Instrumen Pertanggungjawaban Perusahaan: Perbandingan antara OECD Guidelines, ISO26000 & UN Global Compact
Materi ini adalah terjemahan dari buku Martje Theuws and Mariette van Huijstee, “Corporate Responsibility Instruments: A Comparison of the OECD Guidelines, ISO 26000 & the UN Global Compact”, Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), 2013.
1
Implementasi dari UN Guiding Principles (UNGP) yang menjadi standar akuntabilitas/pertanggungjawaban korporasi OECD Guidelines, ISO 26000 dan UN Global Compact menekankan pentingnya Uji Tuntas HAM untuk dilakukan oleh perusahaan. Meskipun tidak ada perbedaan dalam mendefinisikan Uji Tuntas HAM, ketiga inisiatif berbeda dalam ruang lingkup masalah yang diatur. Pedoman OECD dan ISO 26000 menetapkan bahwa Uji Tuntas harus dilakukan untuk semua bidang yang tercakup dalam UNGP. Sebaliknya, UN Global Compact hanya meminta perusahaan untuk melakukan Uji Tuntas di bidang hak asasi manusia.
Pengantar umum terhadap ketiga instrument akuntabilitas OECD Guidelines OECD Guidelines untuk Perusahaan Multinasional adalah rekomendasi dari organisasi OECD bagi perusahaan yang beroperasi di atau dari negara anggota OECD. OECD Guidelines menyediakan instrumen untuk mengatasi pelanggaran oleh perusahaan melalui mekanisme pelaporan. OECD Guidelines yang diadopsi oleh pemerintah negara-negera anggota OECD diambil berdasarkan OECD Investment Declaration. Pemerintah negeranegara ini membuat komitmen untuk melaksanakan OECD Guidelines dengan mendirikan National Contact Point (NCP). ISO 26000 ISO 26000 menawarkan panduan bagi sebuah organisasi atau perusahaan untuk pelaksanaan kebijakan 'tanggung jawab sosial'-nya. Standar ISO 26000 diadopsi pada tahun 2010 sebagai hasil dari proses negosiasi lima tahun yang melibatkan kelompok kerja internasional dan komite nasional di lebih dari 90 negara. ISO 26000 diadopsi oleh Badan Standar Nasional di 72 negara yang telah secara resmi mendukung pemberlakuan standar ini. Lima negara termasuk Amerika Serikat dan India – menolak isi dari standar. Meskipun pemerintah negara-negara dianggap sebagai kelompok pemangku kepentingan, namun standar ini tidak secara resmi diakui oleh pemerintah negera-negara yang turut melakukan pengembangan ISO 26000. Namun, beberapa pemerintah, seperti Argentina, China dan Indonesia telah memberikan dukungan eksplisit bagi penerapan ISO 26000. UN Global Compact United Nations Global Compact mempromosikan tanggungjawab sosial perusahaan melalui proses pembelajaran bersama. Peserta Global Compact berkomitmen untuk melaksanakan, dalam lingkup pengaruh mereka, ke-Sepuluh prinsip Global Compact di bidang hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan dan anti-korupsi. Meskipun merupakan inisiatif PBB, namun UN Global Compact tidak mendapatkan dukungan pemerintah negaranegara anggota PBB, dan dengan demikian ini adalah murni instrumen sukarela.
2
Jangkauan Dengan lebih dari 7.000 perusahaan dari 145 negara, UN Global Compact adalah inisiatif tanggungjawab perusahaan sukarela terbesar saat ini. Terdapat partisipasi dan dukungan yang kuat dari perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar negara-negara barat. Sejak penerapan ISO 26000, standar ini telah diterjemahkan ke dalam standar nasional di lebih dari 60 negara, dimana sekitar setengahnya adalah negara-negara berkembang. Belum pernah ada penelitian mengenai distribusi geografis dari standar ini. Namun, negara-negara di kawasan america latin telah menyatakan keinginan serius untuk menerapkan standar ini. Dibandingkan dengan UN Global Compact dan ISO 26000, OECD Guidelines memiliki jangkauan geografis yang terbatas, karena hanya berlaku untuk perusahaan yang beroperasi di dan dari negara-negara OECD dan negara-negara yang turut dalam OECD Investment Declaration (total sebanyak 46 negara).
