INVESTASI DALAM SEKTOR PARIWISATA DI KAWASAN TAMAN WISATA ALAM ( TWA ) LEMBAH HARAU, KECAMATAN HARAU, KABUPATEN 50 KOTA.
ARTIKEL
Ditulis Kepada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Oleh :
ARYA TANJUNG NPM : 0910012111035
Bagian Hukum Perdata
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2014 0
1
INVESTMENT IN TOURISM SECTOR AT THE AREA OF NATURAL TOURISM PARK (TWA) HARAU VALLEY, HARAU DISTRICT, REGENCY OF 50 KOTA
Arya1, Elyana Novira1, Adri1, 1
Legal Science Major, Falculty of Legal, University of Bung Hatta E-mail:
[email protected] Abstract
Natural Tourism Park (TWA) is a Tourism Forest that is enriched by diversity of plants and animals as well as the beauty of nature that is utilized for recreation and cultural interests. The management was organized by BKSDA and Regional Government (Pemda). TWA has a potency to be developed by having investment. The identification of problems in this research contains: (1) Why did TWA become a choice of investors in investment, particularly in tourism sector? (2) What stages that should be conducted by the investors over the investment in TWA? (3) What were the obstacles faced by the investors in the process implementing investment and after investment in TWA?. A type of research was socio-juridical. Data that was utilized includes primary data that was obtained from interview and secondary data that was obtained from document study. The entire data obtained was analyzed in qualitative. From research result, it can be concluded that (1) the preservation of natural as a result of conservation functional that was conducted by BKSDA and the development of tourism by the regional government opens an opportunity for investment. (2) Stages that should be conducted were processing the permit includes deed of business establishment, permit letter of trading business, taxpayers’ registration number, a letter equity ownership, company profile and business activity and register to regional government. (3) Land as a business area and the limitation of fund budget is aimed for business development. Keywords: Investment, Tourism, TWA. ketertiban
Pendahuluan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia
alinea
ke
empat
kemerdekaan,
melindungi
perdamaian
berdasarkan abadi
dan
Dalam membicarakan pembangunan
bangsa
ini tentu tidak terlepas dari masalah
Indonesia dan seluruh tumpah darah
pembiayaan atau modal, yang merupakan
Indonesia
memajukan
salah satu faktor yang menentukan bagi
mencerdaskan
pelaksanaan pembangunan tersebut. Untuk
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
mengatasi masalah ini diantaranya adalah
kesejahteraan
dan
segenap
yang
keadilan sosial.
menjelaskan tujuan nasional Indonesia yaitu
dunia
untuk umum,
21
dengan merangsang investor baik itu
ekonomi serta pembangunan lebih lanjut
investor asing maupun dalam negeri
dari potensi ekonomi harus didasarkan
kedalam sektor usaha yang produktif
kepada kemampuan serta kesanggupan
termasuk sektor pariwisata. Modal yang
rakyat Indonesia sendiri, namun atas ini
diperlukan tidaklah sedikit, oleh karena itu
tidak boleh menimbulkan keseganan untuk
penanam modal asing dan penanam modal
memanfaatkan potensi modal, teknologi
dalam negeri semakin ditingkatkan dan
dan skill yang tersedia diluar negeri,
didorong untuk memacu pertumbuhan dan
selama
pemerataan ekonomi, didalam peningkatan
diabadikan kepada kepentingan ekonomi
peran aktif masyarakat serta membuka
rakyat
kesempatan kerja dan berusaha
ketergantungan
bagi
masyarakat.
itu
benar
tanpa
-
benar
mengakibatkan
terhadap
luar
negeri.
Dengan demikian keberadaan modal asing di Indonesia adalah untuk membantu atau
Kebijaksanaan pemerintahan dalam
pelengkap dalam perekonomian nasional. (
memanfaatkan penanaman modal asing diumumkan Nomor
bantuan
dalam
keputusan
XXIII//MPRS/1966
pembaharuan
kebijaksanaan
Amirudin
MPRS
Ilmar,
Hukum
Penanaman
Modal di Indonesia, Pranada Media,
tentang
Jakarta, 2005, hlm 34 – 35. )
landasan
ekonomi keuangan dan pembangunan,
Hal
ini
juga
dikemukakan
dimana didalam pasal 9 memberikan
Sumantoro
landasan
untuk
pemerintah untuk menerbitkan Undang–
memanfaatkan penanam modal khususnya
Undang Penanaman Modal Asing disertai
penanam
mampu
pertimbangan agar dalam pembangunan
alam
sumber-sumber dari luar negeri dapat
ekonomi potensial menjadi ekonomi rill
dimanfaatkan untuk menutup kekurangan
yang dapat langsung dimanfaatkan oleh
modal dalam negeri tanpa menimbulkan
masyarakat dengan penggunaan teknologi,
ketergantungan kepada luar negeri. (
pengetahuan,
Sumantoro, Hukum Ekonomi, UI-Press.
