DIALOG NASIONAL DEWAN RISET NASIONAL 2013
PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK Untuk Mewujudkan Industri Yang Berdaya Saing Ir. Irnanda Laksanawan, MSc.Eng., PhD. Komtek ICT - Dewan Riset Nasional Gedung BPPT – 5 Desember 2013
• APEC merepresentasikan kepentingan ekonomi 2,7 milar jiwa, 55% total GDP dunia dan 43% volume perdagangan dunia. • Sejak berdirinya, rata-rata ekonomi APEC mengalami pertumbuhan GDP 7% pertahun sementara rata-rata pertumbuhan GDP non-APEC hanya 5% per tahun. • Tiga Pilar Pencapaian Bogor Goal Untuk mencapai Bogor Goals, kerjasama APEC dilakukan di tiga pilar utama yaitu: 1. Trade and Investment Liberalisation. 2. Business Facilitation. 3. Economic and Technical Cooperation.
ELEMEN PILAR AEC BLUEPRINT Memuat rencana aksi dan target waktu hingga tahun 2015: 1.
Pasar Tunggal dan Basis Produksi Regional: arus barang, jasa, dan investasi yang bebas, tenaga kerja yang lebih bebas, arus permodalan yang lebih bebas, priority integration sectors (PIS), serta pengembangan sektor food-agriculture-forestry.
2.
Kawasan berdaya-saing Tinggi: Kebijakan persaingan, perlindungan konsumen, HKI, pembangunan infrastruktur, kerjasama energi, perpajakan, e-Commerce
3.
Kawasan dengan Pembangunan Ekonomi yang Merata: pengembangan UKM mempersempit kesenjangan pembangunan antar negara ASEAN.
4.
Integrasi dengan Perekonomian Dunia: pendekatan kohoren terhadap hubungan ekonomi eksternal, pertisipasi yang semakin meningkat dalam jaringan suplai global.
Implementasi baik tingkat ASEAN maupun tingkat nasional sejak 2008 dan di monitor dengan mekanisme Scorecard AEC Scorecard.
Status ASEAN+1 FTA CHINA
KOREA
JAPAN
ANZ
INDIA
• The 1st FTA
• The 2nd FTA
• The 3rd FTA
• The 4th FTA
• The 5th FTA
• Signed in 2004 with Early Harvest Program since 2004
• TIC signed in 2006
• Signed in 2008 without services & investment
• Comprehensive, single undertaking FTA
• Signed in AEM August 2009
• Transition period for INA TIG: 20082019 (NT), 2024 (ST)
• Signed in Feb 2009
• Transition period for INA TIG: 20052012(NT), 20152018 (SL & HSL) • TIS signed in 2007 & entry to force in July 2007 • 2nd Package of TIS will be signed by AEM-MOFCOM in August 2011 • Investment signed in August 2009, INA ratification was done
• Transition period for INA TIG: 2006-2012 (NT), 2012-2016 (ST) • TIS signed in 2007 & EIF in May 2009, ASEAN commitments based on AFAS 4 +/- (INA ratification for TIS is on-going) • Investment Agreement was signed in June 2009 (INA ratification was done)
• INA has ratified but yet to EIF pending the completion of transposition 7 legal
• Transition period for INA TIG: 20092015(NT), 20152025 (ST) • Services commitment based on AFAS 5 -/+ • INA ratification was done on 6 May 2011 • EIF since 10 January 2012PMK No. 166/PMK. 011/2011 (Form AANZ)
• Transition period for INA/TIG: 2010-2015 (NT), 2015-2018 (ST) • INA ratification was done: INA EIF in October 2010 (PMK No. 144/PMK. 011/2010) • Services & Investment: • Negotiations are on going
ASEAN SEBAGAI PUSAT INTEGRASI REGIONAL
EAFTA= East Asia Free Trade Agreement (ASEAN+3) CEPEA=Comprehensive Economic Partnership in East Asia ( ASEAN+6) Karena Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN, Indonesia bisa menjadi pusat integrasi regional. Dampak: BUKAN PUSAT INTEGRASI TAPI JADI PUSAT PASAR GLOBAL Kemampuan R&D dan Rekayasa anak Bangsa, masih TERMARJINALKAN berakibat pembelian US$ meningkat tajam, dan Rupiah melemah
REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP) ASEAN China FTA
A S E A N + 1 FTA
ASEAN Korea FTA ASEAN Jepang CEP ASEAN India FTA
ASEAN Australia New Zealand FTA ASEAN’S other external economic partners
C O N S O L I D A T E D
RCEP: ASEAN Plus FTAs
IMPOR INDONESIA DARI ASEAN + 6 (Menurut Jenis Barang)
Sumber: SEADI, USAID, 2012
US$ Million
Impor Indonesia didominasi oleh barang modal Indonesia sedang meningkatkan kapasitas produksi
Keterangan: 1. Terjadi karena kebijakan industri & perdagangan belum berpihak pada kemampuan R&D dan Rekayasa anak bangsa. 2. R&D DAN PEREKAYASAAN industri permesinan, oil & gas, petrokimia, energi, telekomunikasi, transportasi TIDAK BERKEMBANG
MENUJU ASEAN COMMUNITY 2015
TIGA PILAR ASEAN COMMUNITY: – ASEAN political-security community – ASEAN economic community – ASEAN socio-culture community
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY Potensi Dampak
ASEAN Economic Community Pasar Tunggal, Berbasis Produksi – Arus Bebas Barang
-
+
Banjirnya produk dan jasa luar negeri/ ASEAN ke Indonesia
Perluasan pasar bagi produk dan jasa Indonesia
Banjirnya tenaga kerja trampil LN/ ASEAN ke Indonesia, bersaing dengan tenaga kerja lokal
Membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja trampil Indonesia dengan strategi pengelolaan pengiriman/ penempatan tenaga kerja yang terencana
(Free Flow of Goods)
– Arus Bebas Jasa (Free Flow of Services)
– Arus Bebas Investasi (Free Flow of Investment)
– Arus Modal yang Lebih Bebas (Free Flow of Capital)
– Arus Bebas Tenaga Kerja Terampil (Free Flow of Skilled Labor)
Emigrasi tenaga kerja trampil berkualitas tinggi dari Indonesia ke negara-negara ASEAN/LN (Brain Drain)
INDEKS DAYA SAING ASEAN- WEF Indonesia
Innovation Transition driven E-I
Efficiency driven 2012
Transition F-E 2011
(3.509) Country
2009
Country
2010
Country
2011
Country
2012
Factor (3.015) driven 2010
Singapore
3
Singapore
3
Singapore
2
Singapore
2
(2.329)
Malaysia
24
Malaysia
26
Malaysia
21
Malaysia
25
Brunei
32
Brunei
28
Brunei
28
Brunei
28
Thailand
36
Thailand
38
Thailand
39
Thailand
38
Indonesia
54
Indonesia
44
Indonesia
46
Indonesia
50
Vietnam
75
Vietnam
59
Vietnam
65
Philippines
65
Philippines
87
Philippines
85
Philippines
75
Vietnam
75
Cambodia
110
Cambodia
109
Cambodia
97
Cambodia
85
Laos
na
Laos
na
Laos
na
Laos
na
Myanmar
na
Myanmar
na
Myanmar
na
Myanmar
na
2009 (2.246) GDP per capita (US$)
Sumber : WEF, 2009-2012
PELUANG : KEKAYAAN SDA INDONESIA Penghasil Terbesar Dunia no 5: Kacang 69,4 juta ton
Penghasil Terbesar Dunia no 10: Buah 11,6 juta ton
Penghasil Terbesar Dunia no 3: Beras 35,8 juta ton
Output Terbesar Dunia no 6: Agricultural US$ 60 milyar
Penghasil Terbesar Dunia no 3: Kokoa 545.000 ton
Penghasil Terbesar Dunia no 6: Teh 150.000 ton
Penghasil Terbesar Dunia no 4: Kopi 465.000 ton
Penghasil Terbesar Dunia no 1: Kelapa Sawit 465.000 ton
Penghasil Terbesar Dunia no 3: Karet 2,80 juta ton
Penghasil Terbesar Dunia no 2: Timah 102.000 ton
Penghasil Terbesar Dunia no 6: Tembaga 789.000 ton
Penghasil Terbesar Dunia no 4: Bauksit Cad . no 7
Penghasil Terbesar Panas Bumi 40% sumber daya dunia
Sumber : PII, 2011
Penghasil Terbesar Dunia no 10: Natural Gas 69,7 milyar cubic mtr.
