IRAK SETELAH JATUHNYA REZIM SADDAM HUSSEIN TAHUN SKRIPSI Oleh: Sumargono NIM : K

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

IRAK SETELAH JATUHNYA REZIM SADDAM HUSSEIN TAHUN 2003-2005

SKRIPSI Oleh: Sumargono NIM : K 4406042

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010

commit to user i1


digilib.uns.ac.id 2

IRAK SETELAH JATUHNYA REZIM SADDAM HUSSEIN TAHUN 2003-2005

Oleh : Sumargono NIM : K 4406042

Skripsi

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Program Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010

commit to user ii


digilib.uns.ac.id 3

commit to user


digilib.uns.ac.id 4

commit to user


digilib.uns.ac.id 5

ABSTRACT Sumargono, K4406042. IRAQ AFTER THE FALL OF SADDAM HUSSEIN’S REGIME IN 2003 - 2005. Skripsi: The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta, December 2010. The objectives of the research are to describe: (1) the background to the invasion of the United States of America to Iraq in 2003, (2) the policies of the United States of America targeted to Iraq after the fall of Saddam Hussein’s regime, and (3) the impacts of the United States of America’s invasion on the lives of Iraqi in the social, economic and political fields including the formation of temporary Iraqi government. The research used a historical method. Its data resources were primary and secondary written ones such as books, newspapers, magazines which were relevant to the study. The data of the research were gathered through library research by using catalogued system or computerized system with the internet utilization. The data were analyzed by using a historical technique of analysis, that is, an analysis which is primarily focused on the sharpness and alertness in interpreting historical data by employing theoretical framework approach derived from History science with the politic and sociological approaches. The research went through four phases of activities, namely: heuristic, criticism, interpretation, and historiography. The results of the research are as follows: 1) The fall of Saddam Hussein’s regime cannot be separated from the United States of America’s invasion, which was backed up by various missions of the invasion, namely: (a) terminating Saddam Hussein’s regime which is regarded as a dictatorial government and creating a transition era so as to establish a representative for the Iraqi citizens; (b) identifying, isolating, and eliminating the mass weapons; (c) hunting for, capturing, and bringing terrorists out of the country. 2) States of America has issued several policies for the reconstruction of Iraq after the fall of Saddam Hussein’s regime, which are: (a) Temporary governmental bodies such as ORHA, CPA, Iraqi Interim Governing Council, and Iraqi Interim Government, all of which are fully under the control of the United States of America (b) Reconstruction policy of Iraqi in economic field, by giving job contracts through bidding, which is accessible only for enterprises from the countries that support the measures of invasion taken by the United State of America upon Iraq. 3) After the invasion, Iraq has undergone various changes in social, economic, and political fields due to the class between the United States of America and Iraq. There has been a dramatically social change that might sharpen and lead to civil war among the nation. The changed in economic which oil has became the principal issue. Therefore after the invation, United States of America has tried to include its private oil companies in the oil infrastructure reconstruction in Iraq. In political field, the invasion by the United States of America, mainly aiming at erecting the democracy in Iraq, has successfully overthrown Saddam Hussein’s regime, which is regarded as an authoritarian government.By held general election altought the result was unhappy for Iraqi. So that the Iraqi people regard the newly formed government as a shadow government and doubt its capability. This caused political instability, so the autority will also fail to control the conflicts.

commit to user v


digilib.uns.ac.id 6

ABSTRAK Sumargono. K4406042. IRAK SETELAH JATUHNYA REZIM SADDAM HUSSEIN TAHUN 2003-2005. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Desember 2010. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan: (1) Latar belakang invasi Amerika Serkat (AS) ke Irak pada tahun 2003, (2) Kebijakan-kebijakan AS yang ditargetkan kepada negara Irak pasca Saddam Hussein terguling, (3) Dampak invasi AS terhadap kehidupan masyarakat Irak di bidang sosial, ekonomi, dan politik hingga terbentuknya pemerintahan sementara di Irak. Penelitian ini menggunakan metode historis. Sumber data yang digunakan adalah sumber tertulis primer dan sumber tertulis sekunder yang berupa bukubuku, surat kabar dan majalah yang relevan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi pustaka, dengan menggunakan sistem kartu/katalog atau komputer dan memanfaatkan internet. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis historis, yaitu analisis yang mengutamakan ketajaman dan kepekaan dalam menginterpretasi data sejarah dengan pendekatan kerangka teoritik yang berasal dari ilmu sejarah dengan pendekatan ilmu Politik dan Sosiologi. Prosedur penelitian dengan melalui empat tahap kegiatan yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Jatuhnya Saddam Hussein tidak lepas dari intervensi AS yang dilatarbelakangi berbagai misi yaitu : (a) Mengakhiri rezim Saddam Hussein yang dianggap diktaktor oleh AS dan menciptakan masa transisi untuk membangun sebuah pemerintahan yang representatif bagi rakyat Irak; (b) Mengidentifikasi, mengisolasi, dan mengeliminasi senjata pemusnah massal; (c) Mencari, menangkap, dan membawa keluar teroris dari Negara itu. (2) Kebijakan-kebijakan AS setelah kekuasaan Saddam Hussein jatuh, yaitu: (a) Membentuk badan-badan pemerintahan sementara seperti ORHA, CPA, Iraqi Interim Governing Council, dan Iraqi interim Goverment yang sepenuhnya berada di bawah kendali AS, (b) Kebijakan rekonstruksi Irak di bidang ekonomi, dengan memberikan kontrak-kontrak pekerjaan melalui tender yang hanya boleh diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara yang mendukung langkah AS menginvasi Irak. (3) Pasca invasi AS negara Irak mengalami berbagai macam perubahan, baik perubahan sosial, ekonomi, dan politik sebagai akibat dari perang antara AS dengan Irak. Perubahan sosial yang muncul setelah tumbangnya rezim Saddam Hussein adalah terjadinya perubahan sosial yang drastis sehingga memperuncing ke arah perang saudara di antara rakyat Irak yang merasa berhak terhadap tampuk pemerintahan Irak. Perubahan bidang ekonomi dengan minyak menjadi masalah utama. Oleh karena itu, pasca invasi AS akan mengandalkan cadangan minyak negerinya dari Irak, dengan cara berusaha memasukkan perusahaan-perusahaan swasta miliknya di Irak dalam program rekonstruksi infrastuktur minyak di Irak. Dalam bidang politik secara umum, serangan AS yang bertujuan untuk menegakkan demokrasi di Irak telah berhasil menggulingkan rezim Saddam Hussein yang dianggap otoriter oleh AS,dengan cara mengadakan pemilihan umum walaupun hasilnya tidak menyenangkanbagi Irak sehingga rakyat Irak menganggap pemerintahan hasil pemilu adalah pemerintahan boneka Amerika dan rakyat ragu terhadap kapabilitasnya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan politik, maka penguasa juga akan gagal mengendalikan konflik.

commit to user vi


digilib.uns.ac.id 7

MOTTO

¾ Perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekuatan. Hal itu hanya dapat diraih dengan pengertian (Einstein) ¾ Tidak pernah ada perang yang baik dan perdamaian yang buruk (Mao Tse Tung) ¾ Mengatur perdamaian sesudah perang adalah jauh lebih sulit daripada memenangkan sebuah peperangan.(Aristoteles)

commit to user vii


digilib.uns.ac.id 8

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan kepada: 1. Ayah dan ibu Sang Juara Dunia 2. Kakak-kakakku tersayang 3. Adik-adik keponakanku tercinta 4. Seluruh keluarga besarku 5. Jakmania Solo Raya 6. Almamater

commit to user viii


digilib.uns.ac.id 9

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan, untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar sarjana pendidikan Hambatan dan rintangan yang penulis hadapi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini telah hilang berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada : 1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin untuk menyusun skripsi. 2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah menyetujui atas permohonan skripsi ini. 3. Ketua Program Pendidikan Sejarah yang telah memberikan pengarahan dan ijin atas penyusunan skripsi ini. 4. Dra. Sutiyah M. Pd. M. Hum. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. 5. Drs. Syaiful Bachri, M. Pd. selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. 6. Dr. Hermanu Jubagjo selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam perkuliahan. 7. Bapak dan Ibu Dosen Program Pendidikan Sejarah Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial yang secara tulus memberikan ilmu kepada penulis selama ini, mohon maaf atas segala tindakan dan perkataan yang tidak berkenan di hati. 8. Mbak Farida dan Khoirul atas bantuannya dalam pencarian sumber skripsi 9. Dek Aya’, Andin, Nita, Desy, Andry, Pipit, Akhif, Saleh, Simbah, Edwin, Pak dhe, Brian, Thoriq, Gilang, Budi, Siska, Lidya, Anita, Mas Nur, Bolet, dan Choky atas persaudaraan yang telah kita bina. 10. Jakmania Solo Raya dan Sera Mania yang telah memberi smangat dan inspirasi kehidupanku kembali. 11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

commit to user ix


digilib.uns.ac.id 10

Semoga Allah SWT membalas amal baik kepada semua pihak yang telah membantu di dalam menyelesaikan skripsi ini dengan mendapatkan pahala yang setimpal.

Penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan Ilmu Pengetahuan pada umumnya.

Surakarta, 22 Desember 2010

Penulis

commit to user x



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................

i

HALAMAN PENGAJUAN ........................................................................

ii

HALAMAN PERSETUJUAN ..................................................................

iii

HALAMAN PENGESAHAN .....................................................................

iv

ABSTRACT .................................................................................................

v

ABSTRAK .. ….. .........................................................................................

vi

HALAMAN MOTTO ................................................................................

vii

HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................

viii

KATA PENGANTAR ................................................................................

ix

DAFTAR ISI .............. .................................................................................

xi

DAFTAR TABEL ......................................................................................

xiii

DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………. .

xiv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ......................................................

1

B. Perumusan Masalah ............................................................

6

C. Tujuan Penelitian ................................................................

6

D. Manfaat Penelitian ..............................................................

7

BAB II LANDASAN TEORI A. Tinjauan Pustaka .................................................................

8

1. Konflik ...........................................................................

8

2. Kekuasaan … ..................................................................

18

B. Kerangka Berfikir ................................................................

25

BAB III METODE PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Penelitian ..............................................

28

B. Metode Penelitian ................................................................

29

C. Sumber Sejarah ................................................................ .....

30

D. Teknik Pengumpulan Data ...................................................

31

E. Teknik Analisi Data .............................................................

32

F. Prosedur Penelitian ..............................................................

33

commit to user xi



BAB IV HASIL PENELITIAN A.

Profil Negara Irak .................................................................

36

1. Sejarah Irak Modern........................................................

36

2. Irak Era Saddam Hussein ...............................................

40

B.

Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat ..................

45

C.

Latar Belakang Invasi Amerika Serikat (AS) ke Irak ...........

49

D.

Kebijakan-kebijakan Amerika Serikat (AS) Dalam Program Rekonstruksi Irak ........................................

E.

54

Dampak Perubahan Sosial, Ekonomi, dan Politik pada Masyarakat Irak Pasca Invasi AS............................................................... .....

84

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ...........................................................................

96

B. Implikasi................................................................................

97

1. Teoritis ..............................................................................

98

2. Praktis ...............................................................................

98

3. Metodologis ......................................................................

99

C. Saran......................................................................................

99

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................

101

LAMPIRAN ....... ... ......................................................................................

104

commit to user xii



DAFTAR TABEL

Tabel 1.

Kebijakan AS dan Keuntungan Yang Diperoleh AS atas invasi Irak ................................................................................................

Tabel 2.

63

Perusahaan-perusahaan AS Yang Mendapat Tender Rekonstruksi Irak .................................................................................................

67

Tabel 3.

Kontrak-kontrak Halliburton Dengan AS dari Tahun 2002-2003 .

73

Tabel 4.

Kontrak Halliburton Dalam Program Rekonstruksi Infrastruktur Minyak Irak Secara Komulatif ......................................................

commit to user xiii

74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

Peta Irak ................................................................................ 104

Lampiran 2.

Peta Kelompok Etnoreligi Irak ............................................. 105

Lampiran 3.

Foto Ahmed Chalabi Anggota Dewan Eksekutif Iraqi National Congress................................................................. 106

Lampiran 4.

Foto Ibrahim al-Jaafari Anggota Partai Al-Dawa ............... 107

Lampiran 5.

Foto Ayyatollah Ali al Sistani Pemimpin Kaum Syiah ........ 108

Lampiran 6.

Foto Iyad Allawi Pendiri Iraqi National Accord .................. 109

Lampiran 7.

Foto Jalal Talabani Pemimpin Partai Persatuan Patriotik Kurdistan (PUK) ................................................................... 110

Lampiran 8.

Foto Massoud Barzani Pemimpin Suku Kurdi dari Partai Demokratik Kurdi (KDP)..................................................... 111

Lampiran 9.

Gambar Penurunan Patung Saddam Hussein Sebagai Lambang Berakhirnya Pemerintahan Saddam Hussein ....... 112

Lampiran 10. Foto Presiden Saddam Hussein Sebelum Ditangkap Pasukan AS .......................................................................... 113 Lampiran 11. Foto Presiden Saddam Hussein Saat Ditangkap AS ............. 114 Lampiran 12. Gambar Logo PMC Swasta AS yang bekerjasama dalam proyek rekonstruksi Irak ..................................................... 115 Lampiran 13. Gambar Kaum Syiah melaksanakan Shalat Jum’at di Baghdad ................................................................................ 116 Lampiran 14. Gambar Massa Syiah Irak Dalam Peringatan Kematian Hussein di Karbala ................................................................ 117 Lampiran 15. Jurnal Luar Negeri : Corruption, Reconstruction and Oil Governance in Iraq .............................................................. 118 Lampiran 16. Jurnal Luar Negeri : “And They Called it Peace” US Policy on Iraq .................................................................................. 137 Lampiran 17. Jurnal Luar Negeri : Intelligence, Policy, and the War in Iraq ....................................................................................... 141 Lampiran 18. Surat Kabar Dalam Negeri .................................................. 154

commit to user xiv



Lampiran 19. Majalah Luar Negeri ........................................................... 161 Lampiran 20. Surat keputusan Dekan FKIP tentang ijin penyusunan skripsi ................................................................................... 172 Lampiran 21. Surat Permohonan Ijin Research/ Try Out Kepada Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta .................................. 173 Lampiran 22. Surat Permohonan Ijin Menyusun Skripsi ........................... 174 Lampiran 23. Surat Permohonan Ijin Research/ Try Out Kepada Kepala Monoment Pers Surakarta .................................................. 175 Lampiran 24. Surat Keterangan Obsevarsi Monemen Pers Surakarta ...... 176

commit to user xv


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Republik Irak adalah sebuah negara di Timur Tengah atau Asia Barat Daya, yang meliputi sebagian terbesar daerah Mesopotamia serta ujung barat laut dari Pegunungan Zagros dan bagian timur dari Gurun Suriah yang mempunyai luas sekitar 438.052 km2. Negara ini berbatasan dengan Kuwait dan Arab Saudi di selatan, Yordania dan Suriah di barat, Turki di utara, dan Iran di timur. Irak mempunyai bagian yang sangat sempit dari garis pantai di Umm Qasr di Teluk Persia. Irak merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dikaji lebih mendalam, karena merupakan salah satu negara Timur Tengah yang sering menghadapi peperangan. Sejak pertama muncul peradaban kuno di Asia Baratdaya, Irak selalu dikuasi oleh kekuasaan asing. Irak sebagai negara yang menjadi pusat peradaban dunia Islam pada dinasti Abbasiyah setidaknya pernah diinvasi oleh pasukan Persia, Yunani, Romawi dan Mongol. Pada awal perjalanan Irak pada abad ke-21 ini, Irak kembali diserbu oleh Amerika Serikat (AS). Irak telah porak-poranda sesudah AS untuk kedua kalinya dalam sejarah dunia menggempur negeri tersebut habis-habisan. Invasi AS berlangsung lebih lama dari yang direncanakan oleh AS yang berjanji akan menaklukkan dan menangkap Saddam Husein dalam 5 hari. Lebih dari 20 hari AS mengerahkan tentaranya dengan dibantu oleh tentara Inggris dan Australia membumi hanguskan negeri Irak. Dimulai pada tanggal 19 Maret sampai 15 April 2003 sejarah dunia mencatat berlangsungnya Invasi AS ke Irak yang akhirnya dapat menaklukkan Baghdad dan Tikrit (sebagai kota asal Saddam Husein yang mayoritas penduduknya pro-Saddam) dan membombardir seluruh bunker-bunker yang diduga merupakan kediaman Saddam Husein ( Republika, 5 Maret – 15 April 2003). Akhirnya rezim Saddam Hussein jatuh. Secara simbolik hal ini ditandai dengan diruntuhkannya patung besar Saddam Hussain di Saddam City Baghdad.

commit to user 1


digilib.uns.ac.id 2

Situasi ini mirip dengan keruntuhan komunisme di Rusia saat patung Stalin dirobohkan. Di telivisi ditampakkan kerumunan orang-orang yang gembira menyambut tentara AS. Tentu saja ini belum tentu merupakan cerminan dari seluruh rakyat Irak. Ada juga yang mensinyalir bahwa itu bagian dan propaganda AS. Orang-orang yang bergembira tersebut merupakan orang-orang yang dibayar oleh AS, namun yang jelas tentara AS dan Inggris telah menduduki Irak. Kejatuhan Saddam yang demikian mudah dan kemudian disambut gembira oleh sebagian rakyat Irak, bisa dimengerti. Selama ini memang Saddam membangun kekuasaan dan ketaatan penduduk kepadanya atas dasar kekuatan senjata dan rasa takut. Sebagaimana ciri negara sosialisme-komunisme lainnya, rakyat dipaksakan dengan senjata untuk tunduk kepada pemerintah. Ketakutan, penindasan, penahanan, dan penyiksaan suatu hal yang lazim dalam sistem sosialisme seperti yang dipraktikkan Saddam selama ini. Wajar jika kemudian, kejatuhan Saddam oleh sebagian orang dianggap sebagai ‘pembebasan’ dari penindasan. Mengingat posisi rezim Partai Baath yang selama ini berkuasa, rakyat Negeri 1.001 Malam itu belum tentu bisa hidup tenteram, aman, sejahtera pasca jatuhnya Saddam Husein. Pasukan setia Saddam Hussein kurang lebih yang terdiri dari 60.000-100.000 personel Pengawal Republik, dan 15.000-25.000 personel pasukan khusus Pengawal Republik, masih misterius keberadaannya. Ditambah pula posisi 20.000-25.000 perisai hidup Fedi’in, 15.000-25.000 polisi rahasia dan intelijen, serta pasukan sukarela Al-Quds yang jumlahnya belum diketahui. Kelompok-kelompok ini tentunya tidak akan rela apabila tiba-tiba muncul pemerintahan baru yang tengah dirancang AS, sebab dari awal mereka ditempa jadi pasukan berkemampuan lebih dengan loyalitas yang tinggi sehingga tidak mudah membangkang. (www.indonesian.irib.ir diunduh pada tanggal 11 Januari 2010) Nasib negara Irak setelah jatuhnya Presiden Saddam Hussein belum jelas, bahkan untuk beberapa hari terjadi kehampaan hukum dan nilai-nilai moral dengan maraknya penjarahan yang dilakukan oleh warga sipil yang anti-Saddam. Mereka menjarah segala harta peninggalan Saddam. Hukum tidak berlaku untuk beberapa hari dan tentara AS seperti sengaja membiarkan fenomena tersebut.

commit to user


digilib.uns.ac.id 3

Ketidakpastian kondisi politik, ekonomi, dan kehidupan sosial warga Irak merupakan dampak tersendiri setelah berlangsungnya Invasi. Pro dan kontra terhadap pemerintahan Saddam Husein juga disebut dengan perseturuan antar suku dan kelompok keagamaan di Irak, hal itu juga akan menjadi salah satu penyulut yang akan mewarnai wajah perpolitikan dan kehidupan sosial warga Irak. Suku-suku di Irak masing-masing memiliki sifat nasionalisme tersendiri yang terkesan menonjolkan sikap eksklusivisme di antara masing-masing suku. Suku Kurdi, misalnya, yang pada pemerintahan Saddam merupakan suku yang mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Saddam, saat ini tengah berusaha untuk tampil ke dunia perpolitikan dengan akan mengambil alih roda pemerintahan Irak di tangan mereka. Apalagi suku Kurdi pada saat perang antara AS dan Irak berlangsung menjadi pendukung dan ikut membantu AS untuk melawan Saddam Husein. Sedangkan dari kelompok keagamaan, Irak yang mayoritas penduduknya sebanyak 60% adalah kelompok Muslim Syi’ah dan sisanya kelompok Muslim Sunni, dan kelompok keagamaan lain menjadi tema sentral tersendiri dalam kajian kondisi sosial warga Irak. Dengan adanya kelompok Syi'ah yang umumnya kontra terhadap Saddam dan kelompok Sunni yang umumnya pro terhadap Saddam akan menjadi satu bibit pemicu kekacauan pasca tergulingnya Saddam. Hal itu terlihat jelas dari tragedi terbunuhnya salah satu Ulama Syi'ah terkemuka, Sayyid Madjid Al-Khui, yang diduga dibunuh oleh para pengikut Saddam pada pertemuan di Mesjid Imam Ali di Najaf pada tanggal 12 April 2003. Hal itu menyulut konflik horisontal yang masih belum dapat diselesaikan sampai saat ini antara para kelompok Syi'ah dengan kelompok Sunni (www.irna.com. diunduh pada tanggal 11 Januari 2010). Ketidakberdayaan pemerintahan Irak untuk merekonstruksi Irak pulih seperti semula sebelum diinvasi AS, menyebabkan pemerintahan Bush merasa AS memiliki otoritas untuk melakukan rekonstruksi dan recovery di Irak. ” Dari 20 MNC (Multi Nasional Corporation) yang melakukan rekonstruksi di Irak, 80%nya adalah MNC asal Amerika seperti Halliburton, Louis Berger group and Flour Corporation, Stevedoring Services of America, Kellog, Brown and Root, Betchel, dan lain –lain,”( www2.umy.ac.id diunduh pada tanggal 11 Januari 2010).

commit to user


digilib.uns.ac.id 4

Sejak awal, AS memang sudah mengetahui akibat perang ini dan rekonstruksi akan menjadi sumber dana baru bagi MNC dan AS. AS melakukan rekonstruksi dan recovery di banyak bidang yaitu perbaikan institusi pemerintahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, transportasi dan telekomunikasi, air dan sanitasi, sumber listrik, manajemen perkotaan, manajemen perumahan, sumber air dan pertanian, BUMN, sektor keuangan, dan iklim investasi. Untuk melakukan itu pemerintah Irak memerlukan dana sebesar US$ 35,82 Miliar. Dari data yang diperoleh tentang MNC Amerika yang sudah menandatangani kontrak rekonstruksi dengan Irak adalah Halliburton telah menandatangani kontrak senilai US$ 7 Miliar untuk melakukan pengeboran dan pendistribusian minyak. Kellog, Brown and Root, melakukan proyek rekonstruksi pengeboran minyak dan mengoprasikannya senilai US$ 71 juta. Betchel, mendapatkan proyek pembangunan kembali pelayanan listrik dan air senilai US$ 34,6 sampai dengan US$ 680 juta. MCI Worldcom menandatangani kontrak senilai US$ 30 juta untuk membangun jaringan telepon di Irak. Stevedoring Services menyepakati kontrak sejumlah US$ 4,8 juta dalam setahun untuk merekonstruksi pelabuhan, dan akan meningkat menjadi US$ 62,6 juta untuk memenuhi keperluan pendidikan dasar di Irak. (www.forums.apakabar.com. diunduh pada tanggal 11 Januari 2010) Melihat keterlibatan AS yang bermula dari intervensi ke Irak, yang berakibat terhadap konflik AS dengan Irak dan berujung pada invasi AS ke Irak yang akhirnya merobohkan pemerintahan Saddam Hussein yang sah di Irak, bukan berarti permasalahan di Irak selesai begitu saja tetapi justru memunculkan permasalahan baru di Irak. Pertama, dalam proses pembentukan pemerintahan yang baru di Irak tersebut, AS selaku pemimpin dalam invasi ke Irak merasa memiliki wewenang untuk menentukan arah kebijaksanaannya terhadap masa depan Irak sedangkan rakyat Irak sendiri menginginkan untuk mandiri dan membangun pemerintahan sendiri tanpa campur tangan bangsa asing termasuk AS. Kedua, permasalahan yang muncul adalah masalah-masalah sosial, yaitu turunnya kesejahteraan rakyat Irak seperti timbulnya bencana kelaparan, kurangnya air bersih, pendidikan, hancurnya infrastruktur sosial dan lain

commit to user


digilib.uns.ac.id 5

sebagainya.

Ketiga,

dengan

tumbangnya

pemerintahan

Saddam

Husein

menimbulkan konflik antar suku-suku di Irak yang memiliki nasionalisme tersendiri yang berakibat pada perebutan kekuasaaan antar suku di Irak. Sukusuku di Irak sejak dahulu mereka sulit diintegrasikan sehingga mereka tidak mudah bersatu. Problem utama integrasi nasional Irak yaitu penduduknya yang sangat heterogen dan terkonsentrasi di wilayah tertentu serta adanya campur tangan asing yang seringkali menghasut dan membantu kelompok tertentu untuk memberontak pada pemerintah pusat. Dengan runtuhnya rejim Saddam Hussein di Irak terjadi kevakuman dan saling tarik menarik antara kelompok-kelompok kepentingan yang ada di Irak untuk mengisi kekosongan kekuasaan. Kaum Syiah sebagai mayoritas menguasai parlemen, kaum Sunni semakin terpojokkan dengan peran Syiah dan Kurdi. Berjalannya proses demokratisasi yang sedang dialami Irak dalam upaya untuk menjadi sebuah negara baru dengan ditandai dengan terbukanya liberalisasi politik yang selama ini terpasung dalam rejim Saddam Hussein menjadikan proses konsolidasi demokrasi di Irak yang masyarakatnya majemuk tidak berjalan dengan baik, partisipasi politik yang luas malah menimbulkan konflik horizontal disertai gangguan keamanan yang justru mengancam eksistensi Irak. Proses pembentukan pemerintahan sementara dan demokratisasi di Irak memang rawan sekali menimbulkan konflik akibat adanya masa transisi dari rejim otoriter menuju pada kebebasan dan partisipasi publik yang luas. Karena selama Saddam berkuasa minoritas Sunni lebih menonjol dibanding Syiah yang mayoritas. Proses menciptakan negara Irak baru seharusnya didukung oleh solidaritas sosial (nation building) diantara berbagai macam suku/etnis, agama, dan ideologi yang semakin berkembang pasca runtuhnya Saddam. Untuk membangun suatu negara bangsa yang utuh integrasi dan nasion perlu terus diperbaharui dan dijaga. Karena masyarakat Irak saat ini tidak hanya dihadapkan pada masalah untuk menyelesaikan persoalan dalam negerinya tapi juga menghadapi hegemoni baru dibawah komando AS. Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara mendalam tentang perubahan sosial, ekonomi dan

commit to user


digilib.uns.ac.id 6

politik di Irak Pasca invasi AS

sampai dengan terbentuknya pemerintahan

sementara Irak dengan judul "Irak Setelah Jatuhnya Rezim Saddam Hussein Tahun 2003-2005 ”.

B. Perumusan Masalah Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah dan jelas bahasan pokoknya, maka penulis merumuskan pokok permasalahan seperti akan tampak di bawah ini: 1. Bagaimanakah latarbelakang invasi AS ke Irak pada tahun 2003? 2. Bagaimana kebijakan AS terhadap Irak pasca Saddam Husein terguling? 3. Bagaimanakah dampak perubahan sosial (social change), ekonomi dan politik pada masyarakat Irak pasca Invasi AS sampai terbentuknya pemerintahan sementara di Irak?

C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini antara lain : 1. Mengetahui latar belakang invasi AS ke Irak pada tahun 2003. 2. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan AS yang ditargetkan kepada negara Irak pasca Saddam Husein terguling. 3. Untuk mengetahui dampak invasi AS terhadap kehidupan masyarakat Irak di bidang sosial, ekonomi, dan poltik hingga terbentuknya pemerintahan sementara di Irak.

commit to user


digilib.uns.ac.id 7

D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Ilmiah a. Mendapatkan data tentang kondisi sosial, ekonomi dan politik di Irak setelah rezim Saddam Hussein jatuh. b. Dapat menambah wawasan pembaca khususnya mahasiswa mengenai dampak invasi AS ke Irak sampai dengan pembentukan pemerintahan Irak setelah rezim Saddam Hussein jatuh.

