MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
KEYNOTE SPEECH
IPTEK UNTUK MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN
Disampaikan Oleh :
Marwan Djafar, SH, SE, BBA Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Workshop Dalam Rangkaian Sidang Paripurna Dewan Riset Nasional
Yth. Plt. Dewan Riset Nasional (Ibu Ir.Betti Alisjahbana); Yth. Pimpinan dan Seluruh Anggota Dewan Riset Nasional; Yth. Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat - RI; Yth. Bupati Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat; Yth. Para Pejabat Eselon I dan II Kementerian/Lembaga Terkait; Yth. Dewan Riset Daerah Provinsi dan Kabupaten; Yth. Balitbangda Provinsi dan Kabupaten; Yth. Unsur Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta; Yth. Para Peneliti dan Perekayasa; serta Para Undangan yang kami hormati; Assamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh, Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua, karena dengan izin Nya pula semata-mata kita dapat berkumpul pada acara Workshop dengan tema “IPTEK Untuk Membangun Indonesia dari Pinggiran” sebagai rangkaian Sidang Paripurna Dewan Riset Nasional, dalam suasana hikmat, sehat, dan bahagia. Semoga sholawat dan salam senantiasa tertuju kepada junjungan kita Nabiulloh Muhammad SAW yang menjadi panutan dan teladan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Amiin ya Rabbul alamin. Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak Dewan Riset Nasional yang telah mengundang saya untuk menyampaikan
Keynote Speech dengan judul “Peluang Kontribusi Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK dalam Mendukung Desa Membangun”. Melalui judul ini akan saya uraikan 5 (lima) hal pokok, yaitu (1) memahami IPTEK sebagai sistem; (2) hakekat membangun bangsa dari pinggir; (3) memperkuat daya dukung desa membangun; (4) meningkatkan daya saing dan kemandirian desa; serta (5) rekomendasi harapan ke depan yang bisa dilakukan oleh Dewan Riset Nasional.
Dewan Riset Nasional dan Hadirin yang saya hormati ... A. Memahami IPTEK Sebagai Sistem Tidak dapat dipungkiri bahwa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan berbagai sektor pembangunan di Indonesia telah semakin seiring sejalan untuk mengubah kemajuan disegala bidang. Kita tahu bahwa dengan IPTEK peradaban dibangun, dengan IPTEK kehidupan manusia semakin berkualitas, juga dengan IPTEK kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Menyadari hal ini, maka lahirlah UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK. Undang-undang tersebut antara lain menyebutkan bahwa Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK berfungsi membentuk pola hubungan yang saling memperkuat antara unsur penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan IPTEK dalam satu keseluruhan yang utuh untuk mencapai tujuan (1) memperkuat daya dukung keperluan mempercepat tujuan negara; serta (2) meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan antar bangsa. Adapun unsur penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan dimaksud terdiri dari (1) unsur kelembagaan IPTEK; (2) unsur sumber daya IPTEK; dan (3) unsur jaringan IPTEK. Permasalahannya sekarang bagaimana ketiga unsur tersebut dapat diimplementasikan pada tataran kawasan perdesaan yang merefleksikan suatu bentuk pinggiran dalam struktur pembangunan nasional ? Bagaimana caranya agar ketiga unsur tersebut dapat memperkuat daya dukung keperluan mempercepat tujuan negara, seperti pelaksanaan desa membangun ? Bagaimana caranya agar ketiga unsur tersebut dapat meningkatkan daya saing d a n kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan antar bangsa, seperti penentuan merek (branding) komoditas dari suatu Kawasan Agropolitan atau Minapolitan yang berbasis kawasan perdesaan ?
Dewan Riset Nasional dan Hadirin yang saya hormati ... B. Hakekat Membangun Bangsa Dari Pinggir Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan antara lain bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk. Oleh karena itulah, maka Desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Langkah perlindungan dan pemberdayaan tersebut tentunya akan mendorong terciptanya landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam Undang-Undang dimaksud juga antara lain diatur mengenai pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Dalam hal ini, desa yang dimaksud adalah termasuk desa adat. Sedangkan Kawasan Perdesaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 (Penataan Ruang) pengertiannya adalah suatu wilayah geografis yang berfungsi lindung dan budidaya bidang pertanian atau perikanan dan kelautan. Secara spesifik untuk Kawasan Perdesaan yang berfungsi lindung dan budidaya yang fokus pada kegiatan produksi pertanian disebut sebagai Kawasan Agropolitan. Secara spesifik pula untuk Kawasan Perdesaan yang berfungsi lindung dan budidaya yang fokus pada kegiatan produksi perikanan dan kelautan disebut sebagai Kawasan Minapolitan. Baik Kawasan Agropolitan, maupun Kawasan Minapolitan rangkaian kegiatannya dimulai dari hulu (up stream activities) sampai ke hilir (down stream activities). Untuk kegiatan Kawasan Agropolitan, rantai pasokan ( supply chain) lindung dan budidayanya berawal dari pengadaan bibit sampai kepada pemasaran hasil pertanian yang memiliki nilai ekonomis. Demikian pula untuk kegiatan Kawasan Minapolitan, rantai pasokan lindung dan budidayanya berawal dari pengadaan bibit ikan atau rumput laut misalnya sampai kepada pemasaran hasil perikanan dan kelautan yang memiliki nilai ekonomis. Kegiatan pembangunan kedua fungsi budidaya ini adalah cerminan pembangunan dari pinggir, atau dari bawah secara hirarkhis dalam struktur pembangunan nasional. Dewan Riset Nasional dan Hadirin yang saya hormati ...
