INSTITUSI PAJAK KITA Menyatukan Hati, Membangun Negeri
KANTOR PUSAT Jl. GATOT SUBROTO Kav. 40-42, JAKARTA
BAPAK DIRJEN PAJAK SIAPAKAH DIA..???
SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PUSAT DJP Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Potensi, Kepatuhan & Penerimaan, Direktorat Peraturan Perpajakan I (PP I) Direktorat Peraturan Perpajakan II, (PP II) Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Ekstensifikasi & Penilaian, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan & Hubungan Masyarakat, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, Direktorat Intelijen dan Penyidikan, Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi Informasi, Direktorat Transformasi Proses Bisnis. Direktorat Kepatuhan Internal& Transformasi Sumber Daya Aparatur,
(KITSDA) Pusat Pengolahan Data dan Dukumen Perpajakan Tenaga Pengkaji bidang Pelayanan Perpajakan Tenaga Pengkaji bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan Tenaga Pengkaji bidang Pengawasan & Penegakan Hukum Perpajakan Tenaga Pengkaji bidang Pembinaan & Penertiban Sumb Daya Manusia
Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Sub Bagian Umum
Kelompok Jabatan Fungsional
Seksi Pengolahan Data & Informasi
Seksi Pelayanan
Seksi Penagihan
Seksi Pemeriksaan
Seksi Pengawas & Konsultasi I
Seksi Pengawas & Konsultasi II
Seksi Pengawas & Konsultasi III
Seksi Pengawas & Konsultasi IV
Unit Eselon III Unit Eselon IV Unit Fungsional
ADA YANG KENAL..????
KEDUDUKAN HUKUM PAJAK HUKUM
HUKUM PERDATA
HUKUM PUBLIK - Hk Tata Negara
- HUKUM PAJAK
- Hk Tata Usaha
- Hk Pidana
Pembedaan Hukum Pajak HUKUM PAJAK
HUKUM FORMAL
HUKUM MATERIAL
- UU KUP
- UU PPh
- UU BPHTB
- UU PPSP
- UU PPN/PPn BM - UU Bea Meterai
- UU PP
- UU PBB
- UU PDRD
HUKUM PAJAK 1. HUKUM PAJAK FORMAL MEMUAT TATACARA UNTUK MEWUJUDKAN HK. MATERIAL MENJADI KENYATAAN A. TATA CARA PENETAPAN UTANG PAJAK B. HAK FISKUS C. KEWAJIBAN WP (HAK KEBERATAN DAN BANDING
2. HUKUM PAJAK MATERIAL MEMUAT NORMA YG MENERANGKAN KEADAAN, PERBUATAN, OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK, BERAPA BESAR TAX YG DIKENAKAN, HUB. HK ANTARA FISKUS DAN WP
DASAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG PAJAK KITA …..????? 1. UU KUP 2. UU PPH 3. UU PPN 4. UU PBB 5. UU BM 6. UU BPHTB 7. UU PPSP 8. UU PP
Dasar Hukum : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
SISTEMATIKA UU KUP Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Bab 6 Bab 7 Bab 8 Bab 9 Bab 10 Bab 11
: : : : : : : : : : :
Ketentuan Umum (Ps 1) NPWP, Pengukuhan PKP, SPT, dan Tata Cara Pemby. (Ps. 2 sd Ps 11)
Penetapan dan Ketetapan Pajak (Ps 12 sd Ps 17) Penagihan Pajak (Ps 18 sd Ps 24)_ Keberatan dan Banding (Ps 25 sd Ps 27) Pembukuan dan Pemeriksaan (Ps 29 sd Ps 31) Ketentuan Khusus (Ps 32 sd Ps 37) Ketentuan Pidana (Ps 38 sd Ps 43) Penyidikan (Ps 44 sd Ps Ps 44B) Ketentuan Peralihan (Ps 45 sd Ps 47) Ketentuan Penutup (Ps 48 sd Ps 49)
DASAR HUKUM UU Nomor 6 Tahun 1983
UU Nomor 9 Tahun 1994 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
UU Nomor 16 Tahun 2000
UU Nomor 28 Tahun 2007
Perpu Nomor 5 Tahun 2008 UU Nomor 16 Tahun 2009
HIRARKI PERATURAN PAJAK KITA ….??????
Pajak itu apa sih sebenarnya? T’rus, kenapa saya harus bayar pajak?
PENGERTIAN PAJAK
UU KUP Pasal 1 Point 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Posyandu, Imunisasi Fasilitas & Infrastruktur
Pelayanan kesehatan
Subsidi Pangan & BBM
APBN YANG SEBAGIAN BESAR DARI PAJAK DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN
PEMILIHAN UMUM
Pertahanan & Keamanan
Penegakan Hukum
Pendidikan
Dana Alokasi Umum
Kelestarian LH
Penanggulan Bencana
Kelestarian Budaya
Transportasi masal
JENIS – JENIS PAJAK
MENURUT SIFATNYA: 1. PAJAK LANGSUNG (Ex: PPH) 2. PAJAK TIDAK LANGSUNG (Ex: PPN, PPnBM) MENURUT SASARANNYA: 1. PAJAK OBJEKTIF (Ex: PPN, PBB) 2. PAJAK SUBJEKTIF (Ex: PPH) MENURUT LEMBAGA PEMUNGUTNYA: 1. PAJAK PUSAT
PAJAK YG DIPUNGUT DJP PAJAK YG DIPUNGUT BEA CUKAI 2. PAJAK DAERAH
KEWAJIBAN PAJAK
1. PAJAK MASA APA AJA…????? 2. PAJAK TAHUNAN APA AJA…????
TERHUTANG KEPADA SIAPAKAH PAJAK-PAJAK TERSEBUT….?????? (Lihat Pengertian PAJAK)
1. Terutang kepada OP OP sebagaia Karyawan/i OP sebagai Pek. Bebas/Usaha 2. Terutang kepada BADAN Kewajiban pajak Pusat Kewajiban pajak Cabang
Kewajiban Perpajakan ORANG PRIBADI sbg KARYAWAN Melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Untuk istri (Sebagai karyawati) digabung
dengan SPT Suami Menggunakan SPT 1770 SS Tidak perlu melaporkan SPT Masa PPh Ps 25
20
Kewajiban Perpajakan OP Pek.Bebas/Usaha = Perusahaan Pusat
-
SPT tahunan PPh Badan
Cabang - SPT Masa PPh Ps 21
- SPT Masa PPh Ps 25
- SPT Masa PPh Ps 22/23/4(2)
- SPT Masa PPh Ps 21
- SPT Masa PPN
- SPT Masa PPN - SPT Masa PPh Ps 22/23/4(2)
21
Wajib Pajak Orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Ps. 1 UU KUP
Orang Pribadi
adalah orang pada umumnya
- tidak memandang jenis kelamin - tidak memandang usia - termasuk pula warisan yang belum terbagi yang menggantikan yang berhak
Badan sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha Contoh : PT, CV, BUMN / BUMD, firma, koperasi, dana pensiun, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, bentuk badan lainnya
PERPAJAKAN DI INDONESIA Sistem Pemungutan Pajak
1983
Official Assessment System
Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak aparat pajak.
Wajib pajak bersifat pasif. Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh aparat pajak.
1983
Self Assessment System
Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak aktif. Pihak aparat perpajakan tidak ikut campur melainkan hanya mengawasi.
Withholding system
kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak
SELF ASSESSMENT SYSTEM WP dituntut AKTIF untuk: 1. Mendaftar dan Melaporkan USAHA /PH = NPWP/NPPKP 2. Melakukan penghitungan = Pajak Terutang 3. Memperhitungkan Pajak yang di Pot/Put = Kredit Pajak 4. Melakukan pembayaran/Penyetoran Pajak = SSP 5. Melakukan Pelaporan Pajak = SPT 6. Melakukan pendokumntasian (filling)
Self Assessment ke-1 NPWP /NPPKP Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP).
UU KUP Pasal 2 Ayat 1
YANG DIMAKSUD TEMPAT TINGGAL / TEMPAT KEDUDUKAN ORANG PRIBADI: 1. RUMAH TINGGAL SEBENARNYA, SESUAI KTP 2. RUMAH>1, PUSAT KEPENTINGAN PRIBADI&EKONOMI DILAKUKAN 3. RUMAH LEBIH LAMA DITINGGALI 4. DITENTUKAN OLEH DJP, DALAM DIATAS TIDAK DAPAT DITENTUKAN BADAN: 1. KANTOR PIMPINAN&PUSAT ADMIN SERTA KEUANGAN (AKTE) 2. KANTOR PIMPINAN BERADA 3. DITENTUKAN DJP – DALAM HAL KANTOR PIMPINAN BERADA DIBEBERAPA TEMPAT KEP 701/PJ./2001
WAJIB PAJAK
KEWAJIBAN SUBJEKTIF
KEWAJIBAN OBJEKTIF
Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
KEWAJIBAN SUBJEKTIF/OBJEKTIF! (Ps 2) a.
SUBJEKTIF DALAM NEGERI (DN): Mulia ; - Pada waktu dilahirkan diwilayah Indonesia, - Pada waktu seseorang menetap di Indonesia Berakhir ; - Pada waktu seseorang meninggal dunia - Pada waktu meninggalkan Indo selamanya
b.
SUBJEKTI LUAR NEGERI (LN): Mulai ; - Pada waktu dilahirkan di Indo dan mempunyai hub. ekonomis dgn Indo menurut UU Pajak - Menetap di LN tetapi mempunyai hub ekonomis Berakhir; - Hubungan ekonomis terputus. - Menetap di indonesia - Meninggal dunia
SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI a.
ORANG PRIBADI yang : - Bertempat tinggal di Indonesia, - Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau - Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
b.
BADAN yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; WARISAN yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
c.
SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
ORANG PRIBADI yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada
BADAN yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia,
di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang :
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia
atau dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT di Indonesia.
KEWAJIBAN OBJEKTIF! (Ps 2)
PH > PTKP PTKP LAMA Keterangan WP
WP KAWIN
PTKP BARU Mulai 1-1-2013
SETAHUN
SEBULAN
SETAHUN
SEBULAN
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
15.840.000,-
1.320.000,-
ISTERI BEKERJA
15.840.000,-
TANGGUNGAN (Max 3 orang)
1.320.000,-
1.320.000,- 24.300.000,-
110.000,-
2.025.000,-
2.025.000,-
168.750,-
1.320.000,- 24.300.000,-
2.025.000,-
110.000,-
2.025.000,-
168.750,Ps. 7 UU PPh
FUNGSI NPWP • SEBAGAI IDENTITAS WP • MENJAGA KETERTIBAN DAN PENGAWASAN ADMINISTRASI • UNTUK KEPERLUAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN DOKUMEN PERPAJAKAN • MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERPAJAKAN
MANFAAT NPWP • Mendapatkan pelayanan dari instansi/pihak lain mis : - Transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan - Pengajuan kredit ke bank
• Tahun 2009, tidak bayar Fiskal Luar Negeri dan tdk dikenakan tarif yg lebih tinggi seperti tabel di bawah ini : Jenis Pot/Put Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23
Tarif Non-NPWP dibandingkan Tarif NPWP 20% lebih tinggi 100% lebih tinggi 100% lebih tinggi
FORMAT NPWP / NPPKP 07 . 234 . 567 . 8 - 051 . 000
Kode Wajib Pajak
Kode KPP
Kode Cabang
Siapa yang wajib NPWP? Menjalankan usaha/ pekerjaan bebas
WPOP
Tidak menjalankan usaha/ pek bebas tapi penghasilan pd suatu bulan > PTKP
Wanita Kawin HB/PH/MT WP Badan
WP Pemungut/ Pemotong pajak
Wanita kawin dapat mendaftar atas namanya sendiri PER-20/PJ/2013
Kapan mendaftar (NPWP) 1 bulan setelah Saat usaha Mulai dijalankan atau didirikan Paling lambat Pada akhir bln Berikutnya pengh Telah melebihi PTKP
Sebelum saat Terutang PPh
WPOP yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas
WP Badan
WPOP yg tdk menjalankan usaha/pek bebas tapi peng sd suatu bulan > PTKP
WP Pemungut/ Pemotong pajak PER-20/PJ/2013
Persyaratan NPWP WP ORANG PRIBADI (OP)YANG MENJALANKAN USAHA / PEKERJAAN BEBAS WP OPYANG TIDAK MENJALANKAN USAHA /PEK. BEBAS, YANG MEMPEROLEH PENGHASILAN DIATAS PTKP. WP BADAN
KTP (WNI), Paspor, Kitas, Kitap (WNA) Ijin Usaha dr Instansi
KTP --- (WNI), Paspor, Kitas, Kitap --- (WNA)
Akte Pendirian, Copy NPWP/Paspor Pengurus, Ijin Usaha dr Instansi terkait
NB: WANITA KAWIN YG INGIN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SENDIRI – PH/MT : Copy NPWP Suami, KK, Perjanjian PH/MT
PER-20/PJ/2013
Tempat Pendaftaran NPWP •
KPP YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN WP YBS.
•
DALAM HAL KEGIATAN USAHA DI BEBERAPA TEMPAT, JUGA WAJIB MENDAFTARKAN DIRI KE KPP YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT-TEMPAT KEGIATAN USAHA WP;
•
DALAM HAL TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN WP BERADA DALAM DUA ATAU LEBIH WILAYAH KERJA KPP, DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENETAPKAN KPP TEMPAT WP TERDAFTAR.
E-Registration
TEMPAT PENDAFTARAN WP TERTENTU KPP BUMN KPP PMA I-VI KPP Badora I-II KPP PMB KPP WP Besar I-II & WP Besar OP
KPP Madya
BAGAIMANA PENDAFTARAN NPWP 1. SECARA LANGSUNG / MANUAL 2. MELALUI KANTOR POS 3. E-REGISTRATION INTERNET 4. POJOK – POJOK PAJAK 5. MOBIL PAJAK
6. KPP PEMBERI KERJA – SECARA KOLEKTIF
Kapan direspon? Berkas diterima lengkap
Pendaftaran NPWP
Paling lambat hari kerja berikutnya
Kartu NPWP
Surat Keterangan Terdaftar
Pengukuhan PKP
Paling lambat 5 hari kerja berikutnya
73/PMK.03/2012
Surat Pengukuhan PKP
SIAPA YANG WAJIB DIKUKUHKAN sebagai PKP WPOP
WP Badan
Yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha yang dikenakan PPN sesuai UU PPN Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
Untuk mengetahui identitas PKP melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN
KAPAN MELAPORKAN USAHA (Pengukuhan PKP)
Sblm melakukan penyerahan BKP/JKP
WPOP yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas
WP Badan Paling lambat Pada akhir masa Pajak berikutnya Setelah omzet > 4,8M juta
Pengusaha Kecil
Pengusaha
Pengusaha Kena Pajak
Pengusaha Kecil
PENERBITAN NPWP & PKP SECARA JABATAN
NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara Jabatan
WP telah menenuhi persyaratan objektif dan subjektif namun tidak mau mendaftar
Pengusaha yang dikenai PPN namun tidak melaporkan usahanya Kewajiban perpajakan bagi WP tersebut dimulai sejak saat WP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP.
SYARAT NPWP DAPAT DIHAPUS Psl 2 (6) UU KUP Diajukan permohonan oleh WP/Ahli Waris apabila WP tdk lagi memenuhi persyaratan Objektif dan/subjektif
WPOP
WP Badan
Dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha
BUT
Menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia Atau …. Dianggap perlu oleh Dirjen Pajak Krn tdk memenuhi syarat Objektif dan subjektif (jabatan) PER-20/PJ/2013 – Ps 9(4)
SYARAT NPWP DAPAT DIHAPUS PERMOHONAN WP / Secara JABATAN: a. b. c. d. e.
f. g. h. i. j. k.
WP OP yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan; WP bendahara pemerintah yang tidak lagi melakukan pembayaran; WP OP yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; WP yang memiliki lebih dari 1 NPWP WP OP yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai yang telah diberikan NPWP melalui pemberi kerja/bendahara pemerintah dan PH neto < PTKP; Warisan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi; Wanita Menikah yg telah memiliki NPWP tanpa perjanjian PH/MT Wanita Kawin yg memiliki NPWP beda dgn suami – PH GABUNG Anak belum dewasa yang telah memiliki NPWP; WP BUT yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; WP badan dengan status tidak aktif (non efektif)
PER-20/PJ/2013 – Ps 9(4)
Penghapusan NPWP/PKP P.L 6 bulan untuk WP OP
Permohonan Penghapusan NPWP Pemeriksaan oleh DJP Permohonan Pencabutan PKP
P.L 12 bulan untuk WP Badan
Paling lambat 6 bulan
atau
Penghapusan NPWP/PKP Dapat dilakukan secara jabatan
SANKSI Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara
pidana penjara 6 bulan - 6 tahun
denda 2 – 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar *Berdasarkan Pasal 39 UUKUP
Latihan I Lenny adalah seorang karyawati yang baru bekerja sejak
5 Juli 2010 sebagai sekretaris dengan gaji per bulan yang telah melampaui batas PTKP. Lenny tinggal bersama keluarga di sebuah perumahan di kawasan Kelapa Gading. Pada tanggal 08 Agustus 2011 Lenny melepas masa lajangnya setelah dipersunting oleh seorang pria idaman hatinya. Pertanyaan : Bagaimana Lenny melaksanakan kewajiban pajaknya, khususnya dalam hal pendaftaran sebagai WP.
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK SELAIN MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MEMILIKI NPWP, APA?
3M
Menghitung Membayar Melapor
Pajak Terutang
PEMBUKUAN DAN PENCATATAN (Pasal 1 angka 29) proses pencatatan yang dilakukan secara teratur data & informasi keuangan
Pembukuan
harta
kewajiban
ph & biaya
modal
Jumlah Harga Perolehan & Penyerahan Barang/Jasa
laporan keuangan neraca laporan laba rugi
YG WAJIB PEMBUKUAN (Pasal 28)
WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas *
WAJIB
PEMBUKUAN
WP Badan *) PENGECUALIAN: WPOP yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
WPOP yang mempunyai peredaran brutonya dlm 1 th < 4,8M
Ketentuan-ketentuan Pembukuan (Pasal 28)
Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan: memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menkeu harus diselenggarakan di Indonesia diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak
PEMBUKUAN DALAM MATA UANG ASING DAN RP
$ WP dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar AS: WP dalam rangka PMA
WP dalam rangka Kontrak Karya
WP Kontraktor KKS
Bentuk Usaha Tetap
Kontrak Investasi Kolektif (KIK) WP yg mendaftarkan emisi sahamnya di bursa efek LN WP yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri
196/PMK.03/2007 Jo 24/PMK.11/2012
ARTI PENCATATAN (Pasal 28)
PENCATATAN Terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur ttg
peredaran atau penerimaan bruto dan/atau ph bruto sbg
dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk ph yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final (Bentuk dan tatacara Pencatatan diatur dgn PMK)
KETENTUAN MENGENAI PENCATATAN Pasal 28 UU KUP
(3) harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya
(4) harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan
PEMBAYARAN PAJAK (SSP) Self Assessment ke-3 TAMPILAN SSP :
Lembar ke 1 Lembar ke 2 Lembar ke 3 Lembar ke 4
MAP / KJS
PER 38/PJ/2009 Jo. PER 23/PJ/2010 Jo. PER 24/PJ/2013
Sarana & Tempat Pembayaran Pajak (psl 10) SSP Standar
Offline : Kantor Pos Bank BUMN/BUMD Bank yang ditunjuk DJA Loket pembayaran di pelabuhan untuk FLN
SSP Khusus
Online : Teller PT.Pos Indonesia Teller Bank Persepsi ATM atau Internet Banking
Batas Waktu Pembayaran Pajak (pasal 9 (2)) SPT Masa SPT Masa SPT Masa SPT Masa SPT Masa
PPh Pasal 21/26 PPh Pasal 23/26 PPh Pasal 4 ayat 2 PPh Pasal 15 PPh Pasal 22 Badan Tertentu
SPT Masa PPh Pasal 25 SPT Masa PPN/PPnBM incl WAPU non Bdhwn
SPT Tahunan/PPh Pasal 29 SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan
Max tgl 10 setelah akhir masa pajak Max tgl 15 setelah Akhir masa pajak Max tgl 25 bln ketiga stlh tahun pajak
Sebelum SPT PPh disampaikan
Hari yang sama
SPT Masa PPN/PPnBM Bendaharawan
Max tgl 7 setelah akhir masa pajak
SPT Masa PPN/PPnBM, PPh PAsal 22 Bea Cukai
Sehari setelah pemungutan
Batas Waktu Pembayaran Pajak Pajak – (cont)
STP, SKPKB, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, Putusan PK harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan (Psl 9 – 3) Bagi WP usaha kecil dan WP didaerah tertentu – dapat diperpanjang p.l. 2 bulan (Psl 9-3a) Atas permohonan WP, DJP dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak dalam SPT Tahunan paling lama 12 bulan.
Sanksi keterlambatan pembayaran pajak
Jatuh Tempo Pembayaran Pada Hari Libur
Tanggal Jatuh Tempo bertepatan dengan hari libur Sabtu/ hari libur nasional termasuk hari Pemilu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama
Hari Kerja berikutnya dilakukan di Kantor Pos / bank yang ditunjuk oleh Menkeu
PMK NOMOR 184PMK.03/2007 Jo. 80/PMK.03/2010
Penyimpanan Dokumen Pembukuan
Buku, catatan, dan dokumen termasuk hasil pengolahan data
dasar pembukuan/ pencatatan
10 tahun
di Indonesia
*Berdasarkan Pasal 28 UUKUP
SANKSI-SANKSI Setiap orang yang dengan sengaja: memperlihatkan pembukuan atau pencatatan yang palsu tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara
dipidana dengan pidana penjara 6 bulan - 6 tahun
dan denda 2-4x jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar
*Berdasarkan Pasal 39 UUKUP
Self Assessment ke-4
PELAPORAN PAJAK
SPT
Surat Pemberitahuan (Pasal 3) Self Assessement System
Menghitung Memperhitungkan Membayar melaporkan
Psl 12(1)
Pajak Terutang
SPT
Manual Elektronik
Masa Tahunan
SETIAP WAJIB PAJAK WAJIB MENGISI SPT dengan: a. BENAR Benar dlm perhitungan, penerapan ketentuan perpajakan, dlm penulisan, dan sesuai dgn keadaan sebenarnya
b. LENGKAP Memuat semua unsur-unsur yg berkaitan dgn objek pajak dan unsur lain yg hrs dilaporkan dlm SPT
c. JELAS Melaporkan asal-usul / sumber dr objek pajak dan unsur lain yg hrs dilaporkan dlm SPT
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) Surat yg oleh WP digunakan untuk melaporkan Penghitungan dan atau Pembayaran Pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak, dan atau Harta dan Kewajiban
UNTUK SUATU MASA PAJAK
UNTUK SUATU TAHUN PAJAK ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK
SPT MASA
SPT TAHUNAN
PPh (Umum) Melaporkan dan mempertanggungja wbkan penghitungan jumlah pajak terutang dan melaporkan : pembayaran pajak tahun berjalan Pemotongan pajak oleh pihak lain penghasilan yang mrpkn Obyek Pajak – bukan obyek pajak Harta dan kewajiban
Bagi PKP
Bagi Pemotong/Pemun gut
Melaporkan dan mempertanggungjawa bkan penghitungan jumlah PPN & PPnBM yang terutang dan melaporkan:
Melaporkan dan mempertanggungjawa bkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya
Pengkreditan PM-PK Pembayaran sendiri maupun melalui pihak lain dalam satu masa pajak
JENIS SPT SPT Tahunan
SPT Masa
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 dan Pasal 26 PPh Pasal 4 ayat 2 PPh Pasal 15 PPh Pasal 25 PPN (form 1111)
Cara Pengambilan Formulir dan Penandatanganan SPT SPT
Formulir kertas (hardcopy)
e-SPT
Wajib ditandatangani WP atau Kuasa WP
Secara langsung ditempat yang ditetapkan DJP Secara langsung / cara lain yaitu mengunduh format SPT / aplikasi e-SPT di situs DJP 1. Tanda tangan biasa 2. Tanda tangan stempel 3. Tanda tangan elektronik/digital
Tanda tangan stempel dan tanda tangan elektronik/digital mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan biasa
PMK NOMOR 181/PMK.03/2007
Cara Penyampaian SPT
BUKTI PENERIMAAN SPT
SPT
Secara langsung
Tanda penerimaan surat
Via Pos
Bukti pengiriman surat
Cara lain
Jasa ekspedisi
e-filing
Bukti Penerimaan Elektronik PMK NOMOR 181/PMK.03/2007
SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN
Tidak ditandatangani; Tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen; SPT LB disampaikan setelah 3 tahun dan telah ditegur secara tertulis; Disampaikan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak. Pasal 3 (7) UU KUP
WP Tidak Wajib Lapor SPT
WP PPh tertentu adalah WP yang memenuhi kriteria : WP orang pribadi yang dalam satu Tahun Pajak menerima/memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas.
Dikecualikan dari menyampaikan SPT Masa PPh 25 dan SPT Tahunan OP Dikecualikan dari menyampaikan SPT Masa PPh 25
PMK NOMOR 183/PMK.03/2007
Batas Waktu Penyampaian SPT Pasal 3 (3) dan 3 (4) Jenis SPT
Batas Waktu Pelaporan
SPT Masa PPh Pasal 21/26 SPT Masa PPh Pasal 22 /pemungut lainnya SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26 SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 15 SPT MasaPPh Pasal 25 SPT Masa PPN (form 1195 & 1101 WAPU) SPT Masa PPn BM (form 1101BM)
Max 20 hari setelah akhir masa pajak
PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBM Oleh Bea Cukai
Max 7 hari setelah Penyetoran
PPN/PPnBM & PPh Psl 22 oleh Bendaharawan
Max tgl 14 setelah akhir masa pajak
SPT Tahunan PPh OP
Max 3 bulan setelah akhir thn pajak, dpt diperpanjang dengan Surat Pemberitahuan tertulis p.l 2 bulan
SPT Tahunan PPh Badan
Max 4 bulan setelah akhir thn pajak, diperpanjang p.l 2 bulan
SANKSI KETERLAMBATAN PELAPORAN SANKSI ADMINITRASI BERUPA DENDA : Rp. 500.000,- untuk SPT Masa PPN Rp. 100.000,- untuk SPT Masa lainnya Rp. 100.000,- untuk SPT Tahunan PPh OP Rp. 1.000.000,- untuk SPT Tahunan PPh Badan
SANKSI KETERLAMBATAN TIDAK DIKENAKAN UNTUK : WP OP yang telah meninggal dunia WP OP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP OP WNA yang tidak lagi tinggal di Indonesia BUT yang tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi WP yang terkena bencana (diatur dgn Permenkeu) WP lain (diatur dengan Permenku) WP Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tapi belum dibubarkan.
WP LAIN YANG TIDAK DIKENAKAN SANKSI (denda) WP lain 1. 2. 3. 4. 5.
WP yang tidak dapat menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena keadaan antara lain:
Kerusuhan massal; Kebakaran; Ledakan bom atau aksi terorisme; Perang antarsuku; atau Kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara/perpajakan Penetapan WP lain dilakukan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
PMK NOMOR 186/PMK.03/2007
Jatuh Tempo Pelaporan Pada Hari Libur
SPT Masa atau laporan hasil pemungutan
disampaikan
KPP
Batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur (Sabtu/ hari libur nasional termasuk hari Pemilu yang ditetapkan oleh Pcmerintah dan cuti bersama)
Hari Kerja berikutnya
PMK NOMOR 184/PMK.03/2007 Jo. PMK 80/PMK.03/2010
Studi Kasus I PT Mau Enak Terus menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari 2012 pada tanggal 23 Februari 2012. Atas KB sebesar 10 juta rupiah telah dibayar melalui Bank Persepsi pada tanggal 18 Februari 2012. Jelaskan sanksi perpajakan yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak tersebut!
Studi Kasus II PT Ogah Rugi menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2009 pada tanggal 28 Juni 2010. Tahun Buku Wajib Pajak adalah Januari – Desember. Wajib Pajak tidak menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan. Atas kurang bayar sebesar 50 juta rupiah telah dibayar melalui Bank Persepsi pada tanggal 05 Mei 2010. Jelaskan sanksi perpajakan yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak tersebut!
Pembetulan SPT (Pasal 8)
Pembetulan SPT (Pasal 8)Pasal Ketentuan/Kondisi Syarat Konsekuensi cont. 8(3) WP sudah diperiksa Dengan kemauan tidak dilakukan
tapi blm dilakukan penyidikan
8 (4) dan 8(5)
WP sudah diperiksa tetapi blm diterbitkan surat ketetapan pajak
8(6)
Lihat UU
sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya Membayar kekurangan pajak terutang Dengan kemauan sendiri mengungkapkan pengisian SPT Dilakukan dalam laporan tersendiri Harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya
Lihat UU
penyidikan dikenakan sanksi 150 % dari jumlah KB
jika ada KB ditambah sanksi 50 % Harus dilunasi sebelum laporan tersendiri disampaikan Pemeriksaan tetap dilanjutkan
Lihat UU
PEMBETULAN SPT syarat 1. belum dilakukan pemeriksaan 2. jika menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan jika menjadi kurang bayar
sanksi :
2% / bulan
sejak jt penyampaian SPT (SPT Tahunan); atau sejak jt pembayaran (SPT Masa) s.d. tanggal pembayaran
PEMBETULAN SPT (WP melanggar Ps 38 UU KUP dan sudah diperiksa)
syarat 1. mengungkapkan sendiri ketidakbenaran perbuatannya 2. melunasi kekurangan pembayaran pajaknya 3. membayar sanksi denda 150 % terhadap WP ini tidak akan dilakukan penyidikan
PEMBETULAN SPT (telah/sedang diperiksa, belum terbit skp) syarat 1. dengan kesadaran sendiri 2. mengakibatkan : a. pajak menjadi lebih besar/kecil; atau b. rugi menjadi lebih besar/kecil; atau c. jumlah harta menjadi lebih besar/kecil; atau d. jumlah modal menjadi lebih besar/kecil. 3. melunasi sendiri pokok + sanksi 50% Pemeriksaan tetap dilanjutkan
PEMBETULAN SPT (Rugi Fiskal Berbeda)
WP dapat membetulkan SPT dalam hal Wajib Pajak menerima
surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya,
yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah
dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut dalam jangka waktu 3 bulan dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan
MODEL TANDA TANGAN 1. SECARA BIASA ATAU TANDA TANGAN “BASAH” 2. TANDA TANGAN STEMPEL 3. TANDA TANGAN ELEKTRONIK ATAU DIGITAL
PMK 181/PMK.03/2007
(e) WP diterbitkan NPWP/NPPKP secara jabatan cfm (Pasal 2 (4.a)
(a) Berdasarkan hasil pemeriksaan/ket. lain pajak yg terutang tidak/kurang dibayar
(b) SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yg ditentukan dalam surat tegoran
© Berdasarkan hasil pemeriksaan, PPN/PPn BM: - tidak seharusnya dikompensasikan - tidak seharusnya dikenakan tarip 0%
(d) Kewajiban: Ps 28 & Ps 29 tidak Dipenuhi, shg Pajak
Terutang tidak diketahui
PPh /PPN / PPn BM
PPh Sendiri BUNGA 2% SEBULAN Max 24 Bln Psl. 13 (2) KENAIKAN 50% Psl. 13 (3) a
PPN /PPn.BM
PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN
KENAIKAN 100% Psl. 13 (3) b
KENAIKAN 100% Psl. 13 (3) c
PPh Sendiri
PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN
KENAIKAN 100% Psl. 13 (3) b
KENAIKAN 50% Psl. 13 (3) a KUP 47
STP (UU KUP Baru) dapat diterbitkan dalam hal :
PPh dalam tahun berjalan tidak/ kurang dibayar
Kurang bayar karena salah tulis / salah hitung
WP Dikenakan Sanksi Adminis trasi berupa denda dan atau bunga
PKP tidak membuat FP, atau membuat FP tetapi tidak tepat waktu
Psl 14 (1) c Psl 14 (1) a
Psl 14 (1) b
Bunga 2% paling lama 24 bulan Psl 14 (3)
PKP tidak mengisi FP secara lengkap PKP melaporkan FP tidak sesuai dgn masa penerbitan FP
Psl 14 (1) d
Psl14(1) e-f
Denda 2 % x DPP Psl 14 (4)
Catatan: (Pasal 14 (2) STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan skp
PKP yg gagal berproduksi dan telah diberikan pengembali an PM cfm Psl 9 (6.a) UU PPN
Psl14(1) g
Bunga 2 % per bulan
See You to the Next Session .. TERIMAKASIH ..
