BAB II STATE BUILDING PADA MASA PEMERINTAHAN SADDAM HUSSEIN

BAB II STATE BUILDING PADA MASA PEMERINTAHAN SADDAM HUSSEIN

2.1 SEJARAH IRAK 2.1.1 Latar Belakang Sejarah dan Budaya Irak merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dikaji lebih mendalam, karena merupakan salah satu Negara Timur Tengah yang sering menghadapi peperangan. Sejak dahulu, Irak selalu dikuasai oleh kekuatan asing. Irak sebagai Negara yang menjadi pusat peradaban dunia Islam pada dinasti Abbasiyah setidaknya pernah diinvasi oleh pasukan Persia, Yunani, Romawi dan Mongol. Pada tahun 1920, kaum Nasionalis Irak menekan pendudukan inggris dengan tuntutan kemerdekaan. Irak merdeka secara penuh pada tahun 1932 dan mengakhiri hubungan khususnya dengan Inggris, meskipun demikian, susunan kenegaraannya terbagi atas suni dan syiah, ambisi dari berbagai faksi untuk mencapai kekuasaan dan perpecahan berakibat pada batas-batas kesukuan. Etnis seperti kurdi dan asyiria secara kuat menolak bergabung. Pada 1933 penolakan orang orang asyiria ditandai dengan penyiksaan beberapa ratus penduduk desa oleh tentara irak. Kematian Raja Faisal pada 1933 membawa kesuksesan kudeta melawan pemerintahan yang tidak stabil yang dipimpin oleh Jenderal Bakr Sidqi, seorang kurdi pada tahun 1936. pada tahun 1939 kematian anak Raja Faisal, Ghazi

mengakhiri

periode

ideologi

Pan

Arabisme

dan

meningkatkan

Nasionalisme sekaligus sentimen anti Inggris. Pada dekade selanjutnya terus

Universitas Sumatera Utara

diwarnai dengan Nasionalisme dan secara cepat merubah hubungan dengan Negara-Negara tetangganya.15 Dalam beberapa abad terakhir, bangsa Barat telah bangkit (sebagai bangsa yang agresif dan berupaya untuk menundukkan seluruh bagian dunia yang lain untuk kepentingannya) Dalam hubungannya dengan Irak, maka dalam Perang Dunia Pertama daerah itu diduduki Inggris. Irak dalam pandangan Inggris merupakan sebuah daerah yang sangat strategis baginya dalam upayanya untuk menguasai daerah-daerah jajahannya di timur terutama India. Di samping itu, penduduk Inggris ini dicetuskan pula oleh adanya aliansi Jerman-Turki, serta oleh faktor minyak yang mulai banyak terdapat baik di Iran maupun di Irak sendiri. Pendudukan Inggris atas Irak itu mendapat restu dari Negara-Negara Barat yang lain, terutama dengan adanya Persetujuan Sykes-Picot tahun 1916. Kenyataan ini diformalkan dalam Konferensi San Remo pada bulan April 1920.16 Namun Inggris menghadapi beberapa kendala yang dihadapinya Inggris di Irak. Pemberontakan tahun 1920 di Irak terhadap Inggris menyadarkan bahwa penjajahan tidak dapat dipertahankan terhadap Irak. Apalagi apabila diingat bahwa tugas yang diberikan mandat kepada Inggris adalah mempersiapkan Irak untuk menjadi sebuah Negara yang merdeka, dan bukan mandat untuk menjajahnya. Pada akhirnya Tahun 1921, mereka memilih Raja Faisal dari 15 Country Profile: Iraq, August 2006, Library of Congress – Federal Research Division, Hal 3, dari http://www.scribd.com 16 Long dan Hearty 1980, hal.110 dan Antonius 1965, hal. 305-306, dari Riza Sihbudi dkk. Profil Negara-

Negara Timur Tengah.


Keluarga Hasyim (putera dari Hijaz) untuk menjadi raja Irak. Keluarga Hasyim itu adalah pendukung Inggris yang loyal dalam Perang Dunia Pertama, terutama dalam menghadapi Turki Usmani. Sistem pemerintahan yang dibina Inggris di Irak adalah suatu sistem yang memaksimalkan pengaruh dan posisi mereka. Sistem itu berdasarkan sistem Inggris yang memiliki sistem yudisial dan legislatif yang berdiri sendiri. Namun untuk menjamin agar kekuasaan yang terdapat di Irak itu adalah kekuasaan yang bersahabat dengan Inggris, maka kepada raja Irak itu diberikan kekuasaan yang sangat besar, termasuk hak untuk menunjuk Perdana Menteri dan membubarkan Parlemen. Raja juga menjadi Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata, serta berhak untuk membatalkan Putusan Parlemen. Pada tahun 1922, Inggris juga menandatangani sebuah persetujuan dengan Irak yang akan berlaku sampai tahun 1968, yaitu perjanjian yang memberikan kepada Inggris hak untuk mengawasi Irak secara tidak langsung. Namun masalah yang dihadapi Raja adalah bagaimana menyeimbangkan kepentingan Inggris dan tuntutan kaum Nasionalis yang semakin meningkat. Irak menjadi Negara merdeka pada Bulan Oktober 1932, ketika ia diizinkan masuk Liga Bangsa-Bangsa, namun masih tetap dibawah proteksi Inggris. Namun pada waktu Irak diterima sebagai anggota Liga Bangsa-Bangsa, Negara itu telah banyak melakukan hak-hak istimewa dari sebuah Negara merdeka, seperti memiliki perwakilan-perwakilan di Luar Negeri. Kendala-kendala berat yang ditempatkan Inggris di pundak Irak lama-lama mulai melonggar, terutama dengan dibentuknya pemerintahan yang


konstitusional, tumbuhnya suatu Angkatan Bersenjata dan Aparat Pemerintahan serta Birokrasi yang Nasionalistis.17 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dipandang dari segi latar belakang sejarah dan budaya, Irak adalah sebuah Negara yang memiliki akar sejarah yang panjang. Namun semenjak berkembangnya Agama Islam, Negara itu secara budaya telah menjadi sebuah Negara Arab yang beragama Islam. Dalam sejarahnya yang panjang itu, Irak telah mengalami pasang surut dan pasang naik dalam sejarahnya, di samping juga telah mengalami penjajahan Barat. Kemerdekaan

yang

diperolehnya

sekitar

pertengahan

Abad

ini

telah

menempatkannya dalam barisan Negara berkembang yang anti penjajahan. 2.1.2

Geografi

Kawasan yang sekarang menjadi daerah Republik Irak adalah sebuah daerah yang selalu menjadi lintasan berbagai kekuatan, baik yang datang dari timur maupun dari barat. Hal ini erat kaitannya dengan kondisi geografisnya yang dapat dikatakan tidak memiliki batas alami yang dapat dipakai mempertahankan diri. Karena itu, kawasan ini pernah diduduki oleh berbagai bangsa di dunia seperti bangsa Persia, Yunani, Romawi, Arab, Mongol, Usmani dan Inggris. Setiap bangsa yang pernah menguasainya itu sedikit banyaknya meninggalkan jejaknya dalam perkembangan budaya rakyat setempat. Namun cirinya yang paling menonjol adalah ciri Arab yang beragama Islam.

17

Long dan Hearty, 1980, ibid hal 110-111 dan Antonius 1965, hal.362-365, dari Riza Sihbudi dkk. Profil

Negara-Negara Timur Tengah.


Inti teritori Republik Irak adalah sebidang tanah yang terletak antara sungai Dajlah dan Furat, yang dikenal dengan nama Mesopotamia, atau tanah di antara sungai-sungai. Namun daerah teritorial Irak yang berada di luar itu juga cukup luas. Wilayah Irak berbatasan di sebelah selatan dengan padang pasir, dan di sebelah utara dengan daerah perbukitan dan pegunungan yang banyak celahcelahnya. Republik Irak memiliki luas kira-kira 167,924 mil persegi (434.923 km persegi), Kota-kotanya yang terbesar adalah Baghdad, sebagai ibukotanya, yang berpenduduk sebanyak 3.236.000 jiwa; Basra 1.540.000 jiwa; Mosul 1.220.000 jiwa; dan Kirkuk dengan 535.000 jiwa. Bahasa resminya adalah bahasa Arab. Di sebelah timur, Irak berbatasan dengan Iran, di sebelah utara dengan Turki, di sebelah barat dengan Suriah dan Yordania, dan di sebelah selatan dengan Arab Saudi dan Kuwait. Kebanyakan dari penduduk Irak terdiri dari bangsa Arab yang menganut agama Islam dari sekte Syi'ah dan Sunni, serta dibagian utara bangsa Kurdi yang beragama Islam Sunni. Kamun Syi'ah yang merupakan golongan terbesar tinggal di bagian tenggara dari Negara itu. Namun pemerintahan dan militer biasanya di dominasi oleh bangsa Arab yang bermazhab Sunni.18

18

Andusen, Seibert, and Wagner 1987, 308, dari Riza Sihbudi dkk. Profil Negara-Negara Timur

Tengah.


2.1.3

Pembagian Provinsi

Irak dibagi ke dalam 18 governorat (atau provinsi) Governorat dibagi lagi ke dalam sejumlah qadhas (atau distrik)19,antara lain : 1. Baghdad 2. Salah ad Din 3. Diyala 4. Wasit 5. Maysan 6. Al Basrah 7. Dhi Qar 8. Al Muthanna 9. Al-Qādisiyyah 10. Babil 11. Karbala 12. An Najaf 13. Al Anbar 14. Ninawa 15. Dahuk 16. Arbil 17. At Ta'mim (Kirkuk) 18. As Sulaymaniyah

19

Ibid.


2.1.4

Ekonomi

Semenjak dari zaman dahulu kala, Irak terkenal memiliki pertanian yang penting. Bahkan sampai sekarang kira kira tiga perempat dari tenaga kerja di Irak masih tetap bekerja di bidang pertanian, meskipun bidang itu hanya merupakan kurang dari seperempat dari seluruh pendapatan Nasional. Hasil pertaniannya yang terutama adalah korma, gandum, beras dan tembakau. Minyak dan produksiproduksi lain yang berhubungan dengannya merupakan komoditi ekspor utama Irak, sehingga dua pertiga dari GNP-nya berasal dari sektor ini. Perusahaan minyak yang terbesar adalah Perusahaan Minyak Irak (Iraqi Petroleum Company) yang telah dinasionalisasikan. Pabrik-pabrik yang pada umumnya juga telah dinasionalisasikan telah mengalami pertumbuhan yang pesat, sekalipun situasi politik di Negara itu tidak begitu stabil dan tenaga kerja yang terampil tidak banyak terdapat. Bahan-bahan baku lain yang dihasilkan Irak adalah phosphat, sulphur, besi, tembaga, timah dan barang-barang tambang yang lain. Menurut Richards dan Waterbury, pada tahun 1950, ketika Irak masih merupakan sebuah kerajaan dan masih didominasi oleh Inggris, pendapatan Irak dari minyak telah naik sebanyak 30%, sedangkan pada tahun 1958 pendapatan dari minyak itu telah naik menjadi enam kali lipat sehingga berjumlah lebih dari $200 juta. Pemerintah, yang ketika itu didominasi oleh tokoh Nuri Al-Said, berniat untuk menggunakan uang untuk pembangunan Negara dan rakyatnya. untuk keperluan ini maka diadakanlah sebuah Badan Otonom yang bernama Dewan Pembangunan (Development Board) dan kepada Badan ini diserahkan 70% dari hasil yang diperoleh dari rninyak.


Dewan ini telah diberi wewenang dan dana yang cukup besar untuk menggerakkan upaya-upaya pembangunan ini.20 Sadar akan kedudukannya sebagai Negara yang mengandalkan pertanian sepanjang sejarahnya, maka Irak bermaksud untuk mendorong kegiatan pertaniannya dengan dorongan yang hebat. Dewan Pembangunan, sebagaimana dikemukakan Richards dan Waterbury mulai merencanakan proyek-proyek raksasa, seperti proyek untuk membuat bendungan di sungai Dajlah dan Furat, dengan maksud untuk mengendalikan banjir dan memperluas jaringan irigasi, serta memperlebar daerah pertanian. Akan tetapi sayang sekali bahwa sebagai akibat daripada rencana jangka panjang ini, pemerintah tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap masalah-masalah pertanian yang mendesak. Di samping itu, pemerintah Irak ketika itu juga tidak memiliki rencana yang memadai untuk industrialisasi, dan kurang sekali menyediakan dana yang memadai bagi sektor insfrastruktur sosial, seperti perumahan dan kesehatan Proyek-proyek pengairan raksasa seperti yang direncanakan itu tentu tidak akan dapat diharapkan hasilnya dalam jangka pendek. Proyek seperti itu memerlukan waktu bertahun tahun, dan mungkin juga puluhan tahun, untuk dapat dirasakan hasilnya. Sementara itu, di pihak lain para petani semakin menderita. Karena putus asa dengan kondisi mereka yang sangat suram, maka mereka mulai meninggalkan daerah pertanian dalam jumlah yang besar dan pindah ke kota-kota besar, terutama Baghdad, untuk mencari kebutuhan 20

Richnrds and Waterbury 1990,hal. 20, dari Riza Sihbudi dkk. Profil Negara-Negara Timur Tengah.


