INDONESIA. Half-day Seminar: Sistem dan Beban Kesejahteraan Pekerja serta Pendanaannya DAYAMANDIRI DHARMAKONSILINDO. Hotel Manhattan, 30 November 2006

Hotel Manhattan, 30 November 2006

Half-day Seminar:

Sistem dan Beban Kesejahteraan Pekerja serta Pendanaannya

INDONESIA DAYAMANDIRI DHARMAKONSILINDO

Providing Professional Actuarial Consulting Services

Daftar Isi

Bagian

Isi

Hal

1

Ketentuan Perundang Perundang--undangan

2

Beban Kesejahteraan

22--27 22

3

Beban dan Manfaat

28--32 28

4

Perubahan Demografi

33--46 33

5

Sekaligus atau Bulanan

47--50 47

6

Asuransi Pesangon

51--54 51

7

Pendanaan

55--60 55

8

Perkembangan Masa Depan

61--67 61

9

Pengelolaan Kewajiban

68--71 68

Sistem dan Beban Kesejahteraan Pekerja di Indonesia serta Pendanaannya

3-21

2

BAGIAN 1

Ketentuan Perundang-undangan


3

BAGIAN 1

Ketentuan Perundang-undangan Sistem kesejahteraan pekerja di Indonesia u

Sistem kesejahteraan pekerja (sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara) di Indonesia terdiri dari yang sifatnya wajib dan yang sukarela, yang mencakup berbagai jenis program, yaitu n

n n

u

Jaminan hari tua, kematian, kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan Pesangon dan penghargaan masa kerja Pensiun dan asuransi

Ketentuan yang sifatnya wajib diatur dalam n

n n

Undang-undang No. 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (“Jamsostek”) Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK–13”) Undang-undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (“SJSN”)


4

BAGIAN 1 (lanjutan)

Ketentuan Perundang-undangan Sistem kesejahteraan pekerja di Indonesia u

Ketentuan yang sifatnya sukarela diatur dalam n n

Undang-undang No. 11/1992 tentang Dana Pensiun Undang-undang No. 2/1992 tentang Usaha Perasuransian


5

BAGIAN 1 (lanjutan)

Ketentuan Perundang-undangan Jamsostek: Umum u

Wajib bagi perusahaan yang mempekerjakan sedikitnya 10 orang atau membayar jumlah upah sedikitnya sebesar Rp1.000.000 sebulan

u

Jamsostek mengelola 4 jenis program, yaitu n n n n

Jaminan Hari Tua (“JHT”) Jaminan Kematian (“JK”) Jaminan Kecelakaan Kerja (“JKK”) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (“JPK”)


6

BAGIAN 1 (lanjutan)

Ketentuan Perundang-undangan Jamsostek: Karakteristik u u

u

u

u

Program JHT merupakan program yang iurannya pasti Cara pembayaran saat mencapai usia pensiun dilakukan secara sekaligus, kecuali apabila saldo JHT melebihi Rp3.000.000, atas pilihan peserta dapat dibayarkan secara bulanan paling lama 5 tahun Apabila berhenti bekerja dan telah menjadi peserta 5 tahun atau lebih, maka saldo JHT dapat dibayarkan setelah melewati masa tunggu selama 6 bulan Ada pendanaan melalui pembayaran iuran-iuran untuk setiap jenis program Pengecualian untuk JPK, perusahaan tidak wajib ikut apabila telah memiliki program yang sama atau lebih baik


7

BAGIAN 1 (lanjutan)

Ketentuan Perundang-undangan UUK-13: Umum u

Ketentuan yang berkaitan dengan manfaat pemutusan hubungan kerja diatur dalam Bab XII Pasal 150-172

u

Ketentuan yang berkaitan dengan imbalan pasca kerja (postemployment) diatur dalam n n n n

Pasal 162: Berhenti bekerja secara sukarela Pasal 166: Meninggal dunia Pasal 167: Mencapai usia pensiun Pasal 172: Cacat atau sakit berkepanjangan


8

BAGIAN 1 (lanjutan)

Ketentuan Perundang-undangan UUK-13: Manfaat dan karakteristik u

Manfaat UUK–13 terdiri dari Uang Pesangon (“UP”), Uang Penghargaan Masa Kerja (“UPMK”), yang nilainya tergantung dari masa kerja yang dijalani, dan Uang Penggantian Hak (“UPH”), yang terdiri dari 15% dari UP dan UPMK untuk penggantian pengobatan dan perumahan, uang cuti tahunan dan cuti besar yang belum diambil dan repatriasi

u

Karakteristik UUK–13 n n n

Merupakan program yang manfaatnya pasti Cara pembayaran dilakukan secara sekaligus Tidak ada keharusan melakukan pendanaan


