas
(Presiden)
dan
dikoordinir
pelaksanaannya
oleh
Menteri
Komunikasi
dan
informatika
selaku
Ketua
Harian
DeTIKnas.
Dengan
pengorganisasian
yang
lebih
nyata,
tentunya
hasil
kerja
yang
diharapkan
bersama
bersama
kita
bisa
____
4
akan
dapat
lebih
cepat
terwujud.
Kompakan
koordinasi
dari
seluruh
Kementerian
KIB‐II
dalam
menjalankan
arahan
dan
program
DeTIKNas
bisa
dilukiskan
dengan
diagram
berikut.
Kabinet
yang
kompak
dalam
menjalankan
amanah
Keppres
20
tahun
2006
akan
menghasilkan
program
kerja
pemanfaatan
TIK
secara
nasional
yang
lebih
terpadu.
Anggaran
dapat
dihemat
dengan
hasil
yang
jauh
lebih
baik
dalam
waktu
yang
jauh
lebih
singkat.
Maka
KIB‐II
akan
dapat
menjadi
Kabinet
Broadband
Indonesia.
VI.
Bagaimana
membangun
jaringan
TIK
broadband
nasional
Membangun
jaringan
TIK
broadband
nasional
tentu
harus
mengikuti
kaidah
teknik
yang
berlaku
global,
yaitu
membangun
dimulai
dari
corenetwork
yang
terdiri
dari
jaringan
backbone
dan
distribution.
Setelah
itu
barulah
membangun
jaringan
akses.
Guna
memperjelas,
berikut
ini
disajikan
ilustrasi
hirarki
jaringan
TIK
yang
baku.
Selama
ini
Kementerian
Kominfo
dengan
BTIP‐nya
menggunakan
dana
kontribusi
USO
dari
para
penyelenggara
TIK
untuk
membangun
jaringan
akses
telepon
dan
internet
di
pedesaan
dan
daerah
terpencil.
Artinya,
BTIP
membangun
jaringan
dimulai
dari
bawah
ke
atas.
Pola
membangun
jaringan
seperti
ini
akan
beresiko
memboroskan
dana
tanpa
hasil
seperti
yang
diharapkan.
Kenapa?
Jaringan
akses
tanpa
corenetwork
yang
baik
akan
menghasilkan
kualitas
koneksi
yang
buruk.
Para
pengguna
akan
enggan
menggunakannya
karena
tentu
sangat
tidak
menarik.
Apabila
jaringan
dibangun
berdasar
kaidah
yang
baku
sebagaimana
disebutkan
di
atas,
maka
kualitas
koneksi
akan
dapat
dijamin
menjadi
jauh
lebih
baik.
Jaringan
bersama
kita
bisa
____
5
akses
akan
dengan
sendirinya
terbangun
dengan
cepat
oleh
masyarakat
sendiri
segera
setelah
pemerintah
membangun
pilotproject
jaringan
akses,
misalnya
dalam
bentuk
telecenter
atau
pun
jaringan
intenet
sekolah.
Warnet‐warnet
akan
tumbuh
berkembang
dengan
pesat
karena
corenetwork
sudah
tersedia.
VII.
Sinergi
Pemerintah
dan
Swasta
Sejak
terbitnya
UU
36
tahun
1999
tentang
Telekomunikasi,
Indonesia
berpindah
dari
sistem
monopoli
menjadi
oligopoli
(multi‐operator
dengan
kompetisi
terbuka).
Kebijakan
ini
tentu
mengubah
pola
pikir
“cabang
usaha
yang
menguasai
hajat
hidup
orang
banyak
dikuasai
negara
untuk
sebesarbesarnya
kemakmuran
rakyat”.
Usaha
penyelenggaraan
TIK
dilakukan
oleh
swasta
dan
BUMN
yang
juga
harus
berpikir
swasta.
Setiap
penyelenggara
swasta
yang
profitoriented
ini
tentu
akan
berpikir
1000‐kali
untuk
membangun
di
wilayah‐wilayah
yang
dianggap
tidak
profitable.
Sementara
itu,
lebih
dari
50%
warga
negara
tinggal
di
pedesaan.
Populasi
terbanyak
terpusat
di
pulau
Jawa.
Akibatnya,
secara
alamiah,
para
penyelenggara
TIK
enggan
membangun
di
wilayah
yang
populasi
dan
tingkat
kesejahteraannya
rendah
karena
dianggap
belum
bisa
menguntungkan.