pokok sehari-hari' Sedangkan di kota-kota itu sendiri tidak tersedia pasar kerja dan jaringan layanan sosial yang memadai untuk menampung para pendatang yang demikian banyaknya. Para pendatang itu menimbulkan banyak masalah sosial di kota-kota, terutama masalah tempat tinggal. Mereka tinggal di gubukgubuk sementara yang mereka buat sendiri, sehingga menimbulkan masalahmasalah baru, seperti kesehatan, perumahan, meningkatnya jumlah Pengangguran, kriminalitas, dan lain-lain sebagainya. Rakyat yang tidak memiliki jaminan sosial yang memadai inilah yang ketika terjadinya revolusi pada tanggal 14 Juli 1958 yang dilakukan pihak militer, membantu dengan sangat bersemangat pihak militer itu. Mereka mengiringi tanktank tentara dan melakukan tindakan-tindakan yang sangat sadis, seperti memotong dan menghancurkan jasad para penguasa yang telah digulingkan itu. Dengan jatuhnya rejim yang berkuasa itu, maka berakhir pulalah strategi Dewan Pembangunan, sedangkan Irak diarahkan kepada suatu masa depan yang baru sesuai dengan konsepsi pihak Militer dan Partai Baath.21 Irak pada tahun 1980-an, di bawah pimpinan pemerintahan Baath, banyak sekali melakukan perubahan kebijakan. Negara memainkan peranan sentral dalam membangun pabrik-pabrik dan prasarana-prasarana dengan dana yang diambil dari hasil minyak. Pemerintah berusaha untuk mendorong majunya sektor swasta, namun tanpa memberikan kendali ekonomi, apalagi politik, kepada pihak swasta itu. Sebagaimana keadaannya dengan kebanyakan Negara yang menamakan 21

Dawisha 1986, dari Riza Sihbudi dkk. Profil Negara-Negara Timur Tengah.


dirinya Sosialis di Timur Tengah, Pemerintahan demi Pemerintahan telah banyak sekali melakukan upaya-upaya Nasionalisasi, terutama terhadap industri yang penting. Dibandingkan dengan situasi yang terdapat sebelum tahun 1958, maka apa yang telah terjadi di Irak adalah bahwa pemerintahlah yang telah menciptakan industri-industri besar dengan jalan mengalirkan dana ke sana dari hasil hasil minyak.22 Pemerintah Baath yang saat itu berkuasa juga menggunakan dana-dana yang diperoleh dari sektor perminyakan untuk pembangunan prasarana dan perindustrian. Aktivitas pembangunan pabrik-pabrik secara besar-besaran, sebagian besamya (kira kira 80%) dilakukan oleh pihak swasta dengan jalan mengadakan kontrak dengan pemerintah. Perusahaan-perusahaan konstruksi bangunan di Irak biasanya dimiliki oleh swasta, yang mendapatkan pekerjaanya dari kontrak-kontrak pemerintah. Karena itu para pengusaha di Irak tidak akan pernah melakukan oposisi terhadap pemerintah. Hubungan ekonomi Irak dengan dunia luar pada umumnya adalah dengan Negara-Negara Barat Walaupun terdapat hubungan politik dan diplomasi yang erat dengan Negara-Negara Eropa Timur, namun hubungan perdagangannya, terutama dalam hal minyak, adalah dengan Negara-Negara Barat, Jepang dan Negara-Negara dunia ketiga. Dengan uang yang diperoleh dari minyak itu Irak berusaha untuk memperoleh teknologi yang paling canggih dari Barat, dari Jepang, dari Korea Selatan dan dari mana saja.23

22

Richards and Waterbury 1990,Hal.255 dan Axelgrad 1986,Hal.9, dari Riza Sihbudi dkk. Profil Negara-

Negara Timur Tengah. 23

Crusoe 1986, Hal.43, dari Riza Sihbudi dkk. Profil Negara-Negara Timur Tengah.


Sebagaimana dapat dirasakan, kekurangan-kekurangan dari suatu Dunia ekonomi yang dikendalikan pemerintah adalah terdapatnya ketidak-efisienan dalam menajemennya, lemahnya daya saing industrinya, serta terlalu banyaknya tenaga administrasi jauh lebih banyak dari apa yang dibutuhkan. Konferensi Partai Baath tahun 1982 telah mengkitik dengan pedas para manajer perusahaan Negara karena produksi yang dianggap terlalu rendah serta kemampuan teknis yang tidak memadai terutama di kalangan pimpinan menengah. Di samping itu juga dianjurkan agar sektor swasta lebih digalakkan daripada sebelumnya.24 2.1.5

Politik Dalam Negeri

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, setelah Perang Dunia Pertama, Irak menjadi daerah mandat Inggris di bawah Liga Bangsa-bangsa. Pada tahun 1932, Negara itu memperoleh kemerdekaannya sebagai Kerajaan Hasyim, yaitu suatu kerajaan yang telah didirikan ketika masih berada di bawah mandat Inggris.25 Sebagai sebuah Negara merdeka yang tapal batasnya ditentukan dalam perjanjian San Remo tahun 1920, maka di dalam Negara Irak itu tercakup kelompokkelompok sosial-agama yang beragam-ragam seperti Sunni dan Syi'ah, Arab dan Kurdi, serta kelompok-kelompok lain yang loyalitasnya kepada Negara baru tersebut sangat diragukan. Kelompok Kurdi yang merupakan kira-kira seperlima dari penduduk Irak tinggal di bagian timur laut Negara berdampingan dengan

24

Richards and waterbury 1990, Hal.257 serta Crusoe 1986, Hal.43, dari Riza Sihbudi dkk. Profil

Negara-Negara Timur Tengah. 25

Andersen, Seibert, and Wegner, 1987,hal. 309, dari Riza Sihbudi dkk. Profil Negara-Negara Timur

Tengah.


saudara-saudara mereka yang terdapat di Iran, Turki, Suriah dan daerah-daerah yang dahulunya termasuk ke dalam Uni Soviet. Orang Kurdi ini, bersama dengan saudara-saudara mereka di Negara lain berjuang untuk membangun sebuah Negara Kurdistan yang sampai sekarang tidak pernah menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Raja Faisal I adalah seorang raja dengan kepribadiannya yang dapat mengendalikan situasi dalam negeri. Ia juga dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan Inggris dan ambisi kaum Nasionalis. Namun dengan tiba-tiba ia meninggal tahun 1933. Ia digantikan oleh puteranya Ghazi, seorang Nasionalis yang juga dihormati, namun kurang pengalaman dalam bidang politik. Inggris sendiri juga merupakan sumber keresahan, setelah didapatnya sumber-sumber minyak tahun 1923 dan kepentingan minyak itu semakin menambah segi komersial semenjak tahun 1930, terutama setelah tampak tanda-tanda bagi timbulnya Perang Dunia Kedua. Sikap Inggris itu telah memperdebat oposisi kaum Nasionalis di seluruh Negara, bahkan di kalangan tentara itu sendiri.26 Dalam masa pemerintahan Ghazi (1933-1939) terjadi penggulingan kekuasaan yang dilakukan pihak militer, yaitu pada tahun 1936.27 Kup Bakr Sidqi yang terjadi dalam bulan Oktober 1936 merupakan kup pertama di Irak, dan merupakan permulaan dari serantaian kup yang terjadi sesudahnya, yang juga dilakukan oleh pihak militer. Pada tanggal 10 Agustus 1937, Bakr Sidqi terbunuh 26

Long dan Hearty 1980,Hal.112, dari Riza Sihbudi dkk. Profil Negara-Negara Timur Tengah.

27

Long dan Hearty 1980, Hal.112;Bill and Leiden1984,Hal.265, dari Riza Sihbudi dkk. Profil Negara-

Negara Timur Tengah.


di kota Mosul, namun para konspirator itu berhasil melakukan suatu pemberontakan. Mereka mengizinkan berdirinya suatu pemerintahan yang setengah merdeka. Lalu setelah itu pada pertengahan Bulan Desember 1938, mereka terpaksa melakukan campur tangan. Ketika Raja meninggal pada bulan April 1939, para perwira militer itu berhasil menuntut agar Abdullah diangkat sebagai wali bagi Raja yang masih kanak-kanak. Kudeta itu akan menjadi pola perkembangan politik di Irak dalam masa-masa selanjutnya. Namun dalam berbagai penggulingan kekuasaan yang dilakukan pihak militer setelah itu, tujuannya adalah menjatuhkan Kabinet, bukan menentang pribadi Raja, dengan demikian, maka kudeta itu bertujuan menggulingkan suatu Kabinet dengan jalan Kudeta militer ini telah menimbulkan dua buah kelompok yang berpengaruh di Irak, yaitu kelompok yang pro Inggris dan kelompok yang anti. Kelompok yang pro Inggris dipimpin oleh Nuri Al-Said, sedangkan kelompok yang anti Inggris dipimpin oleh Rasyid Ali Al-Gaylani. Kelompok anti Inggris itu tentu saja dibantu oleh pihak Jerman.28 Kematian Ghazi tahun 1939, persis di ambang Perang Dunia Kedua, telah menyebabkan dinobatkannya Raia Faisal II yang baru berumur empat tahun, sedangkan paman Raja itu, Abdullah, diangkat sebagai Wali Mahkota. Rasyid Ali berhasil menggulingkan Nuri dua tahun kemudian dan mengumumkan bahwa perjanjian dengan Inggris akan diubah, dan Irak akan bersikap netral dalam Perang Dunia. Tindakan ini dibalas Inggris dengan menyerang Irak. Semenjak itu 28

Long dan Hearty1980,hal.112; Bill and Leiden 1984,hal.265 dari Riza Sihbudi dkk. Profil Negara-Negara Timur Tengah.


sampai tahun 1958, situasi politik di Irak dapat dikatakan stabil, dengan Raja sedikit demi sedikit mulai mengambil kekuasaan dari pamannya Abdullah. Pada tahun 1953, Faisal mengambil seluruh kekuasaan dari pamannya, namun demikian, pamannya itu selalu berada di sampingnya. Dalam ukuran waktu ini, Nuri tiga belas kali diangkat menjadi Perdana Menteri. Meskipun dalam saat-saat di mana ia kebetulan tidak menjadi Perdana Menteri, pengaruhnya terhadap setiap pengambilan putusan di Negara itu tetap besar. Hal itu terus berjalan sampai tahun 1958, ketika terjadi sebuah kudeta militer yang membunuh raja, pamannya dan Nuri sendiri dalam musim panas tahun 1958, yang menjadi Perdana Menteri di Irak adalah Nuri, sedangkan AbduIlah adalah orang Yang

sesungguhnya

menjalankan tugas-tugas kerajaan. Abdullah ini adalah seorang yang sangat dibenci rakyat Irak. perjuangan di Palestina yang tidak menguntungkan pihak Arab dan menjadikan menurunnya pamor pemerintahan Irak, termasuk Nuri dan Abdullah. Mengenai Jenderal Nuri ini sendiri, dikemukakan bahwa ia selalu berpedoman pada disiplin, integritas dan loyalitas. Ia juga berkeyakinan bahwa Inggris harus tetap memegang peranan penting dalam pembangunan dan keamanan Irak. Kerjasama antara Arab, jangankan persatuan Arab, dalam pandangan Nuri haruslah hanya di bidang ekonomi dan budaya saja. Karena itu ia menentang setiap upaya yang menjurus pada persatuan dari Mesir dan yang juga dikehendaki Partai Baath. Namun demikian agar ia jangan terkesan sebagai orang yang berupaya untuk memecah belah gagasan persatuan Arab, maka ikut serta


dalam pendirian Liga Arab. Ketika Mesir dan Suriah bersatu pada tahun 1958, Nuri juga mengadakan persatuan antara Yordania dan Irak. Namun persatuan ini tidak pernah berkembang, terutama karena setelah ia mati dalam kup berdarah itu.29 Tergulingnya sistem kerajaan dan Nuri sendiri adalah karena rakyat pada umumnya terlalu menderita, terutama di daerah pedesaan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Nuri terlalu banyak memusatkan perhatian pada rencana-rencana pembangunan jangka panjang, seperti pembangunan bendungan besar untuk irigasi, dengan mengabaikan kondisi rakyat yang ada ketika itu, padahal kondisi itu sudah tidak dapat ditanggungkan rakyat. Meskipun sesungguhnya perencanaan ini, sekurang kurangnya dalam jangka lama adalah untuk kepentingan rakyat, namun pada umuumya rakyat berkeyakinan bahwa semua proyek itu tidak lain hanyalah untuk kepentingan para usahawan dan tuan tanah yang kaya-kaya saja. Di samping itu, rakyat hampir-hampir tidak diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses politik. Pemilihan umum selalu diadakan, dan undangundangnya selalu diperbaiki, namun yang menentukan pada umumnya adalah pihak eksekutif. Karena itu parlemen tidak mewakili kepentingan berbagai lapisan rakyat, baik di bidang ekonomi dan politik, maupun di bidang agama dan sosial. Di samping itu, rakyat juga tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk melakukan pengawasan terhadap pihak pemerintah. 29

Bill and Leiden 1984,hal.265; Long dan Hearty 1980,hal.112-113 dan Europa 1966,hal.267-270, dari Riza

Sihbudi dkk. Profil Negara-Negara Timur Tengah.


Setelah Perang Dunia Kedua ada lima Partai politik yang mendapat izin dari pemerintah, namun pada tahun 1954 semua Partai politik yang ada telah dilarang. Nuri amat bengis dalam menghadapi setiap oposisi, sehingga dilaporkan bahwa ada sekitar sepuluh ribu tahanan politik yang berada dalam penjara. Kebengisannya itu telah menjadikannya sebagai seorang yang sangat dibenci di Negara itu. Pemerintah Irak telah lama menjadi bulan-bulanan dari kampanye Radio dari Kairo, yang menggambarkannya sebagai suatu pemerintahan yang berkaitan erat dengan Imperialisme Barat. Pada musim panas tahun 1958, rasa tidak puas terhadap pemerintahan Nuri telah mencapai puncaknya, terutama karena peranan yang dimainkannya dalam politik antar Arab amat tidak memuaskan. Perasaan tidak puas ini sangat kentara di kalangan para opsir Militer. Hubungan-hubungan yang terdapat di kalangan para opsir militer telah menyebabkan bahwa terjadinya konspirasi dan persekongkolan mendapatkan tanah yang subur.30 Jenderal Abdul Karim Qasim sebenamya telah mulai aktif dalam rnakarmakar kudeta itu sekurang-kurangnya semenjak dari tahun 1956. Dalam tahuntahun selanjutnya, ia telah berhasil mengumpulkan di sekelilingnya sejumlah opsir yang telah bertekad untuk bertindak secara drastis, apabila kesempatan pertama untuk itu muncul. Akhirnya tanggal 14 juli 1958, rezim yang berkuasa digulingkan dalam suatu kudeta militer berdarah yang dipimpin Jenderal Abdul

30

Bill and Leiden 1984,hal.266, dari Riza Sihbudi dkk. Profil Negara-Negara Timur Tengah.