Penghasil Terbesar Dunia no 6:Batubara 141,1 juta ton oil eq
Penghasil Terbesar Dunia no 3: Nikel 229.000 ton
Penghasil Terbesar Dunia no 7: Emas 105.000 ton
Prediksi
McKinsey (2012)
TANTANGAN
PROMIZING POPULATION AND GROWING BUYING POWER AS THE LONG TERM DRIVER 2010 - 2045
4000
USD
PERTUMBUHAN EKONOMI MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
3,660
3500
PDB Perkapita
3000
2500
2000
1500 1106
Sumber : ADB *estimasi 2012
1000
500
Menurut ADB, kriteria kelas menegah adalah yang mempunyai pengeluaran per kapita $2 - $20
481.9
0 1997 1998
2003
2006
2009
2012
“Jumlah kelas menengah Indonesia selama kurang lebih 10 tahun mengalami peningkatan hampir 2x lipat”
INDONESIA SUDAH MENJADI PERINGKAT 16 BESAR DUNIA (1) United…
2
2
2
2
16
16
(2) China (3) Japan
7
(4) Germany
6
9
(5) France (6) United… (7) Brazil (8) Italy
18
(9) Russia (10) India
24
(11) Canada
26
(12) Australia
26 28
(13) Spain
China
(14) Mexico
Indonesia
(15) South… (16) Indonesia
1990
(17) Turkey
1995
2000
2005
2010
2011
2012
(18)… (19) Saudi… (20)… (21) Sweden (22) Norway (23) Iran (24) Belgium (25) Argentina 0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000 12,000 14,000 16,000
Sumber: World Bank, CEIC, IMF
Keberhasilan pembangunan ekonomi indonesia telah membawa indonesia ke dalam kelompok G20. Pada tahun 2012, Indonesia menjadi negara terbesar ke 16 dunia (2005 masih di peringkat 26). Indonesia berada pada arah yang benar.
INDONESIA HARUS MENINGKATKAN DAYA SAING (AEC) 2015
Pasar Tunggal dan Basis Produksi Regional
Kawasan Berdayasaing Tinggi
Kawasan dengan Pembangunan Ekonomi yang Merata
Integrasi ke dalam Perekonomian Dunia
Pada tahun 2015, Kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbuka yang berbasis produksi, dimana aliran barang, jasa, dan investasi akan bergerak bebas, sesuai dengan kesepakatan ASEAN. Tingkat keunggulan komparatif dan kompetitif yang berbeda antar negara anggota ASEAN akan berpengaruh dalam menentukan manfaat AEC 2015 di antara negara-negara ASEAN. Indonesia harus meningkatkan daya saing guna menghadapi integrasi perekonomian dan meningkatkan potensi pasar domestik (konektivitas dan infrastruktur). Peran inter-konektivitas mutlak dalam mendorong daya saing produk nasional di pasar domestik maupun luar negeri
Pencapaian & Target&Pembangunan TANTANGAN EKONOMI APBN 2014 2010
2011
2012
TARGET RPJM
REALISASI
TARGET RPJM
REALISASI
TARGET RPJM
REALISASI *)
5,5- 5,6
6,2
6,0 - 6,3
6,5
6,4 - 6,9
6,23
Inflasi
4-6
7
4,0 - 6,0
3,8
4,0 - 6,0
4,30
Pengangguran
7,6
7,1
7,3 - 7,4
6,6
6,7 - 7,0
6,14 (Agt)
12,0 - 13,5
13,33
11,5 - 12,5
12,49
10,5 - 11,5
11,66 (Sept)
Pertumbuhan Ekonomi
Kemiskinan
2013
2014 STATUS
TARGET RPJM
TARGET APBN 2013
TARGET RPJM
TARGET RKP
Pertumbuhan Ekonomi
6,7 - 7,4
6,8
7,0%-7,7%
6,8 – 7,2
2
Inflasi
3,5 – 5,5
4,9
3,5 – 5,5
4,5 + 1
1
Pengangguran
6,0 - 6,6
5,8 – 6,1
5%-6%
5,0 – 6,0
1
Kemiskinan
9,5 - 10,5
9,5 – 10,5
8%-10%
8,0 – 10,0
2
*) Realisasi sementara
1
= Sudah tercapai atau On Track/on Trend
2
= Perlu Kerja Keras
17
TANTANGAN EKONOMI & APBN 2014 INTERNAL Tantangan -
Iklim investasi dan usaha masih perlu perbaikan
-
Isu ketenagakerjaan Keterbatasan infrastruktur
-
Kesehatan fiskal dan penyerapan anggaran. Pengelolaan BBM dalam negeri
-
EKSTERNAL
-
-
Potensi pasar domestik yang besar Pemanfaatan jumlah midle class yang besar dan terus naik Pemilu mendorong kegiatan perekonomian domestik
Peluang
Tantangan
Peluang -
-
-
Di tahun 2013 pemulihan ekonomi dunia diperkirakan berjalan lambat Pemulihan harga komoditas yang masih lambat Kecenderungan peningkatan hambatan non tarif
-
Krisis utang Eropa mereda
-
Resesi ekonomi AS akibat jurang fiskal dapat dihindari
-
Perekonomian China mulai menguat
Stabilitas sosial politik terkait Pemilu
Kebijakan perkuatan ekonomi domestik : 1. Mendorong Investasi dan Ekspor 2. Meningkatkan efektifitas belanja negara 3. Menjaga daya beli masyarakat 4. Menjaga stabilitas ekonomi, antara lain nilai tukar Rupiah 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur 6. Menjaga stabilitas sosial dan politik
Dengan kerja keras melalui penguatan ekonomi domestik, perekonomian 2014 diperkirakan dapat mencapai sasaran 7% 18
TREN SUBSIDI ENERGI DALAM APBN (dalam Triliun Rupiah)
APBN 2013: Subsidi energi Rp 274,7 T ( Subsidi BBM Rp 193,8 T & Subsidi listrik Rp 80.9 T )
APBN-P 2013: Subsidi energi Rp 309.8 T, ( Subsidi BBM Rp 199,8 T & Subsidi Listrik Rp 99.9 T )
APBN 2014: Subsidi Energi Rp 210,9 T ( Subsidi BBM Rp 193,8 T & Subsidi listrik Rp 71,3 T )
TANTANGAN EKONOMI SUBSIDI & APBN 2014
Sumber: World Bank, CEIC, IMF
Slide 20
TANTANGAN EKONOMI SUBSIDI & APBN 2014
INDONESIA KAYA SUMBER DAYA ENERGI? Persepsi KELIRU tentang Sumber Daya Energi di Indonesia : 1.
Indonesia adalah negara yang kaya minyak. Padahal tidak! Kita lebih banyak memiliki energi lain seperti batubara, gas, CBM (Coal Bed Methane), panas bumi, air, BBN (Bahan Bakar Nabati) dan sebagainya.
2.
Harga BBM harus murah, tanpa berpikir bahwa hal ini menyebabkan terkurasnya APBN untuk subsidi harga BBM, ketergantungan kita kepada BBM yang berkelanjutan serta kepada impor minyak dan BBM yang makin lama makin besar serta makin sulitnya energi lain berkembang.
3.
Investor akan datang dengan sendirinya tanpa perlu kita bersikap bersahabat dan memberikan iklim investasi yang baik.
4.
Peningkatan kemampuan Nasional akan terjadi dengan sendirinya tanpa keberpihakan (campur tangan) Pemerintah.
POSTUR BELANJA APBN 2013
* dalam Triliun Rupiah
Problematika: Pembangunan Infrastruktur menjadi terhambat karena alokasi belanja modal dalam APBN selalu lebih kecil daripada Belanja Rutin & Subsidi. Pemerintah harus melakukan pengelolaan anggaran subsidi BBM secara ketat untuk menghindari terjadinya pembengkakan dalam setiap APBN.
