Jakarta, 17 Desember 2010 MENTERI KESEHATAN, ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi atas tersusunnya Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2011. Petunjuk Teknis ini merupakan implementasi dari amanat Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Kementerian Teknis membuat petunjuk penggunaan DAK. DAK Bidang Kesehatan diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2011 yang ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011. RKP Tahun 2011 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2010, merupakan acuan bagi Kementerian, lembaga Pemerintah-Non Kementerian dan Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Kewajiban bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam pembangunan kesehatan yakni menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas, salah satunya melalui pembiayaan yang bersumber dari DAK Bidang Kesehatan. Saya berharap DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 dapat memberi daya ungkit yang nyata terhadap prioritas dan fokus pemerintah dalam pembangunan kesehatan di daerah. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang kesehatan ini, menjelaskan secara rinci penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011. DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 terdiri dari 3 subbidang, yaitu: pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kesehatan dasar meliputi kegiatan: (1) Pembangunan, Peningkatan dan Perbaikan Puskesmas; (2) Pembangunan Pos Kesehatan Desa; (3) Pengadaan Peralatan kesehatan termasuk Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA); (4) Pengadaan Peralatan Promosi Kesehatan Bergerak. Pelayanan kesehatan rujukan, meliputi kegiatan: (1) Pembangunan dan Pengadaan Peralatan Kesehatan untuk Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) di RS; (2) Pembangunan, perbaikan Bank Darah RS (BDRS) dan Pemenuhan Peralatan Unit Transfusi Darah (UTD) di RS; (3) Pembangunan dan Pengadaan peralatan Instalasi Gawat Darurat RS (IGD RS); (4) Peningkatan Fasilitas Tempat Tidur

Kelas III RS; (5) Pemenuhan peralatan laboratorium klinik di

Laboratorium Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota; dan (6) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di RS Pemerintah Daerah. Pelayanan kefarmasian, meliputi kegiatan: (1) Penyediaan Obat terutama Obat Generik dan Perbekalan Kesehatan; (2) Pembangunan baru dan Rehabilitasi Instalasi Farmasi di Kabupaten/Kota; (3) Pengadaan sarana pendukung Instalasi Farmasi di Kabupaten/Kota.

i

Peraturan Menteri Keuangan No.216/PMK.07/2010 menetapkan DAK Bidang Kesehatan tahun 2011 diperuntukkan

bagi 397 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

mendapat alokasi anggaran untuk subbidang pelayanan kesehatan dasar; 440 Dinas Kesehatan mendapat alokasi anggaran untuk subbidang pelayanan kefarmasian; 23 Provinsi dan 256 Kabupaten/Kota mendapatkan subbidang pelayanan kesehatan rujukan. DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011, subbidang pelayanan kesehatan rujukan diperuntukkan bagi 48 RSUD Provinsi, 260 RSUD Kabupaten/Kota dan 54 Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Akhir kata, semoga Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 dapat secara optimal digunakan di daerah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah bagi kita dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Indonesia yang kita cintai.

Jakarta, 17 Desember 2010

MENTERI KESEHATAN,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

ii

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1810/Menkes/SK/XII/2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2011 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang

:

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011; b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang–undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang–undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011; 13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212); sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 ( (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokas Khusus (DAK); 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Kesatu

:

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2011.

Kedua

:

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Ketiga

:

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan oleh Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2011;

Keempat

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2010 MENTERI KESEHATAN,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI

iii

DAFTAR ISI

vii

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

PENDAHULUAN

1

A. LATAR BELAKANG

1

B. TUJUAN

3

C. RUANG LINGKUP

3

D. PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN

4

KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2011

5

A. KEBIJAKAN UMUM

5

B. KEBIJAKAN KHUSUS

6

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TEKNIS

7

A. PERENCANAAN

7

B. PELAKSANAAN

7

SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR

8

A. PUSKESMAS

8

B. PUSKESMAS PERAWATAN

11

C. POSKESDES

17

D. SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH

19

E. PERALATAN PROMOSI KESEHATAN BERGERAK

21

SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

23

A. PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN UNTUK PROGRAM PONEK DI RS

23

B. BANK DARAH RUMAH SAKIT DAN UNIT TRANSFUSI DARAH DI RUMAH SAKIT

28

vii

C. PENINGKATAN FASILITAS INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT

36

D. PENINGKATAN FASILITAS TEMPAT TIDUR KLASIII RS

42

E. PENGADAAN PERALATAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK DI LABORATORIUM DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

44

F. PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) DAN PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNGNYA DI RS PEMERINTAH BAB VI

45

SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN

49

A. PENYEDIAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

49

B. PEMBANGUNAN BARU DAN REHABILITASI INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

51

C. PENGADAAN SARANA PENDUKUNG INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA BAB VII

BAB VIII

53

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

55

A. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

55

B. PELAPORAN

56

C. FORMAT LAPORAN TRIWULANAN

59

PENUTUP

64

LAMPIRAN LAMPIRAN 1

: DEFINISI OPERASIONAL

LAMPIRAN 2

: STANDAR PERALATAN DAN LOGISTIK POSKESDES

LAMPIRAN 3

: DAFTAR 183 KABUPATEN TERTINGGAL

viii

LAMPIRAN 4

: DAFTAR NAMA PULAU TERLUAR BERPENDUDUK YANG BERBATASAN DENGAN NEGARA TETANGGA

LAMPIRAN 5

:

DAFTAR 101 PUSKESMAS PRIORITAS PROGRAM YANKES DTPK

LAMPIRAN 6

: PERALATAN LIVE SAVING PUSKESMAS TERPENCIL DI DTPK

LAMPIRAN 7

: PERALATAN PUSKESMAS DENGAN RAWAT INAP (PONED SET)

LAMPIRAN 8

: RUANG PERSALINAN PUSKESMAS NON PERAWATAN

LAMPIRAN 9

:

PERALATAN PUSKESMAS NON RAWAT INAP (SET PERALATAN BERSALIN)

LAMPIRAN 10 : DAPUR GIZI PADA PUSKESMAS PERAWATAN LAMPIRAN 11 : STANDAR INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT LAMPIRAN 12 : CONTOH PERALATAN PROMOSI KESEHATAN BERGERAK LAMPIRAN 13 : ALOKASI DAK KESEHATAN TAHUN 2011

ix

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan yang dilaksanakan harus dapat menjamin bahwa manfaatnya dapat diterima oleh semua pihak, berdampak adil bagi perempuan dan laki-laki (responsif gender). Di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 2 dan 3 dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

TI

AD

BAK

1

A

Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam komitmen internasional, yang dituangkan dalam Millennium Development Goals (MDGs). Dalam MDGs terdapat tujuan yang terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu target 4 (menurunkan angka kematian anak), target 5 (meningkatkan kesehatan ibu) dan target 6 (memerangi HIV dan AIDS, TB dan Malaria serta penyakit lainnya), serta 2 target lainnya yang tidak terkait langsung yaitu target 1 (menanggulangi kemiskinan dan kelaparan) dan target 3 (mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan). Kementerian Kesehatan telah menyusun strategi untuk pencapaian targettarget tersebut. HUS

Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, perlu adanya pembiayaan kesehatan, yang bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, diantaranya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan, sehingga pemerintah baik pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas. Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), pemerintah Pusat memberikan anggaran pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan prioritas nasional. DAK Bidang Kesehatan, diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2011 yang ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011. RKP Tahun 2011 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2010, merupakan acuan bagi kementerian, lembaga Pemerintah-Non Kementerian dan Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. DAK Bidang Kesehatan tahun 2011 difokuskan pada pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas dan Poskesdes); pelayanan kefarmasian untuk Kabupaten/Kota; dan pelayanan kesehatan rujukan (RS Provinsi/Kabupaten/Kota dan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota). Buku Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 berisi penjelasan rinci pemanfaatan DAK, dilengkapi informasi dalam pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011.

TI

AD

BAK

2

A

Selanjutnya buku petunjuk teknis ini menjadi pedoman pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011.

HUS


B.

TUJUAN 1.

Umum Membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2011.

2.

Khusus Meningkatkan pemerataan, jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Poskesdes, Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota dan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta penyediaan dan pengelolaan obat generik dan perbekalan kesehatan.

C.

RUANG LINGKUP

TI

AD

BAK

3

A

DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 diarahkan untuk kegiatan:

HUS

1.

Pelayanan kesehatan dasar meliputi kegiatan: (1) Pembangunan, Peningkatan, Perbaikan dan Perluasan Puskesmas khususnya di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); (2) Pembangunan Pos Kesehatan Desa; (3) Pengadaan peralatan kesehatan termasuk Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA); (4) Pengadaan Peralatan Promosi Kesehatan.

2.

Pelayanan kesehatan rujukan, meliputi kegiatan: (1) Pembangunan dan Pengadaan Peralatan Kesehatan Untuk Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) di RS; (2) Pembangunan, Perbaikan Bank Darah RS (BDRS) dan Pemenuhan Peralatan Unit Transfusi Darah (UTD) di RS; (3) Pembangunan dan Pengadaan Peralatan Instalasi Gawat Darurat RS (IGD RS); (4) Peningkatan Fasilitas Tempat Tidur Kelas III RS; (5) Pemenuhan Peralatan di Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; dan (6) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di RS.

3.

Pelayanan Kefarmasian dapat dimanfaatkan untuk: (1) Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan; (2) Pembangunan Baru dan Rehabilitasi Instalasi Farmasi di Kabupaten/Kota; (3) Pengadaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi di Kabupaten/Kota.


D.

PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN 1.

Pengalokasian Penghitungan alokasi DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011, dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: a.

Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK Penentuan kelayakan daerah penerima DAK menggunakan Indeks Fiskal Wilayah (IFW) dengan bobot 50% dan IT (Indeks Teknis) dengan bobot 50%.

b.

2.

Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah 1)

Penentuan besaran alokasi daerah penerima DAK menggunakan IFW dengan bobot 20% dan IT dengan bobot 80%.

2)

IFW ditentukan berdasarkan Kriteria Umum dan Kriteria Khusus merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan, sedangkan IT ditentukan berdasarkan data dan indeks teknis merupakan kewenangan dari Kementerian Kesehatan.

3)

Usulan ruang lingkup kegiatan dan besaran alokasi DAK kemudian dibahas dan diputuskan bersama antara pemerintah dengan Panitia Kerja Belanja Transfer ke Daerah DPR RI.

4)

Kaidah-kaidah mengenai mekanisme pengalokasian DAK dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005.

Penyaluran DAK Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2011 disalurkan melalui mekanisme transfer yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan dan ketentuan peraturan yang berlaku lainnya. a.

TI

AD

BAK

4

A

b.

HUS

Penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kefarmasian untuk Kabupaten/Kota, disalurkan melalui SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Penyediaan sarana prasarana dan peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan rujukan disalurkan melalui SKPD Rumah Sakit Umum atau Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota dan SKPD Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.


BAB II KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TA 2011

TI

AD

BAK

5

Kebijakan Umum

A

A.

HUS

1.

Kebijakan DAK Kesehatan adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dengan jaminan persalinan di sarana kesehatan milik pemerintah dan Angka Kematian Bayi (AKB), perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan, melalui peningkatan sarana dan prasarana di Puskesmas dan Poskesdes, Rumah Sakit dan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta penyediaan dan pengelolaan obat terutama obat generik dan perbekalan kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan.

2.

DAK Bidang Kesehatan merupakan bantuan kepada daerah tertentu, untuk mendanai dukungan pelayanan kesehatan yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab daerah ke arah peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan.

3.

DAK Bidang Kesehatan membantu daerah untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional di bidang kesehatan.

4.

DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 difokuskan pada pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian.

5.

Dalam pelaksanaan kegiatan, pemerintah daerah harus menyediakan pembiayaan yang bersumber dari daerah untuk dana pendamping sebesar 10% sesuai dengan Undang-undang No 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, biaya operasional, biaya pemeliharaan/perawatan sarana dan peralatan kesehatan, ketersediaan tenaga pelaksana, serta aspek lainnya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Kesehatan.

6.

Alokasi pagu anggaran DAK Bidang Kesehatan TA 2011, terdiri dari anggaran untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian.

7.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Direktur RSUD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepala Laboratorium Dinas Kesehatan


Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap anggaran DAK Bidang Kesehatan di wilayah kerjanya.

TI

AD

BAK

6

Kebijakan Khusus Penggunaan DAK Bidang Kesehatan diprioritaskan untuk : 1. Mendukung pencapaian target MDGs No 1, 3 ,4, 5 dan 6 (menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV dan AIDS, TB, Malaria serta penyakit menular lainnya). 2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan. 3. Peningkatan pelayanan persalinan normal di Puskesmas. 4. Pembangunan Puskesmas Perawatan Mampu PONED. 5. Pembangunan dapur gizi pada Puskesmas Perawatan. 6. Pembangunan Pos Kesehatan Desa untuk desa yang belum memilikinya. 7. Penyediaan peralatan pendukung Sistem Informasi Kesehatan Daerah. 8. Penyediaan Peralatan Promosi Kesehatan Bergerak. 9. Meningkatkan Sarana Prasarana dan Pengadaan Peralatan Kesehatan Untuk Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) di RS. 10. Pembangunan BDRS dan pemenuhan peralatan UTD di RS. 11. Meningkatkan Fasilitas Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS. 12. Meningkatkan Fasilitas Tempat Tidur Kelas III RS. 13. Pemenuhan Peralatan Pemeriksaan Laboratorium Klinik di Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 14. Pemenuhan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di RS Pemerintah Daerah. 15. Penyediaan dan Pengelolaan Obat terutama Obat Generik dan Perbekalan Kesehatan. 16. Pembangunan Baru, Rehabilitasi dan Perluasan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota. 17. Pengadaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota.

A

B.

HUS


BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TEKNIS DAK BIDANG KESEHATAN TA 2011

A.

PERENCANAAN Sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 pasal 162, Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) harus saling berkoordinasi dalam penyusunan kegiatannya. Dalam rangka menjaga sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kesehatan Kabupaten/Kota dengan Provinsi, Satker Kabupaten/Kota yang memperoleh alokasi DAK Bidang Kesehatan agar berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang disusun mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011.

B.

PELAKSANAAN TEKNIS Pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan 2011 harus mengacu pada Petunjuk Teknis DAK Bidang Kesehatan 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes).

TI

AD

BAK

7

A

Penggunaan anggaran DAK Bidang Kesehatan 2011 yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK Bidang Kesehatan 2011 menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan SKPD yang bersangkutan.

HUS


BAB IV MENU DAK BIDANG KESEHATAN TA 2011 SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR

A.

PUSKESMAS 1.

Pembangunan Baru Pembangunan Puskesmas dapat merupakan pembangunan baru atau peningkatan dari Puskesmas Pembantu. Pembangunan Puskesmas ditujukan untuk peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Pembangunan baru Puskesmas tersebut termasuk penyediaan alat kesehatan dan mebeulair serta rumah dinas petugas kesehatan (dokter/dokter gigi, bidan/perawat) bila belum ada. a.

Persyaratan Umum

TI

AD

BAK

8

A

1) Kebutuhan akan adanya Puskesmas, antara lain pada: a) Wilayah perbatasan, terpencil, tertinggal dan kepulauan. b) Kecamatan pemekaran yang tidak mempunyai Puskesmas. c) Kepadatan penduduk tinggi, jumlah penduduk lebih dari 30.000 penduduk per kecamatan. d) Wilayah kerja sangat luas. e) Relokasi Puskesmas yang disebabkan adanya bencana alam, jalur hijau, perubahan Rencana Tata Ruang/Wilayah, atau terjadinya masalah hukum pada lokasi fisik bangunan. 2) Lokasi Puskesmas: a) Di area yang mudah terjangkau baik dari segi jarak maupun sarana transportasi umum dari seluruh wilayah kerjanya. b) Pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh daerah. 3) Persyaratan Puskesmas: a) Adanya telaahan kebutuhan Puskesmas. b) Tenaga kesehatan disediakan oleh Pemerintah Daerah.

HUS


b.

Persyaratan Teknis 1)

2)

2.

Luas lahan dan bangunan Luas lahan, jumlah dan luas ruangan tergantung jenis pelayanan kesehatan/kegiatan yang dilaksanakan guna memberikan pelayanan yang optimal. Denah tata-ruang Denah tata ruang Puskesmas mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007 serta lampiran pedoman yang disempurnakan dan pedoman program.

Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas Pembangunan Puskesmas baru dapat berasal dari peningkatan Puskesmas Pembantu (Pustu), Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas tersebut termasuk penyediaan alat kesehatan dan rumah dinas petugas Puskesmas. Persyaratan umum dan teknis Pembangunan Puskesmas baru dari peningkatan Puskesmas Pembantu sama dengan persyaratan umum dan teknis pembangunan baru Puskesmas.

3.

Peningkatan Pelayanan Persalinan Normal di Puskesmas Dalam upaya meningkatkan pelayanan persalinan normal dan perawatan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, maka peran Puskesmas sebagai fasiltas kesehatan perlu ditingkatkan dengan membangun ruang persalinan atau mengoptimalkan fungsi ruang persalinan di Puskesmas. Persyaratan umum dan teknis sama dengan persyaratan umum dan teknis pembangunan baru Puskesmas, ditambah dengan denah tata ruang khusus untuk ruang persalinan dan ruang pemulihan serta pedoman alat kesehatan sesuai dengan lampiran 8 dan lampiran 9.

4.

Rehabilitasi Puskesmas

TI

AD

BAK

9

A

Rehabilitasi Puskesmas ditujukan menunjang dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas di Puskesmas.

HUS


Rehabilitasi Puskesmas termasuk puskesmas pembantu hanya ditujukan untuk Puskesmas dan puskesmas pembantu dengan kondisi rusak berat termasuk di dalamnya rumah dinas dokter/dokter gigi dan perawat/bidan. Untuk Rehabilitasi Puskesmas Pembantu diperbolehkan jika seluruh Puskesmas di Kabupaten/Kota telah mempunyai fasilitas untuk menolong persalinan.

5.

a.

Persyaratan Umum Puskesmas dengan kondisi rusak berat diproritaskan pada: 1) Puskesmas di perbatasan, kepulauan. 2) Puskesmas yang rusak karena bencana alam pada tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.

b.

Persyaratan Teknis 1) Denah tata-ruang Puskesmas mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007 serta lampiran pedoman yang disempurnakan dan pedoman program. 2) Rehabilitasi dapat menggunakan bahan bangunan yang dihasilkan oleh wilayah setempat.

Perluasan Puskesmas

TI

AD

BAK

10

A

Guna menunjang dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas di Puskesmas, dapat dilaksanakan perluasan fisik bangunan Puskesmas. Perluasan dilaksanakan pada bangunan yang membutuhkan perluasan berupa penambahan ruangan, perluasan ruangan. Persyaratan perluasan fisik, adalah sebagai berikut:

HUS

a.

Persyaratan Umum Adanya kebutuhan: 1) Tambahan ruangan untuk meningkatkan pelayanan agar lebih optimal. 2) Peningkatan pelayanan akan tetapi tidak memungkinkan untuk peningkatan menjadi Puskesmas Perawatan.

b.

Persyaratan Teknis 1) Luas lahan dan bangunan Jumlah sarana dan ruangan tergantung jenis pelayanan/kegiatan yang dibutuhkan. Perluasan sarana


2)

3) 4)

B.

fisik bangunan, antara lain berupa penambahan ruangan untuk: a) Pelayanan Persalinan. b) Pemulihan dan perawatan bayi baru lahir. c) Pelayanan gawat darurat/emergency. d) Pelayanan laboratorium yang dilengkapi dengan kran air serta pembuangan air kotor. e) Pelayanan konsultasi yang dibutuhkan sebagai upaya promotif dan preventif. f) Pelayanan penyuluhan dan ruang pertemuan sebagai upaya promotif dan penggalangan kemitraan dengan berbagai pihak terkait serta dapat digunakan untuk kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas. Denah tata-ruang Denah tata-ruang Puskesmas mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007 serta lampiran pedoman yang disempurnakan dan pedoman program. Perluasan dapat menggunakan bahan bangunan yang dihasilkan oleh wilayah setempat. Peralatan kesehatan Kebutuhan minimal peralatan kesehatan mengacu pada buku Pedoman Peralatan, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2008 serta lampiran pedoman yang disempurnakan.

PUSKESMAS PERAWATAN Pembangunan Puskesmas Perawatan dapat dilaksanakan melalui pembangunan baru atau peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan.

1.

Pembangunan Baru

TI

AD

BAK

11

A

Pembangunan baru Puskesmas Perawatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang perlu dirawat. Pembangunan baru Puskesmas Perawatan terutama diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terpencil, kepulauan dan perbatasan. Pembangunan Puskesmas Perawatan tersebut termasuk HUS


peralatan kesehatan dan rumah dinas petugas kesehatan Puskesmas, penyediaan sarana dan peralatan perawatan PONED (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergency Dasar) serta dapur gizi. a.

Persyaratan Umum Pembangunan Puskesmas baru harus mempertimbangkan ketersediaan tenaga kesehatan, selain itu memenuhi persyaratan antara lain: 1) Pembangunan baru Puskesmas Perawatan, diutamakan pada 101 Puskesmas Prioritas Nasional di wilayah terpencil, tertinggal, kepulauan dan perbatasan dengan negara lain. 2) Lokasi bangunan baru Puskesmas Perawatan di lokasi strategis. 3) Lokasi Puskesmas berada dalam waktu tempuh lebih dari 2 jam ke Rumah Sakit. 4) Kabupaten pemekaran yang belum memiliki Rumah Sakit. 5) Puskesmas yang mempunyai rumah dinas yang ditempati oleh dokter dan perawat/bidan.

b.


TI

AD

BAK

12

A

2)

HUS

Luas lahan dan bangunan Jumlah sarana dan ruangan tergantung jenis pelayanan/kegiatan yang dilaksanakan, dengan luas sesuai ketentuan. Pembangunan Puskesmas Perawatan, sarana dan peralatan PONED, rumah dokter/dokter gigi, perawat dan bidan harus berada dalam satu lokasi. Denah tata-ruang a) Denah tata-ruang Puskesmas mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007 serta lampiran pedoman yang disempurnakan dan pedoman program. b) Setiap Puskesmas Perawatan harus dilengkapi Dapur Gizi dan peralatannya yang mengacu pada lampiran 10. c) Setiap Puskesmas Perawatan harus dilengkapi dengan UGD yang dapat memberikan pelayanan PONED. Pelayanan PONED mengacu pada buku acuan Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal


d)

3)

Emergensi Dasar, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007. Khusus wilayah terpencil dan kepulauan, Ruang Rawat Inap minimal 2 tempat tidur.

Peralatan kesehatan Kebutuhan minimal peralatan kesehatan mengacu pada buku Pedoman Peralatan, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2008 serta lampiran pedoman yang disempurnakan buku acuan Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007.

2. Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan di DTPK Peningkatan menjadi Puskesmas Perawatan dilaksanakan dalam rangka pengembangan pelayanan dan rujukan kesehatan dan dilengkapi dengan penyediaan alat dan rumah dinas dokter/dokter gigi, bidan/perawat bila belum ada. a.

Persyaratan Umum 1)

2)

TI

AD

BAK

13

A

3)

HUS

Kebutuhan akan adanya Puskesmas Perawatan, antara lain: a) Puskesmas di wilayah terpencil, tertinggal, kepulauan, Perbatasan. b) Kabupaten pemekaran yang belum tersedia Rumah Sakit. c) Peningkatan kebutuhan akan pelayanan rujukan tetapi daerah belum mampu membangun Rumah Sakit. Lokasi Puskesmas: a) Wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan. b) Waktu tempuh lebih dari 2 jam dengan menggunakan sarana transportasi yang tersedia. Persyaratan Puskesmas: a) Tidak digunakan untuk menjadikan Puskesmas Perawatan pra Rumah Sakit.


b) c) b.

Ketersediaan tenaga kesehatan oleh Pemerintah Daerah. Letaknya strategis dari Puskesmas di sekitarnya.


2)

3)

Luas lahan dan bangunan Jumlah sarana dan ruangan tergantung jenis pelayanan/ kegiatan yang dilaksanakan mengacu kepada Pedoman Tata Ruang Puskesmas Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007. Denah tata-ruang pada pembangunan baru Puskesmas Perawatan mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007. Peralatan kesehatan Puskesmas Perawatan mengacu pada buku Pedoman Peralatan Puskesmas Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2008.

3. Rehabilitasi Puskesmas Perawatan Rehabilitasi Puskesmas Perawatan ditujukan menunjang dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas di Puskesmas Perawatan.

TI

AD

BAK

14

A

Rehabilitasi Puskesmas Perawatan hanya ditujukan untuk Puskesmas Perawatan dengan kondisi rusak berat termasuk di dalamnya rumah dinas dokter/dokter gigi dan perawat/bidan.

HUS

a.

Persyaratan Umum Puskesmas Perawatan dengan kondisi rusak berat diproritaskan pada: 1) Puskesmas perawatan di perbatasan, kepulauan. 2) Puskesmas perawatan yang rusak karena bencana alam pada tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.

b.

Persyaratan Teknis 1) Denah tata-ruang Puskesmas mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007 serta lampiran pedoman yang disempurnakan dan pedoman program.


2)

4.

Rehabilitasi dapat menggunakan bahan bangunan yang dihasilkan oleh wilayah setempat.

Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan Mampu PONED Upaya yang dapat dilakukan adalah pemberdayaan pelayanan di tingkat dasar yaitu penyediaan Puskesmas PONED. Setiap peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan mampu PONED dilengkapi dengan penyediaan alat dan rumah dinas dokter/dokter gigi dan bidan/perawat bila belum ada.

TI

AD

BAK

15

A

a.

HUS

Persyaratan Umum 1)

Kebutuhan adanya peningkatan Puskesmas Perawatan menjadi Puskesmas Perawatan Mampu PONED, antara lain: a) Kabupaten pemekaran yang belum tersedia rumah sakit. b) Menyediakan layanan rujukan kegawatdaruratan obstetri neonatal, termasuk penanganan penyulit/komplikasi obstetri neonatal yang tidak dapat ditangani di tingkat Poskesdes, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas.

2)

Lokasi Puskesmas (harus memenuhi satu atau lebih persyaratan di bawah ini): a) Waktu tempuh ke Rumah Sakit terdekat lebih dari 2 jam dengan menggunakan sarana transportasi yang tersedia. b) Pada jalur lalu lintas ramai dekat dengan pemukiman. c) Daerah pariwisata dan kawasan industri. d) Daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan.

3)

Persyaratan Puskesmas a) Merupakan Puskesmas perawatan. b) Telah tersedia tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan penanganan kegawatdaruratan obstetri neonatal di tingkat pelayanan dasar/PONED, yang terdiri dari 1 orang Dokter, 1 orang Bidan dan 1 orang Perawat.


c)

b.

Persyaratan Teknis 1) 2)

3) 4)

5.

Adanya telaahan kebutuhan Puskesmas Mampu PONED.

Luas lahan dan bangunan mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Tahun 2007. Denah tata ruang pada pembangunan baru Puskesmas Perawatan mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Tahun 2007. Peralatan Puskesmas PONED mengacu pada buku Pedoman Peralatan Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Tahun 2007. Tenaga kesehatan yang telah dilatih PONED tidak boleh pindah selama minimal 2 tahun.

Perluasan Puskesmas Perawatan Perluasan Puskesmas Perawatan menunjang serta meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas di Puskesmas, perlu adanya perluasan fisik. Perluasan dilaksanakan pada bangunan/sarana yang membutuhkan perluasan. Persyaratan perluasan fisik, adalah sebagai berikut: a.