3
Perbandingan aspek umum Aspek
OECD Guidelines for Multinational Enterprises
ISO 26000 Guidance on Social Responsibility
UN Global Compact
Tujuan
Memberikan rekomendasi bagi pemerintah negera-negara OECD mengenai perilaku bisnis yang bertanggung jawab.
Berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
Mendorong perusahaan di seluruh dunia untuk mengadopsi kebijakan dan praktek-praktek pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial.
Tanggal diadopsi
Revisi terakhir tahun 2011, diadopsi pertamakali tahun 1976.
1 November 2011.
26 Juli 2000.
ISO 26000 dirancang untuk digunakan oleh semua jenis organisasi, di sektor publik, privat maupun organisasi nirlaba, di seluruh dunia.
Lebih dari 8.000 peserta, termasuk lebih dari 7.000 bisnis dari 145 negara. Peserta lainnya adalah: bisnis, asosiasi, masyarakat sipil, badanbadan PBB, organisasi serikat pekerja, akademisi, dan organisasi sektor publik. UN Global Compact ini terbuka untuk partisipasi oleh semua perusahaan, di mana pun mereka berada atau beroperasi selama mereka menyatakan dukungan mereka terhadap Sepuluh Prinsip Global Compact.
Jangkauan Perusahaan multinasional yang beroperasi di atau dari 34 negara berlaku anggota OECD, atau salah satu dari 12 negara-negara non-anggota OECD yang telah menandatangani Deklarasi Investasi OECD.
4
Karakter /Sifat
Merupakan rekomendasi dari pemerintah yang tidak mengikat untuk perusahaan multinasional yang beroperasi di atau dari negara-negara anggota OECD. Meskipun instrumen ini tidak mengikat perusahaan, pemerintah negara-negara anggota OECD terikat untuk melaksanakannya. Pemerintah mematuhi pedoman ini melalui kewajiban untuk mendirikan National Contact Point (NCP), yaitu untuk mempromosikan pelaksanaan OECD Guidelines dan menangani laporan pelanggaran.
Ini adalah instrument sukarela dalam menerapkan kebijakan Corporate Responsibility oleh perusahaan. ISO 26000 berisi panduan untuk implementasi kebijakan Corporate Social Responsibility. ISO 26000 tidak mengandung persyaratan dan tidak dimaksudkan untuk memberikan sertifikasi (hal ini berbeda dengan sebagian standar ISO lainnya).
Sukarela. Peserta dari Global Compact berkomitmen untuk menerapkan (dalam lingkup pengaruh mereka) sepuluh prinsip UN Global Compact di bidang hak asasi manusia, perburuhan, lingkungan dan antikorupsi. UN Global Compact adalah murni inisiatif sukarela. Instrumen ini tidak menghukum atau menegakkan perilaku atau tindakan perusahaan. Sebaliknya, ia dirancang untuk mendorong perubahan dan untuk mempromosikan good corporate citizenship dan mendorong solusi inovatif dan kemitraan.
Dukungan
Multilateral instrument ini disepakati oleh 46 pemerintah negara OECD dan yang mengikutinya. Panduan ini diakui oleh Komisi Eropa sebagai bagian dari "instrumen inti dari prinsip-prinsip dan pedoman yang diakui secara internasional mengenai CSR".
