ISBN

ISBN 978-979-17584-6-8

BUKU SAKU UNTUK KEBEBASAN BERAGAMA

MEMAHAMI MEKANISME PENGADUAN

THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC)

2 0 0 9 Memahami Mekanisme Pengaduan

i

Buku Saku untuk Kebebasan Beragama Memahami Mekanisme Pengaduan

Tim Penulis Fulthoni Renata Arianingtyas Siti Aminah Uli Parulian Sihombing Editor Muhamad Yasin

Penerbit The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) Jl. Tebet Timur I No. 4, Jakarta Selatan Phone : 021-93821173, Fax : 021- 8356641 e-mail : [email protected] website:www.mitrahukum.org

Didukung oleh HiVOS Jl. Brawijaya III No. 8, Kebayoran Baru Jakarta Selatan – INDONESIA Perpustakaan Nasional RI, Data Katalog dalam Terbitan (KDT) Buku Saku untuk Kebebasan Beragama Memahami Mekanisme Pengaduan Jakarta, ILRC, Oktober 2009 Cetakan; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x + 91 halaman, ukuran kertas 10,5 cm x 15 cm ISBN 978-979-17584-3-7

ii

Memahami Mekanisme Pengaduan


iii

Kata Pengantar Buku saku paralegal ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ditemui oleh komunitas agama minoritas di dalam kehidupan seharihari. The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) melihat para penulis mencoba menyajikan pemahaman hak atas kebebasan beragama secara sederhana dengan bahasa yang diharapkan mudah dipahami oleh seluruh pembaca. Di dalam buku saku paralegal ini dibahas tentang jaminan hak atas kebebasan beragama, administrasi kependudukan dan bentuk-bentuk diskriminasi. ILRC menyusun buku saku paralegal ini sebagai bagian dari komitmen untuk melakukan diseminasi pemahaman atas kebebasan beragama berdasarkan konstitusi, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Koveiv



v

nan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Sipol), dan aturan hukum lainnya yang terkait dengan kebebasan beragama. Kami berharap buku saku ini dapat digunakan oleh paralegal di komunitas agama minoritas, atau siapa saja yang tertarik dengan kebebasan beragama. Paralegal di komunitas agama minoritas diharapkan mampu memahami dasar-dasar kebebasan beragama dan pemahaman prosedural pengaduan terhadap pelanggaran hak atas kebebasan beragama tersebut, sehingga ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan kebebasan beragama, paralegal tersebut tidak perlu menunggu advokat. Kami juga melihat buku saku ini sebagai panduan (self-help) bagi komunitas untuk mengetahui prosedur pengaduan permasalahan kebebasan beragama, dan pemahaman praktis berkaitan dengan keterampilan advokasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada HiVOS yang mendukung penerbitan buku saku ini, dan juga kepada para penulis serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas kontribusinya dalam penyusunan buku saku ini.

Jakarta, 8 Oktober 2009 Hormat Kami

Uli Parulian Sihombing Direktur Eksekutif ILRC

Sejatinya, seorang paralegal mempunyai pemahaman teknis praktis advokasi dan pemahaman dasar kebebasan beragama, pemahaman tersebut bisa dipergunakan oleh paralegal ketika dia berhadapan dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan kebebasan beragama.

vi



vii

Daftar Isi Kata Pengantar Bagian Pertama

Pengaduan Pelayanan Publik Bagian kedua

Pengaduan Pelanggaran HAM Bagian Ketiga

Pengaduan Pelanggaran oleh Polisi Bagian Keempat

Pengaduan Pelanggaran oleh Jaksa Bagian Kelima

Pengaduan Pelanggaran oleh Hakim Bagian Keenam

Pengaduan Pelanggaran oleh Advokat Bibliografi Daftar Alamat Tentang ILRC

viii



ix

Bagian Pertama

Sumber : http://p4kundip.wordpress.com/

PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

Menyediakan pelayanan publik yang baik adalah tugas negara melalui pemerintah. Dalam konteks negara, pemenuhan kebutuhan publik tersebut diartikan sebagai pemenuhan hak-hak sipil warga negara. Pelayanan publik umumnya tidak x



01

berbentuk barang melainkan layanan jasa, termasuk jasa administrasi. Hasil yang diperoleh dari pelayanan publik oleh penyedia jasa layanan dapat berbentuk barang atau bentuk jasa. Tugas dan kewajiban ini dilakukan melalui aparat pemerintah dari tingkat paling atas sampai paling bawah seperti RW dan RT. Sebagai kewajiban, maka sudah semestinya setiap aparat pemerintah memberikan pelayanan publik yang terbaik. Sejak lahir para penghayat kepercayaan mengalami perlakuan diskriminatif, baik dari masyarakat maupun negara. Masyarakat yang tidak memeluk "agama resmi" mendapatkan perlakuan diskriminatif dari negara, seperti dalam pencatatan perkawinan, kelahiran, jenjang karir dan kematian. Begitu pula dengan kelompok adat, sering diperlakukan diskriminatif karena dianggap "tidak beragama". Diskriminasi dalam bentuk pelayanan publik seringpula menjadikan agama sebagai "kunci". Artinya, tanpa mencantumkan "agama resmi", orang akan mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan dari aparatur negara. Komitmen suatu negara untuk memberikan pelayanan publik yang memadai terhadap kebutuhan publik merupakan implementasi dari pemenuhan hak-hak azasi manusia. Sebagai upaya untuk memperbaiki layanan publik kepada masyarakat, pada 18 Juli 2009 Pemerintah dan 02


DPR menyepakati Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (LN RI Tahun 2009 No.112). Dengan diberlakukannya UU Pelayanan Publik ini, maka setiap warga negara, termasuk komunitas agama minoritas dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dapat menggunakannya sebagai dasar untuk mendapatkan pelayanan publik.

Apa yang dimaksud pelayanan publik? Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik umumnya dibagi ke dalam dua kategori sesuai tingkat kepentingan kebutuhan warga negara, yakni pelayanan publik primer dan pelayanan publik sekunder. Pelayanan publik primer merujuk pada semua jenis layanan dari sebuah instansi baik pemerintah maupun swasta untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mutlak dari warga negara, seperti dokumen kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran dll.), air bersih, listrik, pelayanan kesehatan, dan layanan jasa transportasi yang baik. Sedangkan, pelayanMemahami Mekanisme Pengaduan

03

an publik sekunder merujuk kepada semua layanan yang tidak mutlak bagi warga negara, misalnya kebutuhan atas rekreasi. Penyelenggaraan pelayanan publik harus berasaskan kepada : a. kepentingan umum; b. kepastian hukum; c. kesamaan hak; d. keseimbangan hak dan kewajiban; e. keprofesionalan; f. partisipatif; g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; h. keterbukaan; I. akuntabilitas; j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k. ketepatan waktu; dan l. kecepatan, kemudahan,

Apa ruang lingkup pelayanan publik? Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya 04


alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait. Pelayanan administratif meliputi: a) tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. b) tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Apa hak dan kewajiban bagi masyarakat dalam pelayanan publik? Dalam pelayanan publik, masyarakat memiliki hak dan kewajiban. Dalam hal ini masyarakat berhak untuk: a. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan; b. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan; c. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan; d. mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan; e. memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai Memahami Mekanisme Pengaduan

05

dengan standar pelayanan; f. memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; g. mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan Ombudsman; h. mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan Ombudsman; dan i. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan. Masyarakat berkewajiban untuk: a. mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan; b. ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik; dan c. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

06


Bagaimana masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, jika masyarakat tidak mengetahui hak dan kewajibannya sendiri dan tidak mengetahui bagaimana pelayanan publik itu diberikan? Dalam UU Pelayanan Publik, terdapat ketentuan bahwa penyelenggara pelayanan berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Proses penyusunan dan penetapan standar pelayanan wajib mengikutsertakan masyarakat. Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman (kepentingan penyandang cacat, manula, jenis kelamin, budaya di suatu daerah dll). Komponen standar pelayanan sekurangkurangnya meliputi: a. dasar hukum; b. persyaratan; c. sistem, mekanisme, dan prosedur; d. jangka waktu penyelesaian; e. biaya/tarif; Memahami Mekanisme Pengaduan

07

f. produk pelayanan; g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;

l. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat; m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki; n. sesuai dengan kepantasan; dan o. tidak menyimpang dari prosedur. Berdasarkan ketentuan di atas, masyarakat dapat mengingatkan pelaksana pelayanan jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan prosedur atau menimbulkan perasaan tidak nyaman.