Persyaratan Umum Adanya kebutuhan: 1) Tambahan ruangan untuk meningkatkan pelayanan agar lebih optimal. 2) Peningkatan pelayanan akan tetapi tidak untuk menjadi Rumah Sakit.

b.

Persyaratan Teknis

TI

AD

BAK

16

A

1)

HUS

Luas lahan dan bangunan Jumlah sarana dan ruangan tergantung jenis pelayanan/kegiatan yang dibutuhkan. Perluasan sarana fisik bangunan, antara lain berupa penambahan ruangan untuk: a) Pelayanan Gawat Darurat/emergency.


b)

2)

3) 4)

C.

Pelayanan laboratorium yang dilengkapi dengan kran air serta pembuangan air kotor. c) Pelayanan konsultasi yang dibutuhkan sebagai upaya promotif dan preventif. d) Pelayanan penyuluhan dan ruang pertemuan sebagai upaya promotif dan penggalangan kemitraan dengan berbagai pihak terkait serta dapat digunakan untuk kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas. e) Dapur Gizi. Denah tata-ruang Rancangan tata-ruang/bangunan agar memperhatikan fungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan dan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007 serta lampiran pedoman yang disempurnakan dan pedoman program. Untuk dapur gizi mengikuti denah tata ruang sesuai dengan lampiran 10. Perluasan dapat menggunakan bahan bangunan yang dihasilkan oleh wilayah setempat. Peralatan kesehatan mengacu pada pembangunan baru Puskesmas Perawatan mengacu pada buku Pedoman Peralatan Puskesmas Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2008. Untuk peralatan dapur gizi sesuai dengan lampiran 10.

POS KESEHATAN DESA 1.

Pembangunan Baru Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan. Namun karena kemampuan masyarakat sebagian besar terbatas, maka pemerintah membantu pembangunan fisik Poskesdes, dengan mempertimbangkan persyaratan sebagai berikut: a.

Persyaratan Umum

TI

AD

BAK

17

A

Pembangunan baru Poskesdes adalah pada setiap desa yang belum ada bangunan Poskesdes dengan persyaratan: 1) Masyarakatnya tidak mampu membangun secara swadaya. HUS


2) 3)

b.


2)

3)

2.

Tersedia tanah/lahan yang tidak bermasalah Lokasi Poskesdes: a) Mempertimbangkan ketersediaan lahan yang berada di tengah pemukiman. b) Mudah dijangkau oleh masyarakat (transportasi). c) Mempertimbangkan keamanan petugas kesehatan. d) Mempertimbangkan jarak antar fasilitas pelayanan kesehatan yang ada.

Luas bangunan: a) Luas ruangan/bangunan sesuai dengan kondisi tanah setempat dengan memperhatikan kebutuhan minimal pelayanan/kegiatan dan kesetaraan gender laki–laki dan perempuan. b) Jumlah ruangan dan sarana yang dibutuhkan tergantung jenis pelayanan/kegiatan yang dilaksanakan, minimal terdapat ruang persalinan dan pelayanan KIA-KB. c) Pembangunan baru Poskesdes dapat menggunakan bahan bangunan yang berasal dari daerah setempat. Denah tata-ruang Rancangan tata-ruang/bangunan Poskesdes agar tetap memperhatikan fungsinya sebagai sarana pelayanan kesehatan dan memperhatikan keadilan dan kesetaraaan gender. Peralatan kesehatan Kebutuhan jenis dan jumlah peralatan minimal Poskesdes mengacu pada buku Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa, Direktorat Jenderal. Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2006.

Pengalihan Polindes menjadi Poskesdes Pembangunan Poskesdes dapat berasal dari pengalihan bangunan Pondok Bersalin Desa (Polindes). Pembangunan fisik yang dilaksanakan terbatas pada penambahan bagian Polindes yang sudah ada.

TI

AD

BAK

18

A

a.

HUS

Persyaratan Umum


Polindes yang sudah ada di desa ditingkatkan menjadi Poskesdes.

b.


2)

3)

4)

D.

Luas lahan dan bangunan Penambahan ruangan tergantung jenis pelayanan/kegiatan yang dilaksanakan. Guna meningkatkan fungsi pelayanannya, luas lahan yang diperlukan untuk peningkatan Polindes menjadi Poskesdes, minimal dengan rincian kebutuhan tata ruangnya adalah sebagai berikut: a) Ruang untuk fungsi pelayanan dan atau administrasi. b) Ruang untuk tempat tinggal tenaga kesehatan. Penambahan ruangan pada Pengalihan Polindes menjadi Poskesdes dapat menggunakan bahan bangunan yang dihasilkan oleh wilayah setempat. Denah tata-ruang Rancangan tata-ruang/bangunan Poskesdes agar tetap memperhatikan fungsinya sebagai sarana pelayanan kesehatan dan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Peralatan kesehatan Kebutuhan jenis dan jumlah peralatan minimal Poskesdes mengacu pada buku Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa, Direktorat Jenderal. Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2006.

PENGADAAN SIK DAERAH Dalam upaya mewujudkan Sistem Informasi Kesehatan yang evidence based di Indonesia, dikembangkan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pengadaan peralatan sistem informasi kesehatan melalui DAK bertujuan untuk memacu Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten/Kota khususnya di Puskesmas sehingga mampu menyediakan data/informasi yang cepat, akurat, dan mutakhir.

TI

AD

BAK

19

A

Adanya peralatan sistem informasi kesehatan di Puskesmas diharapkan akan mempercepat pelayanan kesehatan atau manajemen pasien di Puskesmas, serta mendukung administrasi Puskesmas berbasis bukti secara berkala,

HUS


sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan di Puskesmas dan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat (Nasional).

1.

Persyaratan Umum Pengadaan peralatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Daerah diprioritaskan di Puskesmas non perawatan di Seluruh Indonesia dengan persyaratan: a. Di Puskesmas tersedia aliran listrik/genset untuk menghidupkan personal komputer. b. Di Puskesmas tersedia tenaga atau operator yang akan mengoperasikan komputer. c. Di Puskesmas tersedia biaya pemeliharaan komputer serta biaya operasionalnya (kertas, tinta printer, honor petugas, listrik). d. Merencanakan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan tahapan selanjutnya.

2.

Persyaratan Teknis Pengadaan komputer beserta printer peralatan SIK untuk Puskesmas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a.

b.

c.

TI

AD

BAK

20

A

d.

HUS

Spesifikasi peralatan: 1) Corporate Desktop PC. 2) Intel Pentium Dual-Core Processor. 3) Minimum 1 GB Memory DDR-2 SDRAM. 4) Minimum 160 GB harddrive, 7200 RPM. 5) Integrated 10/100/1000 LAN. 6) Windows XP Professional, Vista atau Linux. 7) LCD Monitor 17 inch. 8) CPU dan Monitor satu merk. 9) Printer Deksjet/Inkjet. Pengadaan software pengolah data, pengolah kata dan penyajian (misalnya microsoft excell, microsoft word dan microsoft power point, atau open office) Kursus atau pengenalan komputer untuk tenaga pengelola komputer agar mampu menggunakan paket software tersebut diatas. Data entri laporan sesuai formulir yang telah ditetapkan dengan menggunakan excel, dapat juga dibuatkan program aplikasi sederhana lain.


e.

f.

3.

Acuan a. b.

E.

Mengolah data yang telah di entri dalam bentuk tabel, grafik, peta dan narasi yang disajikan secara bulanan, triwulan, tahunan dan data sewaktu. Mengirim laporan ke Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten/Kota dengan CD ataupun flashdisk.

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 844/MENKES/SK/X/2006 tentang Penetapan Standar Kode Data Bidang Kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 837/MENKES/VII/2007 Tentang Pengembangan SIKNAS Online Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

PERALATAN PROMOSI KESEHATAN BERGERAK (MOBILE HEALTH PROMOTION KIT) Kegiatan DAK Bidang Kesehatan tahun 2011 dapat digunakan untuk pengadaan Peralatan Promosi Kesehatan Bergerak (Mobile Health Promotion Kit) di Puskesmas. Tujuan kegiatan dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan promosi kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dalam rangka pemerataan, jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah serta melengkapi kebutuhan sarana/peralatan para pengelola program promosi kesehatan di Puskesmas dalam upaya mencapai target Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Peralatan promosi kesehatan bergerak merupakan kendaraan bermotor roda 2 yang dimodifikasi dan didesain menjadi satu kesatuan dengan peralatan audio visual aid (AVA) sehingga memiliki fungsi sebagai sarana pendukung dalam penyebaran informasi kesehatan, tempat media-media untuk melakukan penyuluhan kesehatan, serta sarana untuk melakukan kampanye dan pameran kesehatan. 1.

Persyaratan Umum a.

TI

AD

BAK

21

A

b.

HUS

Peralatan promosi kesehatan bergerak diperuntukkan bagi Puskesmas. Pengadaan peralatan promosi kesehatan bergerak dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan operasional, kondisi dan letak geografis serta topografi daerah.


c.

d.

e.

2.

Persyaratan Teknis a.

b.

TI

AD

BAK

22

A

3.

HUS

Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengalokasikan biaya operasional Peralatan Promosi Kesehatan Bergerak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Bupati/Walikota. Membuat surat pernyataan untuk tidak mengalihfungsikan peralatan promosi kesehatan bergerak (mobile health promotion kit) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Bupati/Walikota. Tersedia tenaga yang mampu menyelenggarakan kegiatan dan mengoperasikan peralatan promosi kesehatan bergerak (mobile health promotion kit).

Pengadaan peralatan harus memperhatikan mutu, kemudahan penggunaan dan pemeliharaan serta perbaikan peralatan promosi kesehatan bergerak. Peralatan promosi kesehatan bergerak berupa kendaraan roda 2 berkapasitas minimal 110 cc yang telah dimodifikasi menjadi satu kesatuan dengan peralatan, contoh desain kendaraan sesuai dengan lampiran 12. Adapun peralatannya terdiri dari: 1) LCD Projector dengan pencahayaan minimal 2000 lumens. 2) Stereo Sound System. 3) Pemutar VCD/DVD dan Karaoke yang kompatibel dengan berbagai media, memiliki microphone tanpa kabel. 4) Generator set mini, dengan daya output mak: 0.85 KVA/850 Watt, memiliki voltase: AC 220 V/1 Phase/DC 12V/8.3A, memiliki kapasitas tangki bahan bakar: 4,5 L. 5) Video Kamera dengan media penyimpan gambar DVD.

Acuan a. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1114/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah. b. Keputusan Menteri Kesehatan No. 585/MENKES/SK/V/2007 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan di Puskesmas.


BAB V MENU DAK BIDANG KESEHATAN TA 2011 SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN A.

PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN UNTUK PROGRAM PONEK DI RUMAH SAKIT 1.

Persyaratan umum a.

b.

c.

d.

e. f. 2.

Persyaratan Teknis

AD

BAK

TI

A

a.

23

HUS

Ada dokter jaga yang terlatih di UGD untuk mengatasi kasus emergensi baik secara umum maupun emergency obstetrik neonatal. Dokter, bidan dan perawat telah mengikuti pelatihan tim PONEK di rumah sakit meliputi resusitasi neonatus, kegawat-daruratan obstetrik dan neonatus. Tersedia kamar operasi yang siap (siaga 24 jam) untuk melakukan operasi, bila ada kasus emergensi obstetrik atau umum. Adanya dukungan semua pihak dalam tim pelayanan PONEK, antara lain dokter kebidanan, dokter anak, dokter / petugas anestesi, dokter penyakit dalam, dokter spesialis lain serta dokter umum, bidan dan perawat. Tersedia pelayanan darah yang siap 24 jam. Mempunyai prosedur pendelegasian wewenang tertentu.

Peningkatan Sarana dan Prasarana 1)

Rancangan denah dan tata ruang maternal dan neonatal harus memenuhi beberapa persyaratan teknis sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit.

2)

Persyaratan yang harus diperhatikan:


a)

Ruang Maternal (1) Kamar bersalin: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

(j)

(k)

TI

AD

BAK

24

A

(l)

HUS

Lokasi berdekatan dengan kamar operasi dan IGD. 2 Luas minimal 6 m per orang. 2 Paling kecil, ruangan berukuran 12 m . Harus ada tempat untuk isolasi ibu di tempat terpisah. Tiap ibu bersalin harus punya privasi agar keluarga dapat hadir. Ruangan bersalin tidak boleh merupakan tempat lalu lalang orang. Bila kamar operasi juga ada dalam lokasi yang sama, upayakan tidak melintas pada ruang bersalin. Minimal 2 kamar bersalin terdapat pada setiap rumah sakit umum. Kamar bersalin terletak sangat dekat dengan kamar neonatal, untuk memudahkan transportasi bayi dengan komplikasi ke ruang rawat. Idealnya sebuah ruang bersalin merupakan unit terintegrasi: kala 1, kala 2 dan kala 3 yang berarti setiap pasien diperlakukan utuh sampai kala 4 bagi ibu bersama bayinya secara privasi. Bila tidak memungkinkan, maka diperlukan dua kamar kala 1 dan sebuah kamar kala 2. Kamar bersalin harus dekat dengan ruang jaga perawat (nurse station) agar memudahkan pengawasan ketat setelah pasien partus sebelum dibawa ke ruang rawat (post partum). Selanjutnya bila diperlukan operasi, pasien akan dibawa ke kamar operasi yang berdekatan dengan kamar bersalin. Harus ada kamar mandi/toilet yang berhubungan dengan kamar bersalin.


(m)

TI

AD

BAK

25

A

(2)

HUS

Ruang postpartum harus cukup luas, 2 standar 8 m per tempat tidur (bed). (n) Ruang tersebut terpisah dari fasilitas: toilet, kloset, lemari. (o) Pada ruang dengan banyak tempat tidur, jarak antar tempat tidur minimal 1 meter. (p) Jumlah tempat tidur per ruangan maksimum 4 buah. (q) Tiap ruangan harus mempunyai jendela sehingga cahaya dan udara cukup. (r) Harus ada fasilitas untuk cuci tangan pada tiap ruangan. (s) Tiap pasien harus punya akses ke kamar mandi privasi tanpa ke koridor. (t) Kamar periksa/diagnostik harus mempunyai luas sekurang-kurangnya 2 11 m dan berisi: tempat tidur pasien/obsgin, kursi pemeriksa, lampu sorot, troli alat, lemari obat kecil, USG mobile dan troli emergensi (u) Ada ruang perawat (nurse station). (v) Ruang isolasi bagi kasus infeksi perlu disediakan seperti pada kamar bersalin. (w) Ruang tindakan operasi/kecil darurat/one day care: untuk kuret, penjahitan dan sebagainya. (x) Ruang tunggu bagi keluarga pasien. Unit Perawatan Intensif/Eklampsia/Sepsis (a) Unit ini harus berada di samping ruang bersalin, atau setidaknya jauh dari area yang sering dilalui. 2 (b) Paling kecil, ruangan berukuran 18 m . (c) Di ruang dengan beberapa tempat tidur, sedikitnya ada jarak antara ranjang satu dengan ranjang lainnya. (d) Ruangan harus dilengkapi paling sedikit enam steker listrik yang dipasang dengan tepat untuk peralatan listrik.


b)

Ruangan Neonatal (1)

(2)

(3) (4)

Unit Perawatan Intensif (a) Unit ini harus berada di samping ruang bersalin atau setidaknya jauh dari area yang sering dilalui. 2 (b) Minimal ruangan berukuran 18 m . (c) Di ruangan dengan beberapa tempat tidur sedikitnya ada jarak antar ranjang. (d) Harus ada tempat untuk isolasi bayi di area terpisah. (e) Ruang harus dilengkapi paling sedikit 6 steker yang dipasang dengan tepat untuk peralatan listrik. Unit Perawatan Khusus (a) Unit ini harus berada di samping ruang bersalin atau setidaknya jauh dari area yang sering dilalui. 2 (b) Minimal ruangan berukuran 12 m . (c) Harus ada tempat untuk isolasi bayi di tempat terpisah. (d) Paling sedikit harus ada jarak antara inkubator dengan tempat tidur bayi. Area laktasi. 2 Minimal ruangan berukuran 6 m . Area pencucian incubator. 2 Minimal ruangan berukuran 6-8 m .

Dalam rangka penyelenggaraan PONEK, perlu mempertimbangkan kebutuhan bagi laki-laki dan perempuan, antara lain: Adanya pemisahan visual antara ruang bersalin satu dengan yang lainnya. Sarana, prasarana dan peralatan yang ada harus mempertimbangkan ergonomis dan kemudahan aksesibilitas bagi ibu hamil b.

Jenis Peralatan PONEK

TI

AD

BAK

26

A

1) HUS

PERALATAN NEONATAL


No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

Jenis Peralatan Inkubator baby Infant Warmer Pulse Oxymeter Neonatus Phototherapy Syringe Pump Infant resuscitation dan Emergensi Set CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) w/ Medical air Compressor Flow meter Infuse Pump Neonatus Resusitation and Emergensi Set 2)

No.

TI

AD

BAK

27

A

1.

HUS

PERALATAN MATERNAL Jenis Peralatan

Jmlh minimal 5 2 3 2 4 1 1 1 1 1

Jmlh minimal

Kotak Resusitasi berisi:

1

- Bilah Laringoskop

1

- Balon

1

- Bola lampu laringskop ukuran dewasa

1

- Batre AA (cadangan) untuk bilah laringoskop

1

- Bola lampu laringoskop cadangan

1

- Selang reservoar oksigen

1

- Masker oksigen

1

- Pipa endotrakeal

1

- Plester

1

- Gunting

1

- Kateter penghisap

1

- Naso gastric tube

1

- Alat suntik 1, 21/2, 3, 5, 10, 20, 50 cc

1

- Ampul Epinefrin / Adrenalin

1

- NaCL 0,9% / larutan Ringer Asetat / RL

1

- MgSO4

1

- Sodium bikarbonat 8,4%

1

- Kateter Vena

1

- Infus Set

1

2.

Ekstraktor vakum delivery

1

3.

Inkubator baby

1

4.

Infant Warmer

1

5.

Forceps naegele

1

6.

AVM (Aspirasi Vakum Manual)

1

7.

Pompa vakum listrik

1

8.

Monitor denyut jantung/pernapasan

1


3.

9.

Foetal Doppler

1

10.

Set Sectio Saesaria

1

Acuan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit.

B.

BANK DARAH RUMAH SAKIT (BDRS) DAN UNIT TRANSFUSI DARAH DI RUMAH SAKIT Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit (UTD di RS) adalah salah satu instalasi di RS yang mempunyai peran sebagai penyedia darah transfusi yang aman (lulus skreening IMLTD) dengan tugas antara lain melakukan rekruitmen donor sukarela, melakukan seleksi donor, melakukan penyadapan darah donor, melakukan skreening terhadap penyakit Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD), melakukan penyimpanan darah sebagai stock, melakukan pemeriksaan golongan darah, crossmatch, mengirim darah transfusi yang telah aman ke bagian lain/ruangan lain atau Rumah Sakit lain yang membutuhkan, memantau reaksi transfusi yang terjadi serta melakukan pencatatan dan pelaporan. 1.

Pembangunan Baru Pembangunan baru Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit (UTD di RS) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan darah di rumah sakit khususnya dan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit pada umumnya. a.

Persyaratan Umum

TI

AD

BAK

28

A

Pembangunan fasilitas UTD di RS mengacu pada persyaratan umum sebagai berikut: 1) Tidak terdapat UTD PMI yang dapat memasok kebutuhan darah aman di Rumah Sakit yang bersangkutan 2) Terdapat Rumah Sakit Pemerintah di Kabupaten/Kota setempat 3) Tidak boleh dijadikan sumber PAD, atau profit center di RS karena pelayanan darah harus bersifat nirlaba 4) Dinas Kesehatan setempat mempunyai sistem pengawasan dan pembinaan pelayanan transfusi darah HUS


5) 6) 7)

b.

Biaya operasional dan pemeliharaan UTD diusulkan oleh RS setempat melalui APBD atau sumber lainnya Lokasi berada di tempat yang strategis bagi ruang-ruang perawatan dan ruang emergensi serta ruang operasi Dalam melaksanakan perannya UTD RS harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat dalam jejaring pelayanan darah Kabupaten/Kota serta merupakan bagian dari jejaring pelayanan darah provinsinya


Luas lahan dan bangunan Luas lahan dan bangunan dari UTD di RS didasarkan pada jenis pelayanan dan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun luasan itu adalah: a)

Ruangan pimpinan

luas : 9

b)

Ruang tunggu donor sukarela

luas : 7.5 m2

c)

Ruang administrasi dan loket

luas : 9

d)

Ruang pemeriksaan/seleksi donor

luas : 7.5 m2

e)

Ruang AFTAP

luas : 10 m2

f)

Ruang pemulihan

luas : 6

g)

Ruang laboratorium & R.cuci

luas : 16 m2

h)

Ruang penyimpanan darah

luas : 6

m2

i)

Kamar mandi / WC (2 buah)

luas : 6

m2

j)

Ruang jaga

luas : 7.5 m2

k)

Ruang genset/gudang

luas : 7.5 m

l)

Lorong/Sirkulasi ruangan TOTAL LUAS

luas : 8 m2 100 m2

m2 m2

m2

Bila luas lahan tidak memungkinkan, maka pembangunan disesuaikan dengan kondisi setempat dengan tetap memperhatikan kebutuhan minimal pelayanan. Dalam rangka penyelenggaraan UTD di RS, perlu mempertimbangkan kebutuhan bagi laki-laki dan perempuan, antara lain: Adanya pemisahan visual antara ruang penyadapan darah satu dengan yang lainnya

TI

AD

BAK

29

A

2)

HUS

Denah dan tata ruang.


Rancangan denah dan tata ruang pada UTD di RS harus mempertimbangkan aksesibilitas dan kemudahan dari kegiatan yang dilaksanakan. Adapun denah dan tata ruang UTD di RS harus memenuhi beberapa persyaratan teknis dari pelayanan kesehatan yang ada, diantaranya: a) Bangunan berada dalam lingkungan/bangunan RS b) Bangunan minimal terdiri/memiliki beberapa ruangan antara lain: (1) ruang administrasi. (2) ruang penyadapan darah. (3) ruang laboratorium. (4) ruang penyimpanan darah dan reagen. (5) ruang cuci. (6) Kamar Mandi/WC. c) Bangunan memiliki sistem supply air yang cukup. d) Bangunan memiliki sistem limbah sesuai standar/dapat bergabung dengan limbah RS. 2.

Peningkatan Kualitas UTD di RS Yang Telah Ada Peningkatan kualitas Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit (UTD di RS) ditujukan pada Rumah Sakit yang telah memiliki UTD dan telah berjalan, bertujuan khususnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan darah di rumah sakit dan meningkatkan mutu pelayanan secara keseluruhan di rumah sakit. a.

Persyaratan Umum

TI

AD

BAK

30

A

Peningkatan kualitas UTD di RS yang telah ada mengacu pada persyaratan umum sebagai berikut: 1) Terdapat UTD di Rumah Sakit di lingkungan Rumah Sakit Pemerintah di Kabupaten/Kota setempat. 2) Tidak boleh dijadikan sumber PAD, atau profit center di RS karena pelayanan darah harus bersifat nirlaba. 3) Dinas Kesehatan setempat mempunyai sistem pengawasan dan pembinaan pelayanan transfusi darah. 4) Biaya operasional dan pemeliharaan UTD diusulkan oleh RS setempat melalui APBD atau sumber lainnya. 5) Lokasi berada di tempat yang strategis bagi ruang-ruang perawatan dan ruang emergensi serta ruang operasi. 6) Dalam melaksanakan perannya UTD di RS harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat dalam HUS


jejaring pelayanan merupakan bagian provinsinya. b.

darah Kabupaten/Kota dari jejaring pelayanan

serta darah


Luas lahan dan bangunan Luas lahan dan bangunan dari UTD di RS didasarkan pada jenis pelayanan dan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun luasan itu adalah: a) b) c) d) e) f) g) h)

Ruangan pimpinan Ruang tunggu Ruang administrasi dan loket Ruang pemeriksaan/seleksi donor Ruang AFTAP Ruang pemulihan Ruang laboratorium & R. Cuci Ruang penyimpanan darah

luas : 9 m2 luas : 7.5 m2 luas : 9 m2 luas : 7.5 m2 luas : 10 m2 luas : 6 m2 luas : 16 m2 luas : 6 m2

i)

Kamar mandi/WC (2 buah)

luas : 6

j) k) l)

Ruang jaga Ruang genset/gudang Lorong/Sirkulasi ruangan TOTAL Luas

luas : 7.5 m2 luas : 7.5 m2 luas : 8 m2 100 m2

m2

Bila luas lahan tidak memungkinkan, maka pembangunan disesuaikan dengan kondisi setempat dengan tetap memperhatikan kebutuhan minimal pelayanan.

TI

AD

BAK

31

A

2)

HUS

Denah dan tata ruang. Rancangan denah dan tata ruang pada UTD di RS harus mempertimbangkan aksesibilitas dan kemudahan dari kegiatan yang dilaksanakan. Adapun denah dan tata ruang UTD di RS harus memenuhi beberapa persyaratan teknis dari pelayanan kesehatan yang ada, diantaranya: a) Bangunan berada dalam lingkungan/bangunan RS b) Bangunan minimal terdiri/memiliki beberapa ruangan antara lain: (1) ruang administrasi. (2) ruang penyadapan darah. (3) ruang laboratorium. (4) ruang penyimpanan darah dan reagen. (5) ruang cuci.


c) d)

3.

(6) kamar mandi/WC. Bangunan memiliki sistem supply air yang cukup. Bangunan memiliki sistem limbah sesuai standar/dapat bergabung dengan limbah RS.

PEMENUHAN KEBUTUHAN PERALATAN UTD DI RS Agar Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit (UTD di RS) dapat beroperasi dengan peralatan yang memenuhi standar, yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan darah di rumah sakit khususnya dan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit pada umumnya maka perlu didukung dengan peralatan UTD di RS yang berkualitas dan memenuhi standar. a.

Persyaratan Umum Pemenuhan kebutuhan peralatan UTD di RS mengacu pada persyaratan umum sebagai berikut: 1) Diperuntukkan bagi pembangunan baru dan peningkatan kualitas/renovasi UTD di RS yang telah ada melalui DAK 2009 serta diperuntukkan pula bagi UTD di RS yang didirikan melalui DAK 2008. 2) Khusus untuk UTD di RS yang didirikan melalui DAK 2008 di Rumah Sakit Kabupaten/Kota setempat, telah tersedia bangunan dan belum mendapat alokasi peralatan melalui APBN 2008. 3) Biaya operasional dan pemeliharaan UTD diusulkan oleh RS setempat melalui APBD atau sumber lainnya.

b.

Persyaratan Teknis

TI

AD

BAK

32

A

1) Peralatan dan bahan habis pakai untuk UTD di RS a) Peralatan Seleksi Donor dan IMLTD:

HUS

(1) Hemoscale (2) Hemoglobinometer (3) Hand sealer (4) Tempat tidur donor (5) Stetoskop dewasa (6) Spygmomanometer air raksa (7) Timbangan badan b) Peralatan Penunjang Laboratorium (1) Plasma extractor (2) Dry incubator (3) Serological centrifuge Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011

: 1 unit :1 unit : 2 unit : 2 unit :2 unit : 2 unit : 2 unit : 1 unit : 1 unit : 1 unit

(4) (5)

(6) (7) (8)

c) d) e)

f)

Serological rotator Adjustable M/C Micropipete Ukuran 5 – 50 μl Ukuran 50 – 200 μl

: 1 unit : 1 unit : 1 unit

Mikroskop binokuler elektrik : 1 unit Peralatan pemeriksaaan uji saring metode gel test / mikroplate : 1 unit Peralatan laboratorium lain : 2 paket (Pasteur pipet plastic, labu semprot, rak tabung, tabung ukuran 12 x 75 mm, tabung ukuran 5 mm, hematokrit tube, beker glass, sarung tangan, lab jas, blood grouping plate, baskom cuci, gunting stainless steel, klem lab, gelas melamin, object glas, micro pipet yellow tipe.)