2. Manfaat praktis a. Menambah perbendaharaan referensi di Perpustakaan Program Sejarah FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta. b. Merupakan sumber referensi bagi mahasiswa Program Sejarah FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang akan meneliti lebih lanjut mengenai perubahan sosial, ekonomi dan politik di Irak setelah rezim Saddam Hussein jatuh. c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat mengenai perubahan sosial, ekonomi dan politik di Irak setelah rezim Saddam Hussein jatuh.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II LANDASAN TEORI A. Tinjauan Pustaka 1. Konflik a. Pengertian Konflik Istilah konflik berasal dari kata Confligere yang berarti saling memukul. Dalam pengertian sosiologis, konflik dapat didefinisikan sebagi suatu proses sosial dimana dua orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkanya atau membuatnya tak berdaya (D. Hendro Puspito O. C., 1989 :247). Soerjono Soekanto (1985 : 99) mengartikan istilah konflik sebagai suatu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norama dan nilai yang berlaku. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan pendapat nilai-nilai dari pihak yang bertikai. Saperti yang dikatakan oleh Ariyono Suyono (1985 : 7) bahwa konflik adalah keadaan diantara dua atau lebih dari dua pihak berusaha menggagalkan tujuan masingmasing pihak karena adanya perbedaan pendapat, nilai-nilai atau tuntutan dari masing-masing pihak. Menurut Webster dalam Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubbin (2004 :9), istilah konflik di dalam bahasa aslinya berarti ” suatu titik perkelahian, peperangan atau perjuangan” yaitu suatu konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Sementara Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin (2004: 10) mengartikan konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan. Menurut Maswadi Rauf (2001 : 2) konflik adalah sebuah gejala sosial yang selalu terdapat dalam setiap masyarakat dalam setiap kurun waktu. Konflik dapat diartikan sebagai setiap pertentangan atau perbedaan antara paling tidak dua orang atau kelompok.

commit to user 8


digilib.uns.ac.id 9

Kartini Kartono (1990 :173) mendefinisikan konflik sebagai semua bentuk benturan, tabrakan ketidaksesuaian, pertentangan, perkelahian, oposisi dan interaksi yang antagonistis bertentangan. Clinton F. Fink dalam Kartini Kartono (1988 : 173) mendefinisikan konflik sebagai berikut : 1) Konflik ialah relasi-relasi psikologis yang antagonis berkaitan dengan tujuan-tujuan yang tidak bisa disesuaikan, interes-interes eksklusif dan tidak bisa dipertemukan, sikap-sikap emosional yang bermusuhan dan struktur-struktur nilai yang berbeda. 2) Konflik adalah interaksi yang antagonistis, mencakup tingkah laku lahiriyah yang tampak jelas, mulai dari bentuk-bentuk perlawanan halus terkontrol, tersembunyi, sampai pada perlawanan terbuka kekerasan perjuangan tidak terkontrol, benturan laten, pemogokan, huru-hara, makar, gerilya, perang dan lain-lain. K.J Holtsi (1988 : 168) mendefinisikan konflik secara singkat yaitu ketidaksesuaian sasaran, nilai, kepentingan atau pandangan antara dua pihak atau lebih.. K.J Veerger (1988 : 210) yang mengutip pendapat Lewis A. Coser menyatakan bahwa konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, diantara pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan melainkan juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan. Dari berbagi pendapat tentang konflik dapat disimpulkan bahwa konflik adalah suatu pertentangan, pertikaian, percekcokkan, ketegangan dan perbedaan kepentingan atau pendapat antara dua orang atau kelompok yang terjadi karena adanya interaksi sosial sehingga mengakibatkatkan pihak yang satu berusaha untuk menyingkirkan pihak yang lain untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya. Konflik adalah suatu proses interaksi yang antagonistis terjadi sebagai akibat perbedaan paham atau perselisihan tentang tuntutan terhadap suatu nilai tertentu antara pihak-pihak yang sedang berselisih,

commit to user



sehingga menimbulkan usaha untuk menjatuhkan pihak lawan guna mencapai perubahan yang dikehendaki kelompoknya.

b. Sebab-Sebab Timbulnya Konflik Menurut Abu Ahmadi (1975 : 93), konflik biasanya ditimbulkan oleh adanya kepentingan yang bertentangan terutama kepentingan ekonomi dan sering juga karena perebutan kekuasaan dan kedudukan. Menurut Maswadi Rauf (2001: 6) konflik juga terjadi karena adanya keinginan manusia untuk menguasai sumber-sumber dan posisi yang langka. Kecenderungan manusia untuk menguasai orang lain merupakan penyebab lainnya dari konflik. Sumber konflik merupakan pokok pertikaian diantara kedua belah pihak yang bertikai untuk mencapai posisi yang diinginkan. Konflik terjadi karena percekcokkan, pertentangan dan perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan nilai dan norma yang berlaku. Menurut Soejono Soekanto (1990 : 99) yang menjadi sebab atau akar dari timbulnya konflik adalah : 1) Perbedaan antara individu-individu Perbedaan pendirian dan perasaaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka. 2) Perbedaan kebudayaan Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari polapola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian tersebut. Seorang sadar maupun tidak sadar, sedikit banyak akan terpengaruh oleh pola-pola pemikiran dan pola-pola pendirian kelompoknya. Selanjutnya keadaan tersebut dapat pula menyebabkan terjadinya pertentangan antara kelompok manusia. 3) Perbedaan kepentingan Perbedaan kepentingan antar individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari konflik. Wujud kepentingan dapat bermacam-macam ada kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya.

commit to user



4) Perubahan sosial Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadinya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya mengenai reorganisasi sistem nilai. T. Hani Handoko (1992 : 2) menyebutkan penyebab terjadinya konflik yaitu : 1) Komunikasi Salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti atau informasi yang mendua dan tidal lengkap serta gaya individu pemimpin yang tidak efektif. 2) Struktur Pertarungan kekerasan dengan kepentingan-kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan, persaingan untuk memperebutkan sumbersumber daya yang terbatas atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka. 3) Pribadi Ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi pengikut atau bawahan dengan perilaku yang diperankan atasan dan perbedaan nilai-nilai atau persepsi.

c. Bentuk Konflik Menurut Pheni Chalid (2005 : 104-108) konflik dikelompokkan dalam kategori sifat, motif, dan bentuk, yaitu : 1) Berdasarkan sifatnya, terdiri atas : a) Konflik bersifat laten, yaitu ketika pertentangan dan ketegangan diantara pelaku konflik samar dan tidak jelas, namun telah ada dalam diri pelaku konflik, seperti penilaian negatif terhadap lawan yang dikontruksi melalui proses budaya sehingga menciptakan penilaian stereotip satu etnis terhadap etnis lain. Selain itu, ketika pihak yang merasa tertindas tidak dapat mengungkapkan protes dan perlawanan,

commit to user



karena berada pada posisi tawar yang rendah, baik secara kultural maupun struktural, maka konflik berlangsung secara laten. b) Konflik bersifat manifes, yaitu konflik yang dapat terjadi secara spontan dan juga adanya ketidakseimbangan dalam masyarakat, seperti perilaku tidak adil, ketimpangan sosial, politik dan ekonomi. 2) Berdasarkan motifnya, terdiri atas : a) Konflik irasional, yaitu konflik berdasarkan perspektif utilitirianisme, individu selalu mempertimbangankan aspek kepentingan pribadinya (keuntungan) dalam berhubungan dengan sesamanya. b) Konflik emosional, yaitu konflik yang dilandasi emosi karena adanya perasaan

untuk

membela

dan

mempertahankan

kepentingan

kelompoknya. 3) Berdasarkan bentuknya, terdiri atas : a) Konflik vertikal, yaitu konflik terjadi karena suatu kelompok menghadapi ketidakseimbangan distribusi sumber daya akibat dominasi politik satu kelompok yang kuat menutup jalan bagi kelompok lain untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya yang menjadi kepentingan bersama. b) Konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi karena masing-masing kelompok ingin menunjukkan identitas budaya yang dimiliki yang melibatkan masalah sosial, politik dan ekonomi. K. J. Holtsi (1988 : 174) menyebutkan ada enam bentuk utama dari konflik yaitu : 1) Konflik wilayah terbatas, yaitu terdapat pandangan yang tidak cocok dengan acuan pada pemilikan suatu bagian khusus wilayah atau pada hakhak yang dinikmati suatu negara di atau dekat wilayah negara lain. 2) Konflik yang berkaitan dengan komposisi pemerintah. Tipe konflik ini sering mengandung nada tambahan idiologis yang kuat, maksudnya adalah menjatuhkan rezim dan sebagai gantinya mendirikan suatu pemerintahan yang cenderung lebih menguntungkan kepentingan pihak yang melakukan intervensi.

commit to user



3) Konflik kehormatan nasional, yaitu pemerintah mengancam atau bertindak untuk membersihkan pelanggaran tertentu yang telah diduga. 4) Imperialisme

regional,

ketika

suatu

pemerintah

berusaha

untuk

menghancurkan kemerdekaan negara lain, biasanya demi kombinasi tujuan idiologis, keamanan dan perdagangan. 5) Konflik pembebasan atau perang revolusioner yang dilakukan satu negara untuk membebaskan rakyat negara lain, biasanya karena alasan etnis atau idiologis. 6) Konflik yang timbul dari tujuan suatu pemerintah untuk mempersatukan suatu negara yang pecah. Menurut Ramlan Surbakti (1992 : 243) konflik dapat dibedakan menjadi dua yaitu konflik yang berwujud kekerasan dan konflik non kekerasan. Konflik yang mengandung kekerasan biasanya terjadi dalam masyarakat negara yang belum memiliki konsesus bersama tentang dasar, tujuan negara dan lembaga pengatur atau pengendali konflik yang jelas. Pemberontakan, sabotase merupakan contoh konflik yang mengandung tindak kekerasan. Konflik yang berwujud non kekerasan biasanya terjadi pada masyarakat yang telah memiliki dasar tujuan yang jelas sehingga penyelesaian konflik sudah bisa ditangani melalui lembaga yang ada. Adapun konflik non kekerasan biasanya berwujud perbedaan kelompok antar kelompok (individu) dalam rapat, pengajuan petisi kepada pemerintah, polemik melalui surat kabar atau sebagainya. Soerjono Soekanto (1990: 102) menyebutkan bahwa konflik mempunyai beberapa bentuk khusus, antara lain : 1) Konflik pribadi Konflik ini berupa pertentangan antar individu yang terjadi dalam suatu hubungan sosial. 2) Konflik rasial Konflik ini terjadi karena perbedaan pada ciri-ciri fisik, perbedaan kepentingan dan kebudayaan diantarakelompok atau golongan.

commit to user



3) Konflik antara kelas-kelas sosial Konflik ini disebabkan oleh perbedaan kepentingan, misalnya perbedaan kepentingan antara majikan dengan buruh. 4) Konflik politik Konflik ini menyangkut baik antara golongan-golongan dalam suatu masyarakat maupun antara negara-negara yang berdaulat. 5) Konflik yang bersifat internasional Konflik ini disebabkan perbedaan-perbedaan kepentingan yang kemudian merembes ke kedaulatan negara. Mengalah berarti mengurangi kedaulatan negara dan itu berarti kehilangan muka dalam forum internasional.

d. Cara Penyelesaian Konflik Menurut Maswadi Rauf (2001 : 8-12) penyelesaian konflik adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menghilangkan konflik dengan cara mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Penyelesaian konflik diperlukan untuk mencegah : (1) semakin mendalamnya konflik, yang berarti semakin tajamnya perbedaan antara pihakpihak yang berkonflik ; (2) semakin meluasnya konflik, yang berarti semakin banyaknya jumlah peserta masing-masing pihak yang berkonflik yang berakibat konflik semakin mendalam dan meluas, bahkan menimbulkan disintergrasi masyarakat yang dapat menghasilkan dua kelompok masyarakat yang terpisah dan bermusuhan. Ada dua cara penyelesaian konflik yaitu : 1) Secara persuasif, yaitu menggunakan perundingan dan musyawarah untuk mecari titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik. Pihak-pihak yang berkonflik melakukan perundingan, baik antara mereka saja maupun manggunakan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator atau juru damai. 2) Secara koersif, yaitu menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik untuk menghilangkan perbedaan pendapat antara pihakpihak yang terlibat konflik.

commit to user



Menurut D. Hendropuspito OC (1989 : 250-251), cara penyelesaian konflik yakni : 1) Konsolidasi Konsolidasi berasal dari kata Latin concilioto atau perdamaian, yaitu suatu cara untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai. Dalam proses ini pihakpihak yang berkepentingan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan yang dianggapnya baik kepada kedua pihak yang berselisih untuk menghentikan sengketanya. 2) Mediasi Mediasi berasal dari kata Latin mediatio, yaitu suatu cara untuk menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan seorang perantara (mediator). Seorang mediator tidak berwenang untuk memberikan keputusan yang mengikat (hanya bersifat konsultatif). Pihak-pihak yang bersengketa

sendirilah

yang

harus

mengambil

keputusan

untuk

menghentikan perselisihan. 3) Arbitrasi Arbitrasi berasal dari kata Latin arbitrium, artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan yang mengikat kedua pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. 4) Paksaan (Coercion) Paksaan ialah suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan

paksaan

fisik

atau

psikologis.

Pihak

yang

bisa

menggunakan paksaan adalah pihak yang kuat, pihak yang merasa yakin menang dan bahkan sanggup menghancurkan pihak musuh. 5) Detente Detente berasal dari kata Perancis yang berarti mengendorkan, yang berarti mengurangi hubungan tegang antara dua pihak yang bertikai guna persiapan untuk mengadakan pendekatan dalam rangka pembicaraan tentang langkah-langkah mencapai perdamaian.

commit to user



Menurut Soerjono Soekanto (1990 : 77-78) cara penyelesaian konflik mempunyai beberapa bentuk, yaitu : 1) Coercion, adalah suatu cara penyelesaian konflik yang prosesnya dilaksanakan oleh karena adanya paksaan, di antara salah-satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara fisik (secara !angsung), maupun secara psikologis (secara tidak langsung). 2) Compromise, adalah suatu cara penyelesaian konflik di antara pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya, agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Sikap dasar untuk dapat sanakan compromise ada!ah bahwa salah satu pihak bersedia untuk merasakan dan memahami keadaan pihak lainnya dan begitu pula sebaliknya. 3) Arbitration, merupakan suatu cara untuk mencapai compromise apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri. Pertentangan diselesaikan oleh pihak ketiga yang dipi!ih oleh kedua belah pihak atau oleh suatu badan yang berkedudukan lebih tinggi dari pihakpihak yang bertentangan. 4) Mediation, adalah suatu cara penyelesaian konflik dengan mengundang pihak ketiga yang netral dalam soal perselisihan yang ada. Pihák ketiga tersebut tugas utamanya adalah mengusahakan suatu penyelesaian secara damai. Kedudukan pihak ketiga hanya sebagai penasihat dan tidak mempunyai wewenang untuk memberi keputusan-keputusan penyelesaian perselisihan tersebut. 5) Conciliation, adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. 6) Toleration (tolerant-participation) adalah suatu cara penyelesaian konflik tanpa persetujuan yang formal bentuknya. Kadang-kadang toleration timbul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan.

commit to user



7) Stalemate, adalah suatu cara penyelesaian konflik ketika pihak-pihak yang bententangan karena mempunyai kekuatan yang seimbang berhenti pada suatu titik tertentu dalam melakukan pertentangannya. Hal ini disebabkan karena bagi kedua belah pihak sudah tidak ada kemungkinan lagi baik untuk maju maupun untuk mundur. 8) Adjudication, adalah suatu cara penyelesaian konflik atau sengketa di pengadilan.

e. Akibat Konflik Menurut D. Hendropuspito OC (1989 : 249), konflik fisik berupa bentrokan antara individu dengan individu, kerabat dengan kerabat, suku dengan suku, bangsa dengan bangsa, golongan agama yang satu dengan yang lain, umumnya mendatangkan penderitaan bagi kedua pihak yang terlibat, seperti korban jiwa, material dan spiritual serta berkobarnya kebencian dan balas dendam. Apabila konflik terjadi di suatu negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan bersifat separatif, konflik juga menghambat persatuan bangsa serta integrasi sosial dan nasional. Menurut Soerjono Soekanto (1990 : 103) akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya pertentangan atau konflik adalah : 1) Tambahnya solidaritas in-group. Apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, maka solidaritas antara warga-warga kelompok biasanya akan bertambah erat. Mereka bahkan bersedia berkorban demi keutuhan kelompoknya. 2) Apabila pertentangan antara golongan-golongan terjadi dalam satu kelompok tertentu, akibatnya adalah sebaliknya, yaitu goyah dan retaknya persatuan kelompok tersebut. 3) Perubahan kepribadian para individu. Pertentangan yang berlangsung di dalam kelompok atau antar kelompok selalu ada orang yang menaruh simpati kepada kedua belah pihak. Ada pribadi-pribadi yang tahan menghadapi situasi demikian, akan tetapi banyak pula yang merasa tertekan, sehingga merupakan penyiksaan terhadap mentalnya.

commit to user



4) Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. Salah satu bentuk konflik yakni peperangan telah menyebabkan penderitaan yang berat, baik bagi pemenang maupun bagi pihak yang kalah, baik dalam bidang kebendaan maupun bagi jiwa raga manusia. 5) Akomodasi, dominasi dan takluknya salah-satu pihak. AS dengan Inggris telah sukses menggelar operasi militer di Irak. Perang yang berlangsung singkat diklaim membawa kemenangan bagi pihak AS, dan mantan Presiden George W. Bush mengumumkan perang di Irak telah berakhir pada Mei 2003. Perang di Irak memang telah dianggap selesai oleh pihak AS, tetapi bagi rakyat Irak perang sesungguhnya baru dimulai. Secara mengejutkan rakyat Irak yang dianggap akan merasa senang pasca tumbangnya Saddam Hussein, justru melakukan perlawanan bersenjata pada pasukan koalisi. Ditambah lagi dengan adanya oposisi-oposisi yang selama ini tenggelam di bawah rezim Saddam, mulai muncul kepermukaan dan bersaing untuk menyalurkan kepentingannya masing-masing, tetapi aspirasi oposisi Irak ternyata tidak sejalan dengan keinginan AS untuk membentuk Irak baru. Kehadiran pasukan AS di Irak yang tidak disenangi oleh rakyat Irak itu memicu munculnya perlawanan bersenjata rakyat Irak, dan dalam usaha penyelesaian konflik tersebut AS mengambil langkah coercion, yaitu memaksakan untuk membentuk pemerintahan yang sesuai dengan AS karena merasa berkuasa atas Irak. Keadaan seperti itu membuat kondisi Irak menjadi penuh konflik yang berkepanjangan.

2. Kekuasaan a. Pengertian Kekuasaan

secara

umum berarti

‘’kemampuan

pelaku

untuk

mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan’’ (Harold D. Laswell, 1984:9). Sejalan dengan itu, dinyatakan Robert A. Dahl (1978:29) bahwa ‘’kekuasaan merujuk pada

commit to user



adanya kemampuan untuk mempengaruhi dari seseorang kepada orang lain, atau dari satu pihak kepada pihak lain’’. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi pikiran atau tingkah laku orang atau kelompok orang lain, sehingga orang yang dipengaruhi itu mau melakukan sesuatu yang sebetulnya orang itu enggan melakukannya. Bagian penting dari pengertian kekuasaan adalah syarat adanya keterpaksaan, yakni keterpaksaan pihak yang dipengaruhi untuk mengikuti pemikiran ataupun tingkah laku pihak yang mempengaruhi (Mochtar Mas’oed dan Nasikun, 1987:22). Dinyatakan oleh Ramlan Surbakti (1992:58) bahwa kekuasaan merupakan suatu kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain, sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi. Dalam pengertian yang lebih sempit, kekuasaan dapat dirumuskan

sebagai kemampuan

menggunakan sumber-sumber

pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan, sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya dan masyarakat pada umumnya. ‘’Kekuasaan merupakan penggunaan sejumlah besar sumber daya (aset, kemampuan) untuk mendapat kepatuhan dan tingkah laku menyesuaikan dari orang lain’’ (Charles F. Andrain, 1992:130). Kekuasaan pada dasarnya dianggap sebagai suatu hubungan, karena pemegang kekuasaan menjalankan kontrol atas sejumlah orang lain. Pemegang kekuasaan bisa jadi seseorang individu atau sekelompok orang, demikian juga obyek kekuasaan bisa satu atau lebih dari satu. Menurut Miriam Budiarjo (1983:35) kekuasaan adalah ‘’kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku orang ltu menjadi sesuai dengan keinginn dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan’’. Menurut Walter S. Jones (1993:3) kekuasaan dapat didefinisikan sebagai berikut :

commit to user



(1) Kekuasaan adalah alat aktor-aktor internasional untuk berhubungan satu dengan lainnya. Itu berarti kepemilikan, atau lebih tepat koleksi kepemilikan untuk menciptakan suatu kepemimpinan; (2) Kekuasaan bukanlah atribut politik alamiah melainkan produk sumber daya material (berwujud) dan tingkah laku (yang tidak berwujud) yang masing-masing menduduki posisi khusus dalam keseluruhan kekuasaan seluruh aktor; (3) Kekuasaan adalah salah satu sarana untuk menancapkan pengaruh atas aktor-aktor lainnya yang bersaing menggapai hasil yang paling sesuai dengan tujuan masing-masing; dan (4) Penggunaan kekuasaan secara rasional merupakan upaya untuk membentuk hasil dari peristiwa internasional untuk dapat mempertahankan atau menyempurnakan kepuasan aktor dalam lingkungan politik internasional. Lebih lanjut Walter S. Jones (1993:6) menyatakan unsur-unsur potensi kekuasaan adalah : (1) Sumber daya alam sebagai sumber kekuasaan, dalam hal ini sumber daya alam yang penting adalah sumber daya alam geografi; (2) Unsur psikologis dan sosiologis kekuasaan, sama halnya besarnya penduduk suatu bangsa yang mempunyai arti penting bagi kekuasaan, seperti halnya citra, sikap, dan harapan penduduk. Yang paling penting adalah citra diri bangsa, yang sangat mempengaruhi konsep peran yang harus dimainkan bangsa itu; dan (3) Unsur-unsur sintetik dari kekuasaan ketrampilan penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain dalam rangka mengkoordinir, mengembangkan, menyiagakan kekuasaan negara yang paling penting adalah kapasitas industri dan kesiagaan. Menurut Benedict Anderson (1972:48) kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konsep pemikiran barat dan konsep pemikiran Jawa. Menurutnya kekuasaan dalam konsep pemikiran Barat adalah abstrak, bersifat homogen, tidak ada batasnya, dan dapat dipersoalkan keabsahannya. Sedangkan kekuasaan menurut konsep Jawa adalah konkrit, bersifat homogen, jumlahnya terbatas atau tetap dan tidak mempersoalkan keabsahan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan sangat penting kedudukannya dalam masyarakat, dengan kekuasaan suatu kelompok dapat melakukan apa saja yang diinginkan dan dapat mempengaruhi perbuatanperbuatan kelompok lain agar taat dan patuh terhadap pemegang kekuasaan.

commit to user



b. Cara memperoleh kekuasaan Menurut Haryanto (2005:22) kekuasaan dapat diperoleh dengan beberapa cara, yaitu : 1) Dari kedudukan Kedudukan dapat memberikan kekuasaan kepada seseorang atau sekelompok orang karena yang bersangkutan menduduki posisi tadi. Semakin tinggi kedudukan maka akan semakin besar pula kekuasaan yang berada pada genggaman orang yang menduduki posisi tersebut. 2) Dari kekayaan Atas dasar kekayaan yang dimilikinya, seseorang atau sekelompok orang dapat sedikit banyak memaksakan keinginannya kepada pihak-pihak lain agar bersedia mengikuti kehendaknya. Kekayaan yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan biasanya dikaitkan dengan pemilikan sumber-sumber ekonomi. Semakin besar kepemilikan terhadap sumber-sumber ekonomi, apalagi kalau sumber-sumber ekonomi itu merupakan sumber yang langka dan merupakan kebutuhan primer, maka akan semakin besar pula kekuatan pemilik sumber-sumber ekonomi untuk memaksakan keinginannya kepada pihak-pihak lain. Dalam realitas kehidupan, kekuasaan yang bersumberkan pada kekayaan akan lebih terasa besar pengaruhnya apabila berlangsung di masyarakat yang relatif kurang sejahtera, dan sekaligus juga merupakan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang tidak merata. 3) Dari kepercayaan Seseorang atau sekelompok orang dapat memiliki kekuasaan karena yang bersangkutan memang dipercaya untuk memilikinya atas dasar kepercayaan yang dianut masyarakat. Kekuasaan yang bersumber dari kepercayaan hanya muncul di masyarakat di mana anggota-anggotanya mempunyai kepercayaan yang dimiliki pemegang kekuasaan. Menurut Miriam Budiardjo (1982:36) kekuasaan bisa diperoleh dari kekerasan fisik (misalnya, seorang Polisi dapat memaksa penjahat untuk mengakui kejahatannya karena dari segi persenjataan polisi lebih kuat); pada kedudukan (misalnya, seorang komandan terhadap bawahannya, seorang

commit to user



atasan dapat memecat pegawainya); pada kekayaan (misalnya seorang pengusaha kaya dapat mempengaruhi seorang politikus melalui kekayaannya); atau pada kepercayaan (misalnya, seorang pendeta terhadap umatnya). c. Cara mempertahankan kekuasaan Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, sekelompok orang atau suatu negara terhadap terhadap pihak lain, dapat membuat penguasa tersebut berupaya untuk mencapai apa yang menjadi keinginan dan tujuannya. Untuk itu, penguasa berkeinginan

mempertahankan kekuasaannya. Cara untuk

mempertahankan kekuasaan dapat dilakukan dengan cara damai, antara lain dengan demokrasi dan mencari dukungan pihak lain, atau dengan kekerasan, antara lain dengan penindasan dan memerangi pihak yang menentang kekuasaannya. Menurut

Haryanto

(2005:57)

tindakan

penguasa

untuk

mempertahankan kekuasaannya berbeda-beda. Dalam masyarakat yang demokrasis, penguasa mencari dukungan warga masyarakat secara konseptual dan memperbesar kepercayaan warga terhadap penguasa. Sedang dalam masyarakat yang tidak demokratis, penguasa mempertahankan kekuasaannya dengan paksaan. Di masyarakat yang tidak demokratis, ada kecenderungan penguasa untuk masuk terlalu jauh dalam mengatur kehidupan dan kepercayaan serta pribadi warganya sesuai dengan keinginan penguasa. Dengan paksaan, warga digiring untuk patuh pada penguasa. Di antara banyak bentuk kekuasaan, kekuasaan politik merupakan hal yang paling penting untuk dipertahankan, karena dengan kekuasaan politik, penguasa

dapat

mempengaruhi

kebijakan

umum

(pemerintah)

baik

terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan. Kekuasaan politik tidak hanya mencakup kekuasaan untuk mendapat ketaatan warga masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktivitas penguasa

di

bidang

administratif,

legislatif

Budiardjo,1982:37).

commit to user

dan

yudikatif

(Miriam



Ibnu Khaldun dalam Rahman Zainudin (1992:125) menjelaskan kekuasaan itu mempunyai dinamika dan prosesnya sendiri, yang dilaluinya mulai dari kelahirannya sampai kehancurannya. Penguasa atau kelompok yang berkuasa harus mempertahankan hubungan secara moralitas dan sifat-sifat kebaikan. Sifat-sifat terpuji itulah yang menunjukkan adanya kekuasaan. Selama sifat-sifat seperti itu ada, maka kekuasaan masih tetap ada. Dinyatakan Robert M. Macluer dalam Miriam Budiardjo (1982:36) bahwa untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa harus meluaskan pengaruhnya untuk meningkatkan kepercayaan dan ketaatan dari masyarakat atau warga di mana penguasa itu berkuasa. Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa meskipun dalam mempertahankan kekuasaan ada berbagai macam cara, tetapi ada beberapa persamaannya yaitu pihak satu ingin selalu memerintah pihak lain, ingin lebih tinggi dari pihak lain dan menginginkan ketaatan pihak lain.

d. Otoritas penguasa Dinyatakan Walter S. Jones (1993:3) penguasa adalah aktor yang memiliki, menguasai aktor lain dan memiliki sumber daya yang berwujud maupun tidak berwujud beserta asetnya untuk mempengaruhi peristiwaperistiwa yang terjadi agar sesuai kehendaknya.‘’Penguasa adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menjalain hubungan dan proses yang menghasilkan

ketaatan

dari

pihak

lain

untuk

tujuan-tujuan

yang

ditetapkannya’’ (Ossip K. Flechtheim dalam Miriam Budiarto, 1982:35). Charles Andrain dalam Haryanto (2005:6) menyatakan ‘’penguasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mampu mempengaruhi tingkah laku individu atau kelompok individu yang lain sehingga mereka bersedia bertindak sesuai dengan keinginannya’’. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa otoritas penguasa adalah hak, kekuasaan dan wewenang yang sah diberikan padanya untuk

commit to user



membuat peraturan yang harus ditaati atau diikuti pihak lain atau kekuasaan dan wewenang yang sah untuk membuat orang atau pihak lain bertindak sesuai dengan yang diinginkan penguasa. e. Hancurnya Kekuasaan Dalam pemikiran Ibnu Khaldun yang dikutip A. Rahman Zainuddin (1992 : 233) ada beberapa tahapan proses jatuhnya kekuasaan, yaitu : 1) Kekuasaan yang sentralistik, dimana pemusatan kekuasaan dan kemegahan berada pada seorang atau sekelompok penguasa. 2) Kekuasaan yang mempunyai tata cara dan kebiasaan hidup dalam kemegahan. 3) Kekuasaan yang memiliki pertahanan lemah, tidak mempunyai kekuatan legitimasi. Sehingga tinggal menantikan kehancurannya. Selanjutnya Ibnu Khaldun menambahkan cirri sebuah kekuasaan yang mendekati kehancuran yaitu krisis ekonomi dan krisis moral. Hancurnya kekuasaan tidak hanya disebabkan oleh factor internal dalam kekuasaan itu sendiri, akan tetapi bisa dari faktor eksternal, antara lain karena peperangan yang melibatkan dua negara atau lebih, konflik dan perang saudara, kudeta (penggulingan kekuasaan) baik oleh militer maupun sipil dan aksi-aksi demonstrasi yang memungkinkan pergantian kekuasaan (Mukhammad Najib, 2001 : 318). Hancurnya kekuasaan juga bisa disebabkan karena diinvasi oleh pihak lain. Invasi adalah aksi militer angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain, dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau merubah pemerintahan yang berkuasa. Invasi bisa menjadi penyebab perang, bisa digunakan sebagai strategi untuk menyelesaikan perang, atau bisa menjadi inti dari perang itu sendiri. (http://id.answers.yahoo.com/ diunduh pada tanggal 17 Juli 2010) Setelah melakukan invasi terhadap Irak pada tahun 2003, dari pada menyerahkan kembali kekuasaan kepada rakyat Irak, AS lebih memilih menuntut agar PBB mengeluarkan resolusi yang memberikan wewenang kepada AS untuk melakukan rekontruksi di Irak. Wewenang untuk melakukan rekontruksi di Irak menjadi begitu penting bagi AS, karena memberikan keuntungan yang besar

commit to user



untuk AS jika dicermati apa saja kebijakan-kebijakan rekontruksi Irak yang dibuat oleh pemerintah AS, dan bagaimana dampak jangka panjang dari pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut. Maka akan tampak bahwa senjata utama yang digunakan oleh pemerintah AS untuk menanamkan pengaruhnya di Irak adalah kebijakan-kebijakan

rekontruksi

di

bidang

ekonomi,

kebijakan-kebijakan

rekontruksi di bidang politik dan pemerintahan serta di bidang keamanan yang lebih berperan sebagai kebijakan penunjang.

