PENDAHULUAN A. Latar Belakang Musyawarah Nasional (Munas) ke VI Kadin adalah perangkat organisasi Kadin Indonesia sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selain melakukan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan, memilih kepengurusan baru, Munas juga akan menetapkan kebijaksanaan umum dan strategis yang akan di tempuh Kadin ke depan. Untuk itu, Munas VI Kadin memiliki posisi strategis untuk mempersiapkan penyusunan garis-garis besar kebijakan organisasi dimaksud dalam periode lima tahunan 2010 - 2015. Sebagai bagian dari persiapan tersebut, Kadin perekonomian sampai pertengahan tahun 2010.
Indonesia telah mencatatkan
kondisi
Perekonomian Global Data-data terbaru menunjukkan bahwa perekonomian dunia mulai bergerak menuju pemulihan yang lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Euro zone secara keseluruhan sudah membukukan pertumbuhan positif, dengan Jerman dan Prancis sebagai penghela utamanya. Perekonomian Jepang juga mencatatkan pertumbuhan signifikan, yakni 4,8 persen (year on year). Semua negara yang tergabung di dalam BRIC (Brazil, Rusia, India, dan China) mengalami strong rebound. Sementara itu, Emerging Markets Asia menjadi bintang pemulihan. Pada triwulan ketiga Pertumbuhan ekonomi (q-to-q, annual rate) Singapura dan Korea mencapai dua digit, masing-masing 14,2 % dan 13,6 %. Berdasarkan proyeksi terakhir International Monetary Fund (IMF) pertumbuhan ekonomi dunia akan naik tajam dari -1,1 persen tahun ini menjadi 3,1 persen tahun 2010. Pemulihan ini tampaknya akan merata. Tak satu pun perekonomian besar dunia yang akan mengalami kontraksi.
The world economic outlook, 2009-2010 Description
2009
2010
World GDP growth, %
-1.1
3.1
-United States
-2.7
1.5
-Euro Area
-4.2
0.3
-Japan
-5.4
1.7
-Developing economies
1.7
5.1
-China
8.5
9.0
-Asean-5
0.7
4.0
-11.9
2.5
World trade growth, % Sources: IMF, World Economic Outlook, October 2009..
Perkembangan Perekonomian Indonesia Manajemen perekonomian yang dijalankan pemerintah dalam dua tahun terakhir membuahkan kinerja cukup memuaskan. Pemerintah dalam penyampaian pidato Nota Keuangan di Gedung DPR pada tanggal 16 Agustus 2010 menyatakan ekonomi Indonesia mampu tumbuh 4,5% pada tahun 2009 saat beberapa negara lain menderita pertumbuhan negatif dan menjadikan Indonesia berperforma terbaik ketiga setelah Cina dan India. Tahun ini pertumbuhan ekonomi diprediksi dapat mencapai 6% dan ditargetkan menjadi 6,3% pada tahun 2011. Namun manajemen anggaran Indonesia tidak akan mengalami perubahan besar. Hal ini dikarenakan pemerintah belum berminat untuk menuju anggaran yang seimbang. Dengan target belanja negara sebesar Rp. 1.202 triliun, RAPBN 2011 direncanakan mengalami defisit Rp. 115,7 triliun atau 1,7% dari produk domestik bruto. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 seperti tersebut di atas, pemerintah menargetkan pertumbuhan laju investasi sebesar 10%. Angka ini lebih tinggi jika Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
1
dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2010 yang sebesar 8%. Kebutuhan investasi nominal tahun 2011 diperkirakan mencapai Rp. 2.243,8 triliun. Kebutuhan investasi tersebut akan bersumber dari PMA dan PMDN sebesar 26,8%, kredit perbankan 17,4%, pasar modal 16,7%, belanja modal pemerintah 12,4% dan sumber-sumber investasi lainnya. Indonesia juga memiliki modal dasar tambahan dengan naiknya peringkat daya saing versi International Institute for Management Development dalam publikasi World Competitiveness Yearbook, 2009. Urutan Indonesia tiba-tiba melambung ke posisi 42 tahun di tahun 2009, dari urutan 51 tahun lalu. Peningkatan ini bukan disebabkan oleh pembenahan mendasar di dalam negeri, melainkan lebih karena negara-negara lain banyak yang tersungkur akibat krisis global. Momentum ini harus cepat dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan terhadap unsurunsur utama penentu daya saing. Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Untuk meningkatkan sektor produksi, pembangunan perekonomian di pedesaan bisa menjadi suatu kebijakan yang efektif jika diawali dengan pembagunan infrastruktur yang memadai dan didukung oleh pengembangan tekologi pertanian yang tepat guna. Pembangunan sektor perkebunan hendaknya tidak lagi bertumpu melulu pada peningkatan ekspor, tetapi juga dengan kembali membangun agroindustri yang berdaya saing tinggi, untuk dapat meningkatkan kembali nilai tambah sektor industri. Turunnya harga minyak tidak saja berdampak pada membengkaknya anggaran negara, tetapi juga melemahkan pertumbuhan ekonomi, karena peranan sektor pertambangan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) masih sebesar 11 persen. Peranan pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak dan gas harus ditingkatkan kembali. Tabel A.3: Proyeksi pertumbuhanPDBmenurut pengeluaran Versi Dasar dengan pertumbuhan PDB rata-rata 2010-14 = 6,3% 2009 2010 Konsumsimasyarakat Konsumsi pemerintah Investasi*
2011
2012
2013
2014
5,5 13,2
4,8 7,6
4,6 8,6
4,7 8,9
4,8 8,8
4,9 9,7
4,0
7,1
7,6
8,7
8,3
7,9
Eksporbarang& jasa
-16,2
6,4
7,7
12,2
14,8
15,3
Impor barang & jasa
-21,8
8,0
8,2
13,8
15,1
15,5
4,8
5,4
5,8
6,3
6,9
7,1
ProdukDomestik Bruto
Versi Optimistik dengan rata-rata pertumbuhan PDB 2010-14 = 6,9% 2011
2012
2013
2014
Konsumsimasyarakat
2009 2010 5,1
5,0
4,7
4,8
4,6
5,0
Konsumsi pemerintah
13,2
10,5
8,6
8,9
9,2
9,7
5,0
7,6
9,0
11,6
11,1
7,9
Eksporbarang& jasa
-16,2
6,4
9,8
12,2
14,2
15,7
Impor barang & jasa
-21,8
8,0
10,2
13,5
14,8
15,5
Investasi*
Investasi ProdukDomestik Bruto 4,8 5,9 6,5 7,2 7,4 7,4 Sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk memberikan sinyal positif dan kejelasan bagi investor domestik dan asing sebagai upaya mendayagunakan potensi Indonesia. Dua hal yang sebaiknya tercakup dalam aksi kebijakan pemerintah di dua tahun pertama: a. Strategi investasi yang lebih konsisten b. Komitmen untuk mengurangi resiko dan biaya berinvestasi Prospek Pangan dan Agribisnis Sektor pangan dan agribisnis ke depan sangat memerlukan suatu strategi kebijakan dan langkah konkrit bagi berupa pemberian insentif pajak, akses permodalan dan informasi bagi pelaku agribisnis yang akan melakukan investasi pada sektor pengolahan dan pemasaran di hilir. Di sinilah esensi peningkatan nilai tambah (added value) komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan akan sejalan dengan upaya peningkatan keunggulan kompetitif yang dimaksudkan di atas.