Distribusi Cool box (1) untuk mobile unit (25-50 ktg) : 2 unit (2) untuk ruangan (2-5 ktg) : 2 unit Penyimpan Reagen dan Darah (1) Blood bank refrigerator : 1 unit (2) Medical refrigerator : 1 unit Bahan Habis Pakai (1) Kantong darah Single bag 250 ml/350ml : sesuai kebutuhan Transfer bag : sesuai kebutuhan (2) Reagen Anti-HCV : 1 paket HbsAg : 1 paket Golongan darah ABO, Rhesus dan Uji silang metode 3 fase dengan bovine Albumin 22% dan coomb serum : 1 paket Sifilis : 1 paket (3) Reagen untuk pemeriksaan uji saring Metode gel test/mikroplate : 1 paket HIV/AIDS : 1 paket Larutan CuSO4 dengan BJ 1,053 : 1 paket NaCl 0,9 % : 1 paket Cairan desinfectant : 1 paket (berisi 10 botol) 0,5 lt bayclin dan 10 botol 1 lt resiguard) Aquabidest : 1 paket Peralatan kantor : 1 paket (Paket terdiri: meja kantor, meja komputer, komputer, printer, white board, kursi kantor).

TI

AD

BAK

33

A

Mengingat pelayanan darah mempunyai resiko cukup tinggi, maka peralatan UTD di RS harus memiliki kualitas tinggi dengan jaminan purna jual minimal 3 tahun. Catatan: Pengalokasian anggaran pembangunan dan peningkatan kualitas UTD di RS yang telah ada (renovasi gedung UTD di RS), berdasarkan pada Harga Standar Bangunan dan Gedung HUS


Negara (HSBGN) yang dikeluarkan oleh PU tahun 2006 dan revisinya. Pada beberapa Kabupaten/Kota yang tidak terdapat alokasi HSBGN dari PU, masih merupakan harga perkiraan berdasarkan pada Kabupaten/Kota terdekat. Luas ruang dan denah UTD di RS mengikuti standar yang telah dibuat pada petunjuk teknis DAK. Apabila lahan yang tersedia terbatas, maka dapat menyesuaikan pada keadaan rumah sakit di masing-masing kabupaten/kota, tetapi tetap mengikuti prinsip standar tata ruang.

4.

BANK DARAH RUMAH SAKIT Sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan dalam peningkatan kualitas dan akses pelayanan darah seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 423/MENKES/SK/IV/2007 tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Darah, setiap RS harus memiliki Bank Darah Rumah Sakit. BDRS adalah sebagai pelaksana dan penanggung jawab pemenuhan kebutuhan darah di rumah sakit sebagai bagian dari pelayanan rumah sakit secara keseluruhan bekerjasama dengan UTD setempat sebagai pemasok darah yang aman. a.

Persyaratan Umum Pembangunan fasilitas BDRS mengacu pada persyaratan umum sebagai berikut 1) Terdapat UTD PMI yang dapat memasok kebutuhan darah aman di Kabupaten/Kota setempat. 2) Terdapat Rumah Sakit Pemerintah di Kabupaten/Kota setempat. 3) Dinas Kesehatan setempat mempunyai sistem pengawasan dan pembinaan pelayanan transfusi darah. 4) Ada komitmen daerah untuk membantu operasionalisasi dan pemeliharaan BDRS melalui APBD.

b.

Persyaratan teknis 1)

Luas ruang Luas ruang BDRS didasarkan pada jenis ruang kegiatan yang dilaksanakan. Adapun luasan itu adalah:

TI

AD

BAK

34

A

a)

HUS

Ruang administrasi dan loket penerimaan sampel darah


Luas : 5 m2 b) c) d) e) f) g) h)

2)

TI

AD

BAK

35

A

3)

HUS

Ruang laboratorium Ruang penyimpanan darah Ruang kepala BDRS & Ruang rapat Ruang jaga petugas Ruang gudang Ruang kamar mandi/WC Lorong Total Luas

Luas : 9 m2 Luas : 6 m2 Luas : 6 m2 Luas : 5 m2 Luas : 3 m2 Luas : 3 m2 Luas : 3 m2 40 m2

Denah dan tata ruang Rancangan denah dan tata ruang pada BDRS harus mempertimbangkan aksesibilitas dan kemudahan dari kegiatan yang dilaksanakan. Adapun denah dan tata ruang BDRS harus memenuhi beberapa persyaratan teknis dai pelayanan kesehatan yang ada, diantaranya: a) Bangunan berada di dalam lingkungan/bangunan RS. b) Lokasi berada di tempat yang strategis dan mudah dijangkau dari ruang-ruang perawatan dan ruang emergensi serta ruang operasi. 2 c) Luas minimal 40 m dengan cahaya dan ventilasi yang cukup serta ber AC, termasuk ruang administrasi secara terpisah. d) Fasilitas air mengalir & listrik yang memadai, genset atau UPS yang mampu mem back up refrigerator agar stabilitas suhu tetap terjaga. e) Tersedia 2 bak cuci yang terdiri dari bak cuci tangan dan bak cuci alat. f) Lantai ruangan ada tanpa sambungan (vinyl), sudut lantai melengkung. Peralatan BDRS (minimal) a) b) c) d) e) f) g) h)

Blood bank refrigerator 1 unit Serological centrifuge 2 unit Serological rotator 1 unit Dry incubator 1 unit Microskop binokuler 1 unit Plasma extractor 1 unit Set peralatan uji silang serasi dengan metode gel Peralatan laboratorium lainnya 1 paket (pasteur pipet plastic, set alat pemeriksaan uji silang serasi dengan metode gel test, labu semprot, rak tabung, tabung uk 12 x 75 mm, tabung uk 5 ml, hematokrit tube, beker glass, blood grouping plate, baskom cuci, gelas melamin, gunting stainless


i) j)

4)

C.

steel, klem lab, korentang, sarung tangan, jas laboratorium dan kacamata pelindung, object glass, timer, mikro pipete yellow tipe). Cool box kapasitas 3 – 5 kantong darah 3 unit Bahan habis pakai coombs control cell 1 vial NaCl 0,9% 25 vial (@500ml Reagen golongan darah ABO, Rhesus dan Uji silang metode 3 fase dengan bovine albumin 22%dan coomb serum 10 vial (@10cc) Reagen untuk pemeriksaan uji sarimetode gel test /mikroplate : 1 paket Cairan desinfectant : 1 paket

Perlengkapan administrasi a) Meja tulis dan kursi. b) Mesin ketik. c) Komputer dan printer. d) Lemari arsip. e) Telepon + Fax.

PENINGKATAN FASILITAS INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) RUMAH SAKIT 1.

Persyaratan Umum Peningkatan fasilitas di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit, adalah Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Khusus milik pemerintah daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota) yang telah memberikan usulan pada Rapat Konsultasi Teknis (Rakontek) DAK Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, dengan mempertimbangkan data sebagai berikut: Kelas Rumah Sakit. Jenis Rumah sakit (RS Khusus/Umum). Jumlah tempat tidur Rumah Sakit. Jenis Menu yang diusulkan (untuk bangunan fisik saja, alat saja atau keduanya). Sudah pernah atau belum memperoleh alokasi DAK untuk menu IGD RS.

2.

Persyaratan Teknis

TI

AD

BAK

36

A

Peningkatan fasilitas Instalasi Gawat Darurat RS mengacu pada SK Menteri Kesehatan No. 856/MENKES/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit, dan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana dengan prioritas sebagai berikut: HUS


a.

NO

Pengadaan Peralatan Kesehatan 1) Alat kesehatan yang dapat digunakan untuk mendiagnosa, menangani, monitor dan mengevakuasi (proses rujukan) serta alat medis pendukung untuk penanggulangan penderita gawat darurat: a) Trauma (Bedah) b) Non Trauma: (1) Kegawat daruratan Jantung (2) Kegawatdaruratan Penyakit dalam (3) Kegawatdaruratan Kebidanan (4) Kegawatdaruratan Anak dan neonatus (5) Kegawatdaruratan Neurologi, psikiatri, dll Dengan prioritas pada alat yang yang sifatnya mobile 2) Jenis peralatan diprioritaskan adalah medis sebagai berikut:

JENIS ALAT

FUNGSI ALAT

KET.

A. DIAGNOSA UMUM Kit pemeriksaan sederhana 1

Minimal berisi Tensimeter, Stetoskop, reflex Hammer, Thermometer, Tonge Spatula dan Opthalmoskop. Alat yang berfungsi untuk membantu melakukan initial assessment dan sekunder assessment pada kasus gawat darurat. Examination lamp

2

Membantu Menegakkan diagnosa dengan cepat untuk mengetahui problem kegawatdaruratan yang dialami oleh penderita.

Alat bantu penerangan untuk pemeriksaan

Selain untuk diagnosa, alat ini juga dipergunakan untuk memberikan penerangan pada saat melakukan tindakan.

Alat yang berfungsi untuk membantu menegakkan diagnosa adanya potensi atau kelainan ritme jantung yang mengancam jiwa.

Alat-alat tersebut sangat penting sebab alat tersebut sangat dibutuhkan untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi diagnosa

KHUSUS

TI

A

BAK

37

EKG

AD

3

HUS


4

Mobile X Ray

5 TINDAKAN: Doppler B. AIRWAY 7

Emergency Resuscitation kit Glukometer with stick

6 8

Suction Pump

9

Neck Collar

Alat yang dapat memberikan gambaran bagian dalam tubuh, terutama paru-paru dan tulang.

Alat yang dapat membantu mendeteksi bunyi detak jantung janin (untuk diagnosa gawat darurat Alat membantu janin) untuk membuka, membersihkan Alat yang dapat mengukur dan mempertahankan jalan kadar dengan napas, gula sertadarah memberikan cepat bantuan napas secara manual yang sifatnya non invasif s/d invasif berbagai ukuran (untuk dewasa-anak bayi/neonatus)

Dengan bentuk yang mobile sangat memudahkan untuk dipindahkan dan mengambil foto Ro penderita dengan mudah

Alat tersebut harus tersedia di IGD mengingat sumbatan jalan Dengan merupakan alat ini penyebab maka napas pengukuran kadar Glukosa kematian tercepat. darah pasien Hiper/Hipo glikemia bisa cepat diketahui

BREATHING 10

Oksigen Consentrator

11

Nebulizer

12

Ventilator transport

Alat yang dapat menjamin ketersediaan oksigen medis dengan mengambil udara luar untuk dipurifikasi

Alat tersebut sangat penting mengingat seringnya terjadi kehabisan oksigen medis di IGD

Alat yang sifatnya non invasif yang dapat memberikan cairan obat ke dalam paru-paru

Biasanya digunakan untuk pasien sesak napas akibat asma atau sesak lainnya

Alat yang dapat memberikan pernapasan bantuan dengan kontrol elektrik yang sifatnya mobile

Alat tersebut sangat dibutuhkan untuk menangani sesak napas yang berat seperti flu burung dan karena sifatnya mobile dapat digunakan selama dalam transportasi dalam rujukan pasien

Alat yang dapat digunakan untuk menghentikan perdarahan dan menangani luka

Alat-alat tersebut juga dapat digunakan untuk bedah minor yang lain

CIRCULATION Minor surgery set

14

Siringe pump

15

Infusion pump

TI

AD

BAK

38

A

13

HUS

Alat yang dapat digunakan untuk memberikan cairan, antibiotik, anestetic regional intravena dengan tingkat akurasi yang tinggi

.


C. MONITOR 16

Pulse Oksimeter

17

Vital sign/ monitor

D.

Bed

Side

Alat untuk memonitor kondisi pasien gawat darurat yang sedang diobservasi intensif (alat sederhana dan yang komplit)

Dapat berfungsi juga untuk memantau perkembangan terapi

GAWAT DARURAT KHUSUS JANTUNG

18

Defibrilator

Alat yang dapat mengatasi gangguan ritme jantung

Pada kasus VT/VF (serangan jantung, kecepatan dalam memberikan DC Shock) sangat menentukan hasil akhir penanganan

ANAK –NEONATUS 19

Infant Warmer

20

Inkubator

Alat yang berfungsi untuk memberikan kondisi suhu dan kelembaban yang terkontrol.

Infat warmer berupa selimut sehingga dapat dipasang sambil melakukan tindakan seperti saat RJP

KEBIDANAN 21

Meja Ginekologi

Meja yang dapat untuk melakukan kebidanan.

berfungsi tindakan

22

Partus set

Alat untuk membantu persalinan normal

23

Vacuum set

Alat yang dapat digunakan untuk membantu mengeluarkan bagian kepala bayi yang tidak dapat dikeluarkan dengan proses persalinan normal

24

Kuret Set

Alat yang dapat digunakan untuk tindakan kuretase

25

Sectiosesarian set

Alat yang dapat digunakan untuk melakukan operasi cesar

BEDAH

TI

AD

BAK

39

Electrosurgical cauter

A

26

HUS

Alat yang berfungsi untuk melakukan penyayatan, pemotongan saat pembedahan

Alat ini juga dapat digunakan untuk menghentikan perdarahan


dengan frekwensi tinggi dan efek thermal 27

Meja Operasi

Alat untuk mensupport pasien saat operasi sehingga mendapatkan posisi yang tepat sesuai kebutuhan tindakan

28

Lampu operasi mobile

Alat bantu penerangan saat operasi, tidak menimbulkan panas dan mudah dipindahkan

29

Mesin Anestesia

Alat untuk melakukan tindakan pembiusan total

30

Major Surgery set

Instrument yang dapat digunakan untuk operasi besar

Alat untuk pembedahan yang bisa di akses 24 jam harus tersedia di rumah sakit, mengingat banyaknya kasus gawat darurat yang butuh operasi segera (cito operasi)

TINDAKAN KHUSUS LAINNYA 31 THT Set

32

Head Lamp

Instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan gawat darurat pada THT

Sering digunakan untuk mengeluarkan Corpus Alienum

Alat bantu penerangan yang dipasangkan pada kepala

Sering digunakan pemeriksaan THT

pada

E. PERALATAN MEDIS PENDUKUNG 33

Emergency Strecher

Alat untuk memindahkan pasien dari UGD keruangan

34

Sterizator

Alat untuk peralatan bedah

TI

AD

BAK

40

A

3)

HUS

mensterilkan

Rumah sakit dapat mengusulkan prioritas alat kesehatan lainnya di luar point b) dan SK Menteri Kesehatan No. 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit, dengan pertimbangan: Alat tersebut sudah terpenuhi Pada rumah sakit khusus (RSK) seperti RS Jiwa, RS Ibu dan Anak, RS Paru, RS Kusta, RS Orthopedi dan lain-lain atau di rumah sakit umum (RSU) yang mengembangkan


4)

2.

program unggulan tertentu dalam jenis pelayanan gawat darurat. Jika terdapat pertimbangan khusus lain maka rumah sakit dapat mengusulkan peralatan penunjang lainnya dalam mendukung pelayanan gawat darurat di Rumah Sakit, misalnya Generator Set untuk Instalasi Gawat Darurat untuk menjamin ketersediaan listrik selama melakukan berbagai tindakan kegawatdaruratan di IGD.

Pembangunan/Penyesuaian Bangunan IGD

TI

AD

BAK

41

A

Rumah sakit dapat melakukan pembangunan baru atau penyesuaian bangunan IGD sehingga memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Luas bangunan IGD disesuaikan dengan beban kerja RS dengan memperhitungkan kemungkinan penanganan korban massal / bencana. b. Lokasi Gedung harus berada di bagian depan RS, mudah dijangkau oleh masyarakat dengan tanda–tanda yang jelas dari dalam dan dari luar Rumah sakit. c. Harus mempunyai pintu masuk dan keluar yang berbeda dengan pintu utama (alur masuk kendaraan/pasien tidak sama dengan alur keluar) kecuali pada klasifikasi IGD level 1 dan 2. d. Ambulans/kendaraan yang membawa pasien harus dapat sampai di depan pintu yang areanya terlindung dari panas dan hujan (catatan: untuk lantai IGD yang tidak sama tinggi dengan jalan ambulans harus membuat ramp). e. Pintu IGD harus dapat dilalui oleh brankar. f. Memiliki area khusus parkir ambulans yang bisa menampung lebih dari 2 ambulans (sesuai dengan beban RS) g. Susunan ruang harus sedemikian rupa sehingga arus pasien dapat lancar dan tidak ada “cross infection”, dapat menampung korban bencana sesuai dengan kemampuan RS, mudah dibersihkan dan memudahkan kontrol kegiatan oleh perawat kepala jaga. h. Area dekontaminasi ditempatkan di depan / di luar IGD atau terpisah dengan IGD. i. Ruang triase harus dapat memuat minimal 2 (dua) brankar. j. Harus mempunyai ruang tunggu untuk keluarga pasien. k. Memiliki ruang untuk istirahat petugas (dokter dan perawat).

HUS


D.

PENINGKATAN FASILITAS TEMPAT TIDUR KELAS III RUMAH SAKIT RS yang mendapatkan paket peningkatan fasilitas tempat tidur kelas III adalah Rumah Sakit milik pemerintah daerah provinsi maupun milik pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan memberikan usulannya ke Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik dengan mempertimbangkan: a) Bed Occupancy Rate (BOR) kelas III RS; b) Rasio tempat tidur yang dipergunakan untuk kelas III dibandingkan dengan total tempat tidur RS; c) Jumlah tempat tidur yang digunakan untuk kelas III RS; d) Jenis menu yang diusulkan oleh RS ke Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik (untuk tempat tidur set kelas III saja, atau untuk bangunan fisik ruang rawat inap kelas III saja, atau kedua-duanya); dan e) Sudah pernah atau belum pernah RS memperoleh alokasi DAK untuk menu fasilitas tempat tidur kelas III RS. 1.

Persyaratan Umum Masih tersedianya lahan untuk peningkatan fasilitas tempat tidur kelas III RS.

2.


Luas Lahan dan Tata Ruang Bangunan Pembangunan/rehabilitasi ruang rawat inap kelas III RS harus memperhatikan fungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan serta alur pelayanan untuk kelancaran dalam pelayanan pasien. Oleh karena itu setiap pembangunan/rehabilitasi ruang rawat inap kelas III yang baik, berisi 8 (delapan) set tempat tidur yang dilengkapi fasilitas penunjang antara lain: selasar, 2 (dua) kamar mandi, 2 (dua) wastafel serta 2 (dua) ceiling fan. Bila direncanakan membangun/merehabilitasi lebih dari 4 (empat) ruang rawat inap kelas III, pada setiap pembangunan/rehabilitasi 4 (empat) ruang rawat inap (dengan jumlah tempat tidur 32) atau kelipatannya, maka perlu dibangun 1 (satu) ruang perawat (Nurse Station) yang dilengkapi dengan ruang-ruang pendukungnya. Adapun contoh ukuran luas ruangan bangunan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

TI

AD

BAK

42

A

1)

HUS

Ruang Rawat Inap Kelas III Ruang rawat inap kelas III 2 kamar mandi @ Selasar Total luas bangunan yang dibutuhkan 2) Ruang Perawat (Nurse Station) Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011

8 x 9 m2 = 72 m2 2 x 3 m2 = 12 m2 8 x 2.5 m2= 20 m2 104 m2

1 Ruang kerja perawat 1 Ruang istirahat petugas 1 Kamar mandi petugas Total luas bangunan yang dibutuhkan

TI

AD

BAK

43

A

b.

HUS

3 x 3 m2 = 9 m2 3 x 3 m2 = 9 m2 2 x 1.5 m2 = 3 m2 = 21 m2

Apabila luas lahan yang dimiliki Rumah Sakit terbatas, maka pembangunan/rehabilitasi tersebut disesuaikan dengan kondisi setempat dan tetap memperhatikan acuan ketentuan pembangunan ruang pelayanan kesehatan. Spesifikasi Teknis Bangunan 1) Ruang Rawat Inap Kelas III a) Lantai terbuat dari keramik kualitas satu (KW–1). b) Dinding tembok ½ bata berplester dan dicat. c) Atap dari genting dengan plafon. d) Ruang rawat inap dilengkapi dengan 2 buah wastafel dari keramik serta 2 buah keran dan saluran pembuangan. e) Kamar mandi berlantai keramik kasar (tidak licin) dilengkapi 1 bak mandi, 1 closet duduk dan 1 gantungan infus. 2) Ruang Perawat (Nurse Station) a) Lantai terbuat dari keramik kualitas satu (KW–1) b) Dinding tembok ½ bata berplester dan dicat. c) Atap dari genting dengan plafon. d) Ruang kerja perawat dilengkapi dengan 1 buah wastafel dari keramik serta 1 buah kran dan saluran pembuangan. e) Kamar mandi berlantai keramik kasar (tidak licin). dilengkapi 1 bak mandi dan 1 closet duduk. 3) Peralatan kesehatan Peralatan kesehatan yang ada pada setiap ruang rawat inap kelas III RS berisi 8 set tempat tidur, di mana setiap set tempat tidur terdiri dari: a) 1 buah tempat tidur dengan kelengkapannya (matras, bantal dan guling). b) 1 buah nakas. c) 1 buah tiang infus. d) Dengan pertimbangan khusus, rumah sakit dapat mengadakan peralatan kesehatan lainnya untuk mendukung pelayanan kesehatan di ruang rawat inap kelas III. Misalnya pengadaan tempat tidur ginekologi untuk bangsal kandungan dan kebidanan kelas III.


Adapun persyaratan teknis peralatan kesehatan tersebut harus memenuhi seluruh kriteria di bawah ini: a) Berkualitas b) Kebutuhan dan pemanfaatannya sesuai dengan situasi dan kondisi setempat c) Keamanan d) Kenyamanan e) Kemudahan dalam pengoperasionalan/pemakaian f) Kemudahan dalam pemeliharaan g) Kemudahan dalam perbaikan E.

PENGADAAN PERALATAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK DI LABORATORIUM DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

TI

AD

BAK

44

A

Pengadaan peralatan pemeriksaan hematologi, kimia klinik dan urinalisis di Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berfungsi untuk meningkatkan pelayanan melakukan pemeriksaan laboratorium kimia klinik, hematologi dan urinalisis dalam rangka menunjang diagnosis penyakit sebagai upaya peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan di wilayahnya. Peningkatan pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota salah satunya melalui peningkatan fasilitas peralatan laboratorium sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No. 1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan disesuaikan dengan kebutuhan serta ketersediaan dana dengan prioritas sebagai berikut: Alat laboratorium kesehatan dapat digunakan untuk mendukung menentukan diagnosis, rencana pengobatan dan rencana terapi di bidang hematologi, kimia klinik dan urinalisis. Bila terdapat pertimbangan khusus lainnya, maka Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengusulkan peralatan penunjang lainnya dalam mendukung pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan, misalnya pipet otomatis, sentrifus dan generator set untuk menjamin kelancaran selama melakukan pemeriksaan spesimen. Adapun peralatan laboratorium kesehatan diprioritaskan adalah sebagai berikut: No Jenis Peralatan Jumlah Minimal 1 Hematology Analyzer 1 2 Clinical Chemistry Analyzer 1 3 Urine Analyzer 1

HUS


1.

2.

3.

F.

Persyaratan Umum a. Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang belum mempunyai peralatan. b. Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang sudah mempunyai peralatan, tapi dalam keadaan rusak. c. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu melaksanakan pemeriksaan hematologi, kimia klinik dan urinalisis. d. Memiliki serta sarana dan prasarana pendukung pemeriksaan sesuai standar dalam rangka pengembangan pelayanan laboratorium. Persyaratan Teknis a. Jumlah dan jenis alat disusun berdasarkan usulan dan identifikasi fasilitas peralatan yang ada di daerah. b. Tersedia ruang untuk pemeriksaan hematologi, kimia klinik dan urinalisis. c. Layanan purna jual alat menjamin ketersediaan spare part dan reagen. d. Adanya jaminan/garansi alat tersebut. Acuan a. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 298/MENKES/SK/III/2008 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan. b. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. c. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan d. Buku Petunjuk Pemeriksaan Hematologi (Otomatik), Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Tahun 2003.

PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) DAN PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNGNYA DI RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAERAH

TI

AD

BAK

45

A

Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Pengadaan Peralatan Pendukungnya Di Rumah Sakit Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dari Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk menjamin keamanan kualitas lingkungan khususnya air limbah dari hasil kegiatan rumah sakit terhadap masyarakat sekitarnya. Hal ini dilakukan untuk melindungi kualitas lingkungan sekitar dari kegiatan RS agar tidak terjadi bahaya infeksi nosokomial. HUS


Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berfungsi untuk mengolah air buangan yang berasal dari kegiatan yang ada di Rumah Sakit agar memenuhi Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit. Peralatan pendukung adalah peralatan yang berfungsi mendukung dan memperlancar proses pengolahan air buangan baik pengolahan secara fisik, biologis maupun kimiawi. 1.

Persyaratan Umum Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah dan peralatan pendukung untuk Rumah Sakit Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dengan prioritas: a. Rumah Sakit tersebut belum mempunyai IPAL atau sudah mempunyai IPAL sebelum tahun 1985 dan rusak. 2 b. Mempunyai lahan siap bangun seluas minimal 100 m (lahan tidak dalam sengketa, mempunyai sertifikat tanah, sudah dilakukan perataan, pemadatan dan pematangan tanah), yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. c. Perhitungan pengadaan IPAL Peralatan pendukung Instalasi Pengolahan Air Limbah/Limbah Cair dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan operasional serta kondisi dan letak geografis/topografi daerah.

2.


b.

TI

AD

BAK

46

A

c.

HUS

Luas lahan dan bangunan disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit berupa jumlah tempat tidur dan data pemakaian rata-rata air bersih per bulan. Mengetahui dan memahami kapasitas dan jenis IPAL serta peralatan pendukung yang dibutuhkan. Hal ini dituangkan dalam master plan, Perencanaan Detail Engineering Design (DED) IPAL dan jaringannya serta RAB, unit cost masing-masing daerah (lokasi rumah sakit berada) ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dengan rekomendasi Dinas PU Pemda setempat diketahui oleh Bupati/Walikota. Pembuatan master plan, Perencanaan Detail Engineering Design (DED) IPAL dan jaringannya serta RAB, unit cost masing-masing daerah (lokasi rumah sakit berada) tersebut dibiayai dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota. Membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai Pelaksanaan Operasional Dan Pemeliharaan yang


d.

e.

f.

g.

TI

AD

BAK

47

A

h.