Didukung oleh multi-stakeholder. ISO adalah otoritas yang diakui dalam membuat standar di seluruh dunia. Sebanyak 99 dari 162 Badan Standar Nasional berpartisipasi dalam pengembangan ISO 26000. ISO 26000 telah disetujui oleh 94% dari Badan Standar Nasional yang memilih. Badan Standar Nasional dari 5 negara memilih menentang pedoman ini (Kuba, India, Luxemburg, Turki dan Amerika Serikat). Sebanyak 11 negara abstain. ISO 26000 juga didukung oleh organisasi penghubung yang berpartisipasi dalam perkembangannya. ISO 26000 diakui oleh Komisi Eropa sebagai bagian dari "instrumen inti dari prinsip-prinsip dan pedoman yang diakui secara internasional mengenai CSR".
The UN Global Compact didukung oleh Majelis Umum PBB dan telah diakui pula dalam sejumlah kerjsama antar pemerintah lainnya, termasuk G8. The UN Global Compact diakui oleh Komisi Eropa sebagai bagian dari "instrumen inti dari prinsip-prinsip dan pedoman yang diakui secara internasional mengenai CSR".
5
Pedoman OECD untuk MNEs diadopsi Proses Penyusunan pada tahun 1976 dan direvisi pada tahun 1979, 1982, 1984, 1991, 2000 dan 2011. Pedoman tersebut dikembangkan dan dirancang oleh pemerintah negaranegara OECD dan negara-negara yang mengikuti. Untuk pembaharuan tahun 2011, pemerintah negara OECD melakukan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Melalui proses multi-pihak (20052010) yang melibatkan para pemangku kepentingan dari negara berkembang dan negara maju. ISO 26000 dikembangkan selama proses diskusi multi-pihak selama lima tahun oleh sebuah kelompok kerja dari 435 ahli dari lebih dari 90 negara. Enam kelompok stakeholder berikut ini terwakili dalam kelompok kerja: (1) industri, (2) pemerintah, (3) tenaga kerja, (4) konsumen, (5) organisasi non-pemerintah dan (6) layanan, dukungan, penelitian dan lain-lain (SSRO). ISO 26000 Guidance on Social Responsibility diluncurkan pada November 2010.
The Global Compact diluncurkan pada tahun 2000 oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan. Sepuluh prinsip yang berasal dari konsensus universal diambil dari: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja; dan Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan.
Mekanisme Kewajiban formal yang diberikan oleh Monitoring OECD Guidelines bagi pemerintah negara-negara yang mengadopsi adalah mendirikan National Contact Point (NCP). Tanggung jawab utama NCP adalah untuk memastikan tindak lanjut dari OECD Guidelines. NCP bertanggung jawab untuk mendorong kepatuhan terhadap OECD Guidelines dalam konteks nasional dan untuk memastikan bahwa OECD Guidelines dikenal dan dipahami oleh komunitas bisnis dan pihak lain yang berkepentingan.
Tidak ada verifikasi atau mekanisme penegakan hukum. ISO 26000 adalah standar pedoman murni sukarela untuk menerapkan Tanggungjawab Sosial. Setelah penerapan ISO 26000, masa kerja Kelompok Kerja Internasional berakhir, diganti dengan badan yang disebut Post Publication Organization (PPO). Di antara tugas-tugas dari PPO adalah: - Mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi praktek-praktek yang baik dan buruk dalam menggunakan ISO 26000, dan melaporkan kepada ISO/CS. - Memberikan saran kepada ISO/CS atas permintaan interpretasi ISO 26000 dari Badan Standarisasi Nasional.
Tidak ada monitoring atau penegakan independen. Satu-satunya kewajiban bagi perusahaan yang berpartisipasi adalah bahwa mereka harus mengeluarkan Komunikasi Kemajuan Tahunan (COP). COP tersebut harus menggambarkan kemajuan yang dibuat dalam menerapkan sepuluh prinsip-prinsip UNGC. Namun isi laporan ini tidak akan diperiksa. Kegagalan untuk membuat COP akan mengakibatkan penurunan status peserta dari aktif menjadi non-communicating. Peserta yang tidak membuat laporan kemajuan selama dua tahun berturut-turut akan dikeluarkan dari daftar dan Global Compact mengumumkan nama perusahaan yang dikeluarkan.