9

BAGIAN 1 (lanjutan)

Ketentuan Perundang-undangan UUK-13: Skala manfaat


10

BAGIAN 1 (lanjutan)

Ketentuan Perundang-undangan UUK-13: Besar manfaat u

Besaran manfaat saat mencapai usia pensiun atau meninggal dunia sebesar (2 x UP + 1 x UPMK) ditambah 15% x (2 x UP + 1 x UPMK), yang mencapai maksimum sebesar 32,2 x upah bulan terakhir untuk masa kerja 24 tahun atau lebih

u

Manfaat saat cacat atau sakit berkepanjangan sebesar (2 x UP + 2 x UPMK) ditambah 15% x (2 x UP + 2 x UPMK), yang mencapai maksimum sebesar 43,7 x upah bulan terakhir untuk masa kerja 24 tahun atau lebih

u

Manfaat saat berhenti bekerja secara sukarela sebesar nihil (interpretasi dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 31 Agustus 2005), kecuali apabila perusahaan mengatur adanya Uang Pisah


11

BAGIAN 1 (lanjutan)

Ketentuan Perundang-undangan UUK-13: Grafik manfaat 30

Grafik 1

x Upah

25 20 15 10 Jumlah imbalan lainnya Jumlah imbalan usia pensiun Jumlah imbalan pendanaan 6.45%

5 0 1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

Masa Kerja 27

29

Imbalan lainnya diasumsikan sebesar 1,15 x (1 x UP + 1 x UPMK) Iuran 6,45% dari upah bulanan selama 30 tahun terus menerus dengan asumsi bunga 9% dan tingkat kenaikan upah 7% per tahun, akan terakumulasi menjadi 32,15 x upah bulan terakhir Sistem dan Beban Kesejahteraan Pekerja di Indonesia serta Pendanaannya

12

BAGIAN 1 (lanjutan)

Ketentuan Perundang-undangan SJSN: Umum u

Bertujuan memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya

u

Diselenggarakan secara nasional dan kepesertannya wajib n

u

SJSN mengelola 5 jenis program, yaitu n

u

Pekerja dan pemberi kerja wajib membayar iuran, termasuk Pemerintah memberikan bantuan iuran kepada fakir miskin dan orang tidak mampu

Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian

Belum jelas bagaimana dan kapan implementasinya n

Apakah programnya digabungkan dengan atau menggantikan Jamsostek dan atau UUK–13


13

BAGIAN 1 (lanjutan)

Ketentuan Perundang-undangan SJSN: Jaminan Hari Tua u

Merupakan progam yang iurannya pasti

u

Pembayaran manfaat dilakukan secara sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap n

u

Pembayaran sebagian diperkenankan setelah kepesertaan 10 tahun atau lebih

Besaran iuran belum ditentukan


14

BAGIAN 1 (lanjutan)

Ketentuan Perundang-undangan SJSN: Jaminan Pensiun u

Merupakan progam yang manfaatnya pasti

u

Pembayaran manfaat dilakukan secara bulanan, yang terdiri dari n

u

Pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun janda/duda, pensiun anak (sampai usia 23 tahun dengan persyaratan), atau pensiun orang tua

Besaran iuran dan skala manfaat belum ditentukan


15

BAGIAN 1 (lanjutan)

Ketentuan Perundang-undangan Dana Pensiun: 5 asas pokok u

Pemisahan kekayaan dengan membentuk badan hukum terpisah, lembaga Dana Pensiun

u

Mengharuskan adanya pendanaan secara berkala dan sistematis

u

Pengawasan dan pembinaan dari Pemerintah

u

Penundaan pembayaran manfaat pensiun – pensiun ditunda

u

Sifatnya sukarela – bebas membentuk dan tidak membentuk


16

BAGIAN 1 (lanjutan)

Ketentuan Perundang-undangan Dana Pensiun: Karakteristik u

Menganut prinsip pembayaran bulanan untuk seumur hidup – ada kesinambungan penghasilan

u

Setinggi-tingginya 20% dari hak dapat dibayarkan secara sekaligus dan sisanya harus dibayarkan secara bulanan dengan membeli anuitas dari perusahaan asuransi jiwa

u

Total hak kurang dari ketentuan Menteri yang diatur dari waktu ke waktu, seluruhnya dapat dibayarkan secara sekaligus (saat ini Rp125juta untuk rumus sekaligus dan Rp0,9juta sebulan untuk rumus bulanan)