B. Kerangka Berpikir Pemerintahan otoriter Saddam dan isu demokrasi

Irak di bawah Rezim Saddam Husein

Kekayaan Minyak Irak

Krisis Irak dengan AS Isu senjata pemusnah massal dan terorisme

Invasi AS ke Irak Tahun 2003

Stategi Geopolitik AS Di Timur Tengah (Israel)

Jatuhnya Rezim Saddam Husein

Sosial (Konflik AS melawan Syiah dan Sunni)

Politik (Ketidakstabilan Politik di Irak)

Eksistensi Pemerintahan Irak Sementara Tahun 2005

commit to user

Ekonomi (AS berusaha memasukkan perusahaan swastanya di Irak untuk menguasai Irak.



Keterangan : Saddam adalah Presiden Irak yang diktator dari 16 Juli 1979 hingga 9 April 2003. Sebagai anggota utama Partai Ba'ath Irak, yang menganjurkan PanArabisme sekular, modernisasi ekonomi, dan sosialisme Arab, Saddam memainkan pernaan penting dalam kudeta 1968 yang membuat partainya lama berkuasa di negara itu. Sebagai presiden, Saddam menciptakan pemerintahan yang otoriter dan mempertahankan kekuasaannya melalui Perang Iran-Irak (1980– 1988) dan Perang Teluk (1991). Kedua perang itu menyebabkan penurunan drastis standar hidup dan hak asasi manusia. Pemerintahan Saddam menindas gerakangerakan yang dianggapnya mengancam, khususnya gerakan yang muncul dari kelompok-kelompok etnis atau keagamaan yang memperjuangan kemerdekaan atau pemerintahan otonom. Sementara ia dianggap sebagai pahlawan yang populer di antara banyak bangsa Arab karena berani menantang Israel dan Amerika Serikat, sebagian orang di dunia internasional tetap memandang Saddam dengan perasaan curiga, khususnya setelah Perang Teluk 1991. Kekuasaannya berakhir setelah Irak diserang oleh suatu pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat pada tahun 2003. Amerika Serikat beserta sekutunya menyatakan perang menyerang Irak dan ingin menggulingkan Presiden Saddam Husein. Dalih kekejaman yang dilakukan Saddam, kepemilikan senjata pemusnah massal yang dimiliki Irak, dan janji membangun demokrasi serta masa depan bangsa Irak yang lebih baik. Dibalik alasan di atas, terdapat persepsi lain yang menyebabkan AS menginvansi Irak. Faktor ekonomilah yang menjadi faktor dominan AS untuk menjatuhkan Saddam Hussein. Kekayaan minyak bumi yang dimiliki oleh Irak merupakan cadangan minyak kedua terbesar setelah Arab Saudi. AS ingin menguasi ladang minyak timur tengah, khususnya Irak. Hingga saat ini, 42% kebutuhan minyak AS disokong dari minyak yang berasal dari Timur Tengah. Selain motif ekonomi, strategi geopolitik AS di kawasan Timur Tengah menjadi alasan berikutnya. Bagi AS, Irak merupakan ancaman potensial bagi kepentingannya dan sekutu terdekatnya, Israel di kawasan ini.Hal itu dilakukan

commit to user



karena Irak merupakan negara yang menentang keberadaan AS dan Israel di Timur Tengah. Namun tidaklah mudah untuk membangun Negeri 1001 Malam yang telah hancur, tidaklah begitu mudah Irak menggapai masa depannya yang baru. Yang lebih banyak muncul justru adalah persoalan. Pembangunan juga ternyata tidak segera bisa dilaksanakan. Tidak adanya pemerintahan yang kuat, membuat bangsa itu tidak memiliki arah. Akibatnya, banyak orang tidak mempunyai pekerjaan, kelompok cendikia pun menjadi frustasi. Kekerasan menjadi bagian dari kehidupan bangsa itu.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Irak Pasca Rezim Saddam

Hussein

Tahun 2003-2005”, dilakukan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Adapun perpustakaan yang digunakan sebagai berikut: a. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta. b. Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. c. Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta. d. Perpustakaan Monumen Pers Surakarta. e. Perpustakaan Sana Budaya Yogyakarta. f. Perpustakaan FISIP Universitas Gajah Mada Yogyakarta

2. Waktu Penelitian Jangka waktu yang digunakan untuk penelitian ini dimulai dari disetujuinya judul skripsi yaitu bulan Januari 2010 sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini yaitu pada bulan November 2010. Adapun kegiatan penelitian secara rinci tampak pada tabel berikut :

commit to user 28



Tabel.1: Kegiatan Penelitian Kegiatan

Jan

Pengajuan Judul Skripsi Pengajuan Proposal dan Perijinan Pengumpulan Data Analisis Data

Feb

Mar

Apr

Mei

√

√

√

2010 Jun

Jul

Ags

√

√

Sep

Okt

Nov

√

√

√

√ √

√

Penyusunan Laporan

B. Metode penelitian Dalam setiap penelitian ilmiah selalu diperlukan suatu metode tertentu yang berkaitan dengan obyek atau pemasalahan yang akan diteliti. Menurut Koentjaraningrat (1986 : 7) kata metode berasal dari bahasa Yunani, methodos yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan karya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Menurut Dudung Abdurahman (1999 : 43) metode adalah suatu cara, jalan, atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Sedangkan menurut Helius Sjamsuddin (2007 : 13) metode ada hubungannya dengan prosedur, proses, atau teknik yang sistematis dalam penyelidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan obyek yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha merekonstruksikan, mendiskripsikan dan memaparkan kondisi negara Irak setelah jatuhnya Rezim Saddam Hussein tahun 2003-2005. Peristiwa yang menjadi pokok penelitian tersebut adalah peristiwa masa lampau, sehingga metode yang digunakan adalah metode historis atau sejarah. Louis Gottschalk (1975 : 32) mengemukakan bahwa metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan

commit to user



masa lampau. Sedangkan Nugroho Notosusanto (1971 : 17) menyatakan bahwa metode penelitian sejarah merupakan proses pengumpulan, menguji, menganalisis secara kritis rekaman-rekaman dan penggalian-penggalian masa lampau menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya. Metode ini merupakan proses merekonstruksi peristiwa-peristiwa masa lampau, sehingga menjadi kisah yang nyata. Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian sejarah adalah kegiatan mengumpulkan, menguji dan menganalisis secara kritis data peninggalan masa lampau dan menyajikannya sebagai hasil karya melalui historiografi.

C. Sumber Sejarah Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sejarah. Sumber data sejarah sering disebut juga data sejarah. Menurut Kuntowijoyo kata “data” merupakan bentuk jamak dari kata tunggal datum (bahasa Latin) yang berarti pemberitaan (Dudung Abdurahman, 1999 : 30). Menurut Nugroho Notosusanto (1971 : 19) sumber sejarah terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang keterangannnya diperoleh secara langsung dari seseorang yang menyaksikan suatu peristiwa dengan mata kepala sendiri, sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang keterangannya diperoleh oleh pengarangnya dari orang lain atau sumber lain. Menurut Dudung Abdurrahman (1999: 31), sumber sejarah dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu : 1. Menurut bahannya; sumber tertulis dan sumber tidak tertulis. 2. Menurut asalnya; sumber primer dan sekunder. 3. Menurut tujuannya; sumber formal dan sumber informal. Dalam penelitian ini digunakan sumber data tertulis, baik primer maupun sekunder. Sumber tertulis primer berupa surat kabar seperti Kompas terbitan tahun 2003-2005, Solo Pos terbitan tahun 2003-2005, Republika terbitan tahun 20032005 dan majalah News terbitan tahun 2003-2005 . Selain itu juga digunakan artikel-artikel dan buku-buku yang relevan dengan penelitian sebagai sumber tertulis sekunder antara lain karya Musthafa Abd. Rahman yang berjudul Geliat

commit to user



Irak Menuju Era Pasca Saddam terbitan tahun 2003, Wirawan Sukarwo yang berjudul Tentara Bayaran AS di Irak terbitan tahun 2009, Siti Muti’ah yang berjudul Irak di Bawah Kekuasaan Amerika terbitan tahun 2004, serta karya Trias Kuncahyono yang berjudul “Bulan Sabit di Atas Baghdad” terbitan tahun 2005, dan yang berjudul “Dari Damascus ke Baghdad” terbitan tahun 2004. Sumber data yang telah diperoleh kemudian dikaji, diklasifikasikan dan selanjutnya dibandingkan antara sumber yang satu dengan yang lainnya serta dianalisis data tersebut sehingga diperoleh data sejarah yang akurat yang dapat digunakan untuk menyusun

cerita

sejarah

yang

obyektif,

menarik

dan

dapat

dipertanggungjawabkan.

D. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara teknik studi pustaka. Teknik studi pustaka adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa surat kabar dan juga buku-buku yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Dalam melakukan studi pustaka diperlukan pengetahuan tentang perpustakaan sebagai sumber literatur yang diperlukan dalam mencari materi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dari literatur yang tersedia (Hadari Nawawi, 1993 : 133). Studi pustaka merupakan sebuah penelitian di perpustakaan yang bertujuan mengumpulkan data dengan bantuan bermacammacam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya : buku, surat kabar, majalah dan dokumen. Data tersebut berfungsi sebagai wahana informasi terhadap materi yang akan dibahas dalam penelitian. Dengan adanya kemajuan teknologi maka peneliti juga bisa memanfaatkan internet dalam rangka studi pustaka untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema penelitian. Studi pustaka ini dilakukan sistem kartu/katalog atau menggunakan komputer dengan cara mencatat beberapa sumber tertentu yang berkaitan dengan penelitian dengan mencantumkan keterangan mengenai nama pengarang, judul buku maupun subjek yang dicari. Oleh karena itu perlu mengingat kata kunci yang terdapat dalam subjek yang dibahasnya, sehingga menemukan buku dan artikel yang dimaksudkan dalam katalog atau komputer. Buku-buku dan artikel yang

commit to user



telah ditemukan di perpustakaan dibaca dan dipahami, kemudian dicatat hal-hal yang dianggap penting dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian diperoleh data yang akan digunakan dalam penulisan skipsi ini.

E. Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis historis. Menurut Kuntowijoyo yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman, 1999 : 64), interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut dengan juga analisis sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan, dan secara terminologis berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Analisis dan sintesis, dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi. Nugroho Notosusanto (1978 : 38) teknik analisis data historis adalah analisis data sejarah yang menggunakan kritik sumber sebagai metode untuk menilai sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan sejarah. Menurut Berkhofer yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman (1999 : 64), analisis sejarah bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh. Analisis data dilakukan setelah pengumpulan data yang kemudian dilanjutkan dengan proses perbandingan antara data yang satu dengan yang lain. Langkah ini dilakukan secara berulang-ulang hingga didapatkan fakta sejarah yang akurat. Fakta merupakan bahan yang dijadikan sejarawan sebagai bahan untuk menyusun historiografi. Pengkajian fakta-fakta sejarah oleh sejarawan tidak terlepas dari unsur subyektifitas, sehingga diperlukan konsep-konsep dan teori-teori sebagai kriteria penyeleksi. Sidi Gazalba (1981 : 38) mendefinisikan fakta sebagai usaha pikiran manusia untuk merumuskan kenyataan itu sendiri dari bahan-bahan yang diwarisi. Menganalisis dari suatu peristiwa sejarah diperlukan adanya kritik ektern dan kritik intern karena setiap peneliti cenderung memiliki unsur subjektifitas terutama dalam abstraksi fakta. Untuk mengurangi kecenderungan tersebut, seorang peneliti harus mempunyai kerangka teoritis dan metodologi yang kuat, sehingga fakta-fakta sejarah yang telah dianalisis akan menjadi suatu penelitian sejarah yang dapat diakui kebenarannya.

commit to user



F. Prosedur Penelitian Prosedur penelitian adalah langkah-langkah penelitian dari awal yaitu persiapan memmbuat proposal sampai pada penulisan hasil penelitian. Empat tahap yang harus dipenuhi dalam melakukan penelitian yaitu; heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Prosedur penelitian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Heuristik

Jejak / Peristiwa Sejarah

Kritik

Interpretasi

Historiografi

Fakta Sejarah

Keterangan : 1. Heuristik Heuristik berasal dari kata Yunani heurishein yang artinya memperoleh. Dalam pengertian yang lain, heuristik adalah kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau dengan cara mengumpulkan bahan-bahan tertulis, tercetak dan sumber lain yang relevan dengan penelitian. Pada tahap ini diusahakan mencari dan menemukan sumber-sumber tertulis berupa buku-buku yang relevan dan surat kabar. Dalam penelitian ini digunakan sumber data tertulis, baik primer maupun sekunder. Sumber tertulis primer berupa surat kabar seperti Solo Pos terbitan tahun 203-2005, Kompas terbitan tahun 2003-2005, Republika terbitan tahun 2003-2005 dan majalah News terbitan tahun 2003-2005. Sedangkan sumber tertulis sekunder berupa buku-buku antara lain karya Musthafa Abd. Rahman yang berjudul Geliat Irak Menuju Era Pasca Saddam terbitan tahun 2003, Wirawan Sukarwo yang berjudul Tentara Bayaran AS di Irak terbitan tahun 2009, Siti Muti’ah yang berjudul Irak di Bawah Kekuasaan Amerika terbitan tahun 2004, serta karya Trias Kuncahyono yang berjudul “Bulan Sabit di Atas Baghdad” terbitan tahun 2005, dan yang berjudul

commit to user



“Dari Damascus ke Baghdad” terbitan tahun 2004. Selain itu juga dikumpulkan artikel-artikel dari internet tentang situasi Irak pasca invasi Amerka Serikat.

2. Kritik Kritik adalah kegiatan untuk menyelidiki apakah data yang diperoleh autentik dan dapat dipercaya atau tidak. Setelah data yang terkumpul, diklasifikasikan data yang tidak autentik dan tidak mendukung penelitian dengan data yang autentik serta mendukung penelitian. Kritik dapat dilakukan dengan dua cara, yakni kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern adalah kritik terhadap autentisitas sumber, apakah sumber yang dikehendaki asli atau tidak, utuh atau turunan (salinan). Kritik ekstern dilakukan terhadap sumber yang diperoleh berdasarkan bentuk fisik atau luarnya berupa bahan (kertas atau tinta) yang digunakan, jenis tulisan, gaya bahasa, hurufnya, dan segi penampilan yang lain. Uji keaslian sumber dilakukan dengan pertanyaan : kapan sumber dibuat?, di mana sumber dibuat?, siapa yang membuat?, dan dari bahan apa sumber dibuat?. Kritik ekstern dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat kapan sumber itu dibuat, di mana sumber itu dibuat, siapa pengarangnya dan bagaimana latar belakang pendidikan pengarang. Sebagai contoh kritik ekstern terhadap buku“Bulan Sabit di Atas Baghdad” karya Trias Kuncahyono, buku tersebut di buat tahun 2005 dari sebuah perjalanan jurnalistik di Irak tahun 2003 yang kemudian dipadukan dengan bahan-bahan lain sebelum penyusunan buku oleh Trias Kuncahyono (wartawan Kompas) yang merupakan seorang lulusan dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Kritik intern adalah kritik yang berhubungan dengan kredibilitas dari sumber sejarah apakah isi, fakta dan ceritanya dapat dipercaya dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Kritik intern dapat ditempuh dengan cara membandingkan berbagai isi dan fakta yang terdapat dalam sumber, misalnya kritik intern terhadap buku “Geliat Irak Menuju Pasca Saddam” karya Musthafa Abd. Rahman dan buku karangan Siti Muti’ah yang berjudul Irak di Bawah Kekuasaan Amerika yang mengupas situasi Irak pasca Invasi Amerika tahun 2003

commit to user



yang di dalamnya juga mengisahkan sejarah Irak di bawah rezim Saddam Husein dan latar belakang invasi AS serta damapak invasi . Sumber tersebut dibandingkan dengan buku “Tentara Bayaran AS di Irak” karya Wirawan Sukarwo yang mengupas masalah Konspirasai neoliberal AS, invasi AS ke Irak, dan Proyek rekontuksi Irak pasca perang.

3. Interpretasi Menurut Nugroho Notosusanto (1978 : 40), interpretasi adalah suatu usaha menafsirkan dan menetapkan makna serta hubungan dari fakta-fakta yang ada, kemudian dilakukan perbandingan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain, sehingga terbentuk rangkaian yang selaras dan logis. Menurut Berkhofer yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman (1999 : 64) bertujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh, sehingga dapat dikatakan sebagai suatu bentuk analisa. Interpretasi yang dilakukan dalam penelitian adalah kegiatan dalam metode sejarah untuk menghubungkan antara fakta yang satu dengan yang lain, sehingga dapat diketahui mengenai kondisi sosial, politik dan, ekonomi Irak setelah rezim Saddam Hussein jatuh Tahun 2003-2005 yang menjadi objek penelitian. Fakta-fakta tersebut kemudian ditafsirkan, diberi makna dan ditemukan arti yang sebenarnya, sehingga dapat dipahami makna sesuai dengan pemikiran yang relevan, logis dan berdasarkan obyek penelitian yang dikaji. Dari kegiatan kritik sumber dan interpretasi tersebut dihasilkan fakta sejarah.

4. Historiografi Historigrafi merupakan langkah terakhir dari metode sejarah untuk menyampaikan fakta sejarah dalam bentuk penulisan sejarah berdasarkan bukti berupa sumber-sumber data sejarah yang dikumpulkan, dikritik, dan diinterpretasi. Historiografi dalam penelitian diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Irak Setelah Jatuhnya Rezim Saddam Husein Tahun 2003 – 2005 ”.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil Negara Irak

1. Sejarah Negara Irak Modern Irak (al-Jumruhiah al-Iraqiyah atau Republik Irak) adalah sebuah negara republik di bagian Barat Daya Asia, yang terletak antara 29º - 37º Lintang Utara dan 39º - 48º Bujur Timur, dan mempunyai luas wilayah sekitar 438.317 km2 dengan ibukotanya di Baghdad. Irak berbatasan dengan Kuwait dan Arab Saudi di sebelah Selatan, di sebelah Barat berbatasan dengan Arab Saudi, Yordania dan Suriah, di sebelah Utara berbatasan dengan Turki, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Iran (Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi Asia, 1990 : 88). Irak terbagi menjadi empat daerah, yaitu : (1) Daerah dataran tinggi yang kering dengan padang rumput yang berbukit-bukit diantara sungai Eufrat dan sungai Tigris, di Utara kota Samara. Bukit tertinggi yang ada di wilayah ini tingginya sekitar 300 meter di atas permukaan laut; (2) Dataran rendah dekat Samara, memanjang sampai ke Teluk Persia. Daerah ini meliputi sebuah delta subur antara sungai Eufrat dan sungai Tigris, tempat sebagian besar penduduk Irak menetap. Di bagian Selatan wilayah ini terdapat paya-paya dan dua danau rawa, yaitu Hawr al-Hammar dan Hawr as-Saniyah; (3) Daerah pegunungan yang terdapat di Timur Laut Irak, membentuk barisan pegunungan Zagros di Iran dan Taurus di Turki. Di kaki-kaki bukit dan lembah-lembah pegunungan ini menetap suku Kurdi, sehingga daerah ini disebut Kurdistan; dan (4) Gurun pasir di Selatan dan barat Irak yang membentang sampai ke Yordania, Kuwait, Arab Saudi dan Suriah. Sebagian besar wilayah ini berbukit-bukit batu gamping dan berpasir (Ensiklopedi Islam, 1993 : 237). Irak bagian utara beriklim sedang, sedangkan di bagian timur dan tenggara beriklim tropis, dan iklim gurun tedapat di bagian selatan dan barat. Suhu rata-rata pada musim panas adalah 31º - 37º C dan pada musim dingin suhu rata-ratanya

commit to user 36



adalah 11º C. Curah hujan berkisar 130 mm/tahun di bagian barat gurun sampai 380 mm/tahun di bagian utara Irak (Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1989 : 220). Menurut Siti Mutti’ah Setiawati dari sudut pandang geografis, Irak mempunyai tiga kelemahan yang menyebabkan negeri ini sering bergejolak yaitu sebagai berikut : a. Irak termasuk negara “Land Locked Country”, yaitu negara yang sangat terbatas akses air lautnya. Sebagian besar negeri ini berupa daratan yang terisolir dengan akses laut yang hanya di ujung Teluk sepanjang 53 km2 dengan pantai sepanjang 19 km. Oleh karena itu, Irak menghadapi kesulitan ketika harus mengekspor minyaknya melalui laut. Kelemahan keadaan geografis tersebut menjadi alasan pembenar bagi Irak untuk menganeksasi Kuwait pada tanggal 8 Agustus 1990 (Perang Teluk II) dengan tujuan agar Irak mempunyai pantai lebih panjang dan akses laut yang lebih lebar. b. Meskipun Irak banyak memiliki cadangan minyak tetapi Irak harus menghadapi banyak hambatan dalam mengembangkan industri minyaknya. Hambatan-hambatan itu disebabkan oleh : 1) Hubungan yang tidak baik dengan Iran membuat ladang-ladang minyak Irak yang banyak ditemukan di dekat perbatasan dengan Iran terancam penghancuran oleh Iran. Ancaman itu terbukti saat Perang Teluk I antara Irak dengan Iran tahun 1980-1988, Iran menghancurkan ladang-ladang minyak Irak. 2) Ladang-ladang minyak Irak juga banyak ditemukan di Kirkuk dan Mosul yang merupakan wilayah yang di tinggali suku Kurdi. Kilang minyak Irak di Kirkuk ini menjadi andalan utama ekspor minyak pada tahun 1982 ketika berperang melawan Iran dalam Perang Teluk I. Ketergantungan Irak pada Kirkuk ini dimanfaatkan oleh Amerika Serikat

untuk

mendukung

dan

menghasut

suku

Kurdi

agar

memisahkan diri dari Irak. c. Adanya dua sungai yaitu sungai Eufrat dan Tigris yang mengalir keluar perbatasan Irak dan bermuara di Turki. Sungai Eufrat mengalir ke Suriah dan Turki, sedangkan sungai Tigris mengalir ke Iran dan Turki sehingga debit air

commit to user



kedua sungai tersebut berkurang di Irak. Sementara Irak mempunyai hubungan tidak harmonis dengan negara tetangganya tempat kedua sungai tadi mengalir. Turki dan Suriah justru memanfaatkan aliran sungai untuk membangun bendungan-bendungan yang merugikan Irak, seperti bendungan Attaturk di Turki dan bendungan al-Thawra di Suriah yang airnya kemudian ditampung di danau al-Assad (Siti Muti’ah Setiawati. 2004 : 118-126). Sejarah Irak modern diawali sejak Perang Dunia I, wilayah Irak diduduki oleh pasukan Inggris. Irak Memperoleh kemerdekaannya dari mandat Liga Bangsa-Bangsa di bawah pasukan Inggris pada tanggal 22 September 1932. Sejarah modern Irak dapat dibagi menjadi tiga periode; (1) periode monarkhi 1921-1958; (2) pemerintahan militer 1958-1968; dan (3) periode pemerintahan partai Ba’ath 1968-2003. Pada tahun 1920, Irak ditempatkan di bawah Liga Bangsa-bangsa, tetapi pemerintahannya tetap dijalankan oleh Inggris dan berada di bawah kekuasaan Inggris sampai tahun 1958. Selama dekade itu pergolakan rakyat terus terjadi, pemerintahan monarkhi Irak gagal meraih simpati publik Irak. Pemerintahan Irak pada saat itu juga dianggap sering membuat kebijakan yang kurang popular dikalangan rakyat Irak, seperti bekerjasama dengan bangsa-bangsa kolonial Barat. Kegagalan kaum muda Irak untuk memperoleh kekuasaan membuat beberapa pejabat muda militer Irak untuk mengambil keputusan tidak terlibat kancah perpolitikan di Irak. Mereka kemudian membentuk organisasi rahasia dan menamakan diri mereka sebagai free officers, nama dan identitas anggota mereka sangat dirahasiakan. Cara pergerakan merekapun sangat rahasia, pimpinan pusat organisasi itu dipegang oleh 14 orang yang dipimpin oleh Abd al Karim Qasim, yang memegang peranan tertinggi dalam militer. Pada dasarnya jumlah mereka tidak begitu banyak, tetapi mereka mendapat simpati yang besar dari rakyat. Abd al Karim Qasim dan orang terdekatnya Abd as Salam Arif merencanakan suatu gerakan revolusi bersama dengan organisasi yang dipimpinnya, sehingga meletuslah Revolusi 14 Juli 1958 yang berhasil menggulingkan rezim kerajaan yang dibantu Inggris dan menghapus sistem feodal. Kemudian Irak diproklamirkan sebagi sebuah negara berdaulat yang berbentuk republik (http://www.angelfire.com diunduh tanggal 12 Juli 2010).