HUS

ditandatangani oleh Direktur RS dan diketahui oleh Bupati/Walikota setelah Pekerjaan Pembangunan selesai. Membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai uji laboratorium lingkungan terhadap influen dan efluen air limbah yang masuk dan keluar dari instalasi tersebut yang ditandatangani oleh Direktur RS dan diketahui oleh Bupati/Walikota selama minimal 4 bulan sekali dan melaporkannya ke Kementerian Kesehatan. Membuat surat pernyataan kesanggupan menjaga agar efluen air limbah yang keluar dari instalasi tersebut memenuhi Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Bupati/Walikota setelah Pekerjaan Pembangunan selesai. Rencana peletakan IPAL agar memperhatikan denah tata ruang di RS agar memudahkan operasional, pemeliharaan, dan keamanan limbah. Untuk itu, hendaknya instalasi bangunan diletakkan dengan persyaratan lokasi sebagai berikut: 1) Jauh dari Area Ruang Pelayanan Medik dan Perawatan, Produksi Makanan Rumah Sakit, dan Ruang Laboratorium. 2) Jauh dari area pemukiman masyarakat sekitar. Semua air limbah rumah sakit dialirkan ke IPAL, kecuali air limbah dari ruang laboratorium, laundry dan instalasi gizi/dapur harus dilakukan pengolahan pendahuluan (pre treatment) terlebih dahulu sebelum dialirkan ke IPAL. Komponen yang bisa dicakup dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah: Pekerjaan Konstruksi IPAL meliputi: 1) Pekerjaan persiapan: bouplank, direksi kit, mobilisasi 2) Pekerjaan struktur pondasi 3) Pekerjaan konstruksi IPAL 4) Plester, acian IPAL dan water proofing 5) Fasilitas IPAL antara lain ruang panel, blower dan ruang operator 6) Finishing IPAL 7) Pekerjaan equipment, mekanikal dan elektrikal antara lain pemasangan blower dan pompa, pembuatan panel listrik, dengan kapasitas daya minimal serta pemasangan peralatan listrik lainnya. 8) Pagar Pelindung lokasi IPAL 9) Jaringan Air Limbah dan Bak Pengumpul


i.

j. k.

TI

AD

BAK

48

A

3.

HUS

Pemilihan jenis dan kualitas instalasi bangunan pengolahan air limbah dilakukan oleh Pihak Rumah Sakit, dan diketahui oleh Bupati/Walikota. Dalam pemilihan kualitas instalasi bangunan harus memperhatikan: 1) Kekuatan konstruksi bangunan 2) Teknologi IPAL yang dipilih harus sudah terbukti efluen (keluaran) air limbah hasil pengolahannya telah memenuhi Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit. Disarankan pihak RS mencari referensi dengan peninjauan ke RS yang telah memakai produk teknologi IPAL yang terbukti minimal 3 tahun effluentnya masih memenuhi Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 58 Tahun 1995 dengan dibuktikan dengan hasil uji laboratorium lingkungan (yang terakreditasi) terhadap influent dan effluent air limbah. 3) Teknologi IPAL yang dipilih harus mudah dalam pengoperasian dan pemeliharaan oleh operator 4) Mudah mencari suku cadangnya 5) Mempertimbangkan bentuk konstruksi IPAL yang bisa dipindah (moveable) untuk RS yang akan ada rencana perluasan lahan atau relokasi. Pemerintah Daerah dan Pihak Rumah Sakit harus menyediakan dana untuk tenaga operator dan biaya operasional lainnya Penyedia produk teknologi IPAL wajib: 1) Memberi training operator IPAL RS. 2) Mengurus dan membuat surat Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) untuk IPAL RS ke Badan Lingkungan Hidup setempat.

Acuan a. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit.


BAB VI MENU DAK BIDANG KESEHATAN TA 2011 SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN Penyediaan dan pengelolaan obat terutama obat generik dan perbekalan kesehatan adalah bagian dari upaya untuk peningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, serta secara tidak langsung mendukung pelayanan kesehatan sekunder dan tersier dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan. Menu DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2011 ditujukan untuk mendukung pencapaian ketersediaan obat terutama obat generik dan vaksin di Kabupaten/Kota. A.

Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.

Persyaratan Umum a.

b.

TI

AD

BAK

49

A

c.

HUS

Alokasi berdasarkan biaya minimal perkapita obat penduduk miskin kuota Jamkesmas di Kabupaten/Kota dan biaya perkapita obat bagi seluruh penduduk Kabupaten/Kota. Meliputi obat generik, perbekalan kesehatan, reagensia dan vaksin skala Kabupaten/Kota (di luar imunisasi dasar) yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dasar (PKD) (termasuk Bufferstock Kabupaten/Kota) serta kekurangan obat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) (Malaria, Tuberkulosis, Filariasis, Pes, Antraks, Diare, Kecacingan, Kusta, Frambusia, ISPA dan lain-lain) serta Program Gizi dan Kesehatan Ibu Anak (KIA) dari yang telah disediakan melalui APBN Kementerian Kesehatan RI. Penyediaan Obat terutama Obat Generik dan Perbekalan Kesehatan dalam DAK Bidang Kesehatan TA 2011 Subbidang Pelayanan Kefarmasian dipergunakan sesuai dengan menu Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang terdapat dalam Petunjuk Teknis DAK Bidang Kesehatan T.A. 2011 dan apabila telah dipenuhinya kebutuhan akan obat terutama obat generik dan perbekalan kesehatan di masing-masing


d.

e.

2.


b.

c.

d.

e.

AD

BAK

TI

A

f.

50

HUS

Kabupaten/Kota selama 18 bulan dapat diperkenankan pengalihan alokasi anggaran Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan ke kegiatan lainnya dengan catatan masih dalam satu subbidang pelayanan kefarmasian dan dilaksanakan sesuai Petunjuk Teknis DAK Bidang Kesehatan TA 2011. Pengalihan alokasi di dalam sub bidang pelayanan kefarmasian sebagaimana butir (c) harus mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan c.q. Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan biaya operasional serta distribusi obat dan perbekalan kesehatan.

Dalam pemenuhan kebutuhan Obat terutama Obat Generik dan Perbekalan Kesehatan, daerah melakukan berdasarkan metode konsumsi, penelaahan terhadap penyakit menular atau tidak menular yang memiliki angka kesakitan (morbiditas) dan atau angka kematian (mortalitas) yang tinggi. Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan ditujukan untuk obat generik, perbekalan kesehatan, reagensia dan vaksin di luar imunisasi dasar hasil penelahaan daerah yang dipergunakan hanya untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Puskesmas Perawatan. Membuat usulan Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang sesuai daftar obat Pelayanan Kesehatan Dasar dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Bupati/Walikota. Membuat surat pernyataan kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Bupati/Walikota. Pemilihan jenis obat, perbekalan kesehatan, reagensia dan vaksin skala Kabupaten/Kota (di luar imunisasi dasar) mengacu pada Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN), serta Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan perihal Daftar Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar yang berlaku, kecuali Kepala Puskesmas mengajukan usulan kebutuhan obat di luar DOEN dan mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan. Proses penyediaan dan penentuan harga Obat dan Perbekalan Kesehatan agar memperhatikan dan mengacu pada: SK Menteri Kesehatan RI tentang Harga Obat Generik, SK Menteri Kesehatan RI Tentang Harga Alkes yang berfungsi sebagai obat, SK Menteri Kesehatan RI tentang harga Serum dan Vaksin


program Imunisasi, SK Menteri Kesehatan RI tentang Harga Pengadaan Obat anti Tuberculosis-FDC, SK Menkes RI tentang Pedoman Teknis Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar, SK Menkes RI tentang Harga Perbekalan Kesehatan dan Obat Gigi dan peraturan perundang-undangan serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku. B.

Pembangunan Baru dan Rehabilitasi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota 1.

Persyaratan Umum a.

b.

c.

d.

2.

Persyaratan Teknis

AD

BAK

TI

A

a.

51

HUS

Pembangunan Baru Instalasi Farmasi 1) Kabupaten/Kota yang belum memiliki Instalasi Farmasi. 2) Mempunyai lahan yang matang/telah siap bangun (pembebasan, sertifikat tanah, pematangan lahan (pemerataan dan pemadatan) merupakan tanggung jawab 2 pemerintah daerah) dengan luas minimal 700 m . Rehabilitasi Instalasi Farmasi Kebutuhan akan rehabilitasi Instalasi Farmasi diperuntukkan bagi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang mengalami kerusakan sedang atau berat yang spesifikasinya telah ditentukan oleh instansi berwenang. Perluasan Instalasi Farmasi Perluasan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota diperuntukkan bagi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang memiliki luas penyimpanan kurang dari standar minimal penyimpanan (<500 2 m ). Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan Instalasi Farmasi.

Pembangunan Baru Instalasi Farmasi 1) Luas lahan dan bangunan disesuaikan dengan kebutuhan daerah berupa volume obat dan perbekalan kesehatan 2 yang akan disediakan (minimal luas lahan 700 m dan 2 minimal luas bangunan 500m ). 2) Membuat usulan pembangunan dengan melampirkan 2 master plan, gambar/blok plan, unit cost (per m ) dan RAB, Unit cost masing-masing daerah ditetapkan oleh Dinas PU Pemda setempat dan ditandatangani oleh


3)

4)

5)

b.

Rehabilitasi dan Perluasan Instalasi Farmasi 1)

2)

3)

4)

AD

BAK

TI

A

5)

52

HUS

Kepala Dinas dan diketahui oleh Bupati/Walikota setempat. Membuat surat pernyataan kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Bupati/Walikota. Proses pengadaan pembangunan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku. Denah tata ruang Rencana tata ruang/bangunan agar memperhatikan fungsi sebagai sarana penyimpanan obat publik dan perbekalan kesehatan serta mengacu pada buku Standar Sarana dan Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Rehabilitasi dan Perluasan bangunan disesuaikan dengan kebutuhan daerah berupa luas dan volume obat dan perbekalan kesehatan dari perbekalan kesehatan yang harus disediakan. Membuat usulan rehabiltasi dan perluasan pembangunan dengan melampirkan master plan, gambar/blok plan, unit 2 cost (per m ) dan RAB, Unit cost masing-masing daerah ditetapkan oleh Dinas PU Pemda setempat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan diketahui oleh Bupati/Walikota. Membuat surat pernyataan kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Bupati/Walikota. Proses pengadaan rehabilitasi dan perluasan bangunan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku. Denah rehabilitasi dan perluasan rencana tata ruang/bangunan agar memperhatikan fungsi sebagai sarana penyimpanan obat publik dan perbekalan kesehatan serta mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.


C.

Pengadaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi 1.

Persyaratan Umum a.

b.

c.

2.


b. c.

AD

BAK

TI

A

d.

53

HUS

Pengadaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Sarana pendukung Instalasi Farmasi hanya untuk Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Belum memiliki sarana pendukung tersebut. 2) Sarana pendukung yang rusak berat. 3) Kapasitas sarana pendukung yang tidak memadai (lebih kecil dari kebutuhan). Pengadaan sarana pendukung Instalasi Farmasi dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan operasional serta kondisi dan letak geografis/topografi daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi.

Sarana pendukung Instalasi Farmasi hanya diperbolehkan untuk: 1) Sarana penyimpan yaitu Cold Chain (Vaccine Cooler), Generator Set, Refrigerator, Pendingin Udara (AC), Hand Forklift, Palet, Rak Obat dan Perbekalan Kesehatan dan Lemari Khusus Obat Narkotika dan Psikotropika. 2) Sarana Distribusi yaitu kendaraan Mobil Roda Empat. 3) Sarana Pengamanan yaitu Alarm dan Tabung Pemadam Kebakaran. 4) Sarana Pengolah data yaitu Komputer, Uninterruptable Power Supply (UPS), Printer. 5) Sarana Telekomunikasi, berupa Faksimile. Membuat usulan pengadaan sarana pendukung Instalasi Farmasi dengan melampirkan RAB dan Unit Cost yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Bupati/Walikota. Membuat surat pernyataan kesanggupan Pelaksanaan Pengadaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Bupati/Walikota. Proses pengadaan harus mengacu kepada peraturan perundangundangan serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku.


e.

TI

AD

BAK

54

Acuan 1. Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN) yang berlaku. 2. SK Menteri Kesehatan RI tentang Harga Obat Generik yang berlaku. 3. Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar yang berlaku. 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan perihal Daftar Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar yang berlaku. 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Tentang Harga Alkes yang berfungsi sebagai obat bagi pelayanan program kesehatan pemerintah yang berlaku. 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang harga Serum dan Vaksin Program Imunisasi yang berlaku. 7. SK Menteri Kesehatan RI tentang Harga Pengadaan Obat anti Tuberculosis-FDC yang berlaku. 8. SK Menkes RI tentang Harga Perbekalan Kesehatan dan Obat Gigi yang berlaku. 9. Standar Sarana dan Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berlaku

A

D.

Pengadaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kebutuhan, mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.

HUS


BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pemantauan DAK Bidang Kesehatan TA 2011 merupakan suatu kegiatan untuk memastikan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan penetapan alokasi DAK Bidang Kesehatan TA 2011 dan Juknis DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011. Selain itu pemantauan untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan TA 2011, yang nantinya digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2012. Ruang lingkup pemantauan hanya pada aspek teknis, meliputi : kesesuaian antara kegiatan DAK Bidang Kesehatan dengan usulan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kesesuaian pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan di lapangan, serta realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan. Pemantauan DAK bidang kesehatan dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu: 1. Review atas laporan triwulan yang disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan Dinas Kesehatan Provinsi setiap akhir triwulan sesuai dengan format laporan. 2. Kunjungan lapangan. 3. Forum koordinasi untuk menindaklanjuti hasil review laporan dan atau kunjungan lapangan.

TI

AD

BAK

55

A

Evaluasi DAK Bidang Kesehatan merupakan evaluasi terhadap pemanfaatan DAK bidang kesehatan untuk memastikan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi/Kabupaten/Kota mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional serta sebagai masukan untuk penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan DAK Bidang Kesehatan yang meliputi aspek perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan pemanfaatan DAK ke depan. Ruang lingkup evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan meliputi pencapaian sasaran kegiatan DAK berdasarkan input, proses, output sejauh mana bila memungkinkan sampai outcome dan impact.

HUS


Evaluasi DAK Bidang Kesehatan dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu: 1. Review atas laporan akhir yang disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota setiap akhir tahun sesuai dengan format laporan sesuai dengan format 3. 2. Studi evaluasi. 3. Forum koordinasi untuk menindaklanjuti hasil pemantauan dan atau evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Organisasi Pelaksana dan atau Tim Koordinasi di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai dengan petunjuk teknis dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Meneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK. B.

PELAPORAN Kepala SKPD penerima DAK Bidang Kesehatan TA 2011 sebagai penanggung jawab anggaran sarana pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian harus menyampaikan laporan triwulan yang memuat pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada: 1. Menteri Kesehatan 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Keuangan

AD

BAK

56

TI

A

Penyampaian laporan triwulan pada kegiatan DAK Bidang Kesehatan TA 2011 dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir (Maret, Juni, September dan Desember).

HUS

1.

JENIS PELAPORAN Laporan dari kegiatan pemantauan teknis pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan terdiri: a. Laporan triwulan, yang disampaikan selambat-lambatnya 14 hari setelah akhir triwulan berakhir, sesuai dengan format 1 dan 2. b. Laporan penyerapan DAK disampaikan kepada Menteri Keuangan berdasarkan PMK Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke daerah dan PMK Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011; c. Laporan akhir merupakan laporan pelaksanaan akhir tahun, yang disampaikan dua bulan setelah tahun anggaran berakhir, sesuai dengan format 3

2.

ALUR PELAPORAN


Pelaksanaan pelaporan triwulan baik tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat provinsi disampaikan dari SKPD kepada sekretaris daerah, dan selanjutnya sekretaris daerah melakukan kompilasi terhadap laporan SKPD tersebut (SEB Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK). Pelaporan triwulan lainnya sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK tahun 2011, SKPD Kabupaten/Kota/Provinsi menyampaikan laporan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi melakukan kompilasi terhadap laporan SKPD tersebut. Laporan triwulan selanjutnya dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan u.p Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan. Laporan triwulan tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat provinsi, sesuai dengan SEB tahun 2008 dan Juknis DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Bagan 1. Alur Laporan Triwulan di Tingkat Kabupaten/Kota SKEMA LAPORAN TRIWULAN PELAKSANAAN DI KABUPATEN/KOTA SKPD

SEKDA KABUPATEN/ KOTA

BUPATI/ WALIKOTA

MENTERI KEUANGAN

MENTERI DALAM NEGERI

DINAS KESEHATAN PROVINSI

Bagan 2. Alur Laporan triwulan di tingkat Propinsi TI

A

AD

BAK

Ket : Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 : laporan langsung SEB 57 : laporan langsung HUS

MENTERI KESEHATAN

SKEMA LAPORAN TRIWULANPELAKSANAAN DI PROPINSI

SKPD

SEKDA PROVINSI

GUBERNUR

MENTERI KEUANGAN

MENTERI DALAM NEGERI

DINAS KESEHATAN PROVINSI

Ket :

TI

AD

BAK

58

A

: laporan langsung SEB : laporan langsung

HUS


MENTERI KESEHATAN

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAK BIDANG KESEHATAN TA 2011 SARANA PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN PELAYANAN KEFARMASIAN TRIWULAN I/II/III/IV *) Provinsi : Kabupaten/Kota : Perencanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan

Jumlah No

Jenis Kegiatan

Jumlah

1 I

1 2 3 4

5

II 1

2 PELAYANAN KESEHATAN DASAR Puskesmas

3

Realisasi

Satuan DAK (Rp. Juta) 4

Pendamping (Rp. Juta) 5

Permasalahan Kesesuaian antara DPASKPD dengan Juknis

Jumlah

Satuan

6

7

Total (Rp. Juta)

Keuangan (%)

Fisik (%)

8

9

Ya

Kode Masalah **)

Tidak 10

11

Puskesmas Perawatan Poskesdes Pengadaan Sistim Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Pengadaan Peralatan Promosi Kesehatan Bergerak

Pelayanan Kefarmasian Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Jenis obat 1 2. Jenis obat 2 3. Dst .. 1.

Total

Mengetahui, Kepala Dinas Kesehatan Prov.

Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota

Nama NIP

Nama NIP

BAK

59

TI

A

3

Pembangunan baru dan Rehabilitasi Instalasi Farmasi Pengadaan sarana pendukung Instalasi Farmasi

AD

2

HUS


Upaya Pemecahan Masalah yang diharapkan 12

TI

AD

BAK

60

A

Petunjuk pengisian :  Kolom 2 diisi dengan jenis kegiatan sesuai dengan juknis  Kolom 3 diisi dengan jumlah kegiatan pada sarana dan prasarana kesehatan.  Kolom 4 diisi dengan satuan dari kolom 3.  Kolom 5 diisi dengan besarnya alokasi DAK Bidang Kesehatan (termasuk pendamping) untuk masing-masing kegiatan.  Kolom 6 diisi dengan jumlah kegiatan yang terealisasi pada sarana dan prasarana kesehatan.  Kolom 7 diisi dengan satuan dari kolom 6  Kolom 8 diisi dengan realisasi penggunaan DAK (termasuk pendamping) untuk masing-masing kegiatan sampai dengan triwulan I/II/III/IV *).  Kolom 9 diisi dengan persentase fisik sampai dengan triwulan I/II/III/IV *).  Kolom 10 diisi dengan Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis  Kolom 11 diisi dengan kode masalah dibawah ini: Kode Masalah **) 1 Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 2 Permasalahan terkait dengan petunjuk teknis 3 Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran (SKPD) 4 Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD 5 Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan 6 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak 7 Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola 8 Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D 9 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak 10 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola

HUS


LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN 2011 SARANA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TRIWULAN I/II/III/IV *) Provinsi : Kabupaten/Kota : Pelaksanaan Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

Jumlah N O

Jenis Kegiatan Juml

1

2

1

PONEK RS a. Pembangunan baru b. Rehabilitasi ruang maternal/ neonata c. Peralatan PONEK RS UTDRS/BDRS a. Pembangunan baru b. Rehabilitasi c. Peralatan BDRS/UTD IGD RS a. Pembangunan Baru b. Rehabilitasi/ Penyesuaian Gedung c. Peralatan IGD RS Fasilitas TT Kelas III a. Pembangunan baru b. Rehabilitasi TT set c. Peralatan Pengadaan Peralatan Pemeriksaan Hematologi, Kimia Klinik, Urinalisis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Total

4

5

6

4

DA K (Rp. Juta )

Pen dam ping (Rp. Juta )

T ot al (R p. Ju ta )

5

Juml

6

Kesesuaian antara DPASKPD dengan Juknis

Masal ah

Upaya Pemecahan Masalah yang diharapkan

Sat

7

Keu ang an (%)

Fisik (%)

8

9

Y a

Tidak

10

11

Mengetahui, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

Direktur RS/Kepala Labkesda

Nama NIP

Nama NIP

BAK

61

TI

A

3

AD

2

3

Sat

Realisasi

Permasalahan

HUS


12

TI

AD

BAK

62

A

Petunjuk pengisian :  Kolom 2 diisi dengan jenis kegiatan sesuai dengan juknis (untuk pengadaan peralatan laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota disebutkan jenis peralatan yang diperoleh)  Kolom 3 diisi dengan jumlah kegiatan pada sarana dan prasarana kesehatan.  Kolom 4 diisi dengan satuan dari kolom 3.  Kolom 5 diisi dengan besarnya alokasi DAK Bidang Kesehatan (termasuk pendamping) untuk masing-masing kegiatan.  Kolom 6 diisi dengan jumlah kegiatan yang terealisasi pada sarana dan prasarana kesehatan.  Kolom 7 diisi dengan satuan dari kolom 6  Kolom 8 diisi dengan realisasi penggunaan DAK (termasuk pendamping) untuk masing-masing kegiatan sampai dengan triwulan I/II/III/IV *).  Kolom 9 diisi dengan persentase fisik sampai dengan triwulan I/II/III/IV *).  Kolom 10 diisi dengan Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis  Kolom 11 diisi dengan kode masalah dibawah ini: Kode Masalah 1. Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 2. Permasalahan terkait dengan petunjuk teknis 3. Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran (SKPD) 4. Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD 5. Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan 6. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak 7. Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola 8. Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D 9. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak 10. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola

HUS


SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR DANA ALOKASI KHUSUS

I.

PENDAHULUAN a. Latar belakang b. Tujuan penulisan laporan

II.

HASIL PELAKSANAAN DAK a. Umum b. Per bidang DAK

III.

PERMASALAHAN DAN KENDALA PELAKSANAAN DAK a. Umum i. Perencanaan ii. Penganggaran iii. Pelaksanaan iv. Pemantauan, dan v. Evaluasi

TI

AD

BAK

63

A

IV.

HUS

b.

Khusus i. Keberadaan dan peran tim koordinasi ii. Proses dan mekanisme koordinasi

c.

Per bidang DAK

PENUTUP a. Saran dan masukan daerah b. Rekomendasi kebijakan untuk pemerintah pusat


BAB VIII PENUTUP

TI

AD

BAK

64

A

Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan DAK Bidang Kesehatan TA 2011 yang diarahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi/Kabupaten/Kota, terutama daerah dengan derajat kesehatan yang belum optimal, sehingga warga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan bermutu.

HUS


TI

A

AD

BAK

65

HUS


Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan TA 2011

66

LAMPIRAN 1 DEFINISI OPERASIONAL 1.

Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) Unit di rumah sakit yang mempunyai peran dalam mendukung pelayanan darah yang berkualitas di rumah sakit dengan sistem satu pintu.

2.

BOR (Bed Occupancy Rate) kelas III RS Persentase pemanfaatan tempat tidur di kelas III untuk pelayanan rawat inap pasien miskin/tidak mampu di rumah sakit dalam kurun waktu tertentu.

3.

Daerah Kepulauan Suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratnya.

4.

Daerah Perbatasan Daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan negara tetangga, baik perbatasan darat dan laut.

5.

Daerah Terpencil Kecamatan atau desa yang karena letak dan atau kondisi alam memiliki kesulitan, kekurangan atau keterbatasan prasarana dan sarana perhubungan, pelayanan kesehatan, persediaan kebutuhan 9 bahan pokok, SLTP serta kebutuhan sekunder lain, yang menimbulkan kesulitan bagi penduduk yang tinggal di wilayah tersebut.

6.

Daerah Tertinggal Suatu daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional.

7.

Gender Pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dukungan masyarakat itu sendiri. Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota

BAK

TI

A

Suatu unit pengelola obat dan perbekalan kesehatan di kabupaten/kota untuk mendukung ketersediaan obat dalam pelayanan kesehatan dasar. AD

8.

HUS

Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011

9.

Keadilan Gender Langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan berbagai hal yang secara sosial dan menurut sejarah telah menghambat perempuan dan lakilaki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari peran yang dimainkannya. Keadilan gender mengantar ke kesetaraan gender

10.

Kesetaraan Gender Perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama dan memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-haknya dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusinya kepada pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

11.

Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Laboratorium Dinas Kabupaten/Kota dan setempat.

12.

Kesehatan Kabupaten/Kota yang berada di merupakan UPTD pemerintah Kabupaten/Kota

Pelayanan Kesehatan Primer/Dasar)

Tingkat

Pertama

(Pelayanan

Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar. (sesuai UU No. 36 Tahun 2009 pasal 30 ayat 2a). 13.

Peningkatan Peningkatan status Puskesmas, sebagai contoh: Pustu menjadi Puskesmas atau Puskesmas menjadi Puskesmas perawatan.

14.

Peralatan kesehatan Peralatan dasar minimal (medis dan non medis) untuk Puskesmas dan jaringannya sebagaimana mengacu pada buku Pedoman Peralatan, Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2008. Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)

BAK

TI

A

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah rumah tangga yang seluruh anggotanya berperilaku hidup bersih dan sehat, yang meliputi 10 indikator yaitu : Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan, Bayi Diberi Asi Eksklusif, Balita Ditimbang Setiap Bulan, Menggunakan Air Bersih, Mencuci Tangan Dengan Air Bersih Dan Sabun, Menggunakan Jamban Sehat, Memberantas Jentik Di Rumah Sekali Seminggu, AD

15.

HUS


Makan Sayur Dan Buah Setiap Hari, Melakukan Aktivitas Fisik Setiap Hari, Dan Tidak Merokok Di dalam rumah. Apabila dalam rumah tangga tersebut tidak ada ibu yang melahirkan, tidak ada bayi dan tidak ada Balita, maka pengertian rumah tangga berPHBS adalah rumah tangga yang memenuhi 7 indikator. 16.

Perluasan Penambahan ukuran dan/atau penambahan ruangan untuk peningkatan fungsi pelayanan, termasuk kelengkapan/sarana pendukungnya.

17.

Pondok Bersalin Desa (Polindes) Bentuk Upaya Kesehatan Bersumber-daya Masyarakat (UKBM) yang didirikan dengan bantuan pemerintah atau masyarakat atas dasar musyawarah untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana (KIA/KB)serta pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kemampuan bidan.

18.

Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.

19.

Pulau Terluar 2

Pulau dengan luas area kurang atau dengan 2000 Km (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. 20.

Puskesmas Unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

21.

Puskesmas Pembantu Unit pelayanan kesehatan sederhana yang merupakan bagian integral dari Puskesmas yang melaksanakan sebagian tugas Puskesmas. Puskesmas Perawatan

BAK

TI

A

Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas perawatan berfungsi sebagai rujukan antara dan dapat melaksanakan tindakan pra rujukan (bila diperlukan), sebelum dirujuk ke institusi rujukan.

AD

22.

HUS


23.

Puskesmas PONED Puskesmas perawatan yang memiliki Dokter, bidan dan perawat terlatih PONED dan mampu memberikan pelayanan langsung terhadap ibu hamil/ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/masyarakat, Bidan di desa dan Puskesmas non perawatan. Puskesmas PONED dapat melakukan pengelolaan kasus dengan komplikasi tertentu sesuai dengan tingkat kewenangan dan kemampuannya atau melakukan rujukan ke Rumah Sakit.

24.

PONED Kit Peralatan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program/ pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil/ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir di Puskesmas (mengacu pada buku Pedoman Peralatan Puskesmas, Ditjen. Bina Kesmas, Depkes RI, 2008)

25.

Rehabilitasi Upaya memperbaiki kerusakan bangunan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

26.

