BANTUAN – PELAKSANAAN INPRES NO. 1 TAHUN 2009 2009 INSTRUKSI PRESIDEN TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN ABSTRAK
STATUS
:
:
-
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran dalam rangka penanggulangan kemiskinan tahun 2009 maka dibuatlah instruksi ini.
−
Dasar hukum : --
−
Instruksi Presiden ini mengatur tentang : instruksi kepada Menkokesra, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, MenkoPolkam, Menkeu, Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Mensos, Mendagri, Menkominfo, Meneg BUMN, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BPS, Kepala BPKP, Para Gubernur beserta jajaran, dan bagi para Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaan program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran yang masuk dalam kategori Sangat Miskin, Miskin dan Hampir Miskin; biaya yang diperlukan dalam rangka penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program pemberian bantuan; kewenangan untuk melakukan tindakan hukum; periode pelaksanaan program pemberian bantuan; dan pelaporan hasil pelaksanaan program ini.
-
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkannya;
−
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2009.
PENGGUNAAN PRODUK PEMERINTAH INPRES NO. 2 TAHUN 2009 2009
DALAM
NEGERI
DALAM
PENGADAAN
BARANG/JASA
INPRES TENTANG PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ABSTRAK
STATUS
CATATAN
:
:
:
-
Bahwa dalam mengoptimalisasi belanja pemerintah dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah, sekaligus menggerakkan pertumbuhan dan pemberdayaan industri dalam negeri melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
-
Instruksi Presiden ini menginstruksikan : Langkah-langkah sesuai kewenangan masing-masing instanis guna memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, memberikan preferensi harga sesuai ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003, membentuk Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P3DN), dan tugas Tim P3DN.
-
Mulai berlaku pada pada tanggal dikeluarkan.
–
Dikeluarkan pada tanggal 9 Februari 2009.
-
INFRASTRUKTUR - PENGEMBANGAN INPRES NO. 3 TAHUN 2009 2009 INPRES TENTANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR ISTANA KEPRESIDENAN, KEBUN RAYA, DAN BENDA CAGAR BUDAYA TERTENTU ABSTRAK
STATUS
:
:
-
Guna meningkatkan fungsi infrastruktur istana kepresidenan, kebun raya, dan benda cagar budaya tertentu, maka dikeluarkan Instruksi Presiden ini kepada Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
-
Dasar hukum : --
-
Instruksi Presiden ini mengatur tentang : tugas dan tanggungjawab Mensesneg, Menteri PU, Menbudpar, dan Kepala LIPI, beserta lampiran berisi rincian istana kepresidenan, kebun raya dan benda cagar budaya tertentu.
-
Mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan.
–
Ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2009.
PILPRES - PENYELENGGARAAN INPRES NO. 4 TAHUN 2009 2009 INPRES TENTANG DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 ABSTRAK
STATUS
:
:
-
Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pilpres Tahun 2009, maka dikeluarkan Inpres ini.
-
Dasar hukum : --
-
Instruksi Presiden ini menginstruksikan kepada Mendagri, Kepala Polri, Panglima TNI, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk memberikan dukungan sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam menciptakan penyelenggaraan Pilpres yang kondusif, aman, tenang, tertib dan damai sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik tanpa tekanan dari pihak manapun.
-
Mulai berlaku pada pada tanggal dikeluarkan.
–
Dikeluarkan pada tanggal 3 Juli 2009.
TRADE EXPO - PENYELENGGARAAN INPRES NO. 5 TAHUN 2009 2009 INPRES TENTANG PENYELENGGARAAN TRADE EXPO INDONESIA 2009 ABSTRAK
STATUS
:
:
-
Dalam rangka meningkatkan ekspor non migas melalui peningkatan citra Indonesia untuk melayani kebutuhan pasar global, maka dikeluarkan Inpres ini kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan Para Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia.
-
Dasar hukum : --
-
Instruksi Presiden ini menginstruksikan tentang : waktu penyelenggaraan TEI 2009, tugas Menteri Perdagangan, para Menteri lainnya, Pimpinan LPND, para Gubernur dan Bupati/Walikota, Gubernur DKI Jakarta; serta biaya yang diperlukan dalam dan bagi penyelenggaran TEI 2009.
-
Mulai berlaku pada pada tanggal dikeluarkan.
–
Dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2009.
EKONOMI - PENGEMBANGAN INPRES NO. 6 TAHUN 2009 2009 INPRES TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF ABSTRAK
STATUS
:
:
-
Dalam rangka keterpaduan pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif maka dikeluarkan Inpres ini kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertanian, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perhubungan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kepala Badan Standardisasi Nasional, seluruh Gubernur, Bupati/Walikota.
-
Dasar hukum : --
-
Instruksi Presiden ini menginstruksikan tentang : dukungan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana tercantum dalam lampiran Inpres ini, jenis kegiatan dan penyusunan Rencana Aksi, pembentukan tim koordinasi dan pelaporan hasil pelaksanaan Inpres, serta pembiayaan yang diperlukan.
-
Mulai berlaku pada pada tanggal dikeluarkan.
–
Dikeluarkan pada tanggal 5 Agustus 2009.