commit to user



Akibat dari revolusi itu berakhirlah sejarah kekaisaran atau kerajaan-kerajaan dan rezim-rezim monarkhi di Irak yang juga ditandai dengan keluarnya kolonialisme Inggris yang telah lama menguasai Irak. Revolusi bulan Juli tahun 1958 juga menghasilkan suatu konstitusi sementara yang menyatakan Irak adalah bagian dari Arab dan berbentuk Republik serta Islam sebagai ideologi negara. Konstitusi sementara juga menunjuk kabinet sebagui badan legislatif dan eksekutif yang terdiri dari Syiah Arab, Kurdi dan Sunni Arab (http://www.worldhistory.com/iraq.htp diunduh tanggal 12 Juli 2010). Pada masa ini, di Irak masih sering terjadi pergolakan, seperti pecahnya revolusi 8 Februari 1963, yang dilakukan oleh para pelopor partai Ba’ath, yaitu partai sosialis yang disesuaikan dengan nilai-nilai Arab, namun hal itu tidak berjalan lama. Pada saat itu, dunia Arab sedang diliputi oleh semangat nasionalisme dan revolusioner yang tinggi, muncullah partai yang mempunyai semangat tersebut, yaitu partai Ba’ath yang didirikan oleh Michel Aflaq. Gagasan pembentukan Partai Ba’ath pertama kali lahir di Suriah ketika muncul kesadaran tentang kemerdekaan bangsa-bangsa Arab pada tahun 1940-an dari cengkraman imperialisme dan kolonialisme Barat. Partai Ba’ath berdiri tahun 1946 dan tercatat sebagi partai resmi bulan April 1947, dengan ketua Michel Aflaq. Tidak lama kemudian, perpecahan terjadi di tubuh partai Ba’ath, dan hal ini membuat Michel Aflaq tersingkir dan terpaksa melarikan diri ke Irak. Aflaq melanjutkan perjuangan di Irak, namun hal itu dilakukan dari bawah sampai alhirnya berhasil melakukan revolusi di Irak 1963. Pada tahun 1968 terjadi lagi revolusi yang merupakan kelanjutan dari revolusi 1963. Pada bulan Juli 1968, suatu kelompok militer yang dipimpin oleh Ahmad Hassan Al Bakr dan satu kelompok sipil yang dipimpin oleh Saddam Hussein, melakukan suatu perebutan kekuasaan dari pemerintahan sebelumnya. Gabungan dua kelompok itu bergerak atas nama partai Ba’ath. Kabinet yang terdiri dari anggota non partai Ba’ath disingkirkan atau melarikan diri. Revolusi ini mengantarkan Jendral Ahmad Hassan Al Bakr dari partai Ba’ath menjadi Presiden

commit to user



di Irak dan Saddam Hussein ditunjuk menjadi wakil Presiden.(Djamaludin Dasman. 1995 : 22)

2. Irak Era Saddam Hussein a. Profil Saddam Hussein Saddam Hussein lahir pada tanggal 28 April 1937 dari keluarga petani miskin di desa Al Awja dekat Tikrit, Irak Tengah, lahir dalam keadaan yatim, ayahnya bernama Hussein Al Majid, meninggal ketika Saddam masih dalam kandungan ibunya. Saddam mendapatkan didikan dari pamannya, Al Haj Ibrahim yang menikahi ibunya, Shobhah Tulfah. Saddam mendapatkan didikan yang sangat keras dari ayah tirinya, akibatnya Saddam selalu berpindah-pindah anatara rumah ayah tirinya dan pamannya yang lain, Khirullah Tutfah yang dikenal sebagai seorang yang nasionalis dan memusuhi penjajah Inggris. Pada usia sepuluh tahun, Saddam meninggalkan ayah tirinya dan tinggal di rumah pamannya Khairullah Tulfah di Tikrit. Di bawah asuhan Khairullah Tulfah, Saddam selalu mendapat cerita tentang kakek-kakeknya yang telah mengorbankan hidup demi Irak. Cerita-cerita pamnnya ini membuat rasa nasionalisme Arab serta fanatisme kejayaan Irak pada jaman dahulu tertanam dalam diri Saddam. Saddam sangat tertarik dengan Nebuchadnezzar, raja Babylonia yang mengusai Jerussalem pada tahun 586 SM, Salahuddin Al Ayyubi yang menguasai Jerusalem pada tahun 1187 dan Gamel Abdul Nasser yang berkuasa di Mesir pada tahun 1952 . Ketika Saddam berusia 15 tahun, kepribadianya dibentuk oleh situasi dunia Arab pada waktu itu yang didominasi ideologi nasionalis yang memunculkan aksi kudeta di sejumlah negara Arab. Saddam juga banyak terpengaruh oleh para pemikir partai Ba’ath, sebuah partai sosialis yang disesuaikan dengan nilai-nilai Arab dan didirikan oleh Michel Aflaq. Pada usia 20 tahun, Saddam bergabung dengan partai Ba’ath di Irak. Sebagai seorang yang telah terbentuk kepribadiannya, Saddam dengan cepat mendapatkan kepercayaan dari pimpinan partai Ba’ath. Pada tahun 1959 Saddam mendapat tugas untuk membunuh Presiden Abdul Karim Hasim. Saddam gagal menjalankan tugas dan melarikan diri ke Suriah, kemudian ke Mesir, dan kemudian ia belajar pada fakultas hukum di Universitas Kairo. Saddam

commit to user



Hussein kembali ke Irak pada tahun 1963, ketika partai Ba’ath berkuasa pada bulan Februari 1963 sampai bulan November 1963. Saddam terpilih sebagi anggota dewan pimpian partai. Partai Ba’ath menjadi partai oposisi sampai tahun 1968. Pada tahun 1968, Saddam dan kawan-kawanya di partai Ba’ath melancarkan kudeta dan berhasil mengembalikan partai Ba’ath memegang kekuasaan dengan bantuan kepala intelejen Irak saat itu, Abdul Razek Nayef. Tetapi Nayef kemudian diasingkan ke luar negeri oleh Saddam, dan hanya berselang dua minggu setelah Kudeta, Nayef diketahui tewas secara misterius. Dengan tewasnya Nayef, Saddam tampil menjadi orang kedua dalam jajaran pimpinan partai Ba’ath setelah presiden Ahmad Hassan Al Bakr. Saddam menjabat wakil sekjen partai dan wakil Dewan Pemimpin Revolusi. Pada pertengahan 1970-an, pengaruh Saddam Hussein menjadi lebih kuat daripada Presiden Ahmad Hassan Al Bakr. Tidak saja di kalangan Partai Ba’ath tetapi juga kalangan militer Irak. Akhirnya pada tanggal 17 Juli 1979, Saddam Hussein menggulingkan Presiden Ahmad Hassan Al Bakr lewat sebuah kudeta dan menempatkan dirinya sebagi Presiden Irak secara resmi. Saddam memperoleh kekuasaan penuh di Irak ketika menjabat Presiden pada tahun 1979. Saddam benar-benar ingin mewujudkan impian masa kecilnya yaitu ingin mengembalikan kejayaan Irak seperti masa Nebuchadnezzar. Pada saat menjabat sebagai presiden, Saddam berhasil menundukkan militer berkat kecerdikannya menempatkan orang-orang yang tidak diragukan lagi loyalitasnya dan mendepak orang-orang yang dicurigai tidak loyal. Saddam memberikan prioritas kepada pemuda-pemuda Irak yang berasal dari desa Tikrit untuk masuk akedemi militer, kebanyakan warga Tikrit menguasai posisi strategis di dalam tubuh militer maupun pemerintahan Irak. Saddam juga memberi tempat istimewa pada keluarga, menantu dan orang-orang dekatnya di militer dan pemerintahan. Lembaga militer Irak pada era Saddam beralih menjadi lembaga yang lebih membela dan melindungi kekuasaan Saddam di Baghdad. Saddam Hussein mempunyai lima orang anak, yaitu Uday, Qusai, Rana, Raghda, dan Hala, hasil dari perkawinannya dengan Sajida Tulfah.(Musthafa Abd Rahman. 2003 : 14-16)

commit to user



b. Kelompok-kelompok Oposisi Irak 1) Oposisi Kaum Syiah Di Irak umat Syiah merupakan kelompok mayoritas atau sekitar 60 persen dari 24 juta penduduk Irak, tetapi kaum Syiah tidak mempunyai banyak tempat untuk menduduki jabatan-jabatan poltik. Mayoritas kepemimpinan politik diduduki oleh orang-orang Sunni yang jumlahnya kurang lebih 30 persen dari penduduk Irak (Siti Mutti’ah Setiawati. 2004 : 155) Dominasi kelompok Arab Sunni dalam panggung politik di Irak inilah yang menjadi sumber pertentangan Syiah dengan rezim Saddam Hussein. Dalam sejarah Irak, kaum Syiah sudah lama melakukan pemberontakan-pemberontakan politik. Pemberontakan kaum Syiah pertama kali sejak kemerdekaan Irak tahun 1935. Pada saat itu, para ulama Syiah menuntut diajarkannya hukum Syiah pada sekolah-sekolah hukum di seluruh Irak, namun gerakan Syiah itu baru teroganisir pada akhir tahun 1950-an, yaitu ketika sejumlah ulama dan aktifis Syiah seperti Muhammad Mahdi al-Asafi’, Sayyid Kazim al-Hariri, Mabdi Ali Akbar Shariati, Ali Muhammad al-Kurani, Mahdi al-Khalasi dan Hamid Muhajir mendirikan Partai Dakwah Islam di Najaf ( www.whitehouse.com diunduh pada tanggal 10 Juli 2010). Era paling sulit untuk kaum Syiah Irak berada pada masa pemerintahan partai Ba’ath, pada masa ini beberapa organisasi baru Syiah telah dibentuk untuk mempertahankan hak-hak kaum Syiah. Para ulama menentang keras ekstrimisme partai Ba’ath dan politik penumpasan mereka. Oleh sebab itu Saddam Hussein melakukan penumpasan terhadap orang-orang Syiah terutama para ulama dan ruhaniawan mereka. Tahun 1979 di Baghdad lahir organisasi kaum Syiah yang bernama al-Mujahidin. Kelompok ini didirikan oleh Sayyid Abdul Aziz al-Hakim. Berbeda dengan Partai Dakwah yang menghendaki berdirinya Rezim Islam Irak yang independent, al-Mujahidin secara tegas mengakui kemimpinan Ayyatullah Khomaeini, dan menginginkan rezim Islam Irak yang berorientasi ke Teheran (www.wordpres.com diunduh pada tanggal 12 Juli 2010).

commit to user



Pada tahun 1979, ketika kaum Syiah akan memperingati penyambutan kemenangan revolusi Islam Iran, mereka merencanakan sebuah long march dari Najaf ke Teheran. Rencana tersebut tidak dikehendaki oleh rezim Ba’ath, dan ulama-ulama Syiah yang terlibat ditangkap. Tindakan rezim pengasa itu justru membangkitkan kerusuhan anti Saddam yang lebih luas di kalangan umat Syiah di Irak. Penumpasan yang dilakukan rezim Saddam terhadap gerakan kaum Syiah menyebabkan terjadinya eksodus warga Syiah Irak ke Iran. Selain ke Iran, sejumlah aktivis partai Dakwah lainnya menyelamatkan diri ke Inggris, Lebanon dan Suriah. Hubungan Irak-Iran pun semakin menegang dan mencapai klimaksnya pada saat terjadi Perang Teluk I (Adib Mubarok, 2003 :49-51) Pada akhir perang Irak terhadap sekutu pimpinan Amerika tahun 1991, kaum Syiah bangkit dengan gerakan besar-besaran bersama orang Kurdi untuk menumbangkan Saddam, tetapi gerakan ini berhasil dibungkam dan orang-orang Syiah menghadapi penumpasan dan pembunuhan massal. (http://www.annisa. majelis.muhajiddin.or.id diunduh pada tanggal 13 Juli 2010). Periode tahun 1991 hingga serangan AS dan Inggris ke Irak pada tahun 2003, merupakan masa yang penuh dengan kesulitan untuk kaum Syiah. Selain karena penumpasan besar-besaran yang dilakukan rezim Saddam, mereka juga berhadapan dengan masalah kelaparan dan musibah yang muncul dari embargo ekonomi yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap Rezim Saddam Hussein akibat kebijakannya menyerang Kuwait. 2) Oposisi Suku Kurdi Orang-orang Kurdi adalah suatu kelompok etnis Indo-Eropa yang mayoritas menganut agama Islam Sunni ortodoks dan tinggal di wilayah yang disebut Kurdistan (tanah orang-orang Kurdi). Wilayah Kurdistan terdapat di beberapa negara, seperti Turki bagian Tenggara, Iran Utara, Irak Utara, Soviet Selatan dan Suriah Utara. Suku Kurdi merupakan kelompok etnis minoritas terbesar di Irak yang menguasai hampir seperlima wilayah negeri Irak. Orang-orang Kurdi mempunyai ikatan yang erat satu sama lain. Mereka mempunyai cita-cita untuk mewujudkan sebuah negara Kurdistan merdeka, namun dalam sejarahnya orang-orang Kurdi

commit to user



belum pernah memiliki sebuah tanah air yang merdeka. Berdasarkan kenyataan itu, dalam beberapa tahun terakhir, bangsa Kurdi tidak lagi mencita-citakan berdirinya sebuah negara Kurdistan yang merdeka. Cita-cita mereka kini adalah mempunyai wilayah Kurdistan yang otonom, tempat mereka mengatur rumah tangga mereka sendiri serta mempertahankan identitas dan sistem sosial budaya mereka. Pemerintah Saddam Hussein tidak memberikan otonomi kepada suku Kurdi, karena wilayah yang didiami suku Kurdi merupakan wilayah yang kaya minyak dan apabila otonomi itu diberikan, akan merugikan Irak karena bisa menghambat program pembangunan dan perekonomian Irak sangat tergantung pada minyak. Tindakan rezim penguasa itu membuat suku Kurdi di Irak banyak melakukan tekanan-tekanan terhadap Saddam Hussein. Ketika terjadi Perang IrakIran, para aktivis suku Kurdi di Irak Justru berpihak pada pasukan Iran untuk mengusir pasukan Saddam Hussein. Ketika pasukan Iran menyerbu melewati wilayah Kurdistan Irak, para aktivis Kurdi justru bahu-membahu dengan pasukan Iran untuk melawan pasukan Irak. Akibat keterlibatannya membantu tentara Iran yang menyerang tentara Irak, membuat Saddam Hussein geram terhadap orang-orang Kurdi Irak. Saddam Hussein mengeluarkan kebijakan untuk membersihkan gerilyawan suku Kurdi dengan menjatuhkan bom yang mengandung senjata kimia yang menyebabkan ratusan orang Kurdi tewas secara mengerikan. Serangan kedua kepada suku Kurdi terjadi pada bulan Agustus 1988, yang dilancarkan terhadap desa-desa di wilayah Kurdistan. Serangan itu menewaskan 2500 warga Kurdi di Irak dan hampir 60.000 orang mengungsi ke Turki dan Iran. Serangan itu dianggap wajar oleh Saddam Hussein karena suku Kurdi dianggap penghianat kerena telah membantu tentara Iran dalam perang Irak-Iran. Setelah peristiwa serangan atas wilayah Kurdistan itu, secara perlahan kekuatan lawan poitik Saddam pun berkurang, peristiwa itu akan membuat para pemimpin Kurdi akan berpikir dua kali untuk melakukan gerakan destruktif.

commit to user



B. Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Keamanan nasional merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi semua bangsa, termasuk AS. Terwujudnya keamanan nasional merupakan salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh AS untuk dapat melaksanakan proses pembangunan nasional. Kebutuhan akan keamanan nasional ini berkaitan dengan kemampuan AS untuk melindungi negara dan semua aspek yang terkandung di dalamnya dari semua hal yang berpotensi menjadi ancaman terhadap segala segi kehidupan rakyat, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dengan cara ini pemerintahan AS dapat menjamin bahwa AS akan tetap bebas, merdeka, terjaga integritas wilayahnya serta aman dari pengaruh negatif dari manapun. Keamanan nasional ini tidak hanya terfokus pada situasi dalam negeri AS, tetapi juga pada representasi AS di Negara-negara lain. Representasi dari AS yang berada di Negara-negara lain ini bisa berupa perusahaan-perusahaan yang beroprasi di manca Negara dan warga AS yang bermukim di Negara lain. Jadi meskipun perusahaan dan warga Negara AS ini berda di luar negeri, namun AS tetap berkewajiban untuk menjamin keselamatan mereka. Di samping terwujudnya keamanan nasional, pemerintah AS juga berupaya mengenai kesejahteraan yang merata di bidang ekonomi untuk seluruh warga Negara AS. Kesejahteraan ekonomi ini berkaitan erat dengan keamanan nasional karena keduanya memiliki hubungan yang bersifat timbal balik. Tercapainya kesejahteraan ekonomi dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan keamanan nasional dan menjadi salah satu modal dasar bagi tercapainya kesejahteraan ekonomi. Untuk memenuhi kepentingan-kepentingan nasionalnya, pemerintah AS membuat kebijakan-kebijakan di berbagai bidang, termasuk di dalamnya kebijakan di bidang politik luar negeri yaitu mempromorsikan nilai-nilai demokrasi ke dunia internasional, mempromorsikan perdagangan bebas dan terbuka, berperan aktif dalam upaya-upaya menangani konflik-konflik regional, mencegah perkembangan senjata pemusnah massal, perang terhadap terorisme global, dan berusaha untuk mendapatkan citra positif dihadapan dunia internasional.

commit to user



Kebijakan yang pertama adalah mempromorsikan nilai-nilai demokrasi ke tengah dunia internasional. Upaya promosi nilai-nilai demokrasi ini mempati kedudukan penting dalam politik luar negeri AS, hal ini diindikasikan oleh prioritas yang diberikan kepada kebijakan ini di masa pemerintahan Presiden Bill Clinton maupun Presiden George W. Bush (www.whitehouse. gov/nsc/nss diunduh pada tanggal 10 Juli 2010). Ada beberapa alasan yang menjadikan kebijakan ini penting bagi AS : (1) Struktur pemerintahan yang demokratis dianggap mampu membatasi wewenang pemimpin negara untuk memobilisasi warganya ke dalam perang; (2) Norma-norama resolusi konflik nir-kekerasan yang dikembangkan oleh nilai-nilai demokrasi di dalam negeri juga turut berperan dalam pembuatan kebijakankebijakan luar negeri suatu negara. Di samping itu, masyarakat yang mengadopsi nilai-nilai demokrasi ke dalam kehidupan sehari-hari, pada umumnya selalu berusaha mencegah agar jangan sampai konflik-konflik yag sedang terjadi mengarah ke perang terbuka (www.whitehouse. gov/nsc/nss diunduh pada tanggal 10 Juli 2010). Secara singkat, pemerintah AS membuat kebijakan untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi kepada negara-negara lain karena pemerintah AS meyakini bahwa penerapan nilai-nilai demokrasi akan membuat dunia menjadi lebih damai tanpa perang, dan dengan kondisi dunia yang lebih damai ini AS merasa lebih terjamin keamanan nasionalnya dan dapat berkonsentrasi melakukan proses pembangunan nasional (www.lesperssi. gov/nsc/nss diunduh pada tanggal 10 Juli 2010). Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah AS seringkali memberikan bantuan luar negeri kepada suatu negara dengan syarat Negara penerima bantuan tersebut mengadopsi nilai-nilai demokrasi dalam pemerintahanya, sembari melakukan propaganda bahwa hanya negara yang menganut nilai-nilai demokrasi yang memiliki kesempatan untuk mewujudkan kemakmuran ekonomi. Contoh dari kasus ini bisa dilihat pada bantuan luar negeri yang diberikan AS kepada Afghanistan pasca runtuhnya rezim Taliban.

commit to user



Kebijakan kedua yang dibuat oleh pemerintah AS, yaitu mempromorsikan perdagangan bebas dan terbuka, memiliki hubungan erat dengan yang pertama. Seymour Martin Lipset berasumsi bahwa pelaksanaan perdagangan bebas dan terbuka akan mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan peningkatan taraf ekonomi masyarakat cenderung berdampak pada meningkatnya taraf pendidikan masyarakat secara umum. Peningkatan taraf pendidikan masyarakat ini dapat mendorong terjadinya perubahan kultur dan perilaku politik masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendukung tumbuhnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bernegara. Pelaksanaan nilai-nilai demokrasi akan berujung pada terwujudnya perdamaian dunia (www.wordpress. gov/nsc/nss diunduh pada tanggal 11 Juli 2010) Tampak bahwa pemerintah AS menganggap sistem perdagangan bebas dan terbuka akan menghasilkan kemakmuran ekonomi bagi semua warga negara yang menerapkannya sehingga AS rajin memprakarsai dibentuknya institusi yang mendukung sistem ini, seperti FreeTrade Area of Americas (FTAA) yang mulai aktif tahun 2005. Sistem perdagangan bebas dan terbuka ini tidak luput dari kelemahan. Bagi negara yang sebelumnya sudah memiliki posisi ekonomi yang kuat, perdagangan bebas memang berpotensi meningkatkan kemakmuran ekonomi mereka, tetapi Negara-negara Dunia Ketiga yang belum siap untuk menghadapi sistem ini, dan terpaksa menerapkannya karena berbagai alasan tertentu justru akan mengalami kemrosotan ekonomi karena para pelaku ekonomi dalam negeri tidak memiliki modal yang cukup untuk bersaing dengan para pelaku ekonomi yang datang dari luar. Ketimpangan ini pada akhirnya akan menambah jumlah pihak yang memusuhi negara-negara yang diuntungkan. Kebijakan perdagangan bebas dan terbuka yang dianjurkan AS ini memilki dampak ganda pada kepentingan nasional. Penerapan perdagangan bebas dan terbuka memang dapat meningkatkan kemakmuran ekonomi, tetapi menambah ancaman terhadap keamanan nasional AS. Kebijakan ketiga adalah berperan aktif dalam upaya-upaya menangani konflik-konflik regional. Alasannya adalah adanya asumsi bahwa konflik regional

commit to user



dalam skala sekecil apapun berpotensi untuk mengalami eskalasi dan berkembang menjadi konflik dalam skala yang lebih besar. Konflik dalam skala bisa ini dapat mengganggu stabilitas keamanan internasional yang pada giliranya akan memberikan dampak negatif terhadap upaya-upaya memenuhi kepentingankepentingan nasional AS (http:/www.whitouse.gov/nsc/pdf diunduh pada tanggal 10 Juli 2010). Sebagai realisasi dari kebijakan ini AS selalu tampak aktif dalam memprakarsai diadakanya perundingan-perundingan perdamaian antara negaranegara yang sedang berkonflik, misalnya perundingan damai antara Israel dengan Palestina yang menghasilkan Road Map Peace pada tahun 2003 yang berisi Palestina harus menghentikan semua tindakan terorismenya terhadap Israel, membongkar infrastruktur kelompok militan termasuk melucuti senjata mereka, dan pihak Israel juga harus membongkar 100 pemukiman Yahudi illegal di Tepi Barat. Selain itu AS juga mengirimkan pasukan militernya untuk turut serta sebagai penjaga perdamaian atas nama PBB (Siti Mutti’ah, 2004 : 49). Kebijakan keempat adalah mencegah perkembangan senjata pemusnah massal. Alasan dari kebijakan ini sangat sederhana. Pemerintah AS tidak mau jika senjata pemusnah massal yang ada dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memusuhi AS untuk mengancam keamanan nasional. Untuk itu, AS kemudian memaksa melucuti persenjataan pemusnah massal yang diduga dimiliki oleh pihak-pihak yang dianggap membahayakan, seperti ketika sebelum meletusnya Perang Irak tahun 2003, AS melalui PBB memaksa Irak untuk menerima tim inspeksi PBB yang bertugas mencari persenjataan pemusnah massal yang diduga dimiliki Irak. Irak dianggap sebagai negara yang memiliki senjata pemusnah massal, baik itu senjata kimia seperti monstar yang dapat menyebabkan kulit melepuh, tabun dan sarin yang dapat menyerang syaraf, senjata biologi seperti botulinium yang dapat meracuni dan mencekik orang, serta bacillus anthraxis yang dapat menyebabkan penyakit Anthrax, serta senjata nuklir dan rudal Scud yang mempunyai jangkauan 900 kilometer untuk melancarkan senjata-senjata tersebut (Siti Mutt’iah, 2004 : 15-16).

commit to user



Mengenai kebijakannya ini pemerintah AS menerima banyak kritik, karena AS memaksa negara-negara lain untuk menghancurkan persenjataan pemusnah massal yang mereka miliki, tetapi AS sendiri tidak bersedia menghancurkan pemusnah massal yang dimilikinya. Kebijakan kelima adalah perang terhadap terorime global. Kebijakan ini mencuat pasca tragedi 11 September 2001. Pemerintah AS yang merasa negara menjadi target utama gerakan teroris internasional mengajak semua negara di dunia untuk bekerja sama membasmi gerakan-gerakan teroris tersebut. Salah satu tindakan AS dalam rangka memerangi terorisme yang memancing protes dunia internasional adalah invasi terhadap Afghanistan pasca peristiwa 11 September 2001 dengan dalih untuk menangkap Osama bin Laden, gembong Al Qaeda, yang dituding sebagai dalang peristiwa 11 September 2001 dan diduga berada di Afghanistan dalam perlindungan rezim Taliban yang pada saat itu berkuasa di Afghanistan. Selain Afghanistan, AS juga memusuhi Irak, Iran, dan Korea Utara yang dianggap sebagai Negara Poros Setan (Axis of Evil). Kebijakan keenam adalah berusaha untuk mendapatkan citra positif di hadapan dunia internasional. Kebijakan ini dimanifestikan melalui pemberian bantuan-bantuan keamanusiaan setiap kali terjadi masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, misalnya bencana alam, dan kelaparan. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk teknis, suplai makanan, dan obat-obatan. Tindakan ini dianggap penting karena kebijakan-kebijakan luar negeri AS harus memiliki aspek kemanusiaan jika ingin mendapat dukungan dari publiknya sendiri. Sealain itu, melalui pemberian bantuan-bantuan ini pemerintah AS berharap agar dunia internasioanal menilai AS sebagai sebuah Negara yang baik dan tidak pantas untuk dimusuhi. Dengan demikian keamanan nasional AS akan lebih terjamin.