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
2
Tabel A.4: Proyeksi pertumbuhanPDB menurut sektor Versi Dasar dengan pertumbuhan PDB rata-rata 2010-14 = 6,3% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1. Pertanian
3,3
3,4
3,4
3,3
3,4
2. Pertambangan
0,4
0,4
0,3
0,4
1,1
0,9
3. Industri manufaktur
2,6
3,1
4,5
5,1
5,3
6,0
4. Utilitas
3,5
10,6
10,7
10,6
10,7
10,7
10,7
5. Konstruksi
7,2
7,3
7,0
7,1
7,1
7,1
6. Perdagangan & hospitalitas
2,4
4,6
5,3
6,7
7,0
7,1
16,1
15,2
14,3
14,5
16,7
16,3
8. Keuangan
8,0
7,9
7,4
7,5
7,4
7,5
9. Jasa-jasa
6,6
6,5
6,6
6,6
6,6
6,3
Produk Domestik Bruto
4,8
5,4
5,8
6,3
6,8
7,1
7. Transport & komunikasi
Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Ditunjang dengan dukungan permodalan dari perbankan yang semakin terspesialisasi, di masa depan beberapa prioritas yang perlu dilakukan dalam pengembangan UKM: Pertama, pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian rakyat dan pendapatan asli daerah lebih diutamakan (terfokus) pada sektor dan subsektor andalan, dengan tetap tidak mengesampingkan ekstensifikasi untuk menggali sektor/subsektor lain untuk dijadikan andalan. Kedua, untuk mengatasi kendala yang sering terjadi dalam perkembangan industri kecil, sebaiknya perlu ditingkatkan adanya penyuluhan atau pelatihan bagi para pengusaha ataupun pekerjanya, agar terjadi transfer teknologi dari teknologi yang lebih modern. Ketiga, perlunya pemerintah daerah mengupayakan pola kemitraan bagi industri kecil dan rumah tangga agar lebih mampu untuk berkembang. Keempat, UMKM hendaknya lebih mengutamakan bahan baku lokal atau sumber daya alam lokal untuk mengantisipasi dampak ketidakstabilan ekonomi. Pembangunan Ekonomi Daerah Melalui pembangunan ekonomi daerah yang terencana, terarah sejalan dengan potensi lokal yang dimiliki diharapkan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin meningkat dan segera terwujud. Hal ini nantinya akan dapat dilihat dari indikator perputaran arus barang, daya beli masyarakat yang semakin meningkat, transaksi keuangan, dan gairah pasar yang tinggi yang pada akhirnya akan dapat memacu pembangunan suatu daerah. Adanya potensi lokal yang layak untuk dikembangkan, terciptanya iklim usaha yang kondusif pada akhirnya akan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Jika hal ini terjadi maka pembangunan perekonomian secara merata di masing masing daerah akan dapat tercipta yang pada akhirnya akan memperkuat stablitas pembangunan perekonomian nasional. Memasuki periode tahun 2010 - 2015, Kadin Indonesia menetapkan upaya kebangkitan perekonomian Nasional melalui upaya-upaya kongkrit untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah dengan menyelenggarakan Musyawarah Nasional VI Kamar Dagang dan Industri.
B. Tema Tema Musyawarah Nasional VI Kadin yaitu: “Meningkatkan Fungsi dan Peran KADIN dalam Membangun Ekonomi Daerah untuk Kebangkitan Ekonomi Nasional”. Berikut adalah rangkuman hasil-hasil Musyawarah Nasional VI Kadin yang diselenggarakan pada tanggal 24 – 25 September 2010, di Jakarta Convention Center, Jakarta.
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
3
I. POKOK-POKOK SAMBUTAN A. SAMBUTAN PEMBUKAAN KETUA UMUM KADIN INDONESIA Adi Putra Tahir 1. Musyawarah Nasional KADIN ke VI kali ini mempunyai nilai khusus karena selain bertepatan dengan Hari Ulang Tahunnya yang 42 tahun, juga karena MUNAS Kadin terahir baru saja dilaksanakan pada tahun 2008 yang lalu dengan menetapkan masa kepengurusan Kadin Indonesia masa Bakti 2009 – 2014 dibawah kepemimpinan Bapak Mohamad S. Hidayat yang pada saat ini berada ditengah kita semua sebagai Menteri Perindustrian Kabinet Indonesia Bersatu ke II. MUNAS ke VI kali ini memiliki pula kekhususan karena diselenggarakan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang baru saja mengalami perubahan sesuai ketapan Keppres No. 17 tentang Perubahan AD/ART Kadin tahun 2010. 2. Pada saat krisis yang lalu ekonomi Indonesia tergolong dalam salah satu diantara sedikit negara di dunia yang mampu tumbuh dengan 4%. Data terahir menunjukkan tampaknya perekonomian dunia bergerak pulih lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Euro zone secara keseluruhan sudah membukukan pertumbuhan positif, perekonomian Jepang juga mencatatkan pertumbuhan signifikan dan semua negara yang tergabung di dalam BRIC mengalami strong rebound dengan Emerging Markets Asia menjadi bintang pemulihan kecuali ekonomi Amerika Serikat yang tampaknya masih digelayuti oleh ketakpastian tinggi. 3. Asia merupakan kawasan yang menikmati pertumbuhan paling pesat, sehingga dalam waktu yang tak terlalu lama diperkirakan bakal menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Saat ini negara Asia menjadi lokasi yang diminati oleh investor, termasuk Indonesia. Sebagai negara yang mempunyai sumber daya yang besar, Indonesia akan menjadi lokasi yang lebih menarik. Para investor yang berasal dari negara di luar ASEAN akan berusaha 4. Menyimak kecenderungan yang terjadi, Indonesia perlu memberikan peluang kepada para investor untuk memanfaatkan “kelebihan” yang dimiliki oleh Indonesia. Berkaitan dengan itu maka sikap keterbukaan dari masyarakat perlu dikembangkan agar para investor asing merasakan bahwa risiko berusaha di Indonesia mengalami perubahan yang berarti. 5. Sekalipun data terakhir BPS memperlihatkan pertumbuhan yang positif - menurut catatan pada Triwulan II 2010 tumbuh sebesar 6,2% dibandingkan triwulan yang sama pada tahun 2009, namun jika mencermati perkembangan ekonomi dengan lebih mendalam, kita dapat menjumpai beberapa karakteristik baru yang menyertai pertumbuhan ekonomi pasca krisis. 6. Upaya peningkatan daya saing yang keperluannya semakin dibutuhkan sejak ditandatanganinya beberapa Kesepakatan Perdagangan Bebas, tidak cukup disertai dengan langkah-langkah signifikan sehingga kita benar siap menghadapi persaingan global, khususnya disektor yang sangat memprihatinkan yaitu industri manufaktur. Sementara itu beberapa kesepakatan perdagangan bebas dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan terhadap beberapa negara lainnya, misalnya FTA ASEAN – India, FTA ASEAN – Australia – New Zealand dan lainnya. Untuk mengantisipasi perdagangan global maupun menahan terjadinya deindustrialisasi yang berdampak buruk terhadap daya saing produk Indonesia kiranya program P3DN perlu segera diintensifkan. 7. Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota Kadin telah diterbitkan Kadin Card yang akan banyak memberikan manfaat untuk menunjang bisnis anggota Kadin.
B. SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Dr. Susilo Bambang Yudhoyono 1.
Kepentingan Pemerintah adalah ekonomi berkembang dengan baik dan mendorong dunia usaha nasional tumbuh dengan baik, lapangan pekerjaan untuk rakyat akan tercipta. Pengangguran akan berkurang, dengan rakyat kita bisa bekerja, income-nya, penghasilannya bertambah. Jika income-nya bertambah, maka secara bertahap kemiskinan akan berkurang. Dan jika dunia usaha tumbuh dengan baik, maka pajak yang diterima oleh pemerintah makin Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
4
2. 3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. 12.