STRATEGI UTAMA AKSELERASI INDUSTRIALISASI
1. Hilirisasi sumber daya alam (mineral, migas dan agro)
2. Mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing
4. Percepatan proses pengambilan keputusan pemerintah untuk menyelesaikan hambatan birokrasi (debottlenecking)
3. Mendorong Partisipasi dunia usaha dalam membangun infrastruktur
5. Meningkatkan integrasi pasar domestik
PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Hilirisasi Industri Berbasis Agro, Migas dan Bahan Tambang Mineral
Industri hilir Industri hlir Industri kelapa sawit hilir karet kakao
Peningkatan Daya Saing Industri Berbasis SDM, Pasar Domestik & Ekspor
Industri furniture
Industri mesin Industri perkakas/ Tekstil, Pakaian jadi dan alas kaki peralatan pabrik
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Fesyen
Industri petrokimia
Industri elektronika konsumsi dan peralatan telekomunikasi
Kerajinan
Industri gula Industri Industri pupuk logam dasar berbasis tebu
Industri kendaraan bermotor
Animasi dan Konten Multimedia
Industri perkapalan
PENINGKATAN NILAI TAMBAH PENGOLAHAN BARANG MINERAL & AGRO Industri Besi Baja
Iron Ore 1.615 ton $ 50/ton 1
Sponge Iron 1.02 ton $420/ton 8
Slab/Billet 1 ton $790/ton 12
Industri Aluminium
Bauxite 5,4 ton $ 17/ton 1
Alumina 2 ton $350/ton 20
Aluminium Ingot 1 ton $2500/ton 147
Industri Nikel
Nickel Ore 11,25 ton $ 25/ton 1
Ferronickel 1,2 ton $ 2574/ton 103
Stainless Steel 1 ton $ 2627/ton 105
Industri Tembaga
Copper Ore 80 ton $ 80/ton 1
Copper Concentrate 4,35 ton $ 3000/ton 37.5
Copper Cathode 1 ton $ 8000/ton 100
CPO-Based For Non-food CPKO-Based For Food and Non-Food
CPO $1168/ton 1
CPKO $1322/ton 1
Methyl Ester $2.128/ton 1,82
Fatty Acid $2.820/ton 2,42
Surfactant $5.450/ton 4,66
Confection $1850/ton 1,39
Fatty Alcohol $4200/ton 3,17
Base Cosmetic $8.230/ton 4,66
LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RUU PERINDUSTRIAN
UU No. 5 Tahun 1984
Faktor-faktor yang mempengaruhi: a. otonomi daerah;
Dasar hukum pembangunan dan pengembangan industri selama ini.
RUU TENTANG PERINDUSTRIAN Pengganti UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian UU No. 5 Tahun 1984 telah berusia 29 tahun dan sudah perlu disesuaikan.
b. era globalisasi dan liberalisasi ekonomi telah membawa perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian, baik di tingkat nasional maupun internasional; c. perlunya pemanfaatan sumber daya alam secara optimal oleh industri nasional guna penciptaan nilai tambah yang sebesar-besarnya di dalam negeri; dan d. perlunya peningkatan peran dan keterlibatan Pemerintah secara langsung di dalam mendukung pengembangan industri nasional.
PENGATURAN BARU DI DALAM RUU PERINDUSTRIAN Pengaturan baru:
RUU TENTANG PERINDUSTRIAN
• SDM Industri dan standar kompetensi
• Pengelolaan SDA dan bahan baku
• Skala Industri
• Audit teknologi industri
• Sistem Informasi Industri Nasional
• Manajemen energi
• Infrastruktur Industri
• SNI dan spesifikasi teknis industri
• Fasilitas dan kemudahan • Industri Hijau • Penyebaran pertumbuhan industri • Kawasan Industri
• Manajemen air
• P3DN • Komite Ketahanan Daya Saing • PPNS industri • Sanksi Administratif
• Pembiayaan industri
• Sanksi Pidana
KERANGKA DISAIN TUJUAN
3 PILAR STRATEGI
PRASYARAT
1 PENGEMBANGAN KORIDOR EKONOMI
Menuju negara maju yang lebih sejahtera
Pengembangan (dan revitalisasi) pusat-pusat pertumbuhan Luar Jawa
2 Percepatan dan perluasan pembangunan Ekonomi di seluruh wilayah Tanah Air
PERKUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL Sinergi antar-pusat pertumbuhan dan pemerataan infrastruktur dasar
3
MEMPERCEPAT KEMAMPUAN SDM DAN IPTEK NASIONAL Mendorong ke arah innovation driven economy
1. Perubahan mindset 2. Pengembangan Mutu Modal Manusia 3. Pemanfaatan seluruh sumber Pembiayaan Pembangunan 4. Pola pengelolaan Anggaran & Kekayaan Negara yang lebih baik. 5. Konsistensi kebijakan yang mendorong transformasi sektoral 6. Keberlanjutan Jaminan Sosial & Penanggulangan Kemiskinan 7. Ketahanan Pangan & Air. 8. Ketahanan Energi 9. Reformasi Birokrasi
STRATEGI 3 :
MEMPERCEPAT KEMAMPUAN SDM DAN IPTEK NASIONAL
Pendapatan per kapita (US$)
PENGEMBANGAN SDM DAN IPTEK MEMILIKI PERAN KUNCI menuju ke tahap berdaya saing
Innovation Driven Economy
Efficiency Driven Economy
Percepatan dan perluasan transformasi ekonomi menuntut pola pengembangan ekonomi yang didasari pada semangat inovasi
PENGUATAN SDMSDM-IPTEK MP3EI Kedaulatan Teknologi melalui Inovasi Kedaulatan Industri dan Ekonomi melalui SDM Unggul
Daya saing Industri dan Ekonomi melalui SDM Terampil
PT Riset
• Pengembangan 10-20 PT Riset dan Pusat Penelitian secara Nasional
PT Pendidikan dan Politeknik
• Satu PT & 2 Politeknik Unggul di tiap Provinsi (100 Politeknik baru)
Akademi Komunitas utk Tenaga Terampil Setempat
• Satu Akademi Komunitas di tiap Kab/Kota (521 Akademi Komunitas)
Sekolah Menengah Kejuruan
• Perbaikan rasio SMK:SMA, penguatan mutu dan relevansi SMK
Kursus/Pendidikan Non Formal utk Meningkatkan Kompetensi Naker Setempat
• Peningkatan mutu, penguatan relevansi, dan sertifikasi lembaga kursus 31 Slide 31
PERGURUAN TINGGI DAN MP3EI Tim Kerja SDM Iptek – MP3EI Melalui Kemen Pendidikan dan Kebudayaan
Program Riset Strategis Nasional MP3EI 20112011-2015 Rp. 200 juta per penelitian per tahun (dapat diajukan multi years sampai tiga TA tahun) 20132014
Akademi Komunitas TA 2013(Community Collage) Collage) Total: Rp 313.5 M (APBN-2013) 2014
Perguruan Tinggi Di Seluruh Indonesia Perguruan Tinggi Implementasi transformasi ekonomi Model dan strategi percepatan pembangunan Teknik implementasi 3 strategi MP3EI Naskah akademik untuk regulasi dan kebijakan Rekomendasi dalam penguatan implementasi MP3EI
Menciptakan tenaga kerja yang ahli dan fokus pada 22 kegiatan ekonomi MP3EI Meningkatkan kualitas SDM lokal Merancang keterampilan kerja dengan komposisi 65% praktek dan kerja industri, dan 35% teori.
MEMPERKUAT OPERASIONALISASI SISTEM INOVASI NASIONAL 3 pelaku utama dalam sistem inovasi nasional (a) pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan katalisator; (b) pelaku usaha/industri sebagai pengguna hasil invensi; dan (c) lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi sebagai penghasil produk invensi.
Penguatan Sistem Inovasi Nasional Indonesia
Sumber: MP3EI
Kolaborasi ketiga pelaku utama sangat penting dan diperlukan untuk berkembangnya produkproduk inovasi sesuai dengan kebutuhan.