Karim Kasim dan Kolonel Abdul Salam Arif. Dalam kudeta itu seluruh keluarga kerajaan dan Nuri sendiri terbunuh secara kejam. Dengan demikian Irak menjadi Republik yang diperintah sebuah Dewan Kedaulatan, serta Qasim menjadi acting Presiden dan Menteri Pertanahan. Arif diberi tanggung jawab sebagai wakil Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah yang baru itu memberlakukan sebuah Undang-Undang Dasar yang baru. Pemerintah itu juga membebaskan semua tahanan politik dan mereka diberi pengampunan. Dalam kalangan mereka yang dibebaskan itu terdapat para pemimpin Partai Komunis, kaum Nasionalis, serta Mustafa Bazarani yang memimpin pemberontakan Bangsa Kurdi. Semua unsur yang menentang kesewenang-wenangan Nuri dan pemerintahannya dibebaskan. Setelah itu pada Bulan September 1958 dikeluarkan peraturan Land Reform yang memberikan tanah-tanah yang luas yang dimiliki tuan-tuan tanah yang kaya-kaya kepada para petani yang miskin-miskin semenjak dari semula, terutama setelah dibebaskannya semua tahanan politik itu, telah terdapat tanda-tanda bahwa dunia politik Irak terbagi ke dalam empat Faksi. Kaum komunis ingin agar Irak mengikuti garis politik Uni Soviet. Kaum Nasionalis Arab, termasuk Partai Baath, ingin politik yang lebih dekat, kalau dapat persatuan, dengan Mesir. Kaum Kurdi ingin mendirikan sebuah Negara bagi Bangsanya, namun mereka, seperti halnya dengan kaum Komunis, juga menginginkan garis politik yang sejaiar dengan Uni Soviet. yang terakhir adalah, kaum Nasionalis Moderat dan Partai Istiqlal yang ingin


mempertahankan kemerdekaan Irak namun mempunyai hubungan yang lebih rapat dengan Mesir.31 Qasim ingin mempertahankan kedudukannya dengan jalan mengadu domba keempat faksi yang ada. segera Arif diberhentikan dari jabatannya, dan diangkat sebagai Duta Besar di Jerman Barat Namun ia tidak pernah sampai ke Jerman Barat, karena ia telah ditahan dengan tuduhan makar. Bulan Maret 1959 , terjadi sebuah pemberontakan di Mosul yang menyerukan agar Qasim digulingkan dan diadakan persatuan dengan Mesir. Pemberontakan itu dapat dipadamkan dengan bantuan kaum Komunis dan Golongan Kurdi. Ketika itu, komunitas rnendapat peranan yang lebih penting dalam politik Irak. Namun tidak lama kemudian, Qasim Kembali mempersempit ruang gerak Partai Komunis. Pemberontakan Kurdi tahun 1961 yang menuntut otonomi yang lebih luas dan menganggap Qasim tidak pernah rnemenuhi janji-janii yang telah diucapkannya, juga telah menyebabkan basis kekuasaan Qasim semakin lama semakin sempit. Qasim iuga dianggap tidak berhasil menyelesaikan masalah klaim Irak atas Kuwait. Semuanya ini telah menyebabkan bahwa pada akhinya Rezim Kasim itu digulingkan tanggal 8 Februari 1963. Dengan terbunuhnya Qasim, maka yang berkuasa adalah Arif.32 Penggulingan kekuasaan itu terutama didalangi oleh Partai Baath bersamasama dengan para perwira militer yang bersimpati dan kelompok-kelompok Pan31

Long dan Hearty 1980,Hal.114, dari Riza Sihbudi dkk. Profil Negara-Negara Timur Tengah.

32

Bill and Leiden 1984,hal.266, dari Riza Sihbudi dkk. Profil Negara-Negara Timur Tengah.


Arab. Kolonel Arif diangkat sebagai Presiden, namun pemimpin yang sesungguhnya adalah seorang Jenderal Baath, yaitu Jenderal Ahmad Hasan alBakr. Lalu didirikan sebuah Dewan Tertinggi Revolusi, namun semua kekuasaan yang terpenting berada di tangan orang-orang Baath, putusan dewan yang pertama adalah menghukum mati Jenderal Qasim serta membersihkan tentara dan pemerintah dari semua orang komunis para simpatisannya. Rezim yang baru berkuasa itu adalah sebuah rezim yang menyatakan komitnennya terhadap persatuan Arab. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai cara untuk mencapai persatuan Arab itu. Karena itu tidaklah mengherankan apabila tidak lama kemudian di dalam Dewan Tertinggi Revolusi itu terjadi perpecahan antara kelompok yang menginginkan hubungan yang lebih dekat, kalau dapat persatuan dengan Mesir, Kelompok yang satu lagi ingin mengadakan hubungan yang lebih dekat dengan Suriah. Pada mulanya pada Bulan November 1963, tarnpak bahwa golongan pro-Nasser mendapat kemenangan sehingga semua kekuasaan dapat dipegang Presiden Arif dan dilucuti dari tangan orang-orang Baath. Ia mendirikan sebuah Dewan Komando Revolusi.33 Presiden Arif tetap mempertahankan rencananya yang Sosialistis untuk mengadakan pembangunan ekonomi. Karena itu dalam hal ini, ia tetap sejalan dengan orang-orang Baath. Ia mengumumkan berdirinya Persatuan Sosialis Arab, dan menasionalisasi kebanyakan perusahaan besar yang terdapat di Irak, termasuk Bank dan perusahaan Asuransi, selain dari perusahaan minyak. Arif sangat 33

Long dan Hearty 1980,hal. 114-115, dari Riza Sihbudi dkk. Profil Negara-Negara Timur Tengah.


menyadari bahwa untuk menjalankan roda pembangunan ekonorni yang direncanakannya, ia memerlukan dana dari minyak. Arif juga tidak dapat menyelesaikan masalah pemberontakan Kurdi di Utara, walaupun ia telah memberikan janji-janji otonomi bagi mereka. Namun dengan tiba-tiba Arif meninggal dalam suatu kecelakaan helikopter tanggal 3 April 1966. Peristiwa itu mencetuskan pertarungan kekuasaan antara Perdana Menteri Abd al-Rahman alBazzaz di satu pihak dan kaum militer di pihak lain. Kabinet dan Dewan Pertahanan Nasional ditugasi untuk mencari penyelesaian dari kemelut ini. Sebagai jalan tengah, saudara Presiden Arif, yaitu Mayor jenderal Abd Al Rahman Arif, diangkat sebagai presiden, sedangkan Dr.Bazzaz sendiri tetap menjadi Perdana Menteri. Setelah terjadi suatu usaha penggulingan kekuasaan oleh para perwira militer yang pro-Nasser, maka presiden yang baru itu mulai mengkonsolidasikan kekuasannya dan memaksa Bazzaz mengundurkan diri dari jabatannya pada bulan Agustus 1965. Presiden Arif digulingkan dalam suatu kudeta tidak berdarah pada tanggal 17 Juli 1968 oleh Jenderal Hasan Al-Bakar. Dengan demikian maka Partai Baath kembali berkuasa di Irak. Semenjak pemerintahan Partai Baath itu, Irak telah sempat hidup dalam suatu situasi politik yang relatif tenang, bahkan yang paling tenang semenjak digulingkannya kerajaan. Ada berbagai sebab yang menyebabkan tergulingnya Presiden Abd AlRahman Arif. Di antaranya masalah pemberontakan Kurdi yang tidak terselesaikan, masalah kalahnya bangsa Arab secara memalukan di tangan Israel


tahun 1967, serta tidak berjalannya roda pembangunan dalam negeri dalam bentuk yang memuaskan. Pada bulan Juli 1973, terjadi lagi upaya perebutan kekuasaan yang dilakukan kepala sekuriti, Nazim Kazzar, akan tetapi gagal. Kenyataan ini memaksa Partai Baath membentuk sebuah Front Nasional, demi untuk memperluas dasar kekuasannya, dan didalamnya termasuk Partai Komunis Irak. Diharapkan pula agar Partai Demokrasi Kurdi yang dipimpin Mustafa Barazani ikut dalam Front ini. Namun hal ini tidak pernah tercapai, sedangkan hubungan antara Partai Baath dan Partai Komunis tidak pernah mesra, malah semakin lama semakin memburuk. Saddam Husain at-Tikriti baru muncul sebagai orang kuat di belakang layar pada paruh kedua tahun 70-an. Ia berdiri di belakang Presiden Bakr. Selama beberapa tahun ia mempertahankan posisi yang tidak menonjol sebagai wakil ketua komando Regional Partai Baath dan juga menjadi Wakil Ketua Dewan Komando Revolusioner. Pada tanggal 17 Juli 1979, yaitu pada peringatan ulang tahun kesebelas pemerintahan Baath di Irak, Saddam menggantikan Bakr sebagai Presiden Republik yang mengundurkan diri karena alasan-alasan kesehatan.34 Di bawah kepemimpinan Saddam Hussein terdapat tanda-tanda bahwa Irak mengalami suatu situasi politik yang stabil. Meskipun kestabilan ini dicapai dengan kerja keras dari pihak keamanan, namun kebijakan ekonomi dan sosial pemerintah sangat memegang peranan dalam kestabilan ini. Akan tetapi pada tahun 1980 meletus peperangan antara Iran dan Irak. Terlepas daripada asal34

Long dan Hearty 1980,hal.115-117, dari Riza Sihbudi dkk. Profil Negara-Negara Timur Tengah.


usulnya, peperangan ini merupakan sebuah tantangan yang berat bagi pemerintah yang berkuasa di Irak. Namun perkembangan selanjutnya, terutama semenjak diadakan gencatan senjata tahun 1988, telah memperbaiki citra pemerintah, dan memperbesar dukungan rakyat kepadanya. Bulan November 1988, beberapa bulan setelah gencatan senjata itu, Presiden Saddam Hussein telah mengeluarkan suatu Program Reformasi Politik yang mengizinkan berdirinya Partai-Partai politik yang beroposisi kepada Partai Baath. Alasan yang dikemukakan bagi tindakan ini adalah karena semua bangsa Irak, terdiri dari bermacam-macam latar belakang etnis, Ideologi, agama, semua telah bekerjasama dalam upaya perang yang lalu, dan karena itu berhak untuk memainkan suatu peranan yang terlembaga dalam proses pengambilan keputusan. Majelis Nasional yang dipilih pada bulan April 1989 diberi tugas untuk mengeluarkan undang-undang yang diperlukan untuk membenarkan adanya Partai-Partai politik itu. Namun demikian, tidak dapat diharapkan timbulnya di Irak sebuah sistem Liberal seperti yang terdapat di barat. Presiden Irak sendiri telah menyatakan bahwa masyarakat Irak berbeda dari masyarakat Barat, karena itu apabila terdapat praktek-praktek yang berbeda, maka ini adalah suatu hal yang sudah dapat diharapkan.35

35

Ahmad 1991,hal.196-197, dari Riza Sihbudi dkk. Profil Negara-Negara Timur Tengah.


2.1.6

Politik Luar Negeri

Menganalisis politik luar negeri Irak penting karena berbagai alasan. Pertama karena Irak adalah sebuah Negara Arab yang penting, dan lama dalam sejarah merupakan pusat dunia Islam, dengan Baghdad sebagai Ibukotanya, di masa Dinasti Bani Abbas dahulu kala. Di masa modern ini, Irak tetap merupakan sebuah Negara yang berpengaruh di Timur Tengah pada umumnya dan di dunia Arab pada khususnya. Kedua, karena berada di bawah Ideologi Baath semenjak tahun 1970-an, maka Irak menampilkan ciri sebagai sebuah Negara Revolusioner dengan

Ideologi

Pan-Arab

yang

konsekuen

dalam

upayanya

untuk

mempersatukan seluruh Negara Arab. Ketiga Irak merupakan sebuah Negara aktif dalam Gerakan Non-Blok. Keempat, Irak adalah Negara yang besar peranannya dalam OPEC.36 Dalam

pidato-pidatonya

Presiden

Saddam

Hussein

seringkali

mengemukakan bahwa politik Luar Negeri Irak merupakan sistem global yang dewasa ini sedang bergerak dari bipolaritas menjadi multipolaritas. Politik Luar Negeri Irak mempengaruhi proses yang sedang berjalan itu. Di samping itu diyakini pula bahwa karena konsekuensinya yang sangat fatal bagi seluruh Dunia dan bagi umat manusia, maka Perang total dan langsung antara Negara-Negara besar yang memiliki kemampuan nuklir adalah suatu hal yang tidak dapat dilakukan. Karena itu apa yang akan banyak terjadi adalah peperangan lokal di

36

Ahmad 1999, hal.186, dari Riza Sihbudi dkk. Profil Negara-Negara Timur Tengah.