Responsif Gender Perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat, yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dalam mencapai kesetaraan

27.

Ruang Persalinan Suatu ruangan/tempat yang digunakan untuk melakukan pertolongan persalinan pada ibu melahirkan dan penanganan bayi baru lahir.

28.

Rumah Dinas Rumah yang diperuntukkan bagi Dokter/Dokter Gigi, Perawat/Bidan yang bertugas di Puskesmas.

29.

Rumah Sakit Siap PONEK (Pelayanan Obstetri, Neonatal, Emergency dan Komprehensif) Rumah Sakit siap PONEK 24 jam adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi selama 24 jam. Rusak Berat

BAK

TI

A

Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. AD

30.

HUS


Penentuan tingkat kerusakan adalah setelah berkonsultasi dengan instansi teknis setempat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan bangunan gedung. 31.

Sarana pendukung Fasilitas/alat-alat untuk mendukung terselenggaranya suatu kegiatan.

32.

Sarana dan Prasarana yang Responsif Gender Sarana prasarana peralatan kesehatan yang mengakomodasikan permasalahan, kebutuhan dan aspirasi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

33.

Sensitif Gender Kemampuan untuk memberikan perhatian secara konsisten dan sistematis untuk melihat perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam upaya mencapai keadilan gender

34.

SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu) Sistem penanganan penderita gawat darurat pra RS (di tengah masyarakat, Poskesdes, Puskesmas, selama dalam transpor), RS (Instalasi Gawat Darurat/IGD-High Care Unit/HCU-Intensive Care Unit/ICU-kamar jenazah) dan antar RS. Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit (UTD di RS)

BAK

TI

A

Salah satu instalasi di RS yang mempunyai peran sebagai penyedia darah transfusi yang aman (lulus skreening IMLTD/Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah)

AD

35.

HUS


LAMPIRAN 2 STANDAR PERALATAN DAN LOGISTIK POS KESEHATAN DESA (POSKESDES) Peralatan dan logistik Pos Kesehatan Desa meliputi peralatan medis, peralatan non medis, obat, bahan habis pakai, dan alat penyuluhan. Adapun peralatan dan logistik minimal yang harus ada di Pos Kesehatan Desa adalah sebagai berikut:

AD

BAK

TI

Nama Alat Bidan kit Meja gynekologi Meteran Palu pengukur reflex Pelvimeter obstetrik pengukur panggul Spekulum vagina (cocor bebek ukuran besar) Spekulum vagina (cocor bebek ukuran sedang) Spekulum vagina (cocor bebek ukuran kecil) Stetoskop dupleks dewasa Foetal Stetoskop pinnard monorial alumunium Sudip lidah panjang Tensimeter Tensimeter manset anak Termometer klinis Termometer bayi ARI timer Pipet tetes 3 ml plastic Alat pengisap lendir Dr. Lee Alat resusitasi tabung dan sungkup/ resusitator infant Nasogastric tube no. 14 F Alat pemasang IUD Alat pengait IUD Gunting bedah standar lurus Gunting bedah standar lurus ujung tajam/tajam Gunting bedah standar lurus ujung tajam/tumpul Gunting bedah standar lurus ujung tumpul/tumpul Kateter karet No. 10 (Nelathon) steril Kateter karet No. 14 (Nelathon) steril Kateter logam no. 12 untuk wanita Klem tampon uterus 25 cm (bozeman) Klem tampon uterus 25 cm (schroder) Korentang lengkung penjepit alat steril 23 cm (Cheattle) Korentang penjepit sponge (Forester) Pinset anatomis 14,5 cm Pinset anatomis 18 cm Semprit glycerin 30 cc Surgical hand brush terbuat dari nylon Sonde uterus Sterilisator Celemek plastik (short) panjang 52 inchi Perlak tebal lunak (200x90 cm) A

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 HUS


42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Sarung tangan ukuran 5,6,7 & 7,5 Sarung tangan sebatas siku ukuran 5,6,7 & 7,5 Baki logam tempat alat steril Mangkok untuk larutan Meja instrumen alat Hemoglobin set (Sahli) Silinder korentang steril 17 cm Standart Waskom Torniquet karet Waskom bengkok (Nier-bekken) 12 cm Waskom cekung 36 cm Waskom cuci 40 cm Tiang infuse Pompa Payudara untuk ASI Doppler Timbangan injak dewasa 136 kg Timbangan dacin 25 kg Timbangan bayi Timbangan dewasa + tinggi badan Alat pengukur panjang badan bayi type caliper Infus set pediatric pak isi 10 Vena cateter for infant no. 26 G pak isi 10

64 65 66 67

Spuit disposible 1 cc Spuit disposible 2,5 cc Tempat tidur periksa Tempat tidur tindakan (persalinan)

68 69 70 71 72 73 74 75 76

Tempat tidur pasien rawat inap Boks bayi Selimut bayi Lemari alat Lemari arsip Meja biro Kursi Bangku tunggu Tempat tidur periksa

1. Bidan Kit

AD

BAK

TI

A

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 HUS

Nama Alat Apron plastik tebal Alat pengisap lendir Dr. Lee ARI timer untuk bayi standar Unicef Autoclik device Baby scale 7 kg + celana Bak instrumen 509 (21x11x4,5 cm) Blood lancet 28 G Bowel metal 12 cm Catgut plain 2/0, 1,5 cm (expired date minimum 3 tahun)

Jumlah 1 2 1 1 1 1 1 2 1


10 11 12 13 14

Kateter disposible No. 12 Duk kain katun 60x60 cm steril Funduscope kayu/ foetal stetoscope Gunting episiotomi 14 cm Gunting operasi lurus 14 cm, tajam/tumpul

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Gunting tali pusat 16 cm HB Talquis book Hechting Nald, GR 12 Hechting Nald, GT 12 Infusion set dewasa Infusion set paediatric IV catheter no 18 G IV catheter no. 26 untuk bayi Jarum disposible 23 G, box/ 100 Kocker lurus 16 cm, stainless Meteran/ metline 1,5 m Mucous suction (pengisap lendir) Nasogastric tube no. 14 F Needle holder Mayo 14 cm Nelathon catheter no. 12 steril Nier-bekken 20 cm stainless Pinset anatomi 14 cm stainless Pinset bedah 14 cm stainless Pinset bedah 18 cm stainless Resusitator bayi standart : Balon resusitasi untuk bayi baru lahir (tidak boleh melebihi 750ml) Sungkup bertepi dengan bantalan nomor 0 (BBLR) dan nomor 1 (bayi cukup bulan) Sarung tangan bedah no. 6,5; 7; 7,5 Selimut bayi Senter besar Setengah kocker ss 14 cm Sheet plastik tebal Sikat tangan dari nylon halus Tensimeter Spiritus lamp sumbu 2 Spuit disposible 1 cc Spuit disposible 3 cc Stetoskop duplex dewasa + 1 membran + 1 ps ear loop Termometer bayi axilla Termometer digital 8 detik Timbangan bayi 20 kg Timbangan dewasa 130 kg Ukuran lengan ibu hamil Umbilical cord klem bahan nylon Tas bidan kit Tas partus kit Selimut bayi Wing Needle No. 23 & 25 G

AD

BAK

TI

A

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 HUS

10 2 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 2 1 5 2 2 5 2 1 1 1 1

30 ps 2 1 1 2 1 1 1 1 box 1 box 1 1 1 1 1 1 10 1


LAMPIRAN 3 DAFTAR 183 KABUPATEN TERTINGGAL No

Provinsi ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Barat

20 21 22

Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Lampung Lampung Lampung Lampung AD

BAK

TI

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

HUS

Nama Kabupaten Simelue Aceh Singkil Aceh Selatan Aceh Timur Aceh Barat Aceh Besar Aceh Barat Daya Gayo Lues Nagan Raya Aceh Jaya Bener Meriah Pidie Jaya Nias Barat Nias Utara Nias Tapanuli Tengah Nias Selatan Pakpak Barat Kepualauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sawahlunto/ Sijunjung Padang Parian Solok Selatan Dharmas Raya Pasaman Barat Ogan Komering Ilir Lahat Musi Rawas Banyu Asin OKU Selatan Ogan Ilir Empat Lawang Kaur Seluma Muko-Muko Lebong Kepahiang Bengkulu Tengah Pesawaran Lampung Barat Lampung Utara Way Kanan

No

Provinsi

Nama Kabupaten

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah

Kayong Utara Seruyan Barito Kuala Hulu Sungai Utara Kutai Barat Malinau Nunukan Kepulauan Sangihe Kepulauan Talaud Kepulauan Sitaro Banggai Kepulauan Banggai Morowali Poso Donggala ToliToli Buol Parigi Moutong Tojo Una-Una

112 113 114

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan

Sigi Selayar Jeneponto

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Gorontalo Gorontalo Gorontalo Sulawesi Barat Sulawesi Barat Sulawesi Barat Sulawesi Barat Sulawesi Barat Maluku Maluku

Pangkejene Kepulauan Toraja Utara Buton Muna Konawe Konawe Selatan Bombana Wakatobi Kolaka Utara Konawe Utara Buton Utara Gorontalo Utara Boalemo Pohuwato Majene Polewali Mandar Mamasa Mamuju Mamuju Utara Maluku Tenggara Barat Maluku Tengah


Bangka Belitung Kepulauan Riau Kepulauan Riau Jawa Barat Jawa Barat Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Banten Banten NTB NTB NTB NTB NTB NTB NTB NTB NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat

AD

BAK

TI

A

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

HUS

Bangka Selatan Natuna Anambas Sukabumi Garut Bondowoso Situbondo Bangkalan Sampang Pamekasan Pandeglang Lebak Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Dompu Bima Sumbawa Barat Lombok Utara Sumbawa Nagekeo Sumba Tengah Sumba Barat Daya Manggarai Timur Sabu Raijua Sumba Barat Sumba Timur Kupang Timor Tengah Selatan Timor Tengah Utara Belu Alor Lembata Flores Timur Sikka Ende Ngada Manggarai Rote Ndao Manggarai Barat Sambas Bengkayang Landak Sanggau Ketapang Sintang Kapuas Hulu Sekadau Melawi

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164

Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Utara Maluku Utara Maluku Utara Maluku Utara Maluku Utara Maluku Utara Maluku Utara Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua

Buru Kepulauan Aru Seram Bagian Barat Seram Bagian Timur Maluku Barat Daya Buru Selatan Halmahera Barat Halmahera Tengah Kepulauan Sula Halmahera Selatan Halmahera Utara Halmahera Timur Morotai Kaimana Teluk Wondama Teluk Bintuni Sorong Selatan Sorong Raja Ampat Tambrau Maybrat Merauke Jayawijaya Nabire Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel

165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183

Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua

Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Yapen Waropen Supiori Mamberamo Raya Lany Jaya Mamberamo Tengah Nduga Yalimo Puncak Dogiyai Deiyai Intan Jaya


LAMPIRAN 4 DAFTAR NAMA PULAU-PULAU TERLUAR BERPENDUDUK RI YANG BERBATASAN DENGAN NEGARA TETANGGA NO

NAMA PULAU

KAB /PROV

NEGARA BATAS

TITIK KOORDINAT

PDDK Ada Tdk

LAUT LEPAS

00.05.33 LS 97.51.14 BT

1

Karimun

MALAYSIA

01.09.59 LU 103.23.20 BT

1

Sumut 1

Simuk

Nias Selatan Kep Riau

2

Karimun Anak

3

Pelampong

Batam

SINGAPURA

01.07.41 LU 103.41.58 BT

1

4

Subi Kecil

Natuna

MALAYSIA

03.01.51 LU 108.54.52 BT

1

LAUT LEPAS

05.31.13 LS 102.16.00 BT

1

AUSTRALIA

07.47.05 LS 109.02.34 BT

1

TIMOR LESTE

08.13.50 LS 125.07.55 BT

1

Bengkulu 5

Enggano

Bengkulu Utara Jateng

6

Nusakambangan

Cilacap NTT

7

Alor

Alor Kaltim

8

Maratua

Berau

MALAYSIA

02.15.12 LU 118.38.41 BT

1

9

Sebatik

Nunukan

MALAYSIA

04.10.00 LS 117.50.00 BT

1

Minahasa Utara

MALAYSIA

01.45.47 LU 124.43.51 BT

1

02.44.15 LU 125.09.28 BT

1

04.14.06 LU 125.18.59 BT

1

Sulut Mantehage

11

Makalehi

Sitaro

12

Kawaluso

Sangihe

PHILIPIN A PHILIPINA

13

Kawio

Sangihe

PHILIPINA

04.40.16 LU 125.25.41 BT

1

14

Marore

Sangihe

PHILIPINA

04.44.14 LU 125.28.42 BT

1

15

Miangas

Talaud

05.34.02. LU 126.34.54 BT

1

16

Marampit

Talaud

PHILIPINA

04.46.18 LU 127.08.32 BT

1

17

Kakarutan

Talaud

PHILIPINA

04.37.36 LU 127.09.53 BT

1

AD

BAK

TI

A

10

HUS

PHILIPINA


LAMPIRAN 5 DAFTAR 101 PUSKESMAS PRIORITAS PROGRAM YANKES DTPK STATUS PRO PINSI

KABUPATEN

1

SUMUT

Nias Selatan

2

KEPRI

Natuna

NO

KECAMATAN

NAMA PUSKESMAS TT

JML

Keterangan

Non TT

Pulau-Pulau Batu

Pulau Tello

1

1

Pulau terluar

Pulau Laut

Pulau Laut

1

1

Perbatasan

Subi

Subi*

1

1

Pbtsn & PPKT

Serasan

Serasan

1

1

Perbatasan

Tebing

Tebing

1

Pulau terluar

Belakang Padang

Blk Padang

1

Pulau terluar

Enggano

Enggano

1

Pulau terluar

Paloh

Paloh

1

1

Perbatasan

Sajingan Besar

Sajingan

1

1

Perbatasan

Entikong

Entikong

1

1

Sekayam

Balai Karangan

1

1

Ketungan Hulu

Senaning

1

1

Perbatasan

Ketungan Tengah

Merakai

1

1

Perbatasan

Nanga Kantuk

Nanga Kantuk

1

1

Sei Antu

Puring Kencana

1

Perbatasan

Badau

Badau

1

1

Perbatasan

Desa Sepandan

Lanjak

1

1

Perbatasan

Ba Martinus

1

1

Perbatasan

Karimun 1

Batam

KALBAR

1

Bengkulu Utara 1

Sambas

Sanggau

Sintang

Kapuas Hulu

BAK

TI

A

4

BENGKULU

AD

3

HUS

1


NO

PROPINSI

KABUPATEN

KECAMATAN

NAMA PUSKESMAS

STATUS TT

JML Keterangan

Non TT

Bengkayang

5

KALTIM

Seluas

Siding

1

1

Perbatasan

Jagoi Babang

Jagoi Babang

1

1

Perbatasan

Long Apari

Tiong Ohang

1

1

Perbatasan

Long Pahangai

Long Pahangai

1

1

Perbatasan

Kayan Hulu

Lg.Nawang

1

1

Perbatasan

Kayan hilir

Data Dian

1

1

Perbatasan

Pujungan

Lg.Pujungan

1

1

Perbatasan

Kayan Selatan

Long Ampung

1

1

Perbatasan

Bahau Hulu

Long Alango

1

1

Perbatasan

Krayan

Long Bawan

1

1

Perbatasan

Krayan Selatan

Long Ayu

1

1

Perbatasan

Lumbis

Mansalong

1

1

Perbatasan

Nunukan

Nunukan

1

Perbatasan

Sebatik

Setabu (*)

1

1

Pbtsn & PPKT

Sebatik

Aji Kuning(*)

1

1

Pbtsn & PPKT

Sebatik

Sei Nyamuk(*)

1

1

Pbtsn & PPKT

Sebuku

Pembeliangan

1

1

Perbatasan

Maratua

Maratua

1

1

Pulau terluar

Miangas

1

1

Perbatasan

Karatung(*)

1

1

Pbtsn & PPKT

Dapalan (*)

1

1

Pbtsn & PPKT

Gemeh(*)

1

1

Pbtsn & PPKT

Kutai Barat

Malinau

Nunukan

1

Berau (*)

6

SULUT

Kep. Talaud

Gemeh

Kakorutan Minahasa Utara

1

1

Wori

Wori

1

1

Pulau terluar

Kendahe

Kendahe

1

1

Pulau terluar

Tabukan Utara

Marore

1

1

Siau Barat

Ondong

1

1

Sangihe

Sitaro Toli-Toli

BAK

TI

A

SULTENG

AD

7

HUS


Pulau terluar

NO

PROPINSI

KABUPATEN

KECAMATAN

NAMA PUSKESMAS

STATUS TT

8

NTT

JML Keterangan

Non TT

Dampal Utara

Ogutua

1

1

Pulau terluar

Amfoang Utara

Naikliu

1

1

Perbatasan

Amfoang Timur

Noelpoi

1

1

Perbatasan

Miomafo Barat

Eban

1

1

Perbatasan

Miomafo Barat

Tasinifu

1

1

Perbatasan

Miomafo Timur

Nunpene

1

1

Perbatasan

Miomafo Timur

Bitefa

1

1

Perbatasan

Miomafo Barat

Oeolo

1

1

Perbatasan

Insana Utara

Wini

1

1

Perbatasan

Tasifeto Timur

Wedomu

1

Perbatasan

Lamaknen

Weluli

1

Perbatasan

Lamaknen

Nualain

1

1

Perbatasan

Tasifeto Barat

Laktutus

1

1

Perbatasan

Kobalima

Alas

1

1

Perbatasan

Raihat

Haekesak

1

Perbatasan

Kakuluk Mesak

Silawan

1

1

Perbatasan

Kakuluk Mesak

Haliwen

1

1

Perbatasan

Raimanuk

Webora

1

1

Perbatasan

Alor Selatan

Padang Alang

1

1

Pulau terluar

Alor Timur

Maritaing

1

1

Pulau terluar

Alor Barat Daya

Buraga

1

1

Pulau terluar

Mataru

Kalunan

1

Pulau terluar

Tanimbar Selatan

Saumlaki

1

1

Pulau terluar

Selaru

Adaut

1

1

Pulau terluar

Selaru

Namtabung

1

1

Pulau terluar

Tanimbar Utara

Larat

1

1

Pulau terluar

Babar Timur

Marsela

1

1

Pulau terluar

Mdona Hiera

Lelang

1

1

Pulau terluar

Lemola

Serwaru

1

Pulau terluar

Kupang

TTU

Belu 1 1

1

Alor

MTB

MBD

BAK

TI

A

MALUKU

AD

9

1

HUS

1


NO

PROPINSI

KABUPATEN

KECAMATAN

NAMA PUSKESMAS

STATUS TT

Pp. Terselatan

Wonreli

Wetar

Ilwaki

Wetar

Ustutun

Aru Tengah Aru Tengah

JML

Non TT

1

Keterangan 1

Pulau terluar

1

1

Pulau terluar

1

1

Pulau terluar

Koijabi

1

1

Pulau terluar

Meisiang

1

1

Pulau terluar

1

Perbatasan

1

Perbatasan

Kepulauan Aru

10

MALUT

Halmahera Utara Sopi

1

Wayabula

11

PAPUA

1

Bere-bere

1

1

Perbatasan

Koya

1

1

Perbatasan

Sarmi

1

1

Pulau terluar

Ulilin

1

1

Perbatasan

Bupul

1

1

Perbatasan

Sota

1

1

Perbatasan

1

Perbatasan

Jayapura(Kota)

Sarmi

Merauke

Rimba Jaya

1

Kimaam

1

1

Pulau terluar

Supiori Barat

Sabarmiokre

1

1

Pulau terluar

Supiori Timur

Sorendoweri

1

1

Pulau terluar

Oksibil

1

1

Perbatasan

1

Perbatasan

1

Perbatasan

Supiori (*)

Peg. Bintang

Iwur

Boven Digoel

Keerom

Batom

1

Mindiptanah

1

1

Perbatasan

Waropko

1

1

Perbatasan

Towe Hitam

1

1

Perbatasan

Waris

1

1

Perbatasan

Senggi

1

1

Perbatasan

Ubrub

1

1

Perbatasan

Dorekar

1

1

Raja Ampat

BAK

TI

A

Papua Barat

AD

12

1

HUS


LAMPIRAN 6 PERALATAN LIFE SAVING PUSKESMAS TERPENCIL/SANGAT TERPENCIL DI DAERAH TERTINGGAL PERBATASAN DAN KEPULAUAN NO 1

JENIS

NAMA ALAT

UKURAN

Airway Management a. Laryngoscop

semua ukuran

b. Stylet c. Endo Tracheal Tube

semua ukuran

d. Nasopharyngeal tube/Mayo tube

semua ukuran

e. Suction unit (elektrik dan manual) f. Tracheostomy set g. Needle Cricothyrotomi set 2

Breathing Management a. Oksigen tabung

besar dan kecil

b. Bag Mask Valve (Ambu bag) untuk

berbagai ukuran

dewasa dan anak c. Regulator untuk tabung oksigen dan flowmeter d. Nasal canule oksigen e. Masker oksigen

dewasa dan anak

f. Film viewer (melihat foto X-ray) Circulation Management a. Pulse oxymeter b. Peralatan untuk vena sectie (minor surgery set) c. I.V cathether

berbagai ukuran

d. Infuse set untuk dewasa dan bayi (microdrip set) e. Intraosseus needle

berbagai ukuran

f. Manset untuk infusion pressure

BAK

TI

A

g. Tensimeter & stetoskop

AD

3

HUS


NO 4

JENIS

NAMA ALAT

Drug for Emergency

UKURAN Tidak termasuk yang dibiayai DAK

a. Epinephrine b. Sulfas atropine c. Xylocain d. Amidaron e. Anti Hipertensi f. Anti Konvulsan g. Magnesium sulfat h. Analgetik i. Antipiretik j. Cairan kristaloid, koloid 5

Set Bedah/Trauma a. Minosurgery set termasuk tempat peralatannya b. Collar neck/collar splint

berbagai ukuran

c. Pneumosplint d. Long spine board/short spine board

semua ukuran

e. Alat sterilisator sederhana f. Lampu emergensi (batere)

Set untuk Pertolongan Kelahiran

a. Speculum b. Partus set c. Curretage set d. Vaccum Extractie Set e. Tampon f. Penghangat Bayi

BAK

TI

A

Sumber : Tim Pelatih Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD)/General Emergency Life Support (GELS) bagi Tim Puskesmas di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan. AD

6

HUS


LAMPIRAN 7 PERALATAN PUSKESMAS DENGAN RAWAT INAP SET PERALATAN PONED Nomor Kode M-69 S-60 S-4 U-1-2 U-1-2 U-1-2 M-79 M-144 M-145 M-209 D-31 M-18 M-210 M-30 M-201 S-11 L-10 M-152 M-152 U-17 M-211 M-35 W-33 M-37 U-98

26 27 28 29 30 31 32 33

S-14 M-212 M-213 M-79 M-69 M-214 M-215 P-34

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

S-17 U-37 U-98 D-14 M-73,74 M-157 M-61 D-13 N-15 M-166 M095 M-98 D-53 S-19 S-46 D-45 U-46 U-75 AD

BAK

TI

A

Nomor Urut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

HUS

Nama Alat

Jumlah

SETENGAH KOCKER ss 14 cm ALAS KAKI UNTUK PERLINDUNGAN INFEKSI APRON UNTUK PERLINDUNGAN INFEKSI BAK INSTRUMEN TERTUTUP 508 BAK INSTRUMEN TERTUTUP 509 B BAK INSTRUMEN TERTUTUP 512 BENANG CHROMIC 2.0/3.0, BOX ISI 12 SPUIT DISPOSIBLE 10 cc SPUIT DISPOSIBLE 3 cc ENDOTRACHEAL TUBE 2.5,3,4 FETAL STETOSCOPE PINARD GUNTING EPISIOTOMY 14 cm GUNTING KUKU GUNTING TALI PUSAT 16 cm HALOGEN EXAMINATION LAMP HANDUK KECIL Hb SAHLI INFUS SET DEWASA, BOX / 50 INFUS SET PEDIATRIC, BOX / 50 INKUBATOR DENGAN TERMOSTAT SEDERHANA IV CATHETER NO.18 G UNTUK DEWASA, BOX / 50 IV CATHETER NO.26 G UNTUK BAYI, BOX / 50 JAM / TIMER JARUM JAHIT TAJAM ( 9 & 11 ) / PAK 12 KACAMATA / GOGGLE UNTUK PERLINDUNGAN INFEKSI KAIN BERSIH DAN KERING KATETER PENGHISAP LENDIR 6,8,10 KATETER UMBILICAL 3 DAN 5 KLEM KASA DAN TEMPAT KORENTANG KLEM KELY / KLEM KOCKER LURUS 14 cm KLEM OVUM LARYNGOSCOPE INFANT MANEKIN : PELVIC MODEL + BONEKA BAYI + PLACENTA MASKER 3 PLY EAR LOOP, BOX ISI 50 MEJA INSTRUMENT 2 RAK MEJA TINDAKAN RESUSITASI BAYI METERAN / METLINE 1.5 m NALDHHOLDER 14 cm NASO GASTRIC TUBE NO. 6 DAN 8 NELATON CATHETER NO. 14 PARTUS BED PENGHISAP LENDIR DE LEE PENGIKAT TALI PUSAT, BOX / 50 PINSET ANATOMI 14 cm PINSET CHIRUGIS 14 cm PITA PENGUKUR LENGAN PLASTIK UNTUK ALAS TIDUR PLESTER NON WOVEN 5 X 5 m POCKET DOPLER RESUSITATOR DEWASA BAHAN POLYSUFONE RESUSITATOR NEONATUS BAHAN POLYSUFONE : - Balon resusitasi untuk bayi baru lahir (tidak boleh melebihi 750ml) - Sungkup bertepi dengan bantalan nomor 0 (BBLR) dan nomor

1 2 2 1 1 1 1 10 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 3 2 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Nomor Gambar 240 190 100/101 100/101 100/101

23 208 217

159

221 223

240

192 118 11 244/245

10

265 266

304

52 53

S-22,23 S-24

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

S-61 M-143 M-128 D-26,27,28 D-11,37 U-54 S-54 D-31 D-30 M-216 U-77 U-77 D-37 U-62 M-217 D-40 D-41 M-218 U-74 D-43

1 (bayi cukup bulan) SARUNG TANGAN DTT / STERIL, PASANG 7,7.5 SARUNG TANGAN PANJANG UNTUK MANUIL PLASENTA 6.5, 7 @ 5 ps SARUNG TANGAN HEAVY DUTY ps SET EKSTRAKSI VAKUM SIKAT KUKU SPEKULUM SIMMS ( S.M.L) SET SPHYGMOMANOMETER Hg + MANSET BAYI STANDAR INFUS TONG / EMBER DENGAN KRAN STETOSKOP DUPLEX BAYI STETOSKOP DUPLEX DEWASA STILET NO. 1 UNTUK PEMASANGAN ETT SUNGKUP RESUSISATOR NEONATUS TAB. OKSIGEN 1m3 + REGULATOR, TROLLY, NASAL THERMOMETER KLINIK Hg TEMPAT TIDUR PERIKSA THREE WAY STOP COOK TIMBANGAN BAYI 20 Kg + BAKI TIMBANGAN INJAK DEWASA MINIMUM 120 Kg VAKUM ASPIRASI MANUAL UNTUK PASKA KEGUGURAN WASKOM STAINLESS 40 cm IUD KIT AIR TIMER STANDARD UNICEF

