STUDI KOMPARATIF ATAS SEWA, LEVERAGE DAN IMBAL SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PSAK 30 ( REVISI 2007 ) TENTANG SEWA
RIZAL ULHAK Fakultas Ekonomi, 2011 Universitas Gunadarma ABSTRACT International Financial Reporting Standards (IFRS) is an accounting standards reform demands for transparency in all areas. Revised PSAK 30, which adopted IAS No. 17 "Accounting for Leases", IFRS. The difference between the lease classification criteria of PSAK 30 (Revised 2007) on Leases and PSAK 30 on Leases requires the company to review the lease transaction has been done. This study aims to determine the effect of PSAK 30 lease obligation on the company balance sheet, knowing the level of total debt ratio and total debt to equity ratio before and after the revision of PSAK 30, and to know the market reaction to stock returns before and after the revision of PSAK 30. The results of this study show that revision of PSAK 30 turned out to influence the finance lease obligation, total debt ratioandtotal debt to equity ratio, the market reaction to stock returns.
Keywords
:
PSAK 30 on Leases, PSAK 30 (Revised 2007) on Leases
PENDAHULUAN Sejak 2004, profesi akuntan di Indonesia telah melakukan harmonisasi antara PSAK/Indonesian GAAP dan IFRS. Konvergensi IFRS diharapkan akan tercapai pada 2012. Walaupun IFRS masih belum diterapkan secara penuh saat ini, persiapan dan kesiapan untuk menyambutnya akan memberikan daya saing tersendiri untuk entitas bisnis di Indonesia.Dengan kesiapan adopsi IFRS sebagai standar akuntansi global yang tunggal, perusahaan Indonesia akan siap dan mampu untuk bertransaksi, termasuk merger dan akuisisi (M&A), lintasnegara. Tercatat sejumlah akuisisi lintasnegara telah terjadi di Indonesia, misalnya akuisisi Philip Morris terhadap Sampoerna (Mei 2005), akuisisi Khazanah Bank terhadap Bank Lippo dan Bank Niaga (Agustus 2005), ataupun UOB terhadap Buana (Juli 2005). Sebagaimana yang dikatakan Thomas Friedman, “The World is Flat”, aktivitas M&A lintasnegara bukanlah hal yang tidak lazim. Karena IFRS dimaksudkan sebagai standar akuntansi tunggal global, kesiapan industri akuntansi Indonesia untuk mengadopsi IFRS akan menjadi daya saing di tingkat global. Inilah keuntungan dari mengadopsi IFRS. Konvergensi standar akan menghapus perbedaan tersebut perlahan-lahan dan bertahap sehingga nantinya tidak akan ada lagi perbedaan antara standar Negara tersebut dengan standar yang berlaku secara internasional. Kemudian pada tahun 2007, Indonesia mulai melakukan adopsi sebagai bentuk konvergensi dengan IFRS.IFRS dibentuk sebagai reformasi standar akuntansi yang menuntut adanya transparansi di segala bidang terutama dalam kondisi perubahan lingkungan global yang membawa kemudahan dalam teknologi informasi dan komunikasi yang semakin mempererat hubungan antar Negara. Menurut Roy Iman Wihardja (2009), salah satu anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), DSAK telah melakukan konvergensi dengan IFRS untuk lebih meningkatkan transparansi serta kepercayaan investor pada perusahaanperusahaan di Indonesia. Melalui PSAK 30 (Revisi 2007) tentang Sewa, akan memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan standar akuntansi keuangan yang dikenal secara internasional (enhance comparability). PSAK 30
(Revisi 2007) dan dampak perubahannya banyak dialami oleh entitas yang selama ini menerapkan PSAK tersebut.Perubahan dalam PSAK 30 tampak jelas pada perbedaan kriteria klasifikasi sewa pembiayaan (finance lease) dan sewa operasi (operating lease), serta aturan-aturan yang semula masih bersifat rule-based dengan adanya program konvergensi ini menjadi principle-based.Disinilah manajemen dituntut untuk lebih teliti dalam mengklasifikasikan transaksi sewa pada aktivitas perusahaannya. Dampak perubahan ini menyebabkan perubahan perlakuan akuntansi sewa pada entitas, dan apabila entitas tidak tanggap akan perubahan ini maka akan berdampak pada hasil audit entitas, sehingga sangatlah penting setiap entitas mulai peduli dan cepat tanggap akan dampak konvergensi tersebut. Timbul pendapat bahwa Indonesia belum mampu menerapkan PSAK 30 (Revisi 2007) tentang Sewa, mengingat hal ini akan memaksa perusahaan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan peristiwa penting dalam laporan keuangannya, serta menimbulkan kewajiban yang lebih tinggi pada neraca perusahaan. Oleh karena itu dalam penelitian kali ini peneliti ingin membandingkan perubahan apa saja yang terdapat dalam PSAK 30 (Revisi 2007) tentang Sewa jika dibandingkan dengan sebelumnya PSAK 30 tentang Sewa Guna Usaha. Motivasi peneliti melakukan penelitan mengenai hal ini yaitu karena fenomena yang muncul adalah upaya-upaya berbagai Negara unruk melakukan konvergensi IFRS terhadap publiknya.Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pun telah menetapkan tahun 2012 merupakan tahun dimana Indonesia sudah mengadopsi penuh (full adoption) IFRS. Salah satu bentuk adopsi IFRS dalam PSAK Indonesia diwujudkan dalam PSAK 30 (Revisi 2007) tentang Sewa, yang mengadopsi International Accounting Standard (IAI) No. 17 “Accounting for Leases”, menggantikan PSAK 30 tentang Sewa Guna Usaha.
TINJAUAN LITERATUR Standar akuntansi ini disusun oleh organisasi profesi akuntansi dengan tujuan agar informasi keuangan menjadi lebih objektif, jelas, dan dapat dimengerti oleh semua pihak.Standar akuntansi keuangan merupakan prinsip akuntansi yang berlaku umum.Prinsip akuntansi merupakan garis pedoman, hukum-hukum peraturan yang digunakan dalam pekerjaan akuntansi dan berlaku sebagai penuntun dalam praktek akuntansi. Pengertian prinsip akuntansi yang berlaku umum menurut Smith et. Al.(1988:433) adalah: “General Accepted Accounting Principle (GAAP) is a technical accounting term. It includes convetion, concepts, standards, rules, principles, procedures that are necessary to define accepted accounting practice of particular time.” Perbedaan PSAK 30 (Revisi 2007): Sewa dengan IAS 17 (2003): Lease PSAK 30 (2007) mengadopsi seluruh IAS 17 (2003), kecuali untuk beberapa paragraf berikut ini: 1. IAS 17 paragraf 2(c) dan (d) tentang aset biolojik yang kemudian menjadi PSAK 30 paragraf 2(c) dan (d), karena belum mengadopsi IAS 41: Agriculture. 2. IAS 17 paragraf 14-18 tentang sewa atas tanah dihilangkan dan diatur berbeda sesuai dengan PSAK 47: Akuntansi Tanah. 3. IAS 17 paragraf 41A tentang aset yang dimiliki untuk dijual yang kemudian menjadi PSAK 30 paragraf 38, karena belum mengadopsi IFRS 5: Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. 4. IAS 17 paragraf 67 dan 68 tentang ketentuan transisi yang kemudian menjadi PSAK 30 paragraf 64, hanya mengadopsi IAS paragraf 67 sedangkan paragraf 68 mengatur kemungkinan penerapan secara retrospektif tidak diadopsi karena PSAK 13 berlaku secara prospektif. 5. IAS 17 paragraf 69 tentang tanggal efektif yang kemudian menjadi PSAK 30 paragraf 65. 6. Definisi Lease
Pengertian lease menurut Kieso et. Al. (2005:1086) sebagai berikut : “A lease is contractual agreement between a lessor and a lessee that gives the lessee the right to use specific property, owned by the lessor, for a specified period of time in return for stipulated, and generally periodic, cash payments (rent).” Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya berarti perjanjian kontraktual antara lessor dan lessee yang memberikan hak bagi lessee untuk menggunakan properti spesifik, yang dimiliki lessor dalam suatu periode yang disepakati dengan jumlah pengembalian yang telah ditentukan, dan umumnya secara periodik, dan pembayaran dengan kas (sewa). Menurut Financial Accounting Standard Board (FASB) dalam SFAS No. 13 paragraph 01, lessee didefinisikan sebagai : “..an agreement conveying the right to use property, plant or equipment (land and/or depreciable assets) usually a stated period of time.” Atau bisa diartikan sebagai suatu persetujuan penyerahan hak guna atas aktiva tetap (Property, plant, or equipment, land) dari lessor ke lessee selama periode waktu tertentu yang telah disepakati bersama. International Accounting Standard Committee (IASC) dalam IAS No. 17, paragraph 02, mendefinisikan lease sebagai berikut : “An agreement whereby the lessor conveys to the lesse in return for rent the right to use an asset for an agreed period of time. The definition of lease includes contracts for the hire of an asset which contain of provision giving the hirer an option to acquire title of the asset upon to the fulfillment of agreed conditions. These contracts are described as hire purchase contracts in some countries, different names are used for agreement which the characteristic of lease”. Definisi dan pengertian lease menurut IAS No. 17 hampir sama dengan pengertian lease yang didefinisikan oleh SFAS No. 13, tetapi IASC menambahkan dalam definisinya bahwa dalam pengertian lease tersebut terdapat hak opsi bagi lessee untuk membeli aktiva tersebut atau memperpanjang waktu leasing berdasarkan nilai yang disepakati bersama.
2.2.1. Definisi Menurut PSAK 30 (Revisi 2007) Sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka tertentu berdasarkan pembayaranpembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) bagi perusahaan
tersebut
untuk
membeli
barang-barang
modal
yang
bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. - Sewa guna usaha pembiayaan (finance lease) adalah kegiatan sewa guna usaha, dimana penyewa guna usaha (lessee) pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasrkan nilai sisa yang disepakati bersama. - Sewa-menyewa biasa (operating lease) adalah kegiatan sewa guna usaha, dimana penyewa guna usaha (lessee) tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. - Sewa guna usaha penjualan (sales-type lease) adalah transaksi pembiayaan sewa guna usaha secara langsung (direct finance lease) dimana dalam jumlah transaksi termasuk laba yang diperhitungkan oleh pabrikan atau penyalur yang juga merupakan perusahaan sewa guna usaha. - Leveraged lease adalah transaksi sewa guna usaha yang melibatkan setidaknya tiga pihak, yakni penyewa guna usaha (lessee), perusahaan sewa guna usaha (lessor), dan kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dari transaksi sewa guna usaha.
2.2.2. Definisi Menurut PSAK 30 (Sebelum Revisi) Sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka tertentu berdasarkan pembayaranpembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) bagi perusahaan
tersebut
untuk
membeli
barang-barang
modal
yang
bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. - Sewa guna usaha pembiayaan (finance lease) adalah kegiatan sewa guna usaha, dimana penyewa guna usaha (lessee) pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasrkan nilai sisa yang disepakati bersama. - Sewa-menyewa biasa (operating lease) adalah kegiatan sewa guna usaha, dimana penyewa guna usaha (lessee) tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. - Sewa guna usaha penjualan (sales-type lease) adalah transaksi pembiayaan sewa guna usaha secara langsung (direct finance lease) dimana dalam jumlah transaksi termasuk laba yang diperhitungkan oleh pabrikan atau penyalur yang juga merupakan perusahaan sewa guna usaha. - Leveraged lease adalah transaksi sewa guna usaha yang melibatkan setidaknya tiga pihak, yakni penyewa guna usaha (lessee), perusahaan sewa guna usaha (lessor), dan kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dari transaksi sewa guna usaha.
2.1.
Keunggulan Lease Menurut Johan Halim (2003), terdapat tiga keunggulan utama bagi lessee
untuk melakukan perjanjian lease daripada membeli, yaitu : - Tidak ada uang muka Perjanjian lease seringkali dibuat sedemikian rupa sehingga 100% nilai aktiva dibiayai melalui lease.
Namun ada juga perjanjian leasing yang membutuhkan uang muka, contohnya kontrak leasing mobil. - Menghindari resiko kepemilikan Ada banyak resiko yang menyertai kepemilikan dari suatu aset.Resiko ini mencakup kerugian karena bencana, perubahan kondisi ekonomi, dan kerusakan fisik. - Fleksibilitas Kondisi bisnis dan persyaratan berubah setiap saat. Jika perusahaan melakukan perjanjian lease atas suatu aset, perusahaan dapat mengganti aset tersebut dengan mudah sebagai respon terhadap perubahan.
Sedangkan keuntungan bagi lessor dalam melakukan perjanjian lease daripada menjual, yaitu : - Meningkatkan penjualan Dengan menawarkan kepada konsumen potensial pilihan
untuk
melakukan
lease
atas
produknya,
manufaktur atau dealer sebagai lessor dapat secara signifikan meningkatkan volume penjualan. - Kelangsungan hubungan dengan lessee Dalam perjanjian lease, lessor dan lessee dituntut untuk
mempertahankan
hubungan
selama
periode
tertentu, sehingga dari sini dapat terbina hubungan bisnis jangka panjang. - Nilai sisa dipertahankan Di dalam perjanjian lease, hak kepemilikan suatu aset bisa dialihkan atau tidak dialihkan kepada lessee, dimana pada akhir periode leasingakan timbul nilai residu yang signifikan. Jika tidak dialihkan, lessor dapat mengambil keuntungan
dengan
menjual
aset
atau
kembali
melakukan perjanjian lease atas aset tersebut kepada lessee yang lain dengan mengakui keuntungan penjualan. Pembahasan Lebih Lanjut Ketentuan Transisi PSAK 30 (Revisi 2007)”,
yang
diadopsi
dari
International
Financial
Reporting
Interpretations Committee (IFRIC) No. 4, “Determining Wheter an Arrangement Contains a Lease”. Interpetasi yang diterbitkan tahun 2008 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) ini memberikan panduan untuk menentukan apakah perjanjian-perjanjian semacam itu merupakan sewa atau mengandung sewa yang harus diperlakukan sesuai dengan PSAK 30 (Revisi 2007). Interpretasi ini tidak memberikan panduan untuk menentukan bagaimana sewa tersebut harus diklasifikasi sesuai PSAK 30 (Revisi 2007).Interpretasi ini juga mengklarifikasi bahwa jika penerapan PSAK 30 (Revisi 2007) tidak retrospektif, saldo yang terkait dengan transaksi sewa pembiayaan yang sudah ada sebelumnya dianggap telah ditentukan secara tepat oleh lessor. Sehubungan dengan sewa operasi yang sudah ada sebelumnya, entitas diharuskan mengevaluasi sewa tersebut untuk menentukan apakah sewa tersebut harus diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan menurut PSAK 30 (Revisi 2007).Jika suatu sewa operasi yang sudah ada sebelumnya adalah suatu sewa pembiayaan menurut PSAK 30 (Revisi 2007), entitas diperbolehkan untuk menerapkan PSAK 30 (Revisi 2007) secara retrospektif atau prospektif.Lessee yang memilih penerapan retrospektif harus menerapkan seolah-olah kebijakan akuntansi baru berdasarkan PSAK 30 (Revisi 2007) sudah berlaku terhadap semua perjanjian, sejak awal perjanjian.Lessee yang memilih penerapan prospektif harus menerapkan seolah-olah kebijakan akuntansi baru berdasarkan PSAK 30 (Revisi 2007) ini berlaku sejak awal periode sajian, terhadap semua perjanjian yang telah ada pada awal periode sajian. Ringkasan IFRIC No.4 “Determining Wheter an Arrangement Contains a Lease”, adalah sebagai berikut :
“In recent years arrangements have developed that do not take the legal form of a lease but which convey right to use assets in return for a payment or series of payments. Examples of such arrangements include: - Outsourcing arrangements; - Telecommunication contracts that provide rights to capacity; and - Take-or-pay and similar contracts, in which purchasers must mke specified payments regardless of wheter they take delivery of the contracted product or services; The Interpretation specifies that an arrangement that meets the following criteria is, or contains, a lease that should be accounted for in accordance with IAS 17 Leases : - Fulfillment of the arrangement depends upon a specific asset. The asset neednot be explicitly identified by the contractual provisions of the arrangement. Rather it may be implicity specified because it is noteconomically by providing use of alternative assets. - The arrangement conveys a right to control the use of the underlaying asset. This is the case if any of the following conditions is met: (i)
The purchaser in the arrangement has the ability or right to operate the asset or direct others to operate the asset (while obtaining more than an insignificant amount of the output of the asset).
(ii)
The purchaser has the ability or right to control physical access to the asset (while obtaining more than an insignificant amunt of the ouput of the asset).
There is only a remote possibility that parties other than the purchaser will take more than an insignificant amount of the output of the asset and the
price that the purchaser will pay is neither fixed per unit of output nor equal to the current market price at the time of delivery.”
PEMBAHASAN 1. Perbedaan pada Tingkat Leverage sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK 30 (Revisi 2007) Tentang Sewa. Tabel 4.7 Total Asssets, Liabilities, Stockholder’s Equity Pada Neraca 31 Desember 2008 Sebelum Revisi Sebelum Revisi PSAK 30 Nama Perusahaan
Total Assets
Total Liabilities
(Rp)
(Rp)
Stockholder’s Equity (Rp)
Adhi Karya
5,118,263,288,849
Arpeni Pratama Ocean Line
7,294,275,941,253 5,656,420,480,389
1,607,668,511,384
Bakrieland Development
8,334,967,379,610 3,133,629,229,900
4,507,678,769,758
Mobile-8 Telecom
4,796,835,963,622 4,069,517,731,968
727,318,231,654
4,518,363,732,666
584,279,189,639
Indofood Sukses Makmur
39,592,371,000,000 26,430,476,000,000 8,498,749,000,000
Indah Kiat Pulp & Paper
65,347,125,825,800 41,798,393,480,000 23,545,811,783,700
Japfa Comfeed Indonesia
5,384,752,877,000 4,171,588,877,000
1,042,702,000,000
Lautan Luas
3,494,853,000,000 2,540,568,000,000
799,390,000,000
857,450,300,000 812,899,626,000
46,179,809,000
Malindo Feedmill Pembangunan Jaya Ancol
1,331,291,536,669 447,069,657,685
883,477,745,762
Radiant Utama Interinsco
601,816,902,375 400,248,438,460
201,556,763,500
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia
24,782,289,517,650 17,503,472,518,950 6,792,734,136,150
Data diambil dari laporan keuangan masing – masing perusahaan.
Tabel 4.8 Total Asssets, Liabilities, Stockholder’s Equity Pada Neraca 31 Desember 2008 Sesudah Revisi Sesudah Revisi PSAK 30 Stockholder’s Equity (Rp) (Rp) (Rp) 5,125,368,541,520 4,525,468,985,337 584,279,189,639 7,294,275,941,253 5,656,420,480,389 1,607,668,511,384 8,334,991,485,092 3,133,653,335,382 4,507,678,769,758 4,797,891,800,649 4,070,573,568,995 727,318,231,654 39,594,264,000,000 26,432,369,000,000 8,498,749,000,000 65,349,184,294,200 41,800,451,948,400 23,545,811,783,700 5,384,809,000,000 4,171,645,000,000 1,042,702,000,000 3,494,853,000,000 2,540,568,000,000 799,390,000,000 859,934,901,000 815,384,227,000 46,179,809,000 1,331,291,536,669 447,069,657,685 883,477,745,762 618,513,428,583 416,944,964,668 201,556,763,500 24,783,878,603,550 17,505,061,604,850 6,792,734,136,150
Nama Perusahaan
Total Assets
Adhi Karya Arpeni Pratama Ocean Line Bakrieland Development Mobile-8 Telecom Indofood Sukses Makmur Indah Kiat Pulp & Paper Japfa Comfeed Indonesia Lautan Luas Malindo Feedmill Pembangunan Jaya Ancol Radiant Utama Interinsco Pabrik Kertas Tjiwi Kimia
Total Liabilities
Data diambil dari laporan keuangan masing – masing perusahaan.
Wilcoxon Signed Ranks Test Ranks N sesudah - sebelum
a. sesudah < sebelum b. sesudah > sebelum c. sesudah = sebelum
Mean Rank
Sum of Ranks
a
9.00
9.00
b
4.50
36.00
Negative Ranks
1
Positive Ranks
8
Ties
3
Total
12
c
1.
Negative Ranks atau selisih antara variabel sebelum dan sesudah revisi yang negatif sebanyak 1 observasi atau dengan kata lain terdapat 1 obeservasi pada variabel sesudah yang kurang dari observasi pada variabel sebelum. Dan rata-rata rangkingnya = 9 dengan jumlah rangking negatif = 9
2.
Positive Rank atau selisih variabel sebelum dan sesudah revisi yang positif sebanyak 8 observasi atau dengan kata lain terdapat 8 observasi pada variabel sesudah yang kebih dari observasi pada avariabel sebelum dengan rata-rata rangkingnya = 4,50 dan jumlah rangking positifnya = 36,0.
3.
Ties atau tidak ada perbedaan anrata variabel sebelum dan sesudah revisi sebanyak 3 observasi
Oleh karena jumlah rengking negatif lebih kecil dibanding rangking positif maka nilai T yang digunakan adalah jumlah rangking yang negatif.
Selanjutnya uji hipotesis Test Statistics
b
sesudah sebelum Z Asymp. Sig. (2-tailed)
-1.599
a
.110
a. Based on negative ranks. b. Wilcoxon Signed Ranks Test
Uji Hipotesis : N
=8
α
= 5% = 0.05
T(+)
= 36
P
= 0,110 ( diperoleh dari tabel Wilcoxon Signed Rank Test
Jika P > α Ho diterima Ha ditolak Jika P < α Ho ditolak Ha diterima Jawaban : P
>
0.110 >
α 0.05 Ho diterima dan Ha ditolak
Kesimpulan : Tabel 4.7 dan Tabel 4.8 menunjukan Total Asssets, Total Liabilities, dan Stockholder’s Equity pada neraca periode 31 Desember 2008 sebelum dan sesudah penerapan Revisi PSAK 30 (Revisi 2007). Adapun perbedaan dari penerapan Revisi PSAK 30 yaitu perubahan klasifikasi sewa pembiayaan yang mengakibatkan kenaikan Total Asssets dan Total Liabilities, dan tidak berdampak sama sekali terhadap Stockholder’s Equity. Dengan adanya perubahan klasifikasi sewa pembiayaan akibat penerapan PSAK 30 (Revisi 2007) tentang Sewa, perusahaan diharuskan menganalisa kembali transaksi sewanya, khususnya sewa operasi (operating lease), apakah masuk dalam klasifikasi sewa pembiayaan (finanace lease). Jika masuk dalam klasifikasi sewa pembiayaan, perusahaan harus mengakui aset dan kewajiban dalam neraca pada awal masa sewa, sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Oleh karena itu, peristiwa ini tidak memberikan pengaruh pada ekuitas perusahaan (Stockholder’s Equity). Total Debt Ratio
=
Total Debt to Equity Ratio
=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟 ’𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
Tabel 4.9 Total Debt Ratio dan Total Debt to Equity Ratio per 31 Desember 2008 Sebelum dan Sesudah Revisi Total Debt Ratio Nama Perusahaan
Sebelum
Sesudah
Revisi
Revisi
Total Debt to EquityRatio Selisih
Sebelum
Sesudah
Revisi
Revisi
88.2792% 88.2955% 0.0162% 773.3227%
Adhi Karya
Arpeni Pratama Ocean Line 77.5460% 77.5460% 0%
351.8400%
Selisih
774.5388%
1.2161%
351.8400%
0%
Bakrieland Development
37.5962% 37.5964% 0.0002% 69.5176%
69.5181%
0.0005%
Mobile-8 Telecom
84.8375% 84.8409% 0.0033% 559.5237%
559.6688%
0.1452%
Indofood Sukses Makmur
66.7565% 66.7581% 0.0016% 310.9925%
311.0148%
0.0223%
Indah Kiat Pulp & Paper
63.9636% 63.9648% 0.0011% 177.5194%
177.5282%
0.0087%
Japfa Comfeed Indonesia
77.4704% 77.4706% 0.0002% 400.0749%
400.0803%
0.0054%
Lautan Luas
72.6946% 72.6946% 0%
317.8133%
0%
Malindo Feedmill
94.8043% 94.8193% 0.0150% 1760.2923% 1765.6726% 5.3803%
Pembangunan Jaya Ancol
33.5816% 33.5816% 0%
Radiant Utama Interinsco Pabrik Kertas Tjiwi Kimia
317.8133%
50.6034%
50.6034%
0%
66.5067% 67.4108% 0.9041% 198.5785%
206.8623%
8.2838%
70.6290% 70.6308% 0.0019% 257.6793%
257.7027%
0.0234%
Tabel 4.9 menunjukan bahwa rata-rata perbedaan yang terjadi mengalami kenaikan pada Total Debt Ratio dan Total Debt to Equity Ratio akibat penerapan PSAK 30 (Revisi 2007) tentang Sewa. Adapun kenaikan Total Debt Ratio tertinggi dialami oleh PT. Radiant Utama Interinsco, Tbk sebesar 0.9041% dan diikuti kenaikan Total Debt to Equity Ratio yaitu sebesar 8.2838%.
2. Statistik Deskriptif Leverage Terhadap Total Debt Ratio Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 4.10 Descriptive Statistics Total Debt Ratio Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Sebelum
12
.3358
.9480
.695555
.1839722
Sesudah
12
.3358
.9482
.696341
.1838900
Valid N (listwise)
12
Sumber : Hasil pengolahan data SPSS 16.0
Berdasarkan Tabel 4.10 diatas menunjukan hasil yang diperoleh dari uji statistik deskriptif adalah sebagai berikut: Data total debt ratio pada neraca perusahaan sebelum revisi dengan jumlah data (n) 12 menunjukan bahwa nilai terendah yaitu 0.3358 dan nilai tertinggi total debt ratio perusahaan yaitu 0.9480 nilai rata-rata (mean) sebesar 0.695555, serta standar deviasi sebesar 0.1839722 Data total debt ratio sesudah revisi dengan jumlah data (n) 12 menunjukan bahwa nilai terendah yaitu 0.3358 dan nilai tertinggi biaya sewa perusahaan yaitu 0.9482, nilai rata-rata (mean) sebesar 0.696341, serta standar deviasi sebesar 0.1838900
3. Statistik Deskriptif Leverage Terhadap Total Debt to EquityRatio Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 4.11 Descriptive Statistics Total Debt to EquityRatio Descriptive Statistics N sebelum
sesudah
Valid N (listwise)
Minimum
Maximum
12
.5060
17.6029
12
.5060
17.6567
Mean
Std. Deviation
4.356450E 0 4.369025E 0
4.6305052
4.6415360
12
Sumber : Hasil pengolahan data SPSS 16.0
Berdasarkan Tabel 4.11 diatas menunjukan hasil yang diperoleh dari uji statistik deskriptif adalah sebagai berikut: Data total debt to equity ratio pada neraca perusahaan sebelum revisi dengan jumlah data (n) 12 menunjukan bahwa nilai terendah yaitu 0.5060 dan nilai tertinggi total debt to equity ratio perusahaan yaitu 17.6567 nilai rata-rata (mean) sebesar 4.356450, serta standar deviasi sebesar 4.6305052. Data total debt to equity ratio sesudah revisi dengan jumlah data (n) 12 menunjukan bahwa nilai terendah yaitu 0.5060 dan nilai tertinggi biaya sewa perusahaan yaitu 17.6567, nilai rata-rata (mean) sebesar 4.369025, serta standar deviasi sebesar 4.6415360 Ho
:
Tidak ada perbedaan sesudah penerapan PSAK 30
(Revisi 2007) terhadap Laverage Perusahaan. Ha
:
Ada perbedaan sesudah penerapan PSAK 30 (Revisi 2007)terhadap
Laverage Perusahaan.
Jadi Kesimpulann : Dari hasil penelitian dan hasil table
Descriptive Statistics
maka Ho ditolak dan Ha
diterima yang berarti ada perbedaan harga sewa secara signifikan sesudah penerapan PSAK 30(revisi 2007) terhadap Leverage.
4. Perbedaan antara Tingkat Imbal Hasil Saham Sebelum dan Sesudah
Penerapan PSAK 30 (Revisi 2007)
Tentang Sewa. Penelitian ini mengukur imbal hasil saham dengan tujuan mengetahui reaksi pasar setelah penerapan revisi PSAK 30. Adapun rumus penghitungan adalah sebagai berikut : Xi
=
𝑃𝑡 – 𝑃𝑡−1 𝑃𝑡−1
x 100 %
Pengamatan dilakukan terhadap rata-rata imbal hasil saham selama lima belas hari sebelum penerapan PSAK 30 revisi dan lima belas hari sesudah penerapan PSAK 30 revisi.
Tabel 4.12 Rata-rata Imbal Hasil Saham Sebelum dan Sesudah Revisi Rata-rata Imbal Nama Perusahaan
Hasil Saham Sebelum
Sesudah
Revisi
Revisi
Selisih
Adhi Karya
3.61 %
0.30 %
-3.31 %
Arpeni Pratama Ocean Line
4.32 %
-1.09 %
-5.41 %
Bakrieland Development
0.23 %
-1.51 %
-1.39 %
Mobile-8 Telecom
0%
0%
0%
Indofood Sukses Makmur
-0.46 %
1.37 %
1.82 %
Indah Kiat Pulp & Paper
-0.98 %
1.67 %
2.64 %
Japfa Comfeed Indonesia
-0.42 %
1.84 %
2.26 %
0.12 %
0.41 %
0.29 %
0%
-0.98 %
-0.98 %
Pembangunan Jaya Ancol
0.39 %
-0.12 %
-0.52 %
Radiant Utama Interinsco
0.63 %
0.02 %
-0.60 %
-0.27 %
0.87 %
1.14 %
Lautan Luas Malindo Feedmill
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia
Tabel 4.12 menunjukan perbedaan terhadap imbal hasil saham sesudah penerapan PSAK 30 (Revisi 2007) tentang Sewa, baik itu mengalami penurunan maupun peningkatan terhadap imbal hasil saham, meskipun ada juga perusahaan yang tidak terkena dampak perubahan terhadap imbal hasil saham akibat penerapan PSAK 30 (Revisi 2007) tentang Sewa. Adapun kenaikan imbal hasil saham rata-rata tertinggi pada PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk yaitu sebesar 2.64 % dan penurunan imbal hasil saham rata-rata terbanyak pada PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk yaitu sebesar -5.41 %.
5. Statistik Deskriptif Rata-rata Imbal Hasil Saham Tabel 4.13 Descriptive Statistics Rata-rata Imbal Hasil Saham Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
sebelum
12
-.0098
.0432
.005975
.0163618
sesudah
12
-.0151
.0184
.002317
.0108149
Valid N (listwise)
12
Sumber : Hasil pengolahan data SPSS 16.0
Berdasarkan Tabel 4.13 diatas menunjukan hasil yang diperoleh dari uji statistik deskriptif adalah sebagai berikut: Data Rata-rata Imbal Hasil Saham pada laporan saham masing perusahaan sebelum revisi dengan jumlah data (n) 12 menunjukan bahwa nilai terendah yaitu -0.0098 dan nilai tertinggi Rata-rata Imbal Hasil Saham perusahaan yaitu 0.0432 nilai rata-rata (mean) sebesar 0.005975, serta standar deviasi sebesar 0.0163618 Data Rata-rata Imbal Hasil Saham pada laporan saham masing perusahaan sesudah revisi dengan jumlah data (n) 12 menunjukan bahwa nilai terendah yaitu -0.0151 dan nilai tertinggi Rata-rata Imbal Hasil Saham perusahaan yaitu 0.0184, nilai rata-rata (mean) sebesar 4.369025, serta standar deviasi sebesar 0.0108149 Ho
:
Tidak ada perbedaan sesudah penerapan PSAK 30
(Revisi 2007) terhadap Imbal Hasil Saham. Ha
:
Ada perbedaan sesudah penerapan PSAK 30 (RevisI 2007) terhadap Imbal Hasil Saham.
Jadi Kesimpulann : Dari hasil penelitian dan hasil table
Descriptive Statistics
maka Ho
ditolak dan Ha diterima yang berarti ada perbedaan harga sewa secara signifikan sesudah penerapan PSAK 30(revisi 2007) terhadap Leverage.