meningkat, dan dengan penerimaan negara dari pajak yang diberikan kepada pemerintah, pemerintah bisa membiayai pembangunan lebih baik lagi, lebih banyak lagi: pendidikan, kesehatan, membangun infrastruktur, dan sebagainya. Pemerintah memiliki tiga strategi dalam pembangunan ekonomi yaitu pro-poor, pro-jobs, progrowth, pro-environment. Semua dapat terlaksana jika bisnis berkembang dengan baik, untuk itu, Pemerintah harus pro bisnis sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi. Dalam Munas ini di samping menyusun program juga memilih ketua umum yang baru, Presiden berharap berlangsung dengan baik, damai, demokratis, mengarah kepada kepentingan masa depan Kadin dan kepentingan dunia usaha serta perekonomian kita. Forum Munas Kadin ini juga kesempatan untuk dijadikan satu forum untuk mencari dan mendapatkan peluang untuk berusaha yang lebih besar lagi di masa depan, to find and to create opportunities. Kadin telah berjasa dalam mengembangkan usaha dan perekonomian, Presiden mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan pada saat krisis ekonomi dan pangan tahun 2007-2008, yaitu pertemuan di Yogyakarta guna harga pangan dan energi, serta di Jakarta tahun 2008 untuk pembahasan stabilisasi harga pangan. Kadin juga ikut menghadiri G20 Summit di akhir 2008 untuk mendampingi dan berkontribusi dalam summit tersebut. Banyak masalah kompleks yang dihadapi oleh pemerintah dalam pembangunan ekonomi, baik ekonomi nasional maupun regional. Juga terkait economy policy (aspek sosial, aspek politik, aspek hukum, aspek keamanan, dan bahkan kerja sama pada tingkat dunia) yang benar-benar tepat untuk menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Dunia pasca krisis 2008 mengalami pergeseran dan perubahan. Geopolitik ikut berubah, demikian juga geoekonomi. Tetapi yang jelas, apa yang dilakukan dunia sekarang ini pasca krisis dalam global economic recovery, itu sesungguhnya memberikan peluang baru kepada semua bangsa di dalam bidang perekonomian dan bidang usaha. Ada 2 (dua) hal yang harus kita perhatikan bersama-sama terkait perekonomian global, yaitu pertama, semua pemimpin dunia, semua bangsa-bangsa di dunia sepakat, pertumbuhan perekonomian ke depan haruslah tetap kuat, yang dirumuskan dalam bahasa G20 adalah strong, balanced, and sustainable global economic growth; kedua, pelajaran yang dipetik, realitas baru adalah jika dulu kutub-kutub atau kawasan-kawasan pertumbuhan itu berada pada Amerika Utara dan Eropa Barat, sekarang ternyata banyak pusat-pusat pertumbuhan yang baru, Timur Tengah misalnya, beberapa tempat di Amerika Latin, beberapa tempat di Afrika, beberapa tempat di Eropa Timur, di Asia. Satu hal yang nyata bahwa kawasan Asia dalam krisis kemarin telah menjadi benteng, menjadi penyelamat dan diharapkan ke depan Asia menjadi motor pengerak dan pilar dari perekonomian dunia. Kebangkitan Asia, tumbuhnya perekonomian Asia sebagai salah satu motor penggerak perekonomian global berarti terbuka lebih luas lagi trade and invesment di kawasan ini,yaitu : pertanian, industri, dan jasa, pangan dan energi, pariwisata, transportasi, dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, jasa permodalan dan jasa keuangan, dan masih banyak lagi sektor-sektor dan cabang-cabang bisnis yang bisa didapatkan dan menciptakan peluang-peluangnya bagi perekonomian Indonesia. Bicara pertumbuhan ekonomi Asia juga bicara tentang regional connectivity, konektivitas antara Indonesia, sesama negara ASEAN, Jepang, China, Korea, India, dan negara-negara lain. Juga bicara tentang regional logistical chain, sistem logistik kawasan Asia yang memungkinkan interaksi lebih luas lagi di antara negara-negara di kawasan ini. Berarti bagi Indonesia diperlukan pembangunan infrastruktur yang lebih luas, diperlukan pembangunan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan lebih kompetitif, diperlukan lagi domestic connectivity sebelum Indonesia mengintegrasikan dengan ekonomi-ekonomi yang lain, atau paling tidak bersama-sama, berbarengan dengan itu semua. Pemerintah ingin ada sinergi antara pembangunan sektoral yang dikelola oleh para menteri: pertanian, perindustrian, telekomunikasi, perhubungan, perdagangan, apapun dengan pembangunan-pembangunan regional; pembangunan daerah yang dikelola oleh para gubernur dan walikota. Paradigma dan kebijakan perekonomian Indonesia sekarang ini adalah pertama, paduan dari resource-based dengan knowledge-based economy; dan kedua, berdimensi kewilayahan. Pembangunan ekonomi yang berdimensi kewilayahan, dengan aliran anggaran negara ke daerah makin besar dari tahun ke tahun, sesuai dengan kebijakan desentralisasi fiskal. Otonomi daerah sudah diberlakukan. Dengan demikian, tentu harapannya adalah daerah harus lebih kreatif, lebih inovatif, lebih menciptakan iklim investasi yang baik, agar benarbenar upaya untuk meningkatkan pembangunan daerah itu berhasil.
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
5
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Kebijakan nasional untuk pembangunan ekonomi daerah, dengan kemitraan antara Pemerintah dan Kadin, adalah harus makin dikembangkan infrastruktur di daerah, termasuk transportasi: darat, laut, udara, dan juga energi listrik. Tanpa hal tersebut, sulit daerahdaerah untuk mengembangkan industri dan juga bidang usahanya. Dengan prakarsa yang datang dari daerah sendiri yaitu mengembangkan kawasan-kawasan ekonomi baru di daerah. Presiden menghimbau jangan melihat potensi bisnis dari APBN (besarnya sekitar Rp 1.100 triliun), melainkan bersumber dari GDP dan PDB (karena enam kali lebih besar dari APBN sebesar Rp 6.370 triliun). Maknanya, the size of our GDP itu jika secara cerdas diikuti dengan pencarian dan penciptaan opportunity atau peluang usaha, tentu lebih besar lagi. Economic connectivity yang menghubungkan semua negara tanpa terkecuali, juga lebih fokus untuk benar-benar membangun, memantapkan dan memperkokoh domestic connectivity kita sendiri, dalam arti mata rantai suplai dan logistik serta distribusi harus diperkuat, fokus dan memperkokoh ekonomi domestik. Ekspor penting, karena penyerapan yang cukup besar dari konsumsi lokal. Kekuatan pasar dalam negeri Indonesia besar dan harus secara maksimal di konsumsi dan digunakan di dalam negeri. Bisnis masih sulit, kekurangan di infrastruktur, listrik, kebijakan ekonomi pusat dan daerah harus ditingkatkan lagi, dan yang belum beres tersebut diselesaikan dengan kerjasama satu dengan lainnya. Ekonomi di Indonesia jangan hanya mengharapkan demand size economic. Dari segi keseimbangan akan menimbulkan masalah, maka Indonesia harus menciptakan supply economy and resources, teknologi, inovasi, penelitian dan pengembangan. Maka pasar dalam negeri makin baik (demand meningkat), suplay makin memadai, ekonomi menjadi kuat, keberlanjutan dan seimbang. Semua kalangan harus bersama sama membangun untuk kepentingan perekonomian nasional. Ekonomi Indonesia di masa depan untuk masa 5 – 15 tahun lagi, benar-benar semakin kuat, semakin berimbang dan juga sustainable, berkelanjutan, dan tidak boleh pertumbuhan ini hanya driven by demand semata. Demand-side economy : ada konsumsi rumah tangga yang meningkat, pengeluaran pemerintah yang meningkat, ekspor yang juga meningkat, investasi yang meningkat, ekonomi akan tumbuh; demand-side economy. Tapi jika hanya itu saja, bisa mengalami masalah-masalah: dari segi balance, bisa overheating; bisa ada kekurangan modal dalam negeri yang kita perlukan. Oleh karena itu, sekarang dan ke depan kita juga harus membangun supply-side economy. Pertumbuhan sebuah ekonomi bangsa sangat ditopang oleh capital-nya, manusianya, human capital, infrastrukturnya, resources-nya, dan teknologinya. Oleh karena itu, dunia bisnis juga melakukan inovasi, penelitian dan pengembangan. Dengan demikian, dari supply-side economy terus tumbuh. Dengan demikian, jika pasar dalam negeri makin baik, demand makin meningkat, supply bisa memenuhinya. Daya saing harus ditingkatkan, World Economic Forum memberikan Indonesia nilai peringkat 10 lebih tinggi dari 54 menjadi 44. Pemerintah telah menghadirkan Komite Ekonomi Nasional dan Komite Inovasi Nasional; sebagian besar KEN juga dari Kadin, yang masuk KIN dari Kadin juga banyak; gunakan fasilitas itu bersama-sama untuk menuju ekonomi yang saya harapkan tadi: keseimbangan antara sisi supply dan sisi demand, dan menuju ke ekonomi yang lebih berdaya saing tinggi. Kita bangun kerjasama dan partnership yang baik: pemerintah dengan dunia usaha, dengan Kadin, baik yang ada di pusat maupun di daerah.
