-Keynote Speech Gubernur Bank Indonesia-
Indonesia Fintech Festival and Conference 2016 Jakarta, 30 Agustus 2016
Yang kami hormati: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bpk Darmin Nasution Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Bpk Muliaman D. Hadad Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati Menteri Perdagangan, Bpk Enggartiasto Lukita Menteri Komunikasi dan Informatika, Bpk Rudiantara Ketua Kamar Dagang dan Industri, Bpk Rosan Roeslani Para Pimpinan Perbankan Para Pelaku Fintech di Indonesia Bapak/Ibu hadirin undangan yang berbahagia
Assalammualaikum Wr. Wb. Selamat pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua. 1. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan YME, dimana hanya atas rahmat dan perkenan-Nya kita semua dapat mengikuti forum yang baik ini. Pada pagi hari ini kami menyambut baik dan mengucapkan terimakasih kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Kamar Dagang dan Industri atas penyelenggaraan “Indonesia Fintech Festival and Conference 2016”. 2. Sebagaimana kita ketahui bersama perkembangan teknologi sudah sedemikian pesatnya, sehingga kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia tidak terlepas dari peran teknologi. Di sektor keuangan sendiri, saat ini banyak bermunculan start-up companies yang menamakan dirinya sebagai perusahaan Fintech. 1
3. Oleh karena itu, pembahasan sejak dini mengenai Fintech baik dari sisi pelaku, regulator, maupun pengguna diharapkan dapat membawa manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, potensi risiko yang ada juga dapat kita cermati dan kelola dengan seksama.
Bapak/Ibu, Hadirin yang kami hormati, 4. Penggunaan teknologi di sektor keuangan sesungguhnya bukanlah merupakan hal baru di Indonesia. Berbagai layanan keuangan berbasis teknologi informasi telah hadir dan digunakan oleh masyarakat sejak dulu. 5. Kita kenal bersama di tahun 1980an Mesin ATM hadir di Indonesia, yang memungkinkan penyediaan layanan perbankan selama 24 jam tanpa harus datang ke kantor cabang bank. Kemudian di tahun 2000, sistem
Real
Time
Gross
Settlement
(RTGS)
sebagai
sistem
pembayaran seketika mulai diimplementasikan. Di tahun 2007 kita kemudian juga mengenal penggunaan uang elektronik yang semakin memudahkan masyarakat dalam bertransaksi keuangan. 6. Dewasa ini, khususnya dalam beberapa tahun terakhir, istilah Fintech atau Financial Technology menjadi sangat populer. Fintech sebagai layanan keuangan yang berbasis teknologi informasi seperti big data,
cloud computing, dan distributed ledger system menjadi fenomena, seiring dengan kuatnya penetrasi internet dan masifnya penggunaan
smartphone di tengah masyarakat. 7. Selain itu, mengetatnya rezim regulasi di tubuh sektor keuangan formal pasca Global Financial Crisis di tahun 2008 juga meninggalkan
financing gap yang lebar. Hal ini kemudian mendorong tumbuhnya kebutuhan di masyarakat untuk mendapatkan solusi keuangan 2
alternatif, yang dapat dijawab dengan kehadiran Fintech. Dengan prosedur yang relatif sederhana, cepat, dan tidak dibatasi jarak, berbagai layanan Fintech pesat diadopsi masyarakat. 8. Dalam konteks tersebut, kami memandang Fintech sebagai wujud peleburan atau bentuk hybrid dari inovasi teknologi dengan model bisnis layanan keuangan berpotensi menjembatani kebutuhan dan menggerakan
kegiatan
sektor
usaha
kecil
dan
mikro,
serta
masyarakat secara luas sekaligus mendorong inklusi keuangan.
Bapak/Ibu, Hadirin yang kami hormati, 9. Kami mencermati bahwa aktivitas Fintech dapat dibedakan kedalam 4 (empat) kelompok utama, yaitu: (1) Deposit, Lending, and Capital Raising, termasuk didalamnya adalah model crowdfunding dan peer to peer lending. (2) Payment, Clearing, and Settlement, mencakup pola pembayaran berbasis mobile dan juga web. (3) Market Provisioning, dalam bentuk e-Aggregator. (4) Investment and Risk Management yang antara lain berupa robo
advisor dan platform e-trading atau e-insurance. 10. Selaku Otoritas Sistem Pembayaran sebagaimana diamanatkan oleh UU, Bank Indonesia selama ini telah mengeluarkan sejumlah ketentuan terkait aktivitas Payment, Clearing, and Settlement yang mencakup penyelenggaraan jasa sistem pembayaran baik yang dilakukan oleh Bank maupun Lembaga Selain Bank, termasuk dalam hal ini adalah perusahaan Fintech, yang menjalankan fungsi sistem pembayaran sebagai core business-nya, maupun menggunakan jasa
3
sistem pembayaran sebagai salah satu pendukung kegiatannya (enabler). 11. Beberapa kebijakan telah kami keluarkan untuk instrument maupun infrastruktur sistem pembayaran yang menggabungkan antara teknologi dan layanan keuangan. Dalam hal transaksi nilai besar (high value), Bank Indonesia di tahun 2015 telah meluncurkan Real
Time Gross Settlement (RTGS) dan Sistem Kliring Nasional (SKN) Generasi II. 12. Dari sisi instrument, Bank Indonesia telah mengatur Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang terdiri dari Kartu ATM/Debet dan Kartu Kredit, serta pengaturan Uang Elektronik dan Kegiatan Transfer Dana. Kegiatan Transfer Dana berbasis teknologi dan berbiaya murah yang saat ini marak juga telah diarahkan untuk mengikuti ketentuan yang berlaku saat ini, dimana aktivitas usahanya harus tunduk pada UU Transfer Dana dan memiliki izin dari Bank Indonesia.
