Intan Permatasari Kp. Nagrog Situgede RT 01 RW 04 kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya) Intan Permatasari 123403023 Kp. Nagrog Situgede RT 01 RW 04 kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya e-mail : [email protected] Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi JL. Siliwangi No. 24 Kotak Pos 164 Tlp (0265) 330634 Tasikmalaya 46115 e-mail: [email protected] Dibawah Bimbingan : Iman Firman Hidayat S.E.,M.Si.,Ak.,CA. Rani Rahman S.E.,M.Ak. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government governance), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas . Penelitian ini dilatar belakangi indikasi banyaknya permasalahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah di Indonesia. Desain penelitian yang dilakukan yaitu metode asosiatif . Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan penyebaran kuisioner. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi liner berganda. Setelah data dikumpulkan, data dianalisis menggunakan program SPSS 16 for windows. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan secara parsial dan simultan bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah kabupaten Tasikmalaya.

Jurnal Ekonomi Akuntansi, Agustus 2016

1|Halaman

ABSTRACT The study aims to determine the influence of governmental accounting standards implementation and local government internal control system on the quality of local government finance report at Department of Finance and Aset Management of Tasikmalaya District with the accounting department as a sample. The research is motivated indication of many problems in the financial management area in Indonesia. The research design use in this research is explanatory with the research method is the case study method. Collecting data through interviews, observation and questionnaires the analysis in this study using multiple linier regression analysis. Once the data is collected, the data were analyzed using SPSS 16 for windows. Results of hypothesis testing showed that partially and simultaneously the variable influence of governmental accounting standards implementation and local government internal control system variables significantly influence the variable of local government financial report quality.

PENDAHULUAN Tuntutan terhadap terciptanya good governance sudah menjadi kehendak sebagian masyarakat. Pemerintah harus memiliki sistem manajemen yang handal serta kebijakan dan prosedur yang baik dengan dukungan manajemen personal yang baik, sebuah kriteria yang bisa dipakai untuk mengukur derajat akuntabilitas publik adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah. Efektivitas dan efisiensi kebijakan publik akan terefleksikan dari laporan keuangan pertanggungjawaban APBN/APBD. Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan di gunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan, maka pemerintah melakukan reformasi dalam bidang keuangan Negara yang menjadi landasan hukum sebagai upaya untuk mewujudkan good governance, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang memayungi pengelolaan keuangan Negara maupun keuangan daerah. Jurnal Ekonomi Akuntansi, Agustus 2016

2|Halaman

Seiring dengan reformasi di bidang keuangan Negara, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang Akuntansi Pemerintahan karena proses akuntansi menghasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan di bidang keuangan adalah dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada SAP sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang di maksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami. Standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia, sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 pada bagian Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP adalah prinsipprinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan, Peningkatan akuntabilitas dan keandalan dalam pengelolaan keuangan pemerintah dilakukan melalui penyusunan dan pengembangan SAP, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan perkembangan akuntansi pemerintahan saat ini. Setelah pemberlakuan dari single entry ke double entry accounting melalui PP No. 24 tahun 2005, dengan keluarnya PP No. 71 Tahun 2010 merupakan jembatan kedua dalam akuntansi keuangan pemerintahan Indonesia untuk mengantarkan dari akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual/CTA) kearah akuntansi berbasis akrual penuh (full accrual) dengan masa tenggang selama empat tahun. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.


3|Halaman

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintah yang memuaskan berupa tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance), bahwa pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/ daerah, salah satunya dengan penyempurnaan sistem akuntansi dan administrasi negara secara menyeluruh. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan mengingat pentingnya penerapan standar akuntansi pemerintah dan system pengendalian intern pemerintah dalam mengelola laporan keuangan, agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Maka dari itu penulis akan membuat penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya)”. TUJUAN PENELITIAN Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1. Untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan maupun parsial terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. TINJAUAN PUSTAKA Standar Akuntansi Pemerintahan Pengertian akuntansi pemerintahan tidak terlepas dari pengertian akuntansi secara umum. Menurut Arif Bachtiar, dkk (2002:3) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai berikut: “Suatu aktivitas pemberi jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut” Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan

yang mengakui


4|Halaman

pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran. Standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui

pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta

mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa: “Sistem pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang kemudian disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.” Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan serta pertanggungjawaban kegiatan Instansi Pemerintah, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menerapkan setiap unsur dari Sistem Pengendalian Intern. Untuk memastikan bahwa Sistem Pengendalian Intern tersebut sudah dirancang dan diimplementasikan dengan baik, dan secara memadai diperbaharui untuk memenuhi keadaan yang terus berubah perlu dilakukan pemantauan secara terus-menerus. Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan pemantauan antara lain melalui evaluasi terpisah atas Sistem Pengendalian Internnya masing-masing untuk mengetahui kinerja dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern serta cara meningkatkannya. Pemantauan juga berguna untuk mengidentifikasi

dan

mengatasi

risiko

utama

seperti

penggelapan,

pemborosan,

penyalahgunaan, dan salah-kelola (mismanagement). Dalam kaitannya dengan efektivitas penyusunan laporan keuangan maka baik buruknya implementasi sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.