C. Latar Belakang Invasi Amerika Serikat (AS) ke Irak Bagi AS konflik senjata dengan Irak pada tahun 2003, ada tiga tujuan yaitu AS ingin menghancurkan senjata pemusnah massal, menyingkirkan ancaman teroris internasional dan membebaskan rakyat Irak dari penindasan

commit to user



rezim Saddam Hussein dengan cara memulihkan demokrasi di Irak (Abdul Halim Mahally, 2003:330). Dari tiga alasan tentang masalah Irak yang harus diselesaikan dengan cara AS (dihancurkan) ternyata dipenuhi kebohongan, yaitu : 1. Agresi AS ke Irak untuk memusnahkan senjata pemusnah massal adalah upaya AS untuk membohongi masyarakat internasional. Dikatakan oleh Presiden George W. Bush bahwa Irak mempunyai senjata pemusnah atau destruksi massal (Weapons of Mass Destruction) yang berupa : (1) senjata kimia seperti mostar yang dapat menyebabkan kulit melepuh, tabun dan sarin yang dapat menyerang syaraf; (2) Senjata biologi seperti botulinum yang dapat meracuni dan mencekik orang, bacillus antraxis yang dapat menyebabkan penyakit antrax, senjata nuklir dan rudal scud yang mempunyai jangkauan 900 kilometer untuk meluncurkan senjata-senjata tersebut (Siti Muti’ah Setiawati, 2004:15). Untuk meyakinkan rakyat dan kongres AS, Presiden Bush di depan Kongres ketika menyampaikan laporan tahunan menyatakan bahwa Saddam Hussein telah mengusahakan untuk membeli lima ratus ton uranium – oksida dari Nigeria. Dengan demikian kepemilikan senjata-senjata tersebut dapat membahayakan rakyat Irak dan negara-negara tetangganya (Albert D. Pastore, 2004:xvi). Serangan AS ke Irak dengan alasan pemusnahan senjata pemusnah massal tidak masuk akal, karena bila AS memang ingin menghancurkan senjata itu, Presiden Bush tidak mengerahkan semua kekuatan militernya. AS (dan sekutunya Inggris) hanya mengerahkan 230.000 dan 45.000 personilnya ke Irak. Dari jumlah itu, hanya 90.000 prajurit AS dan 45.000 prajurit Inggris yang merupakan pasukan tempur (Abdul Halim Mahally, 2003:330). Sebelum terjadi serangan ke Irak, Tim Inspeksi PBB yang diketuai Hans Blix menyatakan sama sekali tidak menemukan bukti Irak memiliki senjata pemusnah masal dan ternyata jangkauan senjata rudal Irak tidak seperti yang dikatakan AS yaitu 900 kilometer, tetapi hanya 10 sampai 15 kilometer. Atas dasar temuan itu Saddam Hussein menyatakan, “Mampukah rudal ini menembus Israel? Mampukah mencapai AS?” (Kompas, 9 Maret 2003:3).

commit to user



Kebohongan AS makin tampak ketika Menteri Luar Negeri AS, Collin Powell, memberikan laporan kepada Dewan Keamanan PBB tentang upaya Irak mendapatkan uranium-oksida dari Nigeria. Menurut duta besar Nigeria untuk PBB, Presiden Nigeria yang disebut-sebut dalam dokumen intelijen Presiden Bush, yang dikatakan bekerjasama dengan Saddam Hussein dalam pengadaan uranium-oksida ternyata telah lama meninggal dunia (Albert D. Pastore, 2004:xvii). Beberapa minggu setelah Baghdad jatuh, pasukan AS belum berhasil menemukan senjata pemusnah massal Irak (Abdul Halim Mahally, 2003:333). 2. Menggempur Irak atas nama memerangi terorisme yang didengungkan AS tidak dapat diterima begitu saja. Tudingan Washington bahwa Bahgdad memiliki hubungan dengan al-Qaidah, organisasi yang sangat dibenci dan sekaligus ditakuti AS (yang dituduh telah meledakkan gedung WTC pada 11 September 2001) sangat tidak masuk akal. Di satu sisi, al-Qaidah adalah organisasi yang ingin menggulingkan pemerintahan berpaham liberal maupun sekuler, sementara Partai Baath pimpinan Saddam Hussein tidak memiliki paham fundamentalisme seperti halnya al-Qaidah. Bahkan, rezim Saddam Hussein sendiri termasuk yang harus dihancurkan oleh Al-Qaidah karena berseberangan paham (pemerintahan Saddam Hussein berpaham sekuler, sedangkan al-Qaidah berpaham fundamentalis yang memegang teguh ajaran Islam). Oleh karena itu, selain pemerintah AS tidak punya bukti kuat tentang hubungan al-Qaidah dan Irak, Usamah bin Laden (pemimpin Al-Qaidah) dan Saddam Hussein tidak mungkin bekerjasama. Apalagi, ketika Irak menduduki Kuwait pada 2 Agustus 1990, Usamah bin Laden justru menawarkan diri kepada Raja Fahad (Arab Saudi) untuk mengirimkan veteran Arab-Afghan untuk membantu Kuwait mengusir pasukan Saddam (Abdul Halim Mahally, 2003:335). 3. Klaim Washington bahwa penggulingan Saddam Hussein dimaksudkan untuk menyelamatkan rakyat Irak dari pemerintah yang diktaktor dan otoriter serta agar rakyat dapat mendirikan pemerintahan yang benar-benar demokratis juga cacat dari sisi hukum. Baik PBB maupun negara di dunia tidak ada yang

commit to user



memberi legitimasi AS untuk ikut campur urusan dalam negara lain. Dalam kasus Irak, apapun sistem yang telah dan akan diterapkan di negara itu, demokrasi atau monarki, maka hasil itu semuanya menjadi hak rakyat Irak untuk menentukannya. Di Irak, meskipun AS mengatakan Saddam Hussein sebagai diktator, tetapi rakyat Irak (kecuali suku Kurdi) mengelu-elukan Saddam Hussein sebagai sosok yang berani mempertahankan kedaulatan Irak dari serbuan AS dan sekutunya (Abdul Halim Mahally. 2003:336). Saat menghadapi invasi AS, Saddam Hussein telah menyerukan kepada rakyatnya agar tetap siaga menghadapi agresi militer AS. Seruan itu disambut rakyat yang menyatakan akan membela pemimpinnya, yaitu Saddam Hussein dan membela tanah Irak (Moehammad Shoelhi, 2003:124). Dalam pengakuannya, AS selalu mengatakan bahwa serangannya ke Irak untuk menegakkan demokrasi, tetapi setelah rezim Saddam Hussein jatuh, AS akan kesulitan membangun pemerintahan baru yang demokratis. Hal ini disebabkan : (1) Prinsip AS sendiri tidak demokratis, melainkan berdasarkan pada kepentingan politiknya, yaitu mencegah munculnya penguasa yang menentang kekuasaan, atau berafiliasi dengan negara yang menjadi musuh AS; (2) Pemimpin yang dipilih AS untuk memimpin Irak tidak mempunyai basis pendukung yang kuat di kalangan rakyat (Siti Muti’ah Setiawati, 2004:16). Menurut

Wirawan

Sukarwo

terdapat

dua

alasan

utama

yang

melatarbelakangi serangan AS ke Irak. Pertama, keinginan AS untuk menghentikan proyek pengembangan senjata pemusnah massal di Irak. Kedua, menjatuhkan rezim Saddam Hussein yang dianggap memiliki hubungan dengan Al-Qaeda yang mengancam stabilitas regional. Dari kedua alasan utama tersebut, Pemerintah AS menjabarkannya dalam beberapa misi mereka untuk Irak. Bahkan pemerintah AS menganggap sebagai tugas mulia. Beberapa misi invasi yang dianggap sebagai tugas mulia AS, antara lain sebagai berikut : (1) Mengakhiri rezim Saddam Hussein; (2) Mengidentifikasi, mengisolasi, dan mengeliminasi senjata pemusnah massal; (3) Mencari, menangkap, dan membawa keluar teroris dari Negara itu; (4) Mengumpulkan data intelijen terkait yang bisa digunakan dalam jaringan pemberantasan terorisme internasional; (5) Mengumpulkan data

commit to user



intelijen yang terkait dengan jaringan global di pasar gelap perdagangan senjata pemusnah massal; (6) Mengakhiri sanksi dan secepat mungkin mengirim bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan rakyat Irak; (7) Mengamankan sumbersumber ladang minyak yang menjadi milik rakyat Irak; (8) AS akan menjadi penolong rakyat Irak menciptakan masa transisi untuk membangun sebuah pemerintahan yang representatif (Wirawan Sukarwo, 2009 : 191-192). Namun semua alasan yang dikeluarkan oleh AS menjadi sebuah kebohongan yang diketahui secara luas oleh dunia internasioanl. Irak terbukti tidak mengembangkan senjata pemusnah massal seperti yang dituduhkan dan Saddam Hussein tidak memiliki hubungan dengan Osama bin Laden beserta jaringan al-Qaedanya (Angkasa, Maret 2003 : 8). Dari semua analisis terhadap motif invasi AS yang sesungguhnya, terdapat persepsi umum bahwa ekonomilah yang menjadi faktor dominan. Beberapa perhitungan yang terkait dengan motif ekonomi dan bisnis dari serangan AS atas Irak antara lain sebagai berikut : (1) Kekayaan minyak bumi yang dimiliki oleh Irak merupakan cadangan minyak kedua terbesar setelah Arab Saudi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Centre for Global Energy Studies (CGES) London, Irak diperkirakan memiliki 112 miliar barrel cadangan minyak. Berdasarkan data tersebut, Irak merupakan pemilik 11 persen cadangan minyak dunia. Selain itu, menurut US Energy Information Administration, Irak memiliki 73 ladang minyak mentah dan hanya 15 ladang yang telah dikembangkan; (2) ingin menciptakan tatanan dunia baru yang “lebih aman” dengan tujuan kebebasan ekonomi dan politik. Hal ini merupakan strategi geopolitik AS di kawasan Timur Tengah. Bagi AS, Irak merupakan ancaman potensial bagi kepentingannya dan sekutu terdekatnya Israel di kawasan Timur Tengah; (3) Proyek rekontruksi pasca perang yang akan menguntungkan AS. Kehancuran infrastruktur akibat perang akan melahirkan proyek-proyek rekontruksi dengan dana yang besar. Sebagai pemeran utama invasi, AS akan mengambil proyek-proyek tersebut untuk meraup keuntungan besar pascaperang (Wirawan Sukarwo, 2009 : 192-193).

commit to user



D. Kebijakan-kebijakan Amerika Serikat (AS) Dalam Program Rekonstruksi Irak 1. Kebijakan-Kebijakan Rekontruksi Di Bidang Politik & Pemerintah, Ekonomi Serta Sarana & Prasarana Umum, dan Keamanan Sesudah bulan April tahun 2003 kota Baghdad berhasil direbut oleh pasukan multinasional pimpinan AS dalam invasi ke irak yang berlangsung pada tahun 2003, AS segera membentuk suatu badan pemerintahan pendudukan yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi administratif dan mengatur program-program rekontruksi di Irak, sambil menunggu proses pemulihan pemerintahan sipil di Irak. Badan pemerintahan pendudukan yang dimaksud adalah Office for Recontruction and Humanitarian Assisstance (ORHA) yang didirikan pada tanggal 21 April 2003 dan dikepalai oleh Jay Garner. Aktivitas badan ini tidak berlangsung lama karena setelah operasi militer utama dalam invasi dinyatakan berakhir, badan ini segera digantikan oleh badan lainnya, Coalition Provisional Authority (CPA), yang dibentuk pada tanggal 11 Mei 2003 dan dikepalai oleh Paul Bremer. CPA bertugas meneruskan tugas yang sudah dimulai ORHA. CPA ini sendiri merupakan bagian dari Departemen Pertahan AS (US Department of Defense.(http://www.wikipedia.org/wiki diunduh tanggal 15 Juli 2010) Pada tanggal 16 Mei 2003, para pejabat dalam pemerintahan AS membatalkan rencana semula untuk segera menyerahkan kedaulatan di Irak kepada suatu pemerintahan sipil yang bersifat sementara. Sebaliknya, AS justru mengajukan permintaan kepada PBB agar lembaga Internasional tersebut mengeluarkan suatu resolusi yang memberikan wewenang luas kepada AS beserta Inggris untuk mengatur sendiri pembentukan pemerintahan sementara di Irak dan mencabut sanksi ekonomi yang selama ini diberlakukan terhadap Irak. Pada tanggal 22 Mei 2003, PBB mengeluarkan resolusi 1483 yang berisikan pencabutan sanksi ekonomi yang sudah berlaku 13 tahun dan memberikan wewenang kepada AS dan Inggris untuk mengatur pemerintahan di Irak dan menggunakan hasil penjualan minyak bumi Irak untuk membiayai programprogram rekonstruksi di Irak.(http://www.un.org/News/ossg/iraq.htm diunduh tanggal 15 Juli 2010)

commit to user



Pada akhir Juni 2003, CPA menghentikan semua proses pemilihan lokal yang diadakan untuk memilih pemimpin setempat di seluruh Irak. Bertentangan dengan prinsip demokrasi yang selama ini digembor-gemborkan oleh pemerintah AS, CPA kemudian malah menunjuk secara sepihak orang-orang yang ditugasi untuk menjadi pemimpin lokal di kota-kota Irak. Atas tindakannya tersebut, Paaul Bremer selaku kepala CPA memperoleh banyak protes keras dari berbagai pihak yang menuduhnya telah bertindak secara tidak demokratis. Sebagai upaya pembelaan diri, Paul Bremer menyatakan bahwa dia tidak bermaksud untuk melanggar prinsip demokrasi, namun menurutnya pemilihan umum yang dilakukan secara tergesa-gesa dapat berakibat buruk bagi rakyat Irak sendiri “I’m not oppsed to it, but I want to do it (in) a way that takes care of our concers….Elections that are held too early can be destructive, It’s got to be done very

carefully”

(http://www.globalsecurity.org/military/world/iraq/iqc.htm

diunduh tanggal 15 Juli 2010). Beberapa pengamat politik internasional menduga bahwa Paul Bremer mengambil keputusan tersebut untuk mencegah agar jangan sampai ulama-ulama Syiah yang dianggap radikal oleh AS, namun memperoleh banyak dukungan rakyat Irak, seperti misalnya Muqtada al-Sadr, memperoleh kekuasaan dan kekuatan yang terlalu besar. Pada tanggal 13 Juli 2003, dibentuk Iraqi Interim Governing Council yang beranggotakan 25 orang warga Irak yang berasal dari berbagai kelompok dan afiliasi dalam masyarakat Irak. Tugas utama dari dewan ini adalah mengembalikan stabilitas dan keamanan di Irak, memulihkan perekonomian, serta memperbaiki sarana dan prasarana umum. Dewan ini memiliki wewenang untuk membuat kebijakan-kebijakan, mencalonkan dan mengberhentikan menterimenteri. Selaian itu, dewan ini juga memiliki peranan dalam membuat undangundang Irak yang baru. Sementara itu CPA masih memegang hak veto dalam mengambil keputusan terakhir meskipun disepakati bahwa CPA hanya akan menggunakan hak veto tersebut dalam situasi mendesak. Melihat latar belakang dari para anggota dewan ini, tampak adanya perubahan yang signifikan dalam peta perpolitikan Irak karena mayoritas anggota dewan ini berasal dari kelompok Syiah, sedangkan Sunni yang mendominasi

commit to user



perpolitikan Irak di masa pemerintahan Saddam Hussein hanya menempatkan sedikit wakilnya dalam dewan tersebut. Sepanjang sejarah politik di Irak, dewan ini adalah badan yang paling majemuk di mana angotanya berasal dari berbagi kelompok agama dan etnis yang ada di Irak. Anggota dewan ini terdiri atas 13 orang Arab Syiah, 5 orang Arab Sunni, 5 Orang Kurdi (Sunni), 1 orang Turki, dan 1 orang Kristen Assyria. Semua anggota dari Iraqi Interim Governing Council ini dipilih langsung oleh Paul Bremer (http://www.wikipedia.org/wiki/iraq.htm diunduh tanggal 17 Juli 2010). Dalam daftar nama anggota Iraqi Interim Governing Council ini muncul nama-nama orang-orang yang sebelumnya sudah dikenal sebagai tokoh-tokoh yang merupakan oposisi terhadap pemerintahan Irak dimasa Saddam Hussein. Beberapa diantaranya adalah Ahmed Chalabi, Iyad Allawi, Ibrahim al-Jaafari, Jalal Talabani, dan Massoud Barzani. Ahmed Chalabi adalah orang Irak yang lebih banyak menghabiskan waktunya di AS dan Inggris ketika Irak masih di bawah kekuasaan Saddam Hussein. Dia juga merupakan anggota dewan eksekutif dari Iraqi National Congress, sebuah gerakan anti-Saddam yang mendapat sokongan dana dari pemerintah AS. Selama tinggal di AS, Ahmed Chalabi menjalin hubungan baik dengan Paul Wolfowitz, salah satu anggota dari kelompok neo-cons yang turut mendorong AS agar menyerang Irak (http://www.news.bbc.cu.uk diunduh tanggal 17 Juli 2010). Anggota lainnya, Iyad Allawi yang semula merupakan anggota dari Partai Baa’ath memutuskan untuk menjadi oposan terhadap Saddam Hussein setelah terjadinya upaya pembunuhan terhadap dirinya di Inggris pada tahun 1978 yang diyakini didalangi oleh Saddam Hussein. Sementara bermukim di London, Iyad Allawi mendirikan Iraqi National Accord pada tahun 1990 yang beranggotakan mantan perwira-perwira militer yang dibuang Saddam Hussein dan warga Irak lainnya yang menentang pemerintahan Saddam Hussein. Iraqi National Accord mendapat dukungan dari Inggris, Yordania, Arab Saudi, Turki, dan AS ini merencanakan untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan Saddam Hussein. Pada tahun 1992, Iyad Allawi direkrut oleh Central Intelligence Agency (CIA)

commit to user



dan bertugas untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk menggulingkan Saddam Hussein (http://www.washingtonpost.com diunduh tanggal 17 Juli 2010) Ibrahim al-Jaafari adalah seorang politikus Irak yang aktif sejak tahun 1968 sebagai anggota Partai Al-Dawa, partai yang kemudian menjadi oposisi terhadap pemerintahan Saddam Hussein. Pada tahun 1980 Ibrahim al-Jaafari melarikan diri ke Iran setelah partai Ba’ath melakukan penyerangan terhadap partai-partai lain yang menjadi oposan Saddam Hussein. Pada tahun 1989 Ibrahim al-Jaafari pindah ke London dan terlibat dalam gerakan yang lebih luas untuk menggulingkan Saddam Hussein (http://www.wikipedia.org diunduh tanggal 18 Juli 2010). Sedangkan Jalal Talabani dan Massoud Barzani merupakan pimpinan dari dua partai suku Kurdi, yang selama ini terkenal sebagai oposan terhadap Saddam Hussein. Anggota-anggota lainya dari Iraqi Interim Governing Council tidak terlalu terkenal dalam politik internasional namun yang pasti mereka juga merupakan anggota dari gerakan-gerakan perlawanan di masa pemerintahan Saddam Hussein. Dalam perkembangan selanjutnya, CPA bersama dengan Iraqi Interim Governing Council membentuk Iraqi Interim Government pada tanggal 1 Juni 2004 yang menurut rencana akan menggantika posisi dan mengambil alih tugas dari CPA dan Iraqi Interim Governing Council untuk memerintah Irak mulai tanggal 28 Juni 2004 sampai dengan diadakannya pemilihan umum legislatif untuk memilih anggota Iraqi National Assembly pada tanggal 30 Januari 2005. Iraqi Interim Government ini merupakan lembaga eksekutif yang terdiri dari seorang presiden dan dua orang wakil presiden yang berperan sebagi kepala Negara, serta seorang perdana menteri dan seorang wakil perdana menteri yang berperan sebagai kepala pemerintahan, Iraqi Interim Government memiliki hak untuk memilih sendiri orang-orang yang akan duduk dalam kabinet sebagai menteri-menteri yang bertugas membantu mereka menjalankan pemerintahan di Irak. Pada tanggal 30 Januari 2005, Irak mengadakan pemilihan umum untuk memilih 275 orang yang akan duduk dalam Iraqi National Assembly. Hasil dari pemilihan umum ini menunjukkan bahwa United Iraqi Alliance yang didukung

commit to user



oleh pemimpin besar Syiah, Ayatollah Ali al-Sistani, unggul dengan memperoleh 48% dari total suara. Sementra itu, Democratik Patriotic Alliance of Kurdistan berada di urutan kedua dengan merebut 26% dari total suara, disusul oleh Iraqi List di tempat ketiga dengan perolehan 14% dari total suara. Secara keseluruhan, ada 20 partai politik yang memperoleh cukup suara untuk menempatkan seorang wakilnya dalam Iraqi National Assembly.(http://www.wikipedia.org diunduh tanggal 17 Juli 2010) Pada gilirannya, anggota-anggota Iraqi National Assembly ini akan bertugas untuk membuat undang-undang Irak yang baru dan bersifat permanen, selain itu majelis ini juga akan menjalankan fungsi-fungsi legislative sampai mulai

diberlakukannya

undang-undang

yang

baru.

Sementara

berusaha

membenahi bidang administrative dan pemerintahan Irak, AS juga harus memusatkan perhatiannya pada upaya untuk membenahi sektor perekonomian Irak dan memperbaiki sarana dan prasarana umum yang rusak karena perang. Sejak embargo ekonomi dikenakan terhadap Irak pada tahun 1990 pasca Perang Teluk II, perekonomian Irak mengalami keterpurukan hingga jatuh pada level yang sangat rendah. Jumlah pengangguran yang meningkat tajam pada gilirannya berdampak pada kehidupan rakyat Irak. Sanksi ekonomi yang dikenakan pada Irak ini menyebabkan Irak tidak memiliki cukup dana untuk mengoperasikan sarana-sarana pelayanan umum, misalnya rumah sakit dan sekolah, dengan optimal. Program “oil for food” yang diterapkan oleh PBB dengan tujuan untuk mengurangi penderitaan rakyat Irak tidak mampu memberikan dampak yang signifikan sehingga ratusan anak harus meninggal dunia karena kelaparan sementara ribuan lainnya berada dalam kondisi gizi yang amat buruk. Dilancarkannya invasi ke Irak oleh pasukan multinasional pimpinan AS pada bulan Maret 2003 semakin memperparah kondisi di Irak, karena saranasarana umum seperti rumah sakit, pembangkit tenaga listrik atau penyedia air bersih kini tidak berfungsi karena mengalami kerusakan akibat perang. Sebagai pihak yang diberi mandate oleh PBB untuk melaksanakan rekontruksi Irak,

commit to user



termasuk didalamnya rekontruksi di bidang ekonomi dan sarana serta prasarana umum, AS mengeluarkan beberapa kebijakan. Rekontruksi

di

bidang

ekonomi,

pemerintah

AS

menyerahkan

tanggungjawab untuk menggerakkan kembali roda perekonomian di Irak kepada United States Agency for International Development (USAID) (diunduh dari situs http://www.usaid.gov/iraq/activites/html pada tanggal 17 Juli 2010). Dalam situs resminya, disebutkan bahwa tujuan utama keterlibatan USAID dalam program rekontruksi ekonomi Irak adalah untuk meremajakan kembali perekonomian dan membangun kembali sektor pertanian Irak. USAID berupaya untuk melakukan reformasi dalam tata perekonomian Irak di mana reformasi ini meliputi perubahan-perubahan dalam hukum, peraturan-peraturan, dan institusi-institusi ekonomi yang telah ada sebelumnya, USAID juga akan menyediakan kerangka kerja yang dapt digunakan bagi pengembangan usaha perdagangan dan investasi di sektor swasta. Selama dua tahun, USAID telah berhasil menunjukkan beberapa hasil yang signifikan melalui tindakan reformasinya. Di antaranya adalah bekerja sama dengan Kementrian Keuangan Irak dalam mengeluarkan mata uang Irak yang baru untuk menggantikan mata uang sebelumnya yang bergambar Saddam Hussein; menciptakan lebih dari 77.000 lapangan pekerjaan bagi rakyat Irak melalui pengadaan National Employment Program; memberikan bantuan teknis kepada bank-bank komersil Irak dalam melakukan aktifitas penghitungan (accounting), pembuatan anggaran (budgeting), dan pemberian kredit (lending; meningkatkan kemampuan dalam hal analisa statistic, pembuatan kebijakan moneter, dan prosedur pengawasan perbankan di Bank Sentral Irak; mengevaluasi dan memperbaharui peraturan-peraturan perniagaan di sektor swasta dan investasi asing; dan menyediakan bantuan tknis dalam usaha pembukaan kembali Iraq Stock Exchange. Sementara itu di sektor pertanian, USAID memberikan bantuan teknis kepada para petani Irak agar mereka dapat meningkatkan hasil pertanian dan memanfaatkan lahan rawa-rawa yang ada di Irak supaya dapat memberikan nilai ekonomis bagi rakyat Irak. (http://www.usaid.gov/iraq/accomplishments /econgov.html diunduh tanggal 18 Juli 2010)

commit to user



Rekontruksi di bidang sarana dan prasarana umum (termasuk di dalamnya perlengkapan yang diperlukan untuk memperkuat militer Irak), pada tahun anggaran 2003, badan-badan yang diberi wewenang oleh pemerintah AS untuk mengeluarkan kontrak-kontrak untuk proyek rekontruksi sarana dan prasarana umum adalah USAID dan United States Department of Defense. Selama tahun 2003, USAID telah memberikan 10 kontrak dan 6 dana bantuan (grants). Sementara itu Army Corps of Engineer sebagai divisi dari United States Department of Defense telah memberikan tiga kontrak (http://www.export. gov/iraq/market.html, diunduh tanggal 18 Juli 2010). Irak yang hancur-lebur setelah invasi AS membutuhkan sebuah program pembangunan kembali yang cepat disegala bidang. Beberapa bidang infrastruktur merupakan aset ekonomi yang sangat berharga bagi AS. Aset ekonomi seperti kilang minyak dan jalur pipanya adalah yang menjadi motif dominan serangan AS ke Irak. Sedangkan untuk tahun anggaran 2004, badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah AS untuk memberikan kontrak adalah Army Corps of Engineer, United States Navy, USAID, dan US State Department. Badan-badan ini memberikan kontrak atas nama Coalition Provisional Authority Irak Program Management Office (CPAPMO), di kemudian hari berganti nama menjadi Iraq Project

and

Contracting

Office

(POC),

karena

badan

inilah

yang

bertanggungjawab atas semua kontrak proyek rekontruksi Irak untuk tahun anggaran 2004 yang oleh pemerintah AS memperoleh alokasi dana sebesar 18,6 trilyun Dollar AS (http://www.export.gov/iraq/market.html, diunduh tanggal 18 Juli 2010). Selain itu, dana yang digunakan untuk membiayai proyek rekontruksi Irak ini juga diperoleh dari hasil penjualan minyak Irak sendiri ditambah dengan bantuan dari Negara-negara lain seperti Jepang dan Negara-negara Eropa. Pemberian kontrak-kontrak ini dilakukan melalui pengadaan tender yang semula hanya boleh diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang bersal dari Negaranegara yang pemerintahnya mendukung invasi AS ke Irak, namun karena banyak protes, peraturan ini kemudian mengalami sedikit perubahan sehingga perusahaan-perusahaan dari Negara yang tidak mendukung invasi ke Irak tetap dapat berpartisipasi dalam proyek-proyek rekontruksi Irak sebagi sub-kontraktor,

commit to user



sedangkan yang berhak memilih parusahaan-perusahaan mana saja yang akan menjadi sub-kontraktor adalaah perusahaan-perusahaan yang telah memenangkan tender dan berstatus sebagai kontraktor utama. Dari tender yang dilaksanakan, ada lebih dari 45 perusahaan asal AS yang memenangkan kontrak sebagi kontraktor utama, antara lain Skylink Air & Logisticts Support, Bechtel, dan Louis Berger Group, Inc. dari Inggris ada 1 perusahaan (Foster Wheeler), dari Italia ada 1 perusahaan (Bertoli SRL), dari Israel ada 1 perusahaan (MDT Armor), dan dari Yordania ada 1 perusahaan (Shaheen Bussiness and Investment Group). Sementara itu, untuk menjawab protes dari Negara-negara yang perusahaannya tidak diizinkan mengikuti tender, mantan Presiden Bush menyampaikan bahwa Negara-negara tersebut tetap dapat berpartisipasi dalam proyek rekontruksi Irak dengan cara menghapuskan hutang-hutang luar negeri Irak (http://www.globeandmail.com diunduh tanggal 17 Juli 2010). Ada dugaan bahwa beberapa perusahaan dapat memenangkan tender karena perusahaan-perusahaan tersebut memiliki hubungan erat dengan pejabatpejabat tinggi dalam pemerintahan mantan Presiden Bush, seperti Halliburton (http://www.guardion.ou.uk/html diunduh tanggal 17 Juli 2010). Halliburton adalah sebuah perusahaan yang memiliki divisi khusus jasa pengamanan atau tentara bayaran. Karena divisi khusus itulah, Halliburton dikategorikan sebagai Perusahaan Penyedia Tentara Bayaran atau Private Military Company (PMC). Di bawah kontrak yang bernama Logistic Civil Augmentation Program (LOGCAP) dan disetujui pada Desember 2001, Halliburton menjadi satu-satunya perusahaan yang mendominasi proyek rekonstruksi Irak. Halliburton menggunakan anak perusahaannya, yaitu Kellog Brown & Root untuk melaksanakan kontrak tersebut. Jumlah total pekerja KBR di Irak adalah sekitar 24.000 personel, atau 3/4 dari total pekerja asing yang dipekerjakan di sana. Pekerja Halliburton melakukan berbagai macam pekerjaan mulai dan menggali jamban, mangantarkan logistik, mencukur rambut, menyiapkan makanan, hingga melayani jasa pengiriman surat untuk tentara AS. Selain itu juga dicurigai adanya ketidakcocokan antara besarnya dana yang diperlukan yang disetujui pada saat pemberian kontrak dengan besarnya dana

commit to user



yang dihabiskan dalam pelaksanaanya di lapangan. Sebagai contoh, data audit yang dilakukan terhadap Kellog, Brown an Root, yang merupakan subsidiary dari Halliburton, ditemukan bahwa perusahaan tersebut telah menghabiskan 16 juta Dollar AS lebih banyak dari yang telah disepakati dalam kontrak untuk mengangkut kebutuhan bahan bakar minyak bagi pasukan AS di Irak. (http://www.nytimes.com diunduh tanggal 18 Juli 2010) Meskipun AS telah membuat rencana yang matang dalam usahanya rekontruksi di bidang ekonomi dan sarana serta prasarana umum, namun bukan berarti rencana ini dapat berjalan dengan lancar. Kendala terbesar yang harus dihadapi adalah masih belum stabilnya kondisi keamanan di Irak. Meskipun operasi militer utama telah berakhir namun pasukan militer AS masih harus menghadapi serangan-serangan dari berbagai gerakan perlawanan yang tersebar di seluruh Irak (http://www.globeandmail.com diunduh tanggal 17 Juli 2010). 2. Kebijakan-Kebijakan Rekontruksi Irak dan Kepentingan AS Setelah melakukan invasi terhadap Irak pada tahun 2003, daripada menyerahkan kembali kekuasaan kepada rakyat Irak, AS lebih memilih menuntut agar PBB mengeluarkan resolusi yang memberikan wewenang kepada AS untuk melakukan rekontruksi di Irak. Wewenang untuk melakukan rekontruksi di Irak menjadi begitu penting bagi AS, karena memberikan keuntungan yang besar untuk AS

jika dicermati apa saja kebijakan-kebijakan rekontruksi Irak yang

dibuat oleh pemerintah AS, dan bagaimana dampak jangka panjang dari pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut (http://www.news.bbc.cu.uk diunduh tanggal 17 Juli 2010). Sejak awal dilaksanakannya, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh AS dalam kaitannya dengan upaya rekontruksi di Irak, baik di bidang politik dan pemerintahan, keamanan, ekonomi, serta sarana dan prasarana umum telah mengindikasikan kuatnya peranan kepentingan-kepentingan AS di kawasan Timur Tengah dalam proyek rekontruksi tersebut. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri berdasarkan bidang dari rekontruksi, namun saling mendukung dan berkaitan secara positif (http://www.news.bbc.cu.uk diunduh tanggal 17 Juli 2010).

