m ~
Indek:
LEMBAR DISPOSISI I CATATAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN PROVINSI DKI JAKARTA
.~.~~.....................
Tanggal Masuk
:
Kode
:
.o.f..!.o.~(l:?.l'5.
1vt{ [?~
.
.
.·~t'·····~·fmi:w:i····~·:··········~········ ~t~1~~~~j~:
Hal/isi Ringkas
· ·,(ij"~:"~·lf/:;;J..·..···..·····················..· ······ .. · '15' P
Tgl./Nomor Sural
··
As a I
1)
Ii)
etJ.,ic£. r h
Inslruksi Iinformasi :
.
'
.
Dileruskan I kepada : 1. Sekrelaris
~~)j .' ujef"
~~
Sesudah digunakan harap segera dikembalikan Kepada: • Coret yang tidak perlu
2. Kabid Media Massa 3. Kabid Informasi Publik 4. Kabid SIM 5. Kabid Infraslruklur Perangkal Lunak 6. Kabid Infraslruklur Perangkal Keras 7. Kabid POSTEL
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KOMUNIKASIINFORMATIKA DAN KEHUMASAN Jalan Medan Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusal: Telp. (021) 3823355, 3823449, 3822956, 382215 Fax. (021) 3848850, 3822846, 3822256 JAKARTA 10110
LAPORAN RAPAT Kepada Yth.
Kepala Oinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi OKI Jakarta
Oari
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik
Peri hal
Membahas Perjanjian Kerja Sama dengan BPOM Provinsi OKI Jakarta tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Terpadu di Wilayah Provinsi OKI Jakarta
Bersama Inl kami sampaikan laporan rapat perihal Pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPOM Provinsi OKI Jakarta, sebagai berikut:
'V1...j
$' ?(u. Cf
1. Rapat dilaksanakan pad a hari Kamis, 05 Februari 2015 pukul 13.30 WIB - selesai bertempat di Ruang Rapat 3 Biro Tata Pemerintahan Provinsi OKI Jakarta, Blok G Lt.10, Balaikota Provinsi OKI Jakarta. 2. Penandatangan Kerja Sama (PKS) dengan BPOM Provinsi OKI Jakarta tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Terpadu di Wilayah Provinsi OKI Jakarta direncanakan pad a Rabu, 1.l-fclJruari 2015. 3. Oilakukan pembahasan pada setiap pasal sesuai usulan draft Perjanjian Kerja Sama dari BPOM Provinsi OKI Jakarta. Selanjutnya draft tersebut akan dibuatkan perbal dengan tidak memasukkan klausa/pasal Hak dan Kewajiban. (Usulan draft terlampir). 4. BPOM Provinsi OKI Jakarta juga akan menambahkan klausa/pasal yang mengatur tentang website dan sanksi terkait izin, sanksi terkait Perda dan sanksi terkait petugas pasar. 5. Oinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi OKI Jakarta diminta segera melakukan koordinasi untuk pengintegrasian aplikasi Smart City/Qlue dengan data-data yang tersedia pada SKPO terkait, terutama pada Oinas KUMKM (terkait pemetaan Pedagang Kaki Lima), Oinas Kesehatan, Satpol PP, Badan PTSP dan BPOM Provinsi OKI Jakarta). 6. Akan dilaksanakan rapat tindak lanjut pad a Jumat, O.§...Eebruari 2015, pukul 14.00 di Ruang Rapat Biro Tata Pemerintahan dan perwakilan dari UPT Smart City diminta untuk ikut hadir. ..."..--
Oemikian laporan ini disampaikan. Mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jakarta, 05 Februari 2015
J
Kepala Bif51Jn Pengelolaan Infirmlsi Publik
NIP.
s Aryanto 2231997031001
FRCl1 :
FRX i'IJ.
: 0213823253
8 Dec. 2014
5: 36PM
P1
J'AUJlAVArpEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINASKOMUMKASI, INFORMATIKADAN KEHUMASAN . Jllian Medan Merde~a Selat~n 8·;" Q. Blok G U. '111 Telp. (021) 3446634, 3823163 Fax (021) 386~516 . U: XIII Telp. (02153814216: 3823054,3823156, 3823258, 3823449. '3823457 Fax. (021) 3646850 . . .' .. J A K A.R t A 10110 '. '.
i'iotn6r Sifat
.' Segera.
Lempiran
Ha J
.~.
\
. '.' 0F¢bruari 2015
.: ';"l'CI1 - .¢'~. /.' . .
~
.
," .
Kepada
Persiapan Pelaksanaan' '. Keglatan2015
t Para Kepala Sidang 2. paraKepalaUPT'
Yth.·
. Dirlas Kom uriikasi '. 'Informatika dan Kehumasan Pruv DKI Jakarta .. di . Jakarta
..