Dunia Ketiga yang dilakukan oleh Negara-Negara setempat, dengan mendapat bantuan dan dukungan daripada Negara-Negara besar. Dunia sekarang ini, dalam pandangan Saddam Hussein yang menjadi inti daripada politik luar negeri Irak haruslah suatu sikap Non-Blok. Menurut pendapatnya, Irak tidak boleh memihak kepada salah satu Blok Negara besar. Dalam Pertarungan yang semakin memuncak antara Negara-Negara besar, maka gerakan Non-Blok menjadi semakin penting. Dan di samping itu Negara-Negara Non-Blok harus memainkan suatu Peranan yang menonjol dalam menciptakan suatu tatanan ekonomi Internasional baru. Dasar daripada Ideologi Baath adalah persatuan seluruh Bangsa Arab yang di masa lalu telah memiliki suatu sejarah yang gemilang dan di masa depan memiliki sebuah misi yang harus dimainkannya. Dasar-dasar politik Baath digambarkan dalam tiga buah slogan, yaitu Wahdah (persatuan seluruh bangsa Arab), Hurriyah (kemerdekaaan) dan Isytirakiyah (Sosialisme). Berdasarkan Ideologi itu, maka Baath tidak dapat mengakui tapal-tapal batas antara Negara-Negara Arab yang ada sekarang ini, karena semuanya itu merupakan suatu bentukan para penjajah. Karena itu pada dasarnya ideologi Baath adalah sebuah ideologi yang berorientasi kepada perubahan kerjasama dengan Negara-Negara Arab yang konservatif dapat saja dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan tadi. Baath juga memperhatikan nasib bangsa Arab yang tinggal di luar dunia Arab. Dalam pidatonya sebelum menjadi Presiden pada Bulan Juni 1975, Saddam Hussein mengatakan “kita menginginkan agar Irak memainkan peranan yang menentukan


di kawasan ini, terutama di tanah air Arab, kita menginginkan Irak memainkan suatu peranan yang menonjol dalam mengadakan suatu konsolidasi kebijakan anti Imperialis di tingkat Internasional”. Tidak lama setelah ia menjadi Presiden, ia mengatakan dalam pidatonya Bulan Oktober 1979 bahwa Irak mempunyai suatu peranan kesejarahan. Ia mengatakan bahwa berabad-abad lamanya Irak dan Bangsa Arab telah dihalangi untuk memiliki unsur-unsur lainnya. Sekarang ini, untuk pertama kali dalam sejarah, demikian dikatakannya Irak memiliki semua unsur itu Hal itu menjadikannya berhak untuk melakukan suatu peranan Arab dalam sejarah.37 Ideologi Partai Baath pada pokoknya adalah sebuah Ideologi Nasionalis yang berdasarkan konsepnya satunya seluruh Arab. Menurut ideologi Baath itu, terdapat tiga buah tujuan kesejarahan bangsa Arab. pertama, mempersatukan Negara-Negara Arab yang ada sekarang ini, karena semua itu dibuat oleh penjajah untuk memecah belah Bangsa Arab yang satu; Kedua, kebebasan dari segala pengaruh dan hegemoni luar. Yang ketiga adalah Sosialisme. Karena itu masalah luar negeri yang bersifat Internasional luas tidak banyak mendapat sorotan dalam Ideologi Baath itu. perhatian lebih tertuju kepada masalah regional antar Arab dengan tujuan untuk mempersatukannya itu. pernyataan-pernyataan Saddam Hussein dalam bidang luar negeri banyak persamaannya dengan apa dikemukakan Presiden Nasser dari Mesir pada tahun-tahun 1950-an dan 1960-an.

37

Ahmad 1991,hal.199, dari Riza Sihbudi dkk. Profil Negara-Negara Timur Tengah.


Pembuatan kebijakan luar negeri di Irak tidak dapat ditemukan dalam bentuk yang jelas. Dalam Konstitusi dinyatakan bahwa Dewan Komando Revolusi mengawasi segala masalah yang berkenaan dengan luar negeri. Dewan mengadakan mobilisasi dan menyatakan perang, menyatakan gencatan senjata dan mengadakan perdamaian. Ia juga meratifikasi perjanjian antar Negara dan persetujuan Internasional. Kepada Presiden diberikan pertanggungjawaban untuk menjaga kemerdekaan Negara dan integritas teritorialnya. Presiden juga menunjuk wakil-wakil Irak di luar negeri. Pada tahun 1973 diadakan Amandemen konstitusi, dimana dikatakan bahwa diadakan suatu badan yang berdiri sendiri yaitu kabinet.. Namun yang mengepalai kabinet itu adalah presiden sendiri. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri di Irak berada di tangan segelintir orang yang sangat terbatas jumlahnya. Pembuat putusan utama adalah presiden sendiri, karena ia memiliki suatu posisi konstitusional yang sangat penting. Kepribadian dan gaya kepemimpinannya juga mendorong ke arah ini. Namun dalam hal ini dapat dikemukakan tiga buah pertanyaan. Pertama, bagaimanakah peranan Partai Baath dalam hal ini? Kedua, adakah peranan lembaga-lembaga politik yang lain selain dari pada Dewan Komando Revolusi dan Presiden sendiri? Dan ketiga, apakah terdapat kendala-kendala politik dan kelembagaan terhadap kekuasaan presiden? Mengenai Partai Baath dapat dikemukakan bahwa Dewan Komando Revolusi, selain dari wakil ketuanya yang berasal dari golongan Kurdi, semuanya adalah anggota Partai Baath. Akan tetapi tidak mesti bahwa garis Partai sejajar


terus menerus dengan garis politik Negara. Presiden sendiri menjelaskan bahwa tidak mesti keputusan Negara itu harus sama dengan putusan Partai. Apabila Partai membuat garis kebijaksanaan yang berjangka panjang dan umumnya bersifat teoritis, maka Negara harus menghadapi masalah riil dari hari ke hari, yang mungkin menghendaki perubahan-perubahan sesuai dengan apa yang dikehendaki kondlisi dan situasi.38 Sudah pasti bahwa proses pembuatan keputusan dalam dan luar negeri, sebagaimana dalam bidang-bidang lainnya, ditentukan Dewan Komando Revolusi, terutama oleh Presiden sendiri. Namun dalam sebuah pertemuan dengan duta-duta besarnya di luar negeri, Saddam Hussein menegaskan perlunya informasi yang tepat dari para duta besar itu untuk dapat membuat kebijakan luar negeri yang benar. Hubungan Irak dengan Amerika Serikat pada umumnya memperlihatkan permusuhan, disebabkan oleh karena Ideologi Baath dan karena masalah Israel. Namun mulai dari tahun 1980-an terdapat tanda-tanda perbaikan. Pejabat Amerika menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat yang fundamental antara Irak dan Amerika Serikat.39 Namun pada tanggal 2 Agustus 1990, tentara Irak melakukan invasi terhadap Kuwait dan mendudukinya. pemerintah Irak percaya bahwa Amerika Serikat tidak akan ikut campur tangan dalam pertikaian masalah perbatasan ini. Namun

38

Ahmad 1991,hal.,200, dari Riza Sihbudi dkk. Profil Negara-Negara Timur Tengah.

39

Ahmad 1991,hal.201, dari Riza Sihbudi dkk. Profil Negara-Negara Timur Tengah.


peristiwa ini telah mencetuskan suatu peperangan yang terkenal dengan nama Perang Teluk Kedua. Irak diserang secara besar besaran oleh tentara sekutu yang dipimpin oleh Amerika serikat dan berhasil dipukul mundur pada tahun 1991.40 Sampai sekarang, Irak masih tetap mendapat sanksi-sanksi dari PBB karena upaya untuk menganeksasi Kuwait yang gagal itu. Amerika Serikat tampaknya berupaya keras untuk menjatuhkan pemerintahan Saddam Hussein yang dianggap berbahaya bagi tatanan Internasional, namun sebegitu jauh, meskipun dengan mengalami kesukaran dan tantangan yang cukup banyak, Saddam Hussein masih dapat masih dapat mempertahankan diri dan pemerintahannya.

2.2 ELEMEN HUSSEIN

PENTING

STATE

BUILDING

MASA

SADDAM

2.2.1 Partai Baath41 Presiden Irak Saddam Hussein masih mempertunjukkan Partai Baath persis seperti 31 tahun silam, ketika Partai itu berhasil berkuasa lagi di Irak pada 17 Juli 1968. Yaitu, sebuah Partai yang sangat Anti-Imperialisme dan Anti-Zionisme. Dan sebaliknya, ia memimpikan kejayaan bangsa Arab. Saddam dalam pidato kenegaraan, Sabtu 17 Juli 1999, yang disiarkan langsung lewat televisi dan radio, mengecam keras proses perdamaian di Timur Tengah serta mengkritik para pemimpin Arab yang memuji dan menaruh harapan pada Ehud Barak, PM Israel saat itu. Saddam melukiskan para pemimpinArab telah menyerah diri.

40

Vaux 1992,hal.ix, dari Riza Sihbudi dkk. Profil Negara-Negara Timur Tengah.

41

Mustafa Abd Rahman, Geliat Irak Menuju Era Pasca Saddam, Jakarta:Kompas, Oktober 2003 hal.18-22.


Palestina adalah milik Arab dan zionisme harus hengkang dari tanah Palestina. “Siapa pun warga Yahudi yang ingin hidup damai berdampingan dengan penduduk asli, maka bagi kaum muhajirin Yahudi itu punya hak dan kewajiban yang harus diperhatikan pula. Namun jika Yahudi tidak mampu hidup berdampingan, maka silakan mereka pulang ke daerah asalnya," tegas Saddam dalam pidato peringatan 31 tahun kembalinya Partai Baath berkuasa di Irak. Isi pidato Presiden Saddam tersebut memang mengingatkan masa 31 tahun silam, tatkala Partai Baath saat itu mengobarkan sentimen Nasionalisme dan gaung Revolusioner untuk mencari legitimasi kekuasannya yang baru saja diperoleh kembali di Irak. Isu Nasionalisme dan gaung Revolusioner sangat digandrungi di dunia Arab saat itu, menyusul kekalahan bangsa Arab dari Israel pada perang Arab-Israel Bulan Juni 1967. Partai Baath segera setelah berkuasa lagi di Irak pada 17 Juli 1968, menolak keras kompromi dan memberi konsesi pada Israel. Presiden Saddam pun memperkuat kembali kebijakan garis keras Partai Baath 31 tahun silam itu. Bagi Saddam, pilihan garis keras barangkali sangat penting untuk mempertahankan legitimasi kekuasaanya di Irak yang senantiasa diguncang dari luar dan dalam negeri, menyusul kekalahannya dalam Perang Teluk tahun 1991. Pidato Saddam itu sekaligus peletakan garis besar politik luar Negeri Irak yang akan sangat diwarnai Ideologi Partai Baath yang radikal dan kekiri-kirian. pilihan Saddam itu tak terlepas dari rasa kekecewaan yang mendalam pemerintah Irak, akibat gagalnya upaya Baghdad membebaskan diri dari embargo total PBB sejak tahun


1990. Pidato Saddam tersebut mengisyaratkan seseorang yang penuh percaya diri yang ingin menunjukkan bahwa dirinya masih kuat di Irak, yang tidak bersedia memberi konsesi secuil pun baik menyangkut Irak sendiri maupun perjuangan bangsa Arab secara umum. Saddam pun ingin menunjukkan pada bangsa Arab bahwa ia tetap konsisten dengan Ideologi Partai Baath dalam perjuangan meraih kejayaan bangsa Arab. Ia tak peduli dengan iklim politik di lingkungan dunia Arab saat itu, yang semakin cenderung menerima proses perdamaian dengan Israel yang berdasarkan resolusi PBB No 242 dan 338. Misi perjuangan Partai Baath adalah mencita-citakan sebuah bangsa Arab bersatu yang merdeka di bawah sistem sosialisme yang Nasionalistik. Cita-cita itu dicoba digapai dengan mengobarkan slogan revolusi Arab. Partai Baath dibentuk untuk menampung aspirasi kolektif bangsa Arab. Menurut persepsi pendiri Partai Baath Michel Aflaq, bangsa Arab di mana pun di kawasan Timur Tengah terkesan lebih merasa diri sebagai Arab dan Islam ketimbang merasa sebagai bangsa Irak, Kuwait, Suriah atau Mesir. Bangsa Arab mengkritik peta Timur Tengah sekarang ini, yang dianggap sebagai hasil politik memecah belah, divide et impera, yang dilakukan Barat terutama Inggris pada era kolonial. Namun ironinya, Bangsa Arab sendiri sulit dipersatukan dalam menghadapi tantangan bersama. Akar Partai Baath Irak sesungguhnya terletak di Sudan. Gagasan pembentukan Partai Baath pertama lahir di Suriah ketika muncul kesadaran tentang kemerdekaan Bangsa-Bangsa Arab pada tahun 1940-an dari cengkeraman Imperialisme dan Kolonialisme Barat.


Michel Aflaq membentuk Partai Baath yang berhaluan sosialis khas Arab untuk memperjuangkan kemerdekaan. Namun, faham Nasionalisme dan kesatuan Arab ditentang oleh dua Partai yang sudah ada di Suriah, yaitu Partai Komunis dan Partai Nasional Suriah. Meski demikian, gerakan Partai Baath segera mendapat angin. Sejak berdirinya tahun 1946, segera muncul keinginan untuk mengubah gerakan sosialisme khas Arab menjadi Partai resmi, yang bisa diandalkan sebagai ujung tombak perlawanan terhadap penjajahan Perancis di Suriah dan Lebanon. Partai Baath terdaftar sebagai Partai resmi bulan April 1947 dengan ketua Michel Aflaq. Akan tetapi, perpecahan langsung terjadi di tubuh Partai, bahkan Aflaq tersingkir dan terpaksa melarikan diri ke Irak. Perjuangan Aflaq dilanjutkan di Irak. Sementara dilanjutkan secara diamdiam untuk menghindari benturan langsung dengan Partai Komunis Irak yang sudah kokoh. Partai Baath Irak mulai muncul ke permukaan ketika mengambil peran dalam kerusuhan tahun 1952. Pengaruh Partai Baath kemudian dengan cepat meluas. Saddam Hussein bergabung tahun 1957 dalam usia 20 tahun. Partai Baath sempat dilarang tahun 1958 bersama Partai-Partai lainnya dalam kemelut politik ketika sistem Monarki Irak ditumbangkan. Namun, Partai Baath terus bergerak dibawah tanah sampai akhirnya merebut kekuasaan tahun 1963. Sejak itu Irak menjadi Negara satu Partai, dalam sistem pemerintahan Partai Baath, kekuasaan tertinggi berada di tangan Dewan Komando Revolusi pimpinan Presiden Saddam, yang merangkap Sekjen Partai dan Panglima Tertinggi. Proyeksi semangat Revolusioner diperlihatkan Saddam dengan menggunakan


aksesori, seperti seragam Jenderal, Pistol di pinggang, dan tanda Pangkat Marsekal, meski dirinya bukan tentara. Dalam konteks kekuasaan, Partai Baath selalu berkoalisi dengan militer. Bahkan, dalam menjalankan kekuasaan, peran militer jauh dominan ketimbang Partai, meski anggota Partai telah menyusup ke dalam tubuh militer. Pada prinsipnya institusi pemerintahan menjalankan Ideologi Partai Baath yang menekankan sosialisme khas Arab dan Pan-Arabisme. Konsep dasar Partai Baath ialah konsolidasi antara Sosialisme, Nasionalisme, dan Agama (Islam). Dalam pertarungan perebutan kekuasaan, Partai Baath bertentangan dan berseteru dengan Partai Komunis Irak, yang kemudian dikalahkan dan dihancurkan. para pemimpin dan pendukung Partai Komunis dikejar-kejar ditangkap, dihukum, dan dibunuh. Setelah Saddam berkuasa Juli 1979, Partai Komunis dinyatakan sebagai Partai terlarang. Bahkan, Saddam melangkah lebih jauh dengan menghapus sistem multipartai. sistem multipartai dihidupkan kembali tahun 1970, tapi sistem kembali berbalik menjadi satu Partai sejak Saddam Hussein mulai berkuasa Juli 1979, seluruh kekuasaan terpusat pada tangan Presiden Saddam.