bahwa
kebijaksanaan
modal
mengubah
asing
potensi
agar
sumberdaya
keterampilan
(skill),
kemampuan berorganisasi dan manajemen yang
keseluruhannya
dimiliki
mengenai
kebijaksanaan
Jakarta,1986,hlm 104. )
oleh
Seperti yang dapat diketahui kegiatan
penanam modal asing. Ketentuan
bahwa
oleh
penanaman modal ini tidak selalu berjalan tersebut
seperti yang diharapkan karena dalam
kemudian dipertegas lagi dalam pasal 10
tahun-tahun terakhir tepatnya pada tahun
bahwa
1997 saat terjadinya krisis ekonomi,
penanggulangan
hal
kemerosotan 32
perkembangan
penanaman
modal
Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004,
khususnya Penanaman Modal Asing telah
Sinar Grafika, Jakarta,2000, hlm 87.)
mengalami kemunduran. Dalam
masa
Disamping
krisis
ini,
tingkat
mendorong
itu
dalam
kegiatan
ekonomi
rangka dan
investasi menurun tajam dibandingkan
pembangunan daerah diperlukan adanya
pada masa sebelum krisis. Penurunan
kegiatan investasi baik oleh pemerintah
investasi ini secara langsung berakibat
maupun investasi dari pihak swasta. Untuk
pada rendahnya pertumbuhan ekonomi.
menarik
Dari sisi lalu lintas modal, masih terjadi
didaerah perlu dilakukan berbagai langkah
pelarian modal dimana arus modal keluar
kegiatan oleh pemerintah daerah yang
oleh swasta masih lebar dibandingkan arus
antara lain adalah menciptakan iklim usaha
modal swasta yang masuk. Penurunan
yang semakin menarik dan lebih menjamin
tingkat investasi ini disebabkan oleh
kelangsungan kegiatan penanaman modal
beberapa hal terutama faktor keamanan
serta memberikan layanan yang baik
dan stabilitas politik. Situasi keamanan
kepada investor, baik layanan dalam
yang
telah
bidang informasi, peluang usaha maupun
untuk
informasi tentang tata cara perizinan dalam
masih
belum
menghambat
niat
membaik investor
menanamkan modalnya di Indonesia.
masuknya
investasi
swasta
rangka penanaman modal.
Untuk itu pemulihan keamanan dan
Sehubungan dengan itu, Indonesia
ketertiban serta stabilitas politik menjadi
berpeluang besar mengembangkan potensi
prasyarat bagi meningkatnya kegiatan
wisata alam. Hal ini dapat dilihat dari
investasi. Untuk mengimbangi keadaan
potensi wisata alam yang dimilikinya
ekonomi
seperti :
nasional
yang
kurang
menguntungkan itu, berbagai upaya telah 1.
dilakukan untuk mendorong investasi baik
keanekaragaman
yang berasal dari dalam maupun dari luar 2.
prosedur investasi, desentralisasi beberapa penanam
modal,
3.
Tentang
Sumber daya manusia yang bisa
Seni
budaya
yang
beranekaragam.
( PROPENAS 2000-2004, UU NO. 25 2000
yang
dikembangkan.
serta
peninjauan daftar investasi secara berkala.
Tahun
hayati
tinggi.
negeri antara lain melalui penyerderhanaan
kewenangan
Alamnya yang indah dengan
4.
Program
43
Letak geografis yang strategis.
5.
Kondisi iklim yang relatif baik
Ha. Lokasinya merupakan bagian dari
sepanjang tahun untuk kegiatan
Cagar Alam (CA) Lembah Harau yang
wisata.
diubah statusnya menjadi Taman Wisata Alam (TWA). ( http//www.dephut.co.id,
Kelima potensi tersebut merupakan
Website Resmi ; Direktorat Jenderal
modal yang dapat memberikan sumbangan
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
besar pada pembangunan ekonomi lokal,
Di akses, 24 Januari 2014.)
regional dan terciptanya lapangan kerja melalui pengembangan industri pariwisata.
