INFORMASI PROGRAM DIREKTORAT PEMBINAAN SMA TAHUN 2013

INFORMASI PROGRAM DIREKTORAT PEMBINAAN SMA TAHUN 2013

DIREKTORAT PEMBINAAN SMA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2013 Informasi Program Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2013

1

PENGANTAR Dimulainya program Pendidikan Menengah Universal (PMU) pada tahun ini memberikan kesempatan besar kepada setiap warga negara Indonesia untuk mengenyam layanan pendidikan menengah. Program PMU tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun, namun juga berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan SMA sebagai pusat pengembangan mutu pendidikan (center of excellence). Dengan mengusung tema menjangkau siswa didaerah terpencil yang susah dijangkau (reaching the unreach) diharapkan angka partisipasi kasar pendidikan menengah mencapai 97% pada tahun 2020. Mengacu pada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun 2011-2025, program PMU 12 Tahun diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkarater mulia, berilmu-pengetahuan (knowledgeable), dan berkeahlian (skillfull). Melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut diharapkan akan terwujud pembangunan ekonomi bangsa yang produktif dan berkelanjutan. Untuk mendukung program PMU, Direktorat Pembinaan SMA telah menyusun program pembangunan pendidikan SMA yang mengacu pada misi 5K Pendidikan Nasional meliputi: Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian. Aspek Pilar ketersediaan difasilitasi melalui penyediaan infrastruktur layanan pendidikan meliputi penyediaan ruang kelas yang diaktualisasikan dalam program bantuan sosial Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB). Pilar keterjangkauan difasilitasi melalui penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA, Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMA. Pilar kualitas difasilitasi melalui penyediaan fasilitas mutu sekolah dan pengembangan pendidikan karakter siswa, pengembangan kualitas sekolah, olimpiade keilmuan, seni, dan olahraga serta penerapan Kurikulum 2013. Pilar kesetaraan difasilitasi percepatan penyediaan infrastruktur pendidikan bagi daerah tertinggal. Pilar kepastian difasilitasi melalui program reformasi birokrasi dan komitmen dari pemerintah untuk mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Buku Informasi Program Direktorat Pembinaan SMA Tahun Anggaran 2013 ini memuat informasi program dari berbagai program dan kegiatan Direktorat Pembinaan SMA pada Tahun 2013 yang merupakan penjabaran Misi 5-K Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010Informasi Program Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2013

2

2014. Buku ini disusun agar dapat digunakan sebagai panduan kerja pelaksanaan program-program SMA, sekaligus menjadi salah satu bahan masukan bagi mitra kerja kami di Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah dan instansi lainnya dalam merumuskan kebijakan pembangunan pendidikan SMA. Semoga bermanfaat

Jakarta, Juni 2013 Direktur Pembinaan SMA

Ir. Harris Iskandar, Ph.D NIP. 19620429 198601 1 001

Informasi Program Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2013

3

DAFTAR ISI

Kata pengantar Daftar isi

BAB I. A. B. C. D. E. F.

BAB II. A. B.

ii iii

Kondisi Umum Pendidikan SMA Ketersediaan Layanan Pendidikan SMA Keterjangkauan Layanan Pendidikan SMA Kualitas Layanan Pendidikan SMA Kesetaraan Layanan Pendidikan SMA Pendidikan Menengah Universal (PMU) Identifikasi Masalah

1 4 6 7 10 12

Visi, Misi dan Terget Kerja Direktorat Pembinaan SMA Visi dan Misi Tujuan Strategis dan Terget Kinerja

13 14

BAB III. Organisasi dan Anggaran A. B. C. D.

Organisasi Pelaksana Rincian Tugas dan Fungsi Anggaran Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2013 Alokasi Anggaran 2013 Pada Setiap Sub Direktorat

20 22 23 25

BAB IV. Program Kerja Tahun 2012 A. B. C. D. E. F.

BAB V.

Ketersediaan Layanan Pendidikan SMA Keterjangkauan Layanan Pendidikan SMA Kualitas Layanan Pendidikan SMA Kesetaraan Layanan Pendidikan SMA Kepastian Layanan Pendidikan SMA Dekonsentrasi SMA

32 35 36 43 44 45

PENUTUP Penutup


47

4

BAB. I KONDISI UMUM PENDIDIKAN SMA nalisis kondisi umum pendidikan SMA diperlukan untuk mengidentifikasi isu, permasalahan, dan tantangan pendidikan SMA. Identifikasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMA, pokok-pokok kebijakan strategis, program dan sasaran. Berikut ini adalah analisis kondisi umum pendidikan SMA:

A

A. Ketersediaan Layanan Pendidikan SMA Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar (SD dan SMP) lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi pada jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA). Pada tahun 2010, Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) mencatat APK Pendidikan Dasar telah mencapai 98.20%, sementara APK Pendidikan Menengah baru mencapai 70.53% dan APK SMA sebesar 30.81%. Berikut ini adalah gambaran perbandingan APK Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Gambar 1.1: Perbandingan APK Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Su mb er : Pu sa t D ata d an Sta ti st ik P en d id ikan (P DS P), K e md i kb u d 20 10 Informasi Program Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2013

5

Gambar diatas menunjukan masih terdapat gap/kesenjangan antara APK Pendidikan Dasar dengan APK Pendidikan Menengah. Masih terdapat 28% lulusan SMP/Sederajat yang belum tertampung di Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA). Kesenjangan APK Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah didorong oleh keberhasilan Program Wajib Belajar 9 Tahun pada Pendidikan Dasar. Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) juga mencatat bahwa dari 497 Kabupaten/Kota (Kab/Kota) yang ada, sebanyak 235 Kabupaten/Kota atau 47.3% memiliki APK Pendidikan Menengah dibawah rata-rata nasional sebesar 70.53%. Berikut ini adalah gambar distribusi APK Pendidikan Menengah berdasarkan indeks kemiskinan propinsi pada tahun 2012. Gambar 1.2: Distribusi APK Pendidikan Menengah Berdasarkan Indeks Kemiskinan Propinsi Tahun 2012

Su mb er : M a st erp lan P e r cep atan d an Pe rlu a san P e mb an gu n an E kon o m i In d on e sia 2 01 1 -2 02 5

Gambar diatas menunjukan bahwa terdapat kecenderungan semakin tinggi tingkat kemiskinan suatu daerah maka semakin rendah APK daerahnya. Fakta tersebut sekaligus menunjukan bahwa terdapat korelasi antara tingkat kemiskinan dan partisipasi pendidikan di suatu daerah. Informasi Program Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2013

6

Rendahnya kemampuan daerah dalam menyediakan layanan pendidikan diyakini menjadi salah satu faktor rendahnya APK Pendidikan Menengah. Secara lebih spesifik, pada tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) tercatat mengalami kekurangan 4.174 Ruang Kelas untuk dapat menampung 1.8 Juta lulusan SMP/Sederajat yang mendaftar ke SMA. Berikut ini adalah distribusi dan kebutuhan ruang kelas per propinsi pada tahun 2012. Gambar 1.3: Distribusi dan Kebutuhan Ruang Kelas per Propinsi Tahun 2012

182,004 152,433 199,134

JAWA TIMUR JAWA TENGAH JAWA BARAT D.K.I JAKARTA SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT ACEH SUMATERA SELATAN LAMPUNG BANTEN SULAWESI SELATAN BALI RIAU SULAWESI TENGGARA KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TIMUR D.I YOGYAKARTA NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA BARAT KALIMANTAN SELATAN BENGKULU JAMBI SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH MALUKU KALIMANTAN TENGAH BANGKA BELITUNG PAPUA SULAWESI BARAT MALUKU UTARA GORONTALO PAPUA BARAT KEPULAUAN RIAU

71,250

242,906

95,341

125,592 44,998 62,194 52,639 65,120 67,652 79,870 43,155 54,172 58,369 68,165 60,484 69,366 29,444 37,583 40,244 46,351 24,882 30,902 32,742 38,545 23,659 29,353 19,567 24,939 41,881 47,235 33,745 38,769 17,743 22,741 15,752 19,869 23,128 26,928 17,846 21,523 19,703 23,247 21,038 24,017 16,750 19,234 8,091 10,161 15,20816,942 7,312 8,654 9,546 10,750 6,780 7,551 6,576 7,299 9,300 9,729

JML DITERIMA

240,952 200,767

146,744

JML PENDAFTAR

S u m b e r : D a t a P o k o k D i r e k t o r a t P e m b i n a a n S M A, 2 0 1 1 Y a n g S u d a h D i o l a h

Selain kekurangan, ruang kelas SMA juga tidak seluruhnya dalam kondisi baik. Dari total 93.630 ruang kelas SMA, tercatat sebanyak 4.14% atau 3.879 ruang dalam kondisi rusak berat dan 10.67% atau 9.986 ruang dalam kondisi rusak ringan. Berikut ini adalah gambar persentase kondisi ruang kelas SMA pada tahun 2012. Informasi Program Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2013

7

Gambar 1.4: Persentase Kondisi Ruang Kelas SMA

79.765 85.19%

3.879 4.14%

BAIK

RUSAK RINGAN

9.986 10.67%

RUSAK BERAT

Su mb er : D a t a P o k o k D i r e k t o r a t P e m b i n a a n SM A, 2 0 1 1 Y a n g Su d a h D i o l a h

B. Keterjangkauan Layanan Pendidikan SMA Partisipasi pendidikan masyarakat cenderung menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Angka partisipasi masyarakat pada jenjang Pendidikan Dasar lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang Pendidikan Menengah. Demikian pula angka partisipasi masyarakat pada Pendidikan Tinggi lebih rendah dibandingkan dengan partisipasi Pendidikan Menengah. Berikut ini adalah ilustrasi mengenai penurunan partisipasi masyarakat pada setiap jenjang pendidikan. Gambar 1.5: Persentase Kondisi Ruang Kelas SMA

Su mb er : D a t a P o k o k D i r e k t o r a t P e m b i n a a n SM A, 2 0 1 1 Y a n g Su d a h D i o l a h Informasi Program Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2013

8

Gambar diatas menunjukan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat. Terhadap gejala tersebut, Badan Pusat Statistik melalui Suvey Sosial Ekonomi Nasional membuat suatu analisa perbandingan antara komposisi pendidikan tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang siswa dengan tingkat kesejahteraan keluarga yang dihitung dari rata-rata pengeluaran keluarga dan dibagi menjadi 5 kelompok perlimaan (Quantile). Perlimaan/Quantile 1 adalah keluarga paling kaya dan Quantile 5 adalah keluarga termiskin. Berikut ini adalah ilustrasi mengenai hal tersebut. Gambar 1.6: Peranan Pendidikan dalam Pengembangan Perekonomian

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Susenas 2009

Ilustrasi diatas menunjukan bahwa faktor ekonomi keluarga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Terjadi kesenjangan partisipasi antara keluarga kaya dan miskin. Fenomena tersebut menunjukan bahwa jenjang Pendidikan Menengah didominasi oleh siswa yang berasal dari keluarga kaya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Pendidikan merupakan sebuah komoditas yang mahal dan sulit dijangkau oleh kaum miskin. Tidak terjangkaunya pendidikan bagi siswa miskin dikarenakan tingginya biaya pendidikan. Pada dasarnya, pendidikan yang baik membutuhkan biaya yang tinggi. Data Susenas (2009) mencatat bahwa rata-rata biaya pendidikan per siswa selama 6 bulan (Januari s.d. Juni 2009) adalah sebesar Rp.2.141.294,-. Jumlah tersebut dirasakan sulit dijangkau oleh keluarga miskin yang memiliki pendapatan dibawah Rp.400.000,-/bulan. Informasi Program Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2013

9

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesempatan yang setara (equal opportunity) untuk mendapatkan layanan pendidikan, terutama untuk siswa yang berasal dari keluarga miskin, masih menjadi tantangan bagi pembangunan pendidikan SMA saat ini.

C. Kualitas Layanan Pendidikan SMA Layanan Pendidikan yang baik sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana mutu yang dimiliki oleh sekolah untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar. Kondisi kepemilikan sarana dan prasarana mutu tersebut, dari sisi jumlah masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Berikut ini adalah tabel Kepemilikan Sarana dan Prasarana Mutu SMA. Gambar 1.7: Kepemilikan Sarana dan Prasarana Mutu SMA Sarana & Prasarana Mutu Jumlah SMA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

9.317

9.892

10.239

10.473

10.700

11.300

6057

6342

6841

7281

7973

9.377

65%

64.1%

66.8%

69.5%

74.5%

83%

883

883

883

2525

3812

5.922

- % terhadap SMA

9.48%

8.93%

8.62

24.11%

35.63%

52.41%

- Memiliki 2 Lab

3917

3917

4617

4757

5835

7.474

- Memiliki 1 Lab. IPA

6341

6721

8352

8863

9159

10.561

Memiliki Lab. Komputer

3483

3597

4118

4457

5115

7.004

% Terhadap SMA

37.4%

36.4%

40.2%

42.6%

47.8%

62%

A. Perpustakaan Memiliki Perpustakaan % Terhadap SMA B. Lab. IPA - Memiliki 3 Lab

C. Lab. Komputer

Sumber: D a t a P o k o k D i r e k t o r a t P e m b i n a a n SM A, Y a n g Su d a h D i o l a h

Tabel diatas menunjukan bahwa kondisi kepemilikan sarana dan prasarana sekolah masih sangat minim, khususnya untuk sarana Laboratorium IPA dan Komputer. Selain minim, penyebarannya juga belum merata di seluruh daerah, sekolah-sekolah yang memiliki sarana dan prasarana lengkap sebagian besar berada di kota besar. Hal tersebut bisa menjadi salah satu penyebab terjadi dispartitas mutu sekolah. Informasi Program Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2013

10

Tantangan lainnya adalah masih sangat terbatasnya jumlah peralatan laboratorium dan bahan ajar. Hal tersebut membuat laboratorium ataupun sarana mutu belum dapat termanfaatkan secara maksimal dalam praktek belajar mengajar. Selain itu, jumlah tenaga pengelola laboratorium juga masih terbatas. Kondisi ini menjadi penyebab belum optimalnya pemanfaatan dan pendayagunan sarana dan prasarana mutu yang dimiliki sekolah. Fasilitas lain yang mempengaruhi mutu pendidikan ialah ketersediaan buku pelajaran. Secara nasional ratio buku per siswa di SMA adalah 0.65, belum menunjukkan ratio ideal yakni satu buku untuk satu siswa. Masalah lain, bukan hanya keterbatasan jumlah, tetapi buku belum dijadikan sebagai sumber belajar dan belum tumbuhnya kesadaran membaca di kalangan siswa maupun guru. Hal lain yang terkait dengan sarana dan prasarana mutu pendidikan adalah masih sangat minimnya penggunaan TIK dalam mendukung kegiatan proses belajar mengajar. Pemanfaatan TIK sekolah-sekolah di Indonesia masih sangat tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Salah satu penyebab minimnya pemanfaatan TIK adalah kurangnya fasilitas TIK, yaitu komputer. Jumlah komputer yang dimiliki sekolah untuk pembelajaran rata-rata tidak sebanding dengan jumlah siswanya. Rata-rata nasional, rasio jumlah komputer dibanding jumlah siswa pada tahun 2009 adalah 1 banding 140. Artinya setiap unit komputer digunakan oleh 140 siswa.

D. Kesetaraan Layanan Pendidikan SMA Disparitas kepemilikan kondisi pendidikan seperti kepemilikan fasilitas mutu dan kualitas guru berimplikasi pada tidak meratanya kualitas layanan pendidikan SMA antar daerah. Ketimpangan dapat terlihat pada hasil belajar antar sekolah kota dan desa dan antar sekolah negeri dan swasta. Berikut ini adalah distribusi nilai Ujian Nasional murni SMA per kabupaten/kota berdasarkan indeks kemiskinan.


11

Gambar 1.8 Distribusi Nilai UN Murni SMA Kabupaten/Kota Tahun 2012 Berdasarkan Indeks Kemiskinan


Gambar diatas menunjukan adanya kecenderungan semakin rendah tingkat kesejahteraan daerah maka semakin rendah pula hasil belajarnya (Ujian Nasional). Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan suatu daerah cenderung berbanding lurus dengan kualitas pendidikan yang dihasilkan. Namun, gambar diatas juga menunjukan adanya daerah-daerah yang memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi, tetapi nilai rata-rata UN daerahnya rendah, hal ini terjadi di Kabupaten Sukamara dan Murung Raya (Propinsi Kalimantan Tengah). Hal tersebut sekaligus menunjukan bahwa tingkat kesejahteraan bukan satu-satunya faktor tingginya kualitas pendidikan suatu daerah, faktor geografis (kota-desa) juga memiliki pengaruh terhadap kualitas pendidikan suatu daerah. Daerah-daerah tertinggal cenderung memiliki kualitas pendidikan yang rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Berikut ini adalah peta daerah tertinggal dan perbatasan.


12

Gambar 1.9 Peta Daerah Tertinggal (3T, Nelayan, dan Perbatasan)


Lebih lanjut lagi ketimpangan akan lebih terlihat ketika kita membandingkan hasil belajar pendidikan formal SMA dengan program kesetaraan SMA (Paket C). Kualitas output/keluaran dari Pendidikan Kesetaraan Paket C diharapkan memiliki kompetensi yang tidak jauh berbeda dengan kualitas keluaran SMA. Namun, dalam berbagai aspek penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C masih belum terlaksana sesuai dengan standar yang ada. Dari sisi tenaga pendidik, jumlah tenaga pendidik paket C (Tutor) masih sangat minim. Selain itu, belum semua tutor mengajar sesuai dengan bidang kompetensinya, hal ini terlihat dari banyaknya tutor yang merangkap berbagai bidang studi. Dari sisi sarana dan prasarana belajar, belum seluruh lembaga penyelenggara memiliki bahan ajar yang lengkap. Selain itu, ruang belajar masih belum memadai untuk proses belajar mengajar. Hal tersebut terjadi karena lembaga penyelenggara masih sangat bergantung dari bantuan pemerintah. Selain kualitas, citra Paket C saat ini cukup memprihatinkan. Program kesetaraan Paket C terkadang hanya dijadikan alat oleh sebagian masyararat untuk mendapatkan ijazah dengan cara instan (tanpa melalui pembelajaran). Lembaga Paket C yang dikelola sesuai dengan standar cenderung ditinggalkan oleh peserta didiknya dan beralih ke lembaga yang tidak sesuai standar (yang hanya melakukan UN saja). Tantangan lainnya adalah masalah pendataan lembaga penyelenggara paket C. Sejauh ini belum ada data yang cukup akurat mengenai jumlah lembaga penyelenggara, jumlah tutor, maupun jumlah peserta didik Informasi Program Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2013

13

Paket C. Sulitnya pendataan ini dikarenakan cukup banyaknya lembaga penyelenggara Paket C hanya membuka program ini pada saat-saat tertentu saja (On-Off), khususnya pada saat ada bantuan dari pemerintah.

E. Pendidikan Menengah Universal (PMU) Penyelenggaraan PMU dilatar-belakangi oleh konsekuensi logis keberhasilan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Data dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP, 2011) menunjukkan bahwa dari 4,2 juta lulusan SMP sebesar 1,2 juta tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dikarenakan keterbatasan daya tampung sekolah. Keterbatasan daya tampung pendidikan menengah ini berdampak pada rendahnya angka partisipasi kasar (APK) siswa di jenjang sekolah menengah dibandingkan dengan jenjang pendidikan SD dan SMP sederajat. Selama lima tahun terakhir angka partisipasi kasar (APK) pendidikan jenjang menengah terus mengalami peningkatan, yaitu dari 52,20% pada tahun 2005/2006 menjadi 70,53% pada tahun 2010/2011. Namun demikian, angka partisipasi sekolah seiring dengan perjalanan waktu tempuh pendidikan dari jenjang pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi mengalami penurunan. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD sederajat pada tahun 2011 mencapai 115,3%, sedangkan APK SMP sederajat mencapai 98,2%. Angka partisipasi tersebut mengalami penurunan tajam pada jenjang pendidikan menengah dengan capaian APK hanya sebesar 70,5%. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah lulusan yang putus sekolah (DO) dan tidak melanjutkan, yang jumlahnya semakin meningkat seiring dengan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Untuk jenjang pendidikan menengah keterbatasan daya tampung menjadi penyebab tidak melanjutkannya lulusan SMP sederajat. Untuk itu diperlukan sebuah program akselerasi penyediaan layanan pendidikan berupa percepatan penyediaan fasilitas akses pendidikan menengah melalui PMU. Program ini pada dasarnya merupakan pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu. Tujuan utama PMU adalah meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, peningkatan kehidupan sosial politik serta kesejahteraan masyarakat. Sasarannya adalah pada tahun 2020 angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah sekurang-kurangnya mencapai 97%. Informasi Program Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2013

14

Gambar 1.10 Skenario Percepatan Peningkatan APK Pendidikan Menengah

No

Komponen

Sasaran Pemenuhan Kebutuhan

Satuan 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

A. Data Dasar a. Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun orang b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SM persen

13,516,594 13,625,526 13,743,349 13,863,242 13,983,134 14,103,026 14,222,919 14,342,811 81.38%

85.18%

89.18%

92.78%

94.14%

95.50%

96.50%

97.00%

c. Siswa Sekolah Menengah (SM)

siswa 10,414,946 11,000,142 11,606,564 12,256,663 12,862,662 13,163,897 13,468,390 13,725,116 13,912,527

d. Penambahan Siswa

siswa

585,196

606,422

650,099

606,000

301,235

304,493

256,726

187,410

e. Penambahan Rombel f. Penambahan Rombel Kemdikbud (90%) g. Penambahan Rombel Kemdikbud APBN (60%)

kelas

16,255

16,845

18,058

16,833

8,367

8,458

7,131

5,205

14,630

15,161

16,252

15,150

7,530

7,612

6,418

4,685

8,778

9,096

9,751

9,090

4,518

4,567

3,851

2,811

h. Penambahan Rombel SMA (40%)

kelas

3,511

3,639

3,901

3,636

1,807

1,827

1,540

1,124

i. Penambahan Rombal SMK (60%)

kelas

5,267

5,458

5,851

5,454

2,711

2,740

2,310

1,686

kelas kelas

Sumber: G r a n d D e s i g n P e n d i d i k a n M e n e n g a h U n i v e r s a l 2 0 1 2

Penyelenggaraan PMU menjadi krusial untuk upaya peningkatan angka partisipasi sekolah, menurunkan disparitas angka partisipasi sekolah antar wilayah, serta menguatkan daya saing bangsa. PMU mengusung semangat menjangkau siswa didaerah terpencil dan kepulauan yang susah untuk dijangkau (reaching the unreach), upaya percepatan tersebut mempunyai target sasatan APK pendidikan menengah nasional sebesar 97% dan diperkirakan tercapai pada tahun 2020. Apabila tanpa upaya percepatan tersebut maka sasaran nasional tersebut diperkirakan baru akan tercapai pada tahun 2040. Penyelenggaraan PMU akan dimulai pada tahun 2012 dalam bentuk rintisan dan akan digulirkan mulai tahun 2013. Untuk implementasi PMU telah disusun perencanaan kebutuhan program yang meliputi penyediaan infrasturktur akses pendidikan melalui penyediaan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB), penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM), penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, Informasi Program Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2013

15

serta peningkatan proses pembelajaran yang didasarkan pada jumlah dan distribusi penduduk usia pendidikan jenjang menengah di tingkat kabupaten/kota. Perencanaan tersebut diatas dituangkan dalam sebuah skenario pencapaian sasaran PMU yang mengidentifikasi kebutuhan anggaran; pembagian peran antara Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat; serta perimbangan komposisi SMA dan SMK sesuai dengan potensi daerah. Gambar 1-11 Skenaio Peningkatan APK Provinsi

Sumber: G r a n d D e s i g n P e n d i d i k a n M e n e n g a h U n i v e r s a l 2 0 1 2

F. Identifikasi Masalah 1. Daya tampung SMA belum dapat menampung seluruh lulusan SMP dan sederajat. 2. Masih terdapat ruang kelas SMA yang rusak, baik rusak berat, sedang, maupun ringan. 3. Pendidikan SMA belum dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, karena tingginya biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh masyarakat. 4. Kualitas proses belajar mengajar masih belum maksimal karena disebabkan oleh masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana mutu, khususnya untuk daerah-daerah terpencil. 5. Pendidikan masih tertinggal dan belum mampu bersaing secara global dengan negara - negara lainnya. 6. Masih terjadinya disparitas mutu pendidikan antar daerah. Informasi Program Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2013

16

BAB. II VISI, MISI DAN TARGET KINERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SMA A. VISI DAN MISI Mengacu pada Visi Pendidikan Nasional 2025, yaitu ”Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif” atau Insan Kamil/Paripurna, RPJP, RPJM bidang pendidikan dan tema pembangunan pendidikan periode 2010-2015 yang difokuskan pada penguatan layanan pendidikan bermutu dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan nasional, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, serta Visi 2014 Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif. Tema Layanan Prima sendiri mengandung Misi 5-K Kemendiknas 20102014, yaitu meningkatkan: (1) Ketersediaan; (2) Keterjangkauan; (3) Kualitas/Mutu dan Relevansi; (4) Kesetaraan; dan (5) Kepastian/Keterjaminan dalam memperoleh Layanan Pendidikan Bermutu bagi seluruh Rakyat Indonesia. Menyikapi tujuan dan makna yang terkandung dalam visi dan misi Kemendiknas serta memperhatikan secara seksama perkembangan kondisi dan tantangan dunia pendidikan ke depan, baik pada tingkat nasional, regional dan internasional, Direktorat Pembinaan SMA menetapkan visi pendidikan SMA, yaitu:

Visi Direktorat Pembinaan SMA 2014 Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan SMA dan Kesetaraan SMA melalui Penguatan Instansi yang Profesional, Akuntabel, dan Berwibawa Sebagai Pendorong Menuju Sekolah Menengah Atas Yang Mandiri Berskala Nasional dan Internasional.


17

Pencapaian visi di atas diwujudkan dengan menetapkan misi pendidikan SMA dan kesetaraan SMA tahun 2010-2014, yaitu: 1. Ketersediaan layanan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kesetaraan Sekolah Menengah Atas yang merata di semua provinsi, kabupaten, kota. 2. Keterjangkauan layanan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kesetaraan Sekolah Menengah Atas oleh semua lapisan masyarakat, tanpa melihat latar belakang ekonomi, status sosial, gender dan kondisi geografis. 3. Kualitas dan relevansi layanan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kesetaraan Sekolah Menengah Atas yang mampu mengembangkan potensi dan karakter peserta didik untuk masuk ke perguruan tinggi atau terjun ke masyarakat. 4. Kesetaraan bagi semua lapisan masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan bermutu Sekolah Menengah Atas dan Kesetaraan Sekolah Menengah Atas. 5. Terwujudnya sistem tata kelola yang amanah dan handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kesetaraan Sekolah Menengah Atas.

B. TUJUAN STRATEGIS DAN TARGET KINERJA Tujuan strategis Direktorat Pembinaan SMA diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Kemendiknas pada jenjang Sekolah Menengah Atas dan Kesetaraan Sekolah Menengah Atas yang dirumuskan berdasarkan sistem tata kelola untuk menghasilkan layanan prima sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Visi dan Misi Kemendiknas 2010-2014, yaitu sebagai berikut: Tabel 2.1. Tujuan Strategis Pembangunan Pendidikan SMA

Kode

Tujuan Strategis SMA

T.1

Tersedianya layanan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kesetaraan Sekolah Menengah Atas yang merata di semua propinsi, kabupaten, dan kota

T.2

Terjangkaunya layanan pendidikan yang bermutu Sekolah Menengah Atas dan Kesetaraan Sekolah Menengah Atas tanpa melihat kondisi ekonomi, status, dan kondisi geografis di semua propinsi dan kabupaten/kota


18

Kode

Tujuan Strategis SMA

T.3

Kualitas dan relevansi layanan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kesetaraan Sekolah Menengah Atas yang mampu mengembangkan potensi kecerdasan peserta didik untuk masuk ke Perguruan Tinggi atau bekerja ditengah-tengah masyarakat.

T.4

Kesetaraan bagi semua lapisan masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kesetaraan Sekolah Menengah Atas yang bermutu.

T.5

Terwujudnya sistem tata kelola yang amanah dan handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kesetaraan Sekolah Menengah Atas.

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kesetaraan Sekolah Menengah Atas, diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014. Sasaran strategis untuk setiap tujuan tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 2.2. Sasaran Strategis Pembangunan Pendidikan SMA

Sasaran Srategis

S3.1

S3.2

Meningkatnya APK SMA dan Paket C Nasional Mencapai 38,3% Meningkatkan Persentase SMA/SMK/SMLB yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan Akreditasi Minimal B Sebesar 58 %


Indikator Kinerja

Target 2013 Target Kinerja

1.1.1

APK SMA Nasional

35.74%

1.1.2

APK Paket C Nasional

2.20%

2.1.1

Persentase SMA Memiliki Sarana Prasarana Sesuai SNP

60%

2.1.2

Persentase SMA/Paket C Menerapkan Standar Isi, Standar Proses, Standar Kelulusan, dan Standar Pengelolaan Sesuai SNP

50%

2.1.3

Persentase SMA Menerapkan Pendidikan Karakter

90%

2.1.4

Persentase Siswa SMA Mendapat Beasiswa Prestasi

1%

19

Sasaran Srategis

S3.4

Target 2013

Indikator Kinerja

Meningkatnya Satker Mendapat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Program Pendidikan Menengah Mencapai 98%

Target Kinerja

2.1.5

Persentase Siswa SMA Mengikuti Olimpiade, Festival, Lomba, Debat Tingkat Nasional dan Internasional

7.5%

4.1.12

Satker yang Mendapat Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis SMA

100%

Untuk mencapai target sasaran strategis pada tahun 2014 telah ditetapkan pembabakan pencapain target sasaran strategis per tahun yang tertuang dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pembinaan SMA. Berikut tabel IKK Direktorat Pembinaan SMA.

Tabel 2.3.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pembinaan SMA TARGET TAHUN

KODE

IKK

INDIKA TOR

2010

2011

2012

2013

2014

1.1.1

APK SMA Nasional

%

30.81%

31.01%

33.20%

35.74%

38.29%

KODE

2006.020

Unit Sekolah Baru (USB) SMA Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMA Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Bantuan Operasional Paket C (BOP Paket C) Ruang Perpustakaan SMA

2006.021

Ruang Lab. IPA SMA

2006.018 2006.019 2006.033 2006.034

1.1.2 2.1.1

APK Paket C Nasional Persentase SMA Memiliki Sarana Prasarana Sesuai SNP

%

2.00%

2.10%

2.10%

2.20%

2.20%

%

30%

40%

50%

60%

70%

2006.013

2006.024

Ruang Lab. Komputer / Multimedia SMA Ruang Pusat Sumber Belajar TIK SMA Rehabilitasi Prasarana SMA

2006.025

Asrama SMA

2006.022 2006.023

2006.026 .026.001 .026.002 .026.003 Informasi Program Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2013

OUTPUT

Sarana dan Prasarana SMA Lainnya Ruang Serba Guna SMA Pengembangan SMA di Daerah 3T & Kluster 4 Pengembangan SMA di Papua & Papua Barat

20

TARGET TAHUN KODE

IKK

INDIKA TOR

2010

2011

2012

2013

2014

KODE

.026.004 2006.028 2006.029 2.1.2

Persentase SMA/Paket C Menerapkan Standar Isi, Standar Proses, Standar Kelulusan, Dan Standar Pengelolaan

%

-

44%

47%

50%

60%

2006.009 2006.011 2006.031 2006.010 2006.003 2006.006 2006.017 2006.030 2006.044 2006.016 2006.008

2.1.3

2.1.4

2.1.5

Persentase SMA Menerapkan Pendidikan Karakter Persentase Siswa SMA Mendapat Beasiswa Persentase Siswa SMA Mengikuti Olimpiade, Festival, Lomba, Dan Debat Tingkat Nasional Maupun Internasional

%

60%

75%

80%

90%

100%

2006.032

%

0%

0%

0%

1.00%

1.00%

2006.035

%

7.5%

7.5%

7.5%

7.5%

7.5%

2006.036 2006.037a 2006.037b 2006.038 2006.039

4.1.12

Satker Yang Mendapat Dukungan Manajemen Dan Layanan Teknis SMA

2006.001 KEG

5

5

5

5

5 2006.002a 2006.002b 2006.004 2006.040

OUTPUT Pengembangan SMA di Masyarakat Peduli Pdk. Buku Perpustakaan, Alat L. IPA, Alat TIK Penerapan Standar Sarana Prasarana SMA SMA Rujukan/ SMA Model/ SMA Berprestasi Penerapan Pembelajaran Berbasis TIK Penerapan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK SMA Terpantau Memenuhi Standar Kelulusan Pedoman, Standar Subdit Program & Evaluasi Pedoman, Standar Subdit Pembelajaran Pedoman, Standar Subdit Sarana Prasarana Pedoman, Standar Subdit Kelembagaan & Peserta Didik Peningkatan Kualitas Kelembagaan Penerapan Standar Proses Paket C Penerapan Kurikulum Baru SMA di Sekolah Penerapan Pendidikan Karakter di Sekolah

Beasiswa Bakat dan Prestasi Siswa SMA Olimpiade Sains SMA Nasional/ Internasional Olimpiade Olahraga Siswa SMA Nasional/Intern. Festival Lomba Seni Siswa SMA Nasional Olimpiade Penelitian Siswa SMA Indonesia (OPSI) Debat Bahasa Inggris Tingkat Nasional Perencanaan Program Direktorat Pemantauan Pelaksanaan Program Direktorat Koordinasi Propinsi Dengan Kab/Kota (Dekonsentrasi) Informasi Layanan Kebijakan (Pengolahan Data) Layanan Perkantoran

Untuk mencapai target IKK tahun 2013, Direktorat Pembinaan SMA telah menyusun kebijakan dan program yang relevan. Berikut tabel kebijakan dan program Direktorat Pembinaan SMA tahun 2013 dalam usaha untuk mencapai target IKK Tahun 2013. Informasi Program Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2013

21

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Kebijakan, dan Program Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2013 TARGET TAHUN KODE

1.1.1

IKK

APK SMA Nasional

INDIKA TOR

2010

2011

2012

2013

2014

%

30.81%

31.01%

33.20%

35.74%

38.29%

KODE

2006.020

Unit Sekolah Baru (USB) SMA Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMA Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Bantuan Operasional Paket C (BOP Paket C) Ruang Perpustakaan SMA

2006.021

Ruang Lab. IPA SMA

2006.018 2006.019 2006.033 2006.034

1.1.2

APK Paket C Nasional

%

2.00%

2.10%

2.10%

2.20%

2.20%

2.1.1

Persentase SMA Memiliki Sarana Prasarana Sesuai SNP

%

30%

40%

50%

60%

70%

2006.013

2006.024

Ruang Lab. Komputer / Multimedia SMA Ruang Pusat Sumber Belajar TIK SMA Rehabilitasi Prasarana SMA

2006.025

Asrama SMA

2006.022 2006.023

2006.026 .026.001 .026.002 .026.003 .026.004 2006.028 2006.029 2.1.2

Persentase SMA/Paket C Menerapkan Standar Isi, Standar Proses, Standar Kelulusan, Dan Standar Pengelolaan

%

-

44%

47%

50%

60%

2006.009 2006.011 2006.031 2006.010 2006.003 2006.006 2006.017 2006.030 2006.044 2006.016 2006.008


OUTPUT

Sarana dan Prasarana SMA Lainnya Ruang Serba Guna SMA Pengembangan SMA di Daerah 3T & Kluster 4 Pengembangan SMA di Papua & Papua Barat Pengembangan SMA di Masyarakat Peduli Pdk. Buku Perpustakaan, Alat L. IPA, Alat TIK Penerapan Standar Sarana Prasarana SMA SMA Rujukan/ SMA Model/ SMA Berprestasi Penerapan Pembelajaran Berbasis TIK Penerapan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK SMA Terpantau Memenuhi Standar Kelulusan Pedoman, Standar Subdit Program & Evaluasi Pedoman, Standar Subdit Pembelajaran Pedoman, Standar Subdit Sarana Prasarana Pedoman, Standar Subdit Kelembagaan & Peserta Didik Peningkatan Kualitas Kelembagaan Penerapan Standar Proses Paket C Penerapan Kurikulum Baru SMA di Sekolah

22

TARGET TAHUN KODE

2.1.3

2.1.4

2.1.5

IKK Persentase SMA Menerapkan Pendidikan Karakter Persentase Siswa SMA Mendapat Beasiswa Persentase Siswa SMA Mengikuti Olimpiade, Festival, Lomba, Dan Debat Tingkat Nasional Maupun Internasional

KODE

2010

2011

2012

2013

2014

%

60%

75%

80%

90%

100%

2006.032

Penerapan Pendidikan Karakter di Sekolah

%

0%

0%

0%

1.00%

1.00%

2006.035

%

7.5%

7.5%

7.5%

7.5%

7.5%

Beasiswa Bakat dan Prestasi Siswa SMA Olimpiade Sains SMA Nasional/ Internasional Olimpiade Olahraga Siswa SMA Nasional/Intern. Festival Lomba Seni Siswa SMA Nasional Olimpiade Penelitian Siswa SMA Indonesia (OPSI) Debat Bahasa Inggris Tingkat Nasional Perencanaan Program Direktorat Pemantauan Pelaksanaan Program Direktorat Koordinasi Propinsi Dengan Kab/Kota (Dekonsentrasi) Informasi Layanan Kebijakan (Pengolahan Data) Layanan Perkantoran

2006.036 2006.037a 2006.037b 2006.038 2006.039

4.1.12

Satker Yang Mendapat Dukungan Manajemen Dan Layanan Teknis SMA

OUTPUT

INDIKA TOR

2006.001 KEG

5

5

5

5

5 2006.002a 2006.002b 2006.004 2006.040


23

BAB. III ORGANISASI DAN ANGGARAN

alam rangka menjalankan visi yang ditetapkan, maka Direktorat Pembinaan SMA menyesuaikan struktur organisasi dan penganggaran berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk mencapai sasaransasaran strategis yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah struktur organisasi dan anggaran berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari Direktorat Pembinaan SMA.

D

A. ORGANISASI PELAKSANA Secara organisasi, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas terdiri atas 4 (empat) sub direktorat, 8 (delapan) seksi dan dan 1 (satu) sub bagian. Rincan detail organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

1.

Sub Direktorat Program dan Evaluasi Sub Direktorat program dan Evaluasi mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, program dan anggaran, kerja sama, pemberdayaan peran serta masyarakat, evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, dan pelaporan Direktorat. Sub Direktorat Program dan Evaluasi terdiri dari 2 seksi, yaitu: a. Seksi Penyusunan Program b. Seksi Evaluasi Program

2.

Sub Direktorat Pembelajaran Sub Direktorat Pembelajaran mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi penerapan standar teknis kurikulum, dan akreditasi Sekolah Menengah Atas dan kesetaraan Sekolah Menengah Atas. Sub Direktorat Pembelajaran terdiri dari 2 seksi, yaitu: a. Seksi Pelaksanaan Kurikulum b. Seksi Penilaian dan Akreditasi


24

3.

Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Sub Direktorat Sarana dan Prasarana mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis sarana dan prasarana Sekolah Menengah Atas serta kesetaraan Sekolah Menengah Atas. Sub Direktorat Sarana dan Prasarana teridiri dari 2 seksi, yaitu: a. Seksi Sarana b. Seksi Prasarana

4.

Sub Direktorat Kelembagaan dan Peserta Didik Sub Direktorat Kelembagaan dan Peserta Didik mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijkan serta fasilitasi penerapan standar teknis kelembagaan dan pemberdayaan sekolah serta pembinaan bakat, prestasi, dan karakter peserta didik Sekolah Menengah Atas dan kesetaraan Sekolah Menengah Atas. Sub Direktorat Kelembagaan dan Peserta Didik terdiri dari 2 seksi, yaitu: a. Seksi Kelembagaan b. Seksi Peserta Didik

5.

Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas untuk urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Direktorat.


25

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan SMA

DIREKTUR PEMBINAAN SMA Subbagian Tata Usaha

Subdirektorat Program dan Evaluasi

Subdirektorat Pembelajaran

Subdirektorat Sarana dan Prasarana

Subdirektorat Kelembagaan dan Peserta Didik

Seksi Penyusunan Program

Seksi Pelaksanaan Kurikulum

Seksi Sarana

Seksi Kelembagaan

Seksi Evaluasi Program

Seksi Penilaian dan Akreditasi

Seksi Prasarana

Seksi Peserta Didik

B. RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah pasal 338, tugas Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas adalah melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang Sekolah Menengah Atas dan kesetaraan Sekolah Menengah Atas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 tersebut, Direktorat Pembinaan SMA menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:


26

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Perumusan kebijakan di bidang pembelajaran, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan peserta didik Sekolah Menengah Atas dan kesetaraan Sekolah Menengah Atas. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan peserta didik Sekolah Menengah Atas dan kesetaraan Sekolah Menengah Atas. Fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembelajaran, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan peserta didik Sekolah Menengah Atas dan kesetaraan Sekolah Menengah Atas. Pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas dan kesetaraan Sekolah Menengah Atas. Evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembelajaran, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan peserta didik Sekolah Menengah Atas dan kesetaraan Sekolah Menengah Atas. Pelaksanaan administrasi Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas.

C. ANGGARAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMA TAHUN 2013 Untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci melalui pelaksanaan kebijakan dan program, Direktorat Pembinaan SMA mendapatkan alokasi anggaran APBN pada tahun 2013 adalah sebesar Rp.4.128 milyar. Alokasi anggaran ini naik sebesar 138% atau Rp.2.396 milyar, dibandingkan dengan anggaran tahun 2012 sebesar Rp.1.732 miyar. Kenaikan anggaran ini difokuskan untuk pelaksanaan program Pendidikan Menengah Universal (PMU), melalui alokasi dana rintisan Bantuan Operasional Sekolah Menengah (BOS) SMA dan penyediaan sarana dan prasarana akses SMA seperti subsidi Ruang Kelas Baru (RKB) SMA dan Unit Sekolah Baru (USB) SMA. Anggaran pendidikan SMA dialokasikan untuk pencapaian misi 5K dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan pembangunan pendidikan SMA ke depan, lebih berfokus pada usaha peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan pendidikan, serta tata kelola dan akuntabilitas. Misi 5K dari Kementerian Pendidikan Nasional, memberikan peluang yang lebih besar bagi Direktorat Pembinaan SMA untuk lebih berfokus pada usaha peningkatan pilarInformasi Program Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2013

27

pilar kebijakan pendidikan SMA. Tabel dibawah menjelaskan anggaran pada setiap Sub Direktorat di lingkungan Direktorat Pembinaan SMA beserta anggaran Dekonsentrasi.

Tabel 3.1. Alokasi Anggaran Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2013 Antara Dana Mengikat dan Tidak Mengikat

No

Kegiatan

Jumlah (Dalam Ribuan)

Prosentase

Dana Tidak Mengikat 1

2

A. Pusat Subdit. Program dan Evaluasi Subdit Pembelajaran Subdit Sarana dan Prasarana Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Subbag Tata Usaha Sub Jumlah Pusat B. Dekonsentrasi Dekonsentrasi (Manajemen di 33 Propinsi) Alokasi Anggaran (Pusat+Dekon)

97.7% 2.964.059.472 95.311.121 810.715.305 143.066.233 22.563.757 4.035.715.888 2.3% 92.598.399 4.128.314.287

100%

Tabel 3.2. Alokasi Anggaran Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2013 Antara Pilar Kebijakan Pusat Total Bantuan Sosial Swakelola

Dekon

3.802.317.699 233.398.189

0 92.598.399

% Bantuan Sosial % Swakelola

92,1% 5,7%

0% 2,2%

Ketersediaan Keterjangkauan

708.000.442 2.948.161.972

-

207.950.486 101.605.285 69.997.703

32.219.075 60.379.324

17,1% 71,4% 5%

0% 0% 0,8%

Kualitas Kesetaraan Kepastian % Ketersediaan % Keterjangkauan % Kualitas Informasi Program Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2013

28

Pusat % Kesetaraan % Kepastian

Dekon

2,5% 1,7%

0% 1,5%

Gambar 3.3. Alokasi Anggaran Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2013 Berdasarkan Pilar Kebijakan

D. Alokasi Anggaran 2013 Pada Setiap Sub Direktorat Anggaran pendidikan SMA dialokasikan untuk pencapaian misi 5K dari Kementerian Pendidikan Nasional. Kebijakan pembangunan pendidikan SMA pada tahun ini, lebih berfokus pada usaha peningkatan ketersediaan melalui penyediaan ruang kelas, keterjangkauan melalui penyediaan bantuan dana operasional sekolah non personil, dan kualitas penyediaan fasilitas mutu sekolah dan kegiatan asistensi serta fasilitasi. Perintisan Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) memberikan peluang bagi peluang yang lebih besar bagi Direktorat Pembinaan SMA untuk lebih berfokus pada usaha peningkatan pilar-pilar kebijakan pendidikan SMA tersebut. Berikut ini adalah anggaran pada setiap Sub Direktorat di lingkungan Direktorat Pembinaan SMA.


29

1.

Sub Direktorat Program dan Evaluasi

2.

Sub Direktorat Pembelajaran

3.

Sub Direktorat Sarana dan Prasarana


30

4.

Sub Direktorat Kelembagaan dan Peserta Didik

5.

Sub Bagian Tata Usaha

6.

Dekonsentrasi


31

BAB. IV PROGRAM KERJA TAHUN Dalam rangka mendukung visi, misi, dan sasaran strategis, maka Direktorat Pembinaan SMA menyusun kebijakan pembangunan pendidikan SMA yang didasari 5 kebijakan pokok pendidikan nasional. Kebijakan pokok pembangunan SMA meliputi: Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan, dan Kepastian pengelolaan pendidikan. Berikut ini adalah program-program yang mendukung terwujudnya kebijakan pembangunan SMA tersebut.

A. KETERSEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN SMA Kebijakan Ketersediaan Layanan Pendidikan ditujukan untuk penyediaan ruang belajar (supply). Penyediaan ruang belajar diwujudkan dalam bentuk penyediaan Unit Sekolah Baru, Pembangunan Ruang Kelas Baru, dan Rehabilitasi Bangunan SMA. Penyediaan ruang belajar tersebut dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan di daerah-daerah terpencil dan daerah pemekaran, memenuhi ratio siswa/kelas, memberikan layanan single shift. Berikut ini adalah informasi mengenai program-program yang ditujukan untuk mendukung kebijakan ketersediaan layanan pendidikan.

1.

Pembagunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Unit Sekolah Baru (USB) adalah bantuan pembangunan unit gedung baru untuk penyelenggaraan sekolah SMA Negeri yang diberikan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka memperluas akses dan pemerataan layanan pendidikan SMA. Pembangunan Unit Sekolah Baru ini dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2013 ini program USB akan diimplementasikan dengan membangun 94 USB dengan alokasi anggaran sebesar Rp.194.800.000.000,-. Pembangunan Unit Sekolah Baru bertujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan SMA. Oleh karena itu, Bantuan ini ditujukan bagi daerah-daerah yang memiliki Angka Partisipasi Pendidikan (APK) rendah. Bantuan ini juga dapat diperuntukan bagi daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki atau


32

kekurangan fasilitas pendidikan SMA. Selain itu, bantuan ini juga ditujukan bagi daerah atau wilayah perbatasan yang memerlukan layanan pendidikan SMA. Penyediaan bantuan sosial Unit Sekolah Baru (USB) SMA ini bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) Kabupaten/Kota melalui penyediaan sekolah baru. Kriteria daerah penerima USB adalah Kabupaten/Kota dengan capaian APK dibawah rata-rata nasional serta Kabupaten/Kota di daerah 3T serta menyediakan lahan yang siap bangun atas nama pemerintah daerah.

2.

Pembagunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) bertujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan masyarakat di suatu daerah. Oleh karena itu, bantuan Ruang Kelas Baru ini diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang memiliki daya tampung lebih kecil daripada jumlah siswa pendaftar. Selain itu, bantuan ini juga diperuntukan bagi sekolahsekolah yang menyelenggarakan pendidikan dengan mekanisme double shift. Pada tahun 2013 ini Direktorat Pembinaan SMA telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.513.200.442.000,- untuk membangun ruang kelas sebanyak 2.511 ruang. Kriteria sekolah penerima bantuan adalah sebagai berikut: Lahan milik PEMDA (SMA Negeri) dan Yayasan (SMA Swasta) yang dibuktikan oleh Pejabat yang berwenang; Memiliki Rombongan Belajar lebih dari 3 dan jumlahnya terus meningkat; Diprioritaskan bagi SMA yang memiliki Rombongan Belajar lebih besar daripada ruang kelas yang ada; SMA dengan jumlah pendaftar lebih banyak dari kapasitas daya tampung yang ada; dan memiliki lahan kosong. Pada tahun 2013 ini, Direktorat Pembinaan SMA membuka peluang bagi donatur untuk berpartisipasi dalam pembangunan ruang kelas. Hal ini diwujudkan dalam program Public Private Participantion. Program ini bertujuan mendorong pihak donatur, baik individu maupun kelompok, untuk berpartisipasi dalam pembangunan Ruang Kelas Baru. Donatur dapat mencantumkan identitasnya pada Ruang Kelas yang dibangun. Disamping dana dari donatur, Direktorat Pembinaan SMA juga akan memberikan alokasi anggaran terkait dengan pembangunan ruang kelas, kuota RKB disesuaikan dengan bantuan dari donatur.


33

Penyediaan bantuan sosial Ruang Kelas Baru (RKB) selain bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) Kabupaten/Kota melalui penyediaan ruang kelas. SMA penerima RKB diharapkan dapat memperluas daya tampung sekolahnya sehingga mampu menyerap lulusan SMP sederajat untuk melanjutkan ke jenjang SMA.

3.

Rehabilitasi Ruang Belajar SMA Program ketersediaan layanaan pendidikan tidak hanya diaplikasikan melalui penyediaan ruang belajar, tetapi juga dengan melakukan rehabilitasi bangunan/ruang yang rusak. Tujuan dari rehabilitasi bangunan/gedung ini ditujukan untuk membantu perbaikan bangunan/gedung atau prasarana fisik sekolah lainnya yang mengalami kerusakan. Bantuan rehabilitasi ini diperuntukan bagi bangunan/gedung yang mengalami kerusakan, yang apabila diperbaiki masih layak untuk digunakan. Bantuan rehabilitasi ini diprioritaskan kepada sekolah yang mengalami kerusakan berat dan sedang, yang meliputi: penggantian rangka atap; penggantian rangka plafond; penggantian rangka kayu; penggantian kusen; dan penggantian semua penutup atap. Bantuan ini juga diperuntukan bagi sekolah yang mengalami kerusakan pada ruang kelas yang menyebabkan terganggunya proses belajar mengajar. Pada tahun 2013 ini program rehabilitasi dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Melalui mekanisme DAK, maka peruntukan alokasi anggaran untuk rehabilitasi tergantung dari kebijkan setiap pemerintah kabupaten/kota. Adapun proporsi anggaran DAK untuk rehabilitasi adalah sebesar 40% s.d. 50% dari total dana DAK yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota. Rehabilitasi ruang belajar rusak berat ini merupakan bagian dari program Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana DAK merupaka dana transfer dari Pemerintah ke pemerintah daerah dan akan dialokasikan ke sekolah dengan kondisi ruang belajar rusak berat.


34

B. KETERJANGKAUAN LAYANAN PENDIDIKAN SMA Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya angka partisipasi masyarakat terhadap pendidikan adalah faktor ekonomi. Untuk meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat, penyediaan layanan pendidikan saja belum cukup tanpa adanya usaha-usaha untuk meningkatkan “daya beli” (demand power) masyarakat. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap pendidikan, maka Direktorat Pembinaan SMA menyalurkan bantuan pendidikan bagi siswa miskin dan bantuan operasional kepada sekolah. Dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat terhadap pendidikan, maka Direktorat Pembinaan SMA melaksanakan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMA dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA. Melalui program-program tersebut diharapkan dapat mewujudkan layanan pendidikan SMA yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Berikut ini adalah penjelasan dari programprogram tersebut.

1.

Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMA Sebagai usaha untuk menekan angka putus sekolah siswa SMA, Direktorat Pembinaan SMA memberikan bantuan dana untuk keperluan pribadi siswa melalui program Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMA. Program BSM bertujuan untuk membantu siswa miskin dalam memenuhi biaya pendidikannya. Program ini juga sekaligus memberikan peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada siswa miskin untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan SMA. Program BSM adalah pemberian dana pendidikan secara langsung kepada siswa miskin untuk memenuhi biaya pribadi peserta didik, meliputi: buku dan alat tulis sekolah; pakaian dan perlengkapan sekolah; transportasi siswa ke sekolah; dan uang saku siswa ke sekolah. Sasaran BSM pada tahun 2013 ini adalah sebanyak 561.832 siswa SMA dengan total alokasi dana sebesar Rp. 561.832.000.000,-. Biaya satuan (Unit Cost) untuk program ini adalah sebesar Rp 1.000.000 per siswa per tahun atau Rp. 500.000 per siswa per 6 bulan/semester. Bantuan ini pada dasarnya diperuntukan bagi siswa miskin agar terhindar dari putus sekolah karena masalah ekonomi. Siswa miskin yang dapat menerima bantuan ini adalah siswa yang diusulkan oleh sekolah bersangkutan dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Proses seleksi siswa dilaksanakan oleh sekolah dengan mempertimbangkan berbagai kondisi lokal di daerahnya.


35

Kebijakan dan Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan untuk 561.832 siswa miskin SMA.

2.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SMA dan kualitas layanan pendidikan SMA, Pemerintah menyusun program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA. BOS SMA adalah program Pemerintah berupa pemberian dana langsung ke sekolah dimana besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan satuan biaya (unit cost) bantuan. Dana BOS SMA digunakan untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional sekolah non personalia. BOS SMA memberikan dana untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional sekolah. Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana bantuan operasional sekolah tersebut, sekolah diwajibkan untuk membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa. Sasaran program pada tahap rintisan ini adalah SMA Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia. Besar bantuan per sekolah diperhitungkan dari jumlah siswa, dimana program ini memperhitungkan jumlah siswa SMA nasional sebanyak Rp.4.235.108 siswa SMA. Satuan biaya (unit cost) program BOS SMA sebesar Rp. 560.000/siswa/tahun. Kebijakan dan Program ini bertujuan untuk menggantikan dana operasional sekolah yang dialokasikan untuk membebaskan dan / atau membantu biaya pendidikan bagi siswa miskin SMA diseluruh Indonesia.

C. KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN SMA Peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat harus diimbagi dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Kebijakan yang berfokus pada mutu layanan pendidikan didasarkan pada salah satu tujuan pendidikan SMA, yakni mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi. Berikut ini adalah programprogram peningkatan kualitas dan mutu pendidikan SMA.


36

1.

Sekolah Rujukan (497 SMA) Sejalan dengan kebutuhan pendidikan yang bermutu bagi bangsa Indonesia, Pemerintah bersama dengan DPR RI menetapkan UndangUndang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada pasal 50 ayat 3 yang memberikan amanat kepada pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurangkurang satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi sekolah rujukan. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu yang didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional Tahun 20052025 yang menetapkan bahwa prioritas RPJP Tahap 1 (2005-2010) adalah meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, Direktorat Pembinaan SMA melaksanan program SMA Rujukan. Pada tahun 2013 ini, Direktorat Pembinaan SMA akan membina 497 Sekolah Rujukan di seluruh Indonesia. Sekolah yang masuk program SMA Rujukan adalah sekolah yang sudah memenuhi SNP, berpotensi dan memilliki komitmen untuk didorong ke arah Sekolah Reference.

Kebijakan dan Program ini bertujuan untuk menyediakan satu SMA sebagai acuan pengembangan mutu di setiap kabupaten/kota. Sasaran program mencakup 497 SMA.

2.

Penerapan Kurikulum 2013 Kebutuhan akan sumberdaya manusia yang berkualitas semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Perdagangan bebas (baik pada tingkat regional maupun internasional) memberikan tantangan bagi Bangsa Indonesia untuk dapat bersaing. Selain itu, kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat dewasa ini berimplikasi pada terjadinya kecenderungan kenvergensi antara ilmu dengan teknologi. Berdasarkan hal tersebut, maka peningkatan kompetensi sumberdaya manusia Indonesia mutlak diperlukan untuk dapat bersaing di era globalisasi.


37

Implementasi kurikulum 2013 ini akan dilaksanakan pada 1.270 SMA diseluruh Indonesia. Dalam rangka mensosialisasikan penerapan kurikulum 2013 dan meningkatkan mutu pembelajaran dan penilaian di SMA, Direktorat Pembinaan SMA melaksanakan berbagai program dan kegiatan antara lain melalui pengadaah buku kurikulum 2013; pelatihan guru, kepala sekolah, dan pengawas; pendampingan; supervisi; serta monitoring dan evaluasi. berikut ini adalah sasaran dalam implementasi kurikulum 2013. No

Sasaran

Jumlah

1

Sekolah

1.270 SMA

2

Rombongan Belajar Guru Siswa Buku Sekolah Rombongan Belajar Guru

10.702 Rombel 5.979 Guru 388.950 Siswa 1,178,808 Eksemplar 1.270 SMA 10.702 Rombel 5.979 Guru

3 4 5 6 7 8

Kebijakan dan Program ini bertujuan untuk mengimplementasikan kurikulum baru dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran SMA.

3.

Penyediaan Fasilitas Mutu SMA Layanan pendidikan sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana mutu yang dimiliki sekolah untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar. Kondisi kepemilikinan sarana dan prasarana tersebut, dari sisi jumlah masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Untuk itu, Direktorat Pembinaan SMA berupaya untuk memenuhi sarana dan prasarana mutu dengan memberikan bantuan pembangunan sarana dan prasarana mutu pendidikan kepada sekolah dalam bentuk dana bantuan sosial yang disalurkan langsung ke sekolah penerima. Untuk memenuhi kualitas layanan pendidikan yang sesuai atau mendekati Standar Nasional Pendidikan, maka pada tahun 2013 akan diberikan bantuan kepada sekolah untuk pembangunan 100 ruang laboratorium komputer dan 210 paket bantuan sosial peralatan TIK untuk mendukung laboratorium komputer, multi media dan ruang PSB.


38

Berikut ini adalah jumlah sasaran dan alokasi anggaran untuk program penyediaan fasilitas mutu.

Kebijakan dan Program ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas mutu SMA dalam upaya meningkatkan peningkatan kualitas pembelajaran. Sasaran program mencakup pembangunan 100 ruang laboratorium ruang laboratorium komputer baru, 210 paket bantuan peralatan TIK

4. Bimbingan Teknis Penerapan Pembinaan Karakter Bangsa SMA Meningkatnya partisipasi pendidikan ternyata belum sepenuhnya diikuti dengan pendidikan karakter dan akhlak mulia yang mampu membangun karakter bangsa yang kokoh. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan karakter bangsa, seperti: penggunaan narkoba; tindak kekerasan di sekolah; pornografi, dll. Pendidikan karakter mempunyai peranan penting dalam upaya pembangunan karakter dalam arti luas, guna mendukung terwujudnya peradaban bangsa yang unggul dan mulia. Sejalan dengan visi pendidikan nasional yakni menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna), maka Direktorat Pembinaan SMA pada tahun 2013 ini akan melaksanakan Bimbingan Teknis Penerapan Pembinaan Karakter Bangsa. Bimbingan teknis ini meliputi: Pembinaan berwawasan lingkungan sehat, kebangsaan, dan karakter bangsa; pembinaan kepemimpinan dan kepanduan; pembinaan dan pendidikan kewirausahaan; dan pencegahan perilaku menyimpang (narkoba, kekerasan, HIV AIDS). Kegiatan Bimbingan Teknis ini direncanakan akan melibatkan 6.128 Siswa SMA.

Kebijakan dan Program ini bertujuan untuk mengembangkan karakter siswa. Impelementasi pelaksanaan program dilakukan melalui kegiatan pramuka dan kemah remaja dengan melibatakan sasaran mencakup 6.128 siswa SMA.


39

5.

Lomba Kelimuan SMA Salah satu kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan adalah mendorong minat siswa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Usaha mendorong minat tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan Olimpiade 8 bidang pengetahuan, yaitu: Fisika, Kimia, Biologi, Matematika, Astronomi, Komputer, Ekonomi, dan Kebumian. Untuk menumbuhkan budaya kompetisi dikalangan para siswa SMA, olimpiade keilmuan dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, nasional sampai dengan internasional. Ajang ini juga sekaligus menjadi alat seleksi untuk mewakili Indonesia di olimpiade internasional. Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2013 akan diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat. Indonesia direncanakan akan mengirim siswa dari hasil seleksi dan pembinaan pemenang OSN 2013 untuk mengikuti berbagai event internasional yang akan diselenggarakan sepanjang tahun 2013. Jadwal olimpiade keilmuan dan negara penyelenggara yang akan diikuti oleh siswa-siswa wakil Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah: Tabel Jadwal Pelaksanaan Olimpiade Sains Tingkat Internasional Tahun 2013 Event Olimpiade

Venues

Jadwal

International Mathematics Olympiad (IMO)

Bogota, Colombia

Juli

International Physics Olympiad (IPhO)

Juli

International Chemistry Olympiad (IChO)

Copenhagen, Denmark Moscow, Russia

International Biology Olympiad (IBO)

Zurich, Swiss

Juli

International Olympiad in Informatics (IOI)

Brisbane, Australia

Juli

International Astronomy Olympiad (IAO)

Lithuania

Agustus

International Olympiad in Astronomy and Astrophysics (IOAA)

Athena, Yunani

Juli

International Earth Science Olympiad (IESO)

Mysoree,India

Juli


Juli

40

Event Olimpiade International Geoscience Olympiad (IGEO)

Venues

Kyoto, Jepang

Jadwal

Agustus

Pada tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan target kepada Direktorat Pembinaan SMA untuk meningkatkan prestasi siswa Indonesia di semua event Olimpiade Internasional. Untuk mencapai target tersebut, kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi terkemuka di Indonesia akan dilanjutkan dalam bentuk program pembinaan khusus (training centre), sebelum siswa mengikuti olimpiade internasional. Pembinaan khusus dilaksanakan dalam III tahap, setiap tahap dilakukan evaluasi dan seleksi untuk menentukan siswa terbaik yang akan mewakili Indonesia di tingkat internasional.

Kebijakan dan Program ini bertujuan untuk mengembangkan budaya kompetisi siswa dalam bidang akademik. Sasaran program mencakup 340 siswa SMA.

6. Lomba Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SMA Dalam rangka meningkatkan semangat berolaharaga di kalangan siswa SMA, akan dilaksanakan kompetisi olahraga dan seni secara berjenjang dari tingkat kab/kota, provinsi, dan pusat. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun fisik yang sehat, kuat dan membentuk karakter siswa yang bersikap sportif, jujur, berprestasi, menumbuhkan kecerdasan estetika, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Kompetisi ini akan diikuti oleh total 1.485 siswa SMA dari seluruh provinsi yang telah mengikuti seleksi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Pada tahun 2013 ini, untuk olahraga, yang dipertandingkan hanya lima cabang, yaitu pencak silat, karate, atletik, tenis meja, dan bulu tangkis.


41

Sementara untuk seni, akan dipertandingkan 6 cabang kesenian, yaitu: Seni Baca Al Qur’an, Seni Kriya/Keterampilan, Seni Membuat Poster, Seni Baca dan Cipta Cerpen, Seni Menyanyi Solo dan Seni Tari Berpasangan.

Kebijakan dan Program ini bertujuan untuk mengembangkan budaya kompetisi siswa dalam bidang olahraga dan seni. Sasaran program mencakup 1.485 siswa SMA.

7.

Lomba Penelitian Siswa SMA Banyak ilmuwan terkemuka dari berbagai cabang ilmu pengetahuan lahir dari lomba yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1997. Sejak saat itu setiap tahun dilaksanakan Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) bagi para remaja (siswa SLTA dan SLTP). Bidang ilmu yang dilombakan adalah pertanian, matematika, fisika (mesin dan elektronika), kimia, geologi, kesehatan, psiklogi, sastra, sejarah/budaya ekologi (antar bidang), ekonomi, manajemen, pendidikan, dan sosiologi. Tujuan penyelenggaraan lomba ini adalah mendorong siswa untuk gemar melakukan penelitian sejak usia remaja. Sejak tahun 2009 nama LPIR dirubah menjadi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI). Pada tahun 2013, Olimpiade Penelitian Siswa akan dilaksanakan di Jakarta. Kebijakan dan Program ini bertujuan untuk mengembangkan budaya kompetisi siswa dalam bidang penelitian dan pengembangan. Sasaran program mencakup 330 siswa SMA.

8. Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing Siswa SMA Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemikiran analitik siswa dalam mengemukan dan mempertahankan pendapat, membangun rasa percaya diri, serta menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Ajang debat ini akan membicarakan isu-isu hangat mengenai perkembangan kondisi nasional maupun internasional yang terjadi. Komponen kegiatan dalam program ini meliputi: (1) pemanggilan peserta dari sekolah yang memenuhi syarat dan kreteria, (2) pembinaan khusus, dan (3) pengiriman/ pemberangkatan peserta ke Informasi Program Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2013

42

lomba debat tingkat internasional. Pelaksanaan lomba debat tingkat internasional akan dilaksanakan di Antalya, Turki. Kebijakan dan Program ini bertujuan untuk mengembangkan budaya kompetisi siswa dalam bidang penelitian dan pengembangan.

D. KESETARAAN LAYANAN PENDIDIKAN SMA Disparitas kepemilikan kondisi pendidikan seperti kepemilikan fasilitas mutu dan kualitas guru berimplikasi pada tidak meratanya kualitas layanan pendidikan SMA antar daerah. Ketimpangan dapat terlihat pada hasil belajar antar sekolah kota dan desa dan antar sekolah negeri dan swasta. Disparitas antar wilayah tidak hanya terkait dengan kepemilikan fasilitas mutu dan tenaga pengajar. Ketersediaan fasilitas akses layanan pendidikan juga menjadi tantangan utama pendidikan SMA. Pada daerah-daerah terpencil dan kepulauan besar kemungkinan belum tersedia sekolah SMA. Lebih lanjut lagi ketersediaan ruang kelas yang memadai masih menjadi tantangan utama pendidikan SMA terutama pada daerah-daerah terpencil dan kepulauan. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan kebijakan yang bersifat affirmatif (keberpihakan) pada daerah-daerah terpencil. Berikut ini adalah program-program mengenai hal tersebut.

Kedua program tersebut merupakan bantuan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan SMA di beberapa daerah tertinggal. Untuk Program Bantuan Pengembangan SMA di Daerah Khusus, sasaran dari program tersebut adalah daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dan daerah nelayan kluster IV. Sedangkan untuk Bantuan Pengembangan SMA di Papua dan Papua Barat ditujukan bagi sekolahsekolah di kedua propinsi tersebut. Kedua program tersebut merupakan bantuan pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan di sekolah yang bersangkutan. Melalui programprogram tersebut, diharapkan daerah-daerah tertinggal dapat Informasi Program Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2013

43

mengejar ketertinggalannya sehingga terwujud kesetaraan layanan pendidikan di seluruh Indonesia.

Kebijakan dan Program ini bertujuan untuk mengurangi disparitas pendidikan baik dalam hal akses maupun kualitas layanan pendidikan SMA.

E. KEPASTIAN LAYANAN PENDIDIKAN SMA Tujuan jangka panjang kebijakan ini adalah menghadirkan bentukbentuk pengelolaan pendidikan yang efektif, efisisien dan akuntabel dalam hal pemberian layanan pendidikan bermutu kepada masyarakat dengan cara melakukan pembenahan perencanaan jangka menengah dan menetapkan kebijakan strategis serta program-program yang didasarkan pada urutan prioritas kebutuhan. Berikut ini adalah beberapa program dalam kebijakan ini.

1.

Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMA mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menyusun anggaran Direktorat Pembinaan SMA setiap tahun. Dalam menyusun anggaran, seringkali harus berkoordinasi dengan unsur-unsur lain yang berkepentingan dan saling berhubungan. Proses perencanaan program dalam hal ini program Pendidikan Menengah Atas berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama dan melibatkan instansi/Kementerian lainnya dalam proses perencanaan program. Beberapa instansi tersebut adalah Bappenas, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran dan Perbendaharaan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi Pendidikan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah. Alur proses perencanaan itu sendiri ditentukan dan diatur dalam undang-undang yang dikeluarkan DPR dan pemerintah. Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah penyusunan perencanaan program/kegiatan pembinaan SMA untuk tahun 2013 dan anggaran tahun 2014 baik di pusat maupun provinsi. Hasil kegiatan ini meliputi: (a) Dokumen Rencana Tindak (action plan) Direktorat Pembinaan SMA tahun 2013, baik untuk tingkat Pusat maupun dana dekonsentrasi, (b)


44

Penyusunan rencana program dekonsentrasi SMA tahun 2013, (c) Penyusunan dan perencanaan program Pusat dan Daerah tahun 2013 dan tahun 2014, (d) Asistensi Pelaksanaan Program SMA tingkat propinsi, dan (e) Workshop Bahan Kebijakan SMA.

2.

Pemantauan Pelaksanaan Program Keberhasilan suatu program akan sangat bergantung dari kualitas perencanaan dan pengawasan. Untuk memenuhi target tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pengelolaan pendidikan, kegiatan monitoring dan evaluasi program perlu dilaksanakan. Proses monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang. Ruang lingkup pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini meliputi programprogram yang dilakukan di tingkat (a) pusat (direktorat Pembinaan SMA); dan (b) di tingkat provinsi (dinas pendidikan) sebagai pelaksana teknis dana dekonsentrasi. Pada tingkat kabupaten/kota dan sekolah, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi di seluruh Indonesia. Strategi pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini meliputi kegiatan evaluasi laporan kegiatan bulanan provinsi, juga evaluasi langsung ke lapangan untuk memantau perkembangan maupun hasil pelaksanaan program.

F.

DEKONSENTRASI SMA Selain program-program yang dilaksanakan oleh subdirektorat, Direktorat Pembinaan SMA juga melimpahkan wewenang kepada Dinas Pendidikan Propinsi untuk melaksanakan program dengan mekanisme dekonsentrasi. Adapun program-program dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

1.

Perencanaan Program SMA Program BOS SMA dan BSM SMA merupakan program “icon” Pendidikan Menengah Universal (PMU). Sasaran program BOS SMA melibatkan kurang lebih 11.500 SMA, sedangkan program BSM SMA melibatkan 561.832 siswa. Untuk menjamin akuntabilitas dalam proses penyaluran dana dengan jumlah sasaran penerima bantuan yang sangat besar diperlukan sebuah proses koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program yang melibatkan pemangku kebijakan pendidikan terkait meliputi: sekolah,


45

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Propinsi, dan Pemerintah. Proses perencanaan tersebut meliputi: (a) verifikasi data siswa per sekolah untuk pendataan program BOS SMA dan BSM SMA, (b) koordinasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Propinsi, dan Pemerintah untuk sosialisasi dan informasi pelaksanaan program, dan (c) review program kerja sekolah untuk menjamin sekolah sepenuhnya mengerti tujuan, pelaksanaan, dan pelaporan program. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan di 33 Propinsi dengan melibatkan kurang lebih 497 Kabupaten/Kota. Dinas Pendidikan Propinsi mempunyai peran penting untuk menjembatani proses perencanaan dan pelaksanaan program BOS SMA dan BSM SMA yang melibatkan sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Propinsi, dan Pemerintah. Melalui mekanisme dana dekonsentrasi fungsi koordinasi dan kolaborasi dijalankan dalam upaya peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program BOS SMA dan BSM SMA. Kebijakan dan Program ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pengelolaan program Direktorat Pembinaan SMA dengan menjalin koordinasi serta kolaborasi antara sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Propinsi, dan Pemerintah.


46

BAB. V PENUTUP

rogram Pendidikan Menengah Universal (PMU) pada dasarnya merupakan penyediaan kesempatan bagi penduduk usia sekolah menengah untuk menikmati layanan pendidikan yang merata, terjangkau, dan bermutu di semua wilayah. Program ini pada prinsipnya sesuai dengan program wajib belajar, namun demikian, PMU tidak dapat diartikan sebagai program pendidikan gratis. Mengingat tujuan PMU yang tidak hanya berfokus pada penyediaan dan perluasan akses layanan pendidikan, namun juga berfokus pada kualitas layanan pendidikan. Untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan diperlukan biaya operasional sekolah yang relatif besar, sedangkan biaya operasional yang disediakan oleh Pemerintah belum mampu mencukupi biaya operasional per siswa yang ideal, sehingga diperlukan sharing pendanaan yang melibatkan Pemerintah, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat dan swasta.

P

Pada proses perencanaannya, estimasi total kebutuhan anggaran PMU dalam kurun waktu 2013 s.d 2020 membutuhkan total dana sebesar 231,7 triliun rupiah dengan rata-rata kebutuhan dana per tahun mencapai 33,1 triliun rupiah. Jumlah biaya tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan akses layanan pendidikan meliputi: penyediaan ruang kelas baik melalui pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Unit Sekolah Baru (USB), penyediaan asrama siswa dan guru, serta perawatan fasilitas dan rehabilitasi ruang kelas. Kebutuhan peningkatan kulitas meliputi: penyediaan fasilitas mutu sekolah, buku pelajaran, dan pengembangan kualitas guru. Sementara itu, dari aspek keterjangkauan layanan pendidikan difasilitasi melalui: penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan biaya satuan yang ideal. Dari total kebutuhan anggaran PMU tersebut, ditentukan porsi kebutuhan anggaran yang menjadi bagian Pemerintah dan pemerintah daerah. Total kebutuhan anggaran APBN dan APBD untuk 2013 s.d 2020 sebesar 168,6 triliun rupiah dengan rata-rata kebutuhan dana sebesar 21,1 triliun rupiah per tahun.


47

Dari total kebutuhan anggaran yang menjadi porsi APBN dan APBD tersebut, ditentukan kebutuhan anggaran APBN yang merupakan tanggung jawab Pemerintah. Total anggaran 2013 s.d 2020 sebesar 130,9 triliun dengan rata-rata kebutuhan per tahun sebesar 16,4 triliun rupiah. Grafik dibawah merupakan perbandingan kebutuhan total anggaran program PMU dengan kebutuhan anggaran untuk Pemerintah dan pemerintah daerah (APBN+ APBD) dan rencana alokasi anggaran APBN. Gambar 5.1 Perbandingan Kebutuhan Total Anggaran Program PMU dengan Kebutuhan Anggaran Untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah (APBN+ APBD) dan Rencana Alokasi Anggaran APBN

29.9 23.8

14.9

2013

30.5

33.4

32.1

24.5 22.2 16.1

2014

17

2015

23.1 17.4

2016

34.7

24.1

16.1

2017

36.0

25

16.5

2018

35.1

25.9

16.5

2019

16.4

Total Kebutuhan Anggaran PMU Kebutuhan Anggaran (APBN + APBD) Rencana Anggaran (APBN)

2020

Dari grafik tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat gap antara total kebutuhan anggaran untuk program PMU dengan rencana anggaran APBN dari tahun 2013 s.d 2020. Implikasi dari adanya gap tersebut dari sisi kebijakan adalah bahwa program PMU bukan merupakan program pendidikan gratis karena subsidi biaya operasional yang disediakan oleh Pemerintah belum mampu mencukupi biaya operasional per siswa yang ideal. Sedangkan dari sisi pemerintah daerah, masyarakat dan swasta diperlukan sharing pendanaan yang melibatkan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat dan swasta. Secara lebih detail, pemerintah daerah baik Kabupaten/Kota, Provinsi, serta masyarakat dan swasta diharapkan untuk berpartisipasi dalam halhal sebagai berikut:


48

1.

Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi diharapkan dapat menyediakan dana untuk penyediaan fasilitas akses layanan pendidikan di sekolah baik melalui penyediaan Ruang Kelas Baru (RKB) atau Unit Sekolah Baru (USB). Hal ini dikarenakan rancangan anggaran APBN hanya mampu mencukupi 60% dari total kebutuhan penambahan ruang kelas untuk jenjang pendidikan menengah. 2. Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menyediakan tenaga pendidik (guru) untuk mengantisipasi tambahan siswa dan rombongan belajar sebagai dampak ekspansi akses program PMU. 3. Melalui inisiatif Public and Private Participation Program pihak swasta maupun individu pemerhati pendidikan diharapakan dapat membantu mengalokasikan dana bagi sekolah untuk penambahan ruang kelas untuk ekspansi daya tampung. 4. Sekolah diharpakan berperan serta aktif dalam menjaring siswa lulusan SMP/sederajat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah (SMA / SMK). Hal ini dapat dilakukan dengan menampung sebanyak-banyaknya lulusan SMP/sederajat yang mendaftar di sekolah terkait, apabila ada kekurangan daya tampung proses belajar mengajar dapat dilakukan secara double shift. Sekolah tersebut, akan mendapat prioritas pengalokasian bantuan sosial RKB dari Direktorat Pembinaan SMA.


49

INFORMASI PROGRAM DIREKTORAT PEMBINAAN SMA TAHUN 2013

Recommend Documents