ISSN JURNAL ONLINE WESTPHALIA, VOL.12, NO.2 (JULI-DESEMBER 2013)

JURNAL ONLINE WESTPHALIA, VOL.12, NO.2 (JULI-DESEMBER 2013)

ISSN 08532265

PEMILU DI LAOS: DOMINASI PARTAI RAKYAT LAOS (LPRP) DALAM MENENTUKAN POLITBIRO DAN KOMITE PUSAT MESKI SECARA EKONOMI MULAI MENERAPKAN NILAI-NILAI PASAR BEBAS Oleh Rini Afriantari

Abstrak Republik Demokratik Rakyat Laos adalah negara yang terkurung daratan di Asia Tenggara, berbatasan dengan Myanmar dan Republik Rakyat Cina di sebelah barat laut,Vietnam di timur, Kamboja di selatan, dan Thailand di sebelah barat. Dari abad ke-14 hingga abad ke-18, negara ini disebut Lan Xang atau "Negeri Seribu Gajah". Kata Kunci: Partai Politik Sosialis, Politbiro, Pasar Bebas

Pendahuluan Laos adalah negara yang terhimpit oleh daratan di Asia Tenggara dan diselimuti hutan lebat yang kebanyakan bergunung-gunung, di mana salah satunya yang tertinggi adalah Phou Bia dengan ketinggian 2.817 m dari permukaan laut. Laos juga memiliki beberapa dataran rendah dan dataran tinggi. Sungai Mekong membentuk sebagian besar dari perbatasannya dengan Thailand, sementara rangkaian pegunungan dari Rantai Annam membentuk sebagian besar perbatasan timurnya dengan Vietnam. Iklim Laos adalah tropis dan dipengaruhi oleh angin musim. Musim penghujan berlangsung dari Mei hingga November, diikuti oleh musim kemarau sejak December sampai April. Ibukota dan kota terbesar di Laos adalah Vientiane, kotakota besar lain meliputi Luang Prabang, Savannakhet, dan Pakse. Pada 1993, pemerintah mencanangkan 21% dari wilayah negara sebagai Area

Konservasi

Keanekaragaman

Hayati

Nasional

(National

Biodiversity

Conservation Area/NBCA), yang mungkin akan dikembangkan menjadi sebuah taman nasional. Bila telah selesai, maka ia diperkirakan akan menjadi taman nasional terbaik dan terluas di Asia Tenggara. Laos merupakan satu-satunya Negara Indocina yang terkurung oleh daratan dengan dikelilingi oleh lima Negara diperbatasannya, dibagian utara berbatasan dengan Cina, dibagaian timur berbatasan dengan Vietnam, dibagian barat berbatasan dengan Burma dan Thailand dan kamboja dibagian selatannya. Laos Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS

Page 406


ISSN 08532265

memiliki luas wilayah 236.800 km dengan mengalirnya sungai Mekong sungai terpanjang di Asia Tenggara yang mengalir sepanjang perbatasannya dengan Thailand. Selain itu Laos juga memiliki hutan tropis dan daerah aliran sungai yang subur. Jumlah penduduk Laos mencapai 4,7 juta jiwa yang terdiri dari 50 kelompok etnis yang berbeda. Seperti halnya berberapa negara Asia Tenggara lainnya yang juga mengalami pendudukan dari bangsa asing, Laos juga memiliki sejarah kolonialisasi yang cukup panjang. Pada abad ke 13 invasi Mongol ke Cina Selatan dan Asia Tenggara telah memaksa orang-orang Laos untuk migrasi dan pada tahun 1707 Laos terbagi menjadi tiga negara kecil yang saling bertentangan yakni negara Vientiane, Luang Prabang, dan Champa sak serta sempat juga mengalami penyerbuan dari Thailand dan Vietnam.