II. PAPARAN DAN DISKUSI PANEL Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
6
A. KEYNOTE SPEACH : MENTERI KOORDINATOR PEREKONOMIAN R.I. Ir. M. Hatta Rajasa 1. Perkembangan ekonomi Indonesia meningkat. Hal ini didorong dengan pemberian subsidi pemerintah dilakukan kepada semester pertama 2010. Listrik menjadi faktor utama pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga perlunya restrukturisasi subsidi pemerintah. Kekurangan listrik membuat pemerintah menaruh harapan bahwa listrik tidak saja ditanggung oleh PLN. 2. Indonesia memerlukan harga perekonomian yang benar sehingga investor mau masuk ke Indonesia dan memberikan investasinya. 3. Pemerintah memerlukan bantuan swasta untuk membetulkan regulasi-regulasi pemerintah agar investasi mengalir ke Indonesia. 4. PMA dan PNPM dikembangkan pemerintah untuk mendukung perkembangan ekonomi Indonesia 5. Kenaikan barang modal menunjukan investasi barang modal yang meningkat. Hal ini akan meningkatkan productivity, perkembangan perbankan dan percepatan pertumbuhan impor tinggi. Kerja berat pemerintah adalah menerima import. Dalam kenyataannya revitalisasi bahan baku impor menaik, sehingga perlu cluster subsidi impor-impor industri baru. Aktivitas ekspor Indonesia juga dikordinasikan dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN hingga lebih ditingkatkan lagi. 6. Kinerja ekspor-import meningkat, konsumsi APBN meningkat, utang pemerintah meningkat, utang Indonesia sudah semakin besar, diperlukan net GDP review yang mampu meminjamkan kredit kepada rakyat. Kredit yang diharapkan pemerintah adalah kredit yang produkif bukanlah kredit konsumtif. 7. Ratio hutang Indonesia pada waktu Orde Baru GDP 80 % sekarang menurun hingga rasio 20%. 8. Restrukturisasi pemerintah untuk percepatan perekonomian adalah infrastruktur. Terdapat 3 infrastruktur yang menjadi perhatian pemerintah: 9 Kebutuhan dasar. 9 Sektor riil 9 Ketahanan pangan. 9. Perlunya program public private partnership, sangat prospektif dalam percepatan pendorong sektor real, ketahanan pangan, penambahan jalan, restrukturisasi rel kereta api, pelabuhan, bandara dan semua program infrastruktur yang dicanangkan pemerintah. 10. Pengembangan connectivity. Terdapat 6 koridor Indonesia Zona Ekonomi Khusus yang mengkoneksikan percepatan pembangunan. Revitalisasi diperlukan pemerintah, pengaturan utang negara harus dikordinasikan demi percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. 11. Indonesia haus merubah mindset dan praktek di lapangan. Free trade boleh dilakukan tetapi tidak semuanya di Indonesia. Indonesia memiliki Batam, dalam hal ini perlu peraturan yang membahas usulan PP dengan dewan kawasan. Perlunya PP yang lain untuk mengatur kawasan tertentu di Indonesia yang terkait dengan free trade zone. Pelaksanaannya adalah dengan melakukan komunikasi pemerintah. 12. Presiden membuat Inpres 2010 yang mengatur segala pengaturan yang mengatur sektorsektor pembangunan pereknomian nasional. Regulasi yang diharapkan, presiden dapat mengatur segala usaha perekonomian baik di pusat maupun di daerah. 13. Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, namun ada kekurangannya yang belum dicapai. Pemeritah menghimbau para pengusaha untuk kerjasama, Kadin dan Pemerintah bersama-sama membangun bangsa, duduk bersama-sama dalam menyelesaikan persoalan bangsa, kebersamaan merupakan usaha yang positif untuk memajukan bangsa.
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
7
B. MENTERI PERINDUSTRIAN Mohamad S. Hidayat 1. Ketua Kadin yang baru diharapkan bisa meningkatkan perkembangan Perindustrian Indonesia dan kemajuan Kadin. 2. Menteri menyampaikan beberapa peningkatan dan penurunan Indonesia di berbagai bidang industri. Pertambangan mengalami penaikan, pengolahan mengalami penurunan, Listrik mengalami penurunan, Industri bangunan naik, Perdagangan meningkat, pengangkutan komunikasi meningkat, keuangan dan persewaan dan jasa-jasa lainnya meningkat. 3. Masalah sektor industri : o Ketergantungan impor bahan baku, barang setengah jadi dan komponen sangat tinggi o Ragam dan jenis industri terbatas o Struktur industri kurang dalam o Diversifikasi produk ekspor terbatas o Peranan IKM dalam struktur industri belum memadai o Penyebaran industri sebagian besar di Pulau Jawa ( > 60%) 4. Langkah-langkah untuk meningkatkan faktor-faktor pendukung industri : o Menghilangkan ekonomi biaya tinggi o Memperbaiki UU ketenagakerjaan o Penyediaan bunga bank yang bersaing dalam percepatan utilisasi KUR o Penyediaan listrik, gas dan energi yang mencukupi dan bersaing o Peningkatan infrastruktur, jalan, pelabuhan dan kawasan industri o Penyediaan insentif untuk investasi, kegiatan R&D dan training yang bersaing o Kemudahan dalam meningkatkan izin lokasi 5. Sektor-Sektor Industri sampai 2014 dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional akan meningkat. Sektor riil adalah tujuan utama. Konsep pendalaman industri itu regulasi pemerintah berkaitan dengan industri berfokus kepada agro Industri, karet dll. 6. Regulasi baru ditujukan untuk meningkatkan sektor riil. Agro industri tersebut didukung kerjasama dengan kementerian lainnya. 7. Industri pengolahan mutlak didirikan guna menanggulangi ketidakefisiensi ekonomi, industri dasar menjadi komponen utama Indonesia demi peningkatan kemajuan pertumbuhan, dan mengurangi nilai impor yang masuk. Lebih banyak bahan baku yang keluar dari pada yang masuk ke Indonesia. 8. Industri sektor riil yang menyebar di wilayah Indonesia. Di pulau Jawa dan Batam menjadi contoh utama pembentukan kluster industri baru Jatim, Sulawesi Selatan, Merauke. Pembangunan sektor industri kluster ini diharapkan bisa mengundang pemain untuk pemberdayaan industri, kegiatan ekspor menjadi fokus munculnya kluster-kluster tersebut. Kebijakan fiskal juga akan berpengaruh. Khusus di Papua akan dibangun infrastruktur baru, sebagai ketahanan pangan, gula dan lainnya. Investasi masuk untuk membangun daerah. 9. Industri kreatif menjadi andalan untuk melakukan ekspor. Kementerian bersama sama kementerian lainnya membuat regulasi demi mencanangkan peningkatan sektor riil. 10. SKB Menteri, Perda, SK menteri banyak yang harus ditinjau ulang. Desain perindustrian diselaraskan demi menghilangkan hambatan-hambatan untuk memajukan perekonomian nasional.
C. MENTERI PERDAGANGAN Mari Elka Pangestu
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
8
1. Fakta empiris pertumbuhan di daerah, di beberapa daerah karena faktor tertentu mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi. 2. Pasar global: walaupun sudah ada recovery perekonomian dunia, tapi yang menjadi potensi adalah potensi pasar negara berkembang (new growth market). 3. Afrika, Eropa Selatan, Timur Tengah potensi pasar yang sangat penting. Pertumbuhan perdagangan negara maju dengan berkembang lebih bagus negara berkembang. 4. Meningkatnya jumlah kelas pekerja, 30 jutaan orang penghasilannya diatas US$ 5300an, 5 jutaan orang berpenghasilan US$10.000. Berarti muncul peluang-peluang pasar baru. 5. Salah satu faktor kita meningkat peringkatnya dari 54 menjadi 44 adalah pendidikan di level dasar. Karakteristik demografi penduduk tersebut membuat kita makin interconnected karena kebutuhannya. 6. Program-program yang harus didorong antara lain yang penting adalah: • Peningkatkan daya saing guna meningkatkan penggunaan produk di dalam negeri serta agar dapat bersaing di luar negeri. Potensi tersebut memerlukan peran Kadin yang sangat besar. • Perlu juga digalakkan terus menerus kegiatan cinta produk Indonesia. 7. Kekuatan dan kesempatan yang ada di daerah : • Produk unggulan harus dispesifikasi apakah pertanian, teknologi, SDA atau apapun yang menjadi unggulan, terutama di daerah-daerah. • SDM harus diperbaiki, karena merupakan potensi dari sektor jasa. Jasa yang bentuknya tenaga kerja yang kita kirim ke luar negeri diharapkan bukan hanya sebagai Pembantu Rumah Tangga tapi juga tenaga-tenaga ahli seperti teknisi, outsourcing, dsb. 8. Kelemahan dan Kendala : • 85% peraturan daerah tidak sinkron dengan Peraturan Pemerintah Pusat. • Pembiayaan dan pemberdayaan UKM daerah. Proses perijinannya sering memberatkan UKM (tarif tambahan, peraturan yang tidak jelas, dsb.) • Infrastruktur kurang maksimal. 9. Solusi: • Cost of transportation and logistic besar berarti menuntut perbaikan dalam bidang infrastruktur. • Cara meningkatkan daya saing produk ekspor kita adalah : 9 Harus pembenahan dari hulu ke hilir 9 Masalah lingkungan menjadi masalah yang menjadi perhatian masyarakat dunia sekarang ini, untuk itu kita hrs membuktikan bahwa produk kita bisa sustainable, ramah lingkungan, memiliki setifikat ISO dan LSI. 9 Diperlukan perbaikan desain kemasan 9 Peningkatan skala produk secara kuantitas dan kualitas. 10. Hal-hal ini semua membutuhkan kerjasama dan koordinasi antar seluruh pihak yang terkait, baik dari pihak Kadin, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, maupun Kementerian-Kementerian lainnya.
D. MENTERI KEUANGAN Agus W. Martowardojo 1.
2.