commit to user



Tabel 1. Kebijakan AS dan keuntungan yang diperoleh AS atas invasi ke Irak. Kebijakan AS di berbagai bidang

Keuntungan yang diperoleh

Ekonomi

Akan lebih mudah bagi AS untuk mengakses

minyak

bumi

yang

kesempatan

untuk

dihasilkan Irak Politik

AS

memiliki

mempengaruhi

kebijakan-kebijakan

luar negeri Irak, termasuk didalamnya kebijakan yang berkaitan dengan Israel Keamanan

AS memperoleh sekutu dalam program perang global terhadap terorisme yang dipeloporinya

Sumber : www.export.gov/iraq/market.html Melalui

kebijakan-kebijakan

rekontruksi

di

bidang

politik

dan

pemerintahan, AS telah berusaha sejak dini untuk menanamkan pengaruhnya dalam pemerintahan Irak yang baru melalui pembentukan badan-badan pemerintahan sementara yang hampir semuanya diatur sendiri oleh AS, mulai dari Office for Recontruction and Humanitarian Assistance yang kemudian digantikan Coalition Provisional Authority, sampai dengan pembentukan Iraqi Interim Governing

Council

dan

Iraqi

Interim

Government

(http://www.export.gov/iraq/market.html, diunduh tanggal 18 Juli 2010). Tiga bagian yang disebutkan pertama mutlak merupakan bentukan AS. Iraqi Interim Governing Council, meskipun seluruh anggotanya merupakan warga Irak, namun sebagian dari mereka sebelumnya memiliki hubungan yang dekat dengan AS. Sedangkan

Iraqi Interim Government, meskipun dibentuk CPA

bersama Iraqi Interim Governing Council,bisa disebutkan hanya perpanjangan tangan dari AS karena Iraqi Interim Governing Council sendiri merupakan badan bentukan CPA. Selama periode berkuasanya badan-badan ini, dapat dikatakan AS memiliki kekuatan penuh untuk mengarahkan kebijakan-kebijakan resmi pemerintahan sementara Irak (http://www.export.gov/iraq/market.html, diunduh tanggal 18 Juli 2010).

commit to user



Keterlibatan AS dalam pembentukan pemerintahan Irak yang baru yang dilakukan sejak dini memberikan dasar yang kuat bagi hubungan diplomatik antara AS dengan Irak dikemudian hari yang dapat dikembangkan ke dalam bentuk hubungan kerjasama di bidang-bidang lainnya, yang tentu saja berlandaskan pada kepentingan-kepentingan AS di kawasan Timur Tengah. Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh AS melalui terjalinnya hubungan yang baik antara AS dengan Irak. Di bidang ekonomi, akan lebih mudah bagi AS untuk memperoleh akses terhadap minyak bumi yang dihasilkan oleh Irak. Di bidang politik, AS memiliki kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan luar negeri Irak, termasuk di dalamnya kebijakan yang berkaitan dengan Israel. Sedangkan di bidang keamanan, AS memperoleh sekutu dalam

program

perang

global

terhadap

terorisme

yang

dipeloporinya

(http://www.export.gov/iraq/market.html, diunduh tanggal 18 Juli 2010). Dengan wewenang yang dimiliki untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan sementara di Irak, AS melalui CPA secara otomatis juga berhak mengatur bagaimana rekontruksi di bidang-bidang lainya dijalankan, termasuk didalamnya rekontruksi di bidang ekonomi serta sarana dan prasarana umum. Hal ini sangat penting bagi AS karena dengan demikian AS bisa mengontrol siapa saja yang nantinya terlibat dalam rekontruksi Irak (http://www.news.bbc.cu.uk diunduh tanggal 17 Juli 2010). Untuk memilih perusahaan-perusahaan apa saja yang akan mengerjakan proyek rekontruksi di bidang ekonomi serta sarana dan prasarana umum, CPA memilih untuk mengadakan tender yang hanya boleh diikuti oleh perusahaanperusahaan yang berasal dari negara-negara yang mendukung invasi ke Irak, seperti Inggis, dan Israel dan yang tidak mendukung adalah Rusia dan Perancis. Dengan batasan ini, semakin besar kesempatan yang dimiliki oleh perusahaanperusahaan asal AS untuk memenangkan tender tersebut, dan memang itulah yang terjadi. Melalui tender yang diadakan oleh CPA, AS telah memasukkan banyak perusahaan swatanya ke dalam perekonomian Irak untuk mengerjakan proyekproyek rekontruksi yang penting bagi Irak, misalnya perbaikan kilang minyak,

commit to user



serta pengeboran dan pengolahan minyak tersebut (Dra. Siti Mut’iah. 2004 :112113) Melalui kontrak-kontrak yang telah diberikan tersebut, perusahaanperusahaan swasta asal AS yang memenangkan tender memiliki hak untuk beroperasi selama jangka waktu tertentu di wilayah Irak. Selama perusahaanperusahaan tersebut masih beroperasi di Irak, akses AS terhadap minyak bumi yang dihasilkan oleh Irak akan tetap terjamin, di samping itu AS juga memiliki kesempatan untuk menghadirkan dan memperbesar pengaruhnya di negara tersebut. Bahkan selain itu, AS juga mendapat keuntungan lain karena dana yang dikeluarkan oleh AS untuk membiayai proyek-proyek rekontruksi Irak akan kembali masuk kantong AS (http://www.export.gov/iraq/market.html, diunduh tanggal 18 Juli 2010). Sebagai konsekuensi atas hadirnya perusahaan-perusahaan swasta asal AS di Irak, pemerintah AS memiliki kewajiban untuk melindungi aset-aset tersebut. Kewajiban ini diakomodasikan melalui kebijakan-kebijakan rekontruksi di bidang keamanan melalui CPA yang dibentuk AS di Irak. Dengan dalih untuk membantu mengembalikan stabilitas keamanan di Irak, pemerintah AS bersikeras untuk mempertahankan kehadiran kekuatan militernya di Irak dengan janji bahwa pasukan militer tersebut akan segera ditarik setelah situasi keamanan di Irak telah pulih kembali (http://www.enn.com diunduh tanggal 19 Juli 2010) Dalih

yang

digunakan

oleh

pemerintah

AS

ini

akan

terasa

membingungkan jika mengetahui bahwa kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Irak setelah berakhirnya invasi justru semakin besar dilakukan oleh warga Irak yang menuntut agar pasukan asing segera angkat kaki dari Irak. Situai ini justru dimanfaatkan oleh pemerintah AS untuk menempatkan kekuatan militernya di Irak. Dengan kehadiran kekuatan militernya di Irak, kebijakan-kebijakan di bidang keamanan dan militer yang dibuat pemerintah AS akan lebih mudah dilaksanakan. Keuntungan pertama yang didapatkan oleh AS dengan hadirnya pasukan militer di Irak adalah akan lebih mudah bagi AS untuk menjaga aset-aset yang dimilikinya di Irak. Keuntungan kedua, kehadiran kekuatan militer AS di Irak ini akan menambah jumlah pasukan militer AS yang sebelumnya sudah

commit to user



berada di beberapa negara Timur Tengah lainnya seperti di Arab Saudi dan Qatar. Hal ini berkaitan erat dengan kebijakan AS untuk terjun langsung dalam menjaga stabilitas keamana di kawasan Timur Tengah dan program perang global terhadap terorisme

yang

sedang

dilancarkan

oleh

AS.

Sebagai

kawasan

yang

dianggapsangat berpotensi untul dijadikan sarang bagi gerakan-gerakan teroris, penting bagi AS untuk mengawasi langsung situasi keamanan di kawasan tersebut (http://www.export.gov/iraq/market.html, diunduh tanggal 18 Juli 2010). Jika diperhatikan, tampak bahwa senjata utama yang digunakan oleh pemerintah AS untuk menanamkan pengaruhnya di Irak adalah kebijakankebijakan rekontruksi di bidang ekonomi, sementara kebijakan-kebijakan rekontruksi di bidang politik dan pemerintahan serta di bidang keamanan yang lebih berperan sebagai penunjang. Di bidang politik dan pemerintahan AS membentuk iraqi Interim Goverment dan selanjutnya Iraqi Interim Governing Council melalui CPA. Sedangkan dibidang keamanan AS berusaha melindungi perusahaan-perusahaan swastanya yang terlibat dalam rekontruksi Irak melalui pasukan militernya yang masih berkedudukan di Irak. Tabel berikut ini adalah daftar perusahaan-perusahaan asal AS yang mendapatkan proyek rekonstruksi di Irak pascainvasi (www.publicintegrity.org diunduhh tanggal 1 Agustus 2010)

commit to user



Tabel 2. Perusahaan-perusahaan AS yang mendapat tender rekonstruksi Irak Kontraktor General Electric Company Vinnell Corporation (Northrop Grumman) Bearing Point Science Aplications International Corp. Fluor Corp. Bechtel Group Inc. Kellog, Brown & Root (Halliburton) American President Lines Ltd. Dell Marketing Parsons Corp. DynCorp. TECO Ocean Shipping Co. Washington Group International United Defense Industries, L.P. Unisys Corporation Readiness Management Support LC Tetra Tech Inc. Louis Berger Group Liberty Shipping Group Ltd. Perini Corporation Ocean Bulkships Inc. Kroll Inc. Raytheon Aerospace LLC MZM Inc. Sealift Inc. Sodexho Inc. Chemonics International Inc. Landstar Express America Inc Stevedoring Serviss of America Abt Associates Inc. Anteon International Corporation Creative Associates International Inc. Camp Dresser & Mc Kee Inc. Mediterranean Shipping Company EGL Eagle Global Logistics World Fuel Serviss Corp. DHS Logistics Company Development Alternatifs Inc. Sumber : Wirawan Sukarwo, 2009 : 236-237

commit to user



Khusus mengenai Halliburton, perusahaan ini adalah yang mendapatkan keuntungan paling besar dari proyek rekonstruksi di Irak. Halliburton adalah sebuah perusahaan yang memiliki divisi khusus jasa pengamanan atau tentara bayaran. Karena divisi khusus itulah, Halliburton dikategorikan sebagai Perusahaan Penyedia Tentara Bayaran atau Private Military Company (PMC). Total anggaran yang diperoleh Halliburton dalam proyek rekonstruksi Irak mencapai 8 miliar US$. Anggaran itu adalah yang paling besar jika dibandingkan dengan PMC-PMC lain yang ikut beroperasi di Irak (Wirawan Sukarwo, 2009 : 238). PMC-PMC ini datang ke Irak dengan bekal surat kontrak antara mereka dengan pihak pemerintah AS, khususnya Departeman Pertahanan. Koneksi yang sudah terbangun dan terjalin antara para pengusaha dengan politisi yang duduk dalam pemerintahan membuat keberadaan mereka semakin aman. Ada hubungan timbal balik yang jelas antara pemerintah AS dengan para PMC ini di Irak. Di satu sisi, AS menginginkan kondisi yang stabil dalam mengeksplorasi kekayaan minyak Irak. Sementara itu, di sisi lain, PMC-PMC ini juga membutuhkan proyek demi kelangsungan bisnis mereka. Sinergi dari dua kepentingan ini terwujudkan dalam praktik bisnis tentara bayaran, dan PMC yang menjadi ujung tombak AS menegakkan hegemoni ekonominya di Irak (Wirawan Sukarwo, 2009 : 248). a. Halliburton Nama Halliburton berasal se-orang pengusaha asal Oklahoma yang bernama Erie P. Halliburton. Pria ini mendirikan perusahaan bernama New Method Oil Well Cementing Company tahun 1919 di Oklahoma. Setelah satu tahun, nama perusahaan itu diganti menjadi Halliburton Oil Well Cementing Company. Setelah Erie P. Halliburton wafat pada 1957, dirinya meninggalkan 201 kantor perwakilan di 22 negara bagian AS dan 20 negara asing. Pada 1962, Halliburton menggabungkan diri dengan Brown & Root, sebuah perusahaan kontraktor umum yang didirikan oleh Herman Brown, George Brown serta Dan Root. Perkembangan selanjutnya, yaitu pada 1998 Halliburton

commit to user



melakukan marger atau penggabungan dengan Dresser Industries, sebuah perusahaan jasa pelayanan energi yang didirikan oleh Solornnon R. Dresser. Halliburton mendapatkan perusahaan M.W. Kellog yang bergerak dalam bidang pengolahan minyak dan pembuatan pipa minyak. Perusahaan M.W. Kelog didirikan oleh Morris W. Kellog pada 1900. Pada 2002, secara resmi, Halliburton mengumumkan diversivikasi usaha mereka ke dalam dua sektor bisnis, yaitu Halliburton Energy Servis Group dan Kellog Brown & Root (KBR) (www.halliburton.com. diunduh tanggal 1 Agustus 2010). Perusahaan ini lebih dikenal dengan aktivitasnya dalam bidang energi dan konstruksi. Dalam website resminya, disebutkan jumlah karyawan perusahaan ini mencapai lebih dari 100.000 orang yang bekerja di lebih dari 120 negara. Disebutkan pula bahwa mereka memiliki empat kelompok usaha yang supermaju yaitu; drilling and formation evaluation, fluid sistem, production optimization, serta digital and consulting solutions (www.halliburton.com. diunduh tanggal 1 Agustus 2010). Dari informasi yang terdapat dalam website resminya, tidak tampak aktivitas bisnis penyewaan tentara bayaran yang mereka lakukan. Padahal, Halliburton adalah perusahaan yang mendapatkan kontrak rekonstruksi Irak dengan anggaran paling besar. Jumlah anggaran yang mereka dapatkan sekitar US$ 8 miliar. Sebagai gambaran umum, nilai kontrak yang diberikan pada PMC biasanya hanya berkisar puluhan juta dolar. Halliburton memiliki kedekatan hubungan dengan pemerintahan George W. Bush. Wakil Presiden Dick Cheney adalah mantan CEO perusahaan ini. Dick Cheney menjabat sebagai CEO sejak 1995 sampai tahun 2000. Di bawah kepemimpinannya, Halliburton menjadi perusahaan yang maju. Keberhasilan Dick Cheney di Halliburton dianggap sebagai salah satu faktor yang mengantarnya menjadi wakil presiden AS. Jadi, tidaklah mengherankan apabila perusahaan ini mudah mendapatkan kontrak dalam bisnis-bisnis militer pascaperang yang diberikan pemerintah AS( Angkasa ,April 2003: 40).

commit to user



Membahas mengenai sepak terjang Halliburton pada masa Bush sama sekali tidak bisa dilepaskan dari peran besar seorang Dick Cheney. Keduanya (Dick Cheney dan Halliburton) seperti sudah melekat satu sama lain, saling mempengaruhi dan saling menguatkan. Dick Cheney menjadi seorang yang sangat berpengaruh di dalam pemerintahan AS adalah berkat kontribusi dana Halliburton pada kampanye Partai Republik. Sebaliknya, Halliburton berhasil menjadi perusahaan yang besar adalah berkat perantara Cheney yang menghubungkan perusahaan ini dengan pemerintah (www.halliburton.com. diunduh tanggal 1 Agustus 2010). Dick Cheney mulai bergabung dengan Halliburton sejak 1995. Pada masa sebelumnya, dia lebih dikenal sebagai seorang menteri pertahanan AS di zaman presiden Bush senior. Dia bergabung dengan Halliburon tepatnya pada 10 Agustus 1995 dan membawa serta temannya yang bernama Davis Gribbin. Davis Gribbin sendiri adalah mantan deputi Cheney ketika masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan AS (www.halliburton.com. diunduh tanggal 1 Agustus 2010). Setelah Cheney bergabung dengan Halliburton kontrak bisnis perusahaan ini mengalami peningkatan dari 1.2 miliar US$ menjadi 2,3 miliar US$. Kebanyakan kontrak bisnis ini didapatkan dari Departemen Pertahanan AS, tempat Cheney sebelumnya berkarier. Kemudian pendapatan Halliburton dari kontrak operasi luar negeri pun bertambah menjadi 68% dari sebelumnya yang hanya 51%. Kontrak-kontrak tersebut kebanyakan berasal dari US Army Corps of Engineers. Berdasarkan laporan Tr-Center for Public Integrity, Halliburton juga mendapatkan kemudahan pinjaman dana dari Overseas Private Investment Corporation (OPIC) dan US Export Import Bank (ExIm) sebesar 1,5 miliar US$. Jadi, jelaslah sudah bahwa bergabungnya Dick Cheney dengan Halliburtor adalah suatu hal yang menguntungkan bagi keduanya (www.halliburton.com. diunduh tanggal 1 Agustus 2010). Setelah cukup memberikan keuntungan pada Halliburton dari dalam, Dick Cheney melirik sebuah posisi yang amat strategis untuk terus meraup keuntungan

commit to user



bagi perusahaan ini. Posisi itu adalah wakil presiden AS. Hal ini tampak sudah dia rencanakan sejak masa kampanye Presiden Bush bersama dengan Partai Republik. Cheney sendiri adalah mantan orang kepercayaan presiden Bush Senior, ayah George W. Bush. Jabatan wakil presiden itu akan membuat dirinya lebih mudah mendapatkan kontrak kerja untuk Halliburton ketimbang posisinya selama ini yang hanya mengandalkan koneksi dan kedekatan hubungannya dengan beberapa pejabat pemerintah. Rencana besar Cheney ini dimudahkan dengan skenario perang Irak yang ada dalam agenda pemerintahan Bush. Akhirnya, tahun 2000, Halliburton ditinggalkan oleh Dick Cheney yang berhasil menemani George W. Bush menjadi wakil presiden AS. Setelah itu, hubungan Halliburton dan pemerintah tidak serta-merta putus. Seperti rencana sebelumnya, Cheney menjadi ujung tombak Halliburton untuk mendapatkan kontrak kerja yang besar dari pemerintah AS. Sebagai kompensasinya, Haliburton tetap memberikan sejumlah uang kepada Dick Cheney dan sebaliknya, Dick Cheney terus berperan dalam perolehan kontrak bisnis Halliburton. Sebuah bentuk simbiosis mutualisme. Pada 2005, majalah Fortune mengeluarkan laporan bahwa Halliburton berada pada peringkat 103 dari 500 korporasi terbesar di AS versi majalah tersebut. Pencapaian Halliburton pada 2005 itu dapat dikatakan menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada pada peringkat 101. Selama tahun 2005, Halliburton berhasil mendapatkan pendapatan sebesar 20,994 juta US$ atau meningkat 2,6% dari tahun sebelumnya dan profit yang berhasil didapatkan adalah 2,358 juta US$ (Fortune, 8 Mei 2006: 5). Halliburton sudah berdiri sejak tahun 1919, tetapi hanya bergerak di bidang energi dan konstruksi. Keberadaan Halliburton sebagai perusahaan penyedia tentara bayaran mulai terlihat pascainvasi pertama AS ke Irak tahun 1992. Halliburton juga menjadi prioritas pertama pemerintah AS ketika memangkas setengah dari jumlah tentaranya pascaperang dingin. Perusahaan ini menjadi semacam wadah bagi para tentara yang diberhentikan dari dinas

commit to user



resminya. Masalah ini dianggap penting bagi pemerintah AS karena membiarkan mantan tentara yang menyenangi perang sama saja dengan bencana (Fortune, 8 Mei 2006: 60). Halliburton memakai anak perusahaannya yaitu Kellog Brown & Root untuk menjalankan bisnis tentara bayaran di Irak. Jadi, jika kita membahas PMC asal AS di Irak, kita tidak akan menemukan Halliburton sebagai salah satu PMC tersebut. Kontrak di bidang tentara bayaran atau dalam istilah lain disebut pengamanan dijalankan oleh KBR sebagai anak perusahaan Halliburton. Sementara itu, Halliburton sendiri tampil sebagai perusahaan yang bergerak di bidang energi, apalagi kalau bukan minyak bumi. Di bawah kontrak yang bernama Logistic Civil Augmentation Program (LOGCAP) dan disetujui pada Desember 2001, Halliburton menjadi satu-satunya korporasi yang mendominasi proyek rekonstruksi Irak. Halliburton menggunakan anak perusahaannya, yaitu Kellog Brown & Root untuk melaksanakan kontrak tersebut. Jumlah total pekerja KBR di Irak adalah sekitar 24.000 personel, atau 3/4 dari total pekerja asing yang dipekerjakan di sana. Pekerja Halliburton melakukan berbagai macam pekerjaan mulai dan menggali jamban, mangantarkan logistik, mencukur rambut, menyiapkan makanan, hingga melayani jasa pengiriman surat untuk tentara AS. Pada akhir 2003, kongres AS telah mengalokasikan dana untuk Irak sebesar 18 miliar US$. Dana tersebut digunakan untuk proyek "Iraq Relief and Reconstruction Fund" dan dibagi ke dalam sebelas kontrak yang melingkupi transportasi komunikasi, distribusi air, dan suplai listrik. Hallibururton mendapatkan salah satu kontrak tersebut, yakni dengan total 1,2 miliar US$ untuk memperbaiki jasa minyak (restore oil servis) di kawasan Irak selatan (www.warprofiteers.com. diunduh tanggal 5 austus 2010) Pada 2005 dan 2006, Halliburton berturut-turut mendapatkan pembayaran dari pemerintah AS sebesar 7 miliar dan 4 miliar US$. Istilah pembayaran merujuk kepada sistem kontrak yang dijalankan oleh Halliburton dan pemerintah AS, yaitu sistem “cost plus”. Sistem ini menyerupai sistem reimburse saat salah

commit to user



satu pihak menggunakan uangnya terlebih dahulu, kemudian mendalpatkan ganti sesuai dengan jumlah pemakaian. Halliburton menggunakan sistem “cost plus” untuk menggelembungkan uang tagihan kepada pemerintah. Sebagai contoh, KBR menagih pembayaran lebih dari 1.500 peti minuman ringan per bulan kepada pemerintah AS dengan harga US$ 45 tiap satu peti. Kontrak-kontrak yang diperoleh Halliburton secara rinci dari tahun 2002 sampai tahun 2003 tampak pada tabel : Tabel 3. Kontrak-kontrak Halliburton dengan AS dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2003. Peristiwa Pemerintahan Bush meminta Halliburton (saat itu beroperasi berdasarkan kontrak logistik angkatan darat) untuk mengembangkan rencana cadangan bagi infrastruktur minyak Irak 8 Maret 2003 Kontrak rahasia infrastruktur minyak diberikan kepada anak perusahaan Halliburton, KBR tanpa melalui tender 24 Maret 2003 Kontrak pemadaman kebakaran sumur minyak dan penaksiran kerusakan fasilitas minyak diumumkan secara terbuka 8 April 2003 Pemerintahan Bush mengatakan kontrak Halliburton bernilai US$ 7 miliar, tetapi setumpuk sub-kontrak akan dibuka melalui tender dengan segera 14 April 2003 Korps Teknik Angkatan Darat menyatakan nilai kontrak tidak akan sampai US$ 650 juta. Mereka memperkirakan pengadaan tender baru pada akhir April, dan penyerahan kontrak baru akan terjadi pada Juni 2 Mei 2003 Angkatan Darat mengumumkan kontrak yang mencakup operasi fasilitas minyak. Penyerahan kontrak baru ditunda hingga Agustus 11 Juni 2003 Angkatan Darat menunda penyerahan kontrak hingga Oktober 29 Oktober 2003 Angkatan Darat menunda penyerahan kontrak sampai Desember 1 Desember 2003 Angkatan Darat menunda penyerahan kontrak sampai Januari 2004 31 Desember 2003 Pentagon memutus kontrak Halliburton berkaitan dengan munculnya dugaan mark-up harga dua kali lebih tinggi dari yang seharusnya dalam impor bensin dari Kuwait untuk memenuhi kebutuhan di Irak Sumber : Tempo, 25 Februari 2004 Tanggal 11 November 2002

commit to user



Dari tabel di atas nampak bahwa Halliburton memiliki kedekatan yang erat dengan Pemerintahan Bush, jadi tidak mengherankan jika Halliburton begitu mudah dalam mendapatkan kontrak tender dalam program rekonstruksi Irak dari Pemerintahan

Bush.