Lao PDR

Pada tahun 1893 Laos dijajah oleh Perancis, dibawah pendudukan Perancil Laos yang terbagai menjadi tiga bagian Negara kecil kini dipersatukan kembali tepatnya pada tahun 1899 penyatuan tiga Negara kecil di Laos resmi bersatu kembali. Sama seperti kebanyakan Negara-negara di Asia Tenggara lainnya, ketika Jepang melakukan penaklukan keberbagai Negara di Asia, Laos juga tidak luput dari pendudukan Jepang tersebut. Pada tahun 1941 Jepang menyerbu Laos dan mulai melakukan kolonialisasi di Laos. Setelah kekalahan Jepang terhadap sekutu serta menandai berakhirnya perang dunia ke II, gerakan kemerdekaan Laos membentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja Dhet Sarath. Tapi setelah Perancis datang kembali dan

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS

Page 407


ISSN 08532265

melakukan pendudukan terhadap Laos pada tahun 1946 pemerintahan ini kemudian hancur dan bubar. Di bawah pendudukan Perancis untuk yang kedua kalinya ini, dibentuklah pemerintahan monarki konstitusional pada tahun 1947 yang kemudian pada tahun 1949 Laos menjadi Negara merdeka dibawah Uni Perancis dan akhirnya pada tahun 1953 Perancis memberikan kemerdekaan penuh terhadap Laos. Mesti pendudukan asing telah berakhir tapi masalah di Laos belum sepenuhnya berakhir tapi terjadi perang saudara yang juga melibatkan pihak asing dibelakangnya. Pertempuran muncul antara tiga kelompok: 1) Kelompok pro-Barat dibawah pimpinan Jenderal Phaumi Nosavan, 2) Kelompok netral dipimpin pangeran Souvana Phouma dan 3) Kelompok Pathet Lao dibawah Souphanouvong yang beraliansi dengan Viet Minh dan menduduki Laos utara. Pertempuran besar lainnya kembali terjadi setelah Vietnam Utara melakukan penyerbuan ke selatan dimana pertempuran tersebut sarat akan intervensi pihak asing. Pemerintahan kerajaan Lao yang mendapat dukungan Amerika Serikat dengan kelompok Pathet Lao yang merupakan pro komunis Vietnam Utara. Sejak tahun 1964 sampai 1973, Amerika Serikat berperang secara diam-diam di wilayah Laos, melawan komunis-komunis Lao dan juga tentara Vietnam Utara yang mengirimkan peralatan perang kepada Vietkong di Vietnam Selatan melalui Jalur Ho Chi Min dengan melewati daerah Laos. Gencatan senjata diantara keduanya berakhir pada tahun 1974 yang dimenangkan kelompok komunis Laos, peristiwa ini terjadi bersamaan dengan kemenangan komunisme di Vietnam dan Kamboja pada Desember 1975. Kelompok komunis Laos inilah yagn menguasai pemerintahan dan membubarkan Monarki Lao serta memproklamirkan berdirinya Lao People’s Demokratik Republic yang bersistemkan sosialis.

Pembahasan Ketika melihat latar belakang sejarah negara Laos, maka akan ditemukan pemahaman bahwa negara Laos dahulu berbentuk kerajaan yang dikelola oleh kerajaan Nanzhao, kemudian diteruskan kembali oleh kerajaan Lan Xang pada abad ke-14 hingga berkuasa sampai abad ke-18 dan sempat menguasai wilayah Thailand pada waktu itu, sempat juga wilayah kerajaan ini dikuasai oleh negara Perancis, serta akhirnya dikuasai juga oleh Jepang, yang kemudian memberikan kemerdekaan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS

Page 408


ISSN 08532265

kepada kerajaan Laos pada tahun 1949. Setelah penjajahan Jepang selama Perang Dunia II, negara ini memerdekakan diri pada 1949 dengan nama Kerajaan Laos di bawah pemerintahan Raja Sisavang Vong. Di negara Laos, pihak komunis memang sangat dominan, sebab hal tersebut tidak terlepas dari sejarah bahwa negara Laos pernah didukung oleh Uni Soviet dan negara tetangganya, yaitu Vietnam dalam upaya mencari kemerdekaan, hingga akhirnya kaum komunis Pathet Lao diberi dukungan yang sangat besar oleh dua negara tersebut, yaitu Uni Soviet dan Vietnam dalam mencapai kemerdekaannya. Dengan demikian, Laos mendapat kemerdekaannya dengan mengganti nama negara resmi sebagai Republik Demokratik Rakyat Laos. Keguncangan politik di negara tetangganya Vietnam membuat Laos menghadapi Perang Indochina Kedua yang lebih besar (disebut juga Perang Rahasia) yang menjadi faktor ketidakstabilan yang memicu lahirnya perang saudara dan beberapa kali kudeta. Pada 1975 kaum komunis Pathet Lao yang didukung Uni Soviet dan komunis Vietnam menendang pemerintahan Raja Savang Vatthana dukungan Amerika Serikat dan Perancis. Setelah mengambil alih negara ini, mereka mengganti namanya menjadi Republik Demokratik Rakyat Laos yang masih berdiri hingga

saat

ini.

Laos

mempererat

hubungannya

dengan

Vietnam

dan

mengendurkan larangan ekonominya pada akhir dekade 1980an dan dimasukkan ke dalam ASEAN pada 1997. Satu-satunya partai politik yang diakui di Laos adalah Partai Revolusioner Rakyat Laos(LPRP). Kepala negara adalah seorang presiden yang ditentukan oleh parlemen untuk masa jabatan 5 tahun. Kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan dari parlemen. Kebijakan pemerintahan ditentukan oleh partai melalui 9 anggota yang sangat berkuasa Politbiro dan 49 anggota Komite Pusat. Keputusan pemerintah yang penting ditentukan Dewan Menteri. Jenis kekuasaan negara Laos adalah republik sosialis dan berbentuk kesatuan. Sistem pemerintahan adalah presidensil dan parlemennya merupakan Unikameral. Sisa-sisa dari kelompok etnis Hmong yang beraliansi dengan Amerika Serikat ketika Perang Vietnam terlibat dalam konflik bersenjata dengan rezim komunis Laos sejak 1975. Sehubungan dengan adanya beberapa laporan tentang penyerahan diri etnis Hmong di media internasional baru-baru ini, konflik ini sepertinya sudah agak mereda. Sebagian besar anggota etnis Hmong berbaur kembali dengan masyarakat Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS

Page 409

ISSN 08532265


secara damai, dan sebagian dari mereka bahkan dilaporkan meraih posisi strategis di dalam pemerintahan negara Laos. Serangan-serangan masih terjadi secara kecil-kecilan di seluruh negeri, tetapi tidak mengarah kepada salah satu gerakan politik. Segala perbedaan pendapat di Laos dimusnahkan, sehingga informasi yang benar sulit didapat. Laos dibagi menjadi 16 provinsi (khoueng), 1 kotapraja* (kampheng nakhon), dan 1 daerah khusus** (khetphiset): Attapu

Louang Namtha

Vientiane *

Bokeo

Louangphabang

Provinsi Vientiane

Borikhamxay

Oudomxay

Xaignabouli

Champassack

Phongsaly

Saysomboun **

Houaphan

Saravane

Xekong

Khammouane

Savannakhet

Xiangkhoang

Pemerintah Laos - salah satu dari sekian negara komunis yang tersisa memulai melepas kontrol ekonomi dan mengizinkan berdirinya perusahaan swasta pada tahun 1986. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi melesat dari sangat rendah menjadi rata-rata 6% per tahun periode 1988-2004 kecuali pada saat krisis finansial Asia yang dimulai pada 1997. Seperti negara berkembang umumnya, kota-kota besarlah yang paling banyak menikmati pertumbuhan ekonomi. Ekonomi di Vientiane, Luang Prabang, Pakxe, dan Savannakhet, mengalami pertumbuhan signifikan beberapa tahun terakhir. Sebagian