Siapakah yang melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik? Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawasan internal melalui: 1). pengawasan oleh atasan langsung dan 2). pengawas fungsional. Sedangkan Pengawasan eksternal dilakukan melalui: a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b. pengawasan oleh Ombudsman; atau c. pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 08



09

(DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

Jika penyelenggara/pelaksana tidak melaksanakan kewajiban dan/atau memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, kemana masyarakat mengadu? Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada : 1. Bagian/Unit Pengaduan di institusi Penyelenggara Pelayanan Publik 2. Ombudsman Republik Indonesia. Selain mengadukannya ke bagian/unit pengaduan atau ke Ombudsman, dalam hal terjadi pelanggaraan hukum, masyarakat dapat melakukan : 1. Menggugat penyelenggara atau pelaksana melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara. 2. Apabila penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik, masyarakat dapat mengajukan gugatan ke peradilan umum. 3. Apabila diduga melakukan tindak pidana dalam penyelenggaraan pelayanan publik masyarakat dapat melaporkan penyelenggara 10


kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian. Gugatan dan laporan tidak menghapus kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan keputusan Ombudsman dan/atau penyelenggara.

Apa yang harus dilakukan ketika kita mengalami tindakan diskriminatif dalam pelayanan publik? Asas-asas pelayanan publik diantaranya adalah “persamaan perlakuan/tidak diskriminatif” dan “fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan”. Ini berarti bahwa pelayanan publik dalam setiap bentuknya tidak boleh memberikan perbedaan perlakuan atas dasar apapun. Perbedaan perlakuan hanya dimungkinkan untuk kelompok-kelompok rentan, khususnya dalam penyediaan fasilitas dan pelayanan. Misalkan: manula (manusia usia lanjut) tidak diwajibkan mengantri dan diprioritaskan pelayanannya, penyandang cacat disediakan fasilitas yang memudahkan, atau disediakan kursi khusus untuk manula, penyandang cacat, perempuan hamil dan balita di setiap media transportasi massa. Untuk mencegah tindakan diskriminatif, juga ditekankan kepada para pelaksana pelayanan publik agar dalam bersikap harus adil dan tidak diskriminatif. Memahami Mekanisme Pengaduan

11

Namun jika anda mengalami tindakan diskriminasi dalam pelayanan publik, maka hal-hal yang HARUS dilakukan adalah: 1. Mencatat peristiwa tindakan diskriminatif yang sekurang-kurangnya terdiri dari informasi terkait : - Waktu peristiwa terjadi - Tempat peristiwa - Siapa yang melakukan (nama, jabatan, instansi) - Bentuk tindakan diskriminasi (ucapan, permintaan uang, mempersulit pelayanan) - Kerugian yang diderita/diakibatkan 2. Mencari tahu mekanisme pengaduan di instansi penyelenggara pelayanan, dan melaporkannya sesuai mekanisme yang berlaku di instansi tersebut. 3. Memastikan seluruh data pengaduan lengkap dan memenuhi syarat pengaduan di instansi tersebut. 4. Mintalah tanda terima pengaduan yang menjadi bukti pengaduan Anda, dan selalu menyimpan salinan (fotocopy) dari setiap dokumen, dan data pengaduan. 5. Jika dalam 60 hari sejak pengaduan dinilai lengkap, Anda belum menerima keputusan apapun, maka Anda bisa mempertanyakannya ke bagian pengaduan dari penyelenggara 12


pelayanan publik tentang status pengaduan dengan menunjukan tanda bukti pengaduan. 6. Jika pengaduan masih tidak ditindaklanjuti/ tidak jelas dan tidak ada penyelesaian dalam waktu 60 hari, Maka Anda bisa menyampaikan pengaduan melalui Ombudsman Republik Indonesia (ORI). 7. Jika seluruh proses ini belum juga membuahkan hasil, maka langkah terakhir adalah melalui pengadilan, baik melalui gugatan perdata ke peradilan umum amaupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk langkah ini, Anda dapat bekerjasama dengan organisasi bantuan hukum atau advokat.

PENGADUAN KE PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK Siapa yang mengadu? Pengaduan diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya,

Bagaimana tatacara pengaduan tersebut? 1. Pengaduan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan. Memahami Mekanisme Pengaduan

13

2. Pengaduan disampaikan secara tertulis memuat: ? nama dan alamat lengkap; ? uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiil atau immateriil yang diderita; ? permintaan penyelesaian yang diajukan; dan ? tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan. 3. Pengadu dapat memasukkan tuntutan ganti rugi dalam surat pengaduan. 4. Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan. 5. Pengaduan dapat disertai dengan bukti-bukti sebagai pendukung pengaduannya. 6. Dalam hal pengadu membutuhkan dokumen terkait dengan pengaduan dari penyelenggara dan/atau pelaksana untuk mendukung pembuktian, maka penyelenggara dan/atau pelaksana wajib memberikannya. 7. Penyelenggara dan/atau Ombudsman wajib memberikan tanda terima pengaduan. 8. Tanda terima pengaduan sekurang-kurangnya memuat: a. identitas pengadu secara lengkap; b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan; 14


c. tempat dan waktu penerimaan pengaduan; dan d. tanda tangan serta nama pejabat/pegawai yang menerima pengaduan. 9. Penyelenggara dan/atau Ombudsman wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan. 10. Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan. 11. Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud, pengadu dianggap mencabut pengaduannya.

Kepada siapa pengaduan diajukan? 1. Pengaduan terhadap pelaksana ditujukan kepada atasan pelaksana. 2. Pengaduan terhadap penyelenggara ditujukan kepada atasan satuan kerja penyelenggara. 3. Pengaduan terhadap penyelenggara yang berbentuk korporasi dan lembaga independen ditujukan kepada pejabat yang bertanggung jawab pada instansi pemerintah yang memberikan misi atau penugasan. Memahami Mekanisme Pengaduan

15

Selanjutnya apa yang dilakukan penyelenggara terhadap pengaduan masyarakat? Dalam memeriksa materi pengaduan, penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya. 1. Penyelenggara wajib menerima dan merespons pengaduan. 2. Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu, dengar pendapat dapat dilakukan secara terpisah. 3. Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, pihak pengadu menguraikan kerugian yang ditimbulkan akibat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. 4. Dalam melakukan pemeriksaan materi pengaduan, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan. 5. Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap. 6. Keputusan wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan. 7. Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, ke16


putusan memuat jumlah ganti rugi dan batas waktu pembayarannya. 8. Penyelenggara berkewajiban memberikan tembusan keputusan kepada pengadu mengenai penyelesaian perkara yang diadukan. PENGADUAN KE OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menurut UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu tugasnya adalah menangani keluhan masyarakat korban maladministrasi publik. Dalam menjalankan tugasnya ORI memegang teguh Memahami Mekanisme Pengaduan

17

prinsip Ombudsman yang berlaku universal. Antara lain tidak meminta imbalan/gratis (free of charge) dan tidak memihak (impartial).

Apa yang dimaksud dengan maladministrasi? Dan adakah jangka waktu pengaduan sejak pelanggaran maladministrasi terjadi? Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan. Bentuk dan jenis maladministrasi misalkan: penundaan atas pelayanan (berlarut-larut), tidak melayani, bertindak tidak adil dan diskriminatif, pemalsuan, di luar kompetensi (bukan kewenangannya), terdapat intervensi, penyimpangan prosedur, bertindak sewenang-wenang, bertindak tidak layak/tidak patut/tidak sopan, permintaan imbalan uang, dll. Peristiwa/tindakan/keputusan yang diadukan belum lewat dua tahun dan sudah menyampaikan pengaduan secara langsung kepada penye18


lenggara pelayanan publik.

Siapa saja yang boleh melapor ke Ombudsman? Seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) atau penduduk, khususnya yang menjadi korban langsung tindakan maladministrasi oleh aparat.

Laporan seperti apakah yang ditangani Ombudsman? 1. Harus jelas identitas pelapor (Ombudsman tidak melayani surat kaleng) 2. Substansi yang dilaporkan merupakan kewenangan Ombudsman 3. Disertai data kronologis yang jelas dan sistematis. 4. Tidak harus menggunakan bahasa hukum, cukup bahasa yang sederhana.