50 10

194 194

2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1

301 286 20a

SET UMBILICAL ( UNTUK NEONATAL ) KOCHER ARTERY KLEM str 10 KOCHER ARTERY KLEM cud 10 PINSET CHIRUGI 10 cm GUNTING OPERASI SCHALPEL BLADE No. 3 SMALL NEEDLE HOLDER KOM KECIL 8 cm CURVED MOSQUITO HEMOSTAT IRIS FORCEPS CURVED NON IRIS FORCEPS PINSET BENGKOK KECIL

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

SET VENA SECTIE MAYO HEGAR NEEDLE HOLDER 11 cm BABY MOSQUITO str 10 MOSQUITO cud 10 cm LANGENBACK HAK PINSET CHIRUGI 10 cm FORCEPS SPLINTER 11.5 cm PINSET ANATOMI 10 cm GUNTING OPERASI TAJAM 9 str GUNTING OPERASI TAJAM 9 cud KNIFE HANDLE NO. 3 PISAU BISTURI NO. 15 KOM KECIL

1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

AD

BAK

TI

A

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

HUS


127 23 21,22

27

29 30 143 302

LAMPIRAN 8 RUANG PERSALINAN PUSKESMAS NON PERAWATAN 4.000

4

8

9

5 4.500 6

1

7

3

2 11

1.750

10

1.750

AD

BAK

TI

A

Ruang tersebut harus mempunyai ventilasi yang baik (cross ventilation), dan pencahayaan alami secukupnya (bovenlicht). Ruangan tersebut di atas khusus untuk dokter/bidan dan pasien (ibu melahirkan dan nifas)

HUS


Keterangan : 1. Tempat tidur kebidanan 2. Meja perawatan bayi baru lahir/resusitasi 3. Meja instrumen Lampu 4. Box bayi 5. Tempat tidur pemulihan Wastafel 6. Lemari obat 7. Lemari alat Saklar 8. Meja dokter/bidan 9. Kursi Garis putus – putus = gordyn 10. Bak mandi 11. Kloset Peralatan Alat Kesehatan

AD

BAK

TI

A

Alat Perkantoran

HUS

- 2 (dua) tempat tidur - 2 (dua) bed side Cabinet - Alat medik set - Lemari simpan Alkes/ obat - Boks bayi - Meja perawatan bayi baru lahir/resusitasi - Kursi dokter - Meja ½ Biro

Bangunan Arsitektur

Lantai; dinding; Plafond; mengacu pada bangunan khusus tindakan medik

Struktur MEP (Mechanical, Electrical & Plumbing)

- Stop kontak - Lampu TL Baret - Wastafel - KM/WC (duduk/jongkok)


LAMPIRAN 9

Nomor Urut

PERALATAN PUSKESMAS NON RAWAT INAP SET PERALATAN BERSALIN Nomor Nama Alat Kode D-12 D-13 D-26 D-27 D-28 M-7 M-8 M-18 M-30 M-16

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

M-37 M-45 M-58 M-59 M-60 M-61 M-62 M-69 M-71 M-72 M-77 M-79 M-93 M-95 M-96 M-98 M-99 M-135 U-37 AD

BAK

TI

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HUS

Manset Anak Dengan Pengait Meja Ginekologi Spekulum Vagina (Cocor bebek) Besar Spekulum Vagina (Cocor bebek) Kecil Spekulum Vagina (Cocor bebek) Sedang Benang Cat Gut (15 M) Benang Sutera (100 M) Gunting Episiotomi (Barun-Stadler) (14.5 Cm) Gunting Tali Pusar (13.5 Cm) Gunting operasi lurus 14 Cm, tajam/ tumpul Jarum jahit, Ginekologi, 7/16 Lingkaran, Penampang Segitiga Jarum Jahit Uterus (Martin) Kateter, Selang Penghisap Lendir Bayi Kateter, Karet No. 10 (Nelaton) Kateter, Karet No. 12 (Nelaton) Kateter, Karet No. 14 (Nelaton) Kateter, Logam Untuk Wanita No. 12 Klem Arteri 14 Cm (Kocher) Klem Tampon Uterus, 25 Cm (Bozemann) Klem/Pemegang Jarum Jahit, 18 Cm (Mayo-Hegar) Klem/Penjepit Porsio, 25 Cm (Schroder) Korentang, Penjepit Sponge (Foerster) Perforator (Naegele) Pinset Anatomis, 14,5 Cm Pinset Anatomis, 18 Cm Pinset Bedah, 14,5 Cm Pinset Bedah, 18 Cm Sonde Uterus/Penduga Meja Instrumen/Alat

Jumlah

Nomor Gambar

1 1 2 5 1 1 1 1 1 1

9a 10 20a 20a 20a 205 205 208 217 207

2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 1 1

223 228 233 234 234 234 235 240 242 243 248 250 263 265 265 266 266 293 118


Nomor Kode

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

U-55 U-73 D-16 M-148 M-149 M-150 M-151 M-146 M-144 M-145 M-147 U-52 U-26 S-22-24 S-25 S-21 S-11 S-16 S-32

Standar Waskom, Tunggal Waskom Cekung Pelvimeter Obstetri Jarum suntik, Disposible (No.02) Jarum suntik, Disposible (No.12) Jarum suntik, Disposible (No.14) Jarum suntik, Disposible (No.20) Disposible Syringe, 1 CC Disposible Syringe, 10 CC Disposible Syringe, 3 CC Disposible Syringe, 5 CC Silinder Tabung/ Tempat Korintang Sperei Sarung tangan Selimut Sarung bantal Handuk Waslap Formulir Askep/ Kebidanan

1 1 1 12 12 12 12 5 5 5 5 1 3 3 3 3 3 6 1 Set

49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60

S-33 U-83 M-137 W-15 U-31 L-47 M-159 L-10 D-44 U-75 U-77

Alat Tulis Tromol untuk alat steril Sterilisator Tempat sampah basah dan kering, Bertutup Lampu senter Untuk pemeriksaan urine/ Urinometer Peralatan Immunisasi Hemoglobinometer Set (Sahli) Termometer for Infant Resusitator for Infant Tabung/Sungkup Resusitator

1 1 1 2 1 1 Set 1 1 1 1 1

AD

BAK

TI

A

Nomor Urut

HUS

Nama Alat

Jumlah


Nomor Gambar 129 142 13

126

259 112 188 159

Nomor Kode

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

M-156 U-81 M-58 U-54 S-4 U-44 D-40 D-41 D-17 U2

71

D-53

AD

BAK

TI

A

Nomor Urut

HUS

Jumlah

Nomor Gambar

Klem Tali Pusat Lampu sorot Penghisap lendir Standar Infus Celemek Pompa payudara Timbangan bayi Timbangan dewasa Pengukur panjang bayi Bak logam untuk alat steril

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

233 128 190 123 29 30

Pengukur LILA

1

Nama Alat


101

LAMPIRAN 10 DAPUR GIZI PADA PUSKESMAS PERAWATAN 1. Persyaratan Umum Dapur merupakan ruang yang digunakan untuk mengolah masakan dari bahan mentah menjadi bahan jadi, mulai dari persiapan, masak dan distribusi. Ruang tersebut harus mempunyai ventilasi yang baik (cross ventilation) dan pencahayaan alami yang maksimal (jendela dan bovenlicht).

2. Persyaratan Teknis Denah dapur dengan luas 3 m x 3 m.

B

A

C A

H

D P I N T U

D

E G AD

BAK

TI

A

F HUS


Keterangan: A. Meja Persiapan B. Bak cuci C. Kompor D. Rak piring E. Kulkas 2 pintu, bila listrik memungkinkan F. Meja pembagian makanan / distribusi makanan G. Tempat pembuatan makanan bayi dan Anak H. Tempat sampah : Alur Penyelenggaraaan Makan

Catatan : Pintu dapur memiliki akses langsung ke luar, untuk memudahkan distribusi bahan makanan mentah dan matang. Letak lemari gantung - diatas meja pembagian/ distribusi makanan. - Diatas rak piring Ventilasi/ jendela harus cukup Pintu 2 lapis (lapisan luar dari kawat kasa), lebih baik yang dapat menutup secara otomatis Peralatan Alat kesehatan

Set alat dapur/ gizi

Bangunan Arsitektur

Lantai, dinding, plafond

(peralatan dapur)

mengacu

pada

bangunan umum. Furniture

Lemari simpan

MEP

(Mekanikal,

Rak

Elektrikal & Plumbing)

Stop kontak 2 buah Lampu TL Baret

AD

BAK

TI

A

Washbasin

HUS


Peralatan dapur: NO

NAMA ALAT

UKURAN

JML

SAT

Lemari penyimpan makanan

Lemari 2 pintu, susun 4, ukuran 150X90 cm

1

Buah

2

Rak piring

Tertutup, kaca dof, 4 pintu (2 sekat)

1

Buah

3

Kompor gas

teflon 2 sumbu, selang gas dan tutup pengaman

1

Buah

4

Tabung gas tanpa isi

Besi, ukuran standar 15 kg

1

Buah

5

Dandang/ risopan

Allumunium, diameter 34 cm

1

Buah

6

Panci ukuran sedang


1

Buah

7

Panci ukuran besar


1

Buah

8

Wajan ukuran sedang

Stainless steel, diameter 36 cm

1

Buah

9

Wajan ukuran besar


1

Buah

10

Termos air panas

Plastik tebal, volume 1,5 liter

2

Buah

11

Gelas ukur

Kaca tahan panas, diameter 10 cm

2

Buah

12

Mangkuk sayur

Melamin, diameter 20 cm

2

Lusin

13

Piring makan


2

Lusin

14

Gelas minum


2

Lusin

15

Baskom


3

Buah

16

Sendok makan

Stainless steel

2

Lusin

17

Garpu makan

Stainless steel

2

Lusin

18

Sendok kecil

Stainless steel

2

Lusin

19

Teko air minum


2

Buah

20

Tempat air minum

Plastik tebal, volume 10 liter

1

Buah

21

Sendok sayur

Stainless steel, diameter 9 cm, tangkai 27 cm

2

Buah

22

Sodet

Stainless steel, diameter 9 cm, tangkai 27 cm

2

Buah

23

Timbangan kue

Ukuran 2 kg

3

Buah

24

Parutan

Stainless

1

buah

25

Pisau dapur

baja

3

Buah

26

Talenan

Kayu, ukuran 20x25 cm

2

Buah

27

Tutup dan tatakan gelas


2

Lusin

28

Saringan santan/ kelapa


2

Buah

29

Saringan the

Plastik, diameter 10 cm

4

Buah

AD

BAK

TI

A

1

HUS


NO

NAMA ALAT

UKURAN

JML

SAT

30

Piring kecil datar


3

Lusin

31

Piring kue cekung


2

Lusin

32

Ember

Plastik, diameter 30 cm

2

buah

33

Serbet makan

Kain, ukuran 40x40

12

buah

34

Cobek dan ulekannnya

Batu

2

buah

35

Bak cuci piring 2 lubang

Stainless steel

1

buah

36

Serok

Stainless steel

2

buah

37

Baki/ nampan

Stainless steel

2

buah

38

Tempat sampah 15 liter + tutup

Plastik

2

buah

39

Loyang aluminium

Aluminium

2

buah

40

Baskom diameter 20 cm

Plastik

1

buah

41


Plastik

1

buah

42


Plastik

1

buah

Bila Listrik memungkinkan, dapat ditambah penyediaan peralatan sebagai berikut : 43

Kulkas 2 pintu

1 pintu, dilengakapi dengan frizer

1

Buah

44

Blender

Standar

1

Buah

45

Rice cooker

Stainless steel, dalam teflon

1

buah

46

Oven

Stainless steel

1

buah

47

Mixer dengan dududkan

Plastik , stainless steel

1

buah

48

Bakaran roti

stainless steel (oven toaster)

1

buah

RUANG KONSULTASI GIZI 1.

Sarana :

2.

a. Ruang Konseling yang strategis (minimal 2 X 2.5 m 2) b. Lemari, kursi , meja c. Lemari buku Peralatan

AD

BAK

TI

A

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

HUS

Komputer dan printer Software Nutriclin Timbangan Injak dan Timbangan Bayi Microtice Length Board Pita LILA Food Model Leaflet Form Anamnesa


LAMPIRAN

11

STANDAR INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) RUMAH SAKIT (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 856/Menkes/SK/IX/2009)

Berbagai nama untuk unit/instalsi pelayanan gawat darurat di rumah sakit diseragamkan menjadi INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) 1. KLASIFIKASI Klasifikasi Pelayanan Instalasi Gawat Darurat terdiri dari: a. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level IV sebagai standar minimal Rumah Sakit Kelas A. b. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level III sebagai standar minimal Rumah Sakit Kelas B. c. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level II sebagai standar minimal Rumah Sakit Kelas C. d. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level I sebagai standar minimal Rumah Sakit Kelas D.

untuk untuk untuk untuk

2. TARGET PENCAPAIAN STANDAR: a. Target pencapaian STANDAR INSTALASI GAWAT DARURAT Rumah Sakit secara nasional adalah maksimal 5 tahun dari tanggal penetapan SK. b. Setiap Rumah Sakit dapat menentukan target pencapaian lebih cepat dari target maksimal capaian secara nasional. c. Rencana pencapaian dan penerapan STANDAR INSTALASI GAWAT DARURAT Rumah Sakit dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi daerah. 3. JENIS PELAYANAN

AD

BAK

TI

A

Level IV Memberikan pelayanan sbb: 1. Diagnosis & penanganan : Permasalahan pd A,B,C dgn HUS

Level III Memberikan pelayanan sbb: 1. Diagnosis & penanganan Permasalahan pada A,B,C

Level II Memberikan pelayanan sbb: 1. Dianosis & penanganan: Permasalahan pd jalan nafas

Level I Memberikan pelayanan sbb: 1. Dianosis & penanganan: Permasalahan pd A: jalan


alat lengkap tmsk ventilator 2. Penilaian disability, Penggunaan obat, EKG, defibrilasi 3. Observasi HCU/ R ResusitasiICU 4. Bedah sito

dengan alat yg lebih lengkap tmsk ventilator 2. Penilaian disability, Penggunaan obat, EKG, defibrilasi 3. HCU/resusitasi 4. Bedah sito

4. SUMBER DAYA MANUSIA IGD Level IV Kualifikasi Tenaga Dokter Subspesialis Dokter Spesialis

Dokter PPDS

AD

BAK

TI

A

Dokter Umum (+pelatihan HUS

Semua jenis on call 4 Besar + Anastes i on site. (dr Spesiali s lain on call) On site 24 jam On site 24 jam

(airway problem), ventilasi pernafasan (breathing problem) dan sirkulasi 2. Penilaian disability, Penggunaan obat, EKG, defibrilasi (observasi HCU) 3. Bedah sito

nafas (airway problem), B: ventilasi pernafasan (breathing problem) dan C sirkulasi pembuluh darah (circulation problem) 4.

M elakukan stabilisasi dan evakuasi

Level III

Level II

Level I

-

-

-

Bedah,Obsgin, Anak, Penyakit Dalam on call.

-

-

-

Bedah,Obsgin, Anak, Penyakit Dalam on site (dokter spesialis lain on call)

On site 24 jam (RS Pendidikan) On site 24 jam

On site 24 jam


On site

kegawat daruratan) GELS,ATLS, ACLS, dll Perawat Kepala S1 DIII (+Emergency Nursing) Perawat (+Pelatihan Emergency Nursing) Non Medis Bagian Keuangan Kamtib(24jam) Pekarya(24jam)

24 jam

Jam kerja / Diluar jam kerja On site 24 jam

Jam kerja / diluar jam kerja

Jam kerja

Jam Kerja

On site 24 jam

On site 24 jam

On site 24 jam

On site 24 jam

On site 24 jam

On site 24 jam

On site 24 jam

5. KETENTUAN UMUM SARANA a. Ketentuan umum Fisik Bangunan: 1) 2)

3)

4)

5) 6)

AD

BAK

TI

A

7)

HUS

Luas bangunan IGD disesuaikan dengan beban kerja RS dengan memperhitungkan kemungkinan penanganan korban massal/bencana. Lokasi gedung harus berada dibagian depan RS, mudah dijangkau oleh masyarakat dengan tanda–tanda yang jelas dari dalam dan dari luar Rumah sakit. Harus mempunyai pintu masuk dan keluar yang berbeda dengan pintu utama (alur masuk kendaraan/pasien tidak sama dengan alur keluar) kecuali pada klasifikasi IGD level 1 dan 2. Ambulans/kendaraan yang membawa pasien harus dapat sampai di depan pintu yang areanya terlindung dari panas dan hujan (catatan: untuk lantai IGD yang tidak sama tinggi dengan jalan ambulans harus membuat ramp). Pintu IGD harus dapat dilalui oleh brankar. Memiliki area khusus parkir ambulans yang bisa menampung lebih dari 2 ambulans (sesuai dengan beban RS). Susunan ruang harus sedemikian rupa sehingga arus pasien dapat lancar dan tidak ada “cross infection”, dapat menampung korban bencana sesuai dengan kemampuan RS, mudah dibersihkan dan memudahkan kontrol kegiatan oleh perawat kepala jaga. Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011

8)

Area dekontaminasi ditempatkan di depan / di luar IGD atau terpisah dengan IGD. Ruang triase harus dapat memuat minimal 2 (dua) brankar. Mempunyai ruang tunggu untuk keluarga pasien. Apotik 24 Jam tersedia dekat IGD. Memiliki ruang untuk istirahat petugas (dokter dan perawat).

9) 10) 11) 12)

b. Sarana No 1

KELAS / RUANG

LEVEL 4

RUANG PENERIMAAN a. R. Tunggu (Public Area) - Informasi - Toilet - Tlpn Umum - ATM - Kafetaria - Keamanan b. R. Administrasi - Pendaftaran pasien baru/rawat - Keuangan - Rekam Medik

c. R. Triase d. R. Penyimpanan Strecher e. R. Informasi dan Komunikasi RUANG TINDAKAN a. R. Resusitasi b. R. Tindakan - Bedah - Non Bedah / Medical - Anak - Kebidanan

AD

BAK

TI

A

2

HUS

LEVEL 3

LEVEL 2

LEVEL 1

+ + + + + +

+

+

-

+ + +

+ -

+ -

+

+

+

-

+ +

+ +

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

KET

Tergantung IT Sistem

Bisa bergabung dengan ruangan lain -

+

+

+/-

+

+

+

+ +

+ +

+ +

+ +

Bisa bergabung

-

+

Bisa bergabung

Bagi IGD yg berada dekat c. R. + +/+/+/industri harus Dekontaminasi memiliki ruang ini. Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011

3

RUANG OPERASI

+

+

+/-

RUANG OBSERVASI

5

RUANG KHUSUS a. R. Intermediate / HCU . Umum . Cardiac . Pediatric . Neonatus b. R. Luka Bakar c. R. Hemodialisis d. Isolasi

+

+

+

Bisa bergabung dengan ruangan lain

+ + + + + + +

+ + +/+/+/+/+/-

+ -

-

Bisa bergabung atau terpisah dan dapat diakses 24 jam

Fasilitas / Prasarana Medis Fasilitas dan penunjang yang harus tersedia selain ditentukan oleh kelas IGD rumah sakit dan jumlah kasus yang di tangani. KELAS

LEVEL

LEVEL

LEVEL

LEVEL

/RUANG

4

3

2

1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PERALATAN MEDIS + + +

+

No

KET

A. RUANG TRIASE Kit Pemeriksaan Sederhana Brankar Penerimaan Pasien Pembuatan rekam medik khusus Label (pada saat korban massal) B. RUANG TINDAKAN 1 Ruang Resusitasi

BAK

TI

A

Nasopharingeal tube

AD

c.

4

Bisa bergabung atau terpisah dan dapat diakses 24 jam

HUS

Oropharingeal tube

+

+

+

+

Laringoscope set Anak

+

+

+

+

Laringoscope set Dewasa

+

+

+

+

Minimal 2 Rasio (Cross Sectional) (perlu dibuatkan form)

Minimal 1 setiap no Minimal 1 setiap no Minimal 1 setiap no Minimal 1 setiap no


A

AD

BAK

TI

HUS

Nasotrakheal tube

+

+

+

+

Orotracheal

+

+

+

+

Suction Tracheostomi set

+ +

+ +

+ +

+ +

Bag Valve Mask (Dewasa/Anak) Kanul Oksigen Oksigen mask (D/A) Chest Tube Crico / Trakheostomi Ventilator Transport Vital Sign Monitor Infusion pump Syringe pump ECG Vena Section Defibririlator Gluko stick Stetoskop Termometer Nebulizer Oksigen Medis / Consentrators Warmer Imobilization Set

+

+

+

+

+ + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + +

+ + + +

+/+/+/+/+ + + + + + + +

+ + + + + + + +

+

+

+/-

-

Neck Collar

+

+

+

+

Minimal 1

Splint

+

+

+

+

Minimal 1 set

Long Spine Board

+

+

+

+

Minimal 1 set

Scoop Strecher

+

+

+

+

Minimal 1 set

Kendrik Extrication Deviice (KED) Urine Bag

+

+

+

+

Minimal 1 set

+

+

+

+

NGT

+

+

+

+

Minimal 1 set / TT Minimal 1 set

Wound Toilet Set

+

+

+

+

Minimal 1 set

Minimal 1 setiap no Minimal 1 setiap no Sesuai jumlah TT Minimal 1 setiap no Minimal 1 setiap no Sesuai jumlah TT Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Sesuai jumlah TT 2 s/d 3 tiap TT Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Rasio 1:1 TT di IGD Minimal 1


KELAS

LEVEL

LEVEL

LEVEL

LEVEL

/RUANG

4

3

2

1

No

OBAT – OBATAN DAN ALAT HABIS PAKAI + + + + Cairan Infus Koloid + + + + Cairan Infus Kristaloid + + + + Cairan Infus Dextrose + + + +  Adrenalin + + + +  Sulpat Atropin + + + +  Kortikosteroid + + + +  Lidokain + + + +  Dextrose 50% + + + +  Aminophilin + + + +  Pethidin + + + +  Morfin + + + +  Anti convulsion + + + +  Dopamin + + + +  Dobutamin + + + +  ATS , TT + + + +  Trombolitik + + + +  Amiodaron (inotropik) + + + +  APD : Masker , Sarungtgn + + + +  Mannitol  Furosmide + + + +  APD : Sarung Tangan Ruang Tindakan Bedah ALAT MEDIS Minimal 3 Minimal 3 Minimal 1 Minim Meja Operasi / al 1 tempat tidur tindakan Minimal 10 Minimal 10 Minimal 10 Minim Dressing set al 10 Minimal 10 Minimal 10 Minimal 10 Minim Infusion Set al 10

Minimal 1

Film Viewer

Minimal 1

A

BAK

TI

Vena Section set Torakosintetis set Metal kauter

AD

2

KET

HUS

Minimal 1 Minimal 1

Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1


Selalu Tersedia dalam jumlah yang cukup di IGD tanpa harus di resepkan

-


Tiang Infus

Minimal 6

Minimal 6

Minimal 2

Lampu operasi

Minimal 3

Minimal 3

Minimal 1

Thermometer

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

Stetoskop

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

Suction

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

Sterilisator

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

Bidai

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

Splint

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

No

Minim al 2 Minim al 1 Minim al 1 Minim al 1 Minim al 1 Minim al 1 Minim al 1 Minim al 1

KELAS

LEVEL

LEVEL

LEVEL

LEVEL

/RUANG

4

3

2

1

KET

OBAT-OBATAN DAN ALAT HABIS PAKAI  Analgetik +  Antiseptik +  Cairan + kristaloid  Lidokain +  Wound + dressing  Alat-alat anti + septic  ATS +  Anti Bisa Ular +  Anti Rabies +  Benang jarum +  .Ruang Tindakan Medik PERALATAN MEDIS Minimal Kumbah 1 Lambung Set Minimal EKG AD

BAK

TI

A

3

HUS

+ + +

+ + +

+ + +

+ +

+ +

+ +

+

+

+

+ + + +

+ + + +

+ + + +

Minimal 1 Minimal

Minimal 1 Minimal

Minimal 1 Minimal

Selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di Ruang Tindakan Bedah tanpa harus di resepkan


Kursi Periksa Irigatoreriksaan Nebulizer Suction Oksigen Medis NGT Syrine Pump Infusion Pump Jarum Spinal Lampu Kepala Bronchoscopy Opthalmoscop Otoscope set Slit Lamp Tiang Infus Tempat Tidur

AD

BAK

TI

A

Film Viewer

HUS

1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 2 Minimal 2 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1

1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 2 Minimal 2 Minimal 1 Minimal 1 -

1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 2 Minimal 2 Minimal 1 Minimal 1 -

1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -

Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1

-

-

Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1

Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1

Minimal 1 Minimal 1 -


No

   

LEVEL

LEVEL

LEVEL

/RUANG

4

3

2

1

BAK

TI

A

         

LEVEL

KET

OBAT – OBATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI + + + + SA + + + + Aminophilin + + + + Dopamin + + + + Kristaloid + + + + Cairan Infus Koloid + + + + Cairan Infus Kristaloid + + + + Cairan Infus Dextrose + + + + Adrenalin + + + + Sulpat Atropin + + + + Kortikosteroid + + + + Lidokain Selalu tersedia + + + + Dextrose 50% dalam jumlah yang + + + + Aminophilin / cukup di Ruang 2 blokker Tindakan Bedah + + + + Pethidin tanpa harus di + + + + Morfin resepkan + + + + Anti convulsion + + + + Dopamin + + + + Anti convulsion + + + + Dopamin + + + + Dobutamin + + + + ATS + + + + Trombolitik + + + + Amiodaron (inotropik) + + + + APD : Masker + + + + Mannitol + + + + Furosmide + + + + APD : Sarung Tangan

AD

     

KELAS

HUS


No

LEVEL

LEVEL

LEVEL

LEVEL

/RUANG

4

3

2

1

KET

Ruang Tindakan Bayi & Anak PERALATAN MEDIS  Inkubator Minimal Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 1  Tiang Infus Minimal Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 1  Tempat Minimal Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Tidur 1  Film Minimal Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Viewer 1  Suction Minimal Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 1  Oksigen Minimal Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 1 OBAT – OBATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI + + + +  Stesolid + + + +  Mikro drips Tersedia set dlm jumlah yang cukup + + + +  Intra Osseus set Ruang Tindakan Kebidanan PERALATAN MEDIS Minimal 1 / Kuret Set Minimal 1

BAK

TI

A

5

AD

4

KELAS

HUS

Minimal 1 / bergabung Minimal 1

Minimal 1 / bergabung Minimal 1

Partus set Suction bayi Meja Ginekologi Meja Partus

Minimal 1

bergabung Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1 / bergabung



Vacuum set

Minimal 1

Forcep set

Minimal 1

Minimal 1 / bergabung Minimal 1 / bergabung Minimal 1 /



Minimal 1


CTG Resusitasi set Doppler Suction Bayi baru lahir Laennec

A

BAK

AD


Tempat Tidur

Minimal 1

OBAT-OBATAN  Uterotonika  Prostaglandin

HUS

Minimal 1

Tiang Infus

Film Viewer

TI

Minimal 1

Minimal 1

bergabung Minimal 1 / bergabung Minimal 1 / bergabung






Minimal 1 / bergabung Minimal 1 / bergabung Minimal 1 / bergabung Minimal 1 / bergabung Minimal 1 / bergabung