ARAH KEGIATAN RISTEK 2015 - 2019 Menyusun cetak biru ristek 2015-2019 dengan berpedoman pada MP3EI sebagai arah sekaligus tujuan pembangunan perekonomian sampai dengan tahun 2025. Pengarusutamaan kegiatan ristek, litbang dan inovasi sebagai strategi utama perekonomian guna mencapai tahapan innovation driven economy, dengan fokus pada sektor-sektor kegiatan yang telah diidentifikasi dalam MP3EI. Penguasaan iptekin guna mendukung pengolahan sumber daya alam dan peningkatan nilai tambah kekayaan budaya lokal. Pengembangan pola triple helix (universitas-industri-pemerintah) dalam mendorong peningkatan TFP yang akan meningkatkan daya saing perekonomian nasional di tataran global dan regional. Pengembangan pusat-pusat inovasi melalui kerja sama dengan industri yang akan menjamin pemanfaatan hasilnya. Pengembangan pusat-pusat inkubasi guna meningkatkan secara cepat jumlah wirausaha di bidang teknologi (technopreneur).
Automotive Case Study
KEY GROWTH DRIVER FOR INDONESIA IN ASEAN ECONOMIC REGION
GROWTH OF PRODUCTIVE POPULATION & SUPPORTIVE FISCAL POLICY BECOME KEY DRIVER OF FUTURE ECONOMIC GROWTH
Goverment Market Outlook 2013 ~ Onward Market Still dominated by 4x2 segment with ± 10 % projected growth
HISTORY OF INDONESIA AUTO INDUSTRY 1972 - 2012 Market Total 1972-2012 = 11.601.000 units
INDUSTRIAL POLICY & ACHIEVED TECHNOLOGY DEVELOPMENT IN AUTOMOTIVE INDUSTRY
CHALLENGES TO FACE FOR 2 MILLION CAR PRODUCTION IN INDONESIA
POTRY OF COMPONENT AND SUPPORTING INDUSTRY (THAILAND - INDONESIA)
CHALLENGES FROM OEM INDUSTRY TO TIER 1 COMPONENT INDUSTRY
STATUS OF AUTO INDUSTRY RELATED ON R&D WITH PRINCIPLES AS THE CHALLENGE
Arah Pembangunan Nasional Dalam RPJMN III dan Daya Saing Indonesia
Arah Pembangunan Nasional Dalam RPJMN III (2015-2019) Arah pembangunan nasional dalam RPJMN III (2015-2019) seperti tertuang dalam RPJPN 2005-2025: PENINGKATAN KEUNGGULAN KOMPETITIF PEREKONOMIAN berbasis pada: - Sumber daya alam yang tersedia, - Sumber daya manusia yang berkualitas, - Kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) AGENDA RISET untuk pengembangan Iptek dalam jangka menengah dan panjang masih: a. Upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi; b. Pemanfaatan dan penciptaan ICT; c. Penyediaan teknologi transportasi; d. Mendukung teknologi pertahanan; e. Mendukung teknologi kesehatan; f. Pengembangan teknologi material maju. PERMASALAHAN PENGEMBANGAN IPTEK DAN INOVASI di Indonesia a. pembiayaan; b. Kerjasama antar stakeholder (perguruan tinggi, industri, pemerintah, dan swasta); c. Pengembangan SDM; d. Pengembangan institusi riset.
PEMBIAYAAN RISET INDONESIA SANGAT RENDAH (% PDB): • Cina 1,60% • India 0,85% • Malaysia 0,70% • Indonesia 0,08% Kecilnya anggaran mengakibatkan program riset menjadi tidak fokus dan hasil kurang konkrit serta sulit untuk diimplementasikan.
Daya Saing Indonesia DAYA SAING INDONESIA, MENINGKAT • Peningkatan tahap pembangunan dari transisi factor-driven dan efficiency-driven menjadi sepenuhnya tahap efficiency-driven sejak tahun 2011 (WEF 2012). • Global Innovation Index (GII) 2013, peringkat inovasi Indonesia naik tajam, dari 100 (2012) menjadi 85 (2013). Indonesia termasuk 8 negara yang kenaikan rankingnya terbesar di dunia. KAPASITAS INOVASI masih tertinggal dari negara tetangga, seperti: Singapura (peringkat 8), Malaysia (peringkat 32), Thailand (peringkat 57), Brunei Darussalam (peringkat 74). Indonesia (peringkat 85) ASPEK-ASPEK YANG HARUS DITINGKATKAN: • Kesiapan kelembagaan (regulasi yang kondusif, iklim investasi dan iklim usaha); • Ketersediaan infrastruktur; • Efisiensi pasar tenaga kerja; • Kecanggihan bisnis yang intensif dalam penguasaan Iptek; • Penciptaan dan difusi inovasi.
Proporsi Pendidikan Tinggi Proporsi penduduk berpendidikan tinggi masih kecil (2010). Usia 25-59 tahun, yang berpendidikan tinggi: • Singapura 32,1% • Filipina 25,7% • Malaysia 19,3% • Thailand 18,3% • Indonesia 9,2% Masih sedikit perguruan tinggi di Indonesia yang berorientasi penelitian dasar. Beberapa perguruan tinggi yang sudah mapan dan aktif meneliti, terkonsentrasi di Jawa. Sebagian perguruan tinggi sudah mememiliki prestasi peneilitian meski belum mencukupi, baik dalam penelitian dasar internasional yang kompetitif ataupun penelitian aplikatif industri.
Permasalahan IPTEK 1. LEMAHNYA INTEGRASI KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL dengan PENGEMBANGAN IPTEK, & PENDIDIKAN. Sehingga Kesenjangan antara kebutuhan industri sebagai pengguna Iptek dan hasilhasil pengembangan Iptek oleh lembaga riset dan perguruan tinggi dikarenakan masih 2. TIDAK ADANYA SALING PERCAYA DAN KESEPAHAMAN DI ANTARA KETIGA PIHAK. perguruan tinggi menyusun strategi riset tanpa melibatkan industri. Industri memandang perguruan tinggi birokratis, dan terlalu menekankan pada konsensus dalam pengambilan keputusan. Untuk itu perlu mendorong akademisi terlibat dalam riset industri, dan peneliti industri terlibat di laboratorium perguruan tinggi. 3. LEMAHNYA KERANGKA INSTITUSIONAL DI PERGURUAN TINGGI DALAM MENGEMBANGKAN KEMITRAAN DENGAN INDUSTRI. Tidak adanya otonomi pengelolaan keuangan perguruan tinggi menyulitkan pelaksanaan proyek yang efisien. Ketidakjelasan status hukum juga menimbulkan keraguan dalam negosiasi kontrak dan permasalahan kekayaan intelektual. Tanpa otonomi, perkembangan institusi berjalan tanpa memiliki mekanisme institusional ataupun kerangka strategis. 4. MASALAH DISPARITAS KUALITAS DAN KETERSEDIAAN PERGURUAN TINGGI ANTAR DAERAH. Kesenjangan antar perguruan tinggi demikian besar, sehingga diperlukan upaya khusus yang komprehensif agar upaya penyediaan tenaga terampil dan peningkatan Iptek yang dibutuhkan dapat tercapai, terutama di kawasan Indonesia Timur. 5.
KELANGKAAN STRUKTUR INSENTIF YANG SECARA KOMPREHENSIF agar dapat memberikan dorongan bagi industri untuk melakukan investasi riset dan pengembangan, terutama ke arah hilir, dengan meningkatkan nilai tambah serta nilai strategis yang lebih tinggi pada produk seperti pertambangan atau pertanian.
Sinergi Kebijakan Antar Iptek, Pendidikan, dan Industri Mempercepat sinergi kebijakan antar Iptek, pendidikan, dan industri: 1. Penyediaan Science and Technolgy Park (S&T Park) sebagai wahana untuk mefasilitasi tumbuhnya inovasi teknologi, sekaligus sebagai pusat kegiatan R&D dan inkubasi bagi industri high-tech, yang dapat menjembatani kolaborasi perusahaan high-tech domestik, multi-nasional, dan universitas maupun research institute. 2. Pengembangan S&T Park tidak cukup hanya dengan revitalisasi Puspiptek sebagai S&T park (STP), Bandung Raya Innovation Valley (BRIV), Kawasan Industri Agrotek Jawa Timur saja, namun perlu dikembangkan centre of excellence potensi dan keunggulan di masing-masing pusat pertumbuhan. Peningkatan partisipasi aktif perguruan tinggi dalam pengembangan Iptek: (a) Lebih strategis memilih keahlian sesuai keunggulan lokal dan nasional; (b) Mengembangkan 'fasilitas pendukung' yang memungkinkan akademisi berinteraksi dgn pelaku industri; (c) Memperkuat kemitraan Universitas-Industri-Pemerintah, seperti unit hubungan industri, aspek legal dalam penyusunan kontrak industri, pengembangan kerjasama serta komersialisasi hasil riset dan pengembangan. (d) Memiliki pengelolaan SDM yang lebih fleksibel, agar kemitraan dengan industri dapat berjalan mulus; (e) Mengembangkan skema insentif kepada dosen yang berhasil mengembangkan kemitraan dengan industri dan mengomersialkan hasil risetnya.