2.2.2

Saddam Hussein42

“Saya datang untuk abadi” kata Saddam kepada beberapa kawannya ketika berhasil memimpin Partai Sosialis Arab Baath mengambil alih kekuasaan kembali di Irak dalam suatu aksi kudeta pada tahun 1968. Komitmen Saddam tersebut ternyata menjadi kenyataan. Partai Baath yang didirikan oleh Michael Aflaq pada tahun 1940-an itu, malang melintang tanpa gangguan berarti di Irak selama 34 tahun terakhir (1968-2002). Kebesaran Partai itu turut membesarkan pula seorang Saddam Hussein dan mengantarkannya menjadi presiden pada tahun 1979. Kejayaan Partai Baath dan Saddam Hussein di Irak, tentu dibayar dengan harga mahal. Kawan maupun lawan telah berguguran untuk mempertahankan kejayaan Partai tersebut dan seorang pemimpinnya. Dalam konteks ini, Saddam tampil menjadi pemimpin Irak yang paling berhasil mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalunya. Konsep

Saddam cukup

sederhana

untuk

dapat

mempertahankan

kekuasaan, selama mungkin di Irak, yaitu mampu mengontrol penuh Partai Baath dan militer. Karena itu, Saddam tidak segan segan menyingkirkan saudara sepupunya sendiri, Menteri Pertahanan Adnan Khafullah (tewas secara misterius dalam suatu kecelakaan helikopter), yang semakin populer karena keberhasilan dalam sejumlah pertempuran pada masa perang Irak-Iran. Saddam Hussein barangkali baru kali ini menghadapi situasi yang sangat paradoks. Sudah dipastikan 100 persen dari sekitar 11,5 juta rakyat Irak yang

42

Mustafa Abd Rahman.ibid,Hal. 23-27.


mempunyai hak pilih dalam referendum, Selasa 15 Oktober 2002, memilih "Naam" atau "Ya" untuk Saddam. Meski dukungan rakyat sangat kuat, Saddam justru saat itu mengalami situasi yang paling sulit sejak berkuasa tahun 1979. Kekuasaan Saddam Hussein dirasakan berada di ujung tanduk. Amerika Serikat (AS) sudah bertekad bulat mendongkel kekuasaan Saddam dengan kedok menghancurkan senjata pemusnah massal yang dirniliki Irak. Narnun Saddam dikenal pandai berkelit. Beberapa kali kekuasaan Saddam selamat dari kejatuhan. Guncangan terbesar yang menerpa kekuasaan Saddam adalah meletusnya intifada di kalangan kaum Syiah di Irak Selatan tahun 1991 merryusul kekalahan Irak pada perang Teluk II, dan kasus larinya dua rnenantu Saddam, Hussein Kamel Hassan dan Saddam Kamel Hassan, ke Jordania tahun 1995. Kekuatan Saddam juga teruji oleh aksi ernbargo total PBB atas Irak sejak tahun 1990. Saddam melalui referendum itu ingin menyampaikan bahwa ia masih didukung dan dicintai rakyatnya. Saddam Hussein lahir pada 28 Aprii 1937 dari keluarga petani miskin di Desa Al Awja dekat Tikrit, IrakTengah. Dari istrinya, Sajida Tulfah, Saddam dikaruniai lima orang anak, yaitu Uday, Qusay, Rana, Raghda, dan Hala. Ayahnya, Hussein A1 Majid, meninggal sebelum Saddam lahir. Saddam kemudian dididik oleh pamannya, Al Haj Ibrahim, yang menikahi ibunya, Sobhah Tulfah. Ibrahim dikenal sangat keras memperlakukan Saddam. Akibat perlakuan


itu, Saddam selalu berpindah-pindah antara rumah ayah tirinya dan pamanrrya yang lain dari pihak ibu, Khairullah Tulfah. Pada usia sepuluh tahun, Saddam memberontak pada keluarganya lantaran ia ingin belajar membaca dan menulis. Ia nekat meninggalkan rumah ayah tirinya pada tengah malam menuju rumah pamannya Khairullah Tulfah di Tikrit. Pengalaman masa kecil yang tidak menyenangkan mengantarnya menjelma sebagai sosok yang keras, disiplin, dan cenderung tidak toleran terhadap lawanIawan politiknya. Tidak mengherankan bila ia sudah biasa memegang pistol sejak usia 10 tahun. Baginya, Khairullah adalah segalanya karena ia bukan hanya tampil sebagai figur ayah tetapi juga guru khususnya. Khairullah selalu menceritakan tentang perjuangan dirinya, Irakek-Irakeknya yang telah mengorbankan hidup demi Irak. Khairullah menanamkan rasa cinta pada Saddam kecil tentang Nasionalisme Arab yang diusung Partai Baath, serta fanatisme pada kejayaan Irak dulu. Saddam pun tenggelam dalam impian kejayaan politik Irak sejak belia. Ia terkesima dengan Nebuchadnezzar, Raja Babylonia yang menguasai Jerusalem pada tahun 586 SM, Salahuddin Al Ayyubi yang menguasai Jerusalem pada tahun 1187, dan Gamel Abdel Nasser yang berkuasa di Mesir pada tahun 1952 ketika Saddam berusia 15 tahun. Situasi dunia Arab pada tahun 1950-an dan 1960-an diduga kuat juga turut membentuk kepribadiannya. Pada era tersebut, dunia Arab didominasi ideologi Nasionalis yang menggalang aksi kudeta di sejumlah Negara Arab. Pada usia 20 tahun, tahun 1957, Saddam bergabung dengan Partai Sosialis Arab Baath di Irak.


Ia sangat cepat mendapat kepercayaan Pimpinan Partai Baath. Tahun 1959 ia mendapat tugas dari pimpinan Partai untuk mernbunuh presiden Abdul Karim Kasim. Gagal menjalankan tugas itu, ia lari ke Suriah, kemudian ke Mesir, di mana ia kemudian belajar pada Fakultas Hukum, Universitas Cairo. Tatkala ia kembali lagi ke Irak pada tahun 1963 menyusul Partai Baath berhasil berkuasa, Saddam dipilih sebagai anggota dewan pimpinan Partai. pendiri Partai, Michel Aflaq, mengagumi kecerdasan dan kepemimpinannya serta mempersiapkan sebagai penggantinya. Pada tahun 1968, Saddam dan kawankawannya berhasil melancarkan kudeta dan mengembalikan Partai Baath ke tampuk kekuasaan berkat bantuan kepala intelijen Irak saat itu, Abdel Razek Nayef. Namun, dua pekan setetah kudeta itu, Saddam menangkap Nayef dan mengasingkannya ke luar negeri, kemudian ia tewas seeara misterius di London. Setelah berhasil mengasingkan Razek Nayef dan kawan-kawannya, Saddam praktis tampil sebagai orang kedua dalam jajaran pimpinan Partai Baath setelah presiden Ahmed Hassan Al Bakr. Ia menjabat wakil sekjen Partai dan wakil Dewan Pimpinan Revolusi. Ketika menjabat wakil presiden, Saddam dikenal menerapkan kebijakan permainan kucing dan tikus.Tatkala mencapai kesepakatan damai dengan gerakan Kurdistan pimpinan Mas'ud Barzani, ia memukul kubu kiri Arab dan Partai komunis Irak. Sebaliknya, jika sedang menjalin hubungan mesra dengan Partai kiri dan komurris, ia memerangi gerakan Kurdistan, bahkan rela mengorbankan hak-hak historis Irak atas Shatt AI Arab pada Shah Iran Reza Pahlevi dalam suatu


perjanjian yang terkenal di Aljazair pada tahun 1975, dengan imbalan Iran melepas dukungannya terhadap gerakan Kurdistan. Titik balik sejarah modern Irak terjadi ketika Saddam Hussein menjabat presiden pada tahun 1979. Ia benar-benar ingin mernbuktikan sebagai pemimpin Irak yang ingin mengembalikan kejayaan masa Nebuchadnezzar. Saddam segera mengambil momentum guncangan yang menimpa Iran akibat jatuhnya kekuasaan Reza pahlevi dan tampilnya kaum Mullah di bawah pimpinan Ayatollah Imam Khomeini tahun 1979. Ia melancarkan suatu serangan besar ke Iran untuk menaklukkan negeri itu yang ternyata berlangsung selama delapan tahun, 19801988. Hanya berselang dua tahun dari berakhirnya perang Irak-Iran itu, Saddam memerintahkan pasukannya menyerang Kuwait pada 2 Agustus 1990, dan menetapkan Kuwait sebagai Provinsi Irak yang ke-19. Saddam kembali menggunakan

legitimasi

historis,

yakni

era

dinasti

Ottoman,

untuk

mempertahankan klaimnya atas Kuwait, dimana saat itu Kuwait adalah bagian dari negeri Irak. Iahirlah idealisme Saddam yang dinilai kontroversial.


2.2.3 Militer Irak43 Angkatan Bersenjata Irak terbentuk pada 6 Januari 1921 dengan nama “Satuan Infanteri Imam Musa Qadhim” yang beranggotakan 2.000 personel dan dipimpin oleh sekitar 10 orang Perwira. Mereka sebelumnya mengabdi pada jajaran militer Ottoman yang menguasai Irak sebelum itu. Satuan Infanteri Imam Musa Qadhim itu kemudian bergabung dengan pasukan Sharif Hussein Bin Ali untuk berjuang menegakkan revolusi Arab. Irak saat itu (1920-1921) sesungguhnya belum membentuk sebagai Negara dengan peta dan perbatasan yang jelas. Namun mulai mundurnya pasukan Ottoman terdesak pasukan lnggris yang menyerang wilayah Irak, membuat para pemimpin Irak saat itu melancarkan revolusi terhadap Inggris pada 30 Juni 1920, dan mereka pun segera mendeklarasikan Negara Irak merdeka. Pemerintahan sementara pertama dipimpin oleh Abdurrahman Nakib dengan Menteri pertahanan Jenderal Dja'far Al Askari. Namun struktur negeri Irak yang sangat sensitif terdiri dari etnik Kurdi, Sunni dan Syiah, membuat militer Irak selalu mengalami situasi dilematis dan terseret dalam pergumulan politik negeri itu. Nama "Satuan Infanteri Imam Musa Qadhim" itu sendiri juga tak terlepas dari tujuan politis. Para pemimpin Irak juga tak habis-habisnya menggunakan militer untuk tujuan politik mereka sampai tahun 1960-an. Perkembangan militer Irak cukup unik dibanding militer Negara Arab lain. Sejak Partai Baath berhasil memegang kekuasan lagi di Baghdad 17 JuIi 1968, militer Irak serta merta sudah dikendalikan sepenuhnya oleh Partai Baath. Proses 43

Mustafa Abd Rahman.ibid,Hal.14-17.


politisasi militer Irak sangat kuat dan luas secara vertikal maupun horizontal bersamaan dengan semakin membesarnya satuan militer pasca berkuasanya Partai Baath itu. Satuan-satuan Partai Baath dengan berbagai bidangnya menyebar merasuk ketubuh militer. Kebijakan keterbukaan secara terbatas yang dianut para pimpinan pelaku kudeta tahun 1968 itu untuk meraih legitimasi politik, membantu satuan-satuan Partai Baath menyebar ditubuh militer secara terbuka, di mana para tentara dan Perwira sering terlibat dalam pertemuan atau konferensi. Partai Baath saat itu juga membentuk lembaga pengarah politik dengan ketua seorang perwira yang ditempatkan di semua satuan militer. Pembentukan lembaga pengarah politik tersebut bertujuan mengantarkan militer Irak menjadi militer ideologis. Supremasi sipil atau Partai Baath atas militer mencapai puncaknya ketika Saddam Hussein berhasil menyingkirkan Presiden Irak Ahmed Hasan Bakr pada tahun 1979 yang dikenal dengan gerakan Juli 1979. Gerakan Juli 1979 itu juga mengantarkan terjadinya dominasi Tikrit (kota kelahiran Saddam Hussein) di militer maupun pemerintahan. Upaya percobaan kudeta yang gagal oleh Kepala Keamanan Nasional Irak, Nadhim Kazzar. Pada Juni 1973 untuk menggulingkan kekuasaan Presiden Ahmed Hasan Bakr dan Wapres Saddam Hussein, menguak adanya intrik-intrik politik di tubuh Partai Baath. Ketika Saddam naik ketampuk kekuasaan pada bulan Juli 1979, ia langsung membasmi intrik-intrik politik di tubuh Partai Baath dan menghukum mati 103 perwira loyalis Partai Baath yang menjadi lawan politik Presiden Saddam Hussein di dalam tubuh Partai.


