institusi Lainnya

MENCERMATI PERUBAHAN DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Oleh : Fatimah Seperti kita ketahui bahwa Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 (Perpres 70/2012) tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 (Perpres 54/2010) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2012. Peraturan Ini muncul karena masih ada multi tafsir menyangkut perpres 54/2010. Selain itu beberapa ketentuan dalam perpres 54/2010 yang dituliskan terpisah sehingga jika kita tidak teliti akan menimbulkan kesalahn. Penulis mencontohkan ketentuan mengenai dukungan bank untuk pekerjaan konstruksi, kita tidak akan menemukan ketentuan ini di dalam perpresnya tetapi di dalam lampiran prepres. Perpres 70 ini akan semakin memperjelas ketentuan yang sebelumnya tidak atau kurang jelas. Selain itu di dalam Perpres 70 ini akan ada beberapa aturan baru terkait dengan kebijakan untuk mempercepat proses penyerapan anggaaran. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat beberapa perubahan dan aturan tambahan yang dimuat di dalam perpres 70 tahun 2012 ini. I.

Perubahan dalam ketentuan umum meliputi perubahan definisi, perubahan penyebutan, serta tambahan ketentuan lain yang sebelumnya belum pernah digunakan dalam Peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010. Adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut: No

Jenis perubahan/

Menurut Perpres 54/20120


Perubahan singkatan

Kementerian/Lembaga/

Kementerian/Lembaga/

K/L/D/I

Satuan Kerja Perangkat

Satuan Kerja Perangkat

daerah/Institusi Lainnya

daerah/ Institusi

Belum

Gubernur, Bupati, atau

tambahan 1.

2.

Tambahan definisi Pemerintah Daerah

walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

3.

Perubahan definisi

personil yang memiliki

personil yang ditunjuk

Pejabat pengadaan

sertifikat keahlian

untuk mengadakan

Pengadaan Barang/Jasa

pengadaan langsung

yang melaksanakan pengadaan barang/jasa

4.

Perubahan kegiatan

dalam Pekerjaan

dalam Pekerjaan

yang termasuk dalam

Konstruksi, konsultan

Konstruksi, konsultan

pertentangan

perencana bertindak

perencana/ pengawas

kepentingan

sebagai pelaksana

bertindak sebagai

pekerjaan atau

pelaksana Pekerjaan

konsultan pengawas

Konstruksi yang

pekerjaan yang

direncanakannya/diawasi

direncanakannya, kecuali

nya, kecuali dalam

dalam pelaksanaan

pelaksanaan Kontrak

Kontrak Terima Jadi (turn

Pengadaan Pekerjaan

key contract) dan Kontrak

Terintegrasi

Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi. Belum ada

Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana dan/atau konsultan pengawas

5.

ULP

Kelompok Kerja ULP

Perubahan definisi

Bangunan baru yang tidak

Konstruksi sederhana

bangunan sederhana

sederhana antara lain

mengacu kepada

konstruksi bangunan gedung

peraturan perundang-

yang melebihi 1 (satu)

undangan di bidang

lantai

konstruksi

Perubahan ketentuan

Untuk PBJ bernilai di atas

-

Preferensi harga

5 milyar

Perubahan Penyebutan anggota ULP

6.

7.

S.d. 31 Desember 2013 untuk PBJ bernilai di atas 5 Milyar

-

Sejak 1 Januari 2014 untuk PBJ bernilai di atas 1 Milyar

Belum ada

Untuk produk dengan

prioritas untuk dikembangkan 8.

Tambahan ketentuan

Belum bisa dilaksanakan

E-purchasing

K/L/D/I bisa melakukan epurchasing terhadap barang yang dimuat dalam e-katalog /katalog elektronik

9.

10.

Tambahan

Pengawasan K/L/D/I dan

Ditambah dengan

pengawasan proses

aparat pengawas intern

whistleblower system

PBJ

terhadap PPK dan

dan pengawasan dari

ULP/pejabat pengadaan

masyarakat

Tambahan Sanksi

Dibatalkan sebagai calon

Ditambah sanksi jaminan

untuk pemalsuan

pemenang dan dimasukkan

pengadaan dicairkan dan

informasi oleh

dalam daftar hitam

disetorkan ke kas negara

Tata cara pengadaan

Tercantum dalam lampiran

Ditetapkan dengan

barang/jasa

Peraturan Presiden

peraturan kepala LKPP

penyedia 11.

II. Perubahan menyangkut pemilihan penyedia barang/jasa No

Jenis metode



Pelengan terbatas

Hanya untuk metode

Untuk metode pemilihan

(diyakini penyedia

pemilihan penyedia

penyedia

terbatas dan atau

Pekerjaan Konstruksi

Barang/pekerjaan

pemilihan penyedia 1.

Konstruksi

bersifat kompleks) 2.

3.

Pelelangan

Metode penyedia

Metode penyedia

Sederhana

barang/jasa lainnya untuk

barang/jasa lainnya untuk

pekerjaan dengan nilai

pekerjaan dengan nilai

paling tinggi

paling tinggi

Rp200.000.000,00 (dua

Rp5.000.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah)

milyar rupiah)

Metode penyedia pekerjaan

Metode penyedia

Pemilihan Langsung

Langsung

konstruksi untuk pekerjaan

pekerjaan konstruksi

dengan nilai paling tinggi

untuk pekerjaan dengan

Rp200.000.000,00 (dua

nilai paling tinggi

ratus juta rupiah)

Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

4.

Tambahan kegiatan

Belum ada

Kegiatan bersifat rahasia

boleh penunjukan

untuk kepentingan

langsung

intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan Belum ada

Pekerjaan pengadaan prasaranan, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan

5.

Pengadaan langsung

Kualifikasi untuk

Untuk nilai paling tinggi

Untuk nilai paling tinggi

Rp100.000.000,00(seratus

Rp200.000.000,00( dua

juta rupiah)

ratus juta rupiah)

Belum ada

Menggunakan

pengadaan langsung

prakualifikasi (kecuali untuk pengadaan barang/jasa lainya)

III. Perubahan menyangkut metode penyampaian dokumen dan metode evaluasi No

Jenis Metode penyampaian dokumen



1.

Tambahan definisi

Untuk PBJ sederhana

Untuk PBJ sederhana

metode satu sampul

dengan karakteristik sesuai

dimana evaluasi teknis

perpres

tidak dipengaruhi oleh harga dengan karakteristik sesuai perpres

2.

Tambahan definisi

Karakteristik sesuai perpres

metode dua sampul

Jika evaluasi teknis dipengaruhi oleh penawaran harga

3.

Tambahan karakteristik

3 kriteria

metode dua tahap

3 kriteria sebelumnya ditambah: a) Membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama b) Membutuhkan penyetaraan teknis

Penyampaian dua tahap

Penyampaian tahap II dilakukan jika peserta dinyatakan lulus tahap I

Belum ada

Bisa menggunakan metode evaluasi system gugur, system nilai, atau penilaian biaya selama umur ekonomis

4.

Metode evaluasi

Pengadaan

Pengadaan

system nilai

Barang/Pekerjaan

barang/pekerjaan

konstruksi/jasa lainnya yang

konstruksi/Jasa lainnya

bersifat kompleks

yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harga mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi kualitas teknis

5.

Metode evaluasi

Pengadaan

Evaluasi sistem penilaian

penilaian biaya

Barang/Pekerjaan

biaya selama umur

selama umur

konstruksi/jasa lainnya yang

ekonomis digunakan

ekonomis

bersifat kompleks

untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor-faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan jangka waktu operasi tertentu.

6.

Evaluasi untuk

Biaya langsung personil

Biaya langsung personil

pengadaan jasa

maksimal 3,2 kali gaji dasar

maksimal 4 kali gaji dasar

konsultansi

yang diterima ahli tetap dan

yang diterima ahli tetap

2,5 kali ahli yang diterima

dan 2,5 kali ahli yang

tidak tetap

diterima tidak tetap

Belum ada

Untuk seleksi internasional negosiasi berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit atau billing rate

Belum ada

Besaran biaya langsung mengacu unit biaya yang berlaku di luar negeri

IV. Tambahan lingkup kegiatan No

Jenis lingkup



Belum ada

pekerjaan survey yang

pengadaan 1.

Tambahan pekerjaan yang dimasukkan

membutuhkan telaahan

dalam lingkup

tenaga ahli

pengadaan jasa

konsultansi 2.

Tambahan pekerjaan

Belum ada

Jasa pekerjaan survey

yang dimasukkan

yang tidak membutuhkan

dalam lingkup

telaahan tenaga ahli

pengadaan jasa lainnya 3.

Tambahan kebijakan

a. Pemaketan pekerjaan

a. Pemaketan pekerjaan

umum

b. Cara pengadaan

b. Cara pelaksanaan

barang/jasa c. Pengorganisasian pengadaan barang/jasa

pengadaan barang/jasa c. Pengorganisasian pengadaan barang/jasa d. Penetapan penggunaan produk dalam negeri

4.

Tambahan

2 kriteria

Ditambah proses

penyederhanaan

pembuktian kualifikasi

proses kualifikasi

pada pelelangan/seleksi internasional dapat dilakukan dengan meminta dokumen yang dapat membuktikan kompetensi calon Penyedia Barang/Jasa

5.

Tambahan jika

Belum ada

Kelompok kerja ULP dapat

pelelangan/seleksi/

melakukan penunjukan

pemilihan langsung

langsung berdasarkan

ulang gagal

persetujuan PA dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi,efektifitas, akuntabilitas, dengan ketentuan: a. Hasil pekerjaan tidak dapat ditunda

b. Menyangkut kepentingan/keselamat an masyarakat c. Tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses lelang/seleksi/pemiliha n langsung dan pelaksanaan pekerjaan 6.

Tambahan ketentuan

Belum ada

Kelompok kerja ULP dapat

dalam jika Pelelangan

melakukan;

umum metode dua

a. Penambahan nilai total

tahap gagal

HPS, perubahan spesifikasi atau lingkup pekerjaan b. Jika total HPS berubah tetapi spesifikasi/lingkup pekerjaan tetap maka dilanjutkan dengan pemasukan penawaran harga ulang c. Jika spesifikasi/lingkup pekerjaan berubah maka dilakukan pelelangan ulang

V. Perubahan menyangkut penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) No

Jenis kegiatan



1.

Penetapan HPS

PPK menetapkan HPS untuk

PPK menetapkan HPS

barang/jasa, kecuali untuk

untuk barang/jasa,

kontes/sayembara

kecuali untuk

kontes/sayembara dan pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian Disusun paling lama 28 hari

Disusun paling lama 28

kerja

hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran (untuk pascakualifikasi) dan ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi (untuk prakualifikasi)

2.

Tambahan sumber

9 sumber

Ditambah dengan harga

informasi untuk

pasar setempat

Penyusunan HPS

menjelang dilaksanakannya PBJ

3.

4.

Penyusunan HPS

Belum ada

Menggunakan informasi

untuk lelang/seleksi

harga barang/jasa di luar

internasional

negeri

Sifat HPS

Rincian HPS bersifat rahasia

Rincian HPS bersifat rahasia kecuali rincian harga telah tercantum dalam Dokumen Anggaran

VI. Perubahan menyangkut kontrak Jenis kontrak



Penetapan jenis

Dilakukan oleh ULP/Pejabat

Dilakukan oleh PPK

kontrak

Pengadaan

dalam rancangan kontrak

Kontrak Tahun Jamak

Menteri/pimpinan lembaga

Menteri/pimpinan

sampai dengan 10

untuk kegiatan yang sudah

lembaga untuk kegiatan

No 1.

2.

Milyar

ditentukan dalam perpres

yang

sudah

dalam

ditentukan

perpres,

dan

Menteri keuangan untuk kegiatan selain yang sudah ditentukan. 3.

Persetujuan kontrak

Belum ada

Diselesaikan paling lambat 7 hari sejak

tahun jamak

dokumen diterima lengkap 4.

5.

6.

Penggunaan bukti

Untuk pengadaan

Untuk pengadaan

pembelian

barang/jasa dengan nilai


sampai dengan

sampai dengan

Rp5.000.000,00(lima juta

Rp10.000.000,00(sepuluh

rupiah)

juta rupiah)

Untuk pengadaan

Untuk pengadaan



sampai dengan

sampai dengan

Rp10.000.000,00(sepuluh

Rp50.000.000,00 (lima

juta rupiah)

puluh juta rupiah)

Penggunaan Surat

Untuk pengadaan

Untuk pengadaan

Perintah Kerja

barang/pekerjaan

barang/pekerjaan

konstruksi/jasa lainnya


dengan nilai sampai dengan

dengan nilai sampai

Rp100.000.000,00(seratus

dengan

juta rupiah) dan jasa

Rp200.000.000,00(dua

konsultansi

ratus juta rupiah) dan

Rp50.000.000,00 (lima puluh

jasa konsultansi

juta rupiah)

Rp50.000.000,00 (lima

Penggunaan kuitansi

puluh juta rupiah) 7.

Penggunaan Surat

Untuk pengadaan

Untuk pengadaan

Perjanjian

barang/pekerjaan

barang/pekerjaan

konstruksi/jasa lainnya untuk


8.

nilai di atas

untuk nilai di atas

Rp100.000.000,00(seratus

Rp200.000.000,00(dua

juta rupiah) dan jasa

ratus juta rupiah) dan

konsultansi

jasa konsultansi

Rp50.000.000,00 (lima puluh

Rp50.000.000,00 (lima

juta rupiah)

puluh juta rupiah)

Penanda tangan

Selain direktur sepanjang

Selain direktur sepanjang

kontrak

mendapat kuasa

piahk tersebut adalah tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa

9.

Perubahan kontrak

Belum jelas

Berlaku untuk pekerjaan dengan kontrak harga satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan untuk kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan

10.

Pemutusan kontrak

Jika denda keterlambatan

secara sepihak

sudah melampaui 5% dari

tidak dapat ditunda

nilai kontrak

melebihi batas

-

Kebutuhan barang/jasa

berakhirnya kontrak -

Berdasarkan penelitian walaupun diberikan tambahan 50 hari tidak bisa selesai

-

Setelah diberi kesempatan 50 hari dan tetap belum selesai

11.

Kontrak payung melalui Akan ditayangkan

Penayangan e-katalog

e-katalog

melalui www.e-katalog.lkpp.go.id

VII. Perubahan menyangkut proses pelaksanaan pelelangan/seleksi Tahapan proses



Pemberian

Paling cepat hari 4 (empat)

Paling cepat hari 3 (tiga)

penjelasan

hari sejak pengumuman

hari sejak pengumuman

(aanwijzing)

(pascakualifikasi) atau sejak

(pascakualifikasi) atau

tanggal undangan

sejak tanggal undangan

pelelangan/seleksi

pelelangan/seleksi

(prakualifikasi)

(prakualifikasi)

Belum ada

Penyampaian pertanyaan

No 1.

Pemberiaan penjelasan untuk

bisa dilakukan melalui

lelang/seleksi

surat elektronik sebelum

internasional

pemberian penjelasan dimulai

2.

Penerbitan SPPBJ

Paling lambat 6 hari setelah

Paling lambat 6 hari

pengumuman pemenang

setelah pengumuman

lelang/seleksi

pemenang lelang Paling lambat 2 hari setelah ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK

3.

Penerbitan SPPBJ jika paling lambat 2 (dua) hari terdapat sanggah

-

paling lambat 2 (dua)

kerja setelah semua

hari kerja setelah

sanggahan dan/ atau

sanggahan banding

sanggahan banding

dijawab

dijawab,

-

paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah sanggah dijawab (pelelangan umum)

-

paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah sanggah dijawab (pelelangan sederhana/pemilihan langsung)

4.

Penerbitan SPPBJ

Belum ada

Paling lambat 2 (dua) hari

untuk seleksi jasa

kerja setelah kelompok

konsultansi

kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK

5.

Penyusunan jadwal

Belum ada

Penyusunan jadwal pemilihan menggunakan hari kalender sedangkan batas akhir setiap tahapan adalah hari kerja

6.

Penayangan

3 (tiga) hari

4 (empat) hari

5 (lima) hari kerja setelah


pengumuman

pengumuman untuk

pengumuman untuk pelelangan sederhana, pemilihan langsung atau seleksi sederhana 7.

Masa sanggah

pelelangan/seleksi umum 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman untuk Pelelangan/seleksi sederhana dan pemilihan langsung 8.

Masa sanggah banding



pengumuman

pengumuman untuk pelelangan/seleksi umum 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman untuk

Pelelangan/seleksi sederhana dan pemilihan langsung 9.

Pengumuman

ULP menetapkan dan

Menetapkan dan

pemenang

mengumumkan

mengumumkan ditambah dengan 1. Minimal isi pengumuman 2. Kewajiban mengumumkan secara terbuka 3. Bisa menetapkan lebih dari 1 penyedia jika diperlukan 4. 3 ketentuan di atas gugur jika pekerjaan bersifat rahasia

10.

Jawaban sanggah



surat sanggah diterima

surat sanggah diterima untuk pelelangan/seleksi umum 3 (tiga) hari kerja setelah surat sanggah diterima untuk Pelelangan/seleksi sederhana dan pemilihan langsung

11.

Jawaban sanggah

Paling lambat 15 (lima

Paling lambat 15 (lima

banding

belas) hari kerja setelah

belas) hari kerja setelah

surat sanggahan banding

surat sanggahan banding

diterima

diterima untuk pelelangan/seleksi umum/pelelangan terbatas 5 (lima) hari kerja untuk pelelangan

sederhana/seleksi sederhana/pemilihan langsung 12.

Yang menjawab

Menteri/Pimpinan

Pimpinan kementerian

sanggah banding

lembaga/kepala

/kepala daerah/pimpinan

daerah/pimpinan institusi

institusi dapat menugaskan eselon I atau eselon II Kepala daerah dapat menugaskan Sekretaris Daerah atau PA Kecuali yang ditugaskan merangkap PPK atau Kepala ULP

13.

Sanggahan banding

Jaminan sanggah banding

Jaminan sanggah banding

salah

disita dan disetorkan ke

disita dan disetorkan ke

kas negara

kas negara kecuali jawaban sanggah banding melampaui batas akhir menjawab

14.

Beberapa sebab ULP

Peserta lulus kualifikasi

Peserta lulus kualifikasi

menyatakan

(prakualifikasi) kurang dari 3

(prakualifikasi) kurang dari

pelelangan gagal

3 kecuali pada pelelangan terbatas Jumlah yang memasukkan

Jumlah yang memasukkan

dokumen penawaran kurang

dokumen penawaran

dari 3

kurang dari 3 kecuali pelelangan terbatas

Belum ada

Pada metode dua tahap semua harga di atas HPS dan setelah negosiasi seluruh peserta tidak sepakat untuk menurunkan

harga 15.

Beberapa sebab ULP

Belum ada

Jumlah peserta yang

menyatakan seleksi

memasukkan dokumen

gagal

penawaran kurang dari 3 (tiga) jika sebelumnya belum pernah dilakukan prakualifikasi ulang

VIII.

Perubahan menyangkut organisasi pengadaan barang/jasa Organisasi pengadaan



Tambahan organisasi

a. PA/KPA

a. PA/KPA

PBJ untuk swakelola

b. PPK

b. PPK

No 1.

c. Panitia/Pejabat Penerima c. ULP/Pejabat Hasil pekerjaan (PPHP)

Pengadaan/Tim Pengadaan d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan (PPHP)

2.

Tambahan ayat

Belum ada

Pengangkatan dan

tentang pengangkatan

pemberhentian pejabat

dan pemberhentian

organisasi pengadaan

organisasi

barang/jasa baik untuk

pengadaan

pengadaan melalui penyedia barang/jasa maupun swakelola, tidak terikat tahun anggaran

3.

Perubahan Perangkat

a. Kepala

Ditetapkan sesuai

Organisasi ULP

b. Sekretariat

peraturan perundang-

c. Staf pendukung

undangan

d. Kelompok kerja 4.

Tim pendukung PPK

a. Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) b. Direksi lapangan c. Konsultan pengawas

a. Direksi lapangan b. Konsultan pengawas c. Tim pelaksana swakelola

d. Tim pelaksana swakelola

d. Dan lain-lain

e. Dan lain-lain

PPK dapat memunta PA menugaskan PPTK untuk membantu

5.

Perubahan salah satu

Menandatangani kontrak

Menyetujui bukti pembelian

tugas pokok dan

atau menandatangani

kewenangan PPK

kuitansi/surat perintah kerja (SPK)/Surat Perjanjian

6.

Perubahan dan

tidak menjabat sebagai

menjadi tidak menjabat

tambahan ketentuan

pengelola keuangan

sebagai pejabat penanda

menjadi PPK

tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara Belum ada

Ketentuan di atas dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK

Belum ada

jika Belum ada personil yang memenuhi syarat sebagai PPK, maka syarat PPK harus memiliki Sertifikat keahlian PBJ dikecualikan untuk a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau b. PA/KPA bertindak

yang sebagai

PPK Ketentuan persyaratan

Belum ada

jika pegawai negeri yang berpendidikan S1

manajerial PPK

terbatas, maka diganti dengan minimal golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan IIIa 7.

Kewajiban membentuk

nilai di atas

nilai di atas

Kelompok Kerja ULP

Rp100.000.000,00 (seratus

Rp200.000.000,00 (dua

juta rupiah)

atus juta rupiah)

Dapat dilaksanakan

Nilai paling tinggi

Nilai paling tinggi

ULP atau pejabat

Rp100.000.000,00 (seratus

Rp200.000.000,00 (dua

pengadaan untuk

juta rupiah)

ratus juta rupiah)

Kewenangan pejabat

nilai paling tinggi

Nilai paling tinggi

pengadaan untuk

Rp100.000.000,00 (seratus

Rp200.000.000,00 (dua

menetapkan

juta rupiah)

ratus juta rupiah)

Penghapusan salah

tidak mempunyai hubungan

Dihapus

satu Persyaratan

keluarga dengan pejabat

organisasi ULP

yang menetapkannya

pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya 8.

pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya 9.

Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya 10.

sebagai anggota ULP/pejabat pengadaan 11.

12.

Perubahan ketentuan

Wajib mempunyai sertifikat

Persyaratan ini

persyaratan organisasi

keahlian pengadaan

dikecualikan bagi kepala

ULP

barang/jasa

ULP

Tambahan tugas bagi

Belum ada

Membuat laporan mengenai proses

kelompok kerja ULP

pengadaan kepada kepala ULP 13.

Perubahan salah satu

membuat laporan kepada

membuat laporan kepada

tugas pejabat

menteri/pimpinan

PA/KPA

pengadaan

lembaga/kepala

daerah/pimpinan institusi 14.

Tugas dan

Belum ada

a) memimpin dan

kewenangan kepala

mengoordinasikan

ULP

seluruh kegiatan ULP; b) menyusun program kerja dan anggaran ULP; c) mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; d) membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi; e) melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP; f)

Menugaskan/ menempatkan/ memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP;

dan g) mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/ Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundangundangan dan/atau KKN

15.

Perubahan Ketentuan

untuk anggota ULP/Pejabat

a) Lembaga/Institusi

Pengecualian

Pengadaan pada instansi

Pengguna APBN/ APBD

keanggotaan ULP

lain Pengguna

yang memiliki

berasal dari pegawai

APBN/APBD selain K/L/D/I

keterbatasan pegawai

negeri

atau Kelompok Masyarakat

yang berstatus

Pelaksana Swakelola, dapat

Pegawai Negeri,

berasal dari bukan pegawai

Kepala ULP/anggota

negeri

Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari pegawai tetap Lembaga/ Institusi Pengguna APBN/ APBD yang bukan Pegawai Negeri. b) Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari bukan

Pegawai Negeri. 16.

Tambahan Larangan

a. PPK

a. PPK

untuk kepala dan

b. Pengelola keuangan

b. PPSPM

anggota ULP

c. APIP, kecuali untuk

c. Bendahara

instansinya

d. APIP, kecuali untuk instansinya

17.

Persyaratan dukungan Disebutkan dalam lampiran

Disebutkan dalam perpres

bank untuk pelelangan

sebagai persyaratan

perpres

/pemilihan langsung

penyedia

pekerjaan konstruksi 18.

Tambahan ketentuan

Belum ada

a. Kurang dari 3 tahun

untuk Penyedia

tetap harus mempunyai

barang/jasa asing

pengalaman pekerjaan b. Tidak memperhitungkan sisa kemampuan paket c. Ketentuan perpajakan tidak diperlukan

IX. Perubahan menyangkut jaminan yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa Jenis jaminan


Jaminan pelaksanaan

Wajib


No 16.

bagi

penyedia Wajib bagi penyedia

barang/pekerjaan konstruksi barang/pekerjaan dan dapat diberikan untuk konstruksi dan dapat penyedia jasa lainnya untuk diberikan untuk penyedia nilai

kontrak

di

atas jasa lainnya untuk nilai

Rp100.000.000,00 (seratus kontrak di atas juta rupiah)

Rp200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah)

17.

Jaminan

pelaksanaan Belum ada

untuk kredit ekspor

Jaminan pelaksanakan dapat diserahkan setelah kontrak ditandatangani

18.

Jaminan pemeliharaan

Wajib diberikan oleh

Wajib untuk pekerjaan

penyedia pekerjaan

konstruksi; dan


Khusus untuk pekerjaan jasa lainnya yang membutuhkan pemeliharaan

19.

Jaminan sanggah

Berlaku 20 (dua puluh) hari

Berlaku 15 (lima belas)

banding

kerja sejak pengajuan

hari kerja sejak pengajuan

sanggah banding

sanggah banding untuk pelelangan/seleksi umum/pelelangan terbatas 5 (lima) hari kerja untuk pelelangan sederhana/seleksi sederhana/pemilihan langsung

20.

Besar jaminan

2 (dua) per seribu dari total

1 (satu) per seribu dari

sanggah banding

HPS maksimal

total HPS

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Demikian beberapa poin yang dapat penulis rangkum sehubungan dengan perubahan Peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa ini. Semoga rangkuman yang penulis sampaikan di sini dapat bermanfaat terutama bagi rekan-rekan yang bertugas sebagai panitia serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dengan lebih baik dan menyenangkan…

Penulis adalah Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Malang

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah

institusi Lainnya

Recommend Documents