Dampak

dari

Pemerintahan

Bush

menghasilkan

kontrak-kontrak kontrak

Halliburton

Halliburton

dalam

dengan program

rekonstruksi infrastruktur minyak selama 8 bulan kontrak yang secara rinci tampak pada tabel 4. Tabel 4. Kontrak Halliburton dalam program rekonstruksi infrastruktur minyak Irak secara kumulatif Tanggal

Nilai Kontrak

6 Mei 2003

US$ 77 juta dolar

17 Juli 2003

US$ 461 juta dolar

21 Agustus 2003

US$ 704 juta dolar

17 Oktober 2003

US$ 1.590 juta dolar

18 November 2003


11 Desember 2003


Sumber : Wirawan Sukarwo, 2009 : 241

Dari 8 kontrak kerja yang dijalankan Halliburton dalam program rekonstruksi infrastuktur minyak di Irak, Halliburton mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Balada para pengusaha memperebutkan kontrak di Irak sudah dimulai sejak perang masih direncanakan. Halliburton sendiri memang mengincar kontrak-kontrak pada proyek rekonstruksi. Sementara itu, perusahaan lainnya ada yang sudah mendapatkan kontrak ketika perang masih berlangsung.

commit to user



b. BlacKwater

Nama Blackwater sempat ramai diberitakan pada 2004. Saat anggota Blackwater sedang menjalankan tugas pengiriman logistik melewati kota Fallujah. Tiba-tiba, konvoi pasukan mereka disergap oleh pasukan perlawanan Irak dan empat orang anggota Blackwater tewas mengenaskan. Mayat mereka digantung terbalik di atas sungai Euphrat. Kejadian ini diberitakan secara luas oleh pers internasional dan sekaligus membuat nama Blackwater semakin dikenal (Republika, 3 Maret 2004). Dari sekian banyak PMC yang saat ini beroperasi di seluruh dunia, Blackwater Security Consulting adalah model PMC yang paling modern. Dalam artikel Murray Horton yang berjudul "The Privatization of War" dikatakan bahwa Blackwater adalah satu-satunya PMC yang memiliki fasilitas paling luas, modern serta lengkap. Sedemikian lengkapnya, sampai-sampai militer AS sendiri kerap berlatih di fasilitas mereka. Oleh karena itu, Blackwater sering mendapatkan kontrak yang memiliki risiko tidak biasa. Mereka kerap diberikan misi seperti halnya militer sungguhan. Blackwater sering terlibat dalam sebuah pertempuran terbuka layaknya militer resmi. Berbeda dengan PMC yang lain, para personel Blackwater memang umumnya adalah para veteran perang dan mantan anggota pasukan khusus. Dengan latar belakang semacam itu, pantaslah jika mereka memiliki naluri berperang yang jauh lebih tinggi daripada personel PMC yang lain (www.blackwaterusa.com diunduh tanggal 5 Agustus 2010). Blackwater Security Consulting merupakan cabang usaha dari Blackwater USA. Secara formal, PMC ini menawarkan tiga jasa, utama yaitu analisis risiko, pengamanan bergerak, dan solusi proteksi. Ketiga jasa tersebut dipersiapkan untuk kepentingan pribadi, pemerintah maupun pihak tertentu dari dan untuk sebuah wilayah berisiko tinggi (www.blackwaterusa.com diunduh tanggal 5 Agustus 2010) Blackwater didirikan pada 1996 oleh seorang mantan tentara elite Angkatan Laut AS. Para personel Blackwater adalah para mantan tentara elite

commit to user



yang memiliki kualifikasi tempur di atas rata-rata tentara reguler. Para mantan tentara elite ini tidak hanya direkrut dari AS saja, tetapi juga dari luar AS seperti Afrika dan Cili. PMC ini berbeda dengan PMC lain yang lebih banyak didominasi para profesional di bidang teknik dan logistik. Blackwater Security Consulting benar-benar dipersiapkan sebagai jasa tentara bayaran yang siap diterjunkan dalam misi tempur seekstrem apa pun, yang menjadi keunikan Blackwater adalah tidak semua personel mereka adalah orang Amerika Serikat. Ada di antara mereka yang merupakan mantan pasukan elite Inggris seperti SAS. Bahkan, ada yang berasal dari pasukan Apartheid di Afrika Selatan. Dengan kualifikasi seperti itu, Blackwater paling pantas menyandang status tentara bayaran. Hal ini merupakan sesuatu yang berbeda dari PMC lainnya yang cenderung didominasi oleh para profesional di bidang teknik dan logistik. Para personel Blackwater adalah tentara yang benar-benar dipersenjatai dengan profesional layaknya militer sungguhan (www.blackwaterusa.com diunduh tanggal 5 Agustus 2010). Dalam proyek rekonstruksi Irak, Blackwater menjadi PMC yang paling dominan dalam hal pengamanan jalur dan pengiriman logistik dari dan menuju aset pemerintah AS. Dalam kegiatan sehari-hari mereka di Irak, mereka sulit dibedakan dengan tentara reguler lainnya karena mereka menggunakan seragam dan atribut yang sama dengan tentara reguler. Muray Horton sampai menulis bahwa kemiripan mereka dengan militer sungguhan membuat mereka terlibat masalah di Irak. Penduduk setempat yang melihat mereka sampai mengira mereka anggota pasukan elite atau paling tidak anggota CIA. Suatu predikat yang sangat berbahaya di wilayah seperti Irak. Satu gaya yang memang sangat mirip dengan para pasukan khusus adalah kebiasaan menggunakan kacamata Oakley. Kebiasaan inilah yang sering membuat mereka dianggap sombong, karena bergaya layaknya pasukan elite (Murray Harton, 2004). Dengan profil seperti itu, tidak heran jika mereka kerap dijadikan sasaran oleh para gerilyawan Irak . Ditambah lagi, kebencian para gerilyawan terhadap

commit to user



kehadiran pasukan AS di Irak. Keempat anggota Blacwater yang terbunuh di fallujah menjadi sebuah catatan hitam yang diekspose besar-besaran ke seluruh dunia. Sebelum peristiwa itu diberitakan, masalah tentara bayaran di Irak tidak pernah menyangkut sekali pun di dalam kolom artikel media dan surat kabar terkenal di Indonesia. Setelah kejadian tersebut, mulai ada yang mengangkat masalah ini ke permukaan walaupun sifatnya masih dangkal dan asumtif (Murray Harton, 2004). Mengingat PMC beranggotakan para mantan pasukan elite, maka para personel Blackwater sering kali menggunakan persenjataan yang juga tidak biasa. Sebagai

sebuah

perusahaan

swasta,

Blackwater

sering

mengubah

dan

memodifikasi persenjataan mereka sesuai kebutuhan dan permintaan para personel. Salah satu pemberitaan yang kontroversial terkait masalah ini adalah penggunaan peluru yang disebut APLPs (Armor Piercing Limited Penetrations). Peluru ini adalah produk militer yang belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah AS dan sama sekali belum pernah digunakan oleh pasukan militer. Peluru ini dibuat oleh sebuah perusahaan swasta bernama Le Mas yang berada di kota Arkansas, AS. Yang menjadi kelebihan peluru ini adalah daya hantamnya yang dapat menghancurkan lapisan baja dengan ketebalan beberapa inci. Peluru ini tidak menembus lapisan baja tersebut melainkan menghancurkannya seperti sebuah bom tanam. Karena keampuhannya, peluru ini sampai disebut sebagai pelumat logam (Jeremy Scahill, 2007 : 63). Pada pertengahan September 2003, salah satu personel Blackwater menggunakan senjata ini untuk membunuh milisi Irak yang menyergap mereka di sebelah utara Baghdad. Salah satu personel yang menembakkan senjata itu menceritakan bahwa ia hanya mengenai bagian dubur lawannya. Namun, seketika itu juga bagian bawah perut si penyergap hancur berantakan dan seketika itu pula dia tewas (Jeremy Scahill, 2007 : 64). Dubur memang bukan titik yang mematikan untuk sebuah peluru senapan. Namun, dengan peluru yang satu ini, bagian apa pun dari tubuh manusia bisa menjadi target serangan yang mematikan. Sampai saat ini, peluru tersebut masih menjadi perdebatan di dalam kongres AS. Di

commit to user



samping itu, sangat kecil harapan peluru itu dapat diterima oleh PBB sebagai senjata organik militer. Di lain pihak, tanpa mengindahkan berbagai regulasi mengenai penggunaan senjata, Blackwater membekali para personelnya dengan peluru ini. Aset-aset penting berupa kilang dan ladang minyak banyak terdapat di wilayah utara dan selatan Irak. Markas komando terbesar AS terdapat di Umn Qassar di sebelah selatan Irak dan juga di Baghdad. Wilayah selatan adalah wilayah yang didominasi golongan Syiah. Sementara itu, wilayah utara didominasi suku Kurdi yang tidak berbahaya. Daerah yang paling berbahaya di Irak pascainvasi adalah wilayah Segitiga Sunni Irak yang menghubungkan ketiga kota besar, yaitu Baghdad, Ramadi, dan Tikrit (Trias Kuncahyono, 2005 : 135). Wilayah ini terdapat di tengah-tengah negara Irak dan merupakan jalur distribusi yang menghubungkan wilayah selatan dan utara Irak. AS harus melewati jalur ini setiap kali mengirim dan menjemput logistik mereka. Untuk alasan keamanan jalur inilah, Blackwater disewa pemerintah AS. Jika dalam menjalankan misi, para personel Blacwater terlibat baku tembak dengan kelompok pemberontak maka mereka dapat memberikan serangan balik sesuai dengan kondisi yang ada. Mereka memang tidak diharuskan menyerang, tetapi mereka kerap dijadikan umpan bagi para gerilyawan agar keluar dari sarang mereka. Sambil terus meladeni kelompok gerilyawan, para personel Blackwater berusaha menghubungi pasukan koalisi untuk meminta bantuan. Jika mereka beruntung, bantuan tersebut akan tiba tepat waktunya. Namun, jika mereka sedang sial, bantuan itu akan datang setelah para personel ini terbunuh atau tertangkap. Irak pascainvasi memang berubah menjadi lebih menyeramkan dibanding saat invasi. Peledakan bom terjadi di mana-mana hampir setiap hari. Wilayah yang paling sering mendapatkan serangan adalah kota-kota Irak bagian tengah. Kota-kota ini pada masa kekuasaan Saddam Hussein merupakan sentral kekuatan militer Irak. Kota-kota seperti Baghdad, Fallujah, Ramadi, dan Tikrit merupakan

commit to user



kota yang paling sering mendapatkan serangan. Kota-kota tersebut juga merupakan kota yang menjadi basis populasi golongan Sunni Arab yang ada di Irak. Pada masa kekuasaan Saddam, golongan Sunni adalah golongan yang paling dekat dengan kekuasaan sekaligus memegang kekuatan militer negara ini. Wilayah ini adalah yang menjadi pusat kekuasaan politik serta militer Saddam Hussein. Di wilayah yang sering disebut sebagai segitiga Sunni Irak, sisa-sisa kekuatan militer Saddam bangkit memberikan perlawanan. Mereka yang pada masa sebelumnya adalah tentara, menginginkan keadaan kembali seperti sebelumnya. Keberadaan pasukan AS yang menjaga proses demokratisasi Irak menjadi hal yang paling dibenci militer Irak. Mereka sadar sepenuhnya. apabila Irak mengadopsi sistem demokrasi, maka akses mereka terhadap kekuasaan akan sangat kecil mengingat mereka bukan berasal dari golongan yang minoritas. Meskipun terus-menerus dikejar oleh pasukan koalisi, para mantan tentara Saddam Hussein ini masih memberikan perlawanan yang berarti. Ditambah lag: mereka mulai menghidupkan taktik perlawanan gerilya dengan membaur di tengah masyarakat sipil sebelum melakukan serangan. Sampai saat ini, mereka masih menganggap Irak belum jatuh ke tangan AS. Model perlawanan seperti inilah yang paling merepotkan pasukan koalisi dan tentara bayaran. Proyek rekonstruksi Irak memang dipusatkan di wilayah segitiga Sunni. Berbagai proyek rekonstruksi di bidang kemanusiaan dan sosial terus dilaksanakan Blackwater adalah satu-satunya PMC yang dikontrak pemerintah AS untuk mengamankan wilayah ini Keberadaan mereka bukan untuk misi kemanusiaan ataupun misi sosial, tetapi untuk mengamankan jalur pipa minyak yang melewati wilayah ini. Jalur pipa minyak itu berasal dari wilayah selatan dan utara Irak yang memang kaya akan minyak. Salah satu kota yang dilewati oleh pipa minyak adalah Fallujah yang sering disebut kota kematian bagi pasukan AS. Di luar wilayah Segitiga Sunni Irak Blackwater juga kerap menghadapi perlawanan. Markas mereka di kota Najaf, Irak Selatan, pernah digempur ratusan

commit to user



milisi Irak. Insiden itu menewaskan beberapa personel Blackwater dan sejumlah pasukan koalisi. Personel Blackwater adalah yang paling sering menjadi sasaran para gerilyawan ataupun pasukan pemberontak di Irak. Kemiripan mereka dengan tentara reguler menjadi salah satu faktor utamanya. Personel PMC ini sering tewas di dalam tugas akibat salah perhitungan yang disebabkan kurangnya data intelijen dalam misi mereka. Salah satu hal yang membedakan PMC dengan satuan militer reguler adalah akses terhadap data intelijen. Sebagai perusahaan swasta, mereka sering kesulitan atau bahkan tidak mendapatkan data intelijen terkait misi yang akan mereka jalankan. Namun, terlepas dari segala kelemahan yang ada, PMC ini memang tampil dengan wajah yang garang. Mereka terkenal memiliki nyali baja di wilayah tugas. Selain itu, mereka juga kerap menciptakan aturan hukum sendiri tanpa mempedulikan ekses bagi pihak yang menyewa jasa mereka. "We are not simply a private militery company", begitu perkataan sang manajer dalam mempromosikan perusahaan ini. Bahkan, mereka berani mengatakan kalau mereka adalah militer profesional yang dapat menjadi solusi bagi operasi-operasi keamanan di dunia. c. DynCorp Perusahaan penyedia tentara bayaran lainnya yang mendapatkan kontrak di Irak pascainvasi adalah DynCorp. Berbeda dengan Halliburton yang memperkenalkan dirinya sebagai perusahaan kontraktor dan energi, DynCorp secara terang-terangan menunjukkan dirinya sebaga perusahaan jasa keamanan (security). DynCorp didirikan pada 1946 pasca-perang dunia kedua. Pendirian perusahaan ini pada awalnya merupakan solusi atas melimpahnya jumlah veteran perang pascaperang dunia kedua. Selain banyaknya jumlah veteran perang, jumlah persenjataan yang dimiliki juga masih sangat banyak. Atas dasar itulah, DynCorp didirikan dan kemudian berhasil mempekerjakan ribuan tenaga kerja. Pendirian

commit to user



DynCorp saat itu didukung penuh oleh Presiden AS Henry S. Truman (www.dyncorp.com diunduh tanggal 7 Agustus 2010). DynCorp adalah perusahaan penyedia tentara bayaran yang memiliki kantor pusat di Virginia, AS. Para pendiri perusahaan ini adalah para mantan pilot perang dunia kedua. Semenjak berakhirnya perang, mereka juga semakin kehilangan pekerjaan. Untuk menyiasati hal ini, mereka mendirikan perusahaan pengangkut (kargo) yang bernama California Eastern Airways. Perusahaan ini menggunakan koneksi dertgan pihak militer untuk mendapatkan proyek-proyek pengangkutan kargo bagi keperluan militer. Dengan koneksi itu, mereka sering mendapatkan proyek besar ketika sebuah perang berlangsung. Salah satu perang yang melibatkan mereka secara aktif adalah Perang Korea tahun 1950-an (www.dyncorp.com diunduh tanggal 7 Agustus 2010). Setelah mereka memiliki cukup modal sekaligus reputasi yang baik dalam bisnis, mereka pun merambah ke bidang lain seperti pengawalan pribadi, pelatihan militer, dan lain-lain. Bidang-bidang bisnis yang mereka kembangkan tidak pernah jauh dari dunia militer, karena akses dan klien mereka yang paling besar adalah militer itu sendiri. Satu hal yang menjadi ciri khusus dari DynCorp adalah komitmen mereka untuk menghindari keterlibatan secara langsung dalam situasi perang terbuka layaknya militer, resmi. Dengan kata lain, mereka adalah tentara bayaran yang low profile dan berada di belakang layar (www.dyncorp.com diunduh tanggal 7 Agustus 2010). Dalam tender rekonstruksi pascaperang di Irak DynCorp ikut ambil bagian sebagai PMC yang aktif Seperti halnya Halliburton yang menjadikan Dick Chenev sebagai perantara kepentingan antara pemerintah dan perusahaan, DynCorp juga menjadikan Paul Lombardi sebagai penghubung berbagai irisan kepentingan tersebut. Keduanya (Cheney dan Lombardi) menggunakan akses koneksi mereka dengan pemerintahan pusat Koneksi yang dimiliki oleh Lombardi berasal dari jejak kariernya di lingkungan militer AS. Walaupun bukan sebagai personel militer resmi, jasanya selalu dipakai oleh militer. Sebelum menjadi

commit to user



pimpinan DynCorp dia pernah merintis karier pada sejumlah organisasi swasta rekanan militer AS. Di antara organisasi tersebut antara lain; Army Aviation Association of America, American Defense Preparadness Association, American Society of Naval Engineers, Armed Forces Communications and Electronis Association (AFCEA), Navy League, Air Force Association, serta Association of the US Army. Pengalaman panjangnya bersama militer AS itulah yang membuatnya memiliki koneksi dengan pemerintahan AS saat tender rekonstruksi (www.globalsecurity.org diunduh tanggal 7 Agustus 2010). Dalam proyek rekonstruksi Irak, DynCorp merupakan salah satu PMC yang mendapatkan kontrak kerja. Berbeda dengan Halliburton dan Blackwater, DynCorp lebih memilih untuk menjalankan tugas di belakang medan tempur. Mereka tidak mau terlibat langsung dalam sebuah kontak senjata. DynCorp lebih sering ditugaskan untuk memasok senjata dengan teknologi canggih sekaligus melatih tentara reguler untuk mengoperasikannya. Dalam website resminya, DynCorp memang tidak menunjukkan kegemarannya terhadap perang, terdiri lebih kepada menawarkan profesional yang didukung teknologi canggih (www.dyncorp.com diunduh tanggal 7 Agustus 2010). Kondisi di Irak pascainvasi sangat tidak stabil. Pengeboman dan penyergapan terhadap tentara asing (AS) sering kali terjadi tanpa diduga-duga. Untuk mengamankan jalur pengiriman logistik dari dan menuju aset-aset AS, dibutuhkan seperangkat sistem radar yang canggih. Peralatan-peralatan tersebut nantinya akan digunakan oleh tentara bayaran ataupun tentara reguler lainnya di lapangan. Perusahaan yang memasok dan mengembangkan peralatan canggih tersebut salah satunya adalah DynCorp. Sejak perusahaan ini dipimpin oleh Paul V. Lombardi, Dyn Corp menjadi perusahaan jasa keamanan yang besar. Keberhasilan Lombardi dalam mengelola perusahaan ini mengorbitkannya sebagai wakil presiden perusahaan pada 1994. Dengan jabatannya sebagai wakil presiden perusahaan, DynCorp berhasil meraup keuntungan yang semakin besar. Keuntungan yang dihasilkan DynCorp pada

commit to user



masa Lombardi mencapai 1 miliar dolar per tahun. Para pengamat ekonomi banyak yang berpendapat bahwa apa yang dicapai oleh DynCorp, 80 persennya adalah hasil kerja keras Lombardi . Keberhasilan DynCorp yang menggabungkan kekuatan jaringan dengan kreativitas bisnis memang tertuju pada sosok Lombardi. Selama periode kepemimpinannya (1997-2003) perusahaan ini telah mempunyai kontrak bisnis dengan 30 lembaga pemerintah di AS. Beberapa lembaga itu, antara lain; Departemen Pertahanan, FBI, DBA, Sekretariat Negara, serta Lembaga Pemasyarakatan. (www.dyncorp.com diunduh tanggal 7 Agustus 2010). Pelanggan utama DynCorp adalah pemerintah AS. DynCorp dijadikan rekanan bisnis yang sangat penting bagi pemerintah AS terutama di bidang asistensi milier. Tidak hanya itu, berbagai macam jasa keamanan pejabat negara sukses dikerjakannya. Perusahaan ini semakin maju ketika bergabung dengan CSC (Computer Sciences Corporation), sebuah perusahaan teknologi Komputer dari California (www.globalsecurity.org diunduh tanggal 7 Agustus 2010). Penggabungan itu membuat DynCorp semakin melebarkan sayapnya dalam bisnis teknologi militer yang berbasis komputer. Amerika Serikat menjadikan perang Irak sebagai uji coba berbagai teknologi persenjataan mereka yang terbaru. Teknologi persenjataan yang dikembangkan bersama perusahaan semacam DynCorp. Kebanyakan dari kerja sama ini ada pada bidang komputerisasi persenjataan. Hampir seluruh persenjataan Amerika Serikat yang tercanggih saat ini berbasis komputer. Hampir tidak ada lagi senjata-senjata konvensional yang dianggap berisiko untuk digunakan. Sebelum senjata-senjata canggih tersebut digunakan secara total oleh militer, maka diperlukan masa uji coba yang melibatkan pihak calon pengguna dan pemasok. Di sinilah peran DynCorp dimainkan. Mereka mendapatkan kontrak untuk melatih tentara yang menggunakan berbagai instrumen komputer dalam persenjataan mereka. Selain itu, DynCorp juga mengirim teknisi untuk mernperbaiki

peralatan

militer

AS

yang

digunakan

(www.globalsecurity.org diunduh tanggal 7 Agustus 2010).

commit to user

di

Irak



Setelah invasi berakhir, DynCorp masih mendapatkan pekerjan sebagai pendukung program rekonstruksi pasca-perang. Total personel yang dikirimkan ke Irak setelah invasi justru jauh lebih besar dibandingkan pada masa invasi. DynCorp dikontrak oleh pemerintah AS untuk menangani masalah keamanan, teknologi komputer sampai penasihat militer Irak. Total bayaran yang didapatkan DynCorp di Irak pasca-invasi mencapai 226,865 miliar dolar setahun. Pendapatan sebesar inilah yang membuat mereka tetap bertahan di Irak meskipun kondisi keamanan di negara tersebut jauh dari kata stabil.

E. Dampak Perubahan Sosial , Ekonomi dan Politik pada Masyarakat Irak Pasca Invasi AS 1. Perubahan Sosial Perubahan sosial yang muncul sebagai dampak dari Invasi Amerika pada masyarakat Irak salah satunya adalah meletusnya perang saudara diantara penduduk Irak sendiri, khususnya antara pendukung setia Saddam dan kelompok yang kontra terhadapnya. Seperti diketahui bahwa masyarakat Irak terbagi ke dalam dua bagian besar kelompok dilihat dari sikap mereka terhadap Saddam Husein, kelompok utama dari para pendukung atau pengikut partai Baath, sebuah partai terbesar sebagai wadah politik Saddam semasa pemerintahannya, dan kelompok kedua kontra yang umumnya dari orang-orang yang bermazhab Syi'ah di Irak, karena Saddam dinilai diktator dan bertindak sewenang-wenang terhadap para pengikut Syiah di negerinya. Kelompok yang kontra terhadap Saddam sebetulnya bukan datang dari para pengikut Syiah saja, akan tetapi juga dari para penduduk Kurdi, karena memang dari segi pemerataan pembangunan di Kurdi sangat tidak seimbang dengan pembangunan di wilayah-wilayah lain yang ada di Irak. Hal itu tampak jelas dari keterlibatan langsung para pejuang Kurdi dalam membela Amerika untuk menggulingkan Saddam Husein, karena adanya harapan dari para pejuang Kurdi untuk menduduki tahta pemerintahan Irak pasca jatuhnya Saddam Husein.(Republika, 10 April 2003)

commit to user



Irak mayoritas penduduknya adalah Muslim dan 60% bermazhab Syiah, sedangkan 40% lainnya terbagi ke dalam kelompok Muslim yang bermazhab Sunni dan pengikut agama-agama lain Perlakuan Saddam Husein terhadap kelompok Syiah tidak semanis perlakuannya terhadap kelompok Muslim Sunni. Para pengikut Syiah selalu mendapatkan perlakuan yang buruk dari Saddam Husein, terbukti pada masa pemerintahannya banyak dari para kalangan ulama Syiah yang dengan terang-terangan dibunuh atau disingkirkan dari Irak. Di antara ulama yang dibunuh oleh Saddam adalah Ayatullah Murtadha Muthahhari dan Ayatullah Baqir Shadr, sebagai ulama besar Syiah yang menjadi panutan para pengikut Syiah (Nikki Keddy. 1983 : 198). Hal ini jelas menjadikan satu trauma tersendiri bagi para pengikut Syiah terhadap Saddam sehingga mereka mengambil jalur menentang terhadapnya. Orang-orang yang pro terhadap Saddam, umumnya berasal dari para pengikut Sunni, terutama di daerah Tikrit, sebagai basis dan tempat lahir Saddam Husein.hampir mayoritas penduduk Tikrit yang mayoritas penduduknya bermazhab Sunni adalah pembela dan pendukung Saddam (Tempo, 14 April 2002) . Latar belakang permusuhan antara kelompok pro dan kontra terhadap Saddam di atas lebih memanas setelah runtuhnya rezim Saddam dari tampuk kekuasaan di Irak. Kedua fenomena di atas jelas akan menimbulkan konflik internal di antara masyarakat Irak. Pertama, yaitu perang saudara atau perseteruan antara kelompok Sunni dan Syiah, sudah terbukti dari kasus terbunuhnya pemimpin spiritual Kaum Syiah Irak, yaitu Abdul Majid al-Khui (putera bungsu Ayatullah al-Khui sebagai tokoh paling penting di mata para pengikut Syiah Irak). Dan hal ini akan terus berlanjut sampai ada kebijakan politik dan sosial yang akan meredam permusuhan mereka, yang datangnya dari pihak pemerintahan yang menjadi alat untuk mendamaikan kedua kelompok yang bermusuhan tersebut (www.irna.com. diunduh pada tanggal 11 Januari 2010). Aktivitas keterlibatan para pejuang Kurdi dalam Invasi Amerika menambah kekisruhan serta akan menimbulkan satu peta politik yang akan

commit to user



tampak di Irak, persaingan dan perseteruan antara pejuang Kurdi yang mengincar kursi pemerintahan Irak akan bentrok dengan sendirinya dengan para pengikut Syiah yang juga merasa berhak menduduki kursi pemerintahan karena sebagai kaum mayoritas di Irak (www.irna.com. diunduh pada tanggal 11 Januari 2010). Setelah pemerintahan Saddam jatuh tidak tampak lagi bekas-bekas kejayaan Bani Abbasiyah di negeri itu. Segalanya tampak suram. Letupan suara senjata dan puing-puing bangunan di sepanjang kota telah merubahnya menjadi negeri seribu satu bom. Semakin hari semakin kompleks persoalan dalam negeri Irak. Berbagai permasalahan melanda bangsa. Kontak senjata antara serdadu AS dengan warga Irak sering terjadi. Perseteruan antara kubu Sunni-Syi'ah yang membuahkan beribu korban dari kedua belah pihak menambah semarak gaung permusuhan. Bau bom dan mesiu menjadi aroma dan parfum kehidupan disana. Para penduduk Irak kini lebih mementingkan membeli senjata dibanding membeli bahan makanan. Seorang pensiunan perwira Irak, Mohammed Jasim El-Azraki menyatakan bahwa membeli senjata saat ini adalah kebutuhan prioritas rakyat Irak. Dalam suasana kacau ini setiap orang perlu menjaga diri karena tidak ada yang tahu siapa kawan siapa lawan (www.aljazeraah.com. diunduh pada tanggal 11 Januari 2010). Pada 1 Mei 2005 di Talafar, kota dekat perbatasan Syi'ah, seorang pelaku pemboman menabrakkan mobilnya ke sebuah kemah yang dipenuhi pelayat, dalam acara pemakaman seorang pemimpin Kurdi. Sekitar 30 orang tewas dan 50 lainnya luka-luka. Tiga hari kemudian, aksi yang sama menyerang sejumlah orang Kurdi yang sedang antre di luar kantor Partai Demokratik Kurdistan (PDK), di Irbil, Irak Utara. Sekitar 60 orang juga terbunuh di luar sebuah klinik di kota Hilla (www.aljazeraah.com. diunduh pada tanggal 11 Januari 2010). Ketegangan hubungan antara kaum Kurdi dan Sunni memang sudah terjadi, khususnya di kawasan utara kota minyak, Kirkuk. Kurdi mengklaim Kirkuk sebagai miliknya. Tetapi hal tersebut ditentang Arab Sunni yang ditempatkan di kawasan itu dalam jumlah besar oleh pemerintah Partai Baath di bawah pimpinan Presiden Saddam Hussein. Berbagai serangan dan kekerasan mutakhir diperkirakan semakin mempertajam ketegangan antara kedua komunitas

commit to user



itu. Hal yang mungkin akan semakin mendorong kaum Kurdi menuntut kemerdekaan dan membentuk negara Kurdistan (www.detik.com. diunduh pada tanggal 11 Januari 2010). Kemungkinan akan terjadinya bentrokan antara pasukan arab Sunni dan suku Kurdi dapat saja terjadi. Hal ini mengingat bahwa suku Kurdi merasa telah terzalimi di bawah pemerintahan arab Sunni yang dipimpin Saddam. Suku Kurdi juga berambisi menguasai tambang minyak Kirkuk. Penguasaan tambang minyak tersebut adalah cara efektif untuk menguasai dan mengolah minyak Irak dan meningkatkan income keuangan (www.detik.com. diunduh pada tanggal 11 Januari 2010). Persoalan Kirkuk ini semakin mencuat setelah pemilu Desember 2005 kemarin. Ribuan rakyat Kurdi menduduki kota minyak tersebut. Pada umumnya mereka dibiayai oleh dua partai besar Kurdi; Partai Demokratik Kurdistan (PDK) dan Uni Patriotik Kurdistan (UPK). Munculnya pemerintahan baru yang didominasi Syi'ah pimpinan Perdana Menteri Ibrahim Al Jaafari kembali membuka luka-luka sektarian di Irak. Ketegangan Sunni-Syi'ah semakin mengemuka. Sejak Al Jaafari mengumumkan susunan kabinetnya, kekerasan meningkat. Suara jeritan dan erangan yang bersatu dengan suara senapan semakin merobek hati. Mantan perdana menteri Irak, Iyad Allawi, kepada BBC, akhir bulan lalu mengatakan bahwa antara 50 sampai 60 orang terbunuh tiap harinya di Irak, dan ini menandai negara itu sedang berada dalam ‘perang saudara’ (www.republika.com. diunduh pada tanggal 11 Januari 2010). Bahwa pihak-pihak asing menjadi aktor di balik pertumpahan darah sektarian ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Peledakan mesjid milik Syi`ah di Samarra misalnya, kepentingan asing diduga kuat berada di balik layar. Deretan provokasi itu hingga saat ini kelihatannya sukses menabuh genderang perang saudara di lembah Mesopotamia itu. Dari segi pergeseran nilai dan peradaban pada negeri Irak, jelas akan mengalami perubahan yang signifikan dikarenakan akan ada pemerintahan baru yang akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru untuk pembangunan kembali

commit to user



negeri Irak pasca invasi. Peradaban Irak di masa depan akan lebih terbuka dan demokratis dibanding pada saat masa Saddam Husein yang selalu lebih mengutamakan perang sebagai alat menegakkan kehormatan bangsa. Irak memerlukan sosok yang dapat menaikkan derajat bangsa Irak di mata internasional, bukan sebagai pelopor dalam bidang perang dan senjata nuklir, tetapi pelopor dari kemajuan peradaban dunia, seperti pendidikan, teknologi, seni, dan pemikiran (www.republika.com. diunduh pada tanggal 11 Januari 2010). 2. Perubahan Sistem Ekonomi Pasca Invasi AS, masalah minyak di Irak menjadi masalah yang paling mencuat diantara masalah di Irak lainnya . Irak terkenal dengan banyak ladang minyak yang terkandung di negerinya, sehingga Irak merupakan negara yang menduduki posisi kedua produsen minyak setelah Arab Saudi. Masalah minyak inilah yang menjadi fokus dari perhatian dunia terhadap Irak, AS dan Israel juga berkeinginan untuk menguasai ladang-ladang minyak Irak. Lebih dari itu, soal minyak ini menjadi ulasan penting di balik invasi AS ke Irak. Hingga akhir Maret 2003, tercatat cadangan minyak di Irak mencapai 112,6 miliar barel atau merupakan cadangan terbesar kedua di dunia, setelah Arab saudi yang di atas 200 miliar barel. Rata-rata produksi minyak Irak yang terkait dengan program minyak untuk pangan sebesar 2,5 juta bph (Republika, 15 April 2003) Minyak menjadi pendapatan utama pemerintahan Irak, yakni sekitar 95%, lainnya dari perdagangan umum dan wisata. Setiap tahunnya Irak memperoleh pendapatan sekitar 22 miliar dolar AS dari minyak. Sementara itu, jumlah penduduk mereka sebesar 25 juta jiwa. Minyak itu kebanyakan diekspor ke Amerika (http://www.forums.apakabar.com. diunduh pada tanggal 11 Januari 2010). Dari penjelasan mengenai peta ekonomi Irak di atas, dapat dikatakan bahwa sentral ekonomi utama Irak adalah minyak. Hal ini di masa depan akan menjadi satu sejarah tersendiri bagi Irak, yaitu akan adanya pemusatan konsentrasi pengiriman minyak secara besar-besaran setiap tahunnya ke AS, karena diduga oleh sebagian besar para pakar ekonomi bahwa tujuan utama invasi AS ke Irak dibalik pelucutan senjata kimia Irak adalah juga untuk menambah cadangan

commit to user



minyak di negerinya yang setiap tahunnya harus import dari luar negeri Amerika. Hal ini jelas akan menimbulkan satu tingkat kesenjangan ekonomi bagi Amerika, dikarenakan minyak adalah kebutuhan utama bagi setiap negeri. Oleh karena itu, AS pasca invasi, akan mengandalkan cadangan minyak negerinya dari Irak (Republika 15 April 2003). AS sebagai satu-satunya negara superpower baik dalam bidang militer maupun ekonomi, kini telah menunjukkan kekuatannya di mata internasional. Dalam bidang militer, kekuatan AS nyaris tak tertandingi setelah bubarnya Uni Sovyet, sehingga AS dapat merajalela menciptakan aksi militer/peperangan di kawasan mana saja di dunia tanpa ada yang mampu menghalangi. Terlebih di kawasan yang mengandung sumber daya alam yang sangat dibutuhkan AS. Amerika tidak segan-segan melakukan agresi seperti yang dilakukan terhadap Irak (http://www.forums.apakabar.com. diunduh pada tanggal 11 Januari 2010). Kelemahan yang membayangi kedigdayaan militer dan ekonomi AS saat ini adalah di bidang energi, khususnya minyak bumi. AS bisa saja jadi superpower dengan penguasaan teknologi ditunjang dengan kualitas sumber daya manusia prima dan wilayah daratan yang sangat luas. Namun, negeri ini tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa minyak yang ada di perut buminya sangat tidak sebanding dengan kebutuhan dalam negeri (www.republika.com. diunduh pada tanggal 11 Januari 2010). AS membutuhkan minyak yang terus meningkat seiring dengan kegiatan ekonomi. AS berbeda dengan negara konsumen minyak lain karena konsumsi minyak melebihi seperempat dari total konsumsi dunia. Sedangkan menurut para ahli geologi, minyak yang ada di perut bumi AS relatif tidak memadai dibanding kebutuhan yang seharusnya. Dengan tingkat produksi saat ini sekitar delapan juta barel per hari (jbh) atau sekitar tiga miliar barel per tahun, cadangan yang ada di perut bumi AS ini akan kering sekitar 10 tahun lagi. Statistik menunjukkan AS mengonsumsi sekitar 20 jbh atau 26% dari total konsumsi minyak dunia sebesar 78 jbh. Dengan demikian, tingkat kebergantungan pada minyak impor akan meningkat

dari

52%

pada

2001

menjadi

66%

pada

(http://www.forums.apakabar.com. diunduh pada tanggal 11 Januari 2010).