17

BAGIAN 1 (lanjutan)

Ketentuan Perundang-undangan Dana Pensiun: Karakteristik u

Jenis program: Dapat menyelenggarakan jenis Program Pensiun Manfaat Pasti (“PPMP”) atau Program Pensiun Iuran Pasti (“PPIP”)

u

Lembaga penyelenggara: Dana Pensiun Pemberi Kerja (“DPPK”) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (“DPLK”)


18

BAGIAN 1 (lanjutan)

Ketentuan Perundang-undangan Dana Pensiun: Jenis program u

PPMP: Jenis program yang besar manfaat pensiunnya ditetapkan terlebih dahulu, yang dikaitkan dengan masa kerja dan penghasilan saat pensiun n n

u

Rumus Sekaligus: 2.5 (maksimum) x Masa Kerja x Penghasilan Rumus Bulanan: 2.5% (maksimum) x Masa Kerja x Penghasilan

PPIP: Jenis program yang besar iuran pensiun ditetapkan terlebih dahulu sebagai persentase dari penghasilan (dari pemberi kerja dan atau peserta) untuk disisihkan kepada setiap peserta secara teratur n

Sejenis tabungan atau Jamsostek


19

BAGIAN 1 (lanjutan)

Ketentuan Perundang-undangan Dana Pensiun: Lembaga penyelenggara u

u u

u

u

DPPK: Didirikan oleh perorangan atau perusahaan sebagai pendiri untuk karyawannya Dapat menyelenggarakan PPMP atau PPIP Dapat juga dalam bentuk Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan – hanya dapat menyelenggarakan PPIP – iurannya ditentukan berdasarkan keuntungan pemberi kerja dengan ketentuan minimal sebesar 1% dari jumlah upah setahun DPLK: Didirikan dan dikelola oleh perusahaan asuransi jiwa atau bank untuk pekerja mandiri, juga untuk karyawan perusahaan yang tidak ingin mendirikan DPPK DPLK hanya dapat menyelenggarakan PPIP


20

BAGIAN 1 (lanjutan)

Ketentuan Perundang-undangan Dana Pensiun: Statistik akhir 2005 Dana Pensiun Perusahaan Peserta Kekayaan (Rp)

DPPK

DPLK

3211)

212)

500-700

+/- 3.0003)

+/- 2.000.0004)

+/- 500.0005)

+/- 70T

+/- 6T

31 di antaranya adalah PPIP, baik berdiri sejak awal maupun yang berubah program. Sejak 1997, sudah 73 DPPK (21 PPIP dan 52 PPMP) yang disetujui pembubarannya. 2) 4 di antaranya didirikan oleh bank 3) Sedikitnya 25 DPPK yang berubah program menjadi PPIP dan menggunakan DPLK 4) Termasuk pensiunan dan jumlah ini hanya 8.1% of pekerja yang ikut JAMSOSTEK 5) 30.0% adalah peserta mandiri 1)


21

BAGIAN 2

Beban Kesejahteraan


22

BAGIAN 2

Beban Kesejehteraan Jamsostek: Beban


23

BAGIAN 2 (lanjutan)

Beban Kesejahteraan UUK-13: Beban u

Beban UUK–13 tidaklah pasti karena karakteristik programnya yang manfaatnya pasti, tetapi dapat dihitung secara aktuaria

u

Dengan menggunakan asumsi ekonomis (tingkat bunga dan kenaikan upah), asumsi laju penyusutan (tingkat pengunduran diri, meninggal, cacat) dan metode perhitungan aktuaria tertentu, beban ini dapat diperkirakan

u

Dengan asumsi usia pensiun normal 55, asumsi distribusi usia dari populasi sekelompok perusahaan dan masa kerja lalu nihil, perkiraan beban UUK–13 (meninggal, mencapai usia pensiun normal, cacat dan mengundurkan diri), rata-rata ekuivalen dengan 7,92% dari upah bulanan


24

BAGIAN 2 (lanjutan)

Beban Kesejahteraan UUK-13: Beban


25

BAGIAN 2 (lanjutan)

Beban Kesejahteraan Dana Pensiun: Beban u

Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP, rata-rata menjanjikan manfaat pensiun sebesar 1,5 x MK x PhDP (rumus sekaligus) dan sebesar 2% x MK x PhDP (rumus bulanan)

u

Beban atas program rata-rata sebesar 12,5% dari PhDP (rumus sekaligus) dan rata-rata 20% dari PhDP (rumus bulanan)

u

Dari jumlah beban dimaksud, rata-rata pekerja membayar 4,5%– 6%, menyisakan beban perusahaan sebesar 8%–14% dari PhDP

u

Untuk PPIP, rata-rata proporsi beban antara pekerja dan perusahaan sebesar 2,69% dan 7,48% dari PhDP atau +/- 30% (pekerja) / 70% (perusahaan)


26

BAGIAN 2 (lanjutan)

Beban Kesejahteraan Beban: Keseluruhan u

Program wajib: Jumlah beban perusahaan untuk Jamsostek dan UUK–13 berkisar antara 16,66%–18,16% dari upah bulanan

u

Program sukarela: Kalau diambil rata-ratanya yang minimal saja, beban perusahaan berkisar antara 7,48%–8,00% dari penghasilan

u

Apabila ada integrasi antara UUK–13 dan Dana Pensiun, maka beban perusahaan tetap pada kisaran 16,22%–18,24% dari penghasilan bulanan

u

Tanpa memperhitungkan beban perusahaan untuk JK, JKK dan JPK dari Jamsostek (5,69%), maka rata-rata beban perusahaan untuk program hari tua berkisar 10,53%–12,55% dari penghasilan bulanan


27

BAGIAN 3

Beban dan Manfaat


28

BAGIAN 3

Beban dan Manfaat Replacement rate u

Kesejahteraan hidup di hari tua dapat diukur dengan suatu besaran yang disebut replacement rate n

Rasio penghasilan setelah pensiun pada usia tertentu terhadap penghasilan terakhir sesaat sebelum pensiun

u

Replacement rate yang dianggap memadai 70%–80% dari penghasilan bulan terakhir dan ini pun diperoleh setelah bekerja lebih kurang 35-40 tahun

u

Kalau rata-rata usia pensiun di Indonesia yang 55 tahun dan ratarata hanya bekerja 30 tahun, maka replacement rate ini perlu disesuaikan lagi menjadi hanya 60% dari penghasilan bulan terakhir


29

BAGIAN 3 (lanjutan)

Beban dan Manfaat Replacement rate dan usia pensiun: Negara lain


30

BAGIAN 3 (lanjutan)

Beban dan Manfaat Replacement rate: Program wajib u

Dari Jamsostek dan UUK–13 dengan beban sebesar 13,62% dari upah bulanan (2% di antaranya dibayarkan oleh pekerja), dalam 30 tahun diperkirakan jumlah ini akan mencapai 55,38 kali upah bulan terakhir

u

Jumlah ini ekuivalen dengan replacement rate sebesar 38% dari penghasilan bulan terakhir – 85% telah dibiayai oleh perusahaan

u

Apabila sasaran yang dianggap memadai adalah 60%, maka masih terdapat kekurangan 22% yang ekuivalen dengan beban sebesar 7,88% dari upah bulanan


31

BAGIAN 3 (lanjutan)

Beban dan Manfaat Replacement rate: Program wajib


32

BAGIAN 4

Perubahan Demografi


33

BAGIAN 4

Perubahan Demografi Umum u

Pada tahun 1990, terdapat 9% (500 juta) penduduk dunia berusia di atas 60 tahun

u

Jumlah ini diperkirakan akan meningkat 3 kali lipat menjadi 1,4 miliar pada tahun 2020 n

Setengahnya berada di Asia, 175 juta di antaranya di China

u

Pada tahun 2030, setiap 5 orang angkatan kerja di Indonesia akan menanggung beban 1 orang yang berusia lanjut (pensiunan) – dependency ratio

u

Bayangkan kalau generasi tua ini tidak memiliki pensiun yang cukup n

Akan membebani generasi muda dan menjadi beban sosial bagi negara


34

BAGIAN 4 (lanjutan)

Perubahan Demografi Umum u

Semuanya ini disebabkan karena n

n n

u

Harapan hidup semakin meningkat seiring dengan menurunnya tingkat mortalitas Angka kelahiran (fertility rate) berkurang Urbanisasi mengubah pola hidup – sistem extended family melemah

Sebagian senang karena dapat hidup lebih lama menikmati dunia, lainnya susah karena diperlukan lebih banyak dana untuk mendukung hidupnya yang lebih panjang


35

BAGIAN 4 (lanjutan)

Perubahan Demografi Fertility rate: Indonesia 1950-2000 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5


-2 00 5 20 00

-2 00 0 199 5

19 95 19 90 -

19 90 19 85 -

19 85 19 80 -

19 80 19 75 -

19 75 19 70 -

-19 70 19 65

-19 65 19 60

-19 60 19 55

19 50

-19 55

1

36

BAGIAN 4 (lanjutan)

Perubahan Demografi Urbanisasi : Indonesia dan negara lain 1950-2050 90 80 1950

2000

2030

70 60 50 40 30 20 10 0 North Am.

Latin Am.

Europe

Indonesia


Asia

Africa 37

BAGIAN 4 (lanjutan)

Perubahan Demografi Masa kerja dan masa pensiun u

Masa hidup setelah pensiun (rata-rata di Indonesia 55 tahun) bisa mencapai 25-30 tahun lagi – sama lamanya dengan masa kerja seseorang n n n

25

Apakah selama bekerja tidak ada kesulitan keuangan? Bagaimana kalau setelah pensiun tidak memiliki cukup tabungan? Dari mana sumber dananya?

Masa Kerja

55

Masa Pensiun


80

38

BAGIAN 4 (lanjutan)

Perubahan Demografi Harapan hidup sejak saat lahir: Indonesia 2000-2050 80 78 76

Male

74

Female

72 70 68 66 64 62


20 45 -2 05 0

-2 04 5 20 40

20 35

-20 40

-2 03 5 20 30

-20 30 20 25

-2 02 5 20 20

-2 02 0 20 15

20 10 -2 01 5

-2 01 0 20 05

-20 05 20 00

19 95

-2 00 0

60

39

BAGIAN 4 (lanjutan)

Perubahan Demografi Harapan hidup: Beberapa negara lain


40

BAGIAN 4 (lanjutan)

Perubahan Demografi Usia pensiun: Indonesia u

Perubahan demografi di mana harapan hidup semakin panjang menjadi masalah bagi banyak negara terutama dalam kaitannya dengan program kesejahteraan di hari tua n

Angka kelahiran yang menurun dan harapan hidup yang terus meningkat dengan sendirinya akan meningkatkan dependency ratio

u

Usia pensiun di Indonesia yang mayoritas 55 tahun ini masih rendah dibandingkan beberapa negara lain, bahkan beberapa negara lain yang usia pensiunnya 60 telah memikirkan untuk ditingkatkan terus menjadi 65-67 tahun

u

Usia pensiun yang rendah berarti masa pemupukan dana lebih singkat dan masa pembayaran semakin panjang


41

BAGIAN 4 (lanjutan)

Perubahan Demografi Usia pensiun: Indonesia u

Perlu segera dipikirkan untuk meningkatkan usia pensiun ini secara bertahap sampai minimal usia 60 tahun dalam 5 tahun mendatang

u

Dengan bertambahnya usia pensiun tentu masa kerja juga bertambah, sehingga replacement rate yang lebih tinggi dari 60% juga dapat tercapai


42

BAGIAN 4 (lanjutan)

Perubahan Demografi Age pyramid: Indonesia 1950 80+ 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34

Male

Female

20-24 10-14 0-4 -8000

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000


6000

8000 43

BAGIAN 4 (lanjutan)

Perubahan Demografi Age pyramid: Indonesia 2000 80+ 70-74 60-64 50-54 40-44

Male

Female

30-34 20-24 10-14 0-4 -15000

-10000

-5000

0

5000


10000

15000 44

BAGIAN 4 (lanjutan)

Perubahan Demografi Age pyramid: Indonesia 2050 80+ 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 Male

Female

10-14 0-4 -15000

-10000

-5000

0

5000


10000

15000 45

BAGIAN 4 (lanjutan)

Perubahan Demografi Dependency ratio pada usia 65: Indonesia 1950-2050 30%

25%

20% Observed

UN Projections - Medium Variant

15%

10%

5%

0% 1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030


2040

2050 46

BAGIAN 5

Sekaligus atau Bulanan


47

BAGIAN 5

Sekaligus atau Bulanan Kesinambungan penghasilan u

Seperti telah disebutkan di muka bahwa manfaat dari program wajib Jamsostek dan UUK–13 dibayarkan secara sekaligus

u

Pembayaran secara sekaligus tidak mendukung jaminan kesinambungan penghasilan di hari tua – yang merupakan prinsip utama kesejahteraan pekerja

u

Bukan saja jaminan kesejahteraan pekerja yang danggap penting, keluarga mereka dan masyarakat secara umum, tetapi juga dapat meningkatkan produktifitas dan mendukung perkembangan ekonomi


48

BAGIAN 5 (lanjutan)

Sekaligus atau Bulanan Kesinambungan penghasilan u

Perkembangan ekonomi ini dapat diperoleh dari ketersediaan dana investasi jangka panjang yang diinvestasikan melalui capital market yang dengan sendirinya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi

u

Apabila arahnya memang ke sana, seharusnya cara pembayaran dari program wajib harus diubah menjadi pembayaran bulanan

u

Tidak mudah mengubah budaya penerimaan secara sekaligus – perlu terus mendidik masyarakat pentingnya kesinambungan penghasilan di hari tua


49

BAGIAN 5 (lanjutan)

Sekaligus atau Bulanan Kelemahan penerimaan secara sekaligus u

u u

u u

1)

Dana dapat saja dihabiskan bukan untuk tujuan pensiun, dan hasil penelitian1) menunjukkan bahwa banyak yang menghabiskan dana pensiunnya bukan untuk tujuan pensiun Tidak ada kesinambungan penghasilan Sebagian akan dengan cepat menghabiskan dananya pada awalawal pensiun, dan dengan berjalannya waktu standar hidup mereka menjadi berkurang Investasi atas dananya tidak memberikan hasil yang diharapkan Sebagian terlalu takut membelanjakan dananya dan mungkin akan hidup dengan dana yang minim karena irit – seharusnya bisa memperoleh lebih banyak lagi

1996 Retirement Confidence Survey di Amerika: Lebih dari 50% menghabiskan dananya


50

BAGIAN 6

Asuransi Pesangon


51

BAGIAN 6

Asuransi Pesangon Umum u

Dalam pemberitaan berbagai seminar dan media (terakhir di Harian Kompas, 4 November 2006) banyak diungkapkan mengenai adanya semacam wacana asuransi pesangon untuk membiayai pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dengan keharusan semua perushaaan secara kolektif membayar iuran tertentu kepada lembaga tertentu

u

Ini menunjukkan adanya perhatian yang tidak seimbang antara yang tidak lagi bekerja dan yang tetap mau bekerja sampai pensiun n

Penyediaan dana yang lebih banyak bagi mereka yang terputus hubungan kerjanya dapat dianggap sebagai kontra-produktif dan menghambat penciptaan lapangan kerja serta mengurangi mobilisasi pengumpulan dana jangka panjang untuk kesejahteraan hari tua


52

BAGIAN 6 (lanjutan)

Asuransi Pesangon Tidak ekonomis u

Selain mengandung resiko solvabilitas karena lembaga dimaksud membiayai program yang manfaatnya pasti, dari sisi pembiayaan juga tidak menguntungkan secara ekonomis

u

Apabila tidak ada yang terkena pemutusan hubungan kerja pada suatu perusahaan, maka iuran yang telah disetor tidak dapat dikembalikan karena sifatnya yang kolektif dan gotong-royong

u

UPMK dari UUK–13 yang memang diperuntukkan untuk hari tua ditambah dengan iuran JHT untuk Jamsostek tentu akan menghasilkan manfaat yang lebih kecil lagi, kecuali apabila secara sukarela perusahaan menyelenggarakan tambahan program pensiun


53

BAGIAN 6 (lanjutan)

Asuransi Pesangon Terabaikannya kesejahteraan hari tua u

Secara sederhana, apabila kepada semua pekerja yang berusia 25 tahun disisihkan sebesar 8,94% dari penghasilan bulanannya, tanpa memperhitungkan asumsi ekonomis dan laju penyusutan, maka dalam 30 tahun akan terkumpul dana sebesar 32,20 x upah bulan terakhir n

u

Pada setiap periode, jumlahnya akan selalu melebihi 1 x UPMK

Realisasi wacana ini tentu akan lebih memberatkan perusahaan dan menjadikannya kurang termotivasi untuk memikirkan kesejahteraan haru tua pekerjanya karena sebagian dana telah dialihkan ke asuransi pesangon dimaksud n

Replacement rate program wajib saja hanya mencapai 38% dari upah bulan terakhir, atau bahkan 0% karena pada kenyataannya semuanya diambil secara sekaligus


54

BAGIAN 7

Pendanaan


55

BAGIAN 7

Pendanaan Pentingnya pendanaan u

Pendanaan yang dilakukan secara teratur dan sistematis akan menghasilkan n n

u

Jaminan keamanan ketersediaan dana bagi pekerja Memudahkan perusahaan mengatur arus kasnya

Pendanaan tidak perlu diwajibkan, tetapi sifatnya sukarela dengan pemberian pemahaman terus menerus pentingnya pendanaan dilakukan n

Dengan kesadaran ini, perusahaan tentu akan lebih fleksibel dalam menetapkan jumlah dan waktunya


56

BAGIAN 7 (lanjutan)

Pendanaan Integrasi u

Secara terbuka menegaskan dan memperkenankan adanya offsetting antara dana yang telah disisihkan – terutama apabila pendanaannya dilakukan melalui lembaga Dana Pensiun – dengan ketentuan dalam UUK–13 untuk SEMUA kasus pemutusan hubungan kerja, bukan di usia pensiun saja seperti sekarang ini

u

Hal ini penting untuk menghindari adanya pembiayaan yang saling tumpang tindih dan untuk mengembalikan motivasi perusahaan untuk kembali lebih memikirkan kesejahteraan hari tua pekerjanya, sekaligus merencanakan pendanaannya


57

BAGIAN 7 (lanjutan)

Pendanaan Kebebasan memilih lembaga u

Pendanaan jangan dilakukan hanya pada satu lembaga tertentu saja, tetapi memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk memilih agar kualitas pendanaan terjaga dan tercipta kompetisi pasar yang sehat

u

Kompetisi yang sehat menciptakan n n n

Pasar yang efisien Biaya pengelolaan semakin murah dan kompetitif Kualitas pelayanan akan semakin meningkat


58

BAGIAN 7 (lanjutan)

Pendanaan Lembaga yang tersedia Lembaga

Program Pensiun

PPMP

Asuransi

Lain2

PPIP

DPPK

DPLK


59

BAGIAN 7 (lanjutan)

Pendanaan Lembaga: Pertimbangan Items

No Funding

Insurance Products

Dana Pensiun (DPPK/DPLK)

Low

Moderate

High

Immediate

Immediate

Deferred1)

Manner of Payment

Cash

Lump sum

Monthly2)

Transparency

Low

Moderate

High

Free from seizure

No

No

Yes

Tax incentive3)

No

No

Yes

Security Preservation

1)

If resign before early retirement age (10 years before normal retirement age) 20% lump sum and 80% monthly, or 100% lump sum if total benefit less than prescribed amount 3) Depends on profit and loss situation of company 2)


60

BAGIAN 8

Perkembangan Masa Depan


61

BAGIAN 8

Perkembangan Masa Depan Sejarah perkembangan PPMP dan PPIP: Dunia 1950s

1960s

1970s

1980s

1990s

Perusahaan2 Perusahaan2 Masa inflasi tinggi, Hasil investasi Hasil investasi skala besar mulai skala kecil mulai PPIP menghasilkan tinggi dan rendah, cenderung menyelenggarakan menyelenggarakan manfaat yang rendah, iuran rendah, ke PPIP program pensiun program pensiun cenderung ke “golden age“ jenis PPMP jenis PPIP PPMP dari PPMP

PPMP

PPIP

PPMP

PPIP Hybrid

Sumber: Seminar on Strengthening Pensions and Insurance Markets in Indonesia , 2006 Sistem dan Beban Kesejahteraan Pekerja di Indonesia serta Pendanaannya

62

BAGIAN 8 (lanjutan)

Perkembangan Masa Depan Keadaan di beberapa negara: Asia-Pasifik

Sumber: Seminar on Strengthening Pensions and Insurance Markets in Indonesia , 2006 Sistem dan Beban Kesejahteraan Pekerja di Indonesia serta Pendanaannya

63

BAGIAN 8 (lanjutan)

Perkembangan Masa Depan Data Statistik: Akhir 2005 Dana Pensiun Perusahaan Peserta Kekayaan (Rp)

DPPK

DPLK

3211)

212)

500-700

+/- 3.0003)

+/- 2.000.0004)

+/- 500.0005)

+/- 70T

+/- 6T

31 di antaranya adalah PPIP, baik berdiri sejak awal maupun yang berubah program. Sejak 1997, sudah 73 DPPK (21 PPIP dan 52 PPMP) yang disetujui pembubarannya. 2) 4 di antaranya didirikan oleh bank 3) Sedikitnya 25 DPPK yang berubah program menjadi PPIP dan menggunakan DPLK 4) Termasuk pensiunan dan jumlah ini hanya 8.1% of pekerja yang ikut JAMSOSTEK 5) 30.0% adalah peserta mandiri 1)


64

BAGIAN 8 (lanjutan)

Perkembangan Masa Depan Kecenderungan masa depan: Indonesia u

Pertumbuhan DPPK baru yang menyelenggarakan PPMP mungkin akan semakin berkurang – tantangan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh

u

Diperkirakan bahwa pemberi kerja yang ingin menyelenggarakan program pensiun akan memilih PPIP n

u

Pilihan ini tidak pernah ada sebelum tahun 1992

Apabila yang dipilih adalah PPIP, masih mempunyai pilihan apakah akan membentuk DPPK atau bergabung dengan DPLK n n

n

Yang bergabung ke DPLK mungkin jumlah karyawannya sedikit Selebihnya mungkin tetap menggunakan DPPK, sampai suatu saat di mana DPLK yang ada di Indonesia benar-benar kompetitif dan profesional dalam memberikan layanan jasa mereka Pertimbangan lainnya adalah masalah efisiensi pengelolaan dan rasa kepemilikan


65

BAGIAN 8 (lanjutan)

Perkembangan Masa Depan Beberapa alasan perubahan u u

u

Mengurangi fluktuasi pembiayaan Keharusan secara akuntansi mencatat dan mengungkapkan beban dan kewajiban dalam laporan keuangan Kekhawatiran adanya pembebanan ganda dengan UUK-13 n

u u u u u u u

Integrasi menjadi semakin mendesak

Tuntutan atau pengaruh kompetisi Memindahkan “resiko” investasi Attraction and retention Kemudahan Merger and acquisition Penghematan biaya jangka pendek Manfaat kecil karena komponen PhDP bukan take home pay


66

BAGIAN 8 (lanjutan)

Perkembangan Masa Depan Penting untuk diperhatikan u

Lakukan kajian kuantitatif secara menyeluruh n n n n

u

Jangka panjang dan pendek – asset/liability modelling Hard freeze atau soft freeze Legacy costs Pengalihan pensiunan ke asuransi jiwa dengan pembelian anuitas – secara komersial bisa mahal

Manfaat karyawan sebelum dan setelah perubahan n n

Kesetaraan manfaat setelah perubahan dengan sebelum perubahan Pemenuhan sasaran kesejahteraan dan kesinambungan penghasilan w

u

Iuran, manfaat dan investasi

Komunikasi dan sosialisasi


67

BAGIAN 9

Pengelolaan Kewajiban


68

BAGIAN 9

Pengelolaan Kewajiban Pengendalian resiko pendanaan PPMP u u u

u

u u

Secara bertahap meningkatkan usia pensiun PhDP tidak menggunakan penghasilan bulan terakhir Kenaikan manfaat pensiun didasarkan pada kenaikan harga (price index) Mendorong peningkatan tabungan pribadi untuk menutup selisih harapannya dan kemampuan perusahaan Efisiensi dalam pengelolaan Implementasi actuarial control cycle n n n n n

Mengembangkan model dan parameter Menetapkan asumsi-asumsi Evaluasi kewajiban secara periodik Proyeksi kekayaan dan kewajiban serta analisis resiko Memantau experience


69

BAGIAN 9 (lanjutan)

Pengelolaan Kewajiban Assets liabilities matching u

Beban merupakan arus kas keluar (pembayaran manfaat dan biaya operasional), yang dibiayakan dari arus kas masuk berupa iuran dan hasil pengembangannya n

n

u

Beban dipengaruhi oleh rumusan, potensi perubahan-perubahan di masa datang dan tidak dipengaruhi oleh asumsi Iuran-iuran dipengaruhi oleh ketentuan dan asumsi perhitungan jangka panjang yang wajar

Tidak terfokus pada pandangan statis terhadap beban pendanaan jangka pendek, tetapi bagaimana hasil proyeksinya dalam beberapa tahun mendatang


70

BAGIAN 9 (lanjutan)

Pengelolaan Kewajiban Asumsi-asumsi u u

Asumsi ekonomis dan asumsi demografi Setiap kombinasi asumsi yang wajar yang berbeda akan memberikan hasil yang berbeda pula n

u u

u

Asumsi akan berbeda dari kenyataanm, tertutama dalam jangka pendek

Perlu dipantau dan diperbaiki dari waktu ke waktu Harus terjalin komunikasi yang baik antara para pihak (pengurus, pendiri, manager investasi dan aktuaris) agar diperoleh keyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan telah mencerminkan fakta atau informasi yang terbaik Untuk itu diperlukan experience study, analisis surplus dan penyusunan proyeksi dengan berbagai parameternya


71

Informasi u

Untuk memperoleh softcopy materi ini, kami persilakan Bapak/Ibu mengirim e-mail ke [email protected], atau dapat Bapak/Ibu mengunduhnya (download) di website kami, http://www.dayamandiri.co.id


72

INDONESIA. Half-day Seminar: Sistem dan Beban Kesejahteraan Pekerja serta Pendanaannya DAYAMANDIRI DHARMAKONSILINDO. Hotel Manhattan, 30 November 2006

Recommend Documents