Pada tahun 1980-an, Presiden Saddam Hussein semakin memberi prioritas pada pemuda Irak asal Tikrit untuk masuk Akademi Militer. Ketika perang IrakIran berakhir pada tahun 1988, warga Tikrit telah menguasai posisi srategis di militer maupun pemerintahan. Dominasi Tikrit itu semakin kuat tatkala Irak menyerang Kuwait tahun 1990, di mana Saddam memberi tempat istimewa pada keluarga, menantu dan orang-orang dekatnya di militer dan pemerintahan. Pasca Perang Teiuk II tahun 1991, Saddam Hussein kerap tampil bersama kedua putranya, Uday dan Qussay atau saudara sepupunya seperti Ali Hasan A1 Majid dan Watban Tikriti. Dalam konteks ini, Saddam Hussein berhasil menundukkan militer berkat kecerdikannya menempatkan orang-orang yang tidak diragukan loyalitasnya dan mendepak orang-orang yang dicurigai tidak loyal. Lembaga militer Irak pun pada era Saddam Hussein beralih menjadi lembaga yang lebih membela dan melindungi kekuasaan Saddam di Baghdad. Pengaruh kuat Saddam Hussein di tubuh militer itu ditandai oleh figur Saddam sendiri yang bukan berasal dari jajaran militer, tetapi bisa langsung menyandang pangkat Jenderal besar dan menjabat sebagai Presiden, Ketua Majelis Pimpinan Revolusi dan panglima angkatan bersenjata. Banyak orang sipil di Irak yang dianggap berjasa terhadap Negara, dapat memperoleh pangkat militer cukup tinggi tanpa harus melalui karier militer sebagaimana mestinya. Akan tetapi dalam sejarah modern Irak, memang untuk pertama kalinya seorang Saddam Hussein yang berasal dari sipil menguasai sepenuhnya lembaga militer di negeri itu.


Kelebihan Saddam Hussein yang lain, ia hingga saat itu tidak hanya berhasil menyatukan militer Irak, tetapi berhasil pula menangkal susupan dari luar ke tubuh militer, baik dari pihak oposisi maupun Negara asing. Tantangan serius Saddam terjadi ketika mantan menantunya, Hussein Kamel Hassan, yang mantan Menteri Pertahanan Irak lari dari Baghdad ke Jordania tahun 1995. Hussein Kamel saat itu menyerukan militer Irak bergerak menentang pemerintah, tetapi seruan itu ternyata tidak bergeming. Kini Saddam dengan kekuatan militernya yang tersisa masih mencoba mengadakan perlawanan terhadap kekuatan militer AS yang jauh lebih unggul secara teknologi. Bagi Saddam mungkin yang penting bukan hasil pertempuran dengan AS, tetapi harga diri dan komitmen menjaga kedaulatan negeri Irak yang menjadi tanggung jawab jajaran militer Irak. Itulah yang ingin ditunjukkan pada hari jadi militer Irak ke-78 yang jatuh pada hari Rabu 6 Januari 1999.


2.3 STRUKTUR PEMERINTAHAN PADA MASA SADDAM HUSSEIN Berikut ini adalah daftar struktur pemerintahan pada masa Saddam Hussein berkuasa : Saddam Hussein Cabinet (18 April 2001–9 April 2003)44 Menteri Pertanian

Adbullah Hamid Mahmud al-Salih

Menteri Kebudayaan

Hamad Yusuf Hammadi

Menteri Pertahanan

Sultan Hashim Ahmad al-Jaburi Tai

Wakil Deputi Perdana Menteri

Tariq Aziz Muhammad Hamza alZubaydi (Dinonaktifkan 23 Juni 2001) Hikmat Mizban Ibrahim alAzzawi Ahmad Hasan Khudayr (Ditunjuk Pada Juli 2001) Abd al-Tawab Mullah alHuwaysh (Ditunjuk Pada 8 Juli 2001)

Menteri Pendidikan

Fahd Salim Shaqrah

44

Edmund A Ghareeb, Historical Dictionary of Iraq, Scarecrow Press Inc, Maryland 2004, hal.382-383, dari http://www.scribd.com


Menteri Keuangan

Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi

Menteri Luar Negeri

Tariq Aziz (Aktif pada 18

April 2001) Mahmud Dhiyab al-Ahmad (Ditunjuk Pada 23 Juni 2001) Naji Sabri (Ditunjuk Pada 11 Augustus 2001) Menteri Kesehatan

Umid Midhat Mubarak

Menteri Pendidikan Tinggi

Human ‘Abd al-Khaliq ‘Abd al-Ghafur

Menteri Perumahan/Rekonstruksi

Maan ‘Abdullah al-Sarsam

Menteri Industri

Adnan ‘Abd al-Majid Jasim al-‘Ani Muyassar Raja Shalah (Ditunjuk Pada Augustus 2001)

Menteri Informasi

Muhammad Sa’id al-Sahhaf

Menteri Dalam Negeri

Muhammad Ziman ‘Abd al-Razzaq (Dinonaktifkan, Juni 2001) Mahmud Thiyab al-Ahmad


(Ditunjuk Pada 23 Juni 2001) Menteri Pengairan

Nizar Jum‘ah Ali al-Qasir (Dinonaktifkan pada April 1996) Mahmud Dhuyab al-Ahmad (Dinonaktifkan 23 Juni 2001) Rasul ‘Abd al-Husayn alSwadi (Ditunjuk Pada 23 Juni 2001)

Menteri Kehakiman

Mundhir Ibrahim al-Shawi

Menteri Perburuhan

Sadi Tu‘ma ‘Abbas al-Jaburi Mundhir Mudhaffar Muhammad Asad alNaqshabandi (Ditunjuk Pada Augustus 2002).

Sebagaimana dapat diamati dalam kurun waktu pemerintahan 18 April 2001 – 9 April 2003 terjadi banyak pergantian jabatan oleh orang orang baru yang dilakukan oleh Saddam Hussein untuk menjaga loyalitas dan kestabilan pemerintahannya. jabatan jabatan tersebut antara lain deputi Perdana Menteri yang mengalami pergantian setidaknya sebanyak 4 kali, menteri luar negeri, menteri industri, menteri dalam negeri, menteri pengairan, dan menteri


perburuhan. Kondisi ini dapat menjelaskan state building pada masa saddam Hussein dari segi struktur pemerintahan, kuatnya dominasi partai Baath dan Dewan Revolusi Irak, dengan militer sebagai legitimator dalam melanggengkan kekuasaan, sebagaimana dibahas dalam beberapa bagian diatas.

2.4 INVASI AS KE IRAK DAN STABILITAS POLITIK INTERNAL IRAK Sub bab ini akan membahas invasi, pendudukan dan penguasaan Amerika Serikat atas Irak mengapa justru mernbuat stabilitas politik di Irak semakin terganggu, kekerasaan semakin meningkat dan harapan akan terwujudnya negara demokratis seperti yang dijanjikan oleh Amerika semakin jauh dari kenyataan. Sub Bab ini akan melihat dari faklor Irak sendiri. Secara garis besar dapat dijawab bahwa invasi Amerika memperburuk stabilitas politik Irak karena Irak mempunyai sejarah politik yang penuh dengan pergolakan terutama karena kondisi geografisnya dan komposisi serta penyebaran penduduknya. Meskipun secara geografis Irak memiliki kelebihan jika dibanding dengan negara-negara tetangganya seperti Suriah dan Yordania terutama menyangkut sumber minyaknya yang besar, tetapi juga mempunyai banyak kelemahan di antaranya ialah terbatasnya akses air laut dimana dua sungainya yaitu Sungai Eufrat dan Sungai Tigris mengalir ke negara-negara tetangganya yaitu Sudah dan Iran yang mempunyai sejarah permusuhan dengan Irak. Sedangkan penyebaran penduduk kurang menguntungkan karena penduduk tertentu terkonsentrasi secara geografis di wilayah tertentu yaitu penduduk yang mayoritas beragama Islam Syiah terutama terkonsentasi di Irak Selatan, suku Kurdi terutama terkonsentasi di


Irak Utara sedangkan Arab-Sunni sebagian besar tinggal di Irak Tengah, Akibatnya Irak selalu menghadapi problern integrasi Nasional. Tampaknya sejauh ini Amerika tidak berusaha mengupayakan penyelesaian masalah Irak tetapi justru mernanfaatkan

kelemahan-kelemahan

Irak

untuk

kepentingan-kepentingan

ekonomi dan politiknya di Timur Tengah, Di lain pihak, penduduk Irak sendiri kurang gigih dan kurang terorganisir dalam melawan pendudukan Amerika Serikat Tidak seperti rakyat Libanon di Libanon Selatan yang menantang secara terus menerus kehadiran Israel dan Amerika serikat sampai negara adikuasa ini kewalahan dan harus keluar dari Libanon. Faktor lain yang tidak kalah penting ialah faktor kepemimpinan Saddam Hussein di Irak yang menyebabkan negeri ini terlibat perang dengan tetangganya hingga dua kali, yaitu dengan Iran (1980) dan dengan Kuwait (1990). oleh karena itu penangkapan Saddam Hussein merupakan terget utama serangan Amerika ke Irak. Ironisnya setelah Saddam Hussein tertangkap pada 13 Desember 2003, Amerika tidak menunjukkan segera akan meninggalkan Irak. Dengan kondisi-kondisi seperti tersebut di atas kehadiran Amerika sulit diprediksi kapan akan berakhir dan nasib kemerdekaan Irak menjadi tidak menentu kecuali kalau pemerintahan sementara Irak yang dibentuk oleh Amerika dapat menjalankan fungsinya dangan baik. Berikut akan diuraikan secara lebih terperinci.


2.4.1

Kelemahan Kondisi Geografis Irak

Dari sudut pandang geografis, Irak paling tidak mempunyai tiga kelemahan yang manyebabkan negeri itu sering bergolak. pertama, Irak termasuk negara "Land Locked Country" yaitu negara yang sangat terbatas akses air lautnya sehingga negara ini menjadi negara yang sebagian besar berupa daratan yang terisolir dengan akses laut yang hanya di ujung teluk sepanjang 58 kilometer persegi dengan pantai sepanjang 19 km.45 sehingga Irak menghadapi kesulitan ketika harus mengekspor minyaknya melalui laut, padahal diperkirakan cadangan minyak Irak sebanyak 112,5 miliar barrel atau 10,7 % cadangan minyak Dunia, sedangkan kapasitas produksinya sebelum perang dengan Kuwait sebanyak 3,5 juta barrel perhari. Bandingkan dengan cadangan minyak Indonesia yang hanya 10 miliar barrel, produksinya 1,3 juta barel perhari, akses air laut tidak terbatas mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan.46 Keadaan geografis tersebut menjadi alasan pembenar bagi Irak untuk menganeksasi tetangganya yaitu Kuwait. Pada tanggal 8 Agustus 1990 agar dengan demikian pantainya menjadi lebih panjang dan akses lautnya bertambah lebar, apalagi dua pulaunya yaitu Warbah dan Bubiyan, juga diharapkan dapat sekalian dianeksasi. Akan tetapi, tindakan Irak tersebut memberi peluang bagi Amerika Serikat di bawah Presiden George Bush ayah Walker Bush untuk memasuki wilayah Teluk dengan alasan akan membebaskan Kuwait dengan cara mengirimkan 45.000 Marinirnya ke

45

Alasdair Drysdale dan Gerald Blake,The Middle East and North Africa, A Potitical Geography.hal. 112, dari http://www.scribd.com 46 EIba Damhuri, Di Balik lnvasi AS ke Irak.hal.17


Teluk pada 16 Agustus 1990.47 Selanjutnya, Amerika bersama-sama sekutu utamanya yaitu Inggris, juga negara Eropa lain seperti Perancis, Jeman, dan Italia pada 16 Januari 1991 menyerang Irak dengan sandi yang dikenal dengan Operasi Badai Gurun atau Operation Desert Storm. Sejak saat itu hingga tahun 2004 Amerika selalu mempunyai dalih bahwa Irak adalah negara yang agresif yang membahayakan Negara-negara tetangganya oleh karena itu kehadiran Amerika diperlukan untuk menjaga stabilitas di kawasan Teluk. Padahal yang terjadi justru sebaliknya wilayah Teluk khususnya Irak, semakin tidak stabil dengan kehadiran Amerika. Kelemahan kedua sebenamya menyangkut sekaligus kelebihan Irak yaitu banyaknya cadangan minyak yang dimiliki oleh Irak seperti telah dijelaskan. Namun sejak awal, Irak menghadapi banyak hambatan dalam mengembangkan industi minyaknya.48 pertama, karena minyak banyak ditemukan di dekat perbatasan dengan Iran bahkan wilayah ini merupakan wilayah yang pertama ditemukannya minyak di Irak yaitu di tahun 1923. Hubungan yang tidak baik dengan Iran membuat ladang-ladang minyak Irak di perbatasan terancam penghancuran oleh Iran Ancaman dari Iran tersebut menjadi kenyataan ketika perang Irak dengan Iran meletus di tahun 1980, Iran menghancurkan ladangladang minyak Irak di Basra, Fao, Khor al-amayah dan Khoral-Bakr, juga kilang minyak di Basra yang dapat menghasilkan 140.000 barrel minyak per hari.49

47

Edel Darwish dan Gregory Alexander, The Secret History of Saddam’s war, unholy Babylon, hal.300, dari http://www.scribd.com 48 Siti Muti'ah setiawati, Sengketa perbatasan Irak dengan Negara-Negara tetangganya, Laporan Penelitian FISIPOL UGM, 1993. 49 Gerald Blake dkk, The Cambridge atlas of Middle East and North Africa, Hal. 69, dari http://www.scribd.com