Bapak/Ibu, Hadirin yang kami hormati, 13. Sejalan
dengan
pesatnya
pertumbuhan
Fintech,
kami
juga
mencermati perkembangan e-commerce yang tumbuh beriringan di tengah-tengah
masyarakat.
Perkembangan
varian
metode
pembayaran, terutama dalam transaksi e-commerce di Indonesia menjadi salah satu fokus kami di Bank Indonesia. 14. Kami mengamati bagaimana perkembangan perilaku transaksi e-
commerce di masyarakat saat ini masih didominasi oleh metode Cash on Delivery (COD). Selain itu kita juga jumpai ragam pembayaran melalui transfer antar Bank, kartu ATM/ Debit, Kartu Kredit, dan Uang
4
Elektronik. Beberapa waktu terakhir bahkan masyarakat mulai akrab dengan pembayaran menggunakan electronic wallet. 15. Guna mengakomodasi perkembangan tersebut, Bank Indonesia akan segera mengeluarkan kebijakan terkait Penyelenggaraan Transaksi Pembayaran (PTP). Pengaturan ini akan memiliki keterkaitan erat dengan model bisnis yang dilakukan dalam Fintech. 16. Penyelenggaraan aktivitas usaha dalam model bisnis Fintech seperti penyedia internet payment gateway, penyelenggara electronic wallet, serta penyelenggara penunjang seperti terminal ATM/EDC, dan Point
of Sales (POS) akan diatur dalam ketentuan ini. Bapak/Ibu, Hadirin yang kami hormati, 17. Kami mencermati bahwa kegiatan tersebut tidak terlepas dari risikorisiko,
khususnya
terkait
stabilitas
sistem
keuangan,
sistem
pembayaran, cybersecurity, integritas dan keamanan transaksi keuangan. Oleh karena itu, kami memandang terdapat setidaknya 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan, yaitu: 18. Pertama, pengelolaan risiko yang memadai. Kedua, perlindungan konsumen, terutama terkait proteksi data dan informasi. Ketiga, mengupayakan efisiensi transaksi. 19. Dalam konteks tersebut, Bank Indonesia akan mewajibkan pelaku
Fintech yang beroperasi di Indonesia, khususnya Fintech yang memfasilitasi sistem pembayaran, untuk (1) berbadan hukum Indonesia,
(2)
menggunakan
mata
uang
Rupiah,
dan
(3)
menempatkan dana pada sistem perbankan. 20. Selain itu, kami juga mewajibkan seluruh penyelenggara sistem pembayaran, baik domestik maupun global, yang beroperasi di 5
Indonesia untuk melakukan pemrosesan transaksi keuangan di domestik. 21. Dengan tetap mempertahankan koridor kehati-hatian, namun tanpa mematikan laju inovasi, kami meyakini lingkungan pengaturan
Fintech kedepan akan semakin kondusif, yaitu di satu sisi memberikan kepastian bagi pelaku usaha, dan sisi lain tetap mengedepankan perlindungan konsumen.
Bapak/Ibu, Hadirin yang kami hormati, 22. Kami menyadari bahwa pengaturan terkait Fintech dan e-Commerce melibatkan lintas lembaga, mulai dari pengaturan pada aspek perdagangan, aspek penyediaan jasa keuangan, aspek teknologi komunikasi dan informatika, termasuk aspek sistem pembayaran. 23. Oleh karena itu, kami percaya sinergi antar Otoritas yang telah terbangun selama ini dapat terus kita tingkatkan. Melalui wadah seperti
Forum
Sistem
Pembayaran
Indonesia
(FSPI)
yang
beranggotakan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, perumusan kebijakan yang selaras dalam merespon dinamika industri dapat kita wujudkan. 24. Kemudian, kami juga mendorong dan menghimbau kepada seluruh pelaku Fintech untuk dapat menjadi bagian dari Asosiasi Fintech. Khusus bagi para pelaku Fintech yang bergerak di bidang sistem pembayaran, kami arahkan agar dapat bergabung dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). 25. Selain itu, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memonitor perkembangan Fintech beserta dinamikanya, melalui pendirian
Fintech Office yang secara intens akan mengikuti, mempelajari dan 6
bekerjasama dengan lembaga terkait untuk mengawal perkembangan
Fintech tetap dalam koridor yang sehat. 26. Kami juga akan membuat laboratorium (regulatory sandbox) sebagai sarana untuk memonitor secara langsung evolusi model bisnis dan risiko yang mungkin melekat dari ragam model bisnis Fintech. Melalui pemantauan yang intensif, diharapkan proses perumusan kebijakan dapat lebih tepat dan antisipatif.
Bapak/Ibu, Hadirin yang kami hormati, 27. Inovasi teknologi pada layanan jasa keuangan adalah sebuah keniscayaan. Bank Indonesia selaku Otoritas Moneter, SSK, dan Sistem Pembayaran akan senantiasa mendukung kehadiran dan sumbangsih Fintech bagi perekonomian Indonesia, serta berupaya untuk terus mendorong perkembangannya ke arah yang positif. 28. Sebagai penutup, kami mengajak kita semua untuk terus mempererat kolaborasi dan sinergi, agar industri keuangan dan pembayaran nasional dapat tumbuh secara sehat dan berdaya saing. Kami meyakini arus digitalisasi ekonomi ini dapat mendorong alokasi sumber daya yang lebih efisien, dan pada gilirannya memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Sekian dan terimakasih. Wassalammu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Agus D.W. Martowardojo Gubernur Bank Indonesia
7