Asumsi Makro yang dijadikan acuan dalam penetapan APBN Tahun Anggaran 2011 yang disepakati antara Pemerintah dan DPR RI, yaitu : • Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4 persen, lebih tinggi dari yang diusulkan Pemerintah sebesar 6,3 persen • Nilai tukar rupiah sebesar Rp9.250/US$ • Inflasi sebesar 5,3 persen • Suku bunga SBI 3 bulan sebesar 6,5 persen • Harga minyak sebesar US$80 per barel • Lifting minyak sebesar 970 ribu barel/hari Arah dan Tujuan Kebijakan Ekonomi Makro Indonesia, meliputi : • Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, melalui peningkatan konsumsi masyarakat, meningkatkan investasi dan ekspor, serta mendorong tumbuhnya industri pengolahan.
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
9
•
Menjaga stabilitas ekonomi, melalui pengamanan pasokan bahan makanan, sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter, serta menjaga ketahanan fiskal. • Menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, antara lain dengan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan, serta penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, mendorong pelaksanaan negosiasi bipartit dan penyusunan standar kompetensi tenaga kerja. • Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana infrastruktur sesuai SPM, mendukung peningkatan daya saing sektor riil dan meningkatkan kerja sama pemerintah dan swasta (KPS/PPP) dalam penyediaan infrastruktur. 3. Kondisi Fiskal Indonesia saat ini : • Rata-rata 34% dari Kapasitas Fiskal (Pendapatan Negara) dibelanjakan untuk Transfer ke Daerah; 21% untuk Subsidi; dan 21% untuk Belanja Pegawai dan Barang. • Lebih dari 15% Pendapatan Negara untuk Pembayaran Bunga Utang dan Belanja Lainnya. 4. Mandatory Spending semakin besar meliputi : • Anggaran Pendidikan 20% dari APBN/APBD setiap tahunnya (berdasarkan Amandemen UUD 1945). • Tunjangan untuk guru : fungsional, profesi, maslahat tambahan, dan tunjangan khusus (UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No.14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen). • Dana Perimbangan sekitar 27 - 30% terhadap belanja negara terbagi dalam : 1) DAU minimal 26% dari Penerimaan Dalam Negeri Netto. 2) DBH sesuai ketentuan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. • Dana Otonomi Khusus: 2% dari DAU Nasional (UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam dan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua). • Anggaran Kesehatan 5% dari APBN (UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). • Kebijakan Anggaran Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) Kementerian Pertahanan: 1,5% dari PDB. 5. Tax Holiday : Pasal 18 (5) UU No 25 Tahun 2007 tentang Fasilitas Penanaman Modal : • Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu. • Berlaku bagi penanaman modal baru. • Merupakan industri pionir, yaitu : a. industri yang memiliki keterkaitan yang luas; b. memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi; c. memperkenalkan teknologi baru; dan d. serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. 6.
7.
Tax Allowance : • Pasal 31A UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan juncto UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan : a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan. b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat. c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah. • PP No. 1 Tahun 2007 juncto PP No. 62 Tahun 2008 : Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, meliputi : a. 23 bidang usaha tertentu; dan b. 15 bidang usaha tertentu di daerah tertentu. Insentif Fiskal dalam mendukung Iklim Investasi dalam bentuk Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) : • PPh atas bunga Pemberian Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) Sebesar Rp.6,75 Triliun dalam bentuk : Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
10
1. 2.
3. 4.
imbal hasil atas Surat Berharga Negara yang diterbitkan di pasar internasional sebesar Rp1,5 triliun Æ Untuk menarik minat investor asing untuk membeli obligasi pemerintah PPN atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu eksplorasi migas dan panas bumi sebesar Rp2,75 triliun Æ Untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan eksplorasi energi di Indonesia PPN adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebesar Rp0,5 triliun Æ Untuk meningkatkan investasi pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengurangan dampak climate change. Insentif bea masuk untuk industri tertentu sebesar Rp2,0 triliun Æ Dalam rangka memenuhi penyediaan barang/jasa untuk kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri tertentu di dalam negeri.
III. POKOK-POKOK LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN A. Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
11
1. Dengan diangkatnya Mohamad S. Hidayat menjadi Menteri Perindustrian RI dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Maka atas penugasannya itu, merujuk AD/ART pasal 36 Kadin Indonesia tentang Pergantian Antar Waktu dan Rekomendasi Hasil Musyawarah Nasional Khusus (Munasus) Kadin tanggal 23 - 25 April 2010, maka melalui Rapat Dewan Pengurus Kadin Indonesia Pergantian Antar Waktu tanggal 24 Mei 2010 lalu secara musyawarah dan mufakat telah menetapkan Adi Putra Tahir sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia yang baru. 2. Salah satu tugas penting yang dibebankan kepada Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2010 selain menjalankan fungsi dan kegiatan organisasi, adalah menyelenggarakan Musyawarah Nasional Kadin 2010 yang dalam Munasus 2010 lalu direkomendasikan diselenggarakan tanggal 25 Agustus 2010. Namun dengan mempertimbangkan bulan suci Ramadhan, pada ahirnya ditetapkanlah rencana penyelenggaraan MUNAS VI pada tanggal 24 September 2010. 3. Pemilihan tanggal penyelenggaraan MUNAS VI bertepatan dengan hari Ulang Tahun Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang ke 42. 4. Karena Laporan Pertanggungjawaban Formal untuk masa bakti sejak 21 Desember 2008 hingga dengan terlaksananya Pergantian Antar Waktu telah disampaikan oleh Ketua Umum saat itu yaitu Mohamad S. Hidayat, maka Laporan Pertanggungjawaban pada Musyawarah Nasional VI kali ini hanya selama pelaksanaan tugas sejak Pergantian Antar Waktu tanggal 24 Mei 2010 hingga dengan dilaksanakannya MUNAS VI ini. 5. Laporan kegiatan selama masa jabatan telah disusun dalam Laporan berjudul “SEMESTER SATU” Kadin Indonesia 2010, yang merupakan rangkuman berbagai kegiatan Dewan Pengurus maupun Sekretariat Kadin Indonesia beserta Asosiasi/Himpunan serta berbagai pemangku kepentingan lainnya di tahun 2010 ini. 6. Highlight pelaksanaan program Dewan Pengurus KADIN Indonesia 2010 sebagai berikut : a. “Launching Economic Outlook 2010” yang merupakan kegiatan rutin awal tahun menyampaikan evaluasi serta pandangan mengenai perekonomian tahun 2010 hasil kajian LP3E Kadin Indonesia b. Acara “Feed the World” pada akhir Januari 2010. Acara ini diprakarsai oleh Bidang Pertanian Sdr. Franky Widjaya bersama Bidang Kelautan Sdr. Juan Permata Adoe, yang merupakan upaya terobosan baru dalam rangka menjaga ketahanan pangan serta menemukan sumber energi alternatif yang berkelanjutan. c. Kerjasama mendorong investasi di Indonesia dengan berbagai lembaga, antara lain dengan BKPM dengan menggunakan tagline Kadin Indonesia yaitu “Remarkable Indonesia” yang kemudian dilanjutkan dengan upaya promosi dengan tema “invest in Remarkable Indonesia” yang diharapkan akan mendorong percepatan pertumbuhan investasi baik dalam maupun luar negeri di Indonesia. d. “Eco Products International Fair” EPIF 2010 untuk pertamakalinya diselenggarakan dengan bekerjasama dengan Asian Productivity Organization serta Departemen Tenaga Kerja. e. Sebagai tindak lanjut gerakan Feed the World, untuk mendorong Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi 2024 (P2SDS) telah dilakukan penyerahan bantuan 10 ekor sapi tahap pertama di Solok Sumatera Barat, pada bulan April 2010 lalu juga telah diserahkan sejumlah 10 sapi bunting bagi kelompok ternak Alban Mubarokah di Kabupaten Garut – Jawa Barat. f. Di sektor Usaha Kecil Menengah, Kadin telah menargetkan 5 sd 10 klaster strategis terpilih untuk masuk dalam world class cluster. g. Bekerja sama dengan World Economic Forum untuk menerbitkan publikasi khusus tentang Indonesia yang diharapkan akan membantu meningkatkan citra positif tentang Indonesia. h. Melalui Munasus pada bulan April 2010 lalu, telah dilakukan beberapa penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin yang kemudian ditetapkan dengan Keppres No. 17 tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Kadin. i. Kunjungan beberapa delegasi negara sahabat dalam rangka menjajagi kemitraan bisnis dengan pengusaha Indonesia.