Sebenamya permusuhan Irak dengan Iran menyangkut masalah yang kompleks dan saling berkaitan, bisa menyangkut perbedaan yaitu Arab di pihak Irak dan Parsi di pihak lran persaingan kedinastian di masa lalu antara ummayah dengan Abbasiyah atau antara ottoman yang menguasai Irak dengan Parsi di Iran, bias juga antara syiah dengan sunni, ataupun karena Revolusi Islam di Iran pada tahun 1979. Akan tetapi dalam kaitannya dengan kondisi geografis Irak mempunyai perbatasan langsung dengan Iran di ujung Teluk di tempat yang bernama shatt alArab, yaitu tempat bertemunya Sungai Efrat dengan Sungai Tigris sepanjang 80 km. Kedua negara memperebutkan kepemilikan Shatt al-Arab karena sungai ini menjadi vital bagi kedua belah pihak untuk membawa minyak ke Teluk, apalagi setelah ditemukannya minyak di Abadan, Iran. Pada akhirnya di tahun 1975, IrakIran sepakat untuk menandatangani Perjanjian Aljiers yang membelah Shatt alArab bagi pelayaran Irak dan Iran dengan imbalan Iran tidak akan menghasut atau membantu pemberontakan suku Kurdi Irak. Akan tetapi perjanjian ini kemudian dicabut secara sepihak oleh Irak karena peristiwa Revolusi Islam di Iran. Akibatnya negara bertetangga ini terlibat perang hingga l0 tahun dari tahun 1980 dan baru berhenti di tahun 1990 ketika Irak menyerang Kuwait. Kalau pada Perang Teluk tahun 1990 Amerika memanfaatkan kelemahan geografis Irak dengan cara menyerang Irak. situasi sungguh berbeda dari Perang Irak-Iran di tahun 1980, Amerika mendukung penuh Saddam Hussein yang pada waktu itu baru saja berkuasa di Irak. Bantuan itu terutama berupa kelonggaran dalam pernbelian senjata dan pemberian informasi-informasi intelijen mengenai


target-terget utama di Iran yang harus diserang.50 Menteri pertahanan Amerika Serikat saat itu, Donald Rumsfeld, merupakan tokoh utama di tahun 1980 yang mendorong Amerika agar membuka hubungan diplomatik dengan Irak yang diputus oleh Presiden Irak Abdul Rahman Arif pasca perang Arab-Israel ke-3 di tahun 1967. Kemudian pada Februari 1982, presiden Amerika Ronald Reagan mengirim rekomendasi pada Kongres agar mencabut Irak sebagai negara pendukung teroris.51 Kesulitan Irak yang kedua menyangkut industri minyaknya yaitu bahwa ladang-ladang minyak Irak banyak ditemukan di Kirkuk dan Mosul yang merupakan wilayah yang ditinggali oleh suku Kurdi. Di Kirkuk ini pula dibangun pipa minyak sepanjang 890 kilometer menuju Laut Tangah (Mediteranian) melalui sungai Banias di suriah dan Tripoli di Libanon.52 Ada pipa minyak lain dari Kirkuk menuju Laut Tengah melalui pelabuhan Turki, ceyhan yang maupakan andalan utama ekspor minyak Irak di tahun 1982 ketika berperang melawan Iran. Ketergantungan Irak pada Kirkuk ini dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk mendukung dan menghasut suku Kurdi agar memisahkan diri dari Irak. Tampaknya dukungan Amerika atas suku Kurdi lebih pada alasan agar konsesi minyak di wilayah Kurdi, khususnya di Kirkuk, jatuh ke tangan perusahaan-perusahan minyak Amerika daripada mendukung kemerdekaan Kurdi. Kecenderungan ini dapat terlihat nyata ketika perusahaan minyak Irak, The Iraq

50

Mustafa Abdul Rahman Hubungan Saddam, AS dari mitra menjadi musuh, Kompas, 2l Desember 2O03. 51 Ibid. 52 Keith and Anne Mc Lachlan, Oil and Development in the Gulf, hal.13, dari http://www.scribd.com


petroleum company, dinasionalisasikan pada tahun 1972, pemerintah Amerika segera memberi bantuan pada pemimpin Kurdi, Mullah Mustafa Banani, yang memimpin Kurdistan Dernocratic Party (KDP) agar memberontak pemerintah Irak.53 Campur tangan Amerika atas suku Kurdi ini yang kemudian menyulitkan hubungan pemerintahan Irak dengan suku Kurdi sehingga Baghdad harus terus menerus terlibat perang atau penekanan pada rakyatrya sendiri yang memuncak di tahun 1988 ketika bom kimia dijatuhkan di kota Kurdi, Halabja. Dukungan Amerika pada suku Kurdi menguntungkan invasi dan pendudukan Amerika di Irak sehingga kota-kota Kurdi seperti Mosul dan kirkuk dapat dikuasai tanpa perlawanan yang berarti. Akan tetapi bagi stabilitas politik Irak dukungan Amerika tersebut mengakibatkan permusuhan dua suku yang ditunjukkan secara terbuka pada 12 dan 13 April 2003 ketika terjadi pertempuran di antara keduanya yang mengakibatkan 15-20 orang Kurdi dan Arab meninggal dan 200 orang lain luka-luka.54 Ada kekhawatiran bahwa Amerika sengaja menciptakan permusuhan Kurdi-Arab di Irak untuk memudahkan penguasaannya atas Irak, buktinya Amerika tidak mencegah atau mengatasi konflik Kurdi-Arab tetapi justru memanfaatkannya. Kesulitan ketiga Irak karena anugerah dari Tuhan berupa minyak ini ialah ketertarikan negara besar, khususnya Inggris dan Amerika untuk menguasai wilayah ini. Bahkan nama Irak merupakan pemberian dari Sir Percy Cox, Komando Tertinggi Inggris di Irak yang datang ke Baghdad pada tahun 1920 53 54

David McDowall, The Minority Rights Group, The Kurds Report No.3,Hal.21, dari http://www.scribd.com Republika, 16 April 2003.


untuk menjadikan Irak sebagai negara protektoratnya sebelum Cox datang Irak bernama Baghdad dan Basra. Dalam waktu yang bersamaan Amerika merasa khawatir bahwa sumber minyak dalam negerinya mulai menipis karena kemajuan industri dan peningkatan konsumsi dalam negeri. Untuk itu penguasaan sumber minyak luar negeri merupakan hal yang sangat vital bagi kelangsungan hidup Amerika. Kebijakan ini seperti yang dikemukakan oleh penasihat Kementerian Dalam Negeri Amerika Arthur C. Millspaugh pada waktu itu (tahun l920-an): “Petroleum supplies were basic to American industry, prosperity, well being, and security. ...1t is economically essential... to obtain assured foreign supplies of petroleum”55

Namun Amerika menghadapi kenyataan bahwa wilayah Timur Tengah, termasuk Irak telah berada di bawah pengaruh Inggris. Dalam rangka memprotes monopoli Inggris atas Timur Tengah Amerika atas Inisiatif Presiden woodrow Wilson memperkenalkan nilai-nilai politik modern seperti the Right of self determination dan the open door policy Sampai pada akhimya Inggris melepaskan mandatnya atas Irak pada tahun 1932 dan mengangkat Jenderal Nuri Al-Said sebagai Perdana Menteri dan Faisal I yang membantu Inggris dalam melawan Ottoman sebagai Raja. Akan tetapi, situasi politik dalam negeri Irak masih belum memungkinkan bagi Amerika untuk langsung menguasai meskipun kemudian sistem kerajaan telah digulingkan oleh Karim Qasim di tahun 1958, dan Karim Qasim digulingkan oleh Partai Baath di tahun 1963.

55

William Stivers, Supremacy and Oil, Iraq, Turkey, and the Anglo-American World order 1918-1930 hal.195, dari http://www.scribd.com.


Selanjutnya Perang Irak-Iran tahun 1980 dijadikan momentum penting bagi Amerika untuk memasuki Irak. Sayangnya Saddam Hussein merupakan sosok pemimpin Arab yang sangat menentang eksistensi Israel, sekutu utama Amerika di Timur Tengah. Akibatnya ketika Saddam Hussein menganeksasi Kuwait di tahun 1990, peristiwa ini digunakan Amerika rmtuk menggulingkan kekuasaan Saddam Hussein agar leluasa menguasai wilayah dan minyaknya. Kali ini Amerika menggambarkan Saddam sebagai Diktator Bengis, Singa dari Babilonia, penguasa Brutal, sedangkan Irak digambarkan sebagai poros Setan. prinsip politik yang pernah diperkenalkan oleh Woodrow Wilson yaitu the Right of self determination mulai ditinggalkan oleh Amerika dengan maryerang Irak pada Maret 2003 demi penguasaan atas minyak. Kesulitan Irak ketiga karena kondisi geografisnya yaitu adanya dua sungai besar Eufrat dan Tigris. Sebenarnya dua sungai ini dapat dianggap Sebagai anugerah bagi Irak karena dengan demikian Irak dapat mengembangkan pertaniannya dengan baik sehingga Irak pernah termasuk Negara swasembada pangan. Dua sungai ini pula yang membuat Irak dikenal sebagai wilayah Mesopotamia atau wilayah di antara dua sungai. Di Mesopotamia ini dikenal ada kota Ur, daerah Khaldea SM yang diyakini Sebagai asal Ibrahim (2.000 SM).56 Masyarakat Mesopotamia dikenal sebagai masyarakat yang pertama membangun gedung mulai dari candi hingga istana dan masyarakat yang pertama kali menemukan tulisan, atau dengan kata lain merupakan asal mula peradaban

56

Budiarto Shambazy (editor), Obrak Abrik Irak, Hal.8.


manusia. Akan tetapi, dua sungai tersebut mengalir ke luar perbatasan Irak dan bermuara di Turki; Sungai Efrat mengalir ke Suriah dan Turki, sedangkan Sungai Tigris mengalir ke Iran dan Turki. Akibatnya debit air kedua sungai tersebut menjadi berkurang di Irak. Dengan keadaan seperti ini diperlukan hubungan yang baik dengan negara-negara tersebut sehingga dapat tercipta kerja sama saling mendukung untuk pengelolaan air. Akan tetapi, karena hak memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan tetangganya tempat kedua sungai tadi mengalir, yang terjadi justu negara-negara tadi membangun bendungan-bendungan yang merugikan Irak seperti Bendungan Attaturk di Turki dan Bendungan al-Thawra di Suriah yang aimya kemudian ditampung di danau al-Assad. Dengan demikian kedua sungai ini telah memperburuk hubungan Irak dengan negara-negara tetangganya yang sebelumnya telah buruk Oleh karena itu ketika Irak terlibat perang dengan Iran (Perang Teluk I /1980), Suriah mendukung Iran sedang dalam Perang Teluk II (1990) Suriah bergabung dengan pasukan sekutu. Demikian pula ketika Irak diserang Amerika, negara-negara tetangga dapat dikatakan hampir tidak melakukan pembelaan sama sekali karena masing-masing negara menyimpan permusuhan dengan Irak Sementara itu Amerika semakin dapat memanfaatkan kelemahan-kelemahan Irak ini untuk tetap menduduki Irak yang memiliki 500 ladang minyak yang sangat potensial dan vital bagi kepentingan ekonomi politiknya di Timur Tengah.57

57

Republika, Loc.cit.


2.4.2

Problem Integrasi Nasional Irak: suku Kurdi-Arab sunni, dan Syiah

Kesulitan rakyat Irak dalam melawan pendudukan Amerika di Irak karena sejak dulu mereka sulit diintegrasikan sehingga mereka tidak mudah bersatu meskipun telah muncul musuh benama yang potensial mengancam semua golongan di Irak. problem utama integrasi Nasional Irak yaitu penduduknya yang heterogen dan terkonsentrasi di wilayah tetentu serta adanya campur tangan asing yang seringkali menghasut atau membantu kelompok tertentu untuk memberontak pada pemerintah pusat. Diawali dari suku Kurdi yang tinggal di Irak utara yang merupakan Seperempat jumlah penduduk Irak yang berjumlah 24 juta jiwa. Kesulitan utama pemerintah Irak untuk mengintegrasikan suku Kurdi karena suku ini terkonsentasi secara geogafis di sebelah utara dan tinggal bersama-sama suku Kurdi lain di Iran bagian barat, suriah utara dan Turki bagian tenggara, secara bersama-sama mereka menamakan tempat di mana mereka tinggal Kurdistan. orang-orang Kurdi yang tinggal di 4 negara ini disatukan oleh keinginan yang sama yaitu negara Kurdistan yang merdeka yang terpisah dari negara di mana mereka tinggal. Akibatnya kesetiaan suku Kurdi lebih pada mewujudkan Kurdistan merdeka bersama dengan Kurdi yang lain dibandingkan dengan kesetiaan pada pemerintah Irak. Kesulitan kedua, menyangkut campur tangan negara lain dalam permasalahan Kurdi, baik itu negara-negara tetangga Irak, khususnya Turki, dan Iran maupun Amerika serikat, Israel ataupun Uni Soviet yang seringkali menghasut dan membantu suku Kurdi Irak untuk mernberontak pemerintah Irak


dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian pemberontakan Kurdi di negaranya sendiri, melemahkan pemerintahan pusat Irak, atau untuk menguasai sumber alam minyak di wilayah Irak Utara. Iran dengan transparan pernah membantu pemberontakan Kurdi dalam perang melawan pemerintahan pusat Irak di tahun 1974-1975 dengan mengirimkan persenjataan di perbatasan Irak-Iran.58 Perang ini tidak mungkin dimenangkan oleh Irak kecuali bantuan Iran diputus, sehingga Irak bersedia menandatangani Perjanjian Aljier di tahun 1975 dengan Irak yang memberi kesempatan kepada Iran untuk menggunakan Shatt alArab dengan imbalan akan menghentikan bantuannya bagi pemberontakan Kurdi Irak. Di pihak lain, Turki pernah merasa tidak bersalah mergirimkan pasukannya ke Irak Utara pada bulan April-Mei 1995 karena mencurigai suku Kurdi Turki yang tergabung ke dalam gerilyawan Partai Pekerja Kurdistan (Kurdistan Worker's Party) bersernbunyi di Irak Sedangkan bagi Amerika Serikat masalah suku Kurdi di Irak merupakan peluang emas untuk memecah belah dan menguasai negeri ini atau yang dikenal dengan politik devide and rule atau "pecah belah dan kuasai". Peluang menjadi lebih terbuka karena suku Kurdi Irak terpecah menjadi dua kubu utama yaitu Kurdistan Democratic Party (KDP) yang dipimpin oleh Mullah Mustafa Barzani, sekarang oleh anaknya Massod Barzani, dan Patiotic Union of Kurdistan (PUK) pimpinan Jalal Talabani. Amerika cenderung membantu KDP karena PUK mempunyai ideologi yang cenderung sosialis.