Perkembangan
dalam
industri
pariwisata yang berbasis alam (natural Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990
tourism) saat ini mengalami kemajuan
pasal 31 tentang Kawasan Pelestarian
yang pesat. Menurut World Tourism
Alam disebutkan bahwa di dalam Kawasan
Organization (WTO), pertumbuhan per
Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman
tahun
Hutan Raya dan Taman Wisata Alam) dapat
dilakukan
kegiatan
wisata
umum
(general
alam
30%.
Di
Indonesia
pengembangan Wisata Alam lebih banyak
pendidikan, menunjang budidaya, budaya
berkembang pada Kawasan Pelestarian
dan wisata. Kawasan Taman Wisata Alam
Alam. Kawasan TWA Lembah Harau
(TWA) merupakan salah satu kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama dimanfaatkan bagi
wisata
international travel ) hanya 5%, sedangkan
untuk
kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan,
untuk
untuk
kepentingan
merupakan
salah
berpotensi
untuk
satu
tempat
yang
dikembangkan lebih
lanjut, terutama dalam kaitannya dengan
pariwisata dan rekreasi alam.
usaha
pemerintah
daerah
untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Indonesia memiliki 122 lokasi TWA, 104 di darat dan 18 di laut. Empat
(PAD).
diantaranya berada di Sumatera Barat.
pemerintah untuk meningkatkan devisa
Empat lokasi TWA yang ada di Sumatera
negara dari sektor non migas, maka
Barat, salah satunya adalah TWA Lembah
peranan sektor pariwisata menjadi salah
Harau, yang merupakan salah satu potensi
satu sektor penting dalam mendukung
wisata di Kecamatan Harau Kabupaten 50
kebijakan
tersebut.
Kota Provinsi Sumatera Barat. TWA
menjadi
bagian
Lembah Harau ini ditetapkan berdasarkan
menghasilkan devisa negara. Berdasarkan
SK
478/Kpts/Um/8/1979
statistik kunjungan wisatawan, pada tahun
Tanggal 2 Agustus 1979 dengan luas 27,5
2007 diperoleh devisa dari kunjungan
Mentan
No.
54
Sejalan
dengan
Sektor penting
kebijakan
pariwisata dalam
wisatawan mancanegara sebesar US $
sebagai
5.345.980.000
devisa
Republik Indonesia (NKRI) untuk dapat
negara pada tahun 2007 adalah sebesar US
ikut ambil bagian dalam era perdagangan
$ 56.900.000.000. Dengan kedatangan
bebas
wisatawan
tantangan. ( http//www.kadin-sumbar.or.id,
sedangkan
total
mancanegara
telah
aset
dan
bagi
Negara
Globalisasi
yang
penuh
menyumbang devisa sebesar 9,4% dari
Kadin
total devisa negara pada tahun 2007.
Pendidikan
Berdasarkan
Muda, di akses pada tanggal 02 November
hasil
wawancara
dengan
pengelola Lembah Harau selama tahun
Sumatera
Kesatuan
Barat,
Pariwisata
Prospek
Bagi
Generasi
2013)
2007 terjadi juga peningkatan pendapatan Penulis sangat tertarik dan ingin
di TWA Lembah Harau. Hal ini dapat dilihat
dari
target
95.000.000,-
pemasukan
diperoleh
melihat lebih jauh tentang pelaksanaan
Rp
penanam
pemasukan
sebesar Rp 134.000.000,-.
modal
yang
orientasinya
memanfaatkan potensi dari sumber daya
(http//www.
alam,
institutpertanianbogor.co.id, Hak Cipta Milik
terkhususnya
dalam
sektor
Pariwisata yang ada di Sumatera Barat,
Institut Pertanian Bogor (IPB),Potensi Wisata Harau, di akses pada tanggal 10 November
tepatnya di kawasan Taman Wisata Alam
2013. )
Lembah
Harau,
yang
terletak
di
Kecamatan Harau, Kabupaten 50 kota. Seiring
dengan
perkembangan
pariwisata di Indonesia, semoga TWA
Metodologi
Harau dapat lebih meningkat dan bahkan
1.
mampu
bersaing
pariwisata
dengan
dunia.