+

+

+

+

+

+

+

+

Tersedia dalam jumlah yang cukup


TI

A

BAK

Ruang Operasi (R. Persiapan dan Kamar Operasi) A. RUANG PERSIAPAN Ruang ganti + + +/- Tindakan /operasi yang dilakukan Brankar + + +/- terutama untuk keadaan Cito, Oksigen + + +/- bukan elektif Suction + + +/Linen B. KAMAR OPERASI Minimal Minimal Minimal Meja Operasi 1 1 1 Minimal Minimal Minimal Mesin Anastesi 1 1 1 Minimal Minimal Minimal Alat regional 1 1 1 Anestesi Minimal Minimal Minimal Lampu 1 1 1 (mobile/statis) Minimal Minimal Minimal Pulse Oximeter 1 1 1 Minimal Minimal Minimal Vital Sign Monitor 1 1 1 Minimal Minimal Minimal Meja Instrumen 1 1 1 Minimal Minimal Minimal Suction 1 1 1 Minimal Minimal C-arm 1 1 Minimal Minimal Minimal Film Viewer 1 1 1 Minimal Minimal Minimal Set Bedah dasar 1 1 1 Minimal Minimal Minimal Set laparatomi 1 1 1 Tindakan yang dilakukan terutama Minimal Minimal Minimal Set Apendiktomi untuk keadaan Cito, bukan elektif 1 1 1 Minimal Minimal Minimal Set sectiosesaria 1 1 1 Minimal Minimal Set Bedah anak 1 1 Minimal Minimal Set Vascular 1 1 Minimal Minimal Torakosintetis set 1 1 Minimal Minimal Set Neurosurgery 1 1 Minimal Minimal Set orthopedic 1 1 Minimal Minimal Set urologi 1 1 Emergency Minimal Minimal Set Bedah Plastik 1 1 Emergency Minimal Minimal Set Laparoscopy 1 1 Minimal Minimal Endoscopy surgery 1 1 Minimal Minimal Minimal Laringoscop 1 1 1 Minimal Minimal Minimal BVM Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 AD

6

HUS

1 Minimal 1

1 Minimal 1

1 Minimal 1

C. RUANG RECOVERY Minimal Infusion pump 2 Minimal Syringe pump 2 Minimal Bed side Monitor 1 Minimal Suction 1 Minimal Tiang infuse 1 Minimal Infusion set 1 Minimal Oxygen Line 1

Minimal 2 Minimal 2 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1

Minima l2 Minimal 2 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1

Defibrilator

-

Tindakan yang dilakukan terutama untuk keadaan Cito, bukan elektif

-

KELAS/

LEVEL

LEVEL

LEVEL

LEVEL

RUANG

4

3

2

1

Minimal 1 Minimal 1 Minimal 2 Minimal 1 -

Minimal 1 Minimal 2 -

+/-

Minimal 1

Minimal 1

-

Minimal 1

Minimal 1

-

+ + + +

+ + + +/-

+ + + -

+/-

-

-

KET NO

C. RUANG PENUNJANG MEDIS 1. Ruang Radiologi Minimal 1 Mobile X-ray Minimal 1 Mobile USG Minimal 2 Apron Timbal Minimal 1 CT Scan Tersedia MRI 1 Minimal 1 Automatic Film Processor Minimal 1 Film Viewer 2. Ruang Laboratorium a. Lab. Standar + Lab. Rutin + Elektrolit + Kimia Darah + Analisa Gas Darah + CKMB (jantung) b. Lab. Khusus +

BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) 4. Ruang Sterilisasi

+

AD

BAK

TI

A

3. Bank Darah (BDRS)

HUS

+ +

Bisa bergabung/ tersendiri dan dapat diakses 24 jam

Bisa bergabung/ tersendiri dan dapat diakses 24 jam

bisa bergabung +

+

Dapat diakses 24 jam


AD

BAK

TI

A

+ Basah + Autoclave 5. Gas Medis : N2O + Tabung Gas + Sentral D. RUANG PENUNJANG NON MEDIS 1. Alat Komunikasi Internal + Fix + Mobile + Radio medik 2. Alat Komunikasi Eksternal + Fix + Mobile + Radio medik 3. Alat Rumah Tangga Tersedia 4. Alat Administrasi + Komputer + Mesin ketik + Alat kantor + Meubelair + Papan Tulis

HUS

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +/-

+ +/-

+ +/+

+ +/+/-

+ +/+/-

+ +/+

+ +/+

+ +/+

+ + + + +

+/+ + + +

+/+ + +


Minimal 1 Minimal 1

LAMPIRAN 12 CONTOH PERALATAN PROMOSI KESEHATAN BERGERAK

GAMBAR KENDARAAN RODA 2 YANG DI MODIFIKASI

1. GAMBAR TAMPAK SAMPING

AD

BAK

TI

A

2. GAMBAR TAMPAK BELAKANG

HUS


Lampiran 13 ALOKASI DAK BIDANG KESEHATAN TA 2011

6

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

DAERAH Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bireuen Kab. Pidie Kab. Simeulue Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Jaya Kab. Aceh Barat Daya Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kab. Pidie Jaya Kota Subulussalam Kab. Asahan Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Labuhan Batu Kab. Langkat Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir Kota Binjai Kota Medan Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidimpuan Kab. Pakpak Bharat Kab. Nias Selatan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Serdang Bedagai Kab. Samosir Kab. Batu Bara Kab. Padang Lawas Kab. Padang Lawas Utara Kab. Labuhan Batu Selatan Kab. Labuhan Batu Utara Kab. Nias Utara Kab. Nias Barat Kota Gunung Sitoli

7

(dalam juta rupiah) 8

ALOKASI

ALOKASI

ALOKASI

PELAYANAN DASAR

PELAYANAN FARMASI

PELAYANAN RUJUKAN

1,913.6 1,875.0 2,601.1 2,240.7 2,157.2 2,972.1 2,216.6 1,470.3 1,554.5 3,233.2 1,587.5 3,123.2 2,263.4 2,468.7 2,030.2 2,003.0 3,091.2 2,452.9 1,789.7 2,181.0 2,206.7 2,023.5 2,915.6 1,202.5 820.3 906.8 1,783.2 2,552.9 1,112.9 1,406.2 2,184.2 1,370.8 1,691.5 2,314.6 2,613.3 2,549.5 2,378.8 2,599.9 2,175.2 1,861.3 1,293.4 2,804.7 1,805.1 1,176.0 1,880.1 2,528.2 2,324.2 3,028.2 3,014.8 3,425.8 4,613.1 7,146.5 6,164.6

892.3 1,808.4 1,433.7 1,360.3 957.4 2,962.5 1,658.1 2,229.5 2,041.6 1,316.9 1,071.2 821.7 904.1 1,293.9 840.3 885.6 966.5 1,267.4 1,264.5 1,012.3 1,173.6 1,167.2 2,796.0 1,505.9 7,636.0 1,613.2 1,476.5 4,427.0 1,380.5 2,508.7 2,685.3 1,699.8 1,818.5 1,638.5 1,189.5 1,568.6 7,928.8 1,184.5 744.6 691.1 814.9 1,323.3 692.2 2,234.6 881.3 2,508.8 828.1 1,823.5 2,280.6 2,625.7 1,303.5 2,904.7 2,770.1 2,735.2 3,045.5

7,726.4 2,639.5 3,138.2 2,973.5 1,418.7 1,457.5 3,583.6 940.2 3,154.3 1,340.7 2,154.7 1,187.8 1,800.9 1,294.8 2,437.8 1,802.4 1,939.7 1,416.1 1,906.9 938.3 3,119.8 2,760.5 1,247.0 1,592.4 2,926.4 2,021.4 1,878.3 1,647.9 -


6

NO 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DAERAH Provinsi Sumatera Barat Kab. Lima Puluh Kota Kab. Agam Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Sijunjung Kab. Solok Kab. Tanah Datar Kota Bukit Tinggi Kota Padang Panjang Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok Kota Pariaman Kab. Pasaman Barat Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan Kab. Indragiri Hilir Kab. Meranti Kab. Natuna Kota Batam Kab. Anambas Provinsi Jambi Kab. Batanghari Kab. Bungo Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Provinsi Sumatera Selatan Kab. Lahat Kab. Musi Rawas Kab. Ogan Komering Ilir Kota Palembang Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Kota Prabumulih Kab. Banyuasin Kab. Ogan Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Timur Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Kab. Empat Lawang Kab. Bangka Kab. Belitung Kota Pangkal Pinang Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Barat Kab. Belitung Timur Provinsi Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebong Kota Bengkulu Kab. Kaur Kab. Seluma

7


ALOKASI

ALOKASI

ALOKASI

PELAYANAN DASAR

PELAYANAN FARMASI

PELAYANAN RUJUKAN

860.1 993.6 3,369.2 952.5 1,692.8 1,846.9 965.4 981.9 1,427.6 1,800.3 2,062.4 932.8 1,943.9 2,786.0 2,023.7 1,303.5 1,208.6 1,198.4 2,312.3 2,849.4 4,114.6 4,887.6 2,422.6 2,565.4 1,457.2 1,169.6 1,453.7 3,737.9 1,533.8 1,743.1 1,187.4 2,468.8 3,825.6 1,585.3 1,835.7 1,518.9 2,672.8 1,114.2 2,010.0 2,221.6 1,320.8 1,400.8 1,915.2 2,091.7 1,699.0 2,236.4 2,232.1 2,209.4 2,573.8 2,385.6 1,847.7 2,592.2 2,284.7 1,694.8 1,393.0 2,058.9 2,031.1 1,808.7

1,455.8 1,872.9 1,075.6 2,095.3 1,408.7 2,802.0 512.3 1,421.6 1,790.9 570.6 737.1 3,050.0 746.1 824.8 535.8 647.6 1,756.7 854.2 613.2 2,536.8 771.9 4,416.5 1,586.3 1,185.7 1,256.3 1,372.5 1,465.1 1,748.8 1,513.6 2,161.4 1,226.9 2,795.7 1,608.6 2,291.5 3,398.6 4,727.7 1,231.9 1,468.0 980.7 3,568.0 1,286.5 2,017.4 2,148.4 1,420.7 875.3 974.4 1,168.1 998.9 1,225.5 582.4 697.9 1,588.5 1,742.7 1,666.8 1,406.3 1,089.1 1,367.3

2,140.7 1,823.4 907.8 1,871.1 3,060.1 2,620.5 2,565.7 947.1 856.2 3,640.3 2,483.6 938.3 4,553.2 1,077.3 3,061.9 882.2 2,205.5 1,922.9 1,496.9 3,071.7 1,978.6 1,717.9 1,700.8 1,338.5 1,367.6 1,688.3 1,636.6 2,509.5 1,802.9 1,834.4 1,421.5 4,280.3 1,069.4 1,466.2 875.1 -


6

NO 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179

DAERAH Kab. Mukomuko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Lampung Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Timur Kab. Tanggamus Kab. Tulang Bawang Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Kab. Pesawaran Kab. Pringsewu Kab. Mesuji Kab. Tulang Bawang Barat Kab. Bandung Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Ciamis Kab. Cianjur Kab. Cirebon Kab. Garut Kab. Indramayu Kab. Karawang Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Sukabumi Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya Kota Bandung Kota Bekasi Kota Bogor Kota Cirebon Kota Depok Kota Sukabumi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kab. Bandung Barat Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Tangerang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Serang Kota Tangerang Selatan Provinsi Jawa Tengah Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap

7


ALOKASI

ALOKASI

ALOKASI

PELAYANAN DASAR

PELAYANAN FARMASI

PELAYANAN RUJUKAN

2,196.6 2,458.0 1,985.8 3,835.2 1,577.4 2,373.0 1,038.7 1,316.2 2,264.9 2,222.0 1,056.0 1,179.9 1,586.1 1,663.4 3,331.9 2,584.5 2,304.8 1,434.0 1,289.9 1,162.6 2,861.7 1,578.2 1,692.1 1,803.3 1,641.2 1,606.3 2,396.3 1,595.8 1,126.9 1,322.1 2,738.1 2,570.2 2,865.4 -

838.4 810.9 1,134.4 2,724.0 2,675.9 3,437.8 4,670.4 3,147.2 5,070.2 2,616.2 2,179.9 1,496.1 3,637.4 1,070.0 3,538.1 2,852.4 2,001.0 2,939.0 10,939.7 13,019.7 18,607.4 6,882.3 6,004.6 7,062.5 9,531.5 6,807.0 7,535.6 4,143.6 4,594.5 3,985.200 3,667.9 3,482.5 4,758.2 4,363.8 3,217.3 10,723.3 6,296.9 524.2 2,609.9 679.7 8,431.6 2,788.0 4,265.9 3,350.8 8,895.4 4,706.7 4,131.1 7,527.9 4,074.1 7,304.1 2,748.9 4,645.9 3,203.9 8,071.9 7,141.6

2,940.3 3,373.7 2,778.4 1,856.7 6,344.0 3,067.3 1,923.5 4,445.8 1,724.2 1,629.0 2,825.0 3,492.4 2,553.9 2,666.2 3,196.8 7,144.6 5,041.3 1,944.4 3,049.1 4,508.6 3,207.9 4,128.8 3,269.7 1,397.0 3,677.1 2,265.4 2,239.1 3,877.8 4,575.9 3,680.2 5,780.9 1,068.6 7,028.2 3,657.1 1,251.7 4,731.0


6

NO 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239

DAERAH Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Kudus Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo Kota Magelang Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Kota Tegal Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul Kab. Kulon Progo Kab. Sleman Provinsi Jawa Timur Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Sumenep

7


ALOKASI

ALOKASI

ALOKASI

PELAYANAN DASAR

PELAYANAN FARMASI

PELAYANAN RUJUKAN

1,046.4 1,749.7 1,613.5 1,163.2 823.9 1,260.2 1,405.2 1,472.7 2,563.6 1,095.2 1,356.8 2,562.4 1,418.7 1,175.6 2,455.1 779.5 945.7 3,105.6 1,975.8 1,159.1 1,464.3 2,679.0 1,545.2 1,543.3 1,231.9 1,350.1 998.6 2,791.3 2,414.9 1,329.2 954.8 1,150.7 1,106.3 1,054.0 994.3 1,155.3 1,351.9 1,131.0 968.8 1,400.2 1,326.2 -

3,132.7 6,713.5 3,816.0 3,028.4 5,038.6 4,877.6 5,669.6 4,115.9 5,935.2 5,878.2 4,156.4 6,027.1 3,973.0 3,658.1 2,988.7 5,193.3 2,654.4 3,984.2 4,443.0 3,708.4 4,915.1 3,959.4 877.3 1,543.3 714.7 6,875.2 2,543.2 1,781.3 2,505.3 1,857.4 1,279.5 4,607.4 3,857.0 6,399.9 4,231.3 3,146.7 2,569.7 4,093.2 8,959.5 3,488.4 6,195.3 4,135.3 2,795.6 2,852.1 3,437.1 9,788.3 3,907.2 2,930.3 2,541.2 2,889.5 3,738.0 3,905.0 3,492.2 3,091.8 4,300.0 8,771.8 2,801.5 5,248.5

2,753.5 1,347.8 1,533.8 1,123.0 1,493.1 1,900.9 2,703.7 1,937.5 2,561.9 1,316.2 1,234.6 2,859.3 3,277.4 1,097.6 2,740.7 4,060.9 2,079.6 1,018.5 2,141.9 1,025.3 1,048.7 12,612.3 3,302.7 4,865.4 3,757.1 3,369.3 3,053.6 6,695.0 819.0 812.8 2,152.7 1,678.3 2,958.0 1,922.8 1,497.8 4,055.8 3,170.1 2,349.1 1,208.0 3,296.3 2,696.2 -


6

NO

DAERAH

240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299

Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kab. Tulungagung Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Surabaya Kota Batu Provinsi Kalimantan Barat Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Pontianak Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kota Pontianak Kota Singkawang Kab. Sekadau Kab. Melawi Kab. Kayong Utara Kab. Kubu Raya Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Barito Selatan Kab. Barito Utara Kab. Kapuas Kota Palangkaraya Kab. Barito Timur Kab. Murung Raya Kab. Pulang Pisau Kab. Gunung Mas Kab. Lamandau Kab. Sukamara Kab. Seruyan Provinsi Kalimantan Selatan Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Tapin Kota Banjar Baru Provinsi Kalimantan Timur Kab. Berau Kab. Kutai Barat Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Pasir Kota Balikpapan Kota Bontang Kab. Penajam Paser Utara Kab. Tana Tidung Provinsi Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Kab. Minahasa Kab. Sangihe

7


ALOKASI

ALOKASI

ALOKASI

PELAYANAN DASAR

PELAYANAN FARMASI

PELAYANAN RUJUKAN

1,521.9 908.4 1,671.3 2,068.4 2,587.3 2,596.8 1,893.8 2,095.3 2,059.9 3,004.2 2,444.2 4,677.7 3,403.5 2,524.8 2,205.9 2,002.0 3,532.2 1,433.8 3,315.8 2,683.4 4,516.4 3,452.3 3,162.3 3,069.7 2,483.9 2,407.0 2,350.2 4,179.1 3,153.7 3,614.4 2,677.1 2,690.0 2,541.8 1,155.1 814.7 1,035.2 2,035.0 1,017.1 2,032.3 4,128.6 2,832.2 2,413.5 3,640.0 1,350.2 1,408.2 2,187.3

3,498.8 3,721.2 4,717.4 898.0 752.6 2,892.0 786.6 571.7 1,083.7 11,439.0 1,536.1 1,077.8 1,569.8 1,422.4 1,395.7 3,173.2 2,329.9 2,645.4 1,985.5 1,071.6 1,170.8 1,409.3 1,359.8 1,399.6 3,871.2 761.3 1,023.6 801.1 1,328.1 1,037.9 1,108.4 998.8 1,698.3 1,460.1 942.4 636.8 718.5 1,424.8 848.9 797.9 895.9 528.3 889.4 3,581.700 1,741.1 2,239.3 1,737.1

1,622.5 2,570.8 2,591.6 4,176.0 1,880.3 2,587.5 2,558.4 4,190.9 1,980.4 3,320.9 1,225.7 1,860.4 1,931.9 3,204.3 1,048.7 1,997.6 1,621.0 1,974.9 4,373.3 2,051.7 3,474.3 4,161.4 1,431.6 4,826.6 957.2 1,567.3 832.0 828.2 6,782.6 3,740.3 2,696.6 3,362.1 4,241.0 4,820.3 3,486.8 1,602.2 4,426.5 1,698.0 3,377.2


6

NO 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360

DAERAH Kota Bitung Kota Manado Kab. Kepulauan Talaud Kab. Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara Kota Kotamobagu Kab. Bolaang Mongondow Utara Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro Kab. Minahasa Tenggara Kab. Bolaang Mongondow Timur Kab. Bolaang Mongondow Selatan Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kota Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Provinsi Sulawesi Tengah Kab. Banggai Kab. Banggai Kepulauan Kab. Buol Kab. Toli-Toli Kab. Donggala Kab. Morowali Kab. Poso Kota Palu Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una Una Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Bantaeng Kab. Barru Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Enrekang Kab. Gowa Kab. Jeneponto Kab. Luwu Kab. Luwu Utara Kab. Maros Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Pinrang Kab. Kepulauan Selayar Kab. Sidenreng Rappang Kab. Sinjai Kab. Soppeng Kab. Takalar Kab. Tana Toraja Kab. Wajo Kota Pare-pare Kota Makassar Kota Palopo Kab. Luwu Timur Kab. Toraja Utara Provinsi Sulawesi Barat Kab. Majene Kab. Mamuju Kab. Polewali Mandar Kab. Mamasa Kab. Mamuju Utara

7


ALOKASI

ALOKASI

ALOKASI

PELAYANAN DASAR

PELAYANAN FARMASI

PELAYANAN RUJUKAN

2,602.3 1,744.6 2,504.3 1,387.9 2,958.7 1,273.8 1,982.6 2,277.2 3,045.3 2,534.2 4,728.4 3,565.3 1,416.0 1,347.2 1,982.6 2,876.6 1,492.9 2,492.2 1,264.8 2,599.8 2,635.1 1,245.3 1,267.9 2,075.0 1,297.3 1,157.0 1,887.4 1,500.0 3,687.8 1,824.7 2,039.2 1,633.0 2,109.9 2,036.5 1,960.0 2,092.2 2,203.1 2,595.8 2,109.6 1,715.9 2,337.1 2,905.6 2,131.4 1,835.7 1,638.8 1,926.6 3,856.1 2,107.2 2,617.8 2,255.3 3,124.5 4,793.3 1,296.6 1,209.0 1,468.6 1,811.8 2,359.3

1,229.6 2,779.7 1,436.1 1,474.9 615.7 1,318.6 1,527.8 1,534.0 1,679.1 1,656.6 2,719.8 2,878.7 1,108.2 2,137.2 1,005.9 1,047.4 821.7 1,191.0 1,041.6 1,133.0 1,292.5 1,601.5 1,843.1 1,445.8 1,752.5 1,277.6 1,961.9 910.2 1,719.2 1,048.9 1,078.7 2,649.3 2,834.7 920.0 3,100.7 1,466.9 1,781.3 1,276.9 1,506.3 1,630.9 1,977.5 1,320.2 1,592.6 988.9 725.8 1,605.8 1,835.9 2,084.8 737.5 4,501.0 1,292.6 736.3 2,530.6 1,293.5 1,815.7 2,296.1 1,172.1 1,453.7

3,102.9 1,537.7 1,627.7 3,362.2 4,803.2 1,453.1 2,089.8 3,796.3 1,537.8 3,334.8 3,505.0 2,522.8 5,078.7 3,226.5 2,789.2 2,364.5 3,091.1 8,794.1 1,639.8 1,051.6 3,118.1 878.1 1,927.6 2,947.3 2,444.0 1,680.6 1,965.9 964.3 1,776.2 1,883.0 1,654.7 1,681.9 2,264.9 1,103.9 3,789.4 2,006.4 1,259.0 3,484.6 3,513.1 1,429.4 1,567.8 2,025.6 -


6

NO 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419

DAERAH Provinsi Sulawesi Tenggara Kab. Buton Kab. Konawe Kab. Muna Kota Kendari Kota Bau-bau Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Wakatobi Kab. Kolaka Utara Kab. Konawe Utara Kab. Buton Utara Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar Provinsi Nusa Tenggara Barat Kab. Bima Kab. Dompu Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kota Mataram Kota Bima Kab. Sumbawa Barat Kab. Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Provinsi Maluku Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Buru Kota Ambon

7


ALOKASI

ALOKASI

ALOKASI

PELAYANAN DASAR

PELAYANAN FARMASI

PELAYANAN RUJUKAN

2,618.9 3,269.0 2,795.5 1,454.9 1,420.1 1,687.1 2,204.7 2,630.6 2,196.0 2,767.5 2,854.4 1,597.9 1,938.5 1,016.4 2,244.4 1,004.8 1,291.3 1,046.3 2,360.3 1,395.1 1,522.7 1,059.0 1,615.5 1,463.9 1,769.3 1,267.2 1,233.2 2,712.7 1,990.5 2,876.4 1,942.5 1,580.1 2,030.0 1,849.0 3,083.5 1,716.1 2,856.3 2,718.3 2,765.0 3,188.3 3,587.9 2,248.8 1,468.6 1,732.6 2,569.5 4,048.7 1,761.5 3,078.6 4,382.6 3,262.3 2,255.4 2,080.4 5,855.8 3,179.9

1,677.8 1,590.3 1,786.2 1,828.6 1,125.2 1,881.4 1,160.1 1,236.8 1,102.0 1,367.8 1,342.6 1,456.3 2,183.7 2,013.6 1,842.4 2,076.7 1,011.7 1,952.7 3,079.000 1,755.5 1,462.9 2,583.4 3,388.6 3,590.4 1,342.4 1,499.9 1,064.9 905.5 2,022.9 1,527.8 2,398.8 1,948.3 2,157.4 2,127.2 1,098.9 2,756.5 1,431.2 1,539.4 2,196.9 1,713.0 2,655.6 1,937.7 1,087.9 1,275.1 1,372.3 1,483.6 1,339.5 1,417.8 2,129.4 1,425.3 1,645.1 2,236.1 1,648.1 1,600.3 1,954.5

2,917.5 1,618.9 1,802.2 1,320.9 1,113.2 2,292.0 1,881.2 945.6 2,099.1 2,210.7 977.8 1,749.0 1,735.0 3,125.8 2,346.4 1,946.1 3,233.3 1,042.5 2,975.8 2,353.1 4,291.0 1,143.3 3,807.4 2,628.5 1,526.9 1,249.1 1,265.4 3,273.2 3,422.8 3,792.9 1,767.8 7,727.3 3,948.5 5,030.3 2,535.4 2,398.0 -


6

NO 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DAERAH Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Kepulauan Aru Kota Tual Kab. Maluku Barat Daya Kab. Buru Selatan Provinsi Maluku Utara Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Barat Kota Ternate Kab. Halmahera Timur Kota Tidore Kepulauan Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Utara Kab. Pulau Morotai Provinsi Papua Kab. Biak Numfor Kab. Jayapura Kab. Jayawijaya Kab. Merauke Kab. Mimika Kab. Nabire Kab. Paniai Kab. Puncak Jaya Kab. Kepulauan Yapen Kota Jayapura Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang Kab. Tolikara Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Waropen Kab. Supiori Kab. Mamberamo Raya Kab. Mamberamo Tengah Kab. Yalimo Kab. Lanny Jaya Kab. Nduga Kab. Puncak Kab. Dogiyai Kab. Intan Jaya Kab. Deiyai Kab. Sorong Kab. Manokwari Kab. Fak Fak Kota Sorong Kab. Sorong Selatan Kab. Raja Ampat Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Kaimana Kab. Maybrat Kab. Tambrauw Jumlah Kab/Kota Rata-rata Alokasi Jumlah Total Alokasi Jumlah Provinsi Rata-rata Alokasi Jumlah Total Alokasi Total Daerah Rata-rata nasional Jumlah Total Nasional

7


ALOKASI

ALOKASI

ALOKASI

PELAYANAN DASAR

PELAYANAN FARMASI

PELAYANAN RUJUKAN

2,382.6 3,472.6 3,690.1 4,985.4 3,152.2 6,926.4 2,796.5 2,478.6 2,770.8 2,619.2 3,845.5 5,661.8 2,852.8 5,053.6 4,619.7 5,151.4 4,566.9 10,237.2 12,299.2 5,569.2 4,435.3 6,888.6 11,202.2 6,480.8 3,815.1 9,916.3 5,202.2 15,103.8 9,940.7 16,941.8 10,484.1 8,361.1 8,718.3 5,638.5 5,085.6 10,358.2 11,507.8 8,324.4 10,501.7 18,610.0 14,963.1 8,550.2 33,670.0 10,497.1 5,669.3 7,769.2 5,221.6 3,431.7 5,000.4 7,131.6 8,314.9 9,392.8 5,391.5 8,724.3 6,495.1

1,368.3 1,287.7 985.7 3,115.7 2,393.1 2,198.7 910.1 1,461.7 888.5 1,031.8 1,339.9 1,208.3 982.9 1,309.0 2,171.9 2,393.7 1,370.0 6,524.9 3,186.6 2,884.0 1,792.6 3,272.5 3,405.8 1,621.1 3,225.1 1,312.4 1,231.4 2,263.4 3,277.6 2,419.0 1,329.5 1,801.3 2,518.7 1,596.3 1,110.3 2,534.0 3,979.4 4,573.5 6,516.3 6,744.1 5,052.4 2,604.2 5,276.6 3,941.5 1,288.8 1,783.8 1,069.4 1,159.3 1,385.6 1,457.2 929.0 1,014.9 946.8 2,738.0 2,174.7

4,113.3 1,234.1 4,275.2 2,098.4 1,822.2 1,242.1 4,068.8 1,174.7 1,735.7 20,225.1 4,188.3 1,391.2 2,810.6 2,064.1 3,934.6 3,601.8 4,771.5 7,357.1 5,273.5 1,358.4 5,068.8 1,667.5 -