besar

dari

wilayahnya

kekurangan

infrastruktur memadai. Laos masih belum memiliki jaringan rel kereta api, meskipun adanya rencana membangun rel yang menghubungkan Vientiane dengan Thailand yang dikenal dengan Jembatan Persahabatan Thailand-Laos. Jalan-jalan besar yang

meghubungkan

pusat-pusat

perkotaan,

disebut Rute 13, telah diperbaiki secara besarbesaran beberapa tahun terakhir, namun desadesa yang jauh dari jalan-jalan besar hanya dapat diakses melalui jalan tanah yang mungkin tidak dapat dilalui sepanjang tahun. Ada telekomunikasi internal dan


Page 410

ISSN 08532265


eksternal yang terbatas, terutama lewat jalur kabel, namun penggunaan telepon genggam/handphone telah menyebar luas di pusat perkotaan. Listrik tidak tersedia di banyak daerah pedesaab atau hanya selama kurun waktu tertentu. Pertanian masih memengaruhi setengah dari PDB dan menyerap 80% dari tenaga kerja yang ada. Ekonomi Laos menerima bantuan dari IMF dan sumber internasional lain serta dari investasi asing baru dalam bidang pemrosesan makanan dan pertambangan, khususnya tembaga dan emas. Pariwisata adalah industri dengan pertumbuhan tercepat di Laos. Pertumbuhan ekonomi umumnya terhambat oleh banyaknya penduduk berpendidikan yang pindah ke luar negeri akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai. Pada 2005 penelitian oleh Bank Dunia melaporkan bahwa 37% dari penduduk Laos yang berpendidikan tinggal di luar negeri, menempatkan Laos pada tempat ke-5 di dunia untuk kasus ini. Akhir 2004 Laos menormalisasi hubungan dagangnya dengan Amerika Serikat, yang membuat produsen Laos mendapatkan tarif ekspor yang lebih rendah sehingga merangsang pertumbuhan ekonomi mereka dari sektor ekspor. Kebijakan ekonomi Laos juga terus bergerak ke arah pasar bebas. Laos mengadopsi sistem ekonomi

pasar

terbuka

tapi

tetap

di

bawah

ideologi

sosialisme,

jadi

mengkombinasikan keduanya. Laos memandang manfaat ekonomi dari pasar bebas digunakan untuk memberikan pendididikan gratis, pelayanan kesehatan, serta layangan umum lain. Meskipun demikian para pemimpin Laos mengatakan Marxisme-Leninisme masih dipertahankan dan dianggap tetap relevan sampai sekarang. Di kalangan masyarakat suaranya berbeda, seperti disampaikan oleh seorang pengusaha perhotelan, Nouannipha Toy Siri.yang memandang bahwa dunia telah berubah kearah yang lebih baik, jika membandingkan era komunisme dahulu dan sekarang. Dia kemudian merujuk pada runtuhnya tembok Berlin tahun 1989 dan perubahan yang terjadi di Rusia. Semuanya sudah berubah. Terutama di sector ekonomi. Berdirinya beberapa hotel swasta di Laos merupakan salah satu petunjuk dari masuknya modal individu ke dalam kehidupan ekonomi. Bahkan investasi asing juga sudah diterima di Laos, antara lain dalam bentuk perusahaan patungan pemerintah Laos dan Thailand maupun pompa bensin asal Amerika Serikat. Di sudut-sudut Vientiane juga terlihat sejumlah papan baliho untuk memasarkan produk konsumsi, sedangkan poster Karl Marx, Lenin atau pemimpin Vietnam Ho Chi Min, baru bisa ditemukan di toko-toko buku. Seperti halnya Cina dan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS

Page 411

ISSN 08532265


Vietnam, Laos masih tetap dikuasai oleh partai tunggal, yang dianggap James Luhulima bukan sebagai hambatan bagi kemajuan Laos. Bahkan kekuasaan satu partai, memberi kemudahan untuk melakukan hal-hal yang ingin ditempuh. Jadi kalau ada program, bisa dilaksanakan dalam waktu dan tempo yang diinginkan, untuk menjaga reformasi ekonomi jangan terlalu cepat. Karena kalau terlau cepat dan tidak terkendali kan bisa menjadi persoalan. Sampai sekarang, satu-satunya partai politik di Laos adalah Partai Revolusioner Rakyat Laos, yang praktis menentukan semua kebijakan di negara itu. Somsanouk Mixay menegaskan tidak ada masalah dengan kekuasaan partai tunggal itu. Laos mempunyai satu partai politik yang diterima oleh masyarakat Laos dan ideologi partai adalah melayani rakyat dan Negara, ini lebih baik bagi negara ini daripada banyak partai tapi bertikai satu sama lain untuk kepentingannya sendiri. Pemerintahan Laos tidak sepenuhnya monolotik seperti rezim komunis lainnya, para kabinetnya meskipun seluruhnya komunis tapi mereka tetap mengakomodasikan kepentingan beberapa kelompok netral dan non komunis. Memasuki abad 21 Laos akan tetap mempertahankan sistem partai tunggal dan sistem politik Laos tidak akan bergeser dari sistem sosialis yang dianut kecuali pada reformasi ekonominya. Sebab penguasa Laos memiliki alasan bahwa meskipun Laos mengikuti partai tunggal, tetapi ia juga telah mengadopsi kekuatan-kekuatan netral lain di lembaga perwakilan. Dengan begitu kekuasaan partai tunggal di Laos tidak sepenuhnya menjadi kekuasaan utama tapi masih ada pihak lainnya yang menjadi penyeimbang kekuasaan. Partai yang berkuasa mengendalikan dengan ketat semua media di Laos., baik cetak maupun elektronik, dimiliki oleh pemerintah. Sirkulasi koran masih amat terbatas. Mengkritik negara, maupun upaya mengubah kebijakan partai dan menyebarkan gossip merupakan pelanggaran kriminal. Pada sidang ke-6 Majelis Takyat Tertinggi Laos ke-2 pada bulan Agustus tahun 1991 dibentuk UUD pertama Republik Demokratis Rakyat Laos. UUD menetapkan, Republik Demokratis Rakyat Laos sebagai negara demokratis, semua hak milik rakyat, rakyat berbagai etnis menjalankan hak tuan rumah di bawah pimpinan Partai Revolusioner Rakyat Laos Mesti begitu kekuasaan partai tetap dipertahankan dan ideologi komunis marxis masih tetap dipegang teguh, semuanya itu terlihat dari prasayarat untuk menjadi anggota dewan (Dewan Nasioanl) diantara sarat tersebut adalah 1) Berjiwa patriotic

dan

secara konsisten

loyal kepada


partai,

2)

Mengetahui cara Page 412

ISSN 08532265

JURNAL ONLINE WESTPHALIA, VOL.12, NO.2 (JULI-DESEMBER 2013) mengimplementasikan

garis

dan

kebijakan

partai

terhadapseluruh

lapisan

masyarakat yang multietnis. Karena

posisi

geografisnya

yang

hanya

daratan

maka

dalam

perekonomiannnya Laos sangat tergantung bantuan asing. Antara tahun 1975 hingga 1990 Laos menerima bantuan yang luar biasa dari Uni Soviet yang kemudian bantuan ini terus mengalami pengurangan seiring ambruknya Blok Timur. Untuk mengurangi ketergantungan dengan bantuan asing, Laos mulai melakukan renovasi dalam segi perekonomiannya. Tahun 1989 Laos mengesahkan Undang-undang