6
Mekanisme OECD Guidelines untuk MNEs disertai Komplain dengan mekanisme penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan komplain tentang dugaan pelanggaran perusahaan. Salah satu kewajiban NCP adalah menggunakan 'Specific Instances', yang digunakan untuk memprose keluhan.
ISO 26000 tidak menyediakan mekanisme untuk mengajukan komplain mengenai dugaan pelanggaran sosial atau lingkungan oleh perusahaan, dan non-kepatuhan dengan standar ISO 26000.
ISO 26000 hanya dapat menangani komplain mengenai penyalahgunaan standar, yang berarti bahwa komplain Proses pengaduan ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah terkait hanya dapat diajukan mengenai cara dugaan pelanggaran OECD Guidelines perusahaan berkomunikasi mengenai penerapan ISO 26000. Misalnya, ISO melalui mediasi dan memfasilitasi 26000 merupakan instrumen petunjuk dialog antara pihak-pihak. Dalam dan bukan untuk sertifikasi. kesimpulannya, NCP akan mengeluarkan pernyataan yang terbuka Setiap perusahaan yang mengklaim untuk publik. bersertifikat ISO 26000 berarti Jika mediasi gagal, pernyataan NCP itu menyalahgunakan ISO 26000. Sebelum mengajukan komplain, harus berisi masalah, proses dan pelapor diharapkan untuk terlebih rekomendasi kepada para pihak dan dapat mencakup penilaian atas dugaan dahulu berdialog dengan perusahaan yang bersangkutan. pelanggaran. NCP dapat menangani komplain mengenai pelanggaran yang terjadi di negaranya atau pelanggaran oleh perusahaan di luar negeri.
The Global Compact memiliki perangkat yang disebut dengan Integrity Measures (IM). Termasuk di dalam IM adalah prosedur untuk memulai dialog sekitar "tuduhan pelanggaran sistematis atau menyeluruh dari tujuan umum UN Global Compact dan prinsipprinsipnya". Prosedur ini bertujuan untuk mendapatkan respon dari perusahaan yang bertujuan untuk mencapai perbaikan oleh perusahaan dan bukannya proses pengaduan yang lengkap. Jika perusahaan yang bersangkutan menolak untuk terlibat dalam dialog mengenai masalah ini dalam waktu dua bulan setelah pertama kali dihubungi oleh Perwakilan Global Compact, maka perusahaan dapat dikatagorikan sebagai 'noncommunicating' . Status non-communicating ini akan ditulis di website Global Compact . Jika status noncommunicating ini dianggap merugikan reputasi dan integritas Global Compact, maka Global Compact berhak untuk menghapus perusahaan itu dari daftar peserta .
7
The Global Compact menekankan bahwa fokus dari tindakan Integrity Measures tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran sosial atau lingkungan oleh perusahaan . Aksesabilitas Bebas biaya di unduh melalui OECD Harga ISO 26000: 2010 – Guidance website: http://mneguidelines.oecd.org/ on Social Responsibility adalah sebesar 162 Euro.
Sepuluh prinsip United Nations Global Compact tercantum di website Global Compact: http://www.unglobalcompact.org/. Jaringan Global Compact lokal beroperasi di 101 negara. Peran jaringan lokal adalah untuk memajukan pelaksanaan sepuluh prinsip oleh perusahaan dan untuk mengatur kegiatan pembelajaran.