Membangun Kepercayaan Industri Swasta Terhadap Riset (a) menumbuhkan rasa saling percaya antara Universitas-Industri-Pemerintah. Perlu kebijakan untuk mendukung inovasi dan investasi yang konsisten, diantaranya kebijakan terkait pengembangan otonomi perguruan tinggi serta kebijakan yang mendorong industri untuk menghasilkan nilai tambah tinggi; (b) Forum tokoh perguruan tinggi, industri, dan pemerintah untuk bertemu dan bertukar pikiran secara berkelanjutan yang menghasilkan aksi konkrit; (c) kebijakan komprehensif dan konsisten tentang arah industrialisasi, melalui skema insentif dan kebijakan afirmatif yang mendorong industri untuk melakukan investasi riset dan pengembangan di arah hilir dengan nilai tambah yang tinggi, misalnya di sektor pertanian dan pertambangan; (d) meningkatkan anggaran untuk riset dan pengembangan secara komprehensif. Selain itu dibutuhkan mekanisme penyaluran dana riset dan pengembangan melalui skema block grant, dengan proses anggaran yang Iebih cepat dan dimungkinkan pembiayaan bertahun jamak untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana.
Kebijakan Strategis Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstranas) Periode 2015-2019, era Inovasi Iptek bagi bangsa Indonesia RPJPN 2005-2025 disebutkan bahwa pembangunan periode 2015-2019 ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang. Di periode ini, Bangsa Indonesia ingin lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat RPJPN 2005- 2025, RPJMN 2010-2014, dan Jakstranas Iptek 2010-2014, telah ditetapkan 7 (tujuh) bidang fokus penelitian. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pertanian dan ketahanan pangan; Energi (termasuk energi terbarukan); Teknologi dan manajemen transportasi; Kesehatan dan obat; Teknologi informasi dan Informatika; Material maju (teknologi nano); Industri pertahanan.
Agenda Riset Nasional Pendalaman dan penguasaan 16 (enam belas) isu strategis pembangunan iptek: 1. Pangan dan pertanian;
9. Penerbangan dan antariksa;
2. Ilmu pengetahuan alam;
10. Teknologi pertahanan dan keamanan;
3. Ilmu pengetahuan sosial dan kemasyarakatan;
11. Teknologi maritim;
4. Pro-poor technologies,
13. Ilmu kebumian dan perubahan iklim,
5. Kesehatan, biologi molekuler, bioteknologi, dan kedokteran;
14. Teknologi ramah lingkungan atau “green technology”,
6. Material industri dan material maju;
15. Teknologi dan manajemen transportasi,
7. Energi, energi baru dan terbarukan;
16. Teknologi informatika dan komunikasi.
8. Ketenaganukliran dan pengawasannya;
12. Industri rancang bangun dan rekayasa;
TANTANGAN : PEMBANGUNAN BERBASIS INOVASI Kesejahteraan/Kemakmuran, Kemandirian & Peradaban Bangsa
Innovation based Society
Innovation driven Economy
Daya Saing dan Kohesi Sosial
POTENSI EKONOMI
1. 2. 3. 4.
SDM yang terdidik, kreatif, dan terampil Infrastruktur komunikasi yang dinamis Sistem inovasi yang efektif Pemerintahan, insentif ekonomi dan rejim kelembagaan yang mendukung
MELALUI KORIDOR EKONOMI
KONEKTIVITAS NASIONAL
MP3EI
KEMAMPUAN SDM DAN IPTEK NASIONAL
1. 2. 3. 4. 5.
Sistem informasi dan komunikasi Pembelajaran seumur hidup dan budaya inovasi Sistem inovasi yang efektif Modal sosial Kepemimpinan/kepeloporan dalam pemajuan sosial budaya masyarakat 6. Rejim kebijakan yang kondusif
Sistem Inovasi
Isu--isu Kontekstual Isu Kecenderungan dan Tantangan Universal Globalisasi
Kemajuan Iptek, Inovasi
Ekonomi berbasis Inovasi
Ekonomi Jaringan
Faktor-faktor Lokalitas
IPTEK, INOVASI & PERCEPATAN PEMBANGUNAN Warisan
Ciptaan
Kompetitif
Keunggulan Negara
Kekayaan Negara
Komparatif • Sumber Daya Alam • Labor intensive
• Capital and Technology • Skilled Labor intensive
• Innovation • Human Capital intensive
Peningkatan Kemampuan Ekonomi Ekonomi Berbasis SDA
Ekonomi Berbasis Industri
Ekonomi Berbasis Inovasi
Factor Driven
Investment Driven
Innovation Driven
Sumber : dari bahan BKPM & KIN
SKENARIO INOVASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI 2010 - 2025
Pendapatan per kapita (US$)
Kita harus menuju ke tahap untuk bisa berdaya saing
Innovation Driven Economy
Efficiency Driven Economy
Sumber : dari bahan Kemenko Perekonomian
ELEMEN PENTING SISTEM INOVASI Permintaan (Demand) Konsumen (permintaan akhir) Produsen (permintaan antara)
Sistem Politik
Sistem Pendidikan dan Litbangyasa
Sistem Industri
Pemerintahan
Pendidikan dan Pelatihan Profesi
Perusahaan Besar
Penadbiran (Governance)
Pendidikan Tinggi dan Litbangyasa
Kebijakan RPT
Litbangyasa Pemerintah
Intermediaries Lembaga Litbangyasa
Brokers
UKM “Matang/ Mapan”
PPBT
Supra- dan Infrastruktur Khusus Standar dan Norma
Dukungan Inovasi dan Bisnis
HKI dan Informasi
Perbankan Modal Ventura
Framework Conditions Kondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota • • • • • •
Kebijakan Ekonomi Kebijakan ekonomi makro Kebijakan moneter Kebijakan fiskal Kebijakan pajak Kebijakan perdagangan Kebijakan persaingan
Kebijakan Keuangan
Kebijakan Pendidikan
Kebijakan Promosi & Investasi
Infrastruktur Umum / Dasar
Kebijakan Industri / Sektoral
SDA dan Lingkungan
Budaya • Sikap dan nilai • Keterbukaan terhadap pembelajaran dan perubahan • Kecenderungan terhadap Inovasi dan kewirausahaan • Mobilitas dan interaksi
Catatan : RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi (Research and Technology Development) PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi.
AGENDA POKOK PENGUATAN SISTEM INOVASI DI INDONESIA 1 6
2
Kerangka Kebijakan Inovasi : Heksagon 5
3 4
1. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis. 2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbangyasa dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM. 3. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbangyasa serta meningkatkan pelayanan berbasis teknologi. 4. Mendorong budaya inovasi. 5. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah. 6. Penyelarasan dengan perkembangan global. Naskah Akademik Buku Putih Penguatan Sistem Inovasi Nasional
• Rakornas Ristek 2008 • Renstra Ristek 2010 - 2014
INTERAKSI DALAM TRIPLE HELIX SISTEM INOVASI
Akademia
Tri-literal network dan Organisasi Hybrid
• Pemerintah mendominasi lingkaran/spiral lainnya • Koordinasi birokratis top-down • Mentalitas “proyek besar” • Industri: national champion • Perguruan tinggi: terutama berperan sebagai lembaga pengajaran
Pemerintah
Industri
Hubungan/interaksi antar kelembagaan dalam “pusaran spiral” sebagai “proses transisi tanpa akhir dan dinamis”
1
Pemerintah
• Perguruan tinggi : melaksanakan riset dasar dan penyediaan SDM
Litbangyasa & PT
• Industri : perusahaan terhubungkan oleh pasar • Pemerintah : dibatasi pada penanggulangan kegagalan pasar
Akademia
Industri
• Mentalitas individualistik •
Unit-unit antarmuka (interface) pada garis batas yang ketat.