Jenis Penelitian
tingkatan
Jenis
penelitian
Gencarnya
adalah
yuridis
yang
digunakan
sosiologis
yaitu
pengembangan dalam bidang pariwisata
pendekatan masalah melalui penelitian
oleh setiap element yang terkait seperti,
hukum dengan melihat perundang-
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
undangan
Pemerintah,
para
dengan prakteknya di lapangan atau
investor baik lokal maupun asing, serta
fakta yang terjadi di lapangan sesuai
para penggiat petualang alam bebas,
dengan
menjadi sebuah catatan khusus, yang layak
penelitian. ( Soerjono Soekanto, 1986,
dipertimbangkan
Pengantar Penelitian Hukum, UI – Press,
Sumatera Lembah
masyarakat
Barat Harau
bahwa
sekitar,
potensi
terkhususnya patut
alam
yang
diperhitungkan 65
dihubungkan
permasalahan
Jakarta, Hlm 58. )
TWA
ada
dalam
2.
Sumber Data
d) Undang-Undang Nomor 10
Dalam penulisan ini sumber data
Tahun
terdiri dari:
Kepariwisataan.
a.
Data Primer Data
ini
penelitian
Tentang
e) UU No. 5 Tahun 1990 diperoleh
melalui
tentang
lapangan
dengan
Pelestarian Alam
wawancara
b.
2009
yaitu
melakukan
Kawasan
f) Keppres Nomor 117 Tahun
tanya jawab dengan informan
1999
yaitu Kepala Dinas Kebudayaan
perubahan
Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Keppres Nomor 97 tahun
Kabupaten 50 Kota, Kepala Balai
1993 tentang Tata Cara
Konservasi Sumber Daya Alam (
Penanaman
BKSDA ), Wali Nagari Harau,
sebagaimana telah diubah
Pimpinan Syafiq Home Stay dan
dengan
Pimpinan Cun Home Stay
Tahun 1998.
Data Sekunder
yang
merupakan kedua
atas
Modal,
Keppres
No.119
g) Keppres Nomor 28 Tahun
Adalah data yang dikumpulkan
2004 tentang perubahan atas
dari berbagai bahan-bahan hukum
Keppres Nomor 33 Tahun
yang relevan untuk menunjang
1981
data
Koordinasi
primer.
Data
sekunder
adalah:
tentang
Badan
Penanaman
Modal.
1) Bahan-bahan hukum primer
h) Keppres Nomor 118 Tahun
berupa Peraturan Perundang-
2000 tentang daftar bidang
Undangan, yaitu :
usaha yang tertutup dan
a) Undang-Undang Nomor 25
yang
Tahun
2007
tentang
persyaratan
Penanaman Modal.
2007
Tentang
bagi
2001 tentang bidang/ jenis
c) Undang-Undang Nomor 32 2004
tertentu
i) Keppres Nomor 127 Tahun
Perseroan Terbatas.
Tahun
dengan
penanaman modal.
b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun
terbuka
Tentang
usaha
yang
untuk
usaha
dicadangkan kecil
dan
bidang/ jenis usaha yang
Pemerintahan Daerah.
terbuka untuk usaha yang terbuka 76
untuk
usaha
menengah atau usaha besar
bahan-bahan
dengan syarat kemitraan.
dan dokumen-dokumen yang ada.
j) Keppres
RI,
Nomor
11
Teknik Wawancara yang penulis
Pariwisata
gunakan dalam bentuk wawancara
dan Kesenian. k) Peraturan
terstruktur yaitu penulis menyiapkan
Pemerintah
RI
daftar
No. 34 tahun 2002 tentang 4.
Pengelolaan
dahulu
data
diperoleh
atau
dikumpulkan dari penelitian, maka
l) Keputusan
Menteri
Kehutanan
No.
dalam
70/Kpts-
menganalisis
data
Kawasan Hutan.
mempelajari
Mentan
data
tersebut
penulis menggunakan metode analisis
II/2001 tentang Penetapan
m) SK
No.
secara
kualitatif, hasil-hasil
yaitu
penelitian
tersebut baik yang berupa data primer
478/Kpts/Um/8/1979
maupun data sekunder yang kemudian
Tanggal 2 Agustus 1979.
dijabarkan
2) Bahan-bahan hukum sekunder,
dan
disusun
secara
sistematis.
berupa ;
Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Bahan–bahan
erat
Terkait dengan fungsi konservasi yang
bahan
dilakukan oleh BKSDA di Kawasan
dapat
Taman Wisata Alam (TWA) Lembah
dan
Harau yang didasarkan atas Undang-
memahami bahan hukum primer
Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang
seperti hasil penelitian, karya
Kawasan Pelestarian Alam dengan tujuan
ilmiah dan lain-lain.
utama dimanfaatkan bagi kepentingan
hubungannya hukum
yang
dengan
primer
membantu
dan
menganalisa
Metode Pengumpulan Data
Pariwisata dan rekreasi.
a. Studi Dokumen
Secara
Merupakan teknik pengumpulan data
terlebih
Analisis Data Setelah
Hutan.