Laporan seperti apakah yang tidak ditindaklanjuti? Laporan tidak ditindaklanjuti, JIKA: 1. Identitas pelapor tidak lengkap; 2. Tidak disertai alasan yang mendasar; 3. Tidak mendapat kuasa dari korban; 4. Sedang dalam pemeriksaan di pengadilan atau instansi yang berwenang; Memahami Mekanisme Pengaduan

19

5. Sudah diselesaikan ole instansi yang berwenang; 6. Pelapor belum terlebih dahulu menyampaikan keluhannya kepada instansi yang berwenang; 7. Peristiwa, tindakan atau keptusan yang dikeluhkan atau dilaporkan lewat 2 (dua) tahun sejak peristiwa, tindakan atau keputusan yang bersangkutan terjadi. Bagaimana tata cara pengaduan ke Ombudsman? 1. Disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. 2. Laporan pengaduan harus disertai kronologis kasus yang dijabarkan secara jelas dan sistematis serta ditandatangani. 3. Mencantumkan identitas diri antara lain fotokopi KTP/SIM/Passport. 4. Melampirkan fotokopi data pendukung secukupnya. 5. Laporan pengaduan dapat dilakukan dengan cara; a. Datang /diantar langsung ke Ombusman Ombudsman Republik Indonesia Jl. Ir. H. Djuanda No. 36 Jakarta Pusat Telp : +62 21 351 0071 Kantor Perwakilan: 20


Perwakilan Wilayah D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah Jl. Wolter Monginsidi No. 20 Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta Telp : +62 0274 565314 Fax: +62 0274 565314 Perwakilan Wilayah NTT dan NTB Jl. Perintis Kemerdekaan I No. 1 Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kupang, Nusa Tenggara Timur Telp : +62 0380 839325 Fax : +62 0380 839325 Perwakilan Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo Jl. Babe Palar No. 57 Tanjung Batu, Manado, Sulawesi Utara Telp : +62 0431 855966 Fax : +62 0431 855966 Perwakilan Wilayah Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam Jl. Mojopahit No. 2 Medan, Sumatera Utara 20153 Telp : +62 061 4565129 Fax : +62 061 4565129 b. Dikirim melalui pos dengan alamat seMemahami Mekanisme Pengaduan

21

bagaimana tersebut di atas

Dalam hal apa pemeriksaan dihentikan ? c. Melalui website (www.ombudsman.go.id). ? Lakukan pendaftaran pelapor dengan mengisi formulir pendaftaran secara lengkap dan aktifkan username Anda setelah menerima e-mail verifikasi yang dikirim secara otomatis. ? Lakukan login untuk mengirimkan pengaduan serta melihat perkembangan pengaduan.

Bagaimana proses penanganan Ombudsman terhadap laporan masyarakat ? 1. Keluhan masyarakat akan ditelaah oleh Ombudsman; 2. Apabila berkas belum lengkap, maka pelapor akan dihubungi kembali untuk melengkapi data yang dibutuhkan; 3. Bila dirasa perlu, pelapor dapat berkonsultasi di kantor ORI atau Kantor Perwakilan ORI terdekat; 4. Ombudsman akan menyiapkan permintaan klarifikasi dan rekomendasi yang ditujukan kepada instansi yang dilaporkan dengan tembusan kepada instansi lain yang terkait serta pelapor; 22


Pemeriksaan dapat dihentikan apabila: 1. Substansi yang dilaporkan merupakan kebijakan umum pemerintah; 2. Perilaku dan keputusan aparat telah sesuai ketentuan yang berlaku; 3. Masalah yang dilaporkan masih dapat diselesaikan sesuai prosedur administrasi yang berlaku; 4. Masalah yang dilaporkan sedang diperiksa di pengadilan, dalam proses banding atau kasasi di pengadilan yang lebih tinggi; 5. Tercapainya penyelesaian dengan cara mediasi; 6. Pelapor meninggal dunia atau mencabut laporannya.

Apakah pengaduan melalui ORI dikenakan biaya? Pengaduan kepada ORI TIDAK dipungut biaya (gratis), dan petugas ORI tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun.


23

Bagian Kedua

PENGADUAN PELANGGARAN HAM

Sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), setiap perbuatan pelanggaran HAM, dapat diadukan ke Komnas HAM. Pengaduan adalah pernyataan resmi yang menginformasikan atau melaporkan peristiwa yang oleh pengadu dianggap merupakan pelanggaran suatu hak asasi manusia.

Perbuatan apa saja yang dapat saya adukan ke Komnas HAM? Pada dasarnya setiap perbuatan pelanggaran HAM dapat diadukan ke Komnas HAM, baik pelanggaran hak sipil dan politik, hak ekonomi, 24



25

sosial dan budaya. Seperti: 1. hak untuk hidup; 2. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; 3. hak mengembangkan diri; 4. hak memperoleh keadilan; 5. hak atas kebebasan pribadi; 6. hak atas rasa aman; 7. hak atas kebebasan beragama; 8. hak atas kebebasan berpendapat/berekspresi 9. hak atas kesejahteraan; 10. hak turut serta dalam pemerintahan; 11. hak wanita; 12. hak anak; atau 13. hak masyarakat adat.

Bagaimana cara mengadu ke Komnas HAM? Berdasarkan ketentuan Prosedur Penanganan Pengaduan yang diberlakukan di Komnas HAM, pengaduan harus disampaikan dalam bentuk tertulis yang memuat dan dilengkapi dengan: 1. Nama lengkap pengadu; 2. Alamat rumah; 3. Alamat surat apabila berbeda dengan alamat rumah; 4. Nomor telepon tempat kerja dan atau rumah; 26


5. Nomor faksimili apabila ada; 6. Rincian pengaduan, yaitu apa yang terjadi, di mana, kapan, siapa yang terlibat, nama-nama saksi; 7. Fotokopi berbagai dokumen pendukung yang berhubungan dengan peristiwa yang diadukan; 8. Fotokopi identitas pengadu yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor); 9. Bukti-bukti lain yang menguatkan pengaduan; 10. Jika ada, institusi lain yang kepadanya telah disampaikan pengaduan serupa; 11. Apakah sudah ada upaya hukum yang dilakukan; 12. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang merasa menjadi korban pelanggaran suatu HAM (misalnya surat kuasa atau surat pernyataan); 13. Jangan lupa membubuhkan tanda tangan dan nama jelas pengadu atau yang diberi kuasa.

Setelah lengkapnya keterangan dan bahan tersebut pengaduan dapat dikirimkan melalui berbagai macam cara, yakni : a. diantar langsung ke Komnas HAM; b. dikirim melalui jasa pos atau kurir; atau Memahami Mekanisme Pengaduan

27

c. dikirim melalui faksimile ke nomor : 021-3160629 d. dikirim melalui e-mail ke; [email protected] Jika tidak dapat menulis, Anda dapat meminta bantuan saudara, teman atau orang yang Anda percaya untuk membantu membuatkan pengaduan. Pengaduan awal yang dilakukan melalui telepon harus dikonfirmasikan dengan pengaduan dalam bentuk tertulis. Jika Anda membutuhkan bantuan atau informasi lebih lanjut berkenaan dengan penyampaian pengaduan, silakan menghubungi: Unit Pelayanan Pengaduan di nomor telepon: 021-3925230 ekstension 126.

Bagaimana jika saya tidak tinggal di Jakarta? Bagaimana saya menyampaikan pengaduan? Komnas HAM saat ini sedang mengembangkan sistem pelayanan pengaduan berbasis teknologi, yaitu online melalui login ke website (laman) Komnas HAM di www.komnasham.go.id Selain itu, dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Komnas HAM secara bertahap telah mendirikan Perwakilan/Kantor Perwakilan Komnas HAM di daerah. Pada saat ini, Komnas 28


HAM telah mendirikan Perwakilan/Kantor Perwakilan Komnas HAM di daerah sebagai berikut: 1. Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat Jl. Rasuna Said No. 74, Padang, Sumatera Barat Telp. : +62 – 751 – 7050320 Fax. : +62 – 751 – 4050528 2. Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat Jl. Daeng Abdul Hadi No. 146 (Belakang PLN) Pontianak – Kalimantan Barat Telp/Fax: +62 – 561 – 736112 3. Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua Jl. Soasio, Dok V Bawah Jayapura, Papua Telp/Fax: +62 – 967 – 521592 4. Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Jl. Tengku Cik Ditiro No.16, Banda Aceh Telp : +62 – 651 – 28329 Fax : +62 - 651 - 33605 5. Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku Jl. Martha Kristina Tiahahu, No.1 PuncakBogor Karang Panjang, Ambon, Maluku Telp/Fax: +62 – 911 – 316003 Memahami Mekanisme Pengaduan