2
Sumber : Disesuaikan seperlunya dari Etzkowitz dan Leydesdorff (2000).
Pemerintah
Bisnis
3
ANTISIPASI MENGHADAPI ASEAN COMMUNITY 2015
KORIDOR EKONOMI
PROGRAM UTAMA
4. Fokus pada sektor-sektor tertentu di 6 koridor ekonomi KEGIATAN EKONOMI UTAMA
"Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional"
"Pendorong Industri dan Jasa Nasional"
Sumber: MP3EI
"Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional"
''Pintu Gerbang Pariwisata Nasional dan Pendukung Pangan Nasional''
''Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Per kebunan, dan Perikanan Nasional''
"Pengolahan Sumber Daya Alam yang Melimpah dan SDM yang Sejahtera"
Persoalan yang dihadapi oleh DRN 1. Rendahnya intensitas komunikasi dan interaksi antar-lembaga pengembang iptek, sehingga banyak tumpang tindih dan pengulangan kegiatan riset yang mengakibatkan rendahnya efisiensi dalam pemanfaatan sumberdaya yang memang terbatas. Akibatnya hasil riset tersebut tidak memberikan kontribusi berarti bagi perkembangan iptek; 2. Rendahnya koordinasi dan sinergi antara lembaga pemerintah (struktural maupun non-struktural) yang berperan dan mempunyai kewenangan untuk membuat regulasi dan/atau kebijakan bidang iptek, maupun dengan lembaga pemerintah lainnya yang erat terkait dengan upaya membangun ekosistem yang kondusif untuk tumbuh-kembang iptek. Akibatnya banyak regulasi dan/atau kebijakan yang tidak dapat diimplementasikan dengan baik; 3. Rendahnya intensitas komunikasi dan interaksi antara lembaga atau komunitas pengembang teknologi dengan pihak-pihak yang potensial sebagai pengguna teknologi (industri, masyarakat, dan pemerintah), sehingga relevansi teknologi yang dikembangkan dengan kebutuhan pengguna sering tidak sejalan. Akibatnya kontribusi teknologi terhadap pembangunan ekonomi nasional masih sangat rendah; 4. Pembangunan iptek belum berbasis pada potensi sumberdaya alam yang dimiliki, sehingga peran teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam masih sangat terbatas. Sumberdaya alam hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah atau maksimal hanya dalam bentuk produk setengah jadi. Akibatnya ekploitasi sumberdaya alam tidak memberikan kontribusi maksimal dalam menumbuhkan perekonomian nasional;
Persoalan yang dihadapi oleh DRN 5. Pengembangan sumberdaya manusia masih terkesan dominan diwarnai dengan upaya memperbaiki citra Indonesia dalam pandangan (lembaga) internasional dan tidak difokuskan pada upaya menyiapkan sumberdaya manusia yang relevan dengan kebutuhan nasional, sehingga indikator keberhasilan lebih dominan bersifat kuantitatif, bukan kualitas maupun relevansi. Akibatnya terjadi ketidak-paduan antara keahlian dan/atau keterampilan sumberdaya manusia yang tersedia dengan kebutuhan pembangunan nasional, termasuk untuk pembangunan iptek; 6. Regulasi dan kebijakan keuangan berkontribusi terhadap kondisi ekosistem yang masih kurang kondusif untuk memacu laju perkembangan iptek maupun untuk membangun SINas. Dengan demikian, masih dibutuhkan upaya peningkatan sinergi antara para pihak pengembang teknologi dengan pemegang otoritas pengelolaan keuangan negara; 7. Kapasitas adopsi teknologi badan usaha masih relatif rendah, terutama terkait dengan kenyataan bahwa dunia usaha Indonesia masih dominan sebagai pedagang bukan produsen produk barang maupun jasa 8. Budaya kerja dan mindset para aktor pengembang teknologi saat ini masih perlu dibenahi karena diyakni bahwa rendahnya kinerja pembangunan iptek lebih disebabkan oleh faktor non-teknis ini daripada persoalan kemampuan intelektual ataupun kapasitas kolektif lembaga dalam pengembangan teknologi 9. Alokasi anggaran pemerintah untuk pembangunan iptek saat ini masih tergolong sangat rendah. Dengan demikian, untuk merealisasikan upaya penataan kelembagaan dan pengembangan iptek yang saat ini menghadapi berlapis-lapis persoalan membutuhkan dukungan pembiayaan yang lebih memadai.
Perbandingan dengan Lembaga Sejenis DRN di Luar Negeri 1. US National Research Council (US NRC) a. Merupakan ‘working arm’ dari National Academies, yang terdiri dari National Academy of Sciences (NAS), National Academy of Engineering (NAE), dan Institute of Medicine (IOM). US NRC melaksanakan kajian-kajian untuk dan atas nama NAS, NAE, dan IOM. b. Kinerjanya bagus dan handal, maka setelah perang usai, US NRC tetap dipertahankan dan secara perlahan disapih dari keterkaitannya dengan dunia militer. c.
Kinerja US NRC diawasi oleh Dewan Pengarah (Governing Board) dan pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan oleh Badan Pekerja (Executive Committee). Ketua Dewan Pengarah dan sekaligus ketua Badan Pekerja US NRC adalah secara ex-officio dijabat oleh Presiden NAS dan wakilnya adalah Presiden NAE. Anggota NRC direkrut dari NAS, NAE, dan IOM berdasarkan kompetensi/kepakarannya.
d. Di Amerika masih ada lembaga lain yang berperan dalam pembangunan iptek, yakni National Science Foundation (NSF) yang fungsi utamanya mengelola pembiayaan kegiatan riset. NSF dibentuk Kongres Amerika tahun 1950 dan bersifat independen. e. Fungsi untuk memberikan arah pengembangan keilmuan, perekayasaan, dan kesehatan diperankan oleh The National Academies yang memayungi NRC. f.
Berdasarkan pembandingan di atas, maka posisi DRN Indonesia lebih mirip dengan fungsi US National Academy of Sciences. Akan tetapi di Indonesia juga terdapat AIPI yang fungsinya juga melakukan hal yang kurang lebih sama.
Perbandingan dengan Lembaga Sejenis DRN di Luar Negeri 2.National Research Council Canada (NRC Canada) a. Lembaga induk yang bertanggung jawab dalam bidang riset. Lembaga ini didirikan pada tahun 1916. b. Awalnya bertugas memberikan masukan pemerintah di bidang riset, tetapi pada saat terjadinya Perang Dunia, NRC Canada berubah tugas secara drastis, tidak hanya memberikan masukan, tetapi secara langsung melaksanakan kegiatan riset untuk kepentingan militer. c.
Pasca perang, NRC Canada mendorong kegiatan riset dasar dan terapan di era tahun 1960-an. Periode 1970-1980-an mulai mendorong riset dan dikenali Canada sudah memasuki era SINasnya.
d. Perbedaan antara DRN dengan NRC Amerika Serikat maupun Kanada adalah DRN tidak diharapkan secara langsung melaksanakan kegiatan riset. Sedangkan di Amerika Serikat dan Kanada, NRC-nya juga diberi amanah untuk melaksanakan riset, terutama untuk riset-riset yang sifatnya strategis.
Perbandingan dengan Lembaga Sejenis DRN di Luar Negeri 3.Swedish Research Council (SRC)
a. Lembaga pemerintah yang menyediakan dana untuk riset dasar dengan kualitas tertinggi untuk segala bidang ilmu. Selain itu juga bertugas memformulasikan strategi, analisis, dan komunikasi/diseminasi hasil riset dalam rangka menjadikan Swedia sebagai negara terkemuka di bidang riset. b. Dalam struktur SRC yang sekarang terdapat 4 dewan berbasis bidang ilmu (scientific council), yakni kemanusiaan dan ilmu-ilmu sosial, kesehatan dan obat, engineering dan ilmu-ilmu alam, dan infrastruktur riset. Dilengkapi pula dengan dua komisi lagi untuk ilmu-ilmu kependidikan (educational sciences) dan komisi untuk riset dan pengembangan seni (artistic research and development). c.