3.
pertanyaan
untuk ditanyakan kepada informan.
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
literatur
b. Wawancara
Tahun 2000, Tentang Badan Pengembangan
kepustakaan,
yang
adat
masyarakat
setempat
mengakuidar bahwasanya Nagari Harau
dipergunakan
dalam
merupakan kesatuan dari Hak Ulayat yaitu
penelitian
kepustakaan
untuk
harta pusako tinggi atau tanah Ulayat yang
memperoleh
data
yaitu
didasarkan
sekunder
dengan mempelajari dan memahami 87
atas
ketentuan
Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 16
penduduknya pada tahun 2010 sebanyak
Tahun 2008.
3.070 jiwa penduduk.
Keberadaan masyarakat adat yang
Berdasarkan atas data yang diperoleh
tidak terlepas dari satuan tanah ulayat yang
dari
mana masyarakat juga berada di Kawasan
Kabupaten 50 Kota yaitu di tahun 2012
Taman Wisata Alam Lembah Harau yang
sampai dengan 2014 terdapat 15 (lima
didasarkan
No.
belas) destinasi pariwisata dan 3 (tiga)
478/kpts/um/8/1979 tanggal 2 Agustus
atraksi wisata yang mana pengelolaannya
1979.
dilakukan
atas
SK
Mentan
Sekretarsi
Dinas
oleh
Periwisata
pemerintah
Daerah
Berdasarkan atas hasil wawancara
sebanyak 5 (lima) destinasi wisata dan 10
dengan salah satu petugas Resort BKSDA
(sepuluh) destinasi wisata dikelola oleh
mengatakan bahwasanya Kawasan Taman
Nagari
Wisata Alam Lembah Harau mempunyai
Indonesia (FPTI).sedangkan untuk Badan
luas kawasan yaitu 27,5 Ha yang dikelola
Usaha yang melakukan kegiatan usaha
oleh BKSDA, namun 27,5 Ha dari luas
Hotel/ Penginapan yaitu 8 (delapan)
kawasan tersebut 3 Ha dikelola oleh
Penginapan yang melakukan kegiatan
Pemerintah Daerah.
usaha di Lembah Harau mempunyai
Dalam hal ini terdapat dua pengelola
dan
Federasi
Panjat
Tebing
tingkat hunian 40-80% di tahun 2012.
yaitu BKSDA sebagai pengelola kawasan
Merujuk pada hasil penjabaran diatas
untuk suatu fungsi konservasi terhadap
maka penulis memakai sistem Random
Sumber
Sampling untuk melakukan wawancara
Daya
Alam
(SDA)
dan
Pemerintahan Daerah dalam hal pariwisata
dengan
memanfaatkan potensi
Penginapan yang baru beroperasi pada
bentangan dan
para
Hotel
Berdasarkan
atas
atau
keindahan alam yang akaya akan Sumber
tahun
Daya Alam Nabati dan Hewani, yang
wawancara yang dilakukan dengan slaah
mana kelestariannya selalu dijaga oleh
satu pemilik Home Stay/ Penginapan, yang
BKSDA untuk suatu tujuan konservasi.
menjadi pertimbangan sehingga Home
Hal inilah yang menjadikan PWA Lembah
Stay didirikan yaitu Lembah Harau sebagai
Harau selalu terjaga keasriannya.
sentral pariwisata baik domestik maupun
Berdasarakan atas data yang didapat
2013.