investasi

yang

sangat

terbuka

sebagai

isyarat

ke

dunia

Internasional bahwa Laos kini terbuka untuk bisnis. Setelah itu pada tahun 1991 Laos juga mengesahkan undang-undang dasar hukum untuk membuka ekonomi Laos dengan mekanisme ekonomi Baru (New Economic Mechanism, NEM) seperti yang dinyatakan oleh wakil perdana menteri luar negeri lao, program itu ditujukan untuk menciptakan iklim yang kondusif untuk membangun Laos yang masih terbelakang,

dengan

memprioritaskan

pembangunan

sector

pertanian

dan

kehutanan sebagai dasar pembangunan industri. Untuk menarik investasi asing Laos mengeluarkan kebijakan Foreign Direct Investmen (FDI) dengan harapan dapat membuka peluang kerja dan perbaikan ekonomi. Agar FDI ini dapat terlaksana dengan baik, pemerintah Laos telah melakukan perombakan mesin administrasi untuk memberikan fasilitas transaksi bisnis dan investasi internasional dengan; 1) Mengakhiri monopoli pemerintah pada sector-sektor tertentu, 2) Perampingan struktur organisasi administrasi pemerintah, 3) Debirokratisasi, 4) Memperkukuh aturan hokum yang melindungi kepentingan nasional namun sekaligus memberikan keyakinan kepastian hokum kepada investor. Menurut kalangan pengamat itu, berdasarkan basis purchasing power parity (PPP), pertumbuhan PDB tahun 2004 diperkirakan naik dari 3,9 persen menjadi 4,1 persen pada tahun 2005. Itu antara lain akibat membaiknya pertumbuhan ekonomi internasional pada tahun 2003, seperti di Jepang, Amerika Serikat, dan Thailand. Pertumbuhan riil PDB tahun 2004-2005 diperkirakan akan mencapai 6 persen dibandingkan dengan 5,5 persen tahun 2003. Dalam kaitan itu, ekspor Laos akan mendapat keuntungan dari percepatan pertumbuhan perdagangan dunia tahun 2004-2005, terutama di Vietnam, Thailand, dan Uni Eropa, yang merupakan mitra dagang utama Laos. Kondisi ekonomi dunia yang membaik juga diduga akan mendorong peningkatan investasi ke Laos. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS

Page 413


ISSN 08532265

Hubungan luar negeri Sejak merdeka dibawah Perancis pada tahun 1953-1975 politik luar negeri Laos lebih condong ke Barat, hal ini terlihat dari banyaknya bantuan yang diterima Laos dari Amerika Serikat. Namun setelah Laos memproklamirkan pemerintahan sosialisnya dan mengganti nama menjadi Lao People’s Demokratik Republic pada 2 Desember 1975 Politik luar negeri Laos lebih condong kepada angota Blok Komunis. Tahun 1977 diadakan perjanjian persahabatan dan kerjasama antara Vietnam dan Laos yagn berlaku selama 25 tahun. Sesuai perjanjian ini Vietnam memberikan pelatihan kader partai sampai pada masalah pembangunan dan keamanan dalam negeri. Mesti dalam bidang politik Laos tergantung pada Vietnam namun dalam bidang ekonomi Laos terghantung pada Thailand, karena Laos tidak memiliki pelabuhan, maka ekspor negeri ini melalui Bangkok (Thailand) dan Da Nang (Vietnam). Diplomas Laos menganut politik luar negeri damai yang bebas merdeka, berpendirian mengembangkan hubungan persahabatan dan kerja sama dengan semua negara di dunia di atas dasar lima prinsip hidup berdampingan secara damai. Ada dua prioritas utama kebijakan Luar negeri Laos yakni keinginan untuk memindahkan sekretarian komisi sungai Mekong dari Bangkok ke Vientiane. Selain itu yang lebih penting lagi adalah rencana Laos untuk bergabung dengan ASEAN pada tahun 1997. Hingga kini Laos berperan aktif dalam berbagai pertemuan ASEAN. Hubungan Laos dengan Tiongkok ditandai dengan hubungan diplomatik pada tanggal 25 April tahun 1961. Pada tahun 2000, kepala negara Tiongkok dan Loas merealisasi saling kunjungan yang bersejarah, kedua pihak mengeluarkan " Pernyataan Bersama " mengenai peningkatan kerja sama bilateral. Pada bulan November tahun 2004, PM Tiongkok Wen Jiabao mengadakan kunjungan resmi di Laos. Pada bulan Juni tahun 2006, Presiden Laos Choummaly Sayasone mengadakan kunjungn kenegaraan di Tiongkok, kedua negara mengeluarkan " Komunike Pers Bersama ". Dengan adanya keterbukaan hubungan Laos dengan negara-negara tetangga, Laos selalu berusaha membina hubungan baik dan damai. Kerja sama dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Myanmar, Thailand, Kamboja, dan China terus dilakukan. Oleh karena itu, dalam usaha mempromosikan hubungan antarperbatasan, telah dilakukan sejumlah proyek kerja sama di perbatasan. Di antaranya Zona Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS

Page 414

ISSN 08532265


Ekonomi Bujur Sangkar, yang mempromosikan kerja sama sosial-ekonomi, sosial budaya dan politik antara Laos, Thailand, Myanmar, dan China (di kawasan sebelah utara). Lalu

ada

Zona

Perdagangan

Perbatasan

Densavanh

(BTZ)

yang

mempromosikan perdagangan perbatasan antara Pemerintah Laos dan Vietnam. Zona

Ekonomi

Khusus

Savan-Seno

(SASEZ)

mempromosikan

hubungan

perdagangan dan pelayanan dalam Koridor Ekonomi Timur-Barat (SASEZ) Dari segi sejarah, sosialisme Laos lebih banyak mendapat pengaruh dari Vietnam. Setelah Vietnam utara membantu kelompok Pathet Lao yang pro-komunis memenangkan perang saudara di Laos yakni perang melawan pemerintahan kerajaan Lao yang didukung Amerika Serikat. Bahkan dalam perkembangannya Vietnam banyak berperan dalam pembangunan politik di Laos, hal ini terbukti dengan diberikannya pelatihan kader partai dan banyaknya Para penasehat Vietnam ditempatkan pada berbagai kementrian Laos untuk memformulasikan politik luar negerinya dengan mengabaikan kepentingan Vietnam. Pemerintahan sosialis di Laos cukup friendly dengan kelompok-kelompok lainnya di Laos. Bahkan kepentingan merekapun diakomodasikan oleh kabinet meski semua anggota kabinet adalah komunis namun aspirasi dari kelompok netral dan non komunis tetap diperhatikan. Bukan hanya itu saja meskipun memiliki kekuasaaan

partai

tunggal

namun

masih

ada

kelompok

lainnya

sebagai

penyeimbang kekuasaan jadi check and Balances di Laos dapat dipraktekan. Dalam pengeluaran kebijakan ekonominya, membuka diri dengan dunia internasional serta memberlakukan pasar bebas dengan harapan dapat keluar dari krisis ekonomi serta meningkatkan ekonominya yang sama-sama lemah. Setelah pengaruh Blok Timur mulai berkurang dan menyadari Negara-negara tetangganya yang mulai tumbuh maju. Laos dan Vietnam yang ekonominya masih tertinggal melakukan banyak perbaikan ekonomi serta membuaka pasar dan bisnis mereka serta sama-sama membuka kerjasama dengan berbagai negaraa serta aktif dalam organisasi internasional. Laos sendiri mulai melakukan renovasi ekonominya pada tahun 1989 dengan dekeluarkannya

undang-undang

investasi

yang

terbuka

serta

tahun

1991

dikeluarkan undang–undang dasar hukum mekanisme ekonomi baru.