Peran Swedish Research Council (SRC) agak mirip dengan DRN dalam hal memformulasikan arah dan strategi riset nasional. Perbedaannya: SRC mempunyai fungsi yang lebih luas dan kuat, karena diamanahkan untuk mengelola dan mendistribusikan dana riset.
Perbandingan dengan Lembaga Sejenis DRN di Luar Negeri 4. China Development Research Center of the State Council (DRC) a. Merupakan institusi pemerintah Cina yang bertugas melakukan riset kebijakan (policy research), review isu-isu strategis (strategic review), dan mengkonsultasikan isu-isu pembangunan ekonomi dan sosial di Cina. DRC lebih merupakan lembaga penasehat (advisory body) bagi pemerintah. b. Selain DRC, di bawah Dewan Negara (State Council, setara kabinet pada negara lain) ada beberapa institusi lain yang terkait dengan bidang iptek, yakni Chinese Academy of Sciences (CAS), Chinese Academy of Social Sciences (CASS), dan Chinese Academy of Engineering (CAE). c.
Berbeda dengan DRC, CAS melakukan kegiatan yang bersifat operasional, mengelola lebih dari 100 institusi riset dan universitas (The University of Science and Technology of China) yang berlokasi di Hefei, Anhui.
d. Selain itu juga mempunyai saham dan/atau mendirikan lebih dari 430 perusahaan berbasis iptek, termasuk 11 perusahaan yang sudah go public. Salah satu perusahaan yang sudah dikenal secara internasional adalah Lenovo. e. DRC lembaga yang mirip fungsinya dengan DRN sebagai advisory body bagi pemerintah di bidang iptek. DRC juga melakukan policy research, kajian isu strategis dan isu-isu ekonomi dan sosial untuk kepentingan nasional.
Perbandingan dengan Lembaga Sejenis DRN di Luar Negeri 5. Research Councils UK (RCUK)
a. Lembaga yang bertanggung jawab menginvestasikan dana pemerintah untuk riset di Inggris. b. Kegiatan riset yang didukung pembiayaannya selain yang disalurkan melalui 7 dewan riset yang berafiliasi langsung dengan RCUK, juga kegiatan-kegiatan riset di berbagai perguruan tinggi di Inggris. c.
RCUK dibentuk tahun 2002, dan merupakan wadah dalam membangun kemitraan strategis dari 7 dewan riset yang sudah ada, yakni Art and Humanities Research Council (AHRC), Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC), Economic and Social Research Council (ESRC), Medical Research Council (MRC), Natural Environment Research Council (NERC), dan Science and Technology Facilities Center (STFC).
d. Ketujuh dewan riset ini merupakan lembaga independen di luar struktur pemerintahan, tetapi mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada parlemen. e. Antara DRN dengan RCUK Inggris ada perbedaan, di mana RCUK memiliki kewenangan pengelolaan anggaran riset secara independen.
Perbandingan dengan Lembaga Sejenis DRN di Luar Negeri 6. Brazil Science and Education Research Council (COPEC)
a. Didirikan pada tahun 1994 oleh sekelompok profesional di bidang iptek dengan niat untuk memajukan iptek di Brazil. Berdasarkan kegiatannya, COPEC pada saat ini masih terkesan sebagai lembaga yang mempromosikan iptek melalui kegiatan seminar ilmiah atau kegiatan-kegiatan lain yang serupa. Keterbatasan akses memperoleh informasi tentang lembaga/organisasi ini menyebabkan masih kaburnya posisi kedudukan dan fungsi pokok lembaga ini. b. Antara DRN dengan COPEC memiliki kemiripan, di mana kedua-duanya sebagian besar kegiatan risetnya untuk kepentingan akademis.
Perbandingan dengan Lembaga Sejenis DRN di Luar Negeri 7. Research Council of the Islamic Republic of Iran a. Berada dalam struktur organisasi Academy of Sciences of the Islamic Republic of Iran. Research Council ini membawahi dua komite riset, yakni Komite Kajian Islam dan Kemanusiaan (Humanities and Islamic Studies) dan Komite Riset Ilmu Dasar dan Terapan. Ada 8 orang profesor yang menjadi anggota Research Council. b. Academy of Sciences memayungi Research Council, Scientific Council, dan Council of S&T Foresight, mulai melaksanakan tugas pada tahun 1990 dengan tujuan mewujudkan kemerdekaan secara ilmu dan budaya, mempromosikan iptek, merangsang kegiatan riset, dan meningkatkan akses ke temuan dan inovasi mutakhir melalui kerjasama kelompok, serta menyemangati dan mendukung peneliti dan akademisi handal untuk berkarya. c.
Dalam organisasi Academy of Sciences ini juga terdapat 6 departemen, yakni untuk ilmu-ilmu pertanian, ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu teknik, kemanusiaan, kajian keislaman, dan kedokteran hewan. Pelaksanaan kegiatan riset dilakukan pada masing-masing departemen ini sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
d. Dari telaah kelembagaan yang mirip-DRN adalah Research Council of the Islamic Republic of Iran (RCIRI) yang berada dalam struktur organisasi Academy of Sciences of the Islamic Republic of Iran (ASIRI). e. RCIRI ini hanya berfungsi memberikan masukan dan bahan pertimbangan, murni sebagai dewan penasehat. Sedangkan fungsi pelaksanaan riset dilakukan oleh departemen-departemen yang ada pada ASIRI.
Perbandingan dengan Lembaga Sejenis DRN di Luar Negeri 8. Singapura: Research, Innovation, and Enterprise Council, (RIEC) & The National Research Foundation (NRF) a. The National Research Foundation (NRF) yang berdiri 1 January 2006 sebagai unit organisasi pada Kantor Perdana Menteri (Prime Minister's Office). b. Dalam rangka memajukan litbang, NRF mengadopsi pendekatan dua arah, yakni top-down maupun bottom-up. Riset yang bersifat top-down diimplementasi untuk bidang-bidang di mana Singapura memiliki keunggulan kompetitif dan perlu terus didorong agar berada pada posisi terdepan. c.
Pendekatan bottom-up lebih ditujukan untuk membina peneliti nasional dan meningkatkan daya tarik bagi peneliti asing untuk bekerja di Singapura sehingga aktivitas litbang tetap selalu bergairah. Selain itu pendekatan bottom-up diharapkan bisa melahirkan ide-ide baru yang dapat menjadi modal dasar untuk tumbuh-kembang bidang strategis baru.
d. NRF merupakan organisasi penting dalam klaster lembaga pemerintah Singapura yang membidangi riset dan inovasi. Keterkaitan NRF dengan lembaga lainnya disajikan pada Gambar. Dalam klaster ini, organisasi dengan posisi tertinggi adalah Dewan Riset, Inovasi, dan Enterprise (Research, Innovation, and Enterprise Council, disingkat RIEC). e. RIEC dipimpin langsung oleh Perdana Menteri dan anggota lainnya ditunjuk oleh Perdana Menteri untuk masa bakti selama 2 tahun. Anggota RIEC terdiri dari para menteri yang terkait dan tokoh dari komunitas bisnis, ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dari dalam maupun luar negeri.
Perbandingan dengan Lembaga Sejenis DRN di Luar Negeri 8. Singapura: Research, Innovation, and Enterprise Council, (RIEC) & The National Research Foundation (NRF)
Bagan Posisi NRF dalam klaster organisasi Pemerintah Singapura yang menangani riset, inovasi, dan bisnis
Perbandingan dengan Lembaga Sejenis DRN di Luar Negeri 8. Singapura: Research, Innovation, and Enterprise Council, (RIEC) & The National Research Foundation (NRF) MISI RIEC [1] memberikan nasehat kepada Kabinet Singapura tentang kebijakan dan strategi riset dan inovasi dalam rangka mendorong transformasi ekonomi Singapura menjadi berbasis pengetahuan dengan kapabilitas litbang yang kuat; dan [2] mendorong promosi riset, inovasi, dan bisnis dengan menganjurkan timbulnya inisiatifinisiatif baru untuk tumbuhkembang ilmu pengetahuan dan teknologi serta merangsang bidang baru yang menyokong pertumbuhan ekonomi.