Di
sisi
lain,
ketersediaan
akses
informasi
merupakan
kebutuhan
dasar
untuk
dapat
mengangkat
kualitas
hidup
masyarakat
yang
tertinggal
dan
dapat
menjadi
sarana
peningkatan
produksi
dan
efisensi
bagi
masyarakat
yang
sudah
maju.
Karena
itu
diperlukan
kerjasama
atau
sinergi
antara
Pemerintah
dan
swasta
dalam
upaya‐upaya
penyediaan
sarana
dan
prasarana
TIK
di
seluruh
wilayah
NKRI.
Pengusaha
swasta
yang
profitoriented
diharapkan
mempercepat
pembangunan
di
wilayah
yang
daya‐belinya
sudah
mencukupi.
Dari
hasil
usahanya
itu,
lalu
sebagian
disetor
ke
negara
sebagai
kontribusi
USO
dari
semua
pengusaha
TIK
yang
besarnya
saat
ini
adalah
1,25%
x
grossrevenue
(PP
07
tahun
2009
tentang
Tarif
PNBP).
Menkominfo
perlu
mengatur
sinergi
antar
penyelenggara
TIK
dalam
membangun
corenetwork
karena
rentan
terjadi
oversupply
(duplikasi
infrastruktur)
yang
secara
nasional
dapat
memboroskan
investasi
dan
dapat
mengakibatkan
usaha
gagal,
lalu
kredit
macet
atau
saham
“bodong”.
Ini
adalah
bagian
dari
tugas
Pemerintah
dalam
memberi
perlindungan
terhadap
investasi.
Pemerintah
berkewajiban
mengupayakan
tersedianya
akses
informasi
(bukan
hanya
jaringan
akses)
untuk
wilayah‐wilayah
yang
dianggap
belum
menguntungkan
oleh
para
penyelenggara.
Masyarakat
global
menyebut
kewajiban
pemerintah
ini
dengan
universal
service
obligation
(USO.
Program
USO
atau
kewajiban
pelayanan
universal
(KPU)
adalah
membangun
atau
menyediakan
connectivity
untuk
seluruh
warga
agar
mereka
semua
dapat
mengakses
informasi
dan
dapat
berhubungan
satu
dengan
yang
lainnya.
Yang
melaksanakan
program
USO
adalah
Pemerintah
dengan
dana
sebagian
(besar)
berasal
dari
kontribusi
penyelenggara
TIK.
Pemerintah
juga
berkewajiban
mendorong
pemanfaatan
TIK
untuk
pemerintahan.
Karena
masalah
transparansi,
akuntabilitas,
efisiensi,
dan
produktifitas
dari
kinerja
pemerintahan
akan
sebagian
besar
dapat
diselesaikan
dengan
memanfaatkan
TIK.
DETIKNAS
telah
mencanangkan
10‐flagship
TIK
nasional.
Maka
harus
dilanjutkan
dengan
aksi‐strategis
dengan
kerangka
pikir
sebagaimana
diusulkan
dalam
uraian
sebelumnya
(Visi
dan
Strategi
TIK‐Indonesia).
Arahan
DeTIKnas
sudah
seharusnya
menjadi
anutan
utama
dalam
membangun
jaringan
TIK
broadband
nasional.
Sinergi
yang
sebaiknya
dibangun
adalah
digambarkan
berikut
ini.
bersama
kita
bisa
____
6
Dengan
pembagian
peran
yang
baik
di
antara
Pemerintah
dan
Swasta
dalam
membangun
jaringan
TIK
nasional,
akan
diperoleh
hasil
sebagaimana
yang
telah
dicapai
oleh
negara‐negara
maju
di
dunia.
Dengan
biaya
yang
tidak
mahal
dan
sudah
tersedia
sebagian,
semua
yang
diharapkan
di
atas
akan
dapat
diwujudkan.
Sebagai
gambaran
nyata,
berikut
disajikan
ilustrasi
sebagian
jaringan
yang
dapat
dibangun
menggunakan
dana
yang
sudah
ada,
yaitu
dana
kontribusi
USO
dari
penyelenggara.
Dana
sudah
tersedia
dan
pungutan/kontribusi
terus
berlanjut.
