Isu kesehatan ibu-anak dan Musrenbangdes:
Pengalaman Plan Indonesia Pertemuan koalisi I/NGO untuk KIA, 10 Mei 2011 Wahdini Hakim-Health Specialist Agus Wibowo-Governance Specialist
Alur presentasi • Sekilas program terkait KIA di Plan Indonesia
• Rencana Pengembangan Posyandu (RPP), kaitannya dengan Musrenbangdes-pengalaman di lapangan • Tantangan dan pembelajaran • Bigger picture: Konteks penguatan ‘Governance’ di Plan Indonesia
© Plan
Plan Mitra
Pokja(nal) posyandu
POSYANDU
Posyandu Improvement Plan • Support sarpras • Pelatihan kader • Pelatihan nakes
Support Program tambahan Posyandu:
Pos PAUD
Kelas Pengasuhan (termasuk pos gizi)
Orangtua/Pengasuh Anak usia dini (0-6 th)
© Plan CSD – Objective 1 (Orangtua/pengasuh), 2 (Posyandu), 3 (Pokjanal Posyandu)
Musrenbangdes
CONSULTANT TEAM
Objective 1
ADVISORY BOARD /
Objective 2
Objective 3
Indonesia
Kegiatan di lapangan…
© Plan
Posyandu assessment-partisipasi masyarakat-mendukung kegiatan posyandu
© Plan
Memfasilitasi Rencana Pengembangan Posyandu atau Posyandu Improvement Plan-PIP
Proses Posyandu Improvement Plan-PIP Road Journey: visualisasi sejarah suatu posyandu Rich Picture : Visualisasi posyandu yang dinginkan Output: Rencana Pengembangan Posyandu (RPP) © Plan
Program tambahan melalui Posyandu untuk ibu dan anak usia dini: Kelas pengasuhan (termasuk Pos gizi), ECD Centers
© Plan
Advokasi kebijakan salah satunya melalui penguatan komite desa/pokja posyandu di tingkat desa
© Plan
Rencana Pengembangan Posyandu (RPP), kaitannya dengan Musrenbangdes-pengalaman di lapangan KALENDER PIP
JAN
-
FEB - MAR
APR - MEI - JUN
JUL - AGT - SEP
OKT - NOV - DES Periode melakukan PIP
Musrembangd es
= Bulan melaksanakan pertemuan pokja posyandu desa Musrembangca m
Musrembangkab
= Bulan menyiapkan QR-Internal Plan
• Lebih detilPanduan RPP • Peran penting Pokja Posyandu desa Permendagri no 54 © Plan
Pengalaman dari lapangan • Plan bersama Pemda melakukan Musrenbang dengan menggunakan metode P3MD Plus untuk periode tahun 2012–2015hasilnya bisa dimasukkan dalam program desa. • Hasil PIP dibawa ke musrenbangdes oleh Pokja Posyandu desa, yang anggotanya sebagian adalah perwakilan pemdes, toma-toga, yang diikutsertakan dalam musrenbangdes • Beberapa hasil dari proses di atas: • Desa mengalokasikan ADD untuk mendukung beberapa hasil PIP, misalnya berupa insentif kader • Desa memfasilitasi kebutuhan rehab lokasi posyandu-kemitraan dengan PNPM • Desa mendukung melalui kebijakan mis. dalam bentuk Perdes © Plan terkait Posyandu
Tantangan dan pembelajaran • Peran institusi semacam pokja posyandu di tingkat desa menjadi penting untuk mengawal agar isu terkait KIA-Posyandu siangkat di Musrenbangdes • RPP semakin mendekatkan situasi dan konteks lokal isu KIA-posyandu ke pembuatan kebijakan terdekat yaitu pemerintahan desa • Kegiatan musrenbangdes difasilitasi oleh fasilitator dari pemda. Perlu ada upaya untuk memberikan kapasitasi ke para fasilitator ini
© Plan
Konteks Penguatan Governance di Plan Indonesia • Sejak tahun 2002 Plan mengubah pendekatan program menjadi right based approach. • Program Plan diupayakan untuk terjadinya transformasi dari “hubungan antara Plan dengan masyarakat dampingan” menjadi “hubungan antara negara (sebagai duty bearer) dengan warga negara (sebagai right holder)”
© Plan
Plan dalam Konteks Right Based Approach
Negara
PLAN Masyarakat Dampingan
Masyarakat
© Plan
Transformasi
Right Based & Governance
Masyarakat
Pola Intervensi Program Peran Lobi dan Advokasi
Peran Intermediary
Peran Cap. Build
• Mengembangkan komitmen duty bearer dalam membuat kebijakan regulasi, program dan anggaran publik untuk pemenuhan hak anak.
• Penguatan institusi dan mekanisme partisipasi masyarakat yang transaparan dan akuntabel.
• Mengembangkan kesadaran masyarakat tentang pemenuhan hak anak dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
• Fasilitasi interaksi masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan publik lain.
• Peningkatan kapasitas masyarakat, untuk involve dalam perencanaan an pembuatan kebijakan lainnya.
• Peningkatan kapasitas duty bearer, terutama pemegang otoritas, dalam pemenuhan hak anak melalui program dan mekanisme pelayanan publik.
© Plan
Indikator Keberhasilan Transformasi (sasaran advokasi) • Ada rencana pembangunan yang memprioritaskan pemenuhan hak anak • Contoh: peningkatan kapasitas posyandu dalam RPJM Desa • Ada anggaran untuk program pemenuhan hak anak • Contoh: adanya alokasi anggaran untuk kegiatan rutin Posyandu • Ada institusi yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Anak • Contoh: adanya Posyandu sebagai institusi tumbuh kembang anak, ada kader yang terlatih dan kompeten, dan aktif • Ada sistem yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Anak • Contoh: sistem desa siaga yang mengatur peran dan pola relasi antar institusi desa yang connect dengan skema layanan kesehatan daerah dalam konteks KIA • Ada regulasi yg menjamin pemenuhan Hak Anak © Plan
Konteks Musrenbang • Musrenbang merupakan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dan mempengaruhi rencana pembangunan di desa dan daerah agar “memprioritaskan pemenuhan hak anak dalam rencana pembangunan” • RPJM Desa, RKP Desa dan RAPB Desa • RPJMD, RKPD, dan RAPBD (termasuk Renstra dan Renja SKPD)
© Plan
Proses Perencanaan dan Penganggaran di Desa Musyawarah Musyawarah Dusun Dusun
Lokakarya Desa
Musrenbang. Cam
RPTK
Musyawarah Desa
Musyawarah BPD
RPJM Desa
Forum SKPD
Renja SKPD
Lokakarya Desa
Musyawarah Desa
RKP Desa
Musrenbang Kab.
RKPD
KU APBD
Musyawarah Anggaran
Musyawarah BPD
RAPB Desa
Sidang DPRD
PPA S RAPBD
Evaluasi Pemda/Bupati © Plan
APB Desa
PERDA APBD
Hal Strategis untuk Dilakukan • Mempengaruhi indikator penentuan prioritas perencanaan menjadi “pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, dan pemenuhan hak anak” – dilakukan melalui lobi ke Bapermasdes dan PNPM. • Memberikan peningkatan kapasitas kepada Tim Fasilitator Musrenbang, agar menjadikan indikator hak anak dalam proses perencanaan.
• Advokasi regulasi tentang Alokasi Dana Desa (ADD) agar Desa alokasi anggaran untuk KIA. © Plan
TERIMA KASIH
© Plan