NRF mempunyai mitra kerja yang beragam, termasuk berbagai kementerian yang terkait secara langsung dan beberapa lembaga pemerintah lainnya yang menyediakan anggaran untuk kegiatan litbang.
Perbandingan dengan Lembaga Sejenis DRN di Luar Negeri Singapura Vs Indonesia PERBEDAAN DRN DAN NRF SINGAPURA: •
Riset NRF berorientasi beroientasi bisnis, walaupun dari sisi lain juga diimbangi dengan upaya menyiapkan fondasi ilmu pengetahuan dasar yang kokoh sebagai landasan tumbuh-kembang sistem inovasi.
•
Konsepsi pengembangan iptek Singapura jelas merespon kebutuhan perekonomian.
•
Karena miskin sumber daya alam NRF Singapura memprioritaskan pada teknologi strategis antara lain adalah teknologi yang dibutuhkan berbagai industri hilir, teknologi untuk mendukung kebutuhan komunikasi interaktif dan digital, serta teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
•
Singapura dengan alokasi anggaran untuk litbang sekitar 3% dari GDP, tetap merasa sangat perlu agar kegiatan pengembangan teknologi terfokus pada bidang-bidang tertentu saja dimana Singapura mempunyai keunggulan kompetitif.
INDONESIA: •
Kegiatan riset DRN lebih menuju sasaran akademik, sehingga kegiatan riset kadang masih hanya terkesan sebagai academic exercise semata.
•
Konsepsi kegiatan riset di Indonesia belum berorientasi untuk merespon kebutuhan ekonomi.
•
Indonesia memiliki sumber daya alam yang lebih melimpah dibandingkan dengan Singapura. Namun ironisnya teknologi untuk pengolahan tambang—misalnya—masih impor. Tekonlogi yang mendukung pengelolaan sumber daya kelautan juga masih belum diperhatikan, padahal 2/3 wilayah Indonesia terdiri atas lautan.
•
Indonesia yang anggaran litbangnya kurang dari 0,1% GDP masih menerapkan kebijakan yang akomodatif terhadap semua bidang iptek, sedang Singapura memprioritas di bidangbidang yang memiliki keunggulan kompetitif.
BAGAIMANA MENJAWAB TANTANGAN UNTUK MENJADI DRN YANG IDEAL ??
REVITALISASI DRN 1. Membangun basis data kegiatan riset dan teknologi yang telah dihasilkan, terutama yang relevan dengan potensi sumberdaya Indonesia dan juga yang potensial untuk berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional, kesejahteraan rakyat, dan peningkatan peradaban bangsa; 2. Memberikan informasi tentang perkembangan, kesiapan, dan ketersediaan teknologi nasional untuk kepentingan industri, masyarakat dan pemerintah; 3. Membangun dan memfasilitasi jaringan aktor inovasi yang bersifat independen untuk mengidentifikasi kebutuhan dan persoalan teknologi yang dihadapi industri, masyarakat dan pemerintah; 4. Membantu menetapkan prioritas riset sesuai dengan kebutuhan/permintaan pengguna teknologi (demand-driven), berbasis potensi dan ketersediaan sumberdaya nasional, serta diarahkan untuk menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang sesuai permintaan pasar domestik; 5. Mengevaluasi relevansi riset yang diusulkan untuk dibiayai pemerintah dan mengawal dana pemerintah yang dialokasikan untuk mendukung pelaksaan riset nasional tersebut agar fokus pada prioritas yang telah ditetapkan.
Rekomendasi Bagi Revitalisasi DRN 1. PERAN DRN PERLU DIOPTIMALKAN DRN yang ada saat ini tergolong miskin fungsi dengan kewenangan yang sangat terbatas dan dukungan sumberdaya yang kurang optimal, sehingga peran dan kontribusi DRN secara nyata dalam pembangunan iptek masih sangat terbatas. Untuk meningkatkan peran DRN tersebut, maka perlu dilakukan revitalisasi lembaga DRN. 2. DUA SYARAT UTAMA REVITALISASI a. Kewenangan yang didukung regulasi yang tegas b. Sumberdaya yang dikelola sebanding dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Revitalisasi tersebut dapat mencakup restrukturisasi agar lebih kompatibel dengan kebijakan nasional iptek untuk melakukan perkuatan SINas, penataan kembali komposisi keanggotaannya agar lebih seimbang keterwakilan antara pengembang dan pengguna teknologi, dan penyesuaian kembali produk-produk regulasi agar ekosistem yang kondisif bisa terbangun. 3. REVITALISASI DRN INI PERLU SEGERA DILAKUKAN sehingga fungsi dan peran DRN dapat memenuhi kebutuhan nasional untuk menghadapi tantangan dan persaingan global, tahun 2015.
Rekomendasi Bagi Revitalisasi DRN 4. PEMERINTAH MEMERLUKAN DRN YANG LEBIH BERPIHAK PADA KEMAMPUAN PEREKAYASAAN DAN RANCANG BANGUN ANAK BANGSA di berbagai bidang, terutama dalam menghadapi AEC atau ASEAN + 1, yakni DRN: a. Memiliki wewenang dan peran yang lebih besar dalam menentukan arah kebijakan Riset dan Rekayasa Nasional yang berbasiskan pada kebutuhan pasar domestik maupun global, termasuk upaya strategis untuk mengurangi besaran subsidi pemerintah di bidang energi, pangan, transportasi, kesehatan, dan layanan publik lainnya. b. Atas nama pemerintah, berwenang mengkoordinasikan dan menyatukan semua kegiatan riset secara terpadu di semua institusi, baik di pusat dan daerah, dengan kewenangan untuk merekomendasikan anggaran Riset dan Perekayasaan, yang akan disetujui dan direalisasikan oleh semua instansi terkait. c. Mendukung arah pengembangan Riset di daerah yang berbasiskan pada sumber daya dan potensi daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, maupun pelayanan publik yang dapat menurunkan ekonomi biaya tinggi.
Rekomendasi Bagi Revitalisasi DRN 5. DRN berstatus sebagai LEMBAGA INDEPENDEN dan DIBAWAH KENDALI LANGSUNG PRESIDEN selaku KEPALA PEMERINTAHAN, untuk : a. Mendukung dan mendorong peran Kementerian yang membawahi Riset dan Teknologi dalam rangka untuk mengimplementasikan Arah Riset Nasional sesuai RPJMN III (20152019) dan RPJPN (2005-2025) sehingga dapat menaikkan daya saing ekonomi nasional dalam era globalisasi, termasuk AEC, AFTA, APEC dan lainnya. b. Memberikan dampak yang lebih besar terhadap semua aspek kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, terutama dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), terutama arus bebas barang, jasa, investasi, modal, tenaga kerja terampil. c. Memiliki wewenang yang lebih luas, termasuk wewenang dalam penentuan anggaran Riset dan Perekayasaan di semua instansi pusat dan daerah.
Rekomendasi Bagi Revitalisasi DRN 6. Diusulkan pembentukan KOMITE PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL (KPDSN) sebagai Pengarah kebijakan DRN, yang: i.
Memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis sebagai pengarah kebijakan DRN untuk mensinergikan kebutuhan industri, bisnis, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.
ii.
Terdiri dari: -
Ketua
: Presiden
-
Wakil Ketua : Menteri yang membawahi Riset dan Teknologi (Merangkap Ketua Harian)
-
Wakil Ketua : Menteri Perencanaan Pembangunan / Bappenas
-
Wakil Ketua : Menteri Pendidikan
-
Anggota
: Menteri keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri ESDM, Menteri Pertanian, Menteri Komunikasi dan Informasi, serta Menteri-Menteri terkait lainnya.
iii. Wewenang dan tanggung jawab Komite ini, dapat mengacu pada Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) pada Undang-Undang no. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, yakni komite yang mewakili Pemerintah untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.
Rekomendasi Bagi Revitalisasi DRN 7. Perlunya penyempurnaan Undang Undang No.18/2002 mengenai Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek, dengan menempatkan DRN sebagai lembaga Independen yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Pemerintahan dan KOMITE PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL (KPDSN) sebagai Pengarah kebijakan DRN 8. Usulan tersebut diatas, bukan suatu hal yang baru, karena sebelumnya, yakni berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 1999, Dewan Riset Nasional dibentuk sebagai Lembaga non struktural yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan RI.