Sehubungandengan' pelaksanaari kegiatah Tahun Anggaran 2015, . dimohon .kepada Para Kapa1a Sidangl UPT agarsegera melaksanakan hal hal sebagal berikut:. . '. . . 1.· Menginput RUP kedalam Sistem InformasiRencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan userlD masing- masing bidang dahUPT (userlD sama dengan tahun It.iu), l1'!eskipun APBD Jahun 2015 belum ditetapkan . 2.. Menylapkan Kerangt
(2)
" .
"'
Dem1k1en dlSampaikan.atas perhaliannya diucapkan terima kasih, .:
.
.
V
~~y-
~//.
.
.
\'
-'
'. Y1' .t'J
,\V v'" ~ ""f' .'<' .'\ N"V \'+1"- .
.
..',
, '".
...,
~
. '-1",
. Ke.pata Dinas Komunikasi, Informatlka Dan Kehumasan Provinsi DKIJakarta
...... :
·~·:f
"'::
.
.
'
.•
"/' :
.:'
. . f.1- .. ' . '
. .
.
Drs. JiKarunia,MSi
. ·NIP.196501011991121-001
.
..
·'
,
DRAFT KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMPROV DKI JAKARTA DENGAN BPOM DKI JAKARTA Tambahan BPOM
Draf Hasil Rapat Tangal 30/01/2014
No.
1
Tidak memakai BAB dan Bagian
Memakai BAB dan Bagian
2
Tidak ada dasar hukum
Ada Dasar Hukum ( Bab 1\ Pasal2) Pasal3 Maksud dan Tujuan
Pasal2 Maksud dan Tujuan
3
-
Maksud kesepakatan bersama in; adalah untuk meningkatkan -koordinasi,
- Maksud Nota Kesepahaman ini adaiah untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan
singkronisasi dan integrasi dengan lintas sektor khususnya dengan Satuan Kerja
integrasi antara PARA PIHAK terkait pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di
Perangkat Daerah Provinsi OKI Jakarta terkait dengan pelaksanaan pengawasan
wilayah Provinsi OKI Jakarta
Dbat dan Makanan di wilayah Provinsi 01<1 Jakarta -
-
- Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk:
Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkanpengawasan dan
a.
penegakan hukum atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang
b.
Obat dan Makanan secara optimaL
meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengawasan abat dan makanan; meningkatkan kapasitas fasilitas kefarmasian berupa fasilitas distribusi dan pelayanan yang baik agar memenuhi ketentuan cara distribusi dan pelayanan yang baik;
c. d.
meningkatkan keamanan, mutu, dan gizi pangan industri rumah tangga pangan; dan meningkatkan kesadaran dan 'kepedulian masyarakat dalam memilih prod uk obat dan makanan yang aman, berkhasiatjbermanfaat, dan bermutu sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, info~masj dan edukasi ,.
4
Pasal3 Ruang lingkup Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: 1. Pendataan produksi obat dan makanan (BPOM, Dinas K"sehatan, Dinas Perindustrian dan Dinas KUMKM) 2. Pembuatan website dalam dashboard smartcity / 3. Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk sarana pangan, kosmetika dan obat tradisional. 4. Pemeriksaan setempat dalam rangka pengawasan pre-market dan post-market
(1)
Pasat4 Objek dan Ruang lingkup Objek kerja sarna dalam pengawasan obat dan makanan meliputi obat, obat tradisional, kosmetika, su p1e men k"sehatan, makanan dan prod uk tembakau, termasuk sumber daya manusia, fasilitas produksi~ fasilitas distribusi dan fasi1itas
{2)
pelayanan. Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:··... a.
pengawasan dan tindak 1anjut has.~J pengawasan abat dan makanan;
b.
pembinaan Usaha Mikro, Kedl, da",~nengah (UMKM) untuk sarana produksi
sarana praduksi dan sarana distribusi Obat dan Makanan.
S. Pengawasan iklan obat dan makanan yang bersifat lokal melalui media cetak 6. 7.
dan elektronik. Pengawasan bahan berbahaya yang disafahgunakan dalam pangan. Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
industri rumah tangga pangan, kosmetika, dan obat tradisional;
c.
pengujian laboratorium untuk sam pel abat dan ":Iakanan;
d.
pemberian komunikasi, informasi~ dan edukasi kepada masyarakat; dan
e.
penguatan jejaring pengawasaan keamanan pangan terpadu.
8. 9. D. 1. 2. 3. 4. S.
Reneana Aksi Oaerah Pangan dan Gizi (RAO-PG) khususnya terkait Kearnanan Pangan. Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan. Percontohan Pasar Arnan dari Bahan Berbahaya. Sertifikasi la1k higiene dan sanitasi bagi sarana penjual makanan. Pernberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, .Informasi dan Edukasi (KIE). Pemberantasan Obat dan Makanan ilegal, termasuk produk palsu. Sanksi. Monitoring dan evaluasi. Pasal4 PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA
BAB V PELAKSANAAN
Bagian Pertama (1)
(2)
(3)
Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS). PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bala! Besar POM d! Jakarta dan PIHAK KEDUA menunjuk Sekretaris Oaerah Provinsi OK! Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pengawasan dan Tindak lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan PasalS (1)
Pengawasan abat dan makanan dapat berupa kegiatan: a. pendataan sarana produksi abat dan makanan; b. pemeriksaan setempat daiam rangka pengawasan post-market sarana produksi
c.