B. Laporan Pertanggungjawaban Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Selama kurun waktu 2008 – 2010, terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, maka berbagai kegiatan telah dilakukan. Sesuai kesepakatan internal dan karena Dewan Pertimbangan diangkat oleh Munas untuk dapat bekerja berdampingan dengan Dewan Pengurus, dengan satu tujuan agar organisasi Kadin semakin
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
12
maju dan berkembang, maka berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan outputnya adalah untuk disampaikan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia. Untuk itu, agar Dewan Pertimbangan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik, maka secara aktif Dewan Pertimbangan sering mengadakan rapat-rapat guna membahas berbagai isu yang berkembang, melakukan kegiatan atau pertemuan dengan Asosiasi, baik formal maupun informal dan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, maka Dewan Pertimbangan tidak menangani kegiatan-kegiatan yang sifatnya teknis dan operasional. Dalam kaitan ini segala sesuatu yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan out-put-nya disampaikan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia. Out-put tersebut dapat berupa masukan, saran, rekomendasi bahkan kritik, yang merupakan upaya untuk lebih membenahi organisasi Kadin agar dapat berjalan sesuai fungsinya. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar (AD) Kadin Pasal 21, ada beberapa hal yang pokok menjadi tugas Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, antara lain : • melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan AD/ART dan Keputusan Munas. • Menilai dan mengusulkan penyempurnaan dan/atau penelitian lebih lanjut atas laporan kerja, keuangan dan perbendaharaan yang diajukan Dewan Pengurus Kadin Indonesia • Melakukan pemantauan terhadap dinamika Anggota Luar Biasa agar tetap sejalan dengan kebijaksanaan umum Kadin • Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia baik diminta ataupun tidak mengenai hal-hal yang mengakut dunia usaha dan organisasi • Melakukan pengamatan dan penilaian atas pelaksanaan bisnis yang bersih, transparan, profesional dan etika bisnis • Menyampaikan pertimbangan dan saran sebagai bahan untuk penyusunan rancangan Program Umum organisasi kepada Munas Dalam melaksanakan tugas keseharian organisasi, Dewan Pengurus-lah selaku eksekutif yang mengemban amanah untuk menjalankannya, baik ke luar maupun ke dalam organisasi. Dewan Pengurus sesuai tugas dan fungsinya telah melengkapi diri dengan struktur aparat kepengurusan yang sedemikian lengkap, agar setiap program, kegiatan serta masalah yang dihadapi dapat tertangani dan dikelola dengan baik. Dewan Pengurus memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan rencana kerja organisasi, termasuk upaya pembinaan dan pengembangan Kadin provinsi serta Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional. Dalam kaitan itu semua, Dewan Pertimbangan berupaya untuk melakukan pemantauan serta pengamatan, yang ditindaklanjuti dengan menyampaikan pertimbangan, saran dan usulan terhadap berbagai kebijakan dan program yang perlu ditempuh pengurus dalam melakukan upaya pembinaan dan pengembangan anggota. Termasuk yang harus dilakukan terhadap Kadin provinsi maupun Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional. Berikut ini beberapa substansi pokok dari Dewan Pertimbangan sebagai bagian dari masukan, saran, rekomendasi bahkan kritik yang pernah disampaikan dalam berbagai kesempatan, baik melalui surat, kesempatan informal maupun pada forum formal lainnya. Substansi masukan ini dihimpun sejak awal masa kepengurusan tahun 2008 sampai dengan menjelang pelaksanaan Munas VI Kadin, di penghujung akhir bulan September 2010. Semua itu merupakan bagian dari catatan yang pernah dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia periode 2008 – 2010. Diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Pemantauan Pelaksanaan AD-ART dan Keputusan Munas • Munas V yang lalu, keputusan untuk membentuk adanya Dewan Penasehat merupakan keputusan yang tidak sesuai dengan AD-ART. Namun karena kebijaksanaan tersebut di tempuh untuk mengakomodasi kepentingan yang ada, maka keputusan ini harus segera ditampung dalam AD-ART dan untuk itu pelaksanaan penyempurnaan AD-ART melalui Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) harus segera dilakukan. • Sesuai Keputusan Munas V Kadin yang dilaksanakan pada tanggal 22 – 23 Desember 2008, dinyatakan bahwa karena masih adanya ketentuan yang masih multitafsir dan perlu diperjelas, maka perlu dilakukan perubahan AD-ART Kadin. Untuk itu, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Kadin, upaya perubahan AD-ART dimaksud harus dilakukan melalui Munassus. Dalam kaitan ini, Munas V Kadin telah menetapkan bahwa Munassus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun semenjak pelaksanaan Munas V Kadin. Jadi, secara jelas dapat disimpulkan bahwa Munassus harus dilaksanakan selambatRangkuman Hasil Munas VI Kadin
13
•
lambatnya sebelum tanggal 22 Desember 2009. Namun nampaknya Dewan Pengurus Kadin Indonesia menetapkan untuk menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) terlebih dahulu pada bulan Desember 2009 dan mengundurkan jadwal pelaksanaan Munassus pada sekitar Maret atau April 2010. Sehubungan dengan Penerbitan Peraturan Organisasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia No. Skep/079/DP/VII/2010 tentang Tata Cara Musyawarah Provinsi Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Dewan Pertimbangan telah memberikan masukan dan kritik. Inti masukan tersebut yakni dalam menerbitkan suatu kebijakan organisasi, apalagi menyangkut peraturan yang harus dilaksanakan dan terkait dengan implementasi pelaksanaan AD-ART Kadin, maka seharusnya mekanisme organisasi dalam pengambilan keputusan telah dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Seharusnya rapat-rapat yang membahas mengenai hal yang terkait dengan PO dimaksud dilakukan oleh Bidang Organisasi dan dibawa ke Pleno Dewan Pengurus untuk diputuskan. Mengingat PO tersebut merupakan Keputusan Dewan Pengurus, maka persetujuannya juga harus melalui rapat Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
2. Laporan Kerja, Keuangan dan Perbendaharaan • Sehubungan dengan laporan kerja yang disampaikan terutama dalam penyusunan “Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia 2009 – 2014”, yang dilakukan oleh Dewan Pengurus. Dewan Pertimbangan menilai bahwa upaya yang dilakukan untuk Roadmap merupakan langkah strategis bagi institusi Kadin dan untuk itu Dewan Pertimbangan memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kerja keras tersebut. Dari pengamatan Dewan Pertimbangan, Roadmap ini banyak dirujuk oleh pemerintah dalam menyusun rencana dan program yang akan ditempuh ke depan, baik rencana kerja 5 tahun maupun program kerja 100 hari. Contohnya, dalam National Summit pada Oktober 2009 yang lalu, banyak masukan dari Kadin Indonesia terutama yang terkait dengan bidang ekonomi diadopsi dalam program kerja pemerintah ke depan. Dari pemantauan Dewan Pertimbangan, beberapa instansi juga banyak menjadikan Roadmap Kadin sebagai referensi dalam menetapkan kebijakan yang akan ditempuh. Namun hal yang perlu terus untuk diperjuangkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia adalah mengawal dengan baik agar program yang dicantumkan dalam Roadmap dan yang telah disusun dengan melibatkan para stakeholders terkait, dapat diimplementasikan dengan baik dan lancar di lapangan. Dewan Pertimbangan juga memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap penyelenggaraan “Feed The World” pada bulan Januari 2010 yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia. Pelaksanaan kegiatan ini, yang sebelumnya telah melalui serangkaian pertemuan pembahasan dan diskusi baik berupa Sarasehan, Lokakarya, Seminar maupun Diskusi Panel, telah menghasilkan Roadmap 2010 – 2014 serta visi 2030 khusus mengenai pembangunan sektor pangan. Pembuatan cetak biru ini dengan melibatkan seluruh stakeholders yang terkait merupakan langkah strategis, sehingga dalam implementasinya diharapkan seluruh pemangku kepentingan sudah memiliki visi yang sama, terhadap upaya menjadikan Indonesia untuk mempu berswasembada dan selanjutnya menjadi pemasok pangan dunia. •