5|Halaman

Laporan Keuangan Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi - transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data, juga dapat dikatakan sebagai informasi.Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Dalam SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan ada 4, yaitu: a. Relevan b. Andal c. Dapat dibandingkan d. Dapat dipahami. Keempat karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. METODE PENELITIAN Objek Penelitian Objek penelitian ini adalah Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Subjek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam. Jenis Penelitian Metode penelitian menggunakan metode penelitian asosiatif

dengan pendekatan

kuantitatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian asosiatif mempunyai tingkatan yang tertinggi bila dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan komparatif. Dengan penelitian asosiatif ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Pendekatan kuantitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (Sugiyono, 2004). Operasionalisasi Variabel Variabel penelitian yang digunakan terdiri dari variabel independen yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan.


6|Halaman

Untuk lebih jelasnya, tabel operasionalisasi variabel penelitian dapat disajikan sebagai berikut: Tabel Operasionalisasi Variabel No

Variabel

Definisi Operasional

Indikator

1

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)

1. Kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang digunakan sudah memenuhi standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual 2. Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya

2

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)

Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah dalam rangka menciptakan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah (PP No. 24 Tahun 2005) Meliputi rencana organisasi, prosedur dan catatan yang dirancang untuk menjaga keterandalan data akuntansi (PP No. 60 Tahun 2008)

3

Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (PP No. 71 Tahun 2010)

Skala Pengukuran Likert

1. Lingkungan Pengendalian. 2. Penilaian Risiko. 3. Kegiatan/aktivitas Pengendalian. 4. Informasi dan Komunikasi. 5. Pemantauan. 1. Relevan. 2. Andal. 3. Dapat dibandingkan. 4. Dapat dipahami.

Likert

Likert

Teknik Pengumpulan Data Jenis Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui data sekunder yaitu penelitian melalui buku-buku literatur, sumber data dan informasi lainnya yang ada hubungannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam angka-angka yang menunjukan nilai terhadap besaran variabel yang diwakilinya. Prosedur Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara : 

Kuesioner (Questionaire), yaitu suatu bentuk instrument pengumpulan data dalam format pertanyaan tertulis yang dilengkapi dengan kolom dimana responden akan menuliskan jawaban atas pertanyaan yang diarahkan kepadanya. Kuesioner disampaikan secara langsung kepada responden.


7|Halaman



Observasi, yaitu melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang dipelajari dalam lingkungan kerja.



Wawancara, yaitu percakapan yang bertujuan memperoleh informasi dari objek yang diteliti.

Model atau Paradigma Penelitian Dalam penelitian ini model penelitian dapat digambarkan dalam model skema sebagai berikut: Standar Akuntansi Pemerintahan (X )

Sistem Pengendalian Intern Pemeriintah (X )

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Teknik Analisis Data Analisis Statistik yang digunakanuntuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dengan terlebih dahulu melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji secara simultan dan parsial. Kemudian penarikan kesimpulan dilaksanakan berdasarkan hasil pengolahan data dan hasil pengujian hipotesis. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya Standar Akuntansi Pemerintahan pada DPPKAD sudah menetapkan SAP berbasis Akrual pada awal tahun 2015, dalam penerapan SAP berbasis Akrual terdapat sedikit kendala yaitu pada Sumber Daya Manusia, namun selain itu tidak ada kendala yang berarti pada penerapan SAP berbasis Akrual, terbukti pada Tahun Anggaran 2015 BPK menetapkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan demikian jawaban responden di dominasi jawaban Setuju, hal ini ditunjukkan dengan Komponen laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun oleh DPPKAD dan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah sesuai dengan Satandar Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada


8|Halaman

Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010. Namun belum seluruh Anggaran penerimaan dapat memenuhi seluruh kebutuhan anggaran pengeluaran Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah menerapkan integritas dan nilai etika yang baik kepada para pegawai, dan telah menunjukkan komitmen dalam mengembangkan kompetensi para pegawainya sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan agar dapat mengelola keuangan dan aset daerah lebih baik lagi. Namun terkait dengan informasi dan komunikasi hal yang menjadi salah satu kelamahan adalah tentang bukti transaksi di verifikasi dan dicatat sesuai dengan kebutuhan yang ada serta dibuat laporannya. Akibat pengaruh adanya aktifitas pengendalian dimana bukti pendukung atas transaksi tidak lengkap, maka laporan atas setiap transaksi tidak dapat dibuat dengan baik sesuai dengan kebutuhan, meskipun hasil responden dinilai cukup baik. Penerapan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun oleh DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya dapat digunakan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun dapat membantu dalam melakukan prediksi secara tepat dan menyajikan informasi akuntansi keuangan pemerintah selengkap mungkin yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi LKPD yang disusun oleh DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya berisi informasi yang jujur mengenai transaksi dan peristiwa lainnya dan disajikan secara wajar. Informasi tersebut juga dibuat dengan tidak memihak kepada pihak-pihak tertentu dan LKPD yang disusun saat ini dapat dipahami oleh pengguna LKPD. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di dalam menentukan seberapa besar pengaruh dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka terlebih dahulu diketahui variabel-variabel tersebut, yang terdiri dari : variabel independen (X1) adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, (X2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2), dan variabel dependen (Y) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk mengetahui seberapa besar penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan, sebelumnya harus mengetahui terlebih dahulu besarnya hubungan antara penerapan standar


9|Halaman

akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan dan dinyatakan dengan menggunakan analisis koefisien korelasi. Dengan menggunakan program SPSS 16.00 diperoleh bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,966 artinya bahwa antara penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan mempunyai korelasi sebesar 0,966 (hasil dapat dilihat dalam lampiran), berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel tersebut. Karena semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan, dan sebaliknya jika penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berjalan baik maka kualitas laporan keuangan akan kurang baik karena kualitas laporan keuangan tergantung pada penerapan standar akuntansi pemerintahan itu sendiri. Untuk mengetahui besarnya penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi. Rumus yang digunakan adalah : Koefisien Determinasi (Kd) = r2 x 100% = (0,966)2 x 100% = 93,3% Perhitungan koefisien determinasi menghasilkan nilai Kd = 93,3%. Ini berarti sebesar 93,3% kinerja DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sisanya 6,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Berdasarkan nilai yang diperoleh bahwa kualitas laporan keuangan yang prinsipnya relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi pemerintahan yang mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Oleh karena itu, penerapan standar akuntansi pemerintahan mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan untuk mengetahui signifikansi pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan Uji t. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh antara ketiga variabel yaitu penerapan standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai variabel independen dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen. Berdasarkan hasil analisa yang peneliti lakukan diketahui diketahui nilai Jurnal Ekonomi Akuntansi, Agustus 2016

10 | H a l a m a n

t

hitung

5.743 > t

tabel

2.052 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ansella Putri (2015) meneliti Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah studi pada Pemerintah Kota Bandung. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintahan dan variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki hubungan yang sedang dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu senilai 0,578. Kontribusi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 33,4% dan sisanya 66,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Hasil uji t hitung 3,313 > t tabel 2,052 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Udiyanti, dkk. (2014) meneliti Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah studi kasus pada SKPD Kabupaten Buleleng. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Untuk mengetahui pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka dilakukan uji atas hipotesis. Hipotesis yang diajukan adalah “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, yang berarti apabila standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah


11 | H a l a m a n

dilaksanakan dengan baik, maka akan menyebabkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah semakin baik pula. Untuk menguji hipotesis diatas, maka dilakukan pengolahan atas data hasil penelitian. Penelitian secara simultan menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan nilai F hitung 55.890 > F tabel 3,35 dan nilai signifikansi 0,01 > 0,05. Dari hasil perhitungan SPSS versi 16.0 (Tabel Model Summary) pada lampiran, diperolah data mengenai nilai R (koefisien korelasi) dan R Square/R2 (koefisien determinasi). Nilai R menunjukkan besarnya hubungan atau korelasi antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,897. Ini berarti penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mempunyai hubungan sebesar 89,7% dengan kategori sangat kuat (Sugiyono, 2009:250). Sedangkan nilai koefisien determinasi (R2) menunjukkan besarnya pengaruh antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu sebesar 0,805 atau 80,5%. Artinya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi secara simultan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar 80,5%. Pengaruh variabel lainnya terhadap kualitas laporan keuangan selain standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah adalah sebesar 19,5%. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut : 1. a. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya sudah menerapkan SAP berbasis Akrual pada awal tahun 2015, dalam penerapan SAP berbasis Akrual terdapat sedikit kendala yaitu pada Sumber Daya Manusia, namun selain itu tidak ada kendala yang berarti pada penerapan SAP berbasis Akrual, terbukti pada Tahun Anggaran 2015 BPK menetapkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.


12 | H a l a m a n

b. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan integritas dan etika yang baik kepada para pegawai , dan telah menunjukkan komitmen dalam mengembangkan kompetensi para pegawainya sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan agar dapat mengelola keuangan dan aset daerah lebih baik lagi. c. Penerapan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat digunakan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun dapat membantu dalam melakukan prediksi secara tepat dan menyajikan informasi akuntansi keuangan pemerintah selengkap mungkin yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. 2. a. Pengujian secara parsial variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, artinya dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang baik dapat meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. b. Pengujian secara parsial variabel pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, artinya dengan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang baik dapat meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. c. Pengujian secara simultan variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan variabel pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Saran Berdasarkan hasil analisa dari penelitian ini, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut. 1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel lain yang berkaitan erat secara teori terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan, seperti Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan, serta masih banyak hal lainnya yang dapat dijadikan variabel penelitian, sehingga dapat dibandingkan dengan hasil peneliti penulis. 2. Bagi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, diharapkan agar lebih memperhatikan dan meningkatkan aspek Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih ekstra, dikarenakan aspek tersebut memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sistem pengendalian internal Jurnal Ekonomi Akuntansi, Agustus 2016

13 | H a l a m a n

pemerintah diterapkan untuk mengarahkan operasi dan mencegah penyalahgunaan sistem dari yang telah ditentukan. Jadi diharapkan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya menerapkan pengendalian yang lebih memadai untuk mengimbangi perkembangan sistem akuntansi keuangan daerah ke depannya.


14 | H a l a m a n

DAFTAR PUSTAKA Ansella Putri (2015) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Studi Kasus pada Dinas Pendepatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Arief Pribadi (2015) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta. Bachtiar Arif, Muchlis, Iskandar. 2002. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Salemba Empat. Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat. Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta : Erlangga. Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : indeks. George H. Bodnar, William S. Hopwood. 2001. Accounting Information Systems. Eight Edition. Canada : Prentice Hall. Ghozali, Imam dan Dwi Ratmono. 2008. Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD). Semarang: Universitas Diponegoro. Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat. Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat. Ikatan Akuntansi Indonesia. 2001. Standar Profesi Akuntansi Publik. Jogjakarta : Bagian Penerbit STIE YPKN. Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, dkk (2014) Pengaruh Pelaksanaan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi. Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi. Mulyadi. 2002. Auditing. Edisi Enam. Jakarta : Salemba Empat. Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Noor, J. 2011. Metodologi Penelitian untuk Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana. Reza Prasetia Nugraha (2014) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Studi Kasus pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tasikmalaya. Jurnal Ekonomi Akuntansi, Agustus 2016

15 | H a l a m a n

Riduwan. 2002. Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta. Ruri Windiastuti (2013) Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Studi Kasus pada Dinas Pendepatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Sahmin Naholo, Lukman Pakaya, dkk. (2014) Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Sekaran, Uma. 2007. Metode Penelitian untuk Bisnis. Buku 1. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono. 2012. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. Ulum, Ihyaul. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama. Universitas Muhammadiyah Malang. Dokumen dan Peraturan BPK RI. 2015. Penyerahan LHP LKPD TA 2014. Dari http://bandung.bpk.go.id/?p=7626. Diakses tanggal 8 Maret 2016 BPK RI. 2012. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 21 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten / Kota se-Jawa Barat Dari. http://bandung.bpk.go.id/?p=5784. Diakses pada tanggal 5 Maret 2016 Hakri. 2015. BPK : Ada kecurangan keuangan di pemkab Tasikmalaya. (Online). Dari http://4bintanges.com/?p=2058. Diakses pada tanggal 10 Maret 2016. Litbang.

2015. Penyerahan LHP BPK RI TA 2014. Dari http://tasikmalayakab.go.id/index.php/aneka-berita/berita-daerah/185-penyerahanlhp-bpk-ri-ta-2014. Diakses pada tanggal 10 Maret 2016

Radar

Tasikmalaya. 2015. Kecurangan Nodai WTP. (Online) Dari http://www.radartasikmalaya.com/prev/index.php/kabupaten/tasikmalaya/2015/kecu rangan-nodai-wtp.html. Diakses pada 12 Maret 2016

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sekretariat Negara RI Jakarta. ________. 2003. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sekretariat Negara RI. Jakarta. ________. 2004. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Sekretariat Negara RI. Jakarta. ________. 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara RI. Jakarta. ________. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sekretariat Negara RI. Jakarta


16 | H a l a m a n

________. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sekretariat Negara RI. Jakarta.


17 | H a l a m a n

Intan Permatasari Kp. Nagrog Situgede RT 01 RW 04 kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya

Recommend Documents