Masing-masing -pihak menugaskan Tim untuk menyusun dan membahas Perjanjian -Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan di masing-mastng pihak
d. e.
f. g. h.
(2)
dan sarana distribusi ohat dan makanan; pengawasan ikJan obat dan makanan melalui media luar wang;
pengawasan bahan berbahaya yang disalahguna~an dalam pangan, termasuk b>giatan percontohan Pasar Aman dari Bahan Berbanaya; pengawasan Pangan Jajanan Anak SekoJah (PJAS); Reneana Aksi Oaerah Pangan dan Gizi (RAO-PG) khususnya terkait 'Kearnanan Pangan; penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan; dan pembera",asan ooat dan makanan ilegal, termasuk produk palsu.
PARA PIHAK melakukan pemeriksaan bersama dalam rangka operas! gabungan daerah dan menindaklanjuti hasilnya sesuai kewenangan masing-masing.
,
'.
(3)
Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan rutin yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan tindak- lanjut hasil pengawasannva merupakan kewenangan PIHAK KEDUA, maka: a.
PIHAK PERTAMA merekomendasikan pengawasan kepada PIHAK KEDUA; dan
secara
tertulis
tindak
lanjut
hasil
b.
PIHAK KEDUA wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawa5an dari PIHAK PfRTAMA s€Suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA hasiltindak lanjutnva.
Bagian Ke<Jua
5
Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Untuk 5arana Produksi Industri Rumah Tangga Pangan, Kosmetika,dan Dbat Tradisional Pasal6 Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, <Jan Menengah (UMKM) untuk sarana produksi industri rumah tangga pangan, kosmetika, dan obat tradisional, dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan dalam rangka sertifikasi sarana produksi.
llagian Ketiga Pengujian Laboratorium Untuk Sampel Dbat dan Makanan Pasal7
6
(1)
Dalam rangka petaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PIHAK KEDUA, PIHAK KfDUA <Japat mengirimkan sampel obat dan makanan kepada PIHAK PfRTAMA untuk dilakukan pengujian.
{2)
PIHAK PERTAMA wajib melakukan pengujian atas 'sampel obat dan makanan yang dikirim PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada avat (1).
(3)
Pengujian sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan avat (2) dikenai biava sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Keempat
7
Pemberian Komunikasi, lnformasi, dan Edukasi Kepada Masyarakat
Pasal8
(1)
, (21
-
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, balk secara: sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat melakukan pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi pada masyarakat tentang pengawasan abat dan makanan. Oalam hal salah salO pihak melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi sendirl maka· pihak yang melakukan Komunlkasi, Informasi dan Edukasi tersebut dapat memlnta bantuan narasumber dari pihak lainnya dan pihak lainnya terse but wajib memberikan narasumber yang diminta.
Bagian Kelima
8
Penguatan Jejaring Pengawasaan Keamanan Pangan Terpadu
Pasal9 (1)
Dalam rangka penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu, Satuan Kerja Perangkat Oaerah terkait dengan keamanan pangan di lingkungan PIHAK KEDUA, wajib dilibatkan dalam kegiatan intensifikasi pengawasan menjelang dan selama harihari besar keagamaan dan tahun baru.
(2)
Tindak lanjut liasll intenslfikasi pengawasan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-
9
PasallO Untuk kelancaran proses pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk wakll masing-masing pihak untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, sebagai berikut: PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di a. Jakarta; dan PIHAK KEOUA menunjuk Sekretarls Oaerah Provinsi OKI Jakarta. b.
10
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI Pasal11
Tidak ada Monitoring dan evaluasi
(1 )
Terhadap pelaksaan kegiatan kerjasama ini, PARA PIHAK sepakal untuk melakukan "'.~) ., monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan. -,.
(2)
Hasil monitoring dan evaiuasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
Pasal5 JANGKA WAKTU
11
(1)
JANGKA WAKTU
Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PARA PIHAK atau salah satu pihak sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
J,
Pasal12
Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (duabelas) bulan,
terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK. (2)
BAB VII
( 1)
Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 12 (duabelas) bulan sejak
tangg~
ditandatangani, dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri kesepakatan PARA PIHAK.
(2)
at~s
_
Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah alau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka wakt,! sebagaimana dimaksud paCia ayat (1) berakhir: maka PIHAK t"rsebut wajib memberitahukan secara te,:~lis kepa(t~: PIHAK lainnya paling lambat 3 {t;ga) bulan sebelumnya.
(3)
,
Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhjri sebelum
jangka
waktunya,
maka
pengakhiran
Nota
Kesepahaman. ini
tidak-
berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PARA
PIHAK yang telah disepakati.