•
•
Dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia selama tahun 2009, Dewan Pertimbangan menilai Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah banyak berupaya untuk memberi kontribusi bagi kemajuan ekonomi dan eksistensi dunia usaha. Namun, dari laporan kerja yang disampaikan, nampak masih ada beberapa bidang yang belum bekerja secara optimal, sehingga dalam laporan yang disampaikan tidak menampakkan out-put yang diharapkan. Berkenaan dengan tugas Dewan Pertimbangan untuk memberikan masukan terhadap laporan maupun program kerja Dewan Pengurus Kadin Indonesia, diminta agar berkas laporan dan program kerja tersebut dapat disampaikan terlebih dahulu kepada Dewan Pertimbangan, minimal seminggu sebelum pelaksanaan Rapimnas. Sehubungan dengan laporan keuangan yang disampaikan oleh Dewan Pengurus, Dewan Pertimbangan memberi apresiasi kepada Dewan Pengurus yang telah dapat menampilkan laporan keuangan tahun 2009, yang disajikan dengan baik dan ter-audit. Namun, dari saldo keuangan yang ada nampak bahwa kondisi keuangan Kadin Indonesia sangat tidak sehat, karena saldo tersebut jika dihitung secara matematis hanya akan dapat memenuhi kebutuhan operasional Kadin Indonesia selama 2 bulan. Sebagai suatu organisasi besar seperti Kadin, nampaknya hal itu sangat Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
14
memprihatinkan. Untuk itu, Dewan Pertimbangan meminta kepada Dewan Pengurus kiranya dapat secara sungguh-sungguh mengupayakan pendanaan bagi Kadin Indonesia. 3. Pemantauan terhadap Dinamika Anggota Luar Biasa Pada saat pelaksanaan Musyawarah Nasional Khusus (Munassus), ada aspirasi yang berkembang diantara ALB Tingkat Nasional untuk membentuk forum komunikasi Asosiasi. Munculnya kebutuhan akan perlunya suatu forum yang dapat menjadi wadah bagi Asosiasi untuk dapat saling menerima dan berbagi informasi terutama untuk penanganan masalah yang dihadapi bersama, sangat diperlukan. Hal ini disadari oleh Kadin, karena hingga saat ini koordinasi, penanganan, pembinaan dan pengembangan Asosiasi perlu lebih ditingkatkan. Dewasa ini, masih banyak persoalan yang dihadapi ALB Tingkat Nasional belum mendapatkan respon dan penanganan yang memadai. Sehingga banyak ALB merasa masih memperjuangkan secara sendiri-sendiri segala problematik yang dihadapi. Padahal dukungan dan bantuan solusi untuk pemecahan masalah yang dihadapi baik bersifat sektoral maupun lintas sektoral, sangat diperlukan. Untuk itu dan sebagai dasar terbangunnya kerjasama yang lebih solid, baik antar Asosiasi maupun Kadin, diperlukan adanya peningkatan hubungan komunikasi dan informasi serta mekanisme penanganan masalah yang dihadapi, agar persoalan yang sedang dialami mendapat porsi dan fokus perhatian serta terkoordinasikan, sehingga mampu tertangani secara lebih baik. 4. Dunia Usaha dan Keorganisasian Dunia Usaha Kadin sebagai induk organisasi dunia usaha nasional memiliki peran yang sangat besar jika kiprahnya dapat dioptimalkan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mensukseskan pencapaian kinerja pembangunan nasional. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh Kadin untuk memajukan perekonomian dan dunia usaha nasional sekaligus. Untuk dapat mencapai ke arah itu, Kadin dituntut untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang kuat dan profesional. Dalam hal ini, diharapkan Kadin dapat lebih meningkatkan kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada dunia usaha, memberikan pertimbangan, masukan, rekomendasi dan saran kepada Pemerintah baik pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang akan ditempuh. Selain itu, Kadin juga diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan anggota (dunia usaha) dalam menghadapi tantangan masa depan dan memberikan respon secara efektif terhadap berbagai persoalan yang timbul sesuai dengan porsinya.
Dalam kaitan upaya untuk menarik investasi, Dewan Pertimbangan telah meminta kepada Dewan Pengurus agar melakukan perjuangan bersama selaku komunitas pengusaha, antara lain : •
•
•
Perlunya selalu diupayakan suatu koordinasi dan sinkronisasi tentang pengaturan dan perangkat peraturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tidak mendorong semakin melemahnya daya saing Indonesia. Beberapa peraturan daerah secara potensial dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Untuk itu agar dilakukan peninjauan kembali sekiranya ada peraturan yang memberatkan dunia usaha. Sejalan dengan itu, perlu dijaga adanya konsistensi peraturan, meningkatkan pelayanan birokrasi, serta stabilitas keamanan dan ketertiban. Mengingat motor penggerak pembangunan ekonomi terutama adalah dunia usaha, baik domestik maupun dari luar negeri, maka dalam setiap penyusunan kebijakan dan langkah-langkah oleh pemerintah, hendaknya melibatkan Kadin, Asosiasi beserta perangkatnya. Dengan demikian, dalam mengembangkan daya tarik investasi, dapat dirumuskan kebijakan dan langkah-langkah dengan masukan berdasarkan persepsi dunia usaha. Sangat diperlukan kegiatan untuk mempromosikan investasi yang dilakukan bersama secara sinergis, baik oleh pemerintah maupun dunia usaha. Dengan demikian program dan sasaran pencapaian yang diharapkan dapat secara fokus tertangani secara baik. Beberapa informasi yang nampaknya sederhana namun sangat diperlukan antara lain tata cara melakukan investasi; informasi yang lengkap dan akurat serta up-to-date mengenai perkembangan ekonomi, peluang dan potensi yang tersedia, pendidikan, ketenagakerjaan dan potensi sumber-sumber daya, dan lain-lain. Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
15
•
Beberapa permasalah yang hingga saat ini perlu mendapat prioritas perjuangan oleh dunia usaha kepada pemerintah, antara lain: 1) Rendahnya realisasi penyerapan Anggaran Belanja Negara. Kinerja penyerapan APBN saat ini, sekitar 3 tahun terakhir masih jauh dari memuaskan. Padahal, dengan kinerja yang lebih baik, sesungguhnya pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa jauh lebih tinggi, bahkan mencapai 6,5%. 2) Pertumbuhan yang tidak berkualitas. Mengingat pertumbuhan ekonomi didorong oleh consumer driven, maka kondisi ini tidak menumbuhkan lapangan kerja, bahkan kesenjangan ekonomi semakin besar. Pertumbuhan yang ada saat ini, tidak memberikan dampak kemakmuran terhadap rakyat banyak. Selama beberapa tahun ini sektor informal menyerap 70% tenaga kerja sedangkan sektor formal hanya mampu menyerap 30% tenaga kerja. 3) Perlunya segera diwujudkan Undang Undang JPSK. Mengingat situasi ekonomi global yang saat ini sering tidak menentu dan dapat berimbas negatif pada perekonomian domestik, maka perlu segera didorong agar terwujud UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan, yang diperlukan dalam situasi kritis. 4) Perbaikan sistem Perpajakan Banyak persoalan di bidang perpajakan yang sampai saat ini masih memberatkan dunia usaha.