pemilik
hasil
mancanegara yang kaya akan SDA serta
dari Sekretaris Nagari Harau bahwa Nagari
panorama
Harau terbagi atas 4 Jorong yaitu; Jorong
dinikmati dan kebudayaan adat Minang
Harau, Jorong Ulu Air, Jorong Landai, dan
Kabau yang dapat disuguhkan bagi para
Jorong Sei Datar yang mana total jumlah
pengunjung 89
alam
yang
yang
ingin
indah
untuk
berlama-lama
menikmati panorama alam Lembah Harau
mengurus perizinan mendirikan bangunan
yang terjaga kelestariannya, dan tentunya
dengan segala bentuk usaha diatasnya,
membutuhkan penginapan
bagi para
sehingga peran serta masyarakat setempat
pengunjung yang tidak memiliki akses
dalam penggunaan tanah dan bangunan
dengan penduduk setempat.
diatasnya
sebagai
alternatif
untuk
Untuk melakukan kegiatan usaha
melakukan kegiatan usaha jasa penginapan
Penginapan/ Hotel tentunya ada tahapan
di kawasan Taman Wisata Alam Lembah
yang harus dilalui oleh penanam modal di
Harau dapat dilakukan.
TWA Lembah Harau untuk usaha yang
Keterbatasan
modal
untuk
akan dilakukan. Berdasarkan atas hasil
pengembangan usaha serta pengelolaan
wawancara dengan pemilik Home Stay
pariwisata dalam menarik pengunjung dan
untuk tahapannya yaitu; membeli tanah
ketersediaan sarana dan prasarana yang
dari penduduk setempat yang kemudian
masih
diatasnya
pariwisata
dibuat
mempunyai
bangunan
arsitektur
yang
menyesuaikan
minim bagi
kendala dilakukan.
mengurangi nilai-nilai budaya yang ada.
Daftar Pustaka
Setelah itu mengurus perizinan meliputi
Buku : Amiruddin
suatu
wisatawan
setelah
dengan keadaan alam setempat tanpa
Akte Pendirian Badan Usaha, Surat Izin
untuk
menjadi
penanaman
Ilmar,
wahana
2005,
modal
Hukum
Usaha Perdagangan, Nomor Pokok Wajib
Penanaman Modal di Indonesia,
Pajak,
Pranada Media, Jakarta.
Surat
keterangan
Kepemilikan
Modal dan proposal kegiatan usaha yang
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI – Press,
akan dilakukan. Adapaun
kendala-kendala
yang
Jakarta.
dihadapi pada saat pelaksanaan investasi PROPENAS 2000-2004, 2000, UU
dan setelah investasi, berdasarkan atas
NO. 25 Tahun 2000 Tentang
hasil wawancara yang dilakukan dengan
Program
pemilik Home Stay yaitu kepemilikan
Nasional
tanah sebagai tempat untuk melakukan
Pembangunan Tahun
2000-2004,
Sinar Grafika, Jakarta.
kegiatan usaha jasa penginapan tentunya Website :
tidak mudah didapatkan begitu saja. Kawasan yang didalamnya melakukan
http//www.dephut.co.id,
fungsi konservasi sehingga membutuhkan
Website
Resmi ; Direktorat Jenderal
waktu yang relatif lama hanya untuk dapat 10 9
Perlindungan
Hutan
Keppres Nomor 117 Tahun 1999 yang
dan
Konservasi Alam. Di akses, 24
merupakan
perubahan
kedua
Januari 2014. atas Keppres Nomor 97 tahun
http//www.institutpertanianbogor.co.id, Hak Cipta Milik Institut Pertanian Bogor (IPB),Potensi Wisata Harau, di akses pada tanggal 10 November 2013
1993
tentang
Tata
Cara
Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Keppres
http//www.kadin-sumbar.or.id, Kadin Sumatera
Barat,
No.119 Tahun 1998.
Prospek
Pendidikan Pariwisata
Bagi
Keppres Nomor 118 Tahun 2000
Generasi Muda, di akses pada
tentang daftar bidang usaha
tanggal 02 November 2013.
yang tertutup dan yang terbuka
Peraturan Perundang – Undangan
dengan persyaratan tertentu bagi Undang – Undang Nomor 25 Tahun penanaman modal. 2007
Tentang
Penanaman Keppres Nomor 127 Tahun 2001
Modal.
tentang bidang/jenis usaha yang Undang
Nomor
40
Tahun
2007 dicadangkan untuk usaha kecil
Tentang Perseroan Terbatas. dan bidang/jenis usaha yang Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
terbuka
untuk
usaha
yang
terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat
Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
kemitraan.
UU No. 5 Tahun 1990 tentang Kawasan Pelestarian Alam. Keppres RI, Nomor 11 Tahun 2000, Tentang Badan Pengembangan Pariwisata Dan Kesenian. 11 10