8
Kelebihan dan kelemahan OECD Guidelines didukung oleh 46 pemerintah anggota OECD. Dukungan pemerintah ini memberikan sebuah landasan yang otoritatif terhadap pelaksanaan OECD Guidelines. Sampai saat ini, OECD Guidelines adalah satu-satunya instrumen akuntabilitas perusahaan–yang memiliki mekanisme pengaduan untuk menangani dugaan pelanggaran–yang didukung oleh pemerintah. Namun, jangkauan OECD Guidelines terbatas karena hanya berlaku untuk perusahaan yang beroperasi di atau dari salah satu dari 46 negara-negara OECD. Selain itu, beberapa klausa memiliki bahasa yang lemah, termasuk banyak menggunakan kata “where appropriate” dan bahasa yang kurang kuat dibandingkan rumusan dalam UN Global Compact dan ISO 26000 (misalnya paragraf tentang pekerja anak ). Mekanisme “Specific Instance” memberikan kesempatan bagi organisasi masyarakat sipil untuk menyampaikan komplain mengenai dugaan pelanggaran terhadap OECD Guidelines. Namun, efektivitas instrumen dalam memastikan hasil positif agak terbatas. Selama ini, kemampuan NCP dalam penanganan komplain menunjukkan hasil yang beragam. Standar ISO 26000 merupakan pedoman yang dikembangkan dalam proses penyusunan multipihak yang unik. ISO 26000 adalah satu-satunya standar tanggung jawab sosial perusahaan multi-pihak yang disusuan dengan memperhatikan masukan-masukan yang kuat dari negara-negara berkembang, dan NGOs di negara-negara tersebut . ISO 26000 memiliki jangkauan yang berpotensi besar untuk bisnis dan organisasi lain di seluruh dunia. Penelitian awal menunjukkan bahwa ISO 26000 sangat menarik bagi perusahaan di negara-negara berkembang. ISO 26000 tidak mengandung persyaratan dan tidak dimaksudkan untuk sertifikasi. Namun, tanpa adanya mekanisme verifikasi dan mekanisme penegakannya, akan sulit untuk menilai dampak yang dihasilkan dari penerapan ISO 26000. Saat ini, UN Global Compact merupakan inisiatif tanggung jawab perusahaan yang paling populer di kalangan bisnis, dengan lebih dari 7.000 peserta perusahaan, dimana basis keanggotaan terbesarnya berada di negara-negara berkembang. Mekanismenya yang sederhana dan perusahaan diberikan kesempatan untuk secara terbuka berkomitmen menerapkan Sepuluh Prinsip UN Global Compact merupakan faktor pendukung utama. Namun, UN Global Compact juga memeliki kelemahan, yaitu tidak adanya mekanisme penyaringan bagi keanggotaan baru, dan tidak adanya mekanisme penegakan hukum untuk menjamin bahwa peserta perusahaan telah mematuhi Sepuluh Prinsip UN Global Compact. Terdapat kemungkinan risiko bahwa perusahaan menggunakan keanggotaannya dalam UN Global Compact semata-mata sebagai sarana untuk meningkatkan citra perusahaan, dan tidak secara nyata mengadakan perbaikan perilaku terhadap isu-isu kepentingan sosial dan perlindungan lingkungan. Bagaimana Organisasi Masyarakat Sipil dapat menggunakan instrumen-instrumen ini? OECD Guidelines: Mediasi OECD Guidelines dan prosedur pengaduannya memberikan kesempatan bagi organisasi masyarakat sipil dan serikat buruh untuk memperbaiki kesalahan perusahaan dan mencari penyelesaian konflik bagi pihak yang terkena dampak. Meskipun OECD Guidelines tidak mengikat perusahaan, namun pemerintah secara hukum terikat untuk melaksanakannya dan memiliki kewajiban untuk mendirikan National Contact Point (NCP) untuk menangani pengaduan. Tujuan dari prosedur pengaduan adalah untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran OECD Guidelines melalui mediasi, atau dengan kata lain memfasilitasi dialog 9