Keorganisasian Dalam kaitan dengan masalah keanggotaan, Dewan Pertimbangan telah memberikan catatan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia, antara lain: • Terkait dengan masalah keanggotaan Kadin yang akhir-akhir ini semakin menurun, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih strategis agar jumlah anggota Kadin dapat terdongkrak dan meningkat kembali. Untuk itu dan dalam kerangka memperkokoh eksistensi UU No. 1 tahun 1987 tentang Kadin, jajaran Pengurus Kadin perlu melakukan approach kepada pemerintah agar Kadin dapat lebih diberdayakan dan dikembangkan. Saat ini, pemerintah sedang memiliki perhatian yang baik dan memberi apresiasi yang tinggi kepada dunia usaha, terutama peranan Kadin. Untuk itu, sebaiknya momentum ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. • Dalam kerangka dan upaya meningkatkan jumlah anggota Kadin, perlu dilakukan pendekatan kepada Menteri Dalam Negeri yang baru, agar beliau dapat mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Gubernur/Bupati/Walikota mengenai himbauan untuk menjadi anggota Kadin. Bahkan sedapat mungkin, keanggotaan Kadin dapat dijadikan syarat dalam pengurusan dokumen yang terkait dengan pemerintah, misalnya SIUP dan lain-lain. • Selain itu, perlu juga dilakukan pendekatan dengan Kabinet Persatuan Pembangunan ke II lainnya, terutama dalam rangka proses penyempurnaan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang saat ini sedang dalam proses pengesahan. Dalam kaitan ini, harus diupayakan agar keanggotaan Kadin dapat dijadikan salah satu persyaratan dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Untuk itu, Dewan Pengurus Kadin Indonesia perlu berupaya keras dalam rangka mewujudkan harapan tersebut. Dalam kaitan ini, perlu dipertimbangkan Kadin dapat menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK), namun sebelumnya perlu dilakukan pengkajian terlebih dahulu. • Dari sisi internal Kadin, dalam kerangka meningkatkan jumlah anggota Kadin, Dewan Pengurus Kadin Indonesia juga perlu mengeluarkan surat edaran khsususnya kepada seluruh jajaran pengurus Kadin. Surat tersebut pada intinya berisi himbauan agar setiap jajaran pengurus Kadin, melalui perusahaannya masing-masing dapat menerapkan syarat atau ketentuan mengenai kewajiban untuk menjadi anggota Kadin kepada perusahaan-perusahanan yang menjadi vendor perusahaannya. • Sehubungan dengan langkah strategis yang perlu ditempuh secara internal oleh seluruh jajaran Pengurus Kadin dalam rangka meningkatkan jumlah anggota Kadin, maka dari Pengurus Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia yakni Bapak Hotbonar Sinaga, Direktur Utama PT Jamsostek menyatakan kesediaannya untuk menjadi pelopor penerapan keanggotaan Kadin di perusahaannya. Untuk itu, PT. Jamsostek akan mengajak kerjasama dengan Kadin Indonesia melalui MoU dalam implementasinya. Selama ini PT. Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
16
Jamsostek memiliki pengalaman yang baik, terutama dalam menerapkan kewajiban pada klien perusahaannya untuk menggunakan Jamsostek. 5. Penilaian atas pelaksanaan bisnis yang bersih, transparan, profesional Sudah sejak beberapa tahun yang lalu, Kadin Indonesia terlibat dan memprakarsai gerakan BTP (Bersih, Profesional dan Transparan). Dalam perjalanannya perjuangan dan upaya untuk melakukan tindakan preventif terhadap prilaku koruptif semakin berkembang. Jika pada awalnya gerakan yang dilaksanakan dilakukan melalui program BTP, selanjutnya berkembang menjadi Tiga Pilar Kemitraan. Sejalan dengan itu lahir lagi gerakan-gerakan serupa seperti implementasi Pakta Integritas, Komunitas Pengusaha Anti Suap (KUPAS) dan lain-lain. Namun inti kesemuanya adalah ajakan kepada semua pihak untuk melakukan tindakan pemberantasan anti korupsi yang dimulai dari diri sendiri, selanjutnya meluas ke lingkungan kerja, lingkungan masyarakat (LSM), birokrasi, dunia usaha dan lain sebagainya. Disadari, bahwa upaya untuk meningkatkan daya saing bangsa antara lain dengan mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) dan Good Governance serta Good Public Governance masih berjalan lambat. Hal ini dikarenakan belum seluruh institusi memiliki kesamaan dalam pencapaian tujuan dengan sistem manajemen yang lebih sehat dan bersih, apalagi terhadap upaya pemberantasan korupsi. Namun, perkembangan saat ini menunjukkan persepsi terhadap pentingnya pemberantasan korupsi mulai tumbuh dan mendapat sambutan yang sangat baik di masyarakat. Disisi lain, persaingan usaha yang tidak sehat masih tetap kerap mewarnai kehidupan dunia usaha nasional. Padahal, tuntutan berkompetisi semakin tinggi dan untuk itu efektifitas kegiatan usaha dan efisiensi harus dilakukan. Tak dapat ditawar, pembenahan terhadap etika usaha dan persaingan yang sehat harus dilakukan, agar Indonesia tidak kalah bersaing dengan bangsa dan negara lain. Terkait dengan partisipasi terhadap gerakan anti korupsi, Ketua Dewan Pertimbangan atas nama Asosiasi yang dipimpinnya dan beberapa anggota Dewan Pertimbangan juga telah berkomitmen dan melakukan penandatanganan sebagai bagian dari Komisi Pengusaha Anti Suap (KUPAS). Program Strategis Kadin Kedepan Mencermati perkembangan ekonomi global dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia serta melihat kemampuan pembiayaan pemerintah yang sangat terbatas, begitu pula imbas yang diakibatkan ekonomi global yang pada akhirnya banyak melumpuhkan kegiatan usaha nasional, maka program strategis Kadin ke depan harus lebih terfokus. Program ini pada akhirnya harus disosialisasikan dan disampaikan kepada pemerintah, agar dunia usaha dan pemerintah memiliki kesamaan visi dalam mengatasi kondisi perekonomian bangsa dan secara bersama serta bersinergi program tersebut dilaksanakan. Disisi lain, secara internal organisatoris masih banyak persoalan yang harus dibenahi oleh Kadin Indonesia, sebagaimana banyak disampaikan dan fakta di lapangan bahwa pembangunan daerah sampai saat ini masih didominasi Jawa. Ada beberapa daerah yang memang berkembang cukup baik terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, namun masih banyak daerah lainnya yang masih terbelakang. Di lain pihak, perkembangan Kadin di daerah nampaknya kurang mendapat pembinaan langsung, bahkan menurut beberapa laporan, pengurus Kadin Indonesia sangat jarang sekali terjun ke daerah. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi gap dan pada kenyataannya mereka tertinggal oleh berbagai aktifitas dan informasi yang dilakukan Kadin Indonesia. Untuk ini diperlukan program yang fokus untuk mendorong tumbuhnya pembangunan ekonomi daerah, yang antara lain secara internal peran Kadin daerah juga harus diperkuat. Program strategis yang perlu dan akan dilaksanakan oleh Kadin sesungguhnya keberhasilannya kelak akan lebih banyak ditentukan oleh pemerintah. Hal ini didasari karena seluruh program tersebut pada akhirnya yang harus melaksanakan perbaikannya adalah pemerintah. Namun karena Kadin adalah mitra sejajar pemerintah dan Kadin memiliki kepentingan atas
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
17
keberhasilan program tersebut, maka Kadin harus secara proaktif ikut mendukung bahkan melaksanakan secara bersama program tersebut. 1. Pembangunan Ekonomi Daerah Kebijakan untuk memfokuskan program pembangunan mulai dari daerah merupakan langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan pembangunan yang selama ini masih terjadi. Hal ini sangat penting karena potensi ekonomi sesungguhnya ada di daerah. Setiap daerah pada umumnya memiliki corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah perlu mengenali karakteriristik lokal antara lain tingkat pertumbuhan ekonominya, sarana dan prasarana fisik yang telah tersedia, kondisi sosial budaya, potensi yang tersedia dan layak untuk dikembangkan, termasuk juga dalam hal tingkat interaksinya dengan daerah lain. Melalui pembangunan ekonomi daerah yang terencana dan terarah sejalan dengan potensi lokal yang dimiliki diharapkan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin meningkat dan segera terwujud. Hal ini nantinya akan dapat dilihat dari indikator perputaran arus barang, daya beli masyarakat yang semakin meningkat, transaksi keuangan, dan gairah pasar yang tinggi yang pada akhirnya akan dapat memacu pembangunan suatu daerah. Hal ini dapat terwujud jika para pemangku kepentingan dapat menciptakan iklim ekonomi yang kondusif antara lain adanya kebijakan pemerintah daerah yang berpihak kepada kepentingan pasar,pelaku usaha yang berorientasi pada perbaikan perekonomian daerah serta dukungan masyarakat. Adanya potensi lokal yang layak untuk dikembangkan, terciptanya iklim usaha yang kondusif pada akhirnya akan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Jika hal ini terjadi maka pembangunan perekonomian secara merata dimasing masing daerah akan dapat tercipta yang pada akhirnya akan memperkuat stablitas pembangunan perekonomian nasional. Karena pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh. 2. Pertanian Fokus pada program pembangunan pertanian dan kehutanan sangat penting, mengingat krisis pangan sudah mulai terjadi di beberapa negara. Dipahami bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan pangannya dan harus mengimpor. Bahkan saat inipun masih ada negara lain yang mengimpor pangan lebih besar dari Indonesia. Bukan rahasia lagi, ketika Indonesia dinyatakan sebagai negara swasembada beras, tapi impor beras masih cukup besar dilakukan. Hal ini karena definisi swasembada pangan adalah tersedianya bahan pangan khususnya beras yang terjangkau oleh masyarakat baik jumlah maupun harganya. Namun menghadapi situasi dewasa ini yang memprihatinkan, dengan daya beli masyarakat yang cenderung semakin melemah karena meningkatnya berbagai kebutuhan pokok, dan bencana alam yang mengakibatkan menurunnya produk pangan di berbagai negara, maka kebijakan pemerintah dalam menangani masalah pangan harus lebih serius. Revitalisasi pertanian harus menjadi prioritas dan pemerintah sesungguhnya dapat melaksanakannya kalau memang memiliki political will yang kuat untuk itu. Ketimbang memberikan subsidi berkepanjangan dan memberatkan, akan lebih tepat jika pemerintah mengupayakan anggaran sepenuhnya untuk melaksanakan revitalisasi sektor pertanian tanpa kecuali. Dalam kaitan ini pemerintah perlu menetapkan kebijakan anggaran yang lebih jelas bagi pembangunan sektor pertanian, Di dalam negeri, persoalan pangan terbilang mendesak, mengingat harga yang terus melambung sementara daya beli masyarakat melemah. Untuk itu memprioritaskan revitalisasi sektor pertanian untuk mengentaskan kemiskinan dan memperkuat fondasi ekonomi nasional akan menjadi langkah yang paling bijak untuk saat ini dan ke depan. