INKONSISTENSI ANWAR SADAT TENTANG DEMOKRASI

INKONSISTENSI ANWAR SADAT TENTANG DEMOKRASI

Oleh ACHMAD BAEHAKI NIM: 101033221773

PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1428 H/2007 M PEMIKIRAN ANWAR SADAT TENTANG DEMOKRASI

vi

Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Pemikiran Politik Islam

Oleh: ACHMAD BAEHAKI 101033221773

Di Bawah Bimbingan:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Zainun Kamaluddin, M.A. M.Si NIP: 150 228 884

Drs. Idris Thaha, NIP: 150 317 723

Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1428 H/2007 M

vii

KATA PENGANTAR

Bismillâh al rahmân al rahîm Dengan penuh rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini penulis memanjatkan puji kepada Allah Subhânah wa Ta‘âla. Dialah Dzat yang Maha Agung yang telah menciptakan manusia dan seluruh ciptaannya baik di bumi maupun di langit. Dialah yang selalu Ada ketika manusia fana. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi dan Rasul Allah, Muhammad shalla Allâh ‘alaih wa sallam yang telah meletakan pondasi yang kuat bagi peradaban manusia. Perjalanan menempuh sarjana bagi penulis memang tidak semudah yang dibayangkan. Berbagai halangan yang mengganggu baik selama perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini selalu ada. Tetapi dengan kekuasaan-Nya Allah memperlihatkan kasih sayang-Nya dengan cara-Nya sendiri, sehingga penulis mampu menuntaskan skripsi ini sesuai ketentuan tradisi akademik yang membahas tentang “pemikiran Anwar Sadat tentang demokrasi”. Skripsi ini juga ditulis untuk menambah pengayaan bagi wacana demokratisasi di Indonesia. Demokrasi selama ini belum mencapai cita-cita idealnya. Demokrasi Indonesia hanya sebatas prosedurnya saja, terutama ditandai dengan pemilihan yang diadakan secara langsung. Tetapi hakekatnya belum mencapai apa yang sebenarnya dituju oleh demokratisasi itu sendiri. Di sini pentingnya, berkaca apakah problem demokrasi antara Mesir dan Indonesia memiliki potensi persoalan yang sama, mengingat kedua negara merupakan bangsa dengan penduduk mayoritas Muslim. Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan peran penting bagi terselesaikannya skripsi ini. Pihak-pihak tersebut antara lain: Perputakaan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Perpustakaan Utama UIN, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Freedom Institute, CSIS, dan LIPI. Tak lupa pula kepada mereka, dengan rendah hati penulis haturkan banyak terima kasih atas kerjasama yang manis ini.

viii

Akhirnya penulis sadar betul berhutang budi kepada mereka yang telah memberikan kontribusi yang berharga selama penulis menempuh jenjang pendidikan sarjana dan penyelesaian skripsi ini. Mereka itu adalah: 1. Kedua orang tuaku, Maturidi dan Siti Hasanah, dengan tanpa terkecuali ini merupakan sebuah kado pertama yang bisa diberikan kepada orang tua tercinta. Tanpa mereka penulis mustahil bisa mengenyam pendidikan setinggi ini. Merekalah sesungguhnya yang telah berhasil melewati masa-masa sulit dengan segala kesabarannya. Keempat kakak-kakakku, mereka pula yang memberikan dukungan agar dapat terselesaikannya skripsi ini mereka adalah Mariam, Sutinah, Baedowi, dan Siti Rohmah. Adik-Adikku: Baesoni, Baenuri, dan Baedoni yang merupakan beban moral bagi saya apabila skripsi ini tidak dapat terselesaikan. 2. Dr. Amin Nurdin, M.A., Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang telah berusaha menciptakan lingkungan intelektual yang kondusif sehingga memmungkinkan penulis khususnya dan mahasiwa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat umumnya bisa belajar dengan nyaman. 3. Drs. Agus Darmaji, M.Fils., Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam yang telah memberikan masukan dan saran yang berharga pada draf awal pengajuan skripsi ini. 4. Dra. Wiwi Siti Sjazarah, M.Ag., Sekretaris Jurusan Pemikiran Politik Islam yang telah memberikan pelayanan akademik sebaik-baiknya. 5. Drs. Idris Thaha, M.Si. dan Dr. Zainun Kamalluddin, M.A. selaku pembimbing atas ide-idenya yang brilian dalam penulisan skripsi ini. 6. Semua Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan pelayanan pengetahuan dengan profesional: memberikan ruang diskusi yang dialogis dan terbuka dan memberikan kebebasan berpikir pada setiap pokok bahasan yang disampaikan; telah memberikan sengatan intelektual dengan penuh rasa saling menghargai, terbuka, dan menjunjung tinggi kebebasan intelektual, dengan tetap bertumpu pada kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Mereka juga telah memberikan apresiasi terhadap aneka ragam pikiran yang muncul sehingga memungkinkan terjadinya pendewasaan intelektual.

ix

7. Teman-temanku seangkatan di program studi Pemikiran Politik Islam: Mohamad Nabil, Ahmad Munjin, Yusuf Hamdani dan istri (Salmah), Alimani yang berjasa memberi ide untuk mengangkat tema ini, dan Abdul Aziz Nurizun yang tanpanya kami tidak berlangganan Koran Tempo. Penulis yakin masih banyak nama yang belum disebutkan yang memiliki andil besar dalam penulisan karya ilmiah ini, baik langsung maupun tidak langsung. Kepada mereka semua, penulis tetap menghaturkan rasa terima kasih yang teramat sangat. Semoga Allah membalasnya amal mereka sebagai tiket masuk surga. Amin. Jakarta, 19 Mei 2007 Achmad Baehaki

x

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................... DAFTAR ISI

i

.............................................................................................

iv

PEDOMAN TRANSLITERASI ......................................................................

vi

BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .................................................

1

B. Batasan dan Rumusan Masalah ......................................

7

C. Tujuan Penelitian ...........................................................

7

D. Metode Penelitian ...........................................................

8

E. Sistematika Penulisan ....................................................

8

BIOGRAFI DAN KARIR POLITIK ANWAR SADAT A. Riwayat Hidup Anwar Sadat ..........................................

11

B. Karya-Karya Anwar Sadat .............................................

16

C. Perjalanan Karir Politik Anwar Sadat ........................….

18

SEJARAH DEMOKRASI DI MESIR A. Pengertian Demokrasi .....................................................

28

B. Sejarah Masuknya Demokrasi di Mesir .........................

33

C. Elemen-Elemen Demokrasi di Mesir .............................

38

D. Konteks Lahirnya Gagasan Demokrasi Anwar Sadat ....

41

xi

BAB IV

GAGASAN DEMOKRASI ANWAR SADAT A. Multi Partai .....................................................................

44

B. Kebebasan Pers ..............................................................

49

C. Kebijakan Pintu Terbuka (Infitah) .................................

54

1. Ekonomi ......................................................................

54

2. Reaksi Organisasi Kemahasiswaan.............................

58

3. Sektor Pertanian ..........................................................

59

4. Anwar Sadat Tidak Konsisten: Sebuah Analisis……………

BAB V

60

PENUTUP A. Kesimpulan ..................................................................

64

B. Saran-Saran .................................................................

66

BIBLIOGRAFI .............................................................................................

67

xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Demokrasi sejak pertama kali berkembang di Eropa memiliki transformasi makna sesuai ruang dan waktu di mana demokrasi diterapkan. Sesudah perang dunia II (1939-1945) demokrasi juga didukung oleh beberapa negara baru di Asia. India, Pakistan, Filipina, dan Indonesia mencita-citakan demokrasi konstitusional, sekalipun terdapat bermacam-macam bentuk pemerintahan.1 Jika dilacak secara historis demokrasi berasal dari dua kata bahasa Yunani, “Demos” dan “Kratos.” Demos berati rakyat, sedangkan “Kratos” artinya kekuasaan atau pemerintahan. Jika digabung dari dua kata tersebut maknanya menjadi pemerintahan rakyat.2 Jadi, secara terminologi, demokrasi berarti kekuasaan pemerintahan yang di dalamnya rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat.3 Dengan kata lain, demokrasi bisa dikatakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam perkembangannya, kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi, yang dalam pembagiannya demokrasi secara umum terbagi ke dalam empat model: demokrasi presidensial, demokrasi parlementer, demokrasi perwakilan, dan demokrasi langsung.4 Demokrasi presidensial, presiden memiliki kedudukan kuat dalam pembuatan keputusan dan kekuasaan politik. Demokrasi parlementer, parlemenlah merupakan satu-satunya lembaga perwakilan tertinggi 1

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 51 2 M. Amien Rais, Demokrasi dan Proses Politik, (Jakarta: LP3ES, 1986), h. ix 3 Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, h. 174. 4 Thomas Meyer, Demokrasi: Sebuah Pengantar untuk Penerapan, (Jakarta: FriedrichEbert-Stiftung, 2002), h. 13

xiii

untuk mengambil keputusan. Demokrasi perwakilan, mempercayakan sepenuhnya pengambilan keputusan di tingkat parlemen oleh wakil-wakil yang dipilih. Demokrasi langsung, akan mengalihkan sebanyak mungkin keputusan kepada rakyat yang berdaulat. Bagi dunia Islam, kata “demokrasi” pada awalnya begitu asing. Ia masuk ke dunia muslim, baru diakhir abad ke-19, dan di gerbang abad ke-20, melalui serbuan kolonialisme Eropa, dan munculnya nasionalisme. Kondisi ini membawa transformasi yang cukup revolusioner terhadap keberadaan dan stabilitas dunia Islam. Pada gilirannya, hal ini juga merubah mental dan pandangan dunia kaum muslim pada umumnya. Serbuan kolonialisme Eropa di satu sisi, dan perubahan radikal dalam aras politik dan ekonomi di lokalitas dunia Islam di sisi yang lain, telah membawa ke arah pembentukan negara-bangsa (natio-state) baru yang tidak lagi berdasarkan pada identitas agama semata, tetapi juga identitas lokal dan warisan kolonial. Bahkan, ideologi warisan kolonial, semisal “demokrasi,” yang sebelumnya begitu asing, menjadi semacam identitas (nasional) baru di negarabangsa muslim yang baru terbentuk. Konsekuensinya, umat Islam yang mendiami negara-negara baru tersebut mengalami ketegangan dalam proses pencarian identitas negaranya: apakah akan didasarkan pada Islam—seperti sebelumnya—atau pada ideologi peninggalan dan paksaan kolonial, seperti demokrasi. Mungkin, bagi pemikir-pemikir muslim yang menganggap demokrasi itu adalah produk kolonial yang ingin meminggirkan Islam, maka akan menjatuhkan pilihannya pada Islam sebagai identitas negaranya. Dalam konteks ini, pemikir Muslim sekaligus pemimpin Mesir di pertengahan tahun 70-an, Anwar Sadat, memilih opsi yang kedua. Karena, bagi

xiv

dia, demokrasi adalah ideologi negara yang bisa membawa Mesir sejajar dengan negara-negara Eropa yang sebelumnya menjajah tanah kediamannya.5 Aspekaspek keterbukaan, multi partai, kebebasan pers, dan liberalisasi ekonomi6—Sadat menyebutnya kebijakan ekonomi “pintu terbuka”7—yang terkandung dalam nilainilai demokrasi bisa menjadikan bangsa Mesir lebih maju dalam kacamata Anwar Sadat. Implikasi dari kebijakan ekonomi “pintu terbuka” ini mendorong penetrasi budaya Barat, dari pakain dan perilaku hingga televisi, musik, dan video, yang menguntungkan kaum elit terbaratkan yang menikmati hak istimewa dalam ekonomi; dengan demikian mendorong tumbuhnya suatu masyarakat yang di dalamnya yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.8 Di samping untuk membawa Mesir sejajar dengan negara-negara Eropa, Sadat juga memperkenalkan sosialisme demokratis sebagai ideologi tandingan bagi sosialisme ilmiah Nasser, dan telah menggantikan segara satu-partai di Mesir dengan sistem pemilihan multi-partai.9 Langkah pertama sebagai presiden adalah keinginan memposisikan bangsa Mesir sejajar dengan bangsa Eropa. Ini dibuktikan dengan usahanya menyatukan seluruh organisasi Islam dengan tokoh-tokoh Islam untuk bersatu dalam membangun negara Mesir yang kuat, kedua dengan istilah “kebijakan pintu terbuka” dalam upaya menarik investor ke Mesir guna memperbaiki prekonomian

5

John L. Esposito dan John D. Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek. Penerjemah Rahmani Astuti (Bandung : Mizan, 1999), h. 238. 6 Riza Sihbudi, dkk., Profil Negara-Negara Timur Tengah, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), h. 157. 7 Esposito dan Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim, h. 238. 8 Esposito dan Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim, h. 238. 9 Esposito dan Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim, h. 242.

xv

yang terpuruk sepeninggal kepemimpinan Abdel Nasser, yaitu dengan memberikan kebijakan-kebijakan bagi para investor. Kematian Abdel Nesser sebagai presiden, merupakan peristiwa yang secara otomatis menaikkan Anwar Sadat—yang sebelumnya menjabat wakil presiden—sebagai Presiden. Dalam kepemimpinannya, Sadat memerintah tahun 1971 hingga 1981—menggantikan presiden sebelumnya Abdul Naser—Ia mengubah model perpolitikan Mesir menjadi sistem demokrasi. Pada pidato pertama di hadapan rakyat Mesir, Sadat, sebagai presiden akhirnya menonjolkan demokrasi sebagai tema utama pidatonya, karena hal ini yang memang dikehendaki oleh masyarakat Mesir. Mendengar pidato tersebut, napas lega menyelimuti rakyat Mesir dan terdengar di seluruh negeri. Meski demikian, dalam pidato pertama ini nampak bahwa gagasannya mengenai demokrasi masih agak kabur.10 Ia juga mewarisi ekonomi yang bobrok, kemerosotan moral. Sadat dalam kepemimpinannya berusaha membentuk identitas dan legitimasi politiknya sendiri, memanfaatkan Islam untuk menyingkirkan kekuasaan kubu Nasseseris dan kelompok kiri (kelompok Islam radikal).11 Dalam analisa terhadap langkah dan kebijakan-kebijakan Anwar Sadat dapat kita awali dengan langkah-langkah politik yang ia lakukan melalui hegemoni agar mendapat dukungan sebanyak-banyaknya. Diawali dengan keinginannya untuk memposisikan bangsa Mesir sejajar dengan bangsa Barat, Sadat menyebutnya “Revolusi pembetulan”, yang menurutnya setelah Nasser meninggal susunan pemerintahannya bobrok. Karena itu, ia merangkul sebanyakbanyaknya organisasi Islam termasuk melepaskan tahanan politik semasa Nasser 10

Mohamed Heikal, Anwar Sadat: Kemarau Kemarahan. Penerjemah Arwan Setiawan (Jakarta: PT. Temprin, 1986), h.37 11 Esposito dan Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim, h. 236.

xvi

berkuasa khususnya anggota Ikhwan Muslimin guna mendapat dukungan dalam kepemimpinannya. Dalam aras yang lain, kebijakan-kebijakan yang ditempuhnya antara lain: Diambilnya kebijakan ”pintu terbuka” yaitu untuk menarik investor menanam saham di Mesir. Ia juga memasukan kekuatan pers berdasarkan perubahan kontitusi tahun 1980 dan UU No. 148 tahun 1981. Menurutnya pers adalah kekuatan rakyat yang independen.12 Kemudian ia merubah ideologi negara Mesir menjadi demokrasi, mereferendum kontitusi 11 September 1971, yang isinya: ”Mesir adalah negara republik dengan multi partai (pasal 5). Kekuasaan berada di tangan rakyat (pasal 3). Islam adalah agama resmi negara dan syariat Islam adalah sumber perundang-undangan dan bahasa Arab adalah bahasa resmi negara (pasal 2). Di samping itu, secara tegas dijelaskan, bahwa republik Arab Mesir adalah sebuah negara demokrasi dan sosialis yang berdasarkan pada aliansi kekuatan pekerja rakyat (pasal 1).”13 Namun langkah kebijakan Sadat tidak banyak membawa perubahan terhadap perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Mesir. Persoalan kemiskinan, pengangguran dan politik regional Mesir semakin terpuruk ditambah persoalan politik internal dengan tumbuhnya militan-militan Islam. Posisi politik Sadat semakin sulit dikendalikan walaupun dalam kekuasaannya mengusung demokrasi, dan dengan konstitusi ia mencoba meyakinkan lima hal yaitu lembaga pemerintahan yang lebih kukuh, demokrasi yang lebih luas, kemakmuran yang lebih besar, pamor internasional yang baru, dan perdamaian.

12

M. Riza Sihbudi, dkk., Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah (Jakarta: PT. Eresco, 1993), h. 200. 13 Sihbudi, dkk., Konflik dan Diplomasi, h. 335

xvii

Atas dasar tersebut, Anwar Sadat dalam memimpin Mesir secara ideologis didasarkan pada sosialisme demokratis yang pada mulanya lebih cenderung menerapakan model “demokrasi parlementer”, mengalami perubahan ke arah “presidensial”. Ini tercermin pada masa kepemimpinannya yang cenderung mempertahankan diri sebagai presiden di mana ketika itu ia digerogoti oleh banyaknya gerakan-gerakan Islam radikal seperti Jamaat Al-Muslimin, Jamaat AlJihad, Jund Allah (prajurit Allah) dan Ikhwanul Muslimin sehingga ia terbunuh oleh kelompok yang menamakan diri sebagai Jamaat Al-Jihad.14 Demokrasi presidensial mengalami pengejawantahannya secara penuh pada kepemimpinan setelahnya yaitu Husni Mubarak di mana presiden memiliki kedudukan kuat dalam pembuatan keputusan dan kekuasaan politik. Dengan demikian, pada hemat penulis, tema ini menjadi penting dan menarik untuk diteliti lebih lanjut untuk pengayaan demokratisasi di Indonesia sebagai negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan Mesir sebagai negara dengan mayoritas Muslim. Demokrasi yang diusung Anwar Sadat harus dijadikan cermin bagi perpolitikan di Indonesia pada umumnya. Secara khusus, kenapa tema ini menjadi penting, karena belum mendapat tempat yang proporsional terutama pada Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Karena itu, penulis sebagai mahasiswa yang memilih program studi tersebut sebagai pembidangan pengetahuan maka tema ini menjadi signifikan dan memiliki relevansi yang berharga bagi demokratisasi Indonesia.

14

Esposito dan Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim, h. 237.

xviii

Atas

dasar

itulah,

dalam

penulisan

skripsi

ini

penulis

akan

mempertahankan sebuah hipotesis: “bahwa model demokrasi yang diusung Anwar Sadat hanya demi kepentingan kekuasaannya.” Dengan hipotesis di atas maka sksripsi ini diberi judul: “Pemikiran Anwar Sadat tentang Demokrasi”.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah Untuk memperjelas permasalahan dan agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka penulis membuat batasan masalah yakni yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah pemikiran Anwar Sadat tentang sosialisme demokrasi khususnya kebebasan pers, politik “pintu terbuka”, dan pemilu multi-partai. Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut: Pertama, faktor-faktor apa saja yang membuat inkonsistensi demokrasi Anwar Sadat yang diusungnya semenjak ia berkuasa? Kedua, apa saja implikasi dari inkonsistensi tersebut?

C. Tujuan Penelitian Dalam penulisan skripsi ini ada dua tujuan yang dianggap penting yaitu: Pertama, untuk memberikan penjelasan tentang inkonsistensi Anwar Sadat dalam mengusung sosialisme demokrasi di Mesir selama pemerintahannya. Kedua, untuk memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan studi strata satu (S1) di Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

xix

D. Metode Penelitian Dalam membahas skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research), dengan berusaha memperoleh data-data dan informasi melalui literatur-literatur kepustakaan, jurnal, dan data-data elektronik. Pembahasan skripsi ini menggunakan tiga metode sekaligus: metode deskriptif, analitis, dan kritis. Dua metode pertama akan diterapkan serentak sebagai kesatuan. Metode deskriptif digunakan untuk memberi gambaran secara objektif materi yang akan dibahas. Metode analitis digunakan untuk mendapatkan implikasi dari ide hubungan demokrasi yang diusung Anwar dengan kepentingan politiknya untuk mempertahankan kekuasaannya. Adapun teknik penulisan skripsi ini secara umum menggunakan buku Pedoman Akademik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Tahun 2005/2006.

E. Sistematika Penulisan Agar penulisan Skripsi ini sistematis dan rapih, maka skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, dari masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, yang sistematikanya sebagai berikut. Tulisan ini dimulai dengan bab pertama. Dalam bab pertama diawali dengan latar belakang masalah, yang mengupas tentang seputar demokrasi di Mesir yang diusung oleh Anwar Sadat. Pada awal kepemimpinanya terdapat indikasi-indikasi demokrasi dalam langkah dan kebijakan yang telah ia keluarkan hingga akhir kepemimpinannya. Rumusan dan pembatasan masalah, metode penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam bab ini.

xx

Selanjutnya dalam bab kedua berisi mengenai otobiografi dan perjalanan Anwar Sadat dalam meniti karir hingga memimpin Mesir. masa kecil yang dianggapnya pedih dengan latar keluarga yang dikucilkan, latar belakang sosial yang membuatnya menjadi kuat akan masa depan yang telah manunggu di depan mata, pendidikan, karier politik, yang mengiringi Anwar Sadat kepada kesuksesan dalam hidupnya diawali dari masuknya sadat menjadi seorang perwira, sampai keterlibatanya dalam revolusi 1952 dan masa bergulirnya kekuasaan ke tangan Anwar Sadat. Bab ketiga, ingin menunjukkan beberapa aspek perkembangan demokrasi di Mesir. Konteks suasana di Mesir—yang telah melakukan perjalanan yang panjang dalam sejarah perpolitikannya—yang menjadi inspirasi bagi Sadat akan menjadi pembahasan selanjutnya. Demokrasi yang memperjauangkan kebebasan, di satu sisi, dan kepentingan politik Anwar Sadat di sisi lain yang menyusup, dan kemudian sulit diidentifikasi akan jadi penutup dalam bab ini. Bab keempat, secara spesifik akan memasuki wilayah pemikiran Anwar Sadat tentang demokrasi. Liberalisasi ekonomi, kebebasan pers, dan pemilu dengan multi partai yang menjadi inti dari pemikiran Anwar Sadat untuk menopang demokrasi akan disuguhkan dalam bab ini. Hasrat kekuasaan Anwar Sadat yang kemudian mencederai demokrasi yang ia perjuangkan akan dianalisis secara mendetail dengan mengaitkannya pada konteks sosial Mesir yang begitu kompleks. Analisis tentang inkonsistensi sikap politiknya akan menjadi penghujung dalam bab ini. Akhirnya, seluruh uraian dalam skripsi ini akan ditutup dengan bab V. Bab ini ingin menunjukkan temuan dan kesimpulan dari hasil telaah tema ini. Apakah

xxi

tesis awal skripsi ini yang menyatakan bahwa demokrasi yang diusung Anwar Sadat hanya demi kepentingan kekuasaannya bisa dibenarkan atau tidak akan dibuktikan di bab penutup ini. Beberapa rekomendasi dan saran-saran penting akan disertakan di akhir bab ini.

xxii

BAB II BIOGRAFI DAN KARIR POLITIK ANWAR SADAT

Memahami gagasan salah seorang tokoh tidak mungkin didapatkan secara sempurna jika tidak mengetahui segala sisi kehidupannya secara komprehensif: baik perjalanan hidupnya, latar belakang pendidikannya, orang-orang yang mempengaruhinya, dan seluruh aspek lainnya yang berkaitan dengan tokoh tersebut. Karena skripsi ini adalah ingin mengkaji pemikiran tokoh yang bernama Anwar Sadat, khususnya tentang gagasan demokrasinya, maka cukup tepat jika penulusuran riwayat hidup, karya-karyanya, dan orang-orang yang memengaruhi serta perjalanan karir politik yang ditempuh dilakukan. Di samping hal itu melengkapi pengetahuan tentang karakter pribadinya secara utuh, juga untuk memudahkan memahami gagasan demokrasi Anwar Sadat sesuai konteksnya. Untuk itu, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada tiga hal utama: pertama, tentang riwayat hidup Anwar Sadat mulai sejak kecil hingga menjadi Presiden Mesir; kedua, tentang karya-karya beliau dan tokoh-tokoh yang memengaruhinya; dan ketiga, perjalanan karir politik yang ditempuh Sadat.

A. Riwayat Hidup Anwar Sadat Anwar Sadat, tokoh yang pernah memimpin Mesir (1970-1981) ini dilahirkan 25 Desember 1918, di desa Mit Abu el-Kom 40 km sebelah Utara kota Mesir, tepatnya di Distrik Tala provinsi Menufisia bagian pedalaman negara Mesir.15 Ia ditakdirkan lahir dari keluarga miskin: ayahnya berasal dari Mesir,

15

Arthur Goldschmidt, JR., Historical Dictionary of Egypt, (Lanham, MD., & London: The Scarecrie Oressm Unc, 1994), h. 248.

xxiii

sementara Ibunya dari Sudan keturunan keluarga yang perna menjadi budak. Ia anak laki-laki satu-satunya dari enam saudara perempuannya hasil dari pernikahan dengan Sitt el-Barrien ibu kandung Anwar Sadat. Ayahnya memiliki tiga orang istri lain, di antaranya Fatoum dan Aminah, dan memiliki 13 anak dari keseluruhannya.16 Ayah Sadat bernama Mohamed Mohamed el-Sadaty, sementara Ibunya Sitt el-Barrien anak dari seorang budak yang didatangkan dari Sudan, Afrika Utara, yang baru merdeka ketika penghapusan perbudakan dilakukan Inggris di masa penjajahannya. Sebelum menikahi Sitt el-Barrien, Mohamed telah lebih dulu menikah, tetapi tidak dikaruniai anak sehingga bercerai. Ayahnya bekerja sebagai penerjemah pada sebuah datasemen Korps kesehatan tentara Inggris di Shebin elKom yang melakukan riset tentang penyakit tropis.17 Di usia 12 tahun, tepatnya 1930, Mohamed Al Sadaty pindah ke Kairo bersama keluarganya, dan tinggal di sebuah rumah bertingkat di Kubbri el Kubba suatu daerah pinggir kota Kairo, yaitu di Sharia Mohamed Badr No.1. Pada saat yang sama, Mesir baru mendapat kemerdekaan dari penjajahan Inggris, dan bentuk pemerintahan pertama yang dipilih adalah monarki (kerajaan). Sejak duduk di sekolah dasar Anwar Sadat menyadari betapa kuatnya cengkraman Inggris Raya terhadap negaranya. Meskipun di bawah Raja Fuad Mesir mempunyai konstitusi dan parlemen, namun Mesir tak lebih dari pemerintahan “wayang atau boneka” yang didalangi Inggris Raya.

16

Anshari Thayib dan Anas Sadaruan, Anwar Sadat Antara Pahlawan dan Penghianat (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), h. 1. 17 Mohamed Heikal, Anwar Sadat: Kemarau kemarahan. Penerjemah Arwah Setiawan (Jakarta: Temprin, 1986), h. 6.

xxiv

Setelah raja Fuad mangkat, pada 28 April 1936, kepemimpinannya digantikan oleh anaknya, Farouk yang masih belia (17 tahun). Di bawah pimpinannya, Mesir malah kembali membuat perjanjian dengan Inggris yang membentuk pertahanan bersama yang menjadikan Inggris mengirim kembali tentaranya ke Mesir. Saat itu, Anwar Sadat sudah berumur lebih dari 17 tahun, sehingga cukup memahami akan kesepakatan-kesepakatan Mesir di bawah Raja Farouk dengan Inggris Raya. Ini pula yang mebentuk keinginan Anwar Sadat untuk bergerak ke dalam ranah politik, dan memulainya kemudian, dengan masuk akademi akademi militer.18 Semenjak keluarga Sadat pindah ke Kairo, Sitt el-Berrien, Ibu Anwar Sadat mengalami kondisi badan yang sakit-sakitan. Karena itu, Om-Mohammed, neneknya Anwar Sadat, menyuruh kepada Mohammed Mohammed el-Sadaty, ayahnya Anwar Sadat untuk menikah lagi. Atas perintah ibunya ini, ayah Anwar Sadat menikah dengan Fatoum, seorang gadis dari Mansoura. Sampai saat itu Sadat tinggal dengan neneknya Om-Mohammed di Mit Abu el-Kom. Selang waktu berjalan Om-Mohammed pun pindah ke Kairo, untuk menetap bersama Mohammed el-Sadaty. Bersatunya kembali Anwar Sadat dengan ayahnya di sebuah rumah di Kubri el-Kubba, Sharia Mohamed Badr No. 1.19 Sadat menjalani tahun-tahun yang dramatis (menyedihkan), dan kondisi ini membentuk karakter kehidupannya. Oleh karena itu, wataknya yang ekstrim (memegang prinsip secara teguh) dan kompleks tidak dapat dipahami tanpa mengetahui berbagai pengalaman yang ia alami. Selama itu, Anwar muda tidak harus menyesali hilangnya kebebasan serta gairah hidup desa, tetapi ia harus 18

Thayib, Pahlawan dan Penghianat, h. 3. Heikal, Kemarau Kemarahan, h. 7.

19

xxv

menyaksikan ibunya diturunkan ke posisi perbudakan yang tidak kalah keras dari pada kedudukan kakeknya (Khairallah), yang seharusnya sudah bebas dari alam perbudakan. Suasana dramatis seperti ini yang sebagian besar membentuk karakter Sadat: memegang teguh prinsip, kompleks, dan pantang menyerah. Sadat mengikuti kakaknya, Talaat ke sekolah negeri lanjutan pertama. Tetapi di sekolah lanjutan pertama in ia harus meninggalkan sekolah itu dan pindah ke salah-satu sekolah lain. Dalam autobiografinya ia menulis salah satu pengalaman yang menyedihkan yang dia alami ketika di sekolah lanjutan pertama: “Hal itu merupakan titik balik dalam hidup saya. Saya sadar bahwa kegagalan saya merupakan pertanda bahwa Tuhan terhadap diri saya, mungkin karena kealpaan saya, mungkin karena ketakaburan saya. Begitulah dalam semangat yang demikian dan dalam perasaan yang kabur itu—kombinasi dalam rasa, dosa, dan ketetapan untuk bertobat—saya menyerahkan skripsi saya ke sekolah lain.”20 Pengalaman-pengalaman hidup semasa Sadat kecil ini, seperti yang ia tulis di atas, banyak yang jadikan kenangan dan semangat hidup sampai ia menjadi redaktur di sebuah koran bernama al-Ahram. Melalui koran ini, Anwar Sadat banyak menceritakan dan menuliskan kisah-kisah perjalanan hidupnya yang dramatis. Di sisi lain, Anwar Sadat adalah seorang yang sangat menyukai aktoraktor film, terutama ketika ia menjadi redaktur gomhouriyeh pasca revolusi 1952. Ia menulis sebagian artikel yang menceritakan sosok yang menjadi aktor tersebut. Lebih dari itu, ia juga pernah menyebut dirinya Haji Mohamed, meskipun sesungguhnya Sadat belum pernah naik Haji. Untuk mendukung perannya itu, ia menceritakan bahwa dirinya pernah memelihara jenggot. “Benar” katanya, bahwa saya menamakan diri saya Haji Mohamed sebagai bagian dari memainkan peran, 20

Heikal, Kemarau Kemarahan, h. 9.

xxvi

tetapi tidak pernah ada orang menanyakan ini, maka saya teruskan saja. Saya hanya bisa merasa benar-benar kerasan diantara aktor-aktor saja.”21 Sejak kelulusan di akademi militer kemudian Anwar dijodohkan oleh ayahnya dengan seorang putri Omdah (kepala) desa Mit Abu el-Kom. Namanya Ekbel Mady dan dengan wanita ini Sadat mempunyai tiga putri, Rokaya, Rowiya, Camelia. Bersama Nasser dan 10 perwira lainnya membentuk Free Officers Committee, organisasi rahasia untuk menggulingkan pemerintahan monarki. Semasa perang dunia ke II Sadat dipenjarakan selama dua tahun karena bekerja sama dengan Jerman. Sebagai angota Free Ofisser Committee, ia turut berperan dalam mengulingkan pemerintahan (1952). Di bawah pemerintahan baru, ia menjadi anggota dewan komando revolusioner yang berkuasa, editor koran Al gomhuriya, dan menjabat menteri negara (1954-1956). Selanjutnya ia menjadi sekretaris jendral partai politik yang berkuasa, memimpin dewan nasional (19699168), menjadi salah satu dari empat wakil presiden (9164-1967). Pada 1969 ia menjadi wakil presiden tunggal dan terpilih menjadi presiden setelah kematian presiden Nasser (1970).22 Serangan Mesir tehadap Sinai yang diduduki Israel-pada Oktober 1973mengawali perang Arab–Israel. Pada 1975, bekerja sama dengan menlu AS Henri Kissinger, ia mengupayakan suatu persetujuan untuk tidak saling menyerang antara Arab dan Israel serta membuka kembali terusan Suez. Dalam usaha menyelesikan konflik Arab –Israel , Sadat mengunjungi Israel (November 1977). Kunjungan ini merupakan yang pertama kali dilakukan kepala pemerintahan negara Arab. September 1978, dalam suatu pertemuan yang diprakarsai presiden 21

Heikal, Kemarau Kemarahan, h. 11. Bambang Widiatmoko, “Sadat, Anwar Al-“ dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), h. 313. 22

xxvii

AS Jimmy Carter di Camp David, Sadat mencapai kesepakatan bersama PM Israel Menacem Begin tentang pengembalian kepada Mesir semenanjung Sinnai yang diduduki Israel pada 1967. Karena kunjungan ke Yerusalem dan usaha-usaha perdamaiannya Sadat dan Begin memperoleh hadiah Novel perdamaiann 1978.23 Pada September 1981, Anwar Sadat mengenakan tindakan represif kepada organisasi pergerakan Islam yang diaggapnya fundamentalis, termasuk kumpulan pelajar, dan organisasi Koptik, yang dianggapnya dapat mengganggu stabilitas nasional Mesir, dengan mengadakan tindakan penangkapan dan penahanan. Atas tindakan ini menyebabkan dia dikecam di seluruh dunia atas pelanggaran HAM dalam tindakan-tindakannya tersebut. Oleh karena itu, pada 6 Oktober 1981, ketika menghadiri parade militer, Sadat mengakhir hidupnya karena ditembak mati oleh kelompok muslim garis keras yang tidak senang dengan kebijakankebijakan politik Anwar Sadat.24

B. Karya-Karya Anwar Sadat Ketika mendekam di penjara, Anwar Sadat mengalami masa-masa sulit: ia merasa sangat kesepian. Untuk mengusir rasa sepi yang diderita ini, ia banyak membaca buku. Meskipun di dalam penjara, ia senang belajar bahasa, sehingga di samping mampu berbicara dalam bahasa Arab dan Inggris, ia juga menguasai bahasa Jerman, Prancis, dan Persia. Perkenalannya dengan beberapa penulis Amerika Serikat, seperti Douglas dan Zane Grey, membuat ambisi Sadat untuk belajar politik kian meledak. Namun, jika ditanya siapa lagi yang amat

23

Widiatmoko, “Anwar Al-Sadati,” h. 313. “Anwar Sadat” artikel diakses pada 24 April 2007 dari http://www.wikipedia.com/.

24

xxviii

mempengaruhi kepribadiaannya, maka Sadat akan pasti menjawab: “yang mempengaruhi kepribadian saya adalah Khalifah Oemar Ibn Khattab.25 Meskipun demikian, ia tidak hanya an sich dipengaruhi oleh beberapa tokoh di atas. Beberapa orang besar lainnya yang ia kagumi juga berpengaruh kendati tidak sebesar pengaruh orang-orang di atas. Setidaknya ada beberapa tokoh lagi yang disebut-sebut sangat dikagumi oleh Anwar Sadat. Di antaranya adalah Zahran, figur sentral yang menjadi teman akrabnya sejak kecil di Mesir. Meskipun Zahran tidak sekaliber Douglas, namun ia cukup berpengaruh terhadap Sadat. Sementara yang lain, Musthofa Kemal Attaturk, Mohandas Gandhi, Adolf Hitler, Hasan al-Banna, dan Gamal Abdul Nasser adalah figur yang ia kagumi. Dari berbagai pertemuannya dan petualanggannya dengan sejumlah tokohtokoh di atas, ditambah lagi minat bacanya yang tinggi ketika Sadat mendekam dipenjara, maka ia kemudian menghasilkan sejumlah karya. Karya-karya besarnya berikut ini hampir semua ditulis setelah ia keluar dari penjara. Karya-karyanya antara lain: The full Story of the Revolusion (1954), Unknown Pages of the Revolusion (1955), Revolusion on the Nile(1957). Buku yang terakhir ini mengisahkan tentang revolusi yang pecah pada 1952 di bawah pengaruh Nasser dan Anwar Sadat. Sementara karya yang lain adalah: Son, This is yaur UncleGamal–Memorirs of Anwar el-Sadat (1958), dalam buku ini dia menceritakan tentang Nasser; In Search of Identity: An Autobiography (1978), the story of his life and of his country after 1918, dan sebuah cerita Novel yang berjudul The Frince of The Island (1956).26

25

Thayib, Pahlawan dan Penghianat, h. 21. Haman Basyar,”Bagaimana Militer Menguasai Mesir?” jurnal Ilmu politik Vol 3, no 4 (Juli 1988): h.85-88; “Anwar Sadat” artikel diakses pada 24 April 2007 dari http://www.wikipedia.com/. 26

xxix

C. Perjalanan Karir Politik Anwar Sadat Mohamed-Mohamed el-Sadaty ayahnya Anwar Sadat dengan koneksinya ia berusaha memasukan Anwar Sadat ke kedalam akademi militer. Sekembalinya tugas dari Sudan, ayahnya memperkenalkannya anak muda yang sudah ia disebutsebutnya kepada Dr. Fitzpatrick (kepala unit kesehatan yang mana ayah Sadat bekerja tugas dari Sudan). Ia mengusulkan agar Anwar Sadat dikirim ke akademi militer. Yang sebelumnya ini tidak mungkin dilakukan tanpa ada persetujuan Inggris dan Mesir. Pada 26 Agustus 1936 ditandatanganinya persetujuan penghapusan persyaratan untuk menjadi seorang perwira guna mengembangkan pasukan Mesir. Persyaratan-persyaratan seperti halnya harta untuk menjadi perwira dihapuskan, maka terbukalah peluang bagi pemuda-pemuda seperti Anwar Sadat, dan Gamal Abdel Nasser untuk menjadi perwira. Masa pendidikan yang diperpendek menjadi sembilan bulan. Sadat lulus dari Akademik militer kerajaan sebagai letnan dua infanteri pada bulan Februari 1938.27 Semenjak di akademi militer di Abasia, ia mulai berkenalan dengan kehidupan politik yang sebenarnya. Ia berkampaye untuk kemerdekaan Mesir dalam arti yang sebenarnya.28 Di akademi ini Anwar Sadat berkenalan dengan Gamal Abdul Nassser, beserta sepuluh perwira lainnya yang kemudian membentuk (Free Officers Commitee) atau komite perwira bebas, organisasi

27

Heikal. Anwar Sadat : Kemarau, h 14 Thayib, Pahlawan dan Penghianat,h. 3

28

xxx

rahasia untuk mengulingkan pemerintah monarki.29 Mereka lalu menyusun gerakan bawah tanah yang berpusat di kota Mangkaba di Asyut. Gerakan itu semakain kokoh dengan bergabungnya beberapa opsir lain seperti Zakaria Mohi el-idan Ahmed Anwar. Dalam karier politik Anwar Sadat, seperti yang dia tulis dalam autobiografinya, menyebutkan bahwa ketika ia tiba di Manqabad dalam tugas kemiliterannya, ia sebetulnya sudah seorang revolusioner, namun masih bergerak secara rahasia. Sadat yang jauh lebih matang dari pada rekan-rekan perwiranya— yang kebanyakan tidak punya pendidikan politik—membuat dia dijadikan pemimpin dalam memperjuangkan revolusi. Dikatakan bahwa ia berusaha keras dalam perbincangan-perbincangan yang panjang, untuk membuka mata rekanrekannya saya terhadap realitas keadaan yang pada umumnya, dan posisi Inggris pada khususnya. Walaupun tidak ada bukti atas pengakuannya ini.30 Tahun 1940 Nasser bertugas di Sudan dan Sadat ditunjuk untuk bergabung dengan korps sandi di Maadi, beberapa mil di Selatan Kairo. Saat itu perang yang sudah lama diramalkan di Eropa telah pecah yaitu perang dunia ke II, dan meskipun Mesir negara yang dijajah Inggris sedang berusaha untuk terlepas dari Inggris, kehadiran pasukan Inggris yang besar di tanah Mesir memastikan bahwa negara itu tentu akan terlibat secara langsung dan seperti yang segera terbukti, akan menjadi salah satu medan perang yang utama. Waktu itu Mesir tebagi ke dalam tiga kekuatan politik utama, urutanurutannya dan kombinasinya akan menentukan nasibnya. Pertama Raja yang penghuninya sejak 1936 oleh raja Farouk, partai Wafd, dan Inggris yang 29

Widiatmoko, “Anwar Al-Sadat,” h. 313. Heikal, Anwar Sadat, h. 13

30

xxxi

perwakilannya di Kairo sejak 1934. Dalam perselisihannya pihak istana dan partai Wafd, Raja Farouk dan perdana menteri melihat Ikhwanul Muslimin dapat dipakai guna sebagai senjata menghadapi partai Wafd, dan Hasan Al-Banna diperbolehkan berkeliling barak-barak tentara untuk mengutarakan pikiranpikiranya.31 Salah satu yang memberikan pengaruh lebih berarti terhadap karirnya adalah orang yang ia jumpai di Maadi, bernama Hassan Ezzat. Hassan Ezzat ini seorang perwira angkatan udara yang telah mempelajari sandi di Maadi, dan merupakan anggota suatu kelompok bawah tanah dalam angkatan udara yang juga mencakup Abdel Latief Bagdadi. Gerakan ini mempunyai hubungan dengan Jendral Aziz el-Masri, inspektur jendral angkatan darat grup ini melakukan negosiasi dan diplomasi dengan Jerman guna mengusir Inggris. Dalam keterlibatanya Sadat membuat perjanjian yang disusun oleh Ezzat dengan matamata Jerman, Hans Eppler dan yang dikenal sebagai Sandy. Sadat, dianggap orang yang dapat memprakarsai dua buah pemancar yang dibawa para mata-mata, salah satunya, pemancar Amerika yang kuat yang didapat melaui perwakilan Swiss di Kairo.32 Tidak berselang lama, gerakan Anwar Sadat ini tercium oleh kerajaan. Karena dia bekerja sebagai spionase, akhirnya ditangkap dan diadili oleh pengadilan militer Mesir. Lebih dari itu, ia dipecat dari dinas kemiliteran dan dipenjarakan dalam kam tahanan tahun 1941. Keadaan itu tentu mengguncangkan keluarganya, sebab saat itu, Sadat lah satu-satunya tenpat gantungan kehidupan

31

Heikal, Anwar Sadat : Kemarau, h. 13 Heikal, Kemarau Kemarahan, h. 15

32

xxxii

mereka, untunglah teman-teman Sadat membantu memberikan sumbangan 100 dolar per bulan untuk membiayai keluarga Sadat.33 Di aras yang lain, Yussef Rashad merekrut Hassan Ezzat untuk menjadi anggota pasukan besi. Hassan Ezzat pun mengusulkan nama Sadat sebagai calon yang dapat dimanfaatkan, kemudian utusan dari istana mengunjunginya di penjara Makousah, dan setelah Sadat masuk pasukan pengawal besi ia dipindah ke asrama Zeitoun, dekat Kairo. Ketika ia pergi dari penjara beberapa waktu kemudian, seorang utusan dari istana mengatur suatu pertemuan Anwar Sadat dan Hussein Tewfiq, salah satu pengawal raja dan sekaligus pengusaha.34 Dalam pertemuan ini Sadat mengatakan kepada Tewfiq bahwa taktik yang dijalankannya keliru. Apa gunanya menyerang orang perorang tentara Inggris yang tidak ada habis-habisnya. Jauh lebih tepat menyerang orang-orang Mesir yang bersahabat dengan Inggris, dan dengan demikian mengancam mereka untuk menghentikan kerja sama dengan Inggris, karena inilah yang dilakukan Tewfiq dalam pergerakannya. Setelah melakukan pertemuan dengan Tewfiq, Sadat ikut telibat dalam rencana pembunuhan terhadap Nahas Pasha dan Amin Osman, hingga pada Husein Tewfiq tertangkap basah dalam penyerangan tehadap Nahas. Sekali lagi Sadat kembali ke penjara aliens. Tapi akhirnya ia dibebaskan bersama sebelas orang tertuduh. Dan Husein Tewfik dijatuhi hukuman lima belas tahun penjara, tetapi istana merencanakan pelariannya ke Syiria dan dianggap sebagai pahlawan masyarakat. Dalam percaturan politknya Anwar Sadat keluar masuk penjara membuat istrinya minta untuk diceraikan. 33

Thayib, Pahlawan dan Pengkhianat, h. 9. Heikal, Kemarau Kemarahan, h. 17.

34

xxxiii

Setelah Sadat dibebaskan ia menerbitkan ringkasan-ringkasan dari catatan hariannya di penjara. Pertama kali ia terbitkan dalam mingguan el-Muusawwar pada tahun1948, dan kemudian dalam bentuk buku. Buku yang diberi judul Thirty Montha in Prision itu, kemudian dilarang beredar, tetapi setelah Sadat menjadi presiden, orang-orang Arab menerbitkannya kembali. Yang diungkapkan dalam buku itu ialah mengenai berbagai peristiwa yang membentuk watak dan karakter Sadat. Pengalaman-pengalaman yang dituangkan dalam buku itu sangat attraktif, sehingga layak dikutip: “Jum’at, 18 Januari 1945 lewat tengah malam kemarin saya dibawa ke penjaraa Alienas, Penjara aliens lagi! Di sinilah saya pernah bersama Eppler dan lainnya beberapa tahun lampau! 17 Februari Al Muqottam melaporkan bahwa Killearn akan di pindahkan dari kairo. Saya benci sekali pada mahluk itu ! ia sudah mengkotori martabat Mesir. Jadi, saya ingin merayakan peristiwa itu, dan memesan dari luar dua belas potong kue. Saya membagikanya kepada wanita India Leila itu dan yang lain-lainya, tiga potong untuk saya sendiri. Celakanya, tentu ada yang tidak beres dengan kue-kue itu, sebab pukul dua dini hari saya terbangun karena perut saya sakit. Saya menjadi tambah benci kepada Killearn. Sementara itu sadat mulai menggerakan rekan-rekannya di penjara.”35 Setelah tigapuluh satu bulan ia berada di penjara saya merasa dilahirkan kembali ke dalam satu dunia lain yang sama sekali tidak saya kenal.36 Setelah bebas tahun 1948 ia tidak mempunyai pekerjaan kemudian oleh Hassan Ezzat ia disediakan modal untuk menjadi pemborong. Suatu hari pada tahun 1948, ketika ia masih bekerja pada usaha pemborong itu, ia dihubungi oleh Hasan Al-Banna yang menanyakan apakah Sadat dapat mempertemukan dengan Raja Farouk. Kejadian ini diungkap oleh 35

Heikal, Kemarau Kemaraha, h. 20. Anwar Sadat, Mencari Identitas: Sebuah Autobiografi, (Jakarta: Tira Pustaka, 1983), h.

36

130.

xxxiv

Sadat dalam autobiografi yang dilarang itu. Al-Banna mengatakan, ia tahu bahwa Ikhwanul Muslimin dicurigai oleh orang asing, dan bahwa kecurigaan itulah yang membuat raja berprasangka terhadap organisasi itu. “Percayalah Anwar,” begitu menurut laporan mengenai pembicaraan mereka, “Saya ingin menghentikan kesalahpahaman seperti ini, saya yakin orang asing akan merasa aman terhadap kami. Jika saya bertemu dengan raja, saya yakin bisa mendapat kepercayaannya. Satu pertemuan saja sudah cukup. Saya tidak meminta raja untuk bekerja sama dengan kami, saya hanya ingin meyakinkan bahwa ia tidak perlu takut apa-apa dari Ikhwanul Muslimin. Anda kenal Yussef Rashad? Apa anda dapat menyampaikan i’tikad saya untuk raja? Bahwa saya tidak akan jadi bahaya baginya. Sadat menjawab, bahwa ia akan berusaha sedapat-dapatnya. Setahun kemudian, atas perintah istana, Hasan Al-Banna dibunuh.37 Masih sebagai pemborong Sadat menikahi Jihan Fatwa Raouf, untuk memulai hidup babak baru. Setelah berlibur di Helwan, Sadat mendapat pekerjaan sementara dipenerbit Del el-Hillal, tetapi apa yang diinginkan baik olehnya sendiri maupun Jihan dan keluarganya bukanlah pekerjaan kewartawanan, melainkan masuk tentara. Maka sadat mendatangi Russef Rashad (Seorang Dokter bedah kerajaan, yang semula merupakan Dokter angkatan laut Mesir), sambil menunjukan bahwa berhubung ia dibebaskan oleh pengadilan Amin Osman, maka tidak ada lagi halangan untuk kembali masuk dalam dinas ketentaraan. Rasyad

37

Suatu pengusutan yang di selenggarakan sesudah revolusi 1952 menunjukan bahwa pembunuha dilakukan atas perintah perdana mentri Ibrahim Abdel Hadi, oleh jendral Mohamed Wasf, direktur pasukan khusus yang bertanggung jawab atas perlindungan terhadap paramentri pemerintahan. Abdel Hadi diajukan ke pengadilan atas tuduha ini oleh suatu pengadilan revolusi, dengan Sadat sebagi salah satu hakim anggota, dan dijatuhi hukuman mati, yang kemudian di ubah menjadi hukuman seumur hidup. Heikal, Kemarau Kemarahan, h. 21.

xxxv

menyarankannya untuk mencegat raja Farouk saat ia mau sembahyang Jumat di masjid Husein di Kairo. Ia melakukan hal ini, mencium tangan raja, dan memohon maaf atas segala kesalahannya. Raja Farouk hanya menjawab dengan menganggukkan kepala. Hari berikutnya Russef Rashad menyuruhnya pergi menemui Mohamed Haidar Pasha, panglima tertinggi angkatan bersenjata. Ini dilakukanya, Haidar menyambut dengan marah, “kamu penjahat! Konduitemu jelek sekali.” Sadat pun mau protes. Haidar Pasha memotongnya, “jangan berbicara.” Dipijatnya tombol, masuklah seorang pengawal. “Hari ini juga anak ini harus jadi tentara kembali,” perintah Haidar Pasha seorang panglima tertinggi.38 Anwar Sadat pada tanggal 15 Januari 1950 menjadi kapten lagi dalam ketentaraan Mesir. Ia sudah kawin dengan Jihan, dan mereka bertempat tinggal di sebuah flat di lingkungan Manial di Kairo. Tetapi para penguasa militer berfikir bahwa orang yang kontroversial ini lebih baik ditempatkan di luar Kairo, dan demikianlah ia ditugasi di Rafah, Sinai Utara. Gamal Abdel Nasser dan Abdel Hakim adalah yang pertama menemui Anwar Sadat untuk mengucapkan selamat. Dari Nasser ini, ia mendengar bahwa organisasi perwira bebas sudah berkembang menjadi besar sekali dan tumbuh semangkin kuat, dan ia pun menyarankan agar Sadat mengikuti pendidikan lebih lanjut mengejar ketertinggalannya dalam dunia militer.39 Pada akhir tahun 1951 Sadat dengan resmi diajak menjadi anggota gerakan Perwira Bebas. Hampir semua gerakan itu kecuali Nasser sangat menentang dimasukannya Sadat dalam organisasi Perwira Bebas. Dikarenakan apa yang telah 38

Sadat, Mencari Identitas, h. 137. Sadat, Mencari Identitas, h. 138.

39

xxxvi

dilakukan Sadat, tetapi Nasser memandang itu berbeda, bahwa semua perwira yunior yang mempunyai pengalaman politik secara potensial berguna bagi gerakan itu, dan bahwa kaitan Sadat dengan Istana janganlah disia-siakan, Ia dapat menyampaikan Informasi mengenai apa yang sedang terjadi di Istana, dan barang kali menyampaikan kepada Istana informasi yang menyesatkan tentang Perwira Bebas. Yang dikhawatirkan oleh temen-teman Nasser ialah Sadat malah menjadi Agen ganda. Sampai pada tanggal 18 Juli 952, Sadat dan Nasser terkejut ketika mengetahui bahwa raja telah membatalkan hasil pemilihan badan perkumpulan perwira, rupanya bahwa perwira Bebas memenangkan jumlah terbanyak dari kursi di dalam badan itu sehingga dengan demikian telah mengalahkan kaum “Kraton.”40 Oleh karena itu, raja berusaha menembus kekalahannya, bahkan telah mulai menyusun pertahanan, sementara itu seorang wartawan dari partai WafdAhmed Abdul Fatah memberitahukan kepada Nasser (yang menjadi kawan dekatnya) bahwa raja akan mengganti pemerintahan dan bahwa menteri peperangan yang baru adalah Major Jendral Husein Sirri Amer. Ia mengetahui banyak tentang seluk-beluk organisasi Perwira Bebas, dan bila sudah berkuasa akan menyapu bersih semua anggotanya dan mengacaukan apa yang telah disusun dan kawan-kawan. Ditambah ketegangan yang semangkin memuncak di seluruh negeri yang diakibatkan kemerosotan ekonomi yang sangat lemah hingga terjadi inflasi yang tidak dapat dihindari, sampai kemudian timbul huru-hara besar di Kairo, 26 Januari 1952. Kerusuhan ini dipicu oleh sekelompok perusuh—entah siapa yang 40

M. Hamdan Basyar, “Bagaimana Militer Menguasai Mesir?,” Jurnal Ilmu Politik, no. 3 10 Desember 1988, h. 87.

xxxvii

menggerakan—yang membakar kedai-kedai minum, toko-toko, senjata diobrakabrik, penjarahan, ban-ban dibakar tragedi ini dikenal dengan “Sabtu Hitam.”41 Karena Mesir mengalami kerusuhan yang tak kunjung tiba, maka Nasser memutuskan bahwa revolusi akan dilancarkan sebelum menteri-menteri memangku jabatanya. Pada 21 Juli 952 Nasser pun mengirim surat yang berisi Revolusi akan dilakukan sekarang, padahal waktu surat tiba, Sadat tidak ada di rumah, dan dia pergi bersama istrinya menonton film di bioskop. Sekembalinya dari perjalanan pukul 12.45 dini hari 23 Juli, Sadat kaget. Dikarenakan keterlambatan Sadat dalam tugas, revolusi sudah kadung bergulir. Ia pun langsung berangkat ke markas besar militer. Operasi telah berhasil, markas besar telah diambil alih, Sadat pun ditolak untuk masuk. Hingga akhirnya Abdel Hakim Amer memanggilnya untuk masuk, 3.00 Pagi berangkat ke studio untuk mebacakan teks Proklamasi, hingga pukul 7.00 dapat dibacakan oleh Anwar Sadat teks proklamasi revolusi. Keesokan harinya ia mendapat tugas untuk memberitahukan kesediaan atas jabatan yang diberikan kepada Ali Maher termasuk memberitahukan atas turun tahtanya raja Farouk yang sedang berada di Iskandariayah. Sadat sendiri berkat pengalaman singkat menjadi editor Dar le-Hilla, maka pemerintah menunjuk Sadat memegang koran harian yang baru diterbitkan untuk mengutarakan suara Dewan Komando Revolusi.42

41

Basyar, “Bagaimana Militer Menguasai Mesir?,” h. 87. Orang yang di tunjuk Nasser dan Sadat untuk membentuk pemerintahan baru.”Kami percayakan tugas kepada Ali Maher untuk membentuk pemerintahan baru, dan tidak melakukannya sendiri yakni tidak membentuk pemerintahan yang tersendiri dari para perwira militer, sebab kami tidak memprsiapkan diri mengambil alih kekuasaan. Tujuan kami adalah untuk mendapatkan kehidupan politik yang sehat di dalam negeri, menyingkirkan raja, sebagai golongan politik, dan orang Inggris. Sadat, Mencari Identitas, h. 153. 42

xxxviii

Jabatan baru didapat ketika diangkat sekretaris jendral kongres Islam yang baru dibentuk dan bermasrkas besar di Kairo. Kedudukan ini benar-benar ia nikmati, berbagai judul ide ia ajukan untuk film dan berbagai bentuk publisitas lain yang menerangkan Islam. Hal ini memberi alasan kepadanya untuk bergaul dengan para aktor dan sutradara. Kemudian pada tahun 1958 ia menjadi juru bicara parlemen bersama setelah dibentuk UNI Mesir dan Syiria (Republik Persatuan Arab). Kemudian ia diangkat sebagai menteri luar negeri yang membuatnya menjadi lebih banyak berhubungan dengan dunia luar. Pada 20 Februari 1961 menjadi pembicara dalam Dewan Nasional dan bertangung jawab dalam propaganda melawan Israel. Tahun 1966 sehari setelah presiden Nasser mengkritik habis-habisan kebijaksanaan Amerika Serikat di Timur Tengah, Sadat pergi ke Wasington dan dapat bersikap dingin dan sopan ketika bertemu dengan presiden AS Lindon B Jonson. Tahun 1968 Sadat membuat tindakan gegabah ialah menentang kebijakan menteri luar negri AS Wiliam Rogers tentang perdamaian Timur Tengah sebagai kelanjutan dari perang Mesir Israel selama enam hari di tahu 1967.43 Dalam gerak-geriknya, Sadat mengikuti perpolitikan yang dijalankan Nasser, dan dalam pemerintahan, Sadat sesekali menggantikan Nasser. Hingga pada tahun 1969 Sadat disumpah menjadi Wakil presiden. Setelah Nasser meninggal, karena serangan jantung 28 September 1970, maka diadakanya rapat bersama di antara kabinet dan Komite Eksekutif Tinggi Persatuan Sosialis untuk mengumumkan kepada dunia bahwa wakil presiden telah mengambil alih posisi Nasser. Dengan kata lain, sejak saat itu, Sadat resmi

43

Thayib, Pahlawan dan Penghianat, h. 23

xxxix

menjabat sebagai presiden Mesir, dan kepemimpinannya ini berakhir pada 1981 setelah ia ditembak mati oleh salah satu anggota gerakan Islam garis keras.

BAB III SEJARAH DEMOKRASI DI MESIR Ide demokrasi Anwar Sadat tidak bergerak dari ruang kosong. Ia selalu merupakan negosiasi-negosiasi tertentu dari konteks di mana dia ikut bergelut untuk membangun sebuah negara demokratis bernama Mesir. Di samping ide demokrasi Anwar Sadat tidak bisa dilepaskan dari gagasan para filsuf Yunani kuno sebagai pencetusnya, namun ia juga mengintrodusir langkah-langkah demokratis yang lebih maju dari sekedar gagasan para filsuf Yunani kuno, dan yang sesuai dengan konteks negaranya. Otoritarianisme yang dilakukan Nasser

xl

sebelum Sadat naik tahta, menjadikan ia mengambil langkah penting dalam kebijakan politiknya ketika ia berkuasa: yaitu “demokratisasi Mesir.” Karena itu, bab ini akan berupaya melacak pengertian demokrasi sebagai sebuah pijakan pertama Anwar Sadat; sejarah masuknya demokrasi di Mesir sebagai konteks di mana Anwar Sadat memperkenalkan demokrasi akan menjadi pembahasan kedua; elemen-elemen demokrasi di Mesir sebagai bagian yang tak terpisahkan dari konteks tersebut masuk pada bagian ketiga; dan bagian terakhir adalah konteks lahirnya gagasan Anwar Sadat itu sendiri.

A. Pengertian Demokrasi Secara Etimologis Demokrasi berasal dari kata Yunani, yang asal katanya rakyat berkuasa dan terbagi dalam dua kata “demos” dan “kratos”. Demos yang berarti rakyat dan Kratos yang berarti kekuasaan.44 Sedangkan secara terminologis, menurut Kranenburg demokrasi adalah: demokrasi terbentuk dari dua pokok kata Yunani, yaitu : Demos (Rakyat) dan Kratein (Memerintah) yang maknanya adalah “cara memerintah oleh rakyat.” Menurut Koentjoro Poerbopranoto demokrasi adalah: suatu yang pemerintahanya dipegang oleh rakyat maksudnya : suatu sistem dimana rakyat di ikutsertakan dalam pemerintahan negara. Menurut Abraham Lincoln demokrasi adalah: pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (Democracy of Government of the People, By the people an for the people).45

44

Miriam Budiharjo,Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000),

h.50

45

“Demokrasi.” Artikel diakses tanggal 27 April 2007 dari http://www.demokrasiindonesia .com/5mklno/pengertiandemokrasimkljder/t//5%^321bagi56.

xli

Dari ketiga definisi yang dikemukakan, semuanya mengartikan rakyat mempunyai wewenang atau kekuatan dalam menentukan keputusan-keputusan dalam hal pemerintahan. Ini dapat dilihat dalam sejarahnya, demokrasi di Yunani mempunyai empat prinsip oprasional: Pertama, adalah para warganegara sendiri yang langsung membuat keputusan-keputusan politik dan mengawasinya. Kedua, terdapat ekualitas dan hukum bagi semua warganegaraan dalam hal yang memberikan suara pada berbagai isyu, dalam dialog terbuka dan dalam hak untuk menduduki jabatan pemerintahan. Ketiga, kebebasan politk dan kewarganegaraan (politik and civic fredom) dijamin sepenuhnya. Keempat, dalam proses penentuan kebijakan, bila semua argumen telah dipaparkan, voting dipandang sebagai sarana terbaik untuk mengetahui kemauan para warganegara mengenai masalah-masalah tertentu.46 Sejak dari dahulu dalam perkembangannya demokrasi telah menjungjung “Hak Azasi” yang mana di sana para individu dan kelompok dapat mengembangkan secara bebas dan mewujudkan kepentingan, keyakinan dan nilainilai yang dianutnya dalam proses politik. Dimana demokrasi dalam bentuk pengawasan bersama terhadap bentuk pelaksanaan kekuasaan politik oleh seluruh angota masyarakat dijamin. Disana telah terpenuhi persyaratan terpenting untuk penghormatan dan perlindungan hak azasi manusia. Karena itu hak azasi manusia dan demokrasi tidak boleh bertentangan. Kemerosotan demokrasi akan mengakibatkan kemerosotan perlindungan hak azasi manusia. Sebaliknya

46

Amien Rais, Demokrasi dan Proses Politik, (Jakarta: LP3ES, 1986), h. xi

xlii

kemerosotan dalam perlindungan hak azasi manusia akan mengakibatkan kemerosotan dalam pelaksanaan demokrasi.47 Dari empat prinsip oprasional yang dikemukakan diatas, sama halnya seperti yang tertuang dalam Deklarasi Hak Azasi Manusia PBB tahun 1966, yang dibedakan dalam empat kelompok pula : Hak liberal, sejak abad 18 hak liberal telah mendapat pengakuan, yang mencakup perlindungan individu terhadap kekuasaan negara dan tercakup di dalamnya

praktek

kekuasaan

negara

yang

sewenang-wenang

terhadap

warganegaranya. Mencakup hak kebebasan beragama, kebebasan memilih tempat tinggal, hak protes hukum yang adil jika terjadi tuntutan, kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Hak politik, ini mencakup hak hal warganegara untuk memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipai dalam proses pembentukan dan pengawasan kekuasaan politik. Seperti hak memilih, hak berkumpul dan berserikat, hak bebas berpendapat, hak bebas informasi, perlindungan perlindungna dari penindasan dari negara. Hak sosial dan ekonomi, pada abad 20 hak sosial dimasukan dalam kontek umum hak azasi manusi sebagai suatu dimensi baru, yang bertujuan memberikan kebebasan kepada setiap individu melalui negara. Karena pada setiap negara hukumyang menerap kan hak azasi manusia secara utuh harus mengembangkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Hak budaya, deklarasi PBB 1966 menekankan pentingnya pelaksanaan hak budaya. Antara lain, mengunakan bahasa sendiri dan gaya hidup menurut 47

Thomas Meyer, Demokrasi: Sebuah Pengantar untuk Penerapan, (Jakarta : D’print Comunications, 2005), h.15

xliii

tradisi yang di anutnya. Dalam keterkaitan ini mengacu pada keterhubungan antara kebebasan “dalam,” “dari” dan “melalui” negara.48 Demokrasi dalam perjalanannya mengalami kritikan-kritikan maupun perubahan-perubahan dari asal mula yang lahir dari Yunani kuno. Dengan mengatasnamakan demokrasi dalam perjalanannya demokrasi melegitimasi dirinya sesuai dengan tempat dan konteks wilayah demokrasi itu tumbuh, seperti halnya : demokrasi pancasila, demokrasi Soviet, demokrasi Nasional dan banyak lainnya. Akan tetapi demokrasi secara umum terbagi ke dalam empat model yang tidak terlepas dari dari konteks wilayah maupun jaman. Pertama, demokrasi presidensial memiliki kedudukan kuat dalam pembuatan keputusan dan kekuasaan politik yang kuat pula, kekuasaan politik presiden sering kali disejajarkan dengan parlemen atau bahkan lebih kuat dari parlemen. Demokrasi presidensial kepala negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat merupakan pusat kekuasaan mandiri, yang juga pengaruh baik alam pembentukan pemerintah maupun dalam penyusunanan undang-undang. Sesuai dengan pengalaman sebuah masyarakat, demokrasi presiensial secara lebih kuat dapat menciptakan unsur kesinambungan stabilitas dalam proses politik. Hal ini khususnya berlaku jika kelompok-kelompok perwakilan di parlemen jumlahnya banyak dan heterogen, sehingga kecil kemungkinan tercapai kesepakatan di antara mereka utnuk mengoyahkan kedudukan pemerintah. Kalaupun ada kesepakatan maka kesepakatan tersebut bersipat labil. Walaupun demikian demokrasi presidensial memerlukan pembatasan kekuasaan kepala

48

Meyer, Demokrasi, h. 17

xliv

negara yang jelas, untuk menghindari terjadinya konsentrasi kekuasaan yang hampir menyerupai kediktatoran. Jika lembaga-lembaga pengimbang seperti parlemen dan pemerintah, partai dan masyarakat sipil lemah maka mutu demokrasi presidensial dapat merosot secara tak terkendali berubah menjai kediktotaran. Kedua, demokrasi parlementer ini merupakan kebalikan dari demokrasi presidensial. Parlemen merupakan satu-satunya lembaga perwakilan tertinggi untuk pengambilan keputusan. Peran presiden pada tipe ini terbatas pada tugastugas mewakili negar dan penengah dalam situasi konflik. Dalam demokrasi parlementer kekuasaan pengambilan keputusan politik dijalankan oleh wakilwakil rakyat sesui dengan pemilihan umum. Ketiga, demokrasi perwakilan. Demokrasi ini mempercayakan sepenuhnya pengambilan keputusan tingkat parlemen oleh wakil-wakil yang dipilih. Untuk sebagian besar pengambilan keputusan pada tingkat regional dan nasional dapat dilakukan tidak pada demokrasi langsung. Tetapi demokrasi perwakilan murni sering

menunjukan

kecenderungan

mengabaikan

kehendak

rakyat

dan

mempersulit identifikasi dan partisipasi politik rakyat. Keempat, demokrasi langsung ini akan lebih mengalihkan sebanyak mungkin keputusan kepada rakyat yang berdaulat, misalnya melalui plebisit, referendum, jajak pendapat rakyat, dan keputusan rakyat atau mengembalikan sebanyak mungkin keputusan ke tingkat komunitas lokal, pada suatu negara yang luas demokrasi ini sangat tebatas untuk diterapkan, seperti sidang paripurna tidak mungkin untuk dihadiri seluruh rakyat.

xlv

Dari empat tipe demokrasi yang diulas di atas, Mesir di era Anwar Sadat, menganuti sistem demokrasi parlementer. Hal tersebut direkam dalam konstitusi Mesir 1971. Namun, dalam perjalananya, demokrasi parlementer yang diadopsi Anwar Sadat mengalami goncangan dan instabilitas politik, yang memaksa Anwar mengambil langkah-langkah politik yang bertentangan dengan demokrasi. Meski demikian, Anwar Sadat tetap mengklaim bahwa langkah-langkah yang ditempuhnya tidak menyimpang dari semangat demokrasi.

B. Sejarah Masuknya Demokrasi di Mesir Sejak mendaratnya Napoleon di Alexandria 2 Juni 1798, Mesir dengan mudah jatuh dalam jajahan Inggris. Napoleon tidak hanya menjajah, akan tetapi memberikan beberapa ide yang dibawa dalam ekspedisi Napoleon ke Mesir. Ideide yang pada waktu itu belum mempunyai pengaruh yang nyata bagi umat Islam di Mesir. Tetapi dalam perkembangan kontak dengan Barat di abad ke sembilan belas ide-ide itu semangkin jelas dan kemudian diterima dan dipraktekkan dalam kancah peroplitikan di Mesir. Menurutnya ada tiga ide-ide yang dibaca Napoleon pada waktu itu,Antara lain: Republik (Liberte) dimana republik adalah negara yang berdasarkan kepada sistem demokrasi yang di pimpin oleh presiden, ide persamaan (egalite) dimana dalam artinya kedudukan dan turut sertanya rakyat dalam soal pemerintahan. Pada saat itu Napoleon telah mendirikan suatu badan kenegaraan yang terdiri dari ulama-ulama Al-Azhar dan pemuka-pemuka dalam dagang dari Cairo dan daerahdaerah.Tugas badan ini adalah membuat undang-undang, memelihara ketertiban umum dan menjadi perantara antara penguasa-penguasa Perancis dan rakyat Mesir. Ketiga, Ide kebangsaan. Makna yang terkandung dalam maklumat

xlvi

Napoleon bahwa orang Perancis merupakan suatu bangsa (nation) dan bahwa kaum Mamluk adalah orang asing dan datang ke Mesir dari Kaukasus, jadi sungguh pun orang Islam tetapi berlainan bangsa dari orang Mesir. Juga maklumat itu mengandung kata-kata umat Mesir.49 Sampai pada awal abad-20 di Mesir timbul suatu usaha mengakhiri kekuasaan Inggris yang telah bercokol sejak tahun 1798. Usaha ini dimotori oleh organisasi politik yang bernama Al-Wafd al-Misr (utusan Mesir). Di bawah pimpinan Saad Zaghul, Al-Wafd menuntut kebebasan dan pemerintahan sendiri di Mesir. Februari 1922 Inggris memproklamirkan Mesir sebagi negara Monarki kontitusional.50 Sebuah negara yang semi independen yang tidak lepas dari kontrol oleh Inggris, yaitu negara Monarki negara yang dipimpin oleh seorang raja dan sebuah parlemen. Rezim ini dikenal dengan rezim liberal, sekalipun rezim ini telah memberikan konsep kebebasan poltik dimana tumbuhnya partai-partai politik ataupun gerakan-garakan yang skalanya kecil dan intelektual-intelektual Mesir menjadi terpecah dalam beberapa golongan ataupun aliran, rezim ini dianggap gagal dan dapat digulingkan di tahun 1952 oleh perwira bebas yang merupakan kumpulan kemiliteran Istana sendiri yang merencanakan turunya raja dan mengusir Inggris dan menginginkan Mesir menjadi negar republik. Dengan maraknya gelombang demokratisasi, Mesir pun mencoba dapat merubah sebuah rezim pada suatu negara dari rezim otoriter menjadi

rezim

demokrasi. Seperti dalam sebuah studi demokrasi mengatakan: “Kegagalan

49

Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h .32. 50 Haman Basyar, ”Bagaimana Militer Menguasai Mesir?” Jurnal Ilmu politik Vol 3, no. 4 (Juli 1988): h.85-88.

xlvii

ekonomi dari suatu rezim ototriter bisa jadi merupakan faktor kelemahan rezim tersebut, tetapi keberhasilan dari suatu rezim otoriter mungkin berpeluang lebih besar untuk menciptakan landasan bagi suatu rezim demokrasi.51 Mungkin ini yang terjadi di Mesir, rakyat yang selama berabad-abad tidak merasakan kebebasan dalam negrinya sendiri. Semenjak kepemimpinan Ismail hingga Raja Farouk, telah menunjukan kondisi ekonomi yang lemah dan intervensi asing yang masuk ke negri Mesir, dengan bentuk negara monarki parlementer. Dilanjutkan dengan pemerintahan yang diperoleh lewat revolusi tahun 1952 yang diperoleh oleh kekuatan militer, dengan bentuk negara presidensial. Ini tidak jauh beda dari yang satu ke satu lainya. Tidak memperjuangkan hak-hak kebebasan yang telah diketahui oleh rakyat Mesir pada jamannya. Kemudian Rezim Nasser pun berdiri (1952-1970). Ironisnya pada awal kepemimpina Nasser bukan demokrasi yang ia angkat untuk menjalankan pemerintahan Mesir. Boleh dikatakan massa ini masa matinya demokrasi di Mesir langkah pertama yang dilakukan Nasser ialah berusaha mengarahkan kekuasaan politik ke satu tangan, adanya partai politik tunggal, kekuasaan parlemen lebih rendah dari kekuasaan presiden, dan banyak hal yang ia larang guna untuk kokohnya dalam kepemimpinannya. Sampai pada kepemimpinan Anwar Sadat, selepas wafatnya Gamal Abdul Nasser. Sadat membuat langkah politik yang berbeda dengan Abdul Nasser. Ia ingin mebentuk identitas dan legitimasi politik sendiri, yaitu dengan mengambil langkah dan kebijakn-kebijakan,

diantaranya yaitu mengaplikasikan tuntutan

51

Huntington, Gelombang Demokrasi, h. 45.

xlviii

rakyat diera peralihan presiden yaitu menginginkan “pemulihan kebebasan demokrasi yang lebih besar.”52 Sepanjang tahun 1970-an hingga 1980-an, lebih dari 30 negara mengalami pergeseran dari sistem otoritarian menuju sistem demokrasi. Beberapa sebab disinyalir mengakibatkan kondisi transisi ini, pertama: Perkembangan ekonomi bisa jadi merupakan faktor utama terjadinya perubahan-perubahan politis tersebut. Kedua: kebijakan-kebijakan dan peran-peran yang dimainkan oleh Barat, dalam hal ini, Amerika Serikat, kekuatan-kekuatan Eropa dan lembaga-lembaga internasional membantu mempercepat proses demokratisasi di beberapa negara Eropa, Amerika Latin, negara-negara Asia53. dan tidak terkecuali Mesir yang mengalami hal-hal tersebut. Langkah lainya mereferendum kontitusi 11 September 1971, antara lain yaitu: ”Mesir adalah negara republik dengan multi partai (pasal 5). Kekuasaan berada ditangan rakyat (pasal 3). Islam adalah agama resmi negara dan syariat Islam adalah sumber perundang-undangan dan bahasa Arab adalah bahasa resmi negara (pasal 2). Di samping itu, secara tegas dijelaskan, bahwa republik Arab Mesir adalah sebuah negara demokrasi dan sosialis yang berdasarkan pada aliansi kekuatan pekerja rakyat (pasal 1).”54 Pasal 4 Melanjutkan ” Dasar ekonomi dari republik Arab Mesir adalah sistem demokrasi sosialis yang didasarkan pada kecukupan dan keadilan dengan cara mencegah ekploitasi, yang mengakibatkan penghapusan perbedaan-perbedaan pendapatan melindungi pendapatan yang sah,

52

Mohamed Heikal, Anwar Sadat: Kemarau Kemarahan, Penerjemah Arwan Setiawan (Jakarta: PT Temprin, 1986), h. 37. 53 Samuel P.Huntington, Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia, (Yogyakarta: Qolam, 2001) h. 351. 54 M.riza Sihbudi, M Hamdan Basyar, Happy Bone Zulkarnain, Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah, (Jakarta: PT Eresco, 1993), h. 335.

xlix

dan menjamin persamaan distribusi kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab masyarakat”55 Kontitusi 1971 telah menggambarkan kehidupan demokratisasi di Mesir. Dimulai dengan dibukanya politik multi partai yang tertera pada pasal 5, yang sebelumnya pada era Nasser dilakukan pemusatan yang bertumpu pada satu partai. Kemudian dalam pasal lain menerangkan tentang terpusatnya kekuasaan yang mutlak berada ditangan rakyat, tercantum pada pasal 3. Pada pasal 1 pun memperkuat argumen yang di keluarkan Sadat yaitu, republik Arab Mesir adalah sebuah negara demokrasi dan sosialis yang berdasar pada aliansi kekuatan pekerja rakyat. yang terpenting dari pasal ini ialah pelaksanaanya dalam menjalankan roda perpolitikan. Seharusnya pemusatan kekuasaan yang menjadi ciri negara Mesir itu sudah berkurang pada era presiden Anwar Sadat. Tetapi ini malah sebaliknya dengan semangkin terpusatnya kekuasaan di tangan presiden. Khususnya setelah presiden menjadi ketua partai terkuat tahun 1978, Ditambah lemahnya partai oposisi pada saat itu, yang membuka peluang sang penguasa untuk berbuat diktator. Tumbuhnya

polarisasi

antara

tokoh

Islam

dan

pejabat-pejabat

pemerintahan, belakangan disesali, pada komitmen demokrasi, yang dijustifikasi dengan tuduhan bahwa kaum fundamentalis hendak membajak demokrasi, dan akhirnya meluasnya konfrontasi antara pasukan keamanan negara dan kaum

55

Shirreen T. Hunter, Politik Kebangkitan Islam, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2001),

h. 40.

l

extrimis muslim yang akhirnya menyulut refolusi moderat dan juga refolusi kekerasan56. Presiden Anwar Sadat baru diganti oleh wakilnya Hosni Mubarak setelah tewas ditembak oleh kaum extremis yang radikal pada 6 oktober 1981. Dengan tampilnya Hosni Mubarok sebagai presiden, ia mencoba menjalankan apa-apa yang telah menjadi kebijakan-kebijakan atas pemerintahan. Mubarak dikenal wakil yang setia akan kebijakan-kebijakan yang diambil Anwar Sadat. Ia pun memulai program pemerintahanya dengan memperbaiki bidang ekonomi dan hubungan luar negri. Dalam perpolitikannya sebelum merubah pola politik yang di wariskan Sadat, atas nama demokrasi Mubarak berhasil memperkokoh kekuasaanya.

C. Elemen-Elemen Demokrasi di Mesir Elemen-elemen

demokrasi

di

mesir

diperkirakan

tumbuh

sejak

dibacakannya ultimatum Napoleon diabad-17, yang mana ide-ide republik, ide persamaan, ide kebangsaan telah membuka dan membentuk pikiran bangsa Mesir di kemudian hari. Diawali dengan tumbuhnya rasa kebangsaan yang tampak mudah untuk tumbuh dan berkembang di Mesir. Homogenitas dan isolasi negri ini, yang sepanjang pemerintahan pusatnya, dan aspek kultural masa silamnya yang khas, melahirkan kesadaran akan identitas Mesir. Di akhir abad sembilan belas, semtimen patriotisme dipudarkan oleh gagasan reformasi modern.

56

John L. Elposito dan John D. Voll. Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek. Penerjemah Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1999), h. 234.

li

Para penulis nasionalis, seperti Mustafa Kail mengajukan gagasan tentang sebuah kesatuan bangsa, semangat patriotik, semangat kebenciannya terhadap pemerintah asing, dan juga pembentukan sebuah pemerintahan kontitusional dan pendidikan model Barat. Lutfi Al-Sayid menekankan sebuah masyarakat sekuler dan kontitusional. Ia berdali kebebasan merupakan basis (dasar) bagi masyarakat. Kebebasan dari penguasa asing, kebebasan dari kontrol negara, dan pengakuan dari hak-hak sipil dan politik warga yang asasi merupakan prinsip utama bagi pembentukan masyarakat. Menurutnya “Nasionalisme berarti kemrdekaan dan sekaligus merupakan sistem politik dan sosial yang baru bagi Inggris”.57 Ini merupakan suatu usaha untuk mengakhiri kekuasaan Inggris yang telah bercokol sejak tahun 1882. usaha ini dimotori oleh organisasi-organisasi politik yang tumbuh disaat itu salah satu cukup kuat ialah bernama Al-Wafd al-Misr (utusan Mesir). Dibawah pimpinan Saad Zaghlul, Al-Wafd menuntut kebebasan dan pemerintahan sendiri di Mesir. Semenjak (1919-1922) pergerakan untuk mendapat merdekaan semangkin kuat. Unntuk meredam tuntutan Wafd dan rakyat Mesir, Februari 1922 Inggris memprolamirkan Mesir sebagai Negara Monarki Kontitusional. Mesir dapat bebas dalam mengelola negara dengan ketentuan Inggris Masalah Sudan, keamanan Mesir dari interfensi asing, pengawasan terusan suez, dan penjamin kepentingan asing dan minoritas.58 Dalam perjalanannya demokrasi di Mesir, Inggris dalam sudah sedikit melihatkan adanya kebebasan dalam berdemokrasi kepada rakyat Mesir walaupun semua dengan aturan-aturan yang Inggris tentukan. Terlihat dengan sudah adanya 57

Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, Penerjemah Ghufron A. Mas‘adi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 113. 58 Haman Basyar, ”Bagaimana Militer Menguasai Mesir?” jurnal Ilmu politik Vol 3, No. 4 (Juli 1988): h.85-88.

lii

partai-partai politik, Organisasi sosial, kelompok-kelompok intelektual, terbitnya surat-surat kabar, adanya pemberlakuan tipe peradilan Eropa-Mesir. Masuk pada jaman kemerdekaan Mesir (1922), demokrasi sudah mulai tampak pada susuna negara monarki kontitusional dan memegang rezim liberal terlihat, partai politik semangkin berkembang, organisasi-organisasi bermunculan, gagasan dapat diutarakan.. Mesir telah dapat mengatur urusan dalam negri sendiri, walaupun Inggris masih mengintervensi negara Mesir. Elemen demokrasi semangkin tumbuh dalam masyarakat Mesir, walaupun dalam bentuk organisasiorganisasi yang formal maupun beraliran garis keras, banyaknya kelompokkelompok intelegensia yang memegang rezim yang modernis. Dalam priode pasca-revolusi 1952. Pada masa transisi, Nasser berusaha mengarahkan kekuasaan politik ke satu tangan, sehingga pata tanggal 16 Januari 1956, ketika masa transisi yang tiga tahun selesai pada awal ia menjabat sebagi presiden, kekuasaan sudah terpusat di tangan presiden, partai politik tunggal, angota parlemen sebagaiman alat pemerintahan lainnya sangat tergantung pada kontrol Nasser.59 Priode Nasser berkuasa berarti matinya demokrasi di mesir, dengan pemusatan kekuasaan kepada Presiden, pengerucutan partai politik menjadi tunggal, dijegalnya surat kabar yang memberitakan secara kritis dalam perpolitikan di Mesir, penangkapan lawan-lawan politik yang keras. Ini menjadikan demokrasi yang diusung pada revolusi 1952 menjadi semu. 60

D. Konteks Lahirnya Gagasan Demokrasi Anwar Sadat 59

M. Riza Sihbudi, Timur Tengah, h. 325 Riza Sihbudi, dkk, Profil Negara-Negara di Timur Tengah, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 148. 60

liii

Apabila kita telusuri, apa yang telah dipelajari oleh Anwar Sadat sehubungan dengan terlahirnya gagasan tentang demokrasi. Kita ketahui bahwa Anwar Sadat mengagumi tokoh-tokoh yang membuatnya menjadi tergar dan gigih akan cita-citanya sewaktu ia kecil hingga menjabat presiden dan menjalankan politiknya. Tokoh pertama yang ia kenali ialah Zahran, seorang pahlawan yang diceritakan neneknya semasa ia kecil, dari Denshway desa tetanggga tanah kelahiran Anwar Sadat. Zahran hanya seorang pahlawan desa kecil

yang

melawan penjajah Inggris, dan berakhir di tiang gantungan. Nama ini lah yang membuatnya kuat untuk mengikuti jejak orang-oarang yang Sadat kagumi dalam mengusir Inggis di tanah Mesir, sampi ia besar dan tumbuh di barak akademi militer. Kedua Mahatma Ghandi pad atahu 1932 singgah di Mesir dalam perjalananya menuju Inggris. Berita tentang perjuangannya yang gagah perkasa di masa lampau dan masa kini setiap hari memenuhi surat kabar dan majalah. “Wataknya meninggalkan kesan mendalam dalam diri saya dan saya jatuh cinta pada citranya.” Bahkan Sadat meniru Mahama Ghandi, dengan

membuka

pakaian, memakai sarung serta membuat alat pemintal sendiri. Aksi ini dilakukan dalam waktu beberapa hari yang menurutnya “perlawanan tampa kekerasan.”61 Kemungkinan tokoh yang paling cocok untuk disebut guru dalam pembelajaran demokrasi Anwar Sadat ialah Mahatma Ghandi, dimana Ghandi mengkampanyekan demokrasi kepada rakyatnya.

61

Anwar El-Sadaty, Mencari identitas: Sebuah Autobiografi, (Jakarta : Tira Pustaka, 1983), h.16

liv

Ketiga, Hitler. Sadat melihat ketika Hitler melakukan pawai jalan kaki dari Munshen ke Berlin untuk menghapus akibat kekalahan Jerman pada perang dunia ke I dan membangun kembali negaranya. Menurutnya apa yang dilakukan Hitler adalah politik yang baik, pada waktu itu Sadat masih berumur dua belas tahun.62Hitler walau pun seorang pemimpin yang ditator yang kejam tetapi yang ia lihat ialah semangatnya dalam membangun negaranya seuasi kekalahan itu yang Sadat tiru dan dijadikan pegangan baginya. Keempat, Kemal Ataturk yang mana ia juga terkenal sebagai seorang pemimpin yang telah membebaskan negaranya dan berkeinginan untuk membangunnya kembali. Satu sisi yang berbeda Kemal menjadi contoh yang patut ditiru dengan kesamaan posisi negara yang sedang dijajah. Kemungkinan inilah yang patut Sadat tiru untuk diterapkan di Mesir. Terlepas dari tokoh-tokoh yang ia kenal sejak kecil, untuk

mengaguminya ini merupakan reaksi alami yang telah

membentuk jati diri seorang Anwar Sadat dewasa. Dalam pendidikannya di akademi militer, Sadat sudah merasa dirinya mempunyai misi untuk mengusir Inggris dari Mesir. Ia banyak bertemu orang–orang yang satu visi dam misi seperti Gamal Abdul Nasser, Kamaliddien Hussein, Abdul Hakiem Amir, Hassan Ibrahim,Abdul Muniem, Abdul Rauf, Salah Salim, Jamal Salim Abdul Latief Bagdadi, Khalid Mohiedin. Kumpulan ini terikat dalam sebuah nama perwira bebas sebuah gerakan bawah tanah yang tersusun dalam kemiliteran kerajaan. Gerakan ini banyak melakukan diskusi-diskusi tentang tercapainya pemerintah yang demokrasi dan lepas dari cengkraman Inggris.

62

El-Sadaty, Mencarai Identitasi, h. 17.

lv

Dari semua yang terjabarkan di atas kemungkinan membentuk pola fikir Anwar Sadat tentang demokrasi, tetapi kemungkinan terdekat ialah karena Anwar Sadat ingin menandingi kekuatan lawan politinya semenjak ia menjadi presiden yaitu kekuatan sepeninggal Nasser yang beraliran nasionalis, bagi tercapainya kepentingan pribadi sebagai presiden, dan yang lebih jelas yaitu desakan rakyat yang menuntut akan demokrasi yang didambakan oleh masyarakat Mesir sejak puluhan tahun mungkin ratusan tahun.

lvi

BAB VI GAGASAN DEMOKRASI ANWAR SADAT Gagasan demokrasi Anwar Sadat memang tidak sekomprehensif konsep demokrasi mutakhir yang mendekati “sempurna.” Praktik demokrasinya pun berdiri di atas tiga prinsip utama: multi partai, kebebasan pers, dan kebijakan pintu terbuka. Namun, hal itu bisa dinilai sebagai sebuah prestasi luar biasa, bagi negara semisal Mesir yang baru beranjak dari rezim otoritarianisme Nasser. Langkah Sadat untuk menerapkan demokrasi dengan mengamandemen konstitusi Mesir 1971 setelah kepergian Nasser adalah awal pendasaran bagi masa depan demokrasi di Mesir. Atas dasar itu, pragraf berikut akan mengurai tiga gagasan utama demokrasi Sadat.

A. Multi Partai Meskipun sebelum Prisiden Nasser meninggal, Sadat menjabat sebagai wakilnya, bukan berarti ia sepaham dengan Nasser. Uni Sosialis Arab (Arabic Socialist Uni—ASU) yang memonopoli perpolitikan Mesir menyisakan trauma tersendiri bagi Sadat. Akibatnya, aspirasi politik dari rakyat yang menjadi inti dari demokrasi tidak menemukan ruang untuk mengambil peran. Partai politik (parpol) yang biasanya dapat memainkan peranan besar dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi suatu negara tidak terjadi di Mesir pada masa Nasser. Untuk itu, pada kepemerintahannya, Sadat mencoba mengintrodusir sistem multi partai yang dianggap bisa memainkan peran secara leluasa. Partai, perannya sering tampak setelah memenangkan pemilihan umum (pemilu) baik di parlemen maupun di eksekutif. Dalam konteks legislatif, partai politik, pada dasarnya berlomba-lomba

lvii

memperoleh kursi sebanyak mungkin; semakin banyak kursi yang diperoleh semakin luas pula peranan yang dapat mereka lakukan.63 Cara perebutan kursi dalam pemilu untuk meningkatkan peran suatu parpol tidak selalu sama. Dilihat dari tujuan berdirinya parpol, ada parpol yang sudah berperan tanpa perlu memenangkan sesuatu pemilu; ini biasanya didirikan oleh penguasa suatu negara dengan melanggengkan kekuasaanya atau maksud lain yang serupa (Sosialis Arab) di Mesir, misalnya didirikan oleh presiden Nasser dengan menciptakan identitas Arab Nasser dapat menyetir keinginan rakyat. Dalam kehidupan selanjutnya, tanpa harus memenangkan pemilu, Nasser dengan partai tunggalnya ASU sudah berperan di kehidupan politik Mesir. ASU merupakan satu-satunya parpol pada masa Nasser yang di harapkan menjembatani komunikasi antara rakyat dan penguasa.64 Masa awal pemerintahan Sadat ditandai dengan kebijakannya untuk merangkul sebanyak mungkin kelompok-kelompok Islam. Hal ini lakukan untuk membendung kuatnya pengaruh gerakan Nasserisme yang berpijak pada ideologi nasionalisme Arab. Gerakan Nasserisme pada masa itu tidak hanya kuat di Mesir, tetapi juga di Suriah dan Irak, dengan berhasilnya Partai Baath mengambil alih kekuasaan di dua negara tersebut. Di Libya, sosok Moammar Khadafi yang sangat kagum pada figur Abdul Nasser juga berhasil mengambil alih kekuasaan. Di Ajazair juga terjadi hal yang sama, ketika Kolonel Houari Boumedienne berhasil mengudeta pemerintah sebelumnya. Ia juga termasuk pengagum Gamal Abdul

63

M. Riza Sihbudi, dkk., Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah (Jakarta: PT. Eresco, 1993), h. 190. 64 Sihbudi, Konflik dan Diplomas, h. 191.

lviii

Nasser. Jadi, gerakan nasionalisme Arab yang berbasiskan ideologi sosialisme sangat mendominasi.65 Dengan pengalaman-pengalaman ini, Anwar Sadat langsung mengambil langkah-langkah politik untuk mengantisipasi perebutan kekuasaan yang saat itu sudah ada di hadapannya. Di awal peralihan kepresidenan ketika Nasser wafat, rakyat Mesir sudah banyak mengkampanyekan ide demokrasi. Setahun setelah Sadat berkuasa, kontitusi baru diundangkan. Kontitusi ini kemudian direferendum pada tanggal 11 September 1971, dan pada tanggal 22 Mei 1980. Kontitusi yang sama diperbaiki dengan referendum. Menurut kontitusi 1971, (pasal 5) “Mesir adalah negara republik dengan sistem multi partai.”66 Sepeninggal

Nasser,

ASU

merupakan

partai

yang

sebelumnya

mendominasi seluruh kehidupan politik Mesir. Pada masa Anwar Sadat memimpin Mesir, partai politik dipecah menjadi tiga partai. Ketiga parpol tersebut adalah Partai Uni Nasional Progresif (Hizb al-Tajammu al-Wathani alThaqaddumi al-Wahdawi yang dalam bahasa Inggrisnya menjadi: the Uni Progresive Party), partai ini mewakili aliran “kiri” Mesir; Partai Sosialis Liberal (Hizb al-Ahrar al-Isytirakiyyin, bahasa Inggrisnya: the Liberal Sosialist Party), mewakili ideologi “kanan” Mesir; dan Partai Sosialis (Hizb al-Misr) yang mewakili paham “tengah” Mesir. Salah satu antisipasi yang terus berlanjut dalam perpolitikan yang dijalankan Sadat ialah menyusulnya partai baru yang dibentuk guna memperkuat kepemimpinannya. Pada tahun 1978, Sadat membuat parpol baru, yaitu Partai

65

“Model Demoktasi di Mesir” Artikel di aksese pada tanggal 18 Januari 2007 dari http://Islamlib.co/id/index.php? 66 Alfian dan Nazarudin Syamsudin, Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1988), h. 321.

lix

Nasional Demokratik (Hizb al-Wathani al-Dimuqrati atau the Nasional Demokration Party—NDP).67 Dengan munculnya partai ini, semua anggota partai sosialis berpindah dan menjadi anggota NDP. Dan partai lain pun akhirnya tersingkirkan secara otomatis. Berdirinya NDP ini berdasarkan UU No.40 th.1977 tentang parpol. UU tersebut merupakan penjabaran dari pasal 5 kontitusi 1971 yang menghendaki berlakunya multi partai, menurut UU pasal 5 ini orang Mesir boleh mendirikan parpol asal memenuhi syarat-syarat berikut: “1. Dasar, program, tujuan, kebijaksanaan, dan cara yang digunakan tidak bertentangan dengan syariat Islam, prinsip revolusi 23 Juli 1952 dan 15 Mei 1971, Persatuan Nasional , perdamaian sosial, dan sistem sosial demokrat. 2. Program dan kebijakan partai berbeda dengan partai lain. 3. program dan dasar partai tidak mengacu kepada satu kelas, fraksi, profesi, asal daerah, ras atau agama. 4. Paratai bukan merupakan bagian dari organisasi militer atau para militer. 5. Partai tidak berfungsi sebagai cabangdari parpol di luar negri.”68 Dengan demikian, jumlah partai di Mesir tidak ada batasnya. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh sekelompok simpatisan partai Wafd yang telah terkubur sejak jaman Nasser. Mereka kemudian mendirikan partai Wafd Baru ( Hizb alWafd al-Jadid dalam bahasa Inggrisnya: the New Wafd Pary). Dan, ternyata partai Wafd baru mendapatkan dukungan dari kalangan rakyat dan kaum tradisional. Keadaan ini membuat Sadat terdesak dan berusah untuk melakukan tindakan preventif dengan melarang partai Wafd baru yang baru berdiri selama 100 hari. Seiring dibentuknya partai NDP, yang berdasarkan UU No.40 1977 tentang parpol, tidak hanya partai Wafd Baru yang berdiri tetapi masih ada partaipartai lainnya seperti: Hizbul ‘amal (labour party). Partai Oposisi ini didirikan pada tahun 1978, sekretaris jendral pertamanya adalah mendiang Mahmud Abu 67

Alfian dan Nazarudin, Masa Depan, h. 326 Alfian dan Nazarudin, Masa Depan, h. 327.

68

lx

Wafiah. Partai ini bertujuan untuk menciptakan jalur politik yang menyokong haluan Islam yang mendapat resistensi keras dan luas pada saat itu. Partai ini membangkitkan kembali semangat paham-paham mendiang Gamal Abdul Nassir mantan presiden Mesir kedua. Dalam perjalanannya, partai ini dengan sekjennya Dhiyauddin Dawud tidak mampu merealisasikan kemajuan apa pun dalam menarik pendukung dari seluruh rakyat Mesir. Partai NPUG (National Progressive Unionist Grouping) berdiri tahun 1976, pada mulanya partai ini menghadapi problem intern dengan 3 front: kelompok Nassser di bawah Kamaluddin Rif’at dan sebagian kelompok tua Marxisme di bawah Abdurrahman Syarqowi serta kelompok muda Marxisme. Partai ini mempunyai surat kabar yang diterbitkan secara reguler. Dan, surat kabarnya adalah al ahali, yang pernah dibrendel oleh pemerintahan Sadat. Hizbulahrar merupakan partai oposisi pertama di Mesir, dan surat kabar hariannya “al ahrar” yang terbit pertama pada tahu 1977. Partai ini didirikan oleh Mustofa Kamil Murad, yang mengkombinasikan tiga unsur utama: nasionalis, sekuler, dan Islam. Setelah meninggalnya Mustafa Kamil terjadi perpecahan yang luas dalam partai ini, hingga dibekukan oleh Komite Partai Mesir, dan surat kabarnya pun mengalami nasib sama, dibredel.69 Sambutan masyarakat Mesir saat itu sangat antusias akan berlakunya sistem multi partai, yang mati di saat kepemimpinan presiden Nasser. Partai-partai di atas merupakan contoh telah siapnya masyarakat Mesir menghadapi alam demokrasi, tetapi Sadat tidak tinggal diam akan banyaknya saingan politik yang sewaktu-waktu mengancam kepemimpinannya. Ia pun mengambil langkah seribu 69

“Hizbulahrar,” artikel diakses tanggal 15 Januari 2007 supraptoe.wordpress.com/20 07/04/09/mesir-negeri-gudang-ilmu-dan-peradaban-2/ - 60k

lxi

dari

untuk membungkan suara-suara yang vokal dalam percaturan politik di Mesir pada saat itu. NDP menjadi partai pemerintah yang tidak tersaingi. Dalam ranah politik, NDP bagaikan penganut sistem partai tunggal yang berjalan di balik topeng liberal. Jadi tidaklah jauh berbeda dengan apa yang dilakukan Nasser melalui partia ASU-nya itu, namun dengan strategi dan taktik yang lebih brilian. Keliberalan Sadat di bidang politik hanya sampai pada bentuk struktur formalnya saja, realitas sehari-harinya masih sama dengan zaman Nasser. Parpol selain NDP memang ada, tetapi mereka dibuat sedemikian rupa, sehingga perjalanan hidupnya tidak bisa mencerminkan dan mewakili pengikutnya. Partai politik lain itu hanya digunakan untuk menunjukan, bahwa Mesir tidak menganut sistem partai tunggal sebagaimana yang dianut Nasser. Sadat ingin menampakkan perbedaannya dengan Nasser.70

B. Kebebasan Pers Menurut (pasal 1) dalam kontitusi 1971 dikatakan bahwa “Republik Arab Mesir adalah negara demokrasi dan sosialis yang berdasarkan kepada aliansi kekuatan pekerja rakyat.” Dalam politik demokrasi di Mesir pada pemerintahan Sadat, Mesir telah mempraktikkan pemisahan kekuasaan yang dalam istilah Montesquieu disebut trias politika: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain ketiga kekuasaan yang telah disebutkan di atas, Sadat memperkenalkan satu penyangga utama demokrasi sebagai kekuatan pendukung keempat, yaitu pers. Perubahan kontitusi tahun 1980 dan UU No148 tahun 1981 mengatakan: “Pers adalah kekuatan rakyat yang independen. Kebebasan pers 70

Sihbudi, Konflik dan Diplomasi, h.204.

lxii

dijamin oleh undang-undang dan sensor terhadap pers ditiadakan. Wartawan bebas melakukan kegiatannya asalkan tidak melanggar hukum.”71 Untuk memudahkan pengaturan kehidupan pers, maka dibentuk Dewan Tinggi Pers (Al-Majlis al-A’la lil-Shahafat). Dewan ini mempunyai tanggung jawab untuk: “Mengemukakan pendapat dalam RUU yang mengatur masalah pers; menjamin kemajuan dan pertumbuhan pers; Melindungi kegiatan pers dan hak-hak kewartawanan; menetapkan kode etik pers; menanggung upah minimum yang pantas bagi wartawan dan pekerja pers; dan menerbitkan izin bagi wartawan yang ingin bekerja untuk penerbitan non-Mesir (asing) agen berita atau organisasi media lainnya, baik dalam Mesir maupun di luar negeri.”72 Di samping Dewan Tinggi Pers, ada dua dewan lagi yang ikut mengurusi masalah pers, yaitu Dewan Penerbitan (Majlis al-Idarat) dan Dewan Redaktur (Majlis al-Tahrir). Dewan Penerbit yang mempunyai 15 angota yang terdiri dari seorang ketua yang dipilih oleh Shura, 6 orang karyawan organisasi pers (2 orang wartawan, 2 orang Administrator, dan 2 orang pekerja), dan 8 orang anggota yang dipilih oleh Shura. Masa tugas Dewan Penerbit adalah 4 tahun dan mereka dapat dipilih kembali. Sedang Dewan Redaktur terdiri atas sekurang-kurangnya lima anggota dengan dipimpin oleh pimpinan yang dipilih oleh Shura.73 Mesir memang memiliki tradisi kebebasan pers dan kebebasan pers dijamin dan dilindungi secara konstitusional, kebebasan pers itu dirumuskan: “Freedom of the press, printing, publication and mass media shall be guaranteed. Censorship on newspapers is forbidden as well as notifying, suspending or cancelling them by administrative method. In a state of emergency or in time of war a limited cencorchip may be imposed on the

71

Alfian dan Nazarudin, Masa Depan Kehidupan, h.325 Sihbudi, Konflik dan Diplomasi, h. 206. 73 Sihbudi, Konflik dan Diplomasi, h. 208. 72

lxiii

newspapers, publication and mass media in maters related to publik safety or porposes of nation al security in accordance with the law”74 Salah satu penerbit yang sangat berpengaruh dalam pembentukan opini politik sejak masa Pro-Revolusi ialah harian Al-Ahram, yang kini memiliki sebuah lembaga pengkajian strategis yang banyak berfungsi sebagai sumber konsultasi dan informasi tentang masalah Mesir, negara-negara Timur Tengah lainnya dan Afrika.75 Tidak hanya penerbit Al-Ahram, masih banyak yang lain dalam memberikan berita dan cukup vokal. Seperti Al-Ahali suatu koran mingguan yang dipimpin Khaled Moehiddin salah satu dari kelompok “Perwira Bebas” menganut aliran Marxis dan berakhir dalam penjara. Al-Ahali adalah koran yang baik dan dibaca secara luas. Koran ini berani membahas maslah-masalah yang bertentangan dengan mengambil sikap slogan: “Tidak ada perdamaian terpisah dengan Israel.” Koran ini mengutuk korupsi pada umumnya dan mengungkapkan kasus-kasus secara khusus. Terdapat suatu tulisan bersambung yang berjudul “imperium Ottoman” Mengenai Osman Ahmed Osman dan Arab Contractor Company. Meskipun cukup berhasil, Al-Ahali mempunyai kelemahan besar, yaitu koran ini dicetak pada salah satu koran pemerintah, dan karena ini ia menemuai ajalnya.76 Tabloid mingguan Al-Shaab (rakyat), merupakan sebuah ruang aktualisasi dan aktifitas dari partai Misr el-Fatat (Mesir muda). Di bawah Mohamed Abu Wafia, koran ini adalah koran pertama yang menerima keberadaan Camp David,

74

Riza Sihbudi, dkk, Profil Negara-Negara di Timur Tengah, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 150. 75 Riza Sihbudi, Profil Negara, h. 151. 76 Mohamed Heikal, Anwar Sadat: Kemarau Kemarahan. Penerjemah Arwan Setiawan (Jakarta: PT. Temprin, 1986), h.174.

lxiv

meskipun dengan persyaratan, tetapi kemudian jauh lebih kritis dalam bahasannya yang memperdebatkan antara yang loyal pada pemerintah dan yang tidak dan berakhir dengan perpecahan. Al-Shaab beralih kepada kekuatan demi kekuatan yang tersusun dari tokoh-tokoh terkemuka dari masyarakat Mesir. Dr. Hilmi Murad seorang ahli ekonomi yang pernah menjadi rektor Universitas ‘Ain Sham’s, pernah menjabat menteri pendidikan di era Nasser. Artikel-artikel yang ditulisnya mengenai keadaan ekonomi Mesir, tetapi tulisan yang membuat gerah Anwar Sadat ialah sebutan terhadap Jihan istri Sadat dengan “First Lady.”77 Fathi Radwan seorang pemimpin pertama Misr el-Fatat, pernah menjabat Menteri Pembinaan Nasional (1952). Satu artikelnya, “El-‘Utaqa”(yang diangkat) tulisan ini ia menolak pengakuan yang selalu dinyatakan oleh Sadat bahwa ia telah “memberikan” kemerdekaan dan demokrasi kepada bangsa Mesir. “Kami bukan budak,” Tulis Fathih Radwan, “yang harus diberitahu kepada kita sudah diberi emansipasi. Bila kita merdeka, ini bukan karena diberi olah siapapun.” Dr. Muhamed Asfur adalah seorang ahli hukum, secara terbuka menentang Cam david.78 Akibat tekanan-tekanan yang timbul dari lawan-lawan politik yang berkembang saat itu di Mesir terutama lewat media-media baik di koran-koran, televisi, radio atau pun partai politik yang terus memantau perpolitikan Anwar Sadat, selebihnya ketika persetujuan Cam David diperdebatkan di Parlemen. Hanya lima belas wakil yang mengajukan suara menentang, meskipun tidak

77

Heikal, Anwar Sadat, h. 176. Heikal, Anwar Sadat, h. 176

78

lxv

kurang dari lima puluh lima wakil suara termasuk sebagian dari partai nasional Sadat sendiri, memilih untuk tidak hadir di parlemen pada hari pemungutan suara. Tentu saja ini tidak cukup untuk Sadat, karena ia ingin menempatkan persetujuan ini dalam suatu kedudukan yang tidak terguncang, sehingga ia memutuskan untuk membubarkan parlemen dan memerintahkan pemerintahan baru.79 Ini tidak kontitusional, karena presiden hanya diberi wewenang dalam kontitusi untuk membubarkan parlemen hanya bila terjadi sengketa antara dirinya dan parlemen. Dan, bila pemungutan suara yang menyusulnya mendukung pendapat presiden. Dalam peristiwa ini jauh dari terlibat sengketa dengan presiden, parlemen dengan kelebihan timbangan suara yang besar justru mendukung kebijaksanaannya. Tetapi tujuannya yang sesungsuhnya dengan pembubaran itu adalah guna menutup kaum independen untuk selama-lamanya.80 Masih ada tiga jawatan yang dimaksudkan bertindak sebagai pengawas atas nama masyarakat dan menikmati kebebasan cukup longgar. Yang pertama adalah pengawas Administratif yang ditugasi mengawasi tindakan-tindakan pemerintah dan dengan demikian merupakan bagian yang tepat untuk memperhatikan transaksi yang mencurigakan dan yang liar. Badan ini pun dibubarkan lewat dekrit presiden atas dasar bahwa ia sudah menjadi ganguan birokrasi. Badan pengawas kedua Kantor Akutansi Publik. Badan ini seharusnya mengirimkan kepada parlemen laporan-laporan mengenai industri-industri yang dinasionalisasikan mengeniai ekspor negara. Laporan-laporannya memang memberikan kepada kelompok independen. Ini pun bernasib sama dengan badan 79

Heikal, Anwar Sadat, h. 177. Heikal, Anwar Sadat, h. 178

80

lxvi

Administratif yaitu mengalami penjegalan atas tugasnya yang dianggap menghalangi kinerja pemerintahan Anwar Sadat. Ketiga Dinas Intelegen Umum. Meskipun demikian badan ini mengatakan mempunyai informasi tentang segala apa yang terjadi, badan ini juga tidak tahu harus diapakan informasi itu. Badan ini sewaktu kepemimpinan Nasser telah di setujui untuk dijadikan koran terbitan Al-Ahram. Tetapi di tahun (1974) Sadat membatalkan pengaturan itu dan ketika ia mendirika majelis Keluarga (majlis elShura) ia mendirikan apa yang dinamakan Dewan Pers Tertinggi, yang diketuai oleh kaum majlis. Ini tentu saja mengindikasikan bahwa seluruh pers secara efektif ada dibawah kontrol pemerintah, yang menyangkut semua pemimpin redaksi.81

C. Kebijakan Pintu Terbuka (Infitah) 1. Ekonomi Infitah adalah sebuah kata berbahasa Arab yang artinya “pintu terbuka”. Kata ini merujuk pada Presiden Mesir Anwar Sadat: “membuka pintu” (opening the door) untuk memprivatisasi penanaman modal (investasi) di Mesir. Pada tahun-tahun setelah Perang Oktober dengan Israel pada 1973, Sadat membawa sejumlah perbaikan bagi Mesir. Yang paling populer di antaranya, Mesir merupakan negara Arab pertama yang mengakui kedaulatan Israel. Sadat juga melakukan reformasi ekonomi yang mengakhiri dominasi ekonomi Mesir oleh sektor publik dan mendorong baik investasi domestik maupun investasi asing dalam sektor swasta, sebuah kebijakan yang dijuluki dengan nama “infitah”.

81

Heikal, Anwar Sadat, h. 178

lxvii

Pada tahun-tahun setelah “Perang Oktober,” ada tiga madzhab pemikiran yang muncul di Mesir: kaum Marxis mendukung untuk meneruskan trend sosialis yang sudah dibangun di Mesir di bawah pengaruh Uni Soviet, di saat yang sama kelompok yang lebih kecil mendorong kapitalisme pasar bebas. Sebelum pemilihan Sadat, kaum statis, pendukung ekonomi terpimpin (command economy) dengan membatasi investasi swasta yang mendominasi kancah politik di Mesir. Kebijakan infitah Sadat sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh “filsafat pasar bebas” yang masih mempertahankan beberapa elemen yang sosialistik. Kebijakan ini juga baik secara ideologis maupun politis dimotivasi oleh keinginan Sadat untuk bersekutu dengan Barat dan anggota masyarakat Mesir sendiri yang kaya dan kuat. Dengan cara ini Sadat membedakan dirinya dari era Nasser yang pada saat yang sama melindungi dirinya berada dalam kekuasaan.82 Dengan demikian program Anwar Sadat ini adalah untuk menopang investasi swasta di Mesir yang lebih sering disebut dengan “open door policy”. Kebijakan ini dikumandangkan bersamaan dengan “Oktober Paper” 1974 yang dimaksudkan untuk merelaksasi kontrol pemerintah yang diterapkan di bawah Sosialisme Arab Gamal Abdel Nasser. Kebijakan ini juga sebenarnya sudah dimulai pada 1971 sebagai sebuah usaha untuk menarik investasi oleh negaranegara Arab lain untuk menyelamatkan ekonomi Mesir yang terpuruk. Kebijakan ini juga merupakan kelanjutan dari perang Arab-Israel pada 1973 karena Mesir membutuhkan dana asing untuk membiayai bahan pokok yang penting dan bagian-bagian tertentu yang akan membawa ekonomi Mesir kembali pada produksi secara maksimal. Mesir juga mengharapkan untuk mengubah hutang 82

“Infitah,” artikel diakses tanggal 9 Mei 2007 dari http://wwww.en.wikipedia.org/wiki/I

nfitah.

lxviii

jangka pendeknya (short-term debt) menjadi utang jangka panjang (longer indebtedness) dengan berkurangnya masa-masa yang berat. Oleh karena itu, kebijakan ini bisa menarik investasi swasta untuk meningkatkan pendapatan negara selanjutnya, pekerjaan, dan kurs asing.83 Foaktor-faktor dilakukanya kebijakan pintu terbuka (Infitah), terjadi disinyalir selain dari penjabaran atas realitas terselenggaranya hasil undangundang kontitusi 1971 yakni dalam (pasal 4) “Dasar ekonomi dari Republik Arab Mesir adalah sistem Demokrasi sosialis yang didasarkan pada kecukupan dan keadilan dengan cara mencegah ekploitasi yang mengakibatkan penghapusan perbedaan-perbedaan pendapatan, melindungi pendapatan yang sah, dan menjamin persamaan distribusi kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab masyarakat.”84 Dorongan lain akibat merosotnya prekonomian negara yaitu, terlibatnya peperangan antara Mesir-Israel (1973). Peperangan ini menghabiskan biaya yang tidak sedikit dengan keadaan prekonomian yang diwariskan Nasser pada Sadat. Hal lain yaitu Sadat mengharap dapat dukungan ekonomi dan politik kepada Amerika Serikat, dengan pemulihan hubungan dengan kultur Barat. Pada dekade 1970-an di bawah presiden Anwar Sadat, rezim Mesir kembali kepada sistem prekonomian campuran dan kembali kepada kebijakan meningkatkan investasi swasta. Tahun 1974 hal ini menjadi kebijakan infitah membuka pintu bagi investasi asing. Kebijakan baru ini sejalan dengan persekutuan rezim Sadat dengan Amerika Serikat dan negara-negara Arab konservatif. Meski banyak tergantung pada investasi asing, namun kesejahteraan 83

“Infitah,” arikel diakses tanggal 9 Mei 2007 dari www.answers.com/topic/infitah Shireen T. Hunter, Politik Kebangkitan Islam, penerjemah Ajat S.U. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogni, 2001), h. 40. 84

lxix

rakyat terus-menerus bergantung pada ekspor minyak, pada sektor pariwisata, bea terusan Suez, dan kiriman uang para pekerja di luar negeri. Demikianlah, hutang Mesir luar negri Mesir berkembang semangkin besar. Tokoh-tokoh Islam mencemooh dan menolak reformasi hukum ini karena mereka dianggap sebagai hasil pengaruh Barat. Mereka menyebut undang-undang Jihan, mengacu pada Jihan Sadat, yang ibunya berasal dari Inggris dan dia dianggap sudah bertabrakan. Kebijakan ekonomi “pintu terbuka” (infitah) Sadat dianggap sebagai ketergantungan ekonomi Mesir yang semangkin besar pada Barat, dan mendorong penetrasi budaya Barat, dari pakaian dan perilaku hingga televisi, musik dan video, yang menguntungkan kaum elit terbaratkan yang menikmati hak istimewa dalam eklonomi, dengan demikian, mendorong tumbuhnya suatu masyarakat yang di dalamnya yang kaya semangkin kaya dan yang miskin semangkin miskin.85 Namun demikian, yang menjadi tantangan utama bagi pemerintahan Mesir ialah pembangunan ekonomi dalam negeri. Sebab sekalipun sudah mendapat sumber bantuan baru dari luar negeri dan pemutihan hutang luar negerinya, Mesir masih harus berusaha untuk mencapai selekasnya tahap lepas landas bagi pertumbuhan prekonomian, dengan memperlancar masuknya modal asing serta mempercepat penyedian sarana dan prasarana pendukung proses industrialisasi.86

85

John L. Elposito dan John D. Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek. Penerjemah Rahmani Astuti (Bandung : Mizan, 1999), h. 238 86 Riza Sihbudi, Profil Negara, h. 152.

lxx

2. Reaksi Organisasi Kemahasiswaan Dalam fanatisme agama para mahasiswa tidak sendirian sebagian dari mereka yang menarik keuntungan dari kebijakan infitah secara lahiriah juga sama bersemangatnya dalam pertunjukan agama mereka. Dimana-mana bermunculan masjid baru yang dibiayai oleh pemerintah atau orang-orang kaya. Di gedunggedung apartemen mewah yang baru yang berkembang baik di Kairo dan Iskandariah, biasa dijumpai masjid di lantai bawah tanahnya. Hal ini terjadi karena masjid diperlakukan istimewa: bebas pajak. Sadar atau tidak pemerintah tampaknya bertekad menguji diktum Marx bahwa agama adalah candu bagi rakyat. Masalahnya ialah bahwa mereka tidak tahu agama macam apa yang mereka hadapi. Sebenarnya, fundamentalisme Muslim jenis baru yang digalakan secara nekat ini sebagian besar hanya di permukaan menitikberatkan pada tanda-tanda agama yang kelihatan serta pada huruf-huruf dalam hukum tetapi mengabaikan pelajaran sejarah yang sebenarnya. Ini bukan usaha untuk memahami dan menggali kembali cita-cita tinggi Islam pada masa awalnya, seperti yang dilakukan oleh Ibn Hambal dan Ibn Taimiah. Tetapi usaha yang kasar dan siap untuk menyembunyikan masalah-masalah politik dan sosial di balik Galabiyeh dan cadar. Fundamentalime dari jenis lain bereaksi di tempat lain, tetapi tampak dan tidak terawasi oleh penguasa. Pemerintah dan pendukugnya telah menciptakan suatu monster, dan suatu hari nanti mungkin lebih cepat dari yang diduga.87

87

Mohamed Heikal, Anwar Sadat: Kemarau Kemarahan. Penerjemah Arwan Setiawan (Jakarta: PT. Temprin, 1986), h.162.

lxxi

3. Sektor Pertanian Kebijakan Sadat pada sektor pertanian adalah kompromi dengan berbagai kepentingan pihak–pihak yang terlibat. Jumlah tanah diberikan dengan perkongsian insinyur pertanian. Sejumlah tanah lainnya didistribusikan kepada kaum petani yang telah terdaftar di lembaga-lembaga kerjasama pertanian. Sejumlah tanah lainnya lagi dijual secara lelangkepada penawar tertinggi, yang memungkinkan kalangan industrialis yang kaya menghimpun tanah agribisnis. Secara umum, Mesire mempertahankan sistem prekonomia yang didominasi negara yang sangat rentan terhadap berbagai pertimbangan politik pragmatis. Perekonomian

Mesir

yang

bercorak

sosialis

dan

semi-sosialis

mengembangkan distribusi kekuasaan baru di tangan masyarakat Mesir. Elit tuan tanah yang lama diganti oleh gerasi pejabat militer, birokrat, dan teknokrat, sebaliknya kebijakan Infitah dekade 1970-an mendorong sejumlah perbankan asing, perusahaan bersama dan melahirkan elit baru terdiri dari kalangan imporekspor, kontraktor dan spekulan dalam usaha perumahan. Dengan perubahan orientasi ekonomi tersebut, Mesir juga mengundurkan diri dari tujuan-tujuan kemakmuran dan sosial tahun 1960-an dan memberlakukan sebuah distribusi penghasilan yang kurang memadai yaitu dengan dibukanya kebijakan Infitah. Undang-undang 43 (1974) menggerakan infitah dengan memberikan insentif-insentif, seperti mengurangi pajak, tarif impor, dan jaminan-jaminan terhadap nasionalisasi, bagi investor-investor Arab dan asing dalam industri, reklamasi tanah, pariwisata, dan perbankan di Mesir. Beberapa penasehat Anwar Sadat menginginkan untuk membatasi infitah dalam rangka mendorong investasi asing dalam ekonomi Mesir. Yang lainnya menginginkan untuk menerapkan

lxxii

norma-norma kapitalis untuk semua perusahaan-perusahaan domestik, baik itu yang dimiliki oleh pihak investor swasta maupun oleh pihak investor pemerintah. Sadat cenderung mengadopsi pandangan yang terakhir, yang menyebabkan kemerosostan bagi perencanaan negara dan hukum-hukum mengenai pekerja. Korupsi bertambah dalam sebuah kelompok wirausaha munfatihin (mereka yang menjalankan kebijakan “pintu terbuka”), yang mengambil keuntungan secara berlebihan dan konsumsi yang mencolok mata bertentangan dengan kebanyakan masyarakat Mesir dari kelas menengah dan orang-orang miskin. Demonstrasi protes dan pemogokan mereka meletus seketika menyusul kebijakan “pintu terbuka” dilaksanakan. Usaha Sadat, di bawah tekanan Bank Dunia, untuk memindahkan kontrol kurs dan mengurangi subsidi pemerintah dalam bahan makanan pokok menggiring pada kerusuhan Januari 1977 (krisis pangan), tetapi meskipun demikian infitah tetap diteruskan. Di bawah kekuasaan Husni Mubarak, para mufatihin telah menjadi kelompok kepentingan yang berbeda yang telah melawan usaha-usaha Mubarak untuk megurangi kesempatan mereka (para mufatihin) untuk memperkaya diri atau memotong tingkat konsumsi mereka. Kebijakan infitah menjadikan Mesir bergantung secara ekonomi pada negara-negara Arab yang lebih kaya, Eropa, dan Amerika Serikat. Kebijakan ini pula telah memperlebar jurang sosial dan ekonomi antara yang kaya dan miskin yang secara potensial menjadi “bom waktu” bagi masa depan Mesir.

D. Anwar Sadat tidak Inkonsistensi: Sebuah Analisis Jika kita memperhatikan bab-bab terdahulu, maka akan kita dapati kebijakan Anwar Sadat yang inkonsistensi. Inkonsistenansi tersebut tercermin dalam kebijakannnya semenjak ia berkuasa—sebagaimana telah dijelaskan dalam

lxxiii

bab III. Pada awal kekuasaannya ia membebaskan orang-orang yang dipenjara dari kalangan Ikhwanul Muslimin dan kelompok Islam radikal yang dipenjara semasa pemerintahan Nasser. Pada saat yang sama ia membuka ruang demokrasi seluas-luasnya pada masa itu, Sadat menyebutnya “Sosialisme Demokrasi” sebagai saingan bagi “Sosialisme Ilmiah” Naser. Meski demikian, jika dilihat antara persamaan dan perbedaan dapat kita jelaskan dalam beberapa hal. Dilihat dari persamaan, yang disebut-sebut demokrasi menurut Anwar Sadat tidak jauh berbeda dengan apa yang di menjadi prinsip oprasional demokrasi yunani dan Deklarasi Hak Azasi Manusia PBB 1966.Walaupun tidak semua dapat di jabarkan apa yang menjadi pilar-pilar demokrasi. Akan adanya : Hak tau, peran pers bebas, ada oposisi, pembuatan UU terbuka, pengadilan yang independen, batas kuasa presiden, hak minoritas dab kaum marjinal dilindungi, pemerintahan tunduk kepada kontitusi, pemilu bebas dan adil, pembagian kekuasaan, kontrol sipil atas militer. Pilar-pilar ini akan menjadi tolak ukur persamaan dan perbedaan demokrasi menurut Anwar Sadat dengan secara umum. Hak tahu, pada mulanya hak tahu mempunyai tempat yang cukup bebas, diman publik mempunyai hak atas apa-apa yang terjadi di Mesir tapi hak ini lambat laun mengalami pengekangan oleh Anwar Sadat. Peran pers bebas, pers di mesir di era Sadat mendapat dukungan yang lebih dengan di bentuknya UU tentang pers dan ini pula mendapat kekangan dari Sadat sendiri. Pembuatan UU terbuka, ini tidak terjadi di mesir. Pengadilan independen, telah di sebutkan dalam kontitusi 1971 pasal 3. Batas kekuasaan presiden, ini telah di tentukan dalam UU pemerintahan Mesir, tetapi Sadat dalam pelaksanaannya melakukan penyipangan. Hak minoritas dan kaum

lxxiv

marjinal dilindungi, mendapat posisi di awal-awal kepemimpinannya walaupun berubah dengan inkonsistensi. Pemerintahan tunduk pada kontitusi, Sadat melakukan penyelewengan kekuasan di mana presiden melebihi parlemen. Pemilu bebas dan adil, kemungkinan di Mesir ini belum terwujud walaupun UU telah menyatakan. Kontrol sipil akan militer, berbeda dalam kenyataanya militer justru dikomando oleh presiden. Gagasan demokrasi Sadat seperti multi-partai, kebebasan pers, dan ekonomi pintu terbuka, secara kronologis inkonsistensi dengan gagasan yang ia usung. Dalam pelaksanaannya ketiga elemen demokrasi yang ia gagas bertentangan dengan konsep yang ia cetuskan sendiri. Gagasan beliau dalam multi-partai misalnya, pertama-pertama ia membuka ruang bagi tumbuhnya partai-partai baru di mana pada masa Nasser hanya ada satu partai yaitu partai ASU (Arab Socialist Union/Uni Sosialis Arab). Pada masa awal pemerintahan, Sadat bertambah menjadi tiga partai politik yaitu Uni Nasional Progresif (Hizb al-Tajammu al-Wathani al-Taqaddumi alWahdawi—the Uni National Progresiive Party), dan Partai Sosialis Liberal (Hizb al-Ahrar al-Isytirokiyah—the Liberal Sosialist Party). Tetapi, pada tahun 1978, Sadat membuat parpol baru, yaitu Partai Nasional Demokratik (Hizb al-Wathani al-Dimuqrati atau the Nasional Demokration Party NDP).88 Dengan munculnya partai ini, Semua angota partai sosialis berpindah dan menjadi anggota NDP. Dan partai lainpun akhirnya tersingkirkan secara otomatis, karena dalam mengatur perpartaian ini Sadat sudah mengantisipati atas dilemahkannya lawan-lawan partai politik berdirinya NDP ini berdasarkan UU No.40 th.1977 tentang parpol.

88

Alfian dan Nazarudin, Masa Depan, h. 326

lxxv

Dalam hal kebebasan pers Sadat memberikan peran yang sangat penting bagi perkembangan pers di Mesir. Peran Sadat dalam hal ini adalah memberikan masukan pada amandemen undang-undang 1971 di mana pers pada masa sebelum Sadat tidak mendapat tempat dalam undang-undang meskipun pada masa itu pers tumbuh menjamur yang merepresentasikan semua elemen di Mesir. Tetapi pada tahun 1974 membatasi organisasi pers menjadi berada di bawah kontrol pemerintah dan ini sangat jelas bertentangan dengan demokrasi. Sedangkan dalam hal “infitah” (kebijakan ekonomi pintu terbuka) Inkonsistensi Anwar Sadat tampak dalam konsep yang ia usung yaitu sosialisme demokrasi tetapi dalam ideologi ekonominya Sadat lebih cenderung pada kapitalisme murni. Ini tentunya bebeda dalam sistem ekonomi sosialisme demdokrasi yang ia usung. Seharusnya Sadat memberikan ruang secara bebas dalam ekonomi tetapi pemerintah memilki tanggung jawab dalam pemerataan dan pendistribusian kebebasan maupun kekayaan negara. Dalam hal ini, bentuk subsidi misalnya yang pada masa Sadat subsidi dikurangi. Ini juga bertentangan dengan “sosialisme demokrasi” yang ia usung. Memang posisi Sadat sangat dilematis. Bagaimana tidak ia berada dalam tampuk kekuasaan yang dikepung oleh gerakan-gerakan yang radikal dan fundamentalis baik dalam bentuk partai politik maupun organisasi-organisasi keagamaan lainnya. Jika ruang demokrasi dibuka seluas-luasnya maka yang akan terpilih nantinya adalah kelompok-kelompok yang anti-demokrasi. Dengan demikian, pada akhirnya demokrasi hanya menjadi alat bagi tercapainya tujuantujuan yang tidak demokratis sama sekali.

lxxvi

Keadaan di atas, belakangan dinarasikan dengan sangat cerdas oleh Fareed Zakaria, seorang editor majalah Newsweek International. Ia mengatakan: “Suppose elections are free and fair and those elected are racist, fascist, separatist,” said the American diplomat Richard Holbrooke about Yugoslavia in the 1990s. “That is the dilemma.” Indeed, it is, and not merely in Yugoslavia’s past but in the world’s present. Consider, for example, the challenge we face across the Islamic word. We recognize the need for democracy in those often-repressive countries.”89 Ini, berlaku pada daerah Ketimur Tengahan dan tidak terlepas Mesir yang di dalamnya nyata-nyata akan gerakan-gerakan radikal. Hal itu pula yang belakangan dikhawatirkan oleh Presiden Husni Mubarak di Mesir dan Yaser Arafat di Palestina. Di atas semua itu, langkah politik yang dilakukan Anwar sadat, ada satu langkah yang sangat mengecewakan bagi kelompok-kelompok radikal dan fundamentalis yaitu dipenjarakannya tiga ribu aktivis-aktivis baik partai politik maupun organisasi keagamaan. Ini menjadikan luka dan dendam yang mendalam bagi simpatisan-simpatisan organisasi-organisasi dan partai politik yang diberangus oleh Sadat. Dengan dendam yang menumbuhkan rencana pembunuhan Anwar dan itu berhasil. Pada 6 Oktober 1981 Sadat terbunuh oleh simpatisan alJihad yang menyusup kepada Angkatan Militer Mesir.

89

Fareed Zakaria, The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad, 1st ed., (New York: W.W. Norton & Company, Inc., 2003), p. 17

lxxvii

BAB V PENUTUP

Setelah memperhatikan bab-bab sebelumnya, bagian ini merupakan benang merah dari keseluruhan skripsi ini yang tertuang dalam batasan dan rumusan masalah yang sudah ditentukan di bab I. Bagian ini merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut: Pertama, faktor-faktor apa saja yang membuat inkonsistensi demokrasi Anwar Sadat yang diusungnya semenjak ia berkuasa?

Kedua, apa saja implikasi dari inkonsistensi tersebut ? Dengan

demikian di bawah ini dipaparkan faktor-faktor Inkonsistensi dari segi multi partai, kebebasan pers, dan kebijakan pintu terbuka sekaligus implikasinya bagi Anwar Sadat. Terakhir adalah saran-saran yang mengajukan usulan setelah ditemukannya ketidaksesuaian antara teori demokrasi yang diusung Sadat dengan prakteknya yang diterapkan dalam sistem pemerintahan ketika itu. Saran-saran itu tentu sangat berguna bagi pemerintahan sesudahnya yakni Husni Mubarak dan sekaligus merupakan cermin bagi proses demokratisasi di Indonesia.

A. Kesimpulan Foktor yang menyebabkan Anwar Sadat inkonsistensi adalah karena Anwar Sadat merasa terancam atas lawan-lawan patrai politik dan organisasiorganisasi yang radikal, yang merongrong pada kekuasaannya atas kebijakannya yang demokratis. Seperti “Sosialisme demokrasi,” yang memiliki derivasi: multi partai, kebebasan pers, kebijakan ekonomi pintu terbuka (infitah). Jika demokrasi dibuka seluas-luasnya maka lawan-lawan politiknya yang notabene merupakan

lxxviii

representasi dari kelompok radikal akan merongrong dan merebut kekuasaannya. Maka apabila itu yang terjadi, yang berkuasa nanti adalah mereka yang merupakan

ancaman

bagi

demokrasi

itu

sendiri:

radikalisme

dan

Fundamentalisme. Inilah yang menjadi kata kunci mengapa Anwar Sadat inkonsistensi. Dalam hal partai politik, faktor yang menyebabkan Anwar Sadat inkonsistensi karena ada ketakutan bahwa ia tidak dapat berkuasa pada priode selanjutnya, maka ia mendirikan partai NDP (National Democratic Party), pada saat yang sama partai “Wafd Baru” muncul dan mendapat dukungan yang luas dari masyarakat. Sadat merasa terancam dengan keadaan semacam ini dan akhirnya partai Wafd Baru dilarang. Dalam hal pers, faktor yang menyebabkan Anwar Sadat inkonsistensi menjamin hak-hak pers yang bebas adalah karena banyaknya kritikan terhadap kekuasaan yang dijalankannya seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan dalam kebijakan ekonomi “pintu terbuka,” ia cenderung inkonsistensi dari “sosialisme demokrasi” yang kemudian mengadopsi “normanorma kapitalis”. Faktor ini disebabkan karena keinginannya memonopoli kekuatan ekonomi dalam keluarga besarnya. Kenyataan ini bisa dilacak dengan melihat cara Sadat merangkul kalangan masyarakat Mesir yang kaya dan kuat yang pada akhirnya para munfatihin mengambil keuntungan secara berlebihan dan konsumsi yang mencolok mata. Hal ini bertentangan dengan kebanyakan masyarakat Mesir dari kelas menengah dan orang-orang miskin. Tiba-tiba saja demonstrasi protes dan pemogokan masyarakat Mesir meletus seketika menyusul kebijakan “pintu terbuka” dilaksanakan.

lxxix

Dengan faktor-faktor di atas Anwar Sadat melakukan langkah politik yang ekstrim di mana ia memenjarakan lebih dari tiga ribu orang terhadap orang-orang yang menurutnya membangkang pemerintah. Orang-orang yang dipenjara merupakan representasi aktivis partai, pers, dan organisasi-organisasi keagamaan. Tindakan Sadat tersebut memiliki implikasi yaitu membuat para aktivis tersebut “dongkol”, sehingga pada 6 Oktober 1981 Sadat menuai jerih payahnya itu dengan lebih kurang tujuh puluh peluru bersarang di tubuhnya, Sadat pun tewas. Dengan demikian hipotesis skripsi ini bahwa “model demokrasi yang diusung Anwar Sadat hanya demi kepentingan kekuasaanya” benar adanya dengan inkonsistensi demokrasi yang ia cetuskan sendiri.

B. Saran-Saran Jika Mesir menginginkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik maka disarankan dua hal: pertama, bagi pemerintah yang sedang duduk di tampuk kekuasaan disarankan menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara konsisten. Demokrasi harus ditransformasikan secara luas kepada masyarakat Mesir. Kedua, bagi rakyat Mesir disarankan agar demokrasi tidak dijadikan untuk mencapai tujuan yang tidak demokratis (undemocratic procedure) mengingat bahwa Mesir memiliki banyak organisasi-organisasi kemasyarakatan yang cenderung anti-demokrasi. Dengan demokrasi ini diharapkan semua persoalan bangsa bisa diselesaikan dengan cara-cara damai dan rasional, sehingga pembunuhan sebagaimana terjadi pada Sadat tidak terulang kembali.

lxxx

BIBLIOGRAFI

Alfian dan Nazarudin Syamsudin, Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia, Jakarta: Rajawali, 1988. “Anwar Sadat” artikel diakses pada 24 April 2007 dari http://www.wikipedia. com/. Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2000. Basyar, Haman, ”Bagaimana Militer Menguasai Mesir?” jurnal Ilmu politik Vol. 3, No. 4 (Juli 1988): h.85-88. “Demokrasi.” Artikel diakses tanggal 27 April 2007 dari http://www.demokrasiindonesia.com/5mklno/pengertiandemokrasimkljder/t/ /5%^321bagi56.

lxxxi

Esposito, John L. dan John D. Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek. Penerjemah Rahmani Astuti Bandung : Mizan, 1999. Goldschmidt, Arthur JR., Historical Dictionary of Egypt, Lanham, MD., & London: The Scarecrie Oressm Unc, 1994 Heikal, Mohamed, Anwar Sadat: Kemarau Kemarahan. Penerjemah Arwan Setiawan Jakarta: PT. Temprin, 1986 “Hizbulahrar,” artikel diakses tanggal 15 Januari 2007 dari http://www.supraptoe.Wordpress.com/2007/04/09/mesir-negeri-gudangilmu -danper adaban-2/ - 60k Hunter, Shireen T., Politik Kebangkitan Islam, penerjemah Ajat S.U. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogni, 2001. Huntington, Samuel P., Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia, Yogyakarta: Qolam, 2001. “Infitah,” arikel diakses tanggal 9 Mei 2007 dari www.answers.com/topic/infitah Lapidus, Ira M., Sejarah Sosial Umat Islam, Penerjemah Ghufron A. Mas‘adi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999. Meyer, Thomas, Demokrasi: Sebuah Pengantar untuk Penerapan, Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2002. “Model Demoktasi di Mesir” Artikel di aksese pada tanggal 18 Januari 2007 dari http://Islamlib.co/id/index.php? Nasution, Harun, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Jakarta: Bulan Bintang, 1996. “Pengertian Infitah,” artikel diakses tanggal http://wwww.en.wikipedia.or g/wiki /I nfitah.

9

Mei

2007

dari

Rais, M. Amien, Demokrasi dan Proses Politik, Jakarta: LP3ES, 1986 El-Sadaty, Anwar, Mencari identitas: Sebuah Autobiografi, Jakarta : Tira Pustaka, 1983. Sihbudi, Riza, dkk., Profil Negara-Negara Timur Tengah, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995 -------, dkk, Profil Negara-Negara di Timur Tengah, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995 -------, dkk., Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah. Jakarta: PT. Eresco, 1993

lxxxii

-------, dan M Hamdan Basyar, Happy Bone Zulkarnain, Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah, Jakarta: PT Eresco, 1993 Thayib, Anshari dan Anas Sadaruan, Anwar Sadat Antara Pahlawan dan Penghianat Surabaya: Bina Ilmu, 1982. Widiatmoko, Bambang, “Anwar Sadat” dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990. Zakaria, Fareed, The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad, 1st ed., New York: W.W. Norton & Company, Inc., 2003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab

‫ص‬ ‫ض‬ ‫ط‬ ‫ظ‬ ‫ع‬ ‫غ‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫هـ‬ ‫ء‬ ‫ي‬

Indonesia Konsonan

‫ا‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ث‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫خ‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫س‬ ‫ش‬

b t ts j h kh d r z s sy

lxxxiii

s d t z ‘ g f q k l m n w h ’ y

Arab

Indonesia Vokal

‫ــَـ‬ ‫ــِـ‬ ‫ــُـ‬

a i u Vokal Panjang

‫ــﺎ‬ ‫ــﻮ‬ ‫ــﻲ‬ ‫ى‬ ‫ﺁ‬

â û î â ’â Difthong

‫ـــﻮ‬ ‫ـــﻲ‬

aw/au ay Kata Sandang

...‫ا ﻟـ‬ ‫ا ﻟﺸــ‬ ...‫وا ﻟـ‬

alal-sy wa’lLainnya

‫ــﺎت‬ ‫ــﺎة‬

ât âh

84

85