C. Memperkuat Daya Dukung Desa Membangun Masih menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan pula bahwa tujuan desa membangun adalah untuk mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Untuk itu ada empat fokus kegiatan desa yang didorong perwujudan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yang mencakup (1) Membangun Pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, dan demokratis; (2) Meningkatkan kualitas hidup manusia, kesejahteraan masyarakat, dan penaggulangan kemiskinan; (3) Meningkatkan semangat kegotongroyongan, kebersamaan, dan kerukunan masyarakat desa; serta (4) Memberdayakan kesadaran, kapasitas, dan kemandirian masyarakat desa. Dalam konteks ini unsur Kelembagaan IPTEK yang terdiri atas unsur perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, badan usaha, dan lembaga penunjang akan dapat mendukung empat fokus kegiatan desa sebagaimana dimaksud di atas. Perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan (dari Pusat sampai ke Derah) , badan usaha (pemerintah ataupun swasta), dan lembaga penunjang (Lembaga Swadaya Masyarakat/Non Government Organization) sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dapat berkontribusi pada ke empat fokus kegiatan desa. Begitu pula halnya dengan unsur sumber daya IPTEK yang terdiri atas keahlian, kepakaran, kompetensi manusia dan pengorganisasiannya, kekayaan intelektual dan informasi, serta sarana dan prasarana IPTEK dapat mendukung empat fokus kegiatan desa tersebut. Bahkan penguatan implementasinya didukung pula oleh jaringan IPTEK nya berfungsi membentuk jalinan hubungan interaktif yang memadukan unsur-unsur kelembagaan IPTEK untuk menghasilkan kinerja dan manfaat yang lebih besar dari keseluruhan yang dapat dihasilkan oleh masing-masing unsur kelembagaan secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, maka desa membangun yang ingin diwujudkan oleh aparatur dan masyarakatnya akan dapat memperoleh dukungan yang kuat dari ketiga unsur
penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan IPTEK (unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan). Dalam hal tersebut keberadaan unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan IPTEK khususnya di daerah akan memberikan kontribusi yang besar pada pengelolaan Kawasan Agropolitan atau Kawasan Minapolitan dengan aktivitas mulai dari hulu sampai dengan ke hilirnya oleh aparatur dan masyarakatnya.
Dewan Riset Nasional dan Hadirin yang saya hormati ... D. Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Desa Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa upaya pemberdayaan masyarakat desa mencakup upaya peningkatan kesadaran, kapasitas, dan kemandirian masyarakatnya. Pada era globalisasi ini, maka bentuk upaya pemberdayaan masyarakat desa tersebut harus pula mampu menjawab dan menentukan kegiatan unggulan bagi kegiatan pengelolaan Kawasan Agropolitan atau Kawasan Minapolitan dari hulu sampai ke hilirnya sebagai bentuk sektor riil yang ada di Desa. Kegiatan pengelolaan secara profesional ini dikenal dengan penentuan merek komoditas unggulan yang menjadi ciri usaha masyarakat desa. Pada gilirannya, kegiatan pengelolaan secara profesional ini akan meningkatkan daya saing dan kemandirian desa. Dalam hal dimaksud, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berwenang untuk menetapkan kebijakan dalam penataan kegiatan pengelolaan secara profesional ini oleh desa, aparatur, dan masyarakatnya. Untuk itu tentunya peran dukungan yang kuat dari ketiga unsur penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan IPTEK (unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan) di daerah juga diperlukan. Melalui ketiga unsur tersebut, maka kerja profesional desa dalam penentuan merek komoditas unggulan terwadahi, terfasilitasi, dan terlindungi.
Dewan Riset Nasional dan Hadirin yang saya hormati ... E. Rekomendasi Harapan ke Depan
Melalui kesempatan yang baik ini, saya mengharap agar Dewan Riset Nasional ke depan dapat memberikan acuan operasional dan ilmiah yang jelas bagi pengembangan teknologi di Desa, khususnya bagi pemanfaatan TTG (teknologi tepat guna) yang akan meningkatkan nilai tambah produk unggulan masyarakatnya. Demikian pula, melalui Dewan Riset Nasional ke depan kiranya dapat dirumuskan rambu-rambu acuan operasional dan ilmiah yang jelas bagi terciptanya daya inovasi masyarakat desa melalui pemantapan ketiga unsur penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan IPTEK (unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan) di daerah. Demikian keynote speech ini saya sampaikan, semoga a k a n bermanfaat bagi kita semua. Semoga pula rangkaian acara Dewan Riset Nasional ini secara keseluruhan senantiasa akan memperoleh bimbingan dan tuntunan dari Allah SWT, sehingga berjalan dengan aman, lancar, manfaat, dan barokah bagi bangsa dan Negara pada umumnya, serta Desa dan masyarakatnya secara khusus. Wassalaamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Marwan Djafar, SH, SE, BBA