antara para pihak. Prosedur pengaduan yang didukung oleh pemerintah ini merupakan karakteristik unik dari OECD Guidelines. Perlu dicatat bahwa organisasi masyarakat sipil dan serikat pekerja telah memiliki beberapa pengalaman berkaitan dengan bagaimana NCP menangani keluhan. Proses mediasi mungkin akan panjang dan hasil yang positif tidak dapat dijamin. OECD Watch, jaringan internasional dari organisasi masyarakat sipil, mengidentifikasi dan mengawasi kasus-kasus yang diajukan oleh organisasi masyarakat sipil kepada NCP diseluruh dunia. Selain itu, jaringan ini telah menerbitkan panduan yang mencakup panduan mengenai langkah-langkah dalam mengajukan komplain. Organisasi masyarakat sipil yang sedang mempertimbangkan untuk mengajukan komplain pada NCP disarankan untuk melihat bahan-bahan yang disediakan oleh OECD Watch melalui www.oecdwatch.org
UN Global Compact: mengatasi klaim yang tidak benar dan memulai dialog Karena mekanisme akuntabilitas Global Compact yang lemah, saat ini ada banyak peserta korporasi yang melanggar salah satu atau beberapa prinsip dari Sepuluh Prinsip UN Global Compact. Jika sebuah organisasi masyarakat sipil bermaksud menangani dugaan pelanggaran tertentu oleh korporasi, disarankan memeriksa daftar peserta UN Global Compact di www.unglobalcompact.org/participants/search untuk melihat apakah perusahaan yang bersangkutan adalah anggota UN Global Compact. Jika perusahaan adalah anggota dari UN Global Compact, maka dapat dugaan dapat ditujukan terhadap perusahaan atas kegagalannya untuk memenuhi komitmen publik. Selain itu, mengirimkan pengaduan/komplain kepada UN Global Compact melalui proses Integrity Measures dapat juga dilakukan. Proses Integrity Measures meliputi prosedur untuk memulai dialog atas pelanggaran serius terhadap tujuan keseluruhan UN Global Compact dan prinsip-prinsipnya. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk mempromosikan dialog antara pengadu dengan perusahaan yang bersangkutan. Pada akhirnya, perusahaan dapat dihapuskan dari daftar peserta UN Global Compact, namun hal ini sangat jarang terjadi. Mengajukan keluhan kepada UN Global Compact dapat berguna untuk mendapatkan respon dari perusahaan yang bersangkutan dan untuk terlibat dalam dialog dengan perusahaan. Kedua, hal ini akan memberikan masukan kepada UN Global Compact, bahwa tanpa pengawasan dan mekanisme penegakan mekanisme yang memadai, inisiatif ini gagal untuk mengatur perilaku perusahaan. Contoh-contoh pengaduan yang dikirim kepada UN Global Compact di bawah Integrity Measures dapat ditemukan pada blog berikut ini: www.globalcompactcritics.org ISO 26000: mengatasi klaim yang tidak benar dan menilai kebijakan tanggung jawab perusahaan ISO 26000 menawarkan panduan rinci tentang berbagai tanggung jawab perusahaan dan aspek akuntabilitas perusahaan. ISO 26000 menyediakan kerangka acuan bagi organisasi masyarakat sipil untuk menilai kebijakan dan prosedur perusahaan. Mengingat fakta bahwa ISO 26000 memberikan pedoman bagi semua organisasi, organisasi masyarakat sipil juga dapat menggunakan instrumen untuk mengembangkan kebijakan akuntabilitas mereka sendiri dan mempraktekkannya. Selain itu, penyalahgunaan terhadap ISO 26000 dapat diselesaikan. Meskipun ISO 26000 memberikan panduan, namun instrument ini tidak mengandung persyaratan, dan tidak memiliki mekanisme pengaduan terhadap pelanggaran ISO 26000. Namun , dimungkinkan untuk mengajukan complain mengenai penyalahgunaan ISO 26000. ISO 26000 secara eksplisit menyatakan bahwa instrument ini tidak dimaksudkan untuk sertifikasi. Setiap klaim dari perusahaan bahwa telah mendapatkan sertifikat ISO 26000 10
merupakan penyalahgunaan ISO 26000. Beberapa kasus penyalahgunaan telah dilaporkan. Laporan penyalahgunaan ISO 26000 dapat ditemukan melalui http://www.iso.org/iso/home/standards/certification/complaints.htm
11