29

6. Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah (Palu) Jl. Letjen Soeprapto No. 48 Palu Sulawesi Tengah, Telp: +62 - 451- 4214255, dan Fax: +62 - 451 - 453671

Bagian Ketiga

PENGADUAN PELANGGARAN OLEH POLRI

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Negara Republik Indonesia dinyatakan "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat". Dari definisi yuridis tersebut dapat disimpulkan bahwa polisi juga merupakan aparat yang bertugas dalam rangka penegakan hukum, sama halnya dengan pejabat pemerintah, hakim dan jaksa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegakan hukum, polisi harus 30



31

tunduk pada peraturan perundang - undangan yang berlaku, dalam hal ini: 1. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 3. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan pelaksananya. 4. Peraturan Perundang-undangan lain yang relevan. 5. PP No.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian RI . 6. PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia. 7. Kode Etik Profesi Kepolisian yang diatur dalam keputusan kepala kepolisian Republik Indonesia (keputusan Kapolri) No. Pol : Kep/32/VII2003 tanggal 1 Juli 2003. Peraturan-peraturan tersebut bersifat mengikat. Artinya, apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota POLRI, maka aparat kepolisian tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkatannya.

Bagaimana kode etik profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 32


dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ? Selain menaati ketentuan dalam KUHAP dan peraturan disiplin POLRI, maka berdasarkan kode etik profesi khususnya pasal 5 – 7, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat anggota POLRI senantiasa: a. Memberikan pelayanan terbaik; b. Menyelamatkan jiwa seseorang pada kesempatan pertama; c. Mengutamakan kemuahan dan tidak mempersulit; d. Bersikap hormat kepada siapapun dan tidak menunjukkan sikap congkak/arogan karena kekuasaan; e. Tidak membeda-bedakan cara pelayanan kepada semua orang; f. Tidak mengenal waktu istirahat selama 24 jam, atau tidak mengenal hari libur; g. Tidak membebani biaya, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan; h. Tidak boleh menolak permintaan pertolongan bantuan dari masyarakat dengan alasan bukan wilayah hukumnya atau karena kekurangan alat dan orang; I. Tidak mengeluarkan kata-kata atau melakukan gerakan-gerakan anggota tubuhnya yang mengisyaratkan meminta imbalan atas Memahami Mekanisme Pengaduan

33

bantuan polisi yang telah diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, dalam Pasal 7 Kode Etik dinyatakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa: a. Bertutur kata kasar dan bernada kemarahan; b. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas; c. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat; d. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan; e. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat; f. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan; g. Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak di bawah umur; h. Merendahkan harkat dan martabat manusia.

Kemana masyarakat mengadukan pelanggaran (pidana/disiplin/kode etik) yang dilakukan oleh anggota POLRI? Jika anggota POLRI melakukan pelanggaran baik pidana/disiplin/kode etik, masyarakat dapat 34


mengadukannya ke Bagian/Unit yang melaksanakan fungsi Provost. Seperti di tingkat Mabes POLRI ke Divisi Propam Mabes POLRI, di tingkat POLDA ke Divisi Propam dan Provost atau ke UP3D di tingkat Polres. Adapun fungsi Provost POLRI adalah: 1. PEMBINAN DISIPLIN ? Melakukan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, tata tertib di lingkungan Polres ? Melaksanakan kegiatan administrasi oprerasional termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data atau informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan displin 2. PENEGAKAN HUKUM ? Memelihara dan meningkatkan kesadaran hukum setiap personil POLRI sebagaimana aparat penegakan hukum, pengayom, pelindung masyarakat yang diimplementasikan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. ? Melakukan tindakan preventif dan represif (penyelidikan) terhadap personil yang melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana. 3. PEMELIHARAAN TATA TERTIB ? Memupuk kesadaran personil Polri agar senantiasa mematuhi norma- norma dan peraturan perundang-undangan yang Memahami Mekanisme Pengaduan

35

berlaku. ? Menciptakan situasi dan kondisi kesatuan

agar setiap insan Polri mampu menunjukkan keteladanan di lingkungan tugasnya dan di tengah-tengah masyarakat. Untuk menjalankan fungsinya, Provost diberikan tugas dan kewenangan sebagai berikut:

Tugas Pokok Provost 1. Membantu pimpinan untuk menyelenggarakan penegakan hukum, tata tertib dan disiplin anggota di lingkungan Polri dan menyediakan kekuatan atau tenaga untuk melaksanakan fungsi kepolisian. 2. Menyelenggarakan atau melaksanakan: ? Penegakan hukum, tata tertib dan disiplin serta melaksanakan peraturan di lingkungan Polri ? Pemeliharaan keamanan dan ketertiban di lingkungan markas, kesatuan, asrama dan instansi. ? Mengajukan saran dan pertimbangan kepada pimpinan, khususnya mengenai halhal yang berhubungan dengan bidang tugas provost.

Wewenang Provost 1. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan. 36


2. Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah ankum (atasan yang berhak menghukum) 4. Melaksanakan putusan ankum

Bagaimana tata cara menyampaikan laporan/pengaduan? Tata cara pengaduan dan proses pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian. a. Pelapor dapat berasal dari : - Masyarakat (korban/kuasanya). - Anggota Polri. - Instansi Terkait. - Lembaga swadaya masyarakat. - Media massa b. Laporan disampaikan kepada Pelayanan Pengaduan (Yanduan), baik yang ada di Mabes Polri, maupun yang berada pada tingkat daerah atau wilayah. Untuk mempermudah Anda dapat mengisi fitur pengaduan di website masing-masing, karena saat ini POLRI sampai tingkatan Polres telah memiliki website dan menerapakan sistem pengaduan online. Memahami Mekanisme Pengaduan

37

c. Pemeriksaan awal atas dugaan pelanggaran akan dilaksanakan oleh pengemban fungsi Provost pada tiap jenjang organisasi Polri, seperti Divpropam (Divisi Provesi dan Pengamanan) pada tingkat Mabes Polri; d. Hasil pemeriksaan akan ditelaah, dengan hasil: ? jika terdapat unsur tindak pidana, maka berkas perkara akan diberikan kepada badan reserse dan kriminal (Bareskrim) yang kemudian dilanjutkan pemeriksaan di pengadilan umum. ? jika terdapat unsur pelanggaran disiplin/ kode etik, maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (ankum), yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang disiplin/kode etik profesi.

2.

a.

b.

Sanksi apa yang dijatuhkan kepada anggota POLRI yang terbukti melanggar aturan pidana atau peraturan disiplin dan kode etik profesi? Masing masing pelanggaran memiliki sanksi yang berbeda, yaitu: 1. Jika yang terbukti yang terjadi adalah pelanggaran yang memiliki unsur pidana, maka sanksi yang diberikan didasarkan pada ketentuan pasal-pasal di KUHP. Dan setelah 38


3. a.

vonis dijatuhkan, anggota POLRI dikenakan pula hukuman disiplin/kode etik. Anggota POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik. Tindakan disiplin tidak menghapus kewenangan Ankum untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin. Hukuman disiplin berupa: ? teguran tertulis; ? penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; ? penundaan kenaikan gaji berkala; ? penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; ? mutasi yang bersifat demosi; ? pembebasan dari jabatan; ? penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu)hari. jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran kode etik maka sanksinya berupa : diperintahkan untuk menyatakan penyesalan dan permintaan maaf secara terbatas atau terbuka. Memahami Mekanisme Pengaduan

39

b. mengikuti pembinaan ulang profesi. c. tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian.

Dalam hal apakah anggota POLRI dapat diberhentikan dengan tidak hormat? Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila: 1. Melakukan tindak pidana ? dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia; ? diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; ? melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.

40


2. Melakukan pelanggaran. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Meninggalkan tugas atau hal lain. ? meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; ? melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian; ? melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau ? menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Pemberhentian dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, setelah anggota diberikan kesempatan untuk membela diri.


41

PENGADUAN KE KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL

dan melanjutkannya ke Markas Besar Polri atau Polda. Namun demikian, Kompolnas tetap dapat didayagunakan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota POLRI.