58

David McDowall,op.cit,hal.22.


Dukungan Amerika yang menonjol terjadi di tahun 1972 ketika Irak menasionalisasikan perusahaan minyak the lraq Petroleum Company. Amerika bersama-sama dengan Israel dan Iran mendorong Barzani untuk melawan pemerintahan Irak. Meskipun pada tahun 1970

sudah ada jaminan dari

pemerintah Irak di bawah Partai Baath bahwa suku kurdi akan diberi kebebasan mengekspresikan kebudayaannya, tetapi Barzani dihasut untuk menuntut otonomi di wilayah minyak Kirkuk yang sangat tidak mungkin diluluskan oleh Baghdad. Dukungan Israel dengan memberikan informasi intelejen Mossad dan uang sebesar US $ 50.000 setiap bulan kepada Barzani, Iran dengan memberikan informasi intelejen SAVAK dan Amerika dengan dukungan politik, keuangan dan militer.59 Amerika bersedia membantu Barzani karena ada perjanjian jika Kurdi menang maka konsesi minyak di wilayah Kirkuk akan diberikan kepada Amerika.60 Keadaan ini sungguh menyulitkan pemerintahan Irak sehingga korban di pihak Irak sebanyak 7.000 orang mati dan 10.000 orang terluka sementara di pihak suku Kurdi 2.000 orang mati dan 600.000 orang kehilangan tempat tinggal. Meskipun demikian pada akhimya kemenangan ada dipihak Irak dan Barzani dideportasi ke Amerika Serikat sampai ia meninggal di sana pada Maret 1979. padahal sebelum partai Baath berkuasa pada tahun 1963, Barzani pernah hidup dalam pengasingan di Moskow, Uni Soviet. Dukungan Amerika Serikat terhadap suku Kurdi, khususnya kepada KDP. menjadi bumerang pada dirinya ketika meletus Revolusi Islam Iran pada tahun 59 60

Ibid. Ibid.


1979 yang menyebabkan pengaruh kekuasaan Amerika di Iran berakhir. Ternyata KDP, demikian pula PUK. mendukung penuh revolusi tersebut. Selanjutnya ketika Revolusi Islam Iran di tahun 1979 dilanjutkan dengan Perang Irak-Iran di tahun 1980, tiba-tiba pemerintah Irak di bawah Saddam Hussein mendapat dukungan Amerika Serikat. Keadaan ini dimanfaatkan oleh suku Kurdi, terutama PUK, untuk melawan pemerintahan Irak dangan bantuan Iran. sepanjang tahun 1985 - 1987, Irak benar benar mengalami kekalahan melawan Iran karena dalam waktu bersamaan juga haus menghadapi suku Kurdi. Keadaan ini memaksa Irak menggunakan sanjata kimia di kota Halabja setelah sebelumnya pasukan Irak diusir oleh PUK yang dibantu oreh Iran di kota ini pada Maret 1988. Akibatnya 6.000 orang sipil mati secara mengenaskan. Dunia dikejutkan oleh tindakan Irak yang dikomando oleh Menteri pertahanan Irak Ali Hassan al-Majid, ini tetapi Amerika tidak bereaksi apa-apa. Selanjutnya, ketika Irak menganeksasi Kuwait dan dikalahkan oleh pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika pada tahun 1991, suku Kurdi di Irak baik PUK maupun KDP, mengadakan perlawanan terhadap pemerintah Irak. Akan tetapi, kali ini Amerika tidak segera memberikan bantuannya bukan karena untuk menjaga stabilitas Irak tetapi untuk menjaga agar Turki yang telah membantu Amerika dalam operasi Badai Gurun dan sekutunya di dalam NATO serta mempunyai masalah separatis Kurdi menjadi tidak nyaman. cara Amerika membantu suku Kurdi kali ini yaitu dengan mendesak PBB untuk mengeluarkan resolusi bemomor 670/1990 yang berisi zona larangan terbang bagi Irak di wilayah 34-36 derajat LU. agar Irak tidak dapat menyerang suku


Kurdi melalui udara. Secara keseluruhan mereka berjumlah lebih kurang 20 juta dan sebagian besar tinggal di Turki. Bahasa bangsa Kurdi terdiri dari dua dialek utama yaitu Kurmanji dan Sorani yang digunakan oleh sebagian besar suku Kurdi. Sedangkan agama mereka sebagian besar menganut Islam Sunni dan sebagian kecil beragama Kristen, Yahudi, atau Zoroaster. Mengingat kecenderungan suku Kurdi di Irak yang senantiasa memberontak pemerintahan Irak di bawah Partai Baath. selalu mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintahan Saddam Hussein, serta selalu terpengaruh oleh dukungan asing, maka sangat kecil kemungkinan mereka melawan kehadiran Amerika Serikat di Irak. Bahkan secara eskplisit pemimpin PUK Jalal Talabani, mendukung pemerintahan yang dibentuk oleh Amerika Serikat dan mengusulkan agar Irak menjadi negara ferderal. Lebih dari itu, kelompok Kurdi ini menunjukkan kesetiaannya kepada Amerika dengan ikut membantu mantan Wakil Presiden pada masa Saddam, Taha Yassin Ramadhan, pada 19 Agustus 2003, termasuk memberi masukan informasi tentang keberadaan Saddam di Tikrit sampai Saddam tertangkap pada 13 Desember 2003. Sikap suku Kurdi tersebut berbeda sekali dengan sikap kaum Syiah Irak yang mempunyai kecenderungan menolak kehadiran Amerika, meskipun kaum Syiah merupakan kelompok masyarakat Irak yang seringkali dipinggirkan oleh Saddarn, tetapi kelompok ini juga bukan kelompok yang mendukung kehadiran AS di Irak. Kecenderungan ini dapat dilihat pada kekerasan yang terjadi selama pendudukan Amerika di kota-kota kaum Syiah, misalnya peristiwa ditembak jatuhnya Helikopter Black Hawk Amerika yang menewaskan 6 orang awaknya


juga pesawat tempur Angkatan Laut F/A- 18 Homet yang diternbak oleh rudal jelajah di kota Syiah Karbala pada April 2003.61 Tumbangnya rejim Saddam Hussein akibat invasi militer yang dilakukan oleh pasukan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Inggris ke Irak telah memberikan harapan baru bagi bangkitnya kembali gerakan politik Syiah Irak yang telah sekian lama tertindas di bawah pemerintahan rejim Saddam Hussein. Ada harapan yang besar dari sebagian pemimpin kelompok Syiah bahwa mereka akan memperoleh peran yang lebih besar dan signifikan dalam tatanan politik dan pemerintahan Irak yang baru pasca rejim Saddam Hussein. Harapan ini merupakan suatu hal yang wajar mengingat realitas demografis-keagamaan Irak, kelompok Syiah Irak merupakan warga mayoritas.62 Apabila pemerintahan baru Irak mengabaikan atau kurang mengakomodasi kepentingan kelompok Syiah berarti meletakkan bom waktu yang bisa meledak kapan saja di masa mendatang. Bangkitnya kembali gerakan politik Syiah di Irak ini merupakan suatu fenomena yang tidak diduga sebelumnya oleh AS sehingga AS tidak siap untuk mengantisipasi perkembangan ini. Pada waktu melancarkan invasi, AS mulanya mengharapkan ada sebagian kelompok Syiah Irak yang akan memberikan dukungan kepada pasukan militer AS. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa ada kelompok Syiah Irak (terutama yang beraliran moderat) yang beranggapan bahwa AS akan membebaskan mereka dari penindasan oleh rejim Saddam Hussein. 61 62

Tempo, 13 April 2003, hal.138. Pada tahun 2002, jumlah kaum Syiah Irak mencapai 63% dari total penduduk sekitar 24 juta. Kaum Sunni 34 juta, dan penganut Kristen dan Yahudi 37 juta. Secara etnis 75% sarnpai 80% penduduk Irak adalah Arab, 15-20% adalah Kurdi, dan sekitar 5% adalah suku bangsa Turkoman Persia Mandean dan Yazid.


Akan tetapi, dugaan ini ternyata keliru. Ketika rejim Saddam Hussein jatuh, kelompok Syiah Irak justru mengambil kesempatan untuk bisa tampil di tengah-tengah rakyat Irak dengan harapan akan mendapatkan tempat dan pengaruh dalam tatanan politik dan pemerintahan Irak yang baru pasca invasi AS. Oleh karena itu, kelompok Syiah Irak berusaha untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan militer AS (yang kemudian disebut sebagai pasukan pendudukan) yang berusaha mengatur tatanan politik Irak sesuai dengan kepentingan mereka. Ada kekhawatiran di antara mereka bahwa AS akan membentuk pemerintahan baru yang belum tentu memberikan porsi peranan yang lebih besar kepada kelompok Syiah dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Kalau hal ini terjadi, berarti gerakan Syiah akan kembali tersisih di bawah rejim yang baru. Perlawanan kaum Syiah terhadap pendudukan AS ditunjukkan dengan berkumpulnya lebih kurang satu juta orang Syiah untuk memperingati meninggalnya cucu Nabi Muhammad SAW Hussein bin Ali bin Abi Thalib, di kota suci kaum Syiah, Karbala pada 22 April 2003, sambil mengumandangkan slogan-slogan anti Amerika.63 Amerika pantas khawatir terhadap pertunjukan kekuatan kaum Syiah ini mengingat kaum Syiah mempunyai riwayat berani melawan kaum penjajah. Hal ini pernah dialami Inggris pasca Perang Dunia I ketika akan menguasai Irak setelah berakhirnya kekuasaan Otoman di tahun 1920. Kaum Syiah Irak yang semula menyambut baik kehadiran Inggris karena menduga akan membebaskan

63

Kompas, 27 April 2003.


Irak dari cengkeraman Otoman berbalik melawan secara total setelah menyadari bahwa Inggris datang untuk menguasai Irak. Pada akhirnya kekuasaan Inggris hanya bertahan 12 tahun karena mandat Inggris atas Irak kemudian dilepas pada tahun 1932. Sebenarnya sampai saat ini pasukan AS di Irak mengakui bahwa Syiah di Irak merupakan gerakan yang paling solid dan terorganisir.64 Di samping suku kurdi dan kaum syiah, ada kelompok lain didalam masyarakat Irak yang mempunyai arti yang sangat penting, yaitu arab Sunni. Bagaimanapun kelompok ini, meskipun termasuk minoritas, tetapi pernah berkuasa di Irak selama lebih kurang 30 tahun, sejak partai Baath berkuasa di tahun

1963.

Penguasa

pendudukan

Amerika

di

Irak

seharusnya

mempertimbangkan kelompok ini karena sebagian besar masih setia pada rezim Saddam Hussein, meskipun ada juga yang bukan mendukung rezim saddam tetapi menolak dengan tegas pendidikan AS. Kelompok arab sunni yang mungkin menjadi ancaman bagi AS tersebut ialah mantan anggota partai Baath, Garda Republik (Jaringan Intelijen Saddam), Kelompok Nasionalis Fedayeen, kelompok mantan tentara yang saat ini dibawah komando Abu Ali yang anggotanya pernah mendapat latihan militer di beberapa Negara Eropa serta merupakan kelompok yang cukup terkoordinasi dan mempunyai jaringan yang ketat, dan kelompok lain yang diduga mempunyai hubungan dengan Al-Qaidah, yaitu Ansar Al-Islam.65 Meskipun orang orang sunni banyak tinggal di Irak tengah, khususnya di kota Baghdad, Falujjah atau Ramadi akan tetapi di bawah kepemimpinan Saddam 64 65

Kompas, Ibid. Kompas, 28 Desember 2003.


telah terjadi Arabisasi di kota kota syiah seperti Mosul, Kirkuk, dan Basra. Kelompok Sunni-arab ini yang diduga sering melakukan bom bunuh diri ataupun bom mobil, seperti serangan terhadap markas PBB pada tanggal 19 Agustus 2003 yang menewaskan misi PBB Sergio de Mello dan serangan terhadap kantor Palang Merah Internasional yang menewaskan 30 orang. Kota Baghdad merupakan kota yang keras perlawanannya terhadap tentara pendudukan AS, bahkan setelah Saddam tertangkap pada 13 Desember 2003 terjadi serangan terhadap kantor polisi dan ledakan truk tangki yang menewaskan 10 orang, serangan terhadap “zona Hijau” yaitu zona yang dijaga ketat di markas militer Amerika.66 Demikian juga di kota Ramadi pada tanggal 11 Desember 2003 bom mobil meledak di pangkalan militer Amerika Serikat yang menewaskan 1 orang amerika dan melukai 10 orang diantaranya. Amerika nampaknya tidak berusaha untuk meredakan perlawanan kelompok Arab-Sunni ini untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di Irak. Justru sebaliknya, AS tampak sangat berambisi untuk menumpas para pendukung Saddam yang sebagian besar Islam Sunni, seperti mantan wakil persiden Thaha Yasin Ramadhan, dan Izzat Ibrahim, wakil ketua Dewan Revolusi di era Saddam. Lebih dari itu, dalam pembentukan Dewan Pemerintahan Irak (Iraqi Government Council) oleh administrasi amerika di irak yang diketuai oleh Paul D. Bremer, kelompok Islam Sunni kurang diakomodasikan. Hal ini dapat dilihat dari susunan keanggotaannya. Kebijakan

66

Tempo, ibid.


Amerika ini dikhawatirkan akan membuat perlawanan dari kelompok Sunni serta membuat kelompok Sunni dengan kelompok Syiah dan Kurdi semakin sulit untuk diintegrasikan.


BAB II STATE BUILDING PADA MASA PEMERINTAHAN SADDAM HUSSEIN

Recommend Documents