Yang
diperlukan
saat
ini
hanyalah
aturan
yang
lebih
tepat
tentang
pengelolaan
dana
USO
tersebut.
Saat
ini
BTIP(pengelola
dana
USO)
berstatus
badan
layanan
umum
(BLU)
yang
berarti
harus
melaksanakan
proses
bisnis.
Padahal
tugas
pokoknya
adalah
sebagai
“panitia
tetap”
lelang
dan
pengawas
pembangunan
jaringan
TIK
di
wilayah
USO.
Selama
ber‐status
BLU,
maka
BTIP
akan
terikat
pada
aturan
tentang
kesehatan
bisnis
BLU.
Bila
Menteri
Keuangan
menilai
tidak
sehat,
maka
status
BLU
dapat
dicabut.
Singkat
kata,
filosofi
BLU
sangat
berbeda
dengan
filosofi
“membangun
jaringan
nasional
TIK”.
bersama
kita
bisa
____
7
VIII. Target
yang
tidak
muluk
dan
tidak
abstrak
Membangun
jaringan
TIK
nasional
adalah
suatu
pekerjaan
yang
nyata
dan
mudah
dilakukan.
Biayanya
pun
tidak
mahal
dibandingkan
biaya
membangun
infrastruktur
yang
lain,
tapi
dampak
ekonominya
jauh
lebih
besar.
Indikator
capaiannya
sangat
jelas,
baik
kualitatif
apalagi
kuantitatif.
Hal
ini
berlaku
di
seluruh
dunia,
karena
teknologi
TIK
adalah
penggerak
utama
ekonomi
dunia
saat
ini.
Berikut
ini
disajikan
target
WSIS
(world
summit
on
information
society–ITU)
yang
merupakan
common‐ sense
dari
seluruh
negara.
Sekali
lagi
disampaikan
bahwa
TIK
adalah
komoditas
utama
dekade
ini.
Bagi
negara
konsumen
teknologi
seperti
Indonesia,
yang
terpenting
adalah
memanfaatkan
TIK
sebagai
tool
dalam
meningkatkan
produktifitas
dan
efisiensi
di
semua
sektor.
Untuk
itu,
menyediakan
infrastruktur
jaringan
TIK
bagi
seluruh
warga
negara
adalah
pra‐ syarat
untuk
dapat
melibatkan
seluruh
warga
negara
dalam
meningkatkan
kualitas
hidupnya
dalam
takarannya
masing‐masing.
IX. Gambaran
kebutuhan
Dana
Berdasarkan
perhitungan
yang
pernah
dilakukan
2‐tahun
yang
lalu
dalam
Proyek
Palapa‐Ring,
jumlah
dana
yang
diperlukan
untuk
kawasan
timur
Indonesia
tidaklah
terlalu
besar.
Berikut
ini
disajikan
rangkumannya.
Perlu
diperhatikan
bahwa
ini
hanyalah
untuk
menghubungkan
kota
kabupaten
saja.
Awalnya
diharapkan
dibangun
oleh
konsorsium
penyelenggara
TIK.
Namun
karena
dianggap
belum
layak
secara
komersial,
maka
konsorsium
yang
telah
dibentuk
mundur
perlahan.
Hal
ini
dapat
dimaklumi
karena
biaya
di
atas
belum
mencakup
bersama
kita
bisa
____
8
jaringan
distribusi
(penghubung
antar
kecamatan
dalam
kabupaten)
yang
biayanya
bisa
lebih
besar.
Apabila
corenetwork
ini
terbangun,
maka
penyelenggara
TIK
akan
bersemangat
membangun
jaringan
di
bawahnya
secara
bertahap
wilayah‐demi‐ wilayah
hingga
seluruh
pelosok
Indonesia
terjangkau
jaringan
TIK.
bersama
kita
bisa
____
9
Apabila
sebagian
anggaran
pendidikan
nasional
yang
20%
dari
APBN
yang
1000‐T
digunakan
untuk
membangun
corenetwork
nasional
kawasan
timur
Indonesia
dan
membangun
pilotproject
berupa
telecenter
atau
perpustakaan
digital
di
beberapa
tempat,
maka
waktu
pencapaian
sasaran
akan
semakin
singkat.
Ilustrasi
pendanaan
dan
penjadwalannya
adalah
sebagai
berikut.
Asumsi:
‐ Anggaran
pendidikan
nasional
per
tahun
=
Rp.