Hal-hal apa yang dapat diadukan kepada Kompolnas? Keluhan adalah pengaduan masyarakat yang menyangkut: 1. penyalahgunaan wewenang 2. dugaan korupsi, 3. pelayanan yang buruk, 4. perlakuan diskriminasi 5. penggunaan diskresi yang keliru

Bagaimana tatacara pengaduan ke Kompolnas? Untuk mengawasi kinerja kepolisian, Pemerintah membentuk Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pada tahun 2006 melalui Perpres RI No. 17 Tahun 2005. Berbeda dengan di negara lain yang menempatkan komisi kepolisian sebagai lembaga pengawas, yang memiliki wewenang investigasi bahkan penangkapan, Kompolnas tidak menjadi lembaga pengawas yang efektif karena tidak memiliki fungsi investigasi. Anggota Komisi ini hanya dapat menampung keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan kepolisian 42


1. Mengisi formulir atau menulis surat pengaduan yang memuat informasi antara lain : a. Data/Keterangan Pribadi Pelapor (No. KTP, nama, tanggal lahir, pekerjaan, jenis kelamin, alamat lengkap) b. Keterangan tentang Anggota Polri/Terlapor (Nama, pangkat, kesatuan terlapor. Contoh: Polri, Polda, Polres, Polsek, dll.) c. Keterangan tentang kejadian/keluhan yang dilaporkan (tempat Kejadian, tanggal dan waktu kejadian, bentuk perbuatan, Memahami Mekanisme Pengaduan

43

saksi-saksi (yang melihat, mengetahui, korban, dan kerugian yang dialami pelapor) d. Informasi lain/tambahan. Misal: Nomor l. Laporan polisi bilamana ada, upaya yang telah dilakukan. e. Pernyataan bahwa laporan tersebut benar. f. Nama jelas dan ditandatangani 2. Mengirimkan surat pengaduan ke : PO BOX 259 JKTM 12700 atau Jl. Tirtayasa VII No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 3. Pengaduan dapat dilakukan pula melalui Jalur 259 Kata JALUR merupakan singkatan untuk ”JALAN LURUS”, yakni jalur satu-satunya yang harus dipilih, jika ingin menyampaikan saran dan kritik untuk perbaikan polisi. Untuk penyampaian pengaduan/keluhan atas kinerja ke Kompolnas dinamakan JALUR 259, dengan cara : ? Melalui Call Center Jalur 259 di nomor 0811 259 259 (nomor tersebut tidak bebas pulsa) atau; ? Melalui website www.jalur259.com.

44


Bagian Keempat

PENGADUAN PELANGGARAN OLEH JAKSA

Kejaksaan adalah salah satu subsistem dalam peradilan pidana, dan mempunyai peranan mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara, bahkan kepentingan umum. Posisinya sebagai perwakilan negara dan masyarakat menjadi penting terkait kebepihakannya terhadap masyarakat/korban. Jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terikat pada peraturan perundangundangan, diantaranya : 1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Memahami Mekanisme Pengaduan

45

3. Tata Krama Adhyaksa, peraturan Jaksa Agung tentang kode etik jaksa, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Peraturan - peraturan tersebut bersifat mengikat. artinya apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak jaksa, maka jaksa tersebut dapat dikenakan sanksi.

Apakah Jaksa memiliki kekebalan hukum? TIDAK. Walaupun jaksa merupakan pejabat fungsional yang memiliki peran dan tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum, tetapi hal itu tidak membuat jaksa, baik secara institusional maupun personal, memiliki kekebalan hukum. Apabila dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdapat bukti terjadinya penyimpangan dan/atau pelanggaran, maka jaksa, baik secara institusional maupun personal dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum.

Bagaimanakah kode etik jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya? Tolok ukur untuk menilai kinerja jaksa sebagai aparat penegak hukum adalah panduan moral atau etika profesi yang dikenal dengan Tata Krama Adhyaksa. Kode etik ini harus dilaksanakan oleh jaksa dalam menjalani tugas, fungsi, dan 46


wewenangnya. Tata Krama Adhyaksa memiliki 15 butir, yaitu: 1. Jaksa adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dari kepribadian yang utuh dalam pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila. 2. Jaksa sebagai insan yang cinta tanah air dan bangsa senantiasa mengamalkan dan melestarikan Pancasila serta secara aktif dan kreatif menjadi pelaku pembangunan hukum dalam mewujudkan masyarakat adil yang berkemakmuran dan makmur dalam berkeadilan. 3. Jaksa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. 4. Jaksa mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama pencari keadilan serta menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, disamping asas-asas hukum yang berlaku. 5. Jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya melindungi kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta menggali nilainilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. 6. Jaksa senantiasa berupaya meningkatkan Memahami Mekanisme Pengaduan

47

kualitas pengabdian dengan mengindahkan disiplin ilmu hukum, memantapkan pengetahuan dan keahlian hukum serta memperluas wawasan dengan mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat. 7. Jaksa berlaku adil dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan. 8. Jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya senantiasa memupuk serta mengembangkan kemampuan profesional, integritas pribadi dan disiplin yang tinggi. 9. Jaksa menghormati adat kebiasaan setempat yang tercermin dari sikap dan perilaku baik di dalam maupun di luar kedinasan. 10.Jaksa terbuka untuk menerima kebenaran, bersikap mawas diri, berani bertanggung jawab dan dapat menjadi teladan di lingkungannya. 11.Jaksa mengindahkan norma-norma kesopanan. 12.Jaksa berbudi luhur serta berwatak mulia, setia, jujur, arif dan bijaksana dalam tata pikir, tata tutur dan tata laku. 13.Jaksa memelihara rasa kekeluargaan, semangat kesetiakawanan dan mendahulukan kepentingan korps dari pada kepentingan pribadi. 14.Jaksa menjunjung tinggi dan membela kehormatan korps serta menjaga harkat profesi. 48


15.Jaksa senantiasa membina dan mengembangkan kader adhyaksa dengan semangat ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani.

Dalam hal apa seorang jaksa diberhentikan? Dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, antara lain, karena tidak cakap dalam menjalankan tugas (Pasal 12 huruf (e)). Sementara itu, jaksa diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dengan alasan sebagai berikut: 1. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 2. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya; 3. melanggar larangan rangkap jabatan 4. melanggar sumpah atau janji jabatan; atau 5. melakukan perbuatan tercela.

Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa kemana masyarakat mengadukannya? Pengaduan dapat disampaikan kepada : Memahami Mekanisme Pengaduan

49

1. Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWAS) 2. Unit/Fungsi Pengawasan Fungsional Kejaksaan Tinggi/Negeri 3. Komisi Kejaksaan

PENGADUAN MELALUI PENGAWAS INTERNAL Bagaimana cara menyampaikan pengaduan kepada bidang pengawasan di kejaksaan? 1. Pelapor menyampaikan laporan atau pengaduan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), atau kepada bagian fungsi pengawasan di lingkungan kejaksaan tingkat bawahnya; 2. Ditelaah oleh inspektur sesuai dengan jenis kasusnya: ? Inpektur kepegawaian dan tugas umum (Pengasum); ? Inspektur keuangan dan pembangunan (Kepbang); ? Inspektur Pidana Umum (Pidum) ? Inspektur Intelijen; ? Inspektur Pidana Khusus dan Perdata Umum (Pidsus Datum). 3. Diteruskan kepada unit kerja yang bersangkutan/Kejati untuk dilakukan pemeriksaan; 4. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) dalam ben50


tuk pengawasan pertama, memuat saran untuk dijatuhi hukuman disipilin sesuai dengan PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Jika tidak terbukti, maka pemeriksaan diberhentikan; 5. Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) disampaikan kepada Jaksa Agung Muda pengawasan paling lambat 30 hari. Apabila LHP belum diterima sampai dengan 30 hari, maka diberi peringatan sampai tiga kali yang dilakukan oleh inspektorat pada JAM WAS; 6. Jika dari hasil pemeriksaan LHP disampaikan laporan kepada Jaksa Agung untuk mendapat persetujuan mengenai penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan PP No. 30 tahun 1980; dan jika dari hasil pemeriksaan terbukti ada dugaan tindak pidana maka jaksa agung harus melimpahkan perkara tersebut kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti berdasarkan KUHP dan KUHAP. Pengaduan dapat disampaikan baik melalui surat maupun mengisinya melalui laman atau website www.kejaksaan.go.id

Bagaimana cara menyampaikan pengaduan melalui website? Pengaduan melalui website dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : Memahami Mekanisme Pengaduan

51

1. Mengisi kolom-kolom yg tersedia pada fitur pengaduan yang tersedia dalam website. 2. Uraikan tindakan/perbuatan jaksa atau pegawai Kejaksaan yang dilaporkan pada kolom Pengaduan. Upayakan menuliskannya dalam bahasa Indonesia yang baik dan jelas, dengan memuat peristiwa yang berkaitan dengan tindakan/perbuatan yang dilaporkan secara kronologis dan sistematis. 3. Untuk memudahkan tindak lanjut terhadap pengaduan, pastikan mencantumkan informasi-informasi sebagai berikut: ? Nama Terlapor (Jaksa/Pegawai Kejaksaan yang Anda laporkan), ? Satuan kerja (Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri) tempat Terlapor bertugas, dan ? Nama Tersangka/Terdakwa/materi perkara yang berkaitan dengan pengaduan yang Anda sampaikan (jika tindakan/ perbuatan yang dilaporkan berkaitan dengan penanganan suatu perkara). ? Melampirkan dokumen-dokumen dalam bentuk file elektronik sebagai bukti/keterangan dari pengaduan yang disampaikan dengan fasilitas upload dokumen yang tersedia pada fitur Pengaduan.

52


Bagaimana cara mengetahui bahwa pengaduan yang disampaikan sudah diterima dan tersimpan dengan baik dalam database pengaduan Kejaksaan? Apabila Anda mencantumkan e-mail Anda dengan benar ketika menyampaikan pengaduan, sistem teknologi informasi dari website Kejaksaan akan mengirimkan e-mail konfirmasi apabila pengaduan sudah diterima dan tersimpan dalam database pengaduan Kejaksaan. Email konfirmasi tersebut juga memuat nomor registrasi pengaduan Anda. Nomor registrasi tersebut akan berguna bagi Anda dalam memantau tindak lanjut terhadap pengaduan Anda melalui pengumuman dalam website.

Bagaimana cara untuk mengetahui tindak lanjut yang dilakukan terhadap pengaduan yang disampaikan? Tindak lanjut yang dilakukan terhadap setiap pengaduan yang diterima akan diumumkan melalui fitur Perkembangan Penanganan Pengaduan yang ada pada website Kejaksaan, berdasarkan nomor registrasi masing-masing. Untuk itu, penting bagi Anda sebagai pelapor untuk mengingat atau mencatat dengan baik nomor registrasi dari pengaduan yang Anda sampaikan


53

PENGADUAN MELALUI KOMISI KEJAKSAAN Krisis kepercayaan terhadap kinerja Kejaksaan menjadi latar belakang dibentuknya Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan dibentuk berdasar-kan Perpres No. 18 Tahun 2005 sesuai dengan amanat pasal 18 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan. Selama ini kinerja kejaksaan memang dinilai sangat rendah dan tidak profesional. Berkaitan dengan tujuan pendiriannya, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa atau pegawai kejaksaan kepada Komisi Kejaksaan. Berikut hal-hal mendasar untuk mengetahui Komisi Kejaksaan dan mekanisme pengaduannya

Apa tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan (Komja)? Berdasarkan Perpres No. 18 Tahun 2005, Komisi Kejaksaan mempunyai tugas untuk: a. melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya; b. melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap sikap dan perilaku jaksa 54


dan pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan; c. melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan; dan d. menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantauan, dan penilaiannya untuk ditindaklanjuti. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Komisi Kejaksaan berwenang: a. menerima laporan masyarakat tentang perilaku jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kedinasan; b. meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi, atau anggota masyarakat berkaitan dengan kondisi dan kinerja di lingkungan Kejaksaan atas dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan maupun berkaitan dengan perilaku jaksa dan pegawai Kejaksaan di dalam atau di luar kedinasan; c. memanggil dan meminta keterangan kepada jaksa dan pegawai Kejaksaan sehubungan dengan perilaku dan/atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan; d. meminta informasi kepada badan di lingkungan Kejaksaan berkaitan dengan kondisi Memahami Mekanisme Pengaduan

55

organisasi, personalia, sarana, dan prasarana; e. menerima masukan dari masyarakat tentang kondisi organisasi, kelengkapan sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan; f. membuat laporan, rekomendasi, atau saran yang berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan organisasi serta kondisi lingkungan Kejaksaan, atau penilaian terhadap kinerja dan perilaku jaksa dan pegawai Kejaksaan kepada Jaksa Agung dan Presiden.

Bagaimana koordinasi penerimaan pengaduan antara pengawasan fungsional Kejaksaan dengan Komisi Kejaksaan? Koordinasi antara pengawasan fungsional Kejaksaan dengan Komisi Kejaksaan yaitu: 1. Jika pemeriksaan perilaku dan/atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan dilakukan oleh instansi internal Kejaksaan, pemeriksaan tersebut harus dilaporkan kepada Komisi Kejaksaan. 2. Dalam hal Komisi Kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan serta sikap perilaku jaksa dan pegawai Kejaksaan, Komisi Kejaksaan memberitahukan kepada Jaksa Agung mengenai dimulainya pemeriksaan. 56


3. Dalam hal Komisi Kejaksaan menerima langsung laporan masyarakat, wajib mengirimkan salinan laporan tersebut kepada Jaksa Agung untuk segera ditindaklanjuti oleh aparat internal. Selama ini terdapat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengawasan yang dilakukan pengawasan internal Kejaksaan, apakah Komisi Kejaksaan dapat mengambil alih? YA. Komisi Kejaksaan dapat mengambil alih pemeriksaan apabila: a. pemeriksaan oleh aparat internal tidak menunjukkan kesungguhan atau berlarut-larut; b. hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dinilai tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Jaksa atau pegawai Kejaksaan yang diperiksa; dan/atau c. terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal.

Apa yang dilakukan Komisi Kejaksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa/pegawai kejaksaan? Terhadap pelanggaran yang telah dilakukan pemeriksaan, Komisi Kejaksaan dapat menyampaikan usul/rekomendasi pemberian sanksi terhadap jaksa atau pegawai Kejaksaan sesuai dengan Memahami Mekanisme Pengaduan

57

pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau peraturan perundangundangan lainnya.

Bagaimana menyampaikan pengaduan ke Komisi Kejaksaan? Pengaduan dapat dilakukan dengan datang langsung, melalui surat atau melalui website yang di dalamnya telah disediakan fitur pengaduan.

Bagian Kelima

PENGADUAN PELANGGARAN OLEH HAKIM

Dimana alamat Komisi Kejaksaan? Jl. Rambai No. 1 A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp. (021) 72642353, Faks. (021) 7265308, P.O.Box : 6108/JKS.GN 12060 Email: [email protected] Web: www.komisi-kejaksaan.go.id

58



59

Pengadilan, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat). Hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri (independen), netral (tidak berpihak), dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Besarnya kewenangan dan tingginya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan dengan menyebut “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggung-jawabkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME). Untuk mengawasi hakim, berikut kami informasikan pengetahuan dasar tentang hakim, kode etik dan mekanisme pengaduannya.

Apa tanggung jawab hakim? Dalam kedudukannya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim bertanggung jawab 60


kepada negara dan kepada Tuhan YME. Tanggung jawab hakim kepada penguasa (negara) artinya telah melaksanakan peradilan dengan baik, menghasilkan keputusan bermutu, dan berdampak positif bagi bangsa dan negara, yaitu : a. Melaksanakan peradilan dengan baik. Peradilan dilaksanakan sesuai dengan undangundang, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dan kepatutan (equity). b. Putusan bermutu. Keadilan yang ditetapkan oleh hakim merupakan perwujudan nilai-nilai undang-undang, hasil penghayatan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, etika moral masyarakat, dan tidak melanggar hak orang lain. c. Berdampak positif bagi masyarakat dan negara. Putusan hakim memberi manfaat kepada masyarakat sebagai keputusan yang dapat dijadikan panutan dan yurisprudensi serta masukan bagi pengembangan hukum nasional.

Bagaimana mengawasi kinerja dan perilaku hakim? Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya hakim terikat pada Pedoman Perilaku Hakim, yang terdiri dari ke 10 (sepuluh) prinsip pedoman yang meliputi kewajiban-kewajiban untuk: 1. berperilaku adil, Memahami Mekanisme Pengaduan

61

2. berperilaku jujur, 3. berperilaku arif dan bijaksana, 4. bersikap mandiri, 5. berintegrasi tinggi, 6. bertanggung jawab, 7. menjunjung tinggi harga diri, 8. berdisiplin tinggi, 9. berperilaku rendah hati, dan 10.bersikap profesional.

