PERATU RAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR: 13 TAHUN 2006
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN PADA PERSEROAN TERBATAS ( PT ) BANK PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KATINGAN
Menimbang
: a.
bahwa sebagai tindak lanjut dari Hasil Rapat umum
Pemegangsana*LuarBiasa(RUPS-LB)PT.Bank
luni 2004 serta unfuk memenuhi maksud dari Msi Arsitektur Perbankan Indonesia ( API ) sampai Tahun 2010, agar Bank Pembangunan Kalimantan Tengah tanggal 14
b.
Mengingat : 1.
pembangunan Katimantan Tengah masuk kedalarn kelompok Bank Regional, maka dipandang perlu menyertakan Modal Pemerintah lGbupaten Katingan pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah; bahwa untuk mLmenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diabs perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daer:ah Kabupaten KaUngan.
7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan (t_embaran Negara Republik IMonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472 ), sebagaimana telah dirubah dengnn Undang-urdang Nonror 10 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Regrilik Indonesia Tahun 19S Nomor Nomor ig1 fa*bahan brnbaran l@ara Regffi
undang-undang Nomor
lrdre*l
2.
37e0); Undang-UndarE Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan rerbatas (Lembar:an Negara Repuuk Indone*l Tatnrn 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Repuiuik Indonesia Nomor 3587 );
158
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank tndon&ia (t-embaran Negara Repuiblik Indonesia Nomor 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Nomor 3843 ), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang ttomor 3 Tihun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesuia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4357); Unlang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Saruyan, Kabupaten sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, iambahan Lembar:an Negara Repuiblik Indonesia Nomor 4180); undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan t'legara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 ttomor qj, Tamfihan Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Nomor 4286 ); Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Nomor perbendaharzlan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun }Ofp. Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Nomor 4355 ); Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan peratuLn perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zOM Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Nomor 4389 ); Tahun 2004 Tentang Un-ang-Undang Nomor penrerinAhan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao4 Nomor L25., Tambahan Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Nomor 4437 ); undang-l.rndang Nomor 33 Tahun 2:004. Tenbng Perimbangan Kegangpn Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor i26, Tambahan Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Nomor
(
1
32
44.fi);
10.
11.
urrang-urdang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan pengdolaan dan Targgung -lawab lGuangan Negara ( rgnbaran Negnra Repuuk Irdonesia Tahun 20o4 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Reptliblik lrx1onesia Nomor aaffi ); Perahrran kmerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang pengddaan Ketrangan Daerah (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negnra Republik Indonesia Nornor 4578 ); 15S)
72.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah l rngkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimanbn Tengah dari Perusahaan Daer:ah Menjadi Perseroan Terbatas ( PT ) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah propinsi Daerah llngkat Kalimantan Tengah Tahun 1999 Nomor 4 Seri D),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005
I
Nomor6SeriD);
13.
Peratur:an Daerah Kabupaten Katingan Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan Lembaran Daerah Kabupaten sebagai Daerah otonom Katingan Tahun 2003 Nomor 03 ); Peratura Daerah Kabupaten Katingan Nomor 09 Tahun 2005 Tenbng Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2006 ( Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2005 Nomor 09); Peraturah Menteri Dalam Negeri Nomor l Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah.
(
t4.
15.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKI1AN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan BUPATI KATINGAN
MEMUTUSKAN :
MenetapKAN
: PERATURAN DAERAH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN KATINGAN PADA PERSEROAN TERBATAN (F'T) BANK PEMBANGUNAN KALTMANTAN TENGAH.
BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yarq dimakstd derqan
:
1. Daerah Otonom, selanjutnya diseb{rt Daerah adalah
Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunfai batas-batas wilayah yang
1rio
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesafuan Republik lMonesia; 2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati
dan Perangkat Daerah
sebaga i unsur penyelengga ra Perneri nta ha n Daera h ; 3. Bupati adalah BuPati Katingan 4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Katingan; 5. APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan; 6. Bank adalah Bank Pembangunan Kalimantan Tengah. 7.
Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS, adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas
(PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah; B. Penyertaan Modal adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan pada Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah; 9. Deviden adalah pendapatan dari pembagian laba yang diperoleh Pemerintah Kabupaten katingandari penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan lGlimantan Tengah-
(
BAB
)
II
TUJUAN Pasat 2
Tujuan Penyerlaan Modal adalah untuk: a. Memenuhi maksJd dari visi Arsitektur Pertankan Indoneia ( API ) dan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( eUpS{-g ) PT. Bank Pembangunan Kalirnantan Engah bnggal L4 -luni zo04 agar dapat masuk pada kelompok Bank Regional dengan modal minimal sebesar Rp. 150.000.000-000,00 ( serahrs lima ptlluh mttyard ruPah ) pada tahun 2010; Menirgkatkan dafa sairlg PT. Bank Pembangunan lGlimantan fenqBh guna nrengBntbipasi perkembangan ekonomi nasional rnaLpLn qfubd; c. rJ|endularog tE),a perfr-Bsan wilaph trsaha dan pengembangnn produk Bank;
b
161
d.
Meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Bank dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemeGtaan pembangunan Daerah serta meningkatkan deviden. BAB
III
JUMI.AH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL Pasal 3
(t) Penyertaan Modal yang harus dipenuhi sampai dengan tahun 2010 minimal sebesar 3,83 o/o dari Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyard rupiah ), atau sebesar Rp s.zso.ooo.000,00 ( lima milyard tujuh mtus lima puluh juta rupiah ).
dimaksud ayat (1) sampai (z) ' ' penyeriaan Modal sebagaimana dengan bhun 2006 telah disetor sebesar Rp. 4.500.000.000,00 ( Empat miliyard lima ratus juta rupiah ), dengan rincian sebagai berikut;
-
Tahun 2003 sebesr RP. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Tahun 2004 sebesar RP. 750.000.000,00 Oujuh ratus lima puluh Juta RuPiah). Tahun 2005 sebesar RP. 750.000.000,00 Cl-ujuh ratus lima puluh Jub RuPiah). Tahun 2006 sebesar RP. 2.500.000.000,00 (Dua miliYard lima ratus Juta RuPiah).
(3) Sisa Kewajiban Penyertaan Modal yang belum dipenuhi adalah sebesar Rp. 1.50.000.000,00 ( sahr milyard dua ratus lima puluh juta rupiah ) akan dipenuhi pada tahun 2W7 (4) Perhitungan Deviden akan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Katingan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah rapat Umum pemegang saham dilaksanakanIrasal 4
Pros6 penpluran penptoran Modal sebagpimana dirnakg-td Fda pasl a, dilakukan oleh Bupati sesr.rai dengan prosedur dan Peratura n Perundang-undangan fang bertaku -
162
BAB
IV
KETENTUAN PENUTUP Pasal 5
Hal-hal yang belum diatur dalam Perafuran Daerah ini, sepanjang mengenai tet
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan P6raturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabuPaten Katingan.
Ditetapkan di Kasongan pada tanggal 04 Juli 2006
Diundangkan di Kasongan pada bnggal 0B Juli 2006
ffi 'P{/r-\------t.-\4
r tN
ARIS DAERAH KATINGAN,
,TIN RANGI(AI Utarna Muda NIP. OBO 068 389 LEMBARAN DAERAH I(ABIJPATEN IGTINGAI{ TAHUN 2006 NOMOR 13
163
PEN]EI.ASAN
PERATURAN
DAERAfH"U'ATEN KATINGAN
NOMOR: 13 TAHUN 2006 TENTANG PENYE RTAAN MODAL PEM ERI NTAH KABU PATEN KATI NGAN
PADA PERSEROAN TERBATAS ( PT ) BANK PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH
I.
PENJELASAN UMUM. Sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUpS-LBI pT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah tanggal 14 luni 2004 dan peraturan Daerah Propinsi Kalimanbn Tengah Nomor : 02 Tahun 2005 Tentang atas Perubahan abs Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999Tentang perubahan bentuk badan Hukum Bank Pembangunan lGlimantan Tengah, serta untuk memenuhi maksud dari Visi ArsiteKur Perbankan Indonesia (API) sampai Tahun zOtO, agar Bank Pembangunan Kalimanbn Tengah masuk kedalam kelompok Bank Regional maka dipandang perlu menyertakan modal pemerintah Kabupaten Katingan pada Bank Pembangunan Kalimntan Tengah sebagai salah satu sTarat dalam Kelompok Bank Regional yang beranggotakan seluruh Kabupaten/Kota se lGlimantan Tengah.
Disamping ihr dengan jenis dan kompleksibs kegiabn usaha Bank yang semakin meningka[ berpotensi menyebabkan semakin tingginya resiko yang dihadapi Banh otetr seUab itu perlu diabs! dengan peningkabn Modal Bank.
lurnlah modal inti minimum Bank Umum , Bank wajib memenhi modal ini palang kurang sgbesar Rp. 80.000.000.000,00 (Delapan R.rluh Mili)rard Rupiah) pada tanggat 31 Desember 2A07 dan selanjutrrya wajib memenuhi jumlah modal inti paling kurang sebesat Rp. 150.000.000.000,00 (Sertaus Lima PuluhMiliprd Rupiah) pada tangrgral 31 Desember 210. PENIELASAN PASAL DEITfi PASAL: Pasal
1
Cula.tP
it{as
Pasal 2 CukuP
jdas
Pasal 3 164
CukuP jelas Pasal 4 CukuP jelas
Pasal 5 CukuP jelas Pasal 6 CukuP jelas
TAMBAHAN LEMBAMN DAEMH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2006 NOMOR: 13
165