200
trilyun;
‐ 2%
saja
untuk
core
jaringan
TIK
nasional
=
Rp.
4
trilyun;
‐ Pungutan
kontribusi
USO
dari
pengusaha
=
Rp.
1,3
trilyun;
‐ Maka
Total
anggaran
per
tahun
adalah
=
Rp.
5,3
trilyun
per
tahun.
Dana
yang
dibutuhkan
untuk
infrastruktur
core
jaringan
TIK
nasional:
‐ Penghubung
kabupaten
kawasan
timur
Indonesia
=
Rp.
7,5
trilyun;
‐ Ada
84‐kabupaten
dan
1661‐kecamatan,
bila
untuk
pilot
project
dan
saluran
fiberoptik
ke
tiap
kecamatan
di‐awali
dengan
10‐milyar,
berarti
diperlukan
dana
sekitar
Rp.
17
trilyun.
‐ Maka
total
kebutuhan
dana
untuk
backbone
dan
distribusi
=
Rp.
24,5
trilyun.
Dengan
dana
per
tahun
sebesar
5,3
trilyun
di
atas,
dalam
5‐tahun
semua
kecamatan
di
kawasan
timur
Indonesia
akan
terhubung
dengan
fiberoptic
(broadband).
X. Penutup
Tulisan
ini
adalah
sekedar
kontribusi
pemikiran
dari
seorang
tukang‐insinyur
TIK.
Tidak
dimaksudkan
untuk
menggurui,
karena
penulis
tahu
bahwa
banyak
pakar
TIK
di
negeri
ini.
Namun
mungkin
sangat
sibuk,
sehingga
tidak
sempat
menuliskan
dan
berbagi
apa
yang
dimiliki.
Kami
saja
yang
kebanyakan
waktu
luang
sehingga
sempat
menulis
tulisan
ini.
Semoga
ada
yang
mau
membaca
dan
membawa
manfaat.
Andai
benar
adanya,
kami
sangat
berterima
kasih
karena
ada
kemungkinan
kami
akan
mendapat
pahala
dari
yang
maha
kuasa.
Amin.
Pada
saat
negara
lain
sudah
sangat
maju
berkat
pemanfaatan
TIK
yang
baik,
bila
Indonesia
tidak
segera
mengejar
ketertinggalannya,
maka
dipastikan
kesenjangan
itu
akan
menjadi
semakin
besar.
Daya
saing
nasional
akan
semakin
lemah,
wilayah
kepulauan
yang
beribu
jumlahnya
akan
semakin
terbengkalai.
NKRI
akan
terancam
keutuhannya.
Jaringan
TIK
broadband
nasional
lah
perekatnya.
Andai
Presiden
SBY
mengetahui
hal
yang
kami
tulis
ini,
pasti
beliau
dalam
waktu
yang
sangat
singkat
akan
menerbitkan
Peraturan
Pemerintah
tentang
pengelolaan
dan
pelaksanaan
USO‐broadband
Indonesia.
Karena
dana
sudah
ada
dan
pungutan
terus
berjalan.
Saat
ini
saja
sudah
terkumpul
3,5
Trilyun
di
rekening
BTIP‐Ditjen
Postel
dan
setiap
tahun
terkumpul
sebesar
1,3
Trilyun
Rupiah.
Cukup
hanya
dengan
membuat
sebuah
PP,
maka
peruntukan
dana
ini
akan
menjadi
sesuai
dengan
rencana
semula
dan
pembangunan
jaringan
TIK
broadband
nasional
akan
tertata
dengan
jauh
lebih
baik.
Bapak
Presiden
akan
nyaman
menggunakan
i‐Pad
dimana
saja
di
seluruh
negeri,
kualitas
pendidikan
di
semua
sekolah
dapat
meningkat
pesat,
industri
kreatif
khas
daerah
berbasis
kearifan
lokal
akan
tumbuh
dan
mengurangi
urbanisasi,
pengenalan
potensi
daerah
menjadi
lebih
mudah,
komunikasi
antara
pusat
dan
daerah
menjadi
lebih
intens,
dan
persatuan
NKRI
menjadi
jauh
lebih
kuat
karena
corenetwork
terbangun
dengan
lebih
terstruktur.
Akhirnya
semoga
tulisan
ini
membawa
manfaat.
Alhamdulillaah.
bersama
kita
bisa
____
10