commit to user

2020



Dalam kondisi ekonomi makro Irak, diduga akan terjadi pergeseran penguasaan

minyak

di

Irak.

Hal

itu

tentu

terdapat

sejarah

yang

melatarbelakanginya. Mula-mula, pada September 1960 Irak, Saudi, Iran, Kuwait, dan Venezuela memelopori berdirinya OPEC di Baghdad. Kelahiran OPEC ini dipicu ulah perusahaan minyak AS (Exxon) yang menurunkan harga minyak. Harga yang selama 60 tahun sudah sangat rendah itu diturunkan 7% pada Juni 1960

sehingga

sangat

mengecawakan

negara

penghasil

minyak

(http://www.forums.apakabar.com. diunduh pada tanggal 11 Januari 2010). Harga minyak sekitar US$2/barel sudah berlalu. Dipicu perang ArabIsrael, OPEC menaikkan harga posted minyak Timur-Tengah dari US$2/barel menjadi US$12/barel, kemudian Revolusi Iran mendorong mendorong OPEC menaikkan harga ke US$35/barel. Tidak ayal, dengan posisi OPEC yang demikian kuat mempengaruhi perekonomian dan gaya hidup masyarakat AS. OPEC menjadi sangat dibenci oleh AS. Bahkan, Parlemen Federal dan terakhir pada 2000 Parlemen Negara Bagian Alabama telah mengeluarkan UU Anti-OPEC (Media Indonesia, 19 April 2003). OPEC yang lemah dan mungkin akan bubar maka tidak otomatis pasar dan industri minyak dunia akan menuju pola persaingan pasar bebas seperti diembuskan neoliberalis. Pasalnya, peran OPEC sebagai 'pendistorsi' dan penentu suplai dan pasar minyak dunia akan diambil The Five Sisters (ExxonMobil, BPAmocoArco, ShellPennzoil, TotalFinaElf, dan ChevronTexaco) yang jauh lebih besar daripada the Seven Sisters dahulu. Di samping itu, negara industri maju nyaris mustahil untuk bersedia menghilangkan pajak bensin/minyak yang sangat tinggi. Kalau itu terjadi maka dampak jangka panjang dari invasi Amerika adalah berubahnya struktur industri minyak dunia. Peran OPEC dan BUMN minyaknya akan lenyap secara bertahap dan akan digantikan perusahaan minyak raksasa yang sebagian besar adalah perusahaan minyak AS (www.detik.com. diunduh pada tanggal 11 Januari 2010). Selain Amerika, seperti dikutip oleh BBC London, diam-diam Israel pun akan mencuri keuntungan dari tumbangnya Saddam Husein. Menteri Infrastruktur Israel, Joseph Paritzky menyatakan ingin membuka kembali pipa saluran minyak

commit to user



Irak-Yordania-Israel yang telah ditutup selama 55 tahun lalu, aksi itu akan memotong biaya bahan bakar di Israel dan membantu regenerasi kota pelabuhan Haifa (www.detik.com. diunduh pada tanggal 11 Januari 2010). Belum ada komentar resmi dari pemerintah Yordania. Namun, kabar bahwa Israel hendak mengambil keuntungan dari tumbangnya Saddam Hussein nampaknya menimbulkan kegusaran banyak orang di negara-negara Arab. Pipa minyak tersebut dibangun usai Perang Dunia I setelah Inggris mengambil alih kekuasaan Irak, Yordania, dan Palestina. Saluran pipa dari Irak ke Yordania masih berfungsi, namun, rute pipa dari Yordania ke pelabuhan Haifa, yang kini berada di Israel, dipotong tahun 1948 saat pendudukan Inggris berakhir, disusul Perang Kemerdekaan dan pendirian Israel. Keminfra

Israel

menyatakan,

pembukaan

kembali

pipa

tersebut

memudahkan mengakses minyak Irak dan menekan biaya bahan bakar di Israel. Juga, membantu regenerasi Haifa yang mengalami pukulan hebat saat resesi ekonomi Israel menghantam. Untuk saat ini, nampaknya ini hanya merupakan inisiatif personal dari Paritzky yang berasal dari Partai Shinui yang sekuler, daripada sebuah kebijakan resmi dari pemerintahan koalisi Perdana Menteri (PM) Ariel Sharon (www.ussembessy.gov.com. diunduh pada tanggal 11 Januari 2010). Israel dan Yordania dikabarkan akan mengadakan pertemuan untuk membicarakan kemungkinan pembukaan pipa saluran minyak yang membentang dari Mosul, Irak, hingga pelabuhan Haifa, Israel utara. Seorang sumber menyatakan, Paritzky akan menemui pejabat pemerintah Yordania untuk membahas masalah ini, didasarkan adanya asumsi pemerintahan pro-Barat yang akan berkuasa di Irak pasca-invasi."Yordania telah mengontak kantor PM yang kemudian meminta Paritzky untuk mengadakan pertemuan dengan para pejabat Yordania, kami tahu, bagian pipa di sini (Israel) dalam kondisi prima. Namun, kami ingin mengetahui kondisi bagian pipa di Yordania sehingga ini bisa dimulai dengan mudah." (Kompas, 10 Maret 2003). Pada 31 Maret lalu, Haaretz melaporkan, Partizky telah meminta peninjauan kondisi pipa tua dari Mosul-Haifa untuk memperbarui aliran minyak saat rezim Irak pasca-invasi berkuasa. Paritzky menjelaskan, menghidupkan

commit to user



kembali pipa tersebut ke Haifa dapat menyelamatkan Israel dari biaya pengapalan minyak dari Rusia yang tinggi (www.ussembessy.gov.com. diunduh pada tanggal 11 Januari 2010). Keminfra Israel mengatakan, Paritzky yakin, menyalurkan minyak melalui pipa tersebut dapat menekan biaya bahan bakar Israel sebanyak 25 persen dan menjadikan Haifa sebagai 'Rotterdam Timur Tengah'. Hal itu tentu saja mengandung banyak resiko, yaitu akan tersisihkannya perekonomian negeri Irak, karena penghasilan utama mereka akan menyusut drastis karena ada monopoli minyak oleh pihak Amerika dan Israel. Namun, di sisi lain, harapan untuk meningkatnya sektor ekonomi Irak masih ada, yaitu diprediksikan akan majunya penduduk Irak di bidang penguasaan IPTEK karena adanya turun tangan langsung Amerika ke Irak sehingga akan terjadi satu proses belajar dari penduduk Irak terhadap teknologi-teknologi baru yang akan didatangkan dari Amerika. 3. Perubahan Politik Serangan yang dilakukan Amerika kepada Irak membawa banyak kehancuran di Irak. Serangan yang terjadi tanggal 20 Maret 2003 tersebut merupakan tindakan Amerika Serikat yang ditujukan untuk memecahkan tiga masalah besar yang terdapat di Irak. Pertama, Irak dipimpin oleh seorang diktator yang represif serta otoriter yaitu Saddam Husein. Kedua, Irak merupakan negara yang agresif dan selalu membahayakan rakyatnya sendiri. Ketiga adalah Irak dianggap sebagai negara yang memiliki senjata pemusnah massal. Amerika mengatakan bahwa serangannya ke Irak ini adalah untuk menegakkan demokrasi di Irak (Siti Mutiah Setiawati. 2004 : 15). Secara umum, serangan AS yang bertujuan untuk menegakkan demokrasi di Irak telah berhasil menggulingkan rezim Saddam Hussein. Dari perspektif AS, hal ini sudah merupakan titik tolak bagi proses demokratisasi di Irak. Disamping itu, komunitas Syiah dan Kurdi di Irak cenderung menyambut baik keberhasilan AS menjatuhkan rezim Saddam Hussein. Karena selama dipimpin oleh Sadam, masyarakat Syiah dan Kurdi mengalami berbagai tindakan yang sangat diskriminatif seperti pembatasan dalam kegiatan politik, dan juga ketidakadilan di berbegai aspek kehidupan terutama ekonomi. Sehingga ketika rezim saddam

commit to user



Hussein digulingkan, kaum Syiah dan Kurdi di Irak menyambutnya dengan sukacita. Hal ini terlihat dari reaksi masyarakat Irak ketika Saddam tertangkap tertangkap di Tikrit pada tanggal 13 Desember 2003. Seperti yang diberitakan,...Suasana suka cita juga meliputi kota Kirkuk di Irak Utara, yang didominasi suku Kurdi. Warga bersalam-salaman dan menembakkan senjata ke udara. "Kami merayakannya seperti pesta perkawinan," kata Mostapha Sherif, warga Kirkuk… (Kompas, 15 Desember 2003). Di sini terlihat bahwa masyarakat Irak mengaggap keberhasilan ini sebagai salah satu awal dari demokratisasi di Irak. Sebenarnya banyak kalangan yang cenderung skeptis dalam melihat peristiwa ini karena cara-cara yang digunakan oleh AS itu sendiri sangat tidak demokratis, mereka berpendapat bahwa serangan itu sudah melanggar tatanantatanan politik modern, seperti piagam PBB, kedaulatan, otoritas, legitimasi politik, dan prinsip-prinsip demokrasi yang merupakan prasyarat terwujudnya stabilitas politik. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa ketika rezim Saddam terguling, setidaknya Irak sudah terbebas dari tirani yang menyengsarakan sebagian besar rakyat Irak. Pada tanggal 15 Desember 2005, Pemilu demokratis diadakan di Irak di mana Kelompok Sunni yang diwakili oleh United Iraqi Alliance memperolah kursi terbanyak di Parlemen Irak yaitu sebanyak 128 dari total 275 kursi yang ada. Terlihat bahwa dengan adanya Pemilu legislatif di Irak, seluruh masyarakat Irak bisa menyuarakan aspirasinya secara bebas dan tanpa tekanan seperti pada masa rezim Saddam Hussein dulu. Kaum Syiah, Sunni, dan juga Kurdi memiliki representasi yang hampir sesuai dengan populasi mereka di Irak, dan ini sudah menggambarkan demokratisasi sudah berjalan di Irak dan memberikan dampak posistif bagi kehidupan politik rakyat Irak. Selain itu Setelah Saddam terguling,

ada usaha untuk menyatukan negeri itu yakni dengan

membentuk Dewan Pemerintah yang beranggotakan para wakil dari seluruh komponen yang ada di Irak. Dewan Pemerintah yang dipilih oleh pasukan penjajah pimpinan AS itu beranggotakan 25 orang. Dan jumlah anggota masingmasing komponen pun disesuaikan dengan jumlah mereka secara keseluruhan. Musim Syiah memiliki 13 wakil, Muslim Sunni lima wakil, Kurdi lima wakil,

commit to user



Kristen satu wakil, dan Turki satu wakil. (http://swaramuslim.net/more. diunduh tanggal 19 Juli 2010) Pemilu berhasil dilaksanakan, namun legitimasi pemerintah hasil pemilu sangat rendah karena rakyat Irak menganggap pemerintahan hasil pemilu adalah pemerintahan boneka Amerika dan rakyat juga ragu terhadap kapabilitasnya. Legitimasi politik yang rendah tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan politik yang ditandai dengan tingginya intensitas kekerasan dan konflik yang terus terjadi karena penguasa gagal untuk menjalankan kekuasaan yang disebabkan oleh rakyat yang tidak mau menaati peraturan-peraturan yang ditetapkan penguasa. Oleh karena rakyat tidak taat, maka penguasa juga akan gagal mengendalikan konflik. Karena upaya membangun demokrasi yang dilakukan Amerikia tidak otoritatif, tidak melalui persetujuan PBB, akibatnya penguasaan Amerika dan kemudian pemerintahan hasil bentukannya menjadi tidak memiliki legitimasi yang ditandai kekerasan terus-menerus. Invasi Amerika Serikat ke Irak bukannya membawa perdamaian dan kesejahteraan di Irak khususnya dan Timur Tengah pada umumnya, namun semakin meningkatkan terorisme dan radikalisme. Membuat stabilitas politik semakin terganggu, kekerasan semakin meningkat, dan yang jelas harapan akan terwujudnya negara yang demokratis akan semakin jauh dari kenyataan (www.detik.com. diunduh pada tanggal 11 Januari 2010). Dalam menghadapi isu Irak, kalangan Muslim, baik Sunni maupun Syiah, mempunyai sikap sama yaitu menolak invasi militer AS. Namun, respon kalangan Islam radikal lebih mengkhawatirkan. Mereka akan menggunakan sentimen agama dalam melakukan reaksi, sehingga menganggap krisis Irak sebagai perang agama. Selain itu, kebencian kepada Presiden Bush membuat mereka akan menemukan sosok "pahlawan Islam" pada diri Saddam Hussein. Saddam akan dijadikan simbol perlawanan atas hegemoni Barat dan dianggap mewakili kepentingan seluruh Muslim di dunia. Kalangan Islam radikal ini sering tidak segan-segan menggunakan cara-cara kekerasan untuk melakukan tindakan balasan atas AS. Meski Saddam dapat dijatuhkan, namun semangat "jihad" akan terus menyebar dan terus menjadi ancaman bagi kepentingan ekonomi-politik AS dan negara-negara Barat lain. Pengiriman sukarelawan jihad dari berbagai negara

commit to user



Islam akan terus mengalir. Belum lagi aksi-aksi sweeping dan razia atas orangorang Barat yang telah diserukan beberapa kelompok Islam radikal. Akibatnya, alih-alih dapat memberi inspirasi reformasi di dunia Islam, invasi AS ke Irak malah kian menyuburkan terorisme dan radikalisme. Seperti kita semua ketahui, pasca serangan Amerika Serikat ke Irak, terjadi banyak serangan bom bunuh diri di Irak. Demokratisasi di suatu negara tidak dapat dipaksakan, terlebih justru dibangun berdasarkan cara-cara yang tidak demokratis. Yang terjadi kemudian adalah membuat pemeriintahan yang baru menjadi tidak legitimate, selain itu keterpurukan ekonomi yang terjadi akibat dampak perang menjadikan proses demokratisasi di Irak terhambat. Merujuk pada tujuan dasar dari demokrasi dalam mewujudkan keamanan manusia, hingga saat ini demokratisasi AS di Irak tidak menampakkan adanya hasil yang signifikan mengenai hal tersebut. Irak justru cenderung semakin kacau pasca invasi yang dilakukan oleh AS. Melihat betapa besarnya kepentingan AS di kawasan Timur Tengah, maka penulis menduga bahwa demokratisasi AS terhadap Irak hanyalah merupakan alat bagi AS untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat internasional guna mencapai kepentingan nasionalnya di kawasan Timur Tengah. AS memanfaatkan Irak sebagai pintu masuk untuk mendapatkan akses yang lebih besar dalam mengendalikan negara-negara Timur Tengah lainnya yang dianggap dapat mengancam kepentingannya, terutama Iran dan Syiriah.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa setelah Rezim Saddam Hussein jatuh mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap berbagai hal di Irak. 1. Jatuhnya Saddam Hussein tidak lepas dari intervensi AS yang dilatarbelakangi berbagai misi invasi sebagi berikut : (1) Mengakhiri rezim Saddam Hussein yang dianggap diktaktor oleh AS; (2) Mengidentifikasi, mengisolasi, dan mengeliminasi senjata pemusnah massal; (3) Mencari, menangkap, dan membawa keluar teroris dari Negara itu; (4) Mengumpulkan data intelijen terkait yang bisa digunakan dalam jaringan pemberantasan terorisme internasional; (5) Mengumpulkan data intelijen yang terkait dengan jaringan global di pasar gelap perdagangan senjata pemusnah massal; (6) Mengakhiri sanksi dan secepat mungkin mengirim bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan rakyat Irak; (7) Mengamankan sumber-sumber ladang minyak yang menjadi milik rakyat Irak; (8) AS akan menjadi penolong rakyat Irak menciptakan masa transisi untuk membangun sebuah pemerintahan yang representatif . 2. Setelah kekuasaan Saddam Hussein jatuh, AS mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk rekontruksi Irak. Kebijakan rekonstruksi di bidang politik dan pemerintahan, AS memilih untuk mengabaikan keinginan beberapa tokoh terkemuka Irak seperti ulama besar Syiah, Ayatollah Ali al-Sistani yang menuntut agar segara diadakan pemilihan umum untuk menentukan pemimpin Irak yang baru. AS justru malah membentuk badan-badan pemerintahan sementara seperti ORHA, CPA, Iraqi Interim Governing Council, dan Iraqi interim Goverment yang sepenuhnya berada di bawah kendali AS. Dan kebijakan rekonstruksi Irak di bidang ekonomi serta sarana dan prasarana umum, pemerintah AS memutuskan untuk memberikan

commit to user 101



kontrak-kontrak pekerjaan melalui tender yang hanya boleh diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara yang mendukung langkah AS menginvasi Irak. 3. Pasca invasi AS negara Irak mengalami berbagai macam perubahan, baik perubahan sosial, ekonomi, dan politik sebagai akibat dari perang antara AS dengan Irak. Perubahan sosial yang muncul setelah tumbangnya rezim Saddam Hussein adalah terjadinya perubahan sosial yang drastis sehingga memperuncing ke arah perang saudara diantara rakyat Irak itu sendiri; antara para pendukung Saddam dan yang kontra terhadapnya, antara kelompok Sunni dan kelompok Syiah, maupun suku Kurdi

yang merasa berhak terhadap tampuk pemerintahan

Irak. Untuk kondisi ekonomi Irak pasca Invasi Amerika, minyak menjadi masalah utama. Oleh karena itu, Amerika pasca invasi, akan mengandalkan cadangan minyak negerinya dari Irak, dengan cara berusaha memasukkan perusahaan-perusahaan swasta miliknya di Irak dalam program rekonstruksi infrastuktur minyak di Irak. Dan di bidang politik secara umum, serangan AS yang bertujuan untuk menegakkan demokrasi di Irak telah berhasil menggulingkan rezim Saddam Hussein yang dianggap otoriter oleh AS. Namun ketika pemilu berhasil dilaksanakan, legitimasi pemerintah hasil pemilu sangat rendah karena rakyat Irak menganggap pemerintahan hasil pemilu adalah pemerintahan boneka Amerika dan rakyat juga ragu terhadap kapabilitasnya. Legitimasi politik yang rendah tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan politik yang ditandai dengan tingginya intensitas kekerasan dan konflik yang terus terjadi karena penguasa gagal untuk menjalankan kekuasaan yang disebabkan oleh rakyat yang tidak mau menaati peraturan-peraturan yang ditetapkan penguasa. Oleh karena

rakyat

tidak

taat,

maka

mengendalikan konflik.

commit to user

penguasa

juga

akan

gagal



B. Implikasi Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan muncul implikasi yang dapat dipandang dari berbagai segi sebagai berikut : 1.

Teoritis

Invasi AS ke Irak dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yaitu ; keinginan AS untuk menghentikan proyek pengembangan senjata pemusnah massal di Irak, dan menjatuhkan rezim Saddam Hussein. Namun dari analisis yang dilakukan, ditemukan motif invasi AS yang sesungguhnya bahwa faktor ekonomilah yang menjadi faktor dominan. Setelah pemerintahan Saddam jatuh pemerintahan Irak yang tidak berdaya untuk merekontruksi Irak pulih seperti sebelum diinvasi AS, menyebabkan pemerintahan Bush merasa AS memiliki otoritas untuk melakukan rekonstruksi Irak. Bersama sekutunya yang mendukung invasi ke Irak, AS berusaha memasukkan perusahaan-perusahaan asing yang berasal dari AS sendiri dan sekutunya tersebut sebagai langkah untuk menguasai minyak di Irak. Di mata dunia, serangan AS ke Irak dianggap melanggar kedaulatan Irak, membahayakan nyawa rakyat Irak dan mengabaikan institusi Dewan Keamanan PBB yang keberatan dengan serangan AS ke Irak itu. Bagi Irak, serangan AS ini menimbulkan kehancuran karena banyak rakyat sipil yang menjadi korban baik meninggal maupun luka-luka, banyak infrastruktur yang hancur dan negara Irak dilanggar kedaulatannya oleh negara lain. Tumbangnya pemerintahan Saddam Husein akibat invasi AS menimbulkan konflik antar suku-suku di Irak yang memiliki nasionalisme. 2.

Praktis

Hancurnya kekuasaan tidak hanya disebabkan oleh faktor internal dalam kekuasaan itu sendiri, akan tetapi bisa dari faktor eksternal, antara lain karena peperangan yang melibatkan dua negara atau lebih, dalam arti lain negara tersebut diinvasi oleh pihak lain. Invasi adalah aksi militer angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain, dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau merubah pemerintahan yang berkuasa. Invasi AS

commit to user



ke Irak yang akhirnya merobohkan pemerintahan Saddam Hussein yang sah di Irak, memunculkan permasalahan baru di Irak. Pertama, dalam proses pembentukan pemerintahan yang baru di Irak tersebut, AS selaku pemimpin dalam invasi ke Irak merasa memiliki wewenang untuk menentukan arah kebijaksanaannya terhadap masa depan Irak sedangkan rakyat Irak sendiri menginginkan untuk mandiri dan membangun pemerintahan sendiri tanpa campur tangan bangsa asing termasuk AS. Kedua, permasalahan yang muncul adalah masalah-masalah sosial, yaitu turunnya kesejahteraan rakyat Irak seperti timbulnya bencana kelaparan, kurangnya air bersih, pendidikan, hancurnya infrastruktur

sosial

dan

lain

sebagainya.

Ketiga,

dengan

tumbangnya

pemerintahan Saddam Husein menimbulkan konflik antar suku-suku di Irak yang memiliki nasionalisme tersendiri yang berakibat pada perebutan kekuasaaan antar suku di Irak. Suku-suku di Irak sejak dahulu mereka sulit diintegrasikan sehingga mereka tidak mudah bersatu. Problem utama integrasi nasional Irak yaitu penduduknya yang sangat heterogen dan terkonsentrasi di wilayah tertentu serta adanya campur tangan asing yang seringkali menghasut dan membantu kelompok tertentu untuk memberontak pada pemerintah pusat.

3. Metodologis Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode historis yang bertujuan untuk merekonstruksi kembali suatu peristiwa di masa lampau sehingga dapat menghasilkan historiografi sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui prosedur sejarah yang sistematis dengan menggunakan tahap-tahap tertentu. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti kesulitan dalam mencari sumber-sumber primer yang berasal dari luar negeri terutama dokumen atau arsip luar negeri karena tidak di dapatkannya data yang diperlukan. Peneliti hanya menemukan sedikit sumber primer berupa surat kabar dan majalah pada tahun 2003 sampai 2005 yang berhubungan dengan tema penelitian di American Conner Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

commit to user



C. Saran 1. Bagi Penerbit/ Penerjemah Peneliti berharap kepada peneliti sejarah dan penerbit agar penelitian yang membahas tentang masalah Irak setelah Rezim Saddam Hussein jatuh terutama masalah ekonomi, kondisi masyarakat serta budaya di Irak hendaknya lebih banyak dikaji secara lebih mendalam serta dituangkan dalam bentuk artikel-artikel dan karangan buku yang secara khusus, karena sebagian besar buku yang ada isinya hanya menyisipkan politik di Irak tanpa membahas masalah ekonomi, kondisi masyarakat serta budaya secara lebih mendalam. 2. Bagi Mahasiswa Sejarah Peneliti mengharapkan bagi mahasiswa sejarah hendaknya dapat melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai Irak setelah Rezim Saddam Hussein jatuh terutama masalah ekonomi, kondisi masyarakat serta budaya di Irak. Bagi mahasiswa yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang Irak setelah Rezim Saddam Hussein jatuh mengenai pembentukan pemerintahan Irak dan pemilu Irak dapat mengumpulkan sumber-sumber primer di Monumen Pers Surakarta, Perpustakaan Daerah Yogyakarta, dan Perpustakaan American Conner Universitas Gajah Mada Yoyakarta yang berupa surat kabar dan majalah. Dalam bidang pendidikan

mahasiswa diharapkan

mampu dalam

pengembangan analisis sejarah Timur Tengah dan sejarah AS, sehingga diharapkan dapat memunculkan pemikir-pemikir baru yang handal dalam menganalisis dan memahami segala permasalahan di Timur Tengah yang melibatkan AS. Invasi militer AS ke Irak juga dapat memberi pelajaran bagi rakyat Indonesia untuk menambah rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap tanah air, serta menjunjung tinggi kedaulatan negara Indonesia agar tidak diinjak injak oleh bangsa lain.

commit to user

IRAK SETELAH JATUHNYA REZIM SADDAM HUSSEIN TAHUN SKRIPSI Oleh: Sumargono NIM : K

Recommend Documents