3.

4.

Apa penjabaran “berperilaku adil” bagi hakim? Berperilaku adil dalam pedoman perilaku hakim dijabarkan sebagai berikut: 1. Hakim tidak boleh memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim tersebut (fairness). 2. Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim tidak boleh, baik dengan perkataan, sikap, atau tindakan menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, membeda-bedakan atas dasar perbedaan ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau 62


5. 6. 7.

8.

orang-orang yang sedang berhubungan dengan pengadilan. Hakim harus mendorong Pegawai Pengadilan, Advokat dan Penuntut serta pihak lainnya yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim untuk menerapkan standar perilaku yang sama dengan hakim. Hakim tidak boleh mengeluarkan perkataan, bersikap atau melakukan tindakan, yang dapat menimbulkan kesan yang beralasan dapat diartikan sebagai keberpihakan, tidak atau kurang memberikan kesempatan yang sama, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saki-saksi. Hakim harus memberi keadilan kepada semua pihak dan tidak beriktikad semata-mata untuk menghukum. Mendengar kedua belah pihak yang berperkara. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di pengadilan. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, Memahami Mekanisme Pengaduan

63

diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan.

Bagaimana dengan penjabaran “perilaku jujur”? Berperilaku jujur dalam pedoman perilaku hakim dijabarkan sebagai berikut: 1. Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela. 2. Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya,baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan (impartiality). 3. Hakim tidak boleh meminta atau menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak, atau anggota keluarga hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari: (a) advokat; (b). penuntut; (c) orang yang sedang diadili; (d) pihak lain yang kemungkinkan kuat akan diadili; atau (e) pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak lang64


sung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar (reasonable) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilannya. 4. Hakim wajib melaporkan secara tertulis pemberian yang termasuk gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. 5. Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan sebelum dan setelah menjabat tanpa ditundatunda, bersedia diperiksa kekayaan segera setelah memangku jabatan dan setelah menjabat, serta wajib melakukan segala upaya untuk memastikan kewajiban tersebut dapat dijalankan secara baik, apabila diperlukan oleh pihak yang berwenang, hakim harus bersedia diperiksa kekayaanya pada saat atau selama memangku jabatan.

Bagaimana jika hakim tidak melaksanakan kewajibannya/melanggar hukum/ kode etik? Apabila menurut Majelis Kehormatan Hakim ternyata seorang hakim terbukti telah melakukan Memahami Mekanisme Pengaduan

65

pelanggaran, maka hakim yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan: 1. Dipidana karena bersalah melakukan tindakan pidana kejahatan yaitu dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. 2. Melakukan perbuatan tercela, yaitu apabila hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat hakim. 3. Terus menerus melalaikan kewajiban menjalankan tugas pekerjaan. 4. Melanggar sumpah atau janji jabatan. 5. Melanggar larangan rangkap jabatan. Usulan pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan setelah hakim yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Kemana masyarakat menyampaikan pengaduan atas pelanggaran pedoman perilaku hakim? Pengaduan dapat disampaikan kepada: 1. Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung RI Saat ini pengaduan -selain melalui surat atau 66


datang langsung-, dapat dilakukan secara online di website www.mahkamahagung.go.id pada fitur informasi dan pengaduan. 2. Fungsi Pengawasan di Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi 3. Komisi Yudisial Republik Indonesia.

PENGADUAN MELALUI KOMISI YUDISIAL Masyarakat Indonesia khususnya pencari keadilan menginginkan adanya suatu perubahan dalam sistem peradilan, terutama memberantas mafia peradilan. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini lembaga pengadilan memiliki banyak kelemahan yang harus diperbaiki, terutama masalah kualitas, mentalitas, integritas, dan kinerja sebagian hakim. Hal-hal inilah yang menyebabkan keadilan tidak dapat dirasakan oleh para pencari keadilan. Kondisi ini telah lama menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Selain karena faktor individual hakim, mafia peradilan tumbuh lantaran lemahnya pengawasan yang dilakukan. Pengawasan dibedakan atas pengawasan internal oleh Bagian Pengawasan MA, dan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan diatur dalam Undang-Undang No. 4 Memahami Mekanisme Pengaduan

67

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Apa wewenang dan tugas Komisi Yudisial? Berdasarkan ketentuan, tugas Komisi Yudisial meliputi: 1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung Dalam menjalankan fungsi ini Komisi Yudisial mempunyai tugas: a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; c. Menetapkan calon Hakim Agung; dan d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dalam menjalankan fungsi ini, Komisi Yudisial mempunyai tugas: a. Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim, b. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, dan c. Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR. 68


Bagaimana tata cara pengaduan ke Komisi Yudisial? Laporan pengaduan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pelapor atau kuasanya yang mendapat kuasa khusus untuk itu, yang memuat: a. Identitas pelapor yang lengkap, meliputi: nama, alamat, pekerjaan, nomor telepon, disertai dengan KTP pelapor. Jika pelapor bertindak selaku kuasa, disertai dengan surat kuasa khusus melaporkan pengaduan ke Komisi Yudisial RI. b. Identitas terlapor (hakim) secara jelas, meliputi: nama, jabatan, alamat instansi, nomor perkara (jika terkait perkara di pengadilan) c. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar laporan yang meliputi: - alasan laporan diuraikan secara jelas dan rinci disertai alat bukti yang diperlukan (copy salinan sah putusan/penetapan yang telah dilegalisir pengadilan, suratsurat bukti, saksi dan lain-lain). - hal-hal yang dimohonkan untuk diperiksa dalam laporan dimaksud. d. Bukti-bukti pendukung, meliputi : - dalam hal terlapor hakim pengadilan tingkat pertama, melampirkan copy putusan pengadilan tersebut. Memahami Mekanisme Pengaduan

69

- dalam hal terlapor hakim pengadilan tingkat banding, melampirkan copy putusan pengadilan pertama dan putusan pengadilan tinggi. - dalam hal terlapor hakim agung (kasasi), melampirkan copy putusan pengadilan pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung (kasasi). - dalam hal terlapor hakim agung (peninjauan kembali), melampirkan copy putusan pengadilan pertama, pengadilan tinggi, kasasi dan peninjauan kembali. - Jika laporan terkait eksekusi harus melampirkan: 1. copy salinan putusan yang terkait dengan eksekusi tersebut. 2. copy surat permohonan eksekusi (bagi pelapornya pemohon eksekusi). 3. copy surat penetapan eksekusi. 4. copy surat teguran (aanmaning). 5. copy berita acara pelaksanaan eksekusi. 6. copy berita acara sita eksekusi.

Kemana pengaduan diajukan/dialamatkan? Komisi Yudisial Republik Indonesia Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat Telp. (021)3905455; Fax. (021)3905455; PO BOX 2685; Email : [email protected]

e. Laporan pengaduan ditandatangani oleh pelapor atau kuasanya.

70



71

Bagian Keenam

PENGADUAN PELANGGARAN OLEH ADVOKAT

72



73

Perkataan "Advocaat" semula berasal dari bahasa Latin yaitu "advocatus", yang mengandung arti: seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum. Bantuan atau pertolongan ini bersifat memberi nasihat-nasihat sebagai jasa-jasa, yang dalam perkembangannya kemudian dapat diminta oleh siapa pun yang memerlukan, membutuhkannya untuk beracara dalam hukum. Profesi advokat diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 yang mengatur pemberian bantuan hukum probono, dan terikat dengan Kode Etik Advokat Advokat Indonesia (KEAI). Profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan.

Apa pengertian advokat? Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Dalam hal ini yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidik74


an tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

Apa hak dan kewajiban advokat? Hak dan Kewajiban Advokat diatur dari pasal 14 sampai pasal 20 UU Advokat, yaitu : a. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundangundangan. b. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. c. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. d. Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Memahami Mekanisme Pengaduan

75

e. Dalam menjalankan tugas profesinya advokat dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. f. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat. g. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesi, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. h. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. i. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. j. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. k. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut. 76


l. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan Besarnya Honorarium atas jasa hukum tersebut ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak m. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Selain hak dan kewajiban, apakah terdapat ketentuan terkait etika pengacara dalam menjalankan profesinya? YA. Selain dalam UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam menjalankan profesinya Advokat terikat Kode Etik Advokat, yang diantaranya mengatur : 1. Hubungan dengan klien 2. Hubungan dengan teman sejawat 3. Hubungan dengan teman sejawat asing

Bagaimana seharusnya hubungan advokat dengan klien? a. Dalam perkara-perkara perdata, advokat harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Memahami Mekanisme Pengaduan

77

c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. d. Dalam menentukan besarnya honorarium advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu. i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan. j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan 78


kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. k. Hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

Sanksi/penindakan apa yang dapat dikenakan terhadap advokat? Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan: a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya; b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya; c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan; d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela; f. melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat. Memahami Mekanisme Pengaduan

79

Adapun jenis-jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa: 1. teguran lisan; 2. teguran tertulis; 3. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan; 4. pemberhentian tetap dari profesinya.

Bagaimana tata cara pengaduan disampaikan? 1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu: ? Klien. ? Teman sejawat advokat. ? Pejabat pemerintah. ? Anggota masyarakat. ? Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana teradu menjadi anggota. 2. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat. 3. Disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota. 80


Apa yang dilakukan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terhadap pengaduan yang disampaikan? 1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut. 2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu. 3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya. 4. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan KeMemahami Mekanisme Pengaduan

81

hormatan Cabang/Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihakpihak yang bersangkutan. 5. Dalam hal teradu menyampaikan jawaban, maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang majelis kode etik. 6. Majelis Kehormatan akan memutuskan sanksi yang dijatuhkan kepada Advokat yang bersangkutan

Dimana alamat Organisasi Advokat? Alamat PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA Gedung Ariobimo Sentral, Mezzanine Floor Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Kuningan Jakarta 12950 Telp.: +62 21 522 6184 Fax.: +62 21 522 6185 E : [email protected] Alamat Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jl. Brawijaya No. 25 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

82


BIBLIOGRAFI 1. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 2. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 3. UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat 4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Kode Etik Advokat Indonesia. 6. Pedoman Perilaku Hakim 7. http://www.ombudsman.go.id/ 8. http://www.komisiyudisial.go.id/ 9. http://www.komisikejaksaan.go.id/ 10. http://www.mahkamahagung.go.id/ 11. http://www.komnasham.go.id/ 12. htttp://www.hukumonline.com/ 13. http://www.kejaksaanagung.go.id/ 14. http://www.jalur259.com/


83

DAFTAR ALAMAT 1. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM) Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat Telp/Fax: 021 - 3925 230021 - 3925 227 email : [email protected] 2. OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (ORI) Jl. Ir. H. Djuanda No. 36 Jakarta Pusat Telp : +62 21 351 0071 KANTOR PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA: Perwakilan Wilayah D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah Jl. Wolter Monginsidi No. 20 Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta Telp : +62 0274 565314 Fax : +62 0274 565314 Perwakilan Wilayah NTT dan NTB Jl. Perintis Kemerdekaan I No. 1 Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kupang, NTT Telp : +62 0380 839325 Fax : +62 0380 839325 Perwakilan Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo Jl. Babe Palar No. 57 Tanjung Batu, Manado, Sulawesi Utara Telp : +62 0431 855966 Fax : +62 0431 855966 Perwakilan Wilayah Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam Jl. Mojopahit No. 2 Medan, Sumatera Utara 20153 Telp : +62 061 4565129 Fax : +62 061 4565129

3. GERAKAN ANTI DISKRIMINASI (GANDI) Jl. Mandala Raya 24 Tomang Jakarta 11440 Telp : 021-68700570 Fax : 021 – 5673869 Email :gandi_ancyahoo.com, [email protected], [email protected]

84



85

4. LBH JAKARTA Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Telp/Fax :021-3145518/ 021-3912377 5. INDONESIAN CONFERENCE ON RELIGION AND PEACE (ICRP). Jl. Cempaka Putih Barat XXI No. 34 - Jakarta 10520 Telepon : 021-42802349 / 42802350 Fax : 021-4227243 Email : [email protected] Website : www.icrp-online.org 6. ALIANSI NASIONAL BHINNEKA TUNGGAL IKA (ANBTI) Jl.Tebet Barat Dalam VII No. 19 Jakarta Telp/Fax :021-8312771 7. BADAN KOORDINASI ORGANISASI KEPERCAYAAN (BKOK) Jl.Wastukancana No. 33 Bandung Telp : 022-4265318 8. HIMPUNAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN THD TUHAN YANG MAHA ESA (HPK) Jl. IR. H. Juanda No. 4 A, Jakarta 9. THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC) Jl. Tebet Timur I No. 4 Tebet, Jakarta Selatan Telp : 021-93821173, Fax : 021-8356641 Email : [email protected] Website : www.mitrahukum.org 10.HUMAN RIGHTS WORKING GROUP Jiwasraya Building Lobby Floor Jl. R.P Soeroso No 41 Gondangdia, Menteng - Jakarta 10350 Email : [email protected], Telp: 021-3143015, 021-7073350562 Fax: 021-3143058

86


PROFIL THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC) Mitra Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia

Latar Belakang The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) adalah organisasi non pemerintah yang konsen pada reformasi pendidikan hukum. Pada masa transisi menuju demokrasi, Indonesia menghadapi masalah korupsi, minimnya jaminan hak azasi manusia (HAM) di tingkat legislasi, dan lemahnya penegakan hukum. Masalah penegakan hukum membutuhkan juga budaya hukum yang kuat di masyarakat. Faktanya kesadaran hak di tingkat masyarakat sipil masih lemah begitu juga kapasitas untuk mengakses hak tersebut. Ketika instrumen untuk mengakses hak di tingkat masyarakat tersedia, tetapi tidak dilindungi oleh negara seperti hukum adat tidak dilindungi, negara mengabaikan usulan lokal untuk menyediakan bantuan hukum. Peran Perguruan Tinggi khususnya fakultas hukum sebagai bagian dari masyarakat sipil menjadi penting untuk menyediakan lulusan fakultas hukum hukum yang berkualitas dan mengambil bagian di berbagai profesi yang ada, seperti biro-krasi, institusi-institusi negara, peradilan, akademisi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Mereka juga mempunyai posisi yang legitimate untuk memimpin pembaharuan hukum. Di dalam hal ini, kami memandang pendidikan hukum mempunyai peranan penting untk membangun budaya hukum dan kesadaran hak masyarakat sipil. Memahami Mekanisme Pengaduan

87

Pendirian The Indonesia Legal Resource Center (ILRC) merupakan bagian keprihatinan kami atas pendidikan hukum yang tidak responsif terhadap permasalahan keadilan sosial. Pendidikan hukum di Perguruan Tinggi cenderung membuat lulusan fakultas hukum menjadi profit oriented lawyer dan mengabaikan pemasalahan keadilan sosial. Walaupun Perguruan Tinggi mempunyai instrument/institusi untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin, tetapi mereka melakukannya untuk maksud-maksud yang berbeda.

88

Visi dan Misi Misi ILRC adalah “Memajukan HAM dan keadilan sosial di dalam pendidikan hukum’. Sedangkan misi ILRC adalah; (1) Menjembatani jarak antara Perguruan Tinggi dengan dinamika sosial; (2) Mereformasi pendidikan hukum untuk memperkuat perspektif keadilan sosial; (3) Mendorong Perguruan Tinggi dan organisasiorganisasi masyarakat sipil untuk terlibat di dalam reformasi hukum dan keadilan sosial.

Masalah-masalah yang terjadi diantaranya: (1) Lemahnya paradigma yang berpihak kepada masyarakat miskin, keadilan sosial dan HAM; (2) Komersialisasi Perguruan Tinggi dan lemahnya pendanaan maupun sumber daya manusia di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dan Pusat Hak Azasi Manusia (HAM); (3) Pendidikan Hukum tidak mampu berperan, ketika terjadi konflik hukum oleh karena perbedaan norma antara hukum yang hidup di masya-rakat dan hukum negara.

Struktur Organisasi

Karena masalah tersebut, maka ILRC bermaksud untuk mengambil bagian di dalam reformasi pendidikan hukum.

Badan Eksekutif : Uli Parulian Sihombing (Direktur) Fulthoni (Program Manajer) Siti Aminah (Program Officer) Evi Yuliawati (Keuangan) Herman Susilo (Administrasi)


Pendiri/Badan Pengurus : Dadang Trisasongko (Ketua) Renata Arianingtyas (Sekretaris) Sony Setyana (Bendahara) Prof. Dr. Muhamad Zaidun, SH (Anggota) Prof. Soetandyo Wignjosoebroto (Anggota) Uli Parulian Sihombing (Anggota)


89

ISBN

Recommend Documents