397 2,898.889 1,150,859.000

440 2,501.557 1,100,685.000

256 2,468.109 631,836.000

397 2,898.889 1,150,859.000

440 2,501.557 1,100,685.000

23 5,105.217 117,420.000 279 2,685.505 749,256.000

RS PENERIMA DAK KESEHATAN RUJUKAN TA. 2011 DITJEN BINA PELAYANAN MEDIK

Lampiran 13

DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2011 SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN NO I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 II

DAERAH Provinsi Aceh PROVINSI

NAMA RUMAH SAKIT

1 2 3

KABUPATEN/KOTA 4 Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan 5 6 Kab. Aceh Tengah 7 Kab. Aceh Tenggara 8 Kab. Aceh Timur 9 Kab. Aceh Utara 10 Kab. Bireuen 11 Kab. Aceh Pidie 12 Kab. Simeulue 13 Kota Banda Aceh 14 Kota Sabang 15 Kota Langsa 16 Kab. Nagan Raya Kab. Bener Meriah 17 Provinsi Sumatera Utara PROVINSI

KABUPATEN/KOTA 1 1 Kab. Labuhan Batu 2 Kab. Nias 2 3 Kab. Tapanuli Selatan 3 4 Kab. Tapanuli Tengah 4 5 Kab. Tapanuli Utara 5 6 Kota Binjai 6 7 Kota Medan 7 8 Kota Pematang Siantar 8 9 Kota Sibolga 9 10 Kota Tanjung Balai 10 11 Kota Tebing Tinggi 11 12 Kab. Serdang Bedagai 12 13 Kab. Padang Lawas 13 III Provinsi Sumatera Barat PROVINSI 1 2 3 KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Limapuluh Kota 4 2 Kab. Pasaman 5 3 Kab. Pesisir Selatan 6 4 Kab. Solok 7 8 5 Kab. Tanah Datar 9 6 Kota Padang 10 7 Kota Payakumbuh 11 8 Kota Sawahlunto 12 9 Kab. Pasaman Barat 13 10 Kab. Dharmasraya 14 11 Kab. Solok Selatan 15

ALOKASI DAK (dalam ribuan rupiah)

RSU Dr. Zaenal Abidin RSIA Prov. NAD RSJ Banda Aceh

3,311.300 3,311.300 1,103.800

RSUD Kota Jantho RSU Yulidin Away RSU Datu Beru Takengon RSU H. Sahudin (Kutacane) RSU Idi Rayeuk RSUD Cut Meutia, Kota Lhokseumawe RS Dr. Fauziah Bireuen RSU Sigli RSUD Simeulue RSU Meuraxa RSU Sabang RSU Langsa RSU Nagan Raya RSUD Bener Meriah

2,639.500 3,138.200 2,973.500 1,418.700 1,457.500 3,583.600 940.200 3,154.300 1,340.700 2,154.700 1,187.800 1,800.900 1,294.800 2,437.800

Tidak ada RSU Rantauprapat RSU Gunung Sitoli RSU Sipirok RSU Pandan RSU Tarutung RSU dr. RM Djoelham RSUD Dr. Pirngadi RSUD Djasamen Saragih RSU Dr. F Tobing RSU Dr. Tengku Mansyur RSUD Dr.H.Kumpulan Pane / Tebing Tinggi RSU Sultan Sulaiman RSU Sibubuan RSU Dr. Achmad Mochtar RSU Pariaman RSJ Prof. HB. Saanin RSU Suliki RSU Lubuk Sikaping RSUD Dr. M. Zein Painan RSUD Arosuka Labkesda Kab. Solok RSU Prof MA. Hanafiah SM (Batusangkar) RSUD Kota Padang RSU Dr.Adnaan WD RSU Sawahlunto RSU Pasaman Barat RSU Sungai Dareh RSU Muara Labuh

1,802.400 1,939.700 1,416.100 1,906.900 938.300 3,119.800 2,760.500 1,247.000 1,592.400 2,926.400 2,021.400 1,878.300 1,647.900 713.600 713.600 713.500 1,823.400 907.800 1,871.100 2,353.900 706.200 2,620.500 2,565.700 947.100 856.200 3,640.300 2,483.600 938.300


NO IV

1 V

DAERAH

NAMA RUMAH SAKIT

Provinsi Riau PROVINSI KABUPATEN/KOTA Kab. Indragiri Hilir

Tidak ada 1 2

Provinsi Kepulauan Riau PROVINSI

KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Natuna VI Provinsi Jambi PROVINSI

1 2 3 4 X

1 2 3 4 5 6 7 8

KABUPATEN/KOTA Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Tanggamus Kab. Tulang Bawang Kab. Way Kanan Kab. Pringsewu

3,712.600 840.600

1

RSU Lap. Natuna

1,077.300

1 2

RSU Raden Mattaher RSJ Jambi

1,198.100 1,863.800

RSUD H.Abdul Majid Batoe (Muara Bulian) RSU Mayjen H.A. Thalib RSUD Muaro Jambi RSUD Sultan Thaha Saifudin RSU H. Abdul Manap

882.200 2,205.500 1,922.900 1,496.900 3,071.700

RSJ Palembang (RS Ernaldi Bahar)

1,978.600

RSU Lahat RSU Dr Sobirin Rawas RSU Basemah Pagar Alam RSU Banyuasin RSUD Gumawang

1,717.900 1,700.800 1,338.500 1,367.600 1,688.300

KABUPATEN/KOTA Kab. Batanghari 3 Kab. Kerinci 4 Kab. Muaro Jambi 5 Kab. Tebo 6 Kota Jambi 7 Provinsi Sumatera Selatan PROVINSI 1 KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Lahat 2 2 Kab. Musi Rawas 3 3 Kota Pagar Alam 4 4 Kab. Banyuasin 5 5 Kab. OKU Timur 6 VIII Provinsi Bangka Belitung PROVINSI

KABUPATEN/KOTA Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebong Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Lampung PROVINSI

RSUD Purihusada Tembilahan Labkesda Kab. Indragiri Hilir Tidak ada

1 2 3 4 5 VII

KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Bangka 2 Kab. Belitung 3 Kota Pangkal Pinang 4 Kab. Bangka Tengah 5 Kab. Bangka Barat IX Provinsi Bengkulu PROVINSI


Tidak ada

1 2 3 4 5

RSU Sungai Liat RSU Tanjung Pandan Labkesda Kota Pangkalpinang RSU Bangka Tengah RSU Sejiran Setason

1,636.600 2,509.500 1,802.900 1,834.400 1,421.500

1

RSU Dr. M. Yunus

4,280.300

2 3 4 5

RSU Manna RSUD Arga Makmur RSU Curup RSUD Bengkulu Tengah

1,069.400 1,466.200 875.100 2,940.300

1 2

RSUD H. Abdul Moeloek RSJ Bandar Lampung

1,686.850 1,686.850

3 4 5 6 7 8 9 10

RSU Liwa RSU Kalianda RSUD Demang Sepulau Raya RSU Mayjen H.M. Ryacudu Kotabumi RSU Kota Agung RSUD Manggala RSUD Zainal Abidin Pagaralam RSU Pringsewu

2,778.400 1,856.700 6,344.000 3,067.300 1,923.500 4,445.800 1,724.200 1,629.000


NO

DAERAH

NAMA RUMAH SAKIT

XII Provinsi Jawa Barat PROVINSI 1

KABUPATEN/KOTA Kab. Bekasi

2

Kab. Bogor

3 4

Kab. Ciamis Kab. Cianjur

5

Kab. Cirebon

6

Kab. Indramayu

7

Kab. Karawang

8 9

Kab. Kuningan Kab. Majalengka

10

Kab. Sukabumi

11

Kota Bandung

12

Kota Cirebon

13 14 15 16 XIII

Kota Depok Kota Sukabumi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Provinsi Banten PROVINSI

1 2

KABUPATEN/KOTA Kab. Lebak Kab. Pandeglang

3

Kab. Serang

4 Kota Cilegon XIV Provinsi Jawa Tengah PROVINSI

1 2

KABUPATEN/KOTA Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas

3

Kab. Blora

4 5

Kab. Boyolali Kab. Cilacap


Tidak ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

RSU Kab Bekasi Labkesda Kab. Bekasi RSU Cibinong RSU Ciawi UPTD Labkesda Kab. Bogor RSU Ciamis RSU Cianjur RSU Cimacan UPTD Labkesda Kab. Cianjur RSU Waled RSU Arjawinangun RSU Indramayu RSU Patrol RSU Karawang` Labkesda Kab. Karawang RSU 45 Kuningan RSU Cideres RSU Majalengka RSU Sekarwangi RSUD Jampang Kulon RSU Kota Bandung (Ujung Berung) RSKIA Kota Bandung RSU Gunung Jati UPTD Labkesda Kota Cirebon RSUD Kota Depok RSUD R Syamsuddin SH RSU Tasikmalaya RSU Banjar

2,208.600 616.400 748.400 2,145.300 598.700 2,553.900 959.800 1,066.500 639.900 2,593.600 603.200 3,106.350 4,038.250 4,369.100 672.200 1,944.400 1,524.550 1,524.550 3,506.700 1,001.900 2,028.500 1,179.400 3,421.000 707.800 3,269.700 1,397.000 3,677.100 2,265.400

Tidak ada 1 2 3 4 5 6

RSUD Dr. Adjidarmo RSU Berkah Labkesda Kab. Pandeglang RSUD Serang UPTD Labkesda Kab. Serang RSUD Kota Cilegon

2,239.100 3,213.000 664.800 3,791.500 784.400 3,680.200

1 2 3 4 5

RS Tugurejo Semarang RSU Dr. Moewardi Solo RSU Prof. Margono S. RSJ Dr. Amino Gondohutomo RS Kusta Kelet

825.800 1,147.000 1,972.900 688.200 1,147.000

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Labkesda Kab. Banjarnegara RSUD Banyumas RSUD Ajibarang Labkesmas Kab. Banyumas RSUD Dr. R Soetijono Blora RSUD Dr. R Soeprapto Cepu UPTD Labkes DKK Blora Labkes Dinkes & Sosial Kab. Boyolali RSUD Cilacap RSUD Majenang UPTD Labkesda Kab. Cilacap

1,068.600 4,385.600 1,967.900 674.700 1,474.650 1,474.650 707.800 1,251.700 2,542.900 1,478.400 709.700


NO

DAERAH

6 7 8 9 10 11 12

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Demak Jepara Karanganyar Kebumen Kendal Klaten Kudus

13 14

Kab. Magelang Kab. Pati

15 16 17

Kab. Pekalongan Kab. Purbalingga Kab. Semarang

18

Kab. Sragen

19 20

Kab. Wonosobo Kota Magelang

21

Kota Semarang

22 Kota Surakarta XV Provinsi DI Yogyakarta PROVINSI KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Bantul 2 Kab. Gunung Kidul 3 Kab. Kulon Progo XVI Provinsi Jawa Timur PROVINSI

1 2

KABUPATEN/KOTA Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi

3

Kab. Blitar

4

Kab. Bojonegoro

5

Kab. Bondowoso

6

Kab. Jember

7 8 9 10 11

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Lamongan Lumajang Madiun Magetan Malang

NAMA RUMAH SAKIT


17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

RSUD Sunan Kalijaga UPTD Labkesmas Kab. Jepara Lab. Dinkes Kab. Karanganyar Labkesmas Kab. Kebumen RSUD Dr. H. Suwondo Kendal Labkes Dinkes & Kessos Kab. Klaten RSUD Kudus UPTD Labkes Kab. Kudus Labkesmas Dinkes Kab. Magelang RSUD Kayen Pati UPT Labkesda Kab. Pati RSU Kraton Labkesmas Kab. Purbalingga RSUD Ambarawa RSUD Ungaran UPTD Labkesda Kab. Semarang RSU Sragen Lab. Dinkes Kab. Sragen Lab. Dinkes Kab. Wonosobo RSU Tidar Magelang UPTD Dinkes Lingk. Kota Magelang RSU Kota Semarang Lab. Dinkes Kota Semarang UPTD Labkes Dinkes Kota Surakarta

2,753.500 1,347.800 1,533.800 1,123.000 1,493.100 1,900.900 1,502.100 1,201.600 1,937.500 1,731.000 830.900 1,316.200 1,234.600 1,597.800 756.900 504.600 2,587.400 690.000 1,097.600 1,712.900 1,027.800 3,411.200 649.700 2,079.600

1

RSJ Ghrasia

1,018.500

2 3 4

RSU Panembahan Senopati RSU Wonosari RSU Wates

2,141.900 1,025.300 1,048.700

1 2 3 4 5 6 7

RSU Dr. Saiful Anwar RSU Dr. Soedono Madiun RSU Dr. Soetomo RSU Haji Surabaya RSJ Menur RSTP Batu RS Kusta Kediri

1,698.800 2,213.600 2,985.800 2,985.800 926.600 1,286.900 514.800

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

RSUD Syarifah Ambame RS Blambangan RS Genteng Labkesmas Kab. Banyuwangi RSU Ngudi Waluyo Wlingi Labkesling Dinkes Kab. Blitar RSU Dr. S. Jatikoesoemo RSUD Sumber Rejo RSUD Padangan RSU H. Koesnadi Labkes Kab. Bondowoso RSU Dr. Soebandi RSU Balung RSU Kalisat RSU Soegiri Lamongan RSU Haryoto Lumajang RSU Panti Waluyo Caruban RSU Dr. Sayidiman Magetan RSU Kepanjen

3,302.700 2,712.600 1,636.100 516.700 2,937.400 819.700 1,438.600 681.400 1,249.300 2,387.400 666.200 3,347.500 2,770.300 577.200 819.000 812.800 2,152.700 1,678.300 2,958.000


NO

DAERAH

NAMA RUMAH SAKIT

27 RSU Prof. Dr. Soekandar 28 RSUD R. A Basoeni 29 Lab. Dinkes Kab. Mojokerto 30 RSU Kertosono 13 Kab. Nganjuk 31 Labkesda Kab. Nganjuk 32 RSU Dr. Soeroto Ngawi 14 Kab. Ngawi 33 Labkesda Kab. Ngawi 34 RSU Pamekasan 15 Kab. Pamekasan 35 RSU Prof. M Harjono Ponorogo 16 Kab. Ponorogo 36 Labkesda Kab. Ponorogo 37 Labkes Dinkes Kab. Probolinggo 17 Kab. Probolinggo 38 RSU Sidoarjo 18 Kab. Sidoarjo 39 RSU Situbondo 19 Kab. Situbondo 40 Labkesmas Dinkes Kab. Situbondo 41 UPTD Labkesda Kab. Trenggalek 20 Kab. Trenggalek 42 RSU Dr. Iskak 21 Kab. Tulungagung 43 Lab. Dinkes Kab. Tulungagung 44 RSU Mardi Waluyo 22 Kota Blitar 45 UPTD Labkesda Kota Blitar 46 RSU Gambiran 23 Kota Kediri 47 RSUD Kota Madiun 24 Kota Madiun 48 Labkesda Dinkes Kota Madiun 49 RSU Dr Wahidin S Husodo 25 Kota Mojokerto 50 Labkesda Kota Mojokerto 51 RSU M Saleh Probolinggo 26 Kota Probolinggo 52 Labkesda Kota Probolinggo XVII Provinsi Kalimantan Barat PROVINSI 1 RSUD Dr. Soedarso 2 RSJ Provinsi Kalbar KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Bengkayang 3 RSU Bengkayang 4 RSUD Landak 2 Kab. Landak 5 RSU Dr.Achmad Diponegoro 3 Kab. Kapuas Hulu 6 RSU Agoesdjam 4 Kab. Ketapang 7 RSU Dr. Rubini Mempawah 5 Kab. Pontianak 8 RSU Sambas 6 Kab. Sambas 9 Labkesda Kab. Sambas 10 RSUD Sanggau 7 Kab. Sanggau 11 RSUD Ade M Djoen Sintang 8 Kab. Sintang 12 Labkesda Dinkes Kab. Sintang 13 Pusat Labkesda Kota Pontianak 9 Kota Pontianak 14 RSU Dr. Abdul Azis 10 Kota Singkawang XVIII Provinsi Kalimantan Tengah PROVINSI 1 RSU Dr. Dorris Sylvanus KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Barito Selatan 2 RSU Buntok 3 RSU Muara Teweh 2 Kab. Barito Utara 4 RSU Dr. Soemarmo Kapuas 3 Kab. Kapuas 5 Labkesda Kab. Kapuas 6 RSU Tamiang Layang 4 Kab. Barito Timur 7 RSU Pulang Pisau 5 Kab. Pulang Pisau 8 RSU Kuala Pembuang 6 Kab. Seruyan 12

Kab. Mojokerto


721.050 721.050 480.700 898.700 599.100 3,020.300 1,035.500 3,170.100 1,468.200 880.900 1,208.000 3,296.300 1,225.600 1,470.600 1,622.500 1,885.200 685.600 1,900.500 691.100 4,176.000 1,175.200 705.100 1,966.500 621.000 1,944.400 614.000 2,881.200 1,309.700 1,980.400 3,320.900 1,225.700 1,860.400 1,931.900 2,435.300 769.000 1,048.700 1,198.600 799.000 1,621.000 1,974.900 4,373.300 2,051.700 3,474.300 3,393.100 768.300 1,431.600 4,826.600 957.200


NO

DAERAH

NAMA RUMAH SAKIT

XIX Provinsi Kalimantan Selatan PROVINSI 1 RSUD Ansari Saleh 2 RSJ Sambang Lihum KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Tapin 3 RSU Datu Sanggul Rantau 2 Kota Banjar Baru 4 RSU Banjarbaru XX Provinsi Kalimantan Timur PROVINSI 1 RSUD HA. Wahab Sjahranie 2 RSUD Tarakan 3 RSUD Dr. Kanujoso D. KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Berau 4 RSUD Dr. A Rivai Tanjung Redeb 5 RSUD Malinau 2 Kab. Malinau 6 RSUD Nunukan 3 Kab. Nunukan 7 RSU Panglima Sebaya 4 Kab. Pasir 8 RSU Taman Husada Kota Bontang 5 Kota Bontang 9 UPTD Labkesda Kota Bontang 10 RSUD Penajam Paser Utara 6 Kab. Penajam Paser XXI Provinsi Sulawesi Utara PROVINSI 1 RS Khusus Daerah Kls A KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Bolaang Mongondow 2 RSU Datoe Binangkang 3 RSUD Lolak (Pemekaran) 2 Kab. Minahasa 4 RSU Dr. Sam Ratulangi 3 Kab. Sangihe 5 RSU Liun Kendage Tahuna 4 Kab. Minahasa Utara 6 RSU MW Maramis Minut 5 Kab. Bolaang Mongondow Utara 7 RSU Bolaang Mongondow Utara XXII Provinsi Gorontalo PROVINSI Tidak ada KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Boalemo 1 RSU Tani & Nelayan Kab.Boalemo 2 Kab. Gorontalo 2 RSUD Dr. MM Dunda 3 Kota Gorontalo 3 RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe 4 Kab. Pohuwato 4 RSU Kab.Pohuwato XXIII Provinsi Sulawesi Tengah PROVINSI 1 RSUD Undata Palu 2 RSD Madani (RSJ Palu) KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Banggai 3 RSU Luwuk 4 RSU Banggai Kepulauan 2 Kab. Banggai Kepulauan 5 RSU Buol 3 Kab. Buol 6 RSU Mokopido 4 Kab. Toli-Toli 7 RSU Kabelota Donggala 5 Kab. Donggala 8 RSUD Morowali Bungku 6 Kab. Morowali 9 RSU Kolonedale 10 RSU Poso 7 Kab. Poso 11 RSU Anutapura 8 Kota Palu 12 RSU Anuntaloka Parigi 9 Kab. Parigi Moutong 13 RSU Ampana 10 Kab. Tojo Una Una XXIV Provinsi Sulawesi Selatan PROVINSI 1 RSUD Labuang Baji 2 RSU Haji Makassar KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Bantaeng 3 RSU Prof. A Makatutu 4 RSU Tenriawaru Bone 2 Kab. Bone


783.650 783.650 832.000 828.200 929.200 2,926.700 2,926.700 3,740.300 2,696.600 3,362.100 4,241.000 4,016.900 803.400 3,486.800 1,602.200 2,213.250 2,213.250 1,698.000 3,377.200 3,102.900 1,537.700

1,627.700 3,362.200 4,803.200 1,453.100 1,044.900 1,044.900 3,796.300 1,537.800 3,334.800 3,505.000 2,522.800 1,128.600 3,950.100 3,226.500 2,789.200 2,364.500 3,091.100 3,493.550 5,300.550 1,639.800 1,051.600


NO

DAERAH

NAMA RUMAH SAKIT


5 RSUD HA Sultan DG Radja Bulukumba Bulukumba 6 RSUD Massenrempulu Enrekang 7 RSU Syech Yusuf Gowa 8 RSU Lanto DG Pasewang Jeneponto Jeneponto 9 RSUD Batara Guru Belopa Luwu 10 RSU Andi Jemma Masamba Luwu Utara 11 RSU Salewangang Maros Maros Pangkajene Kepulauan 12 RSU Pangkep 13 RSU Lansirang Pinrang Pinrang 14 RSU Kep. Selayar Selayar Sidenreng Rappang 15 RSU Arifin Nu'mang 16 UPTD Labkesda Kab. Sidrap 17 RSU Sinjai 14 Kab. Sinjai 18 RSU Ajapange Soppeng 15 Kab. Soppeng 19 RSUD H.Padjonga DG Ngalle 16 Kab. Takalar 20 RSU Andi Makassau 17 Kota Pare-pare 21 Labkesda Kota Pare-pare 22 RSU Sawerigading Palopo 18 Kota Palopo 23 RSUD Ilagaligo 19 Kab. Luwu Timur XXV Provinsi Sulawesi Barat PROVINSI 1 RS Provinsi Malabi KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Majene 2 RSU Majene 2 Kab. Mamuju 3 RSU Mamuju 3 Kab. Polewali Mandar 4 Labkesda Dinkes Polman 4 Kab. Mamasa 5 RSU Mamasa XXVI Provinsi Sulawesi Tenggara PROVINSI 1 RSU Provinsi Sultra KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Konawe 2 RSUD Kab.Konawe 2 Kab. Muna 3 RSUD Kab. Muna (Raha) 3 Kota Kendari 4 Lab. Dinkes Kota Kendari 4 Kab. Konawe Selatan 5 RSUD Kab. Konawe Selatan 5 Kab. Bombana 6 RSUD Bombana 6 Kab. Konawe Utara 7 RSUD Kab. Konawe Utara XXVII Provinsi Bali PROVINSI Tidak ada KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Bangli 1 RSU Bangli 2 Kab. Buleleng 2 RSUD Kab. Buleleng 3 Kab. Gianyar 3 RSU Sanjiwani 4 Kab. Jembrana 4 RSU Negara 5 Kab. Karangasem 5 RSUD Kab.Karangasem 6 Kab. Tabanan 6 BRSU Tabanan 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

3,118.100 878.100 1,927.600 2,947.300 2,444.000 1,680.600 1,965.900 964.300 1,776.200 1,883.000 992.800 661.900 1,681.900 2,264.900 1,103.900 3,183.100 606.300 2,006.400 1,259.000 3,484.600 3,513.100 1,429.400 1,567.800 2,025.600 2,917.500 1,618.900 1,802.200 1,320.900 1,113.200 2,292.000 1,881.200

945.600 2,099.100 2,210.700 977.800 1,749.000 1,735.000


NO

DAERAH

NAMA RUMAH SAKIT

XXVIIIProvinsi Nusa Tenggara Barat PROVINSI 1 RSU Mataram KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Bima 2 RSU Raba Bima 2 Kab. Dompu 3 RSU Dompu 3 Kab. Lombok Barat 4 RSUD Patut Patuh Patju Gerung 4 Kab. Lombok Tengah 5 RSU Praya 5 Kab. Lombok Timur 6 RSUD R Sujono Selong 6 Kab. Sumbawa 7 RSU Sumbawa XXIX Provinsi Nusa Tenggara Timur PROVINSI 1 RSU Prof. Dr. WZ. Johannes 2 RSJ Kupang KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Ende 3 RSUD Ende 2 Kab. Flores Timur 4 RSUD Larantuka 3 Kab. Kupang 5 RSU Naibonat 4 Kab. Manggarai 6 RSU Ruteng 5 Kab. Ngada 7 RSU Bajawa 6 Kab. Sikka 8 RSU TC Hillers Maumere 7 Kab. Sumba Barat 9 RSU Waikabubak 8 Kab. Timor Tengah Utara 10 RSU Kefamenanu 11 UPTD Labkesda TTU 9 Kota Kupang 12 RSD Kota Kupang 10 Kab. Sabu Raijua 13 RSU Sabu Rai Jua XXX Provinsi Maluku PROVINSI 1 RSU M. Haulussy Ambon 2 RSU Tulehu KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Maluku Tenggara Barat 3 RSU Saumlaki 2 Kab. Maluku Tengah 4 RSU Masohi 5 RSU Saparua 3 Kab. Maluku Tenggara 6 RSU Tual 4 Kab. Pulau Buru 7 RSUD Namlea 5 Kab. Seram Bagian Timur 8 RSUD Kab. SBT (Bula) 6 Kab. Kepulauan Aru 9 RSUD Cendrawasih Dobo XXXI Provinsi Maluku Utara PROVINSI 1 RSUD Chasan Boesoerie KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Halmahera Tengah 2 RSU Weda 2 Kab. Halmahera Barat 3 RSU Jailolo 3 Kab. Halmahera Timur 4 RSU Maba 4 Kota Tidore Kepulauan 5 RSUD Tidore (Soasio) 5 Kab. Kepulauan Sula 6 RSU Sanana 6 Kab. Halmahera Selatan 7 RSU Labuha XXXIIProvinsi Papua PROVINSI 1 RSU Abepura 2 RSU Dok II Jayapura KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Biak Numfor 3 RSU Biak 2 Kab. Jayapura 4 RSUD Yowari Sentani 3 Kab. Jayawijaya 5 RSU Wamena 4 Kab. Merauke 6 RSU Merauke 5 Kab. Mimika 7 RSUD Mimika 6 Kab. Nabire 8 RSU Nabire 7 Kab. Yapen Waropen 9 RSUD Serui 8 Kab. Mappi 10 RSUD Mappi (persiapan) XXXIIIProvinsi Papua Barat PROVINSI Tidak ada KABUPATEN/KOTA 1 Kab. Sorong 1 RSU Kab. Sorong 2 Kab. Manokwari 2 RSU Manokwari 3 Kab. Fak Fak 3 RSU Fak-fak 4 Kab. Raja Ampat 4 RS Lapangan Marinda Raja Ampat JUMLAH


3,125.800 2,346.400 1,946.100 3,233.300 1,042.500 2,975.800 2,353.100 2,959.300 1,331.700 1,143.300 3,807.400 2,628.500 1,526.900 1,249.100 1,265.400 3,273.200 2,676.000 746.800 3,792.900 1,767.800 5,056.100 2,671.200 3,948.500 3,729.400 1,300.900 2,535.400 2,398.000 4,113.300 1,234.100 4,275.200 2,098.400 1,822.200 1,242.100 4,068.800 1,174.700 1,735.700 9,036.750 11,188.350 4,188.300 1,391.200 2,810.600 2,064.100 3,934.600 3,601.800 4,771.500 7,357.100

5,273.500 1,358.400 5,068.800 1,667.500 749,256.000

Jakarta, 17 Desember 2010 MENTERI KESEHATAN, ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Recommend Documents