Sistem Pemilu Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS

Page 415


ISSN 08532265

Pemilu adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakaioleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik. Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan programprogramnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Berkaitan dengan Pemilu di Laos, Laos menganut konstitusi baru sejak 1991. Pada tahun berikutnya, pemilu diadakan untuk 85 kursi baru Majelis Nasional yang anggotanya dipilih secara rahasia untuk masa jabatan 5 tahun. Parlemen tunggal ini diperluas sejak pemilu 1997 menjadi 99 anggota, menyetujui semua hukum baru, meskipun presidenlah yang memegang kekuasaan untuk mengeluarkan dekrit yang sifatnya mengikat. Pemilu yang terbaru dilaksanakan pada Februari 2002 ketika Majelis Nasional diperluas menjadi 109 anggota. Laos mengadakan pemilihan anggota-anggota badan legislatif yang dikenal sebagai Majelis Nasional. Di atas kertas Majelis Nasional adalah badan legislatif yang dipilih oleh dan untuk rakyat. Tetapi para analis mengatakan dalam kenyataannya, Partai Revolusioner Rakyat Laos yang berkuasa, memilih caloncalonnya, yang tunduk kepada partai itu. Profesor Martin Stuart-Fox adalah pakar Laos pada Universitas Queensland di Australia. Ia mengatakan partai komunis mengendalikan semua pemilihan di Laos. Orang yang mencalonkan diri dalam pemilihan Majelis Nasional adalah anggota partai. Hanya sedikit anggota independen yang ikut, tetapi mereka juga telah diperiksa oleh partai komunis. (Voice of America, 22 Juni 2013)


Page 416

ISSN 08532265

JURNAL ONLINE WESTPHALIA, VOL.12, NO.2 (JULI-DESEMBER 2013) Stuart-Fox

mengatakan

peran

Majelis

Nasional

adalah

memberikan

keabsahan demokrasi pura-pura kepada partai komunis. Ia mengatakan tugas badan

itu

termasuk

mensahkan

undang-undang

dan

memilih

pimpinan

pemerintahan.Tetapi nama-nama dan siapa yang akan menjabat sudah ditentukan oleh partai. Jadi, apa yang dilakukan majelis benar-benar hanya menjadi stempel semua keputusan yang sudah dibuat partai. Namun, Stuart-Fox mengatakan partai komunis sudah membolehkan sedikit perubahan dalam tata cara pembahasan internal badan itu, kalau dulu tidak ada perdebatan mengenai berbagai isu, sekarang Majelis Nasional kadang-kadang membahas masalah seperti korupsi yang kian memprihatinkan. Dibandingkan dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara, Laos adalah negara kecil, miskin, dan tidak punya laut, kecuali Sungai Mekong, yang mengalir melewati ibukota Vientiane. Tetapi perekonomiannya tumbuh cepat, terutama dari ekspor barang tambang dan tenaga listrik. Masuknya uang dalam jumlah besar dan kekuasaan yang terpusat menciptakan kesempatan untuk korupsi. Tetapi, rakyat kebanyakan di Laos juga menikmati keuntungan dari meningkatnya investasi dan bisnis, yang mendorong sebagian kecil orang mempertanyakan keabsahan partai komunis.

Kesimpulan Dalam bidang politik serta pemilu, Laos masih menerapkan aturan yang kuat berbasiskan nilai-nilai sosialisme, meski tidak seketat Cina dan Vietnam, yang merupakan

mentor

politiknya.

Politik

dan

ideologi

sosialis

mereka

tetap

dipertahankan dengan terus menyatakan bahwa mereka adalah negara sosialis di Asia Tenggara. Namun di sektor ekonomi, Laos mulai melakukan keterbukaan pasar menuju pasar bebas dan peningkatan investasi asing.

Daftar Pustaka Munawaroh, Rodotul, Politik Islam di Laos (makalah pada FUF UIN Jakarta, 2008) http://alfiyasha.blogspot.com/2008/11/pemerintahan-sosialis-di-asia-tenggara.html http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2010/01/100105_laos2.shtml


Page 417

ISSN JURNAL ONLINE WESTPHALIA, VOL.12, NO.2 (JULI-DESEMBER 2013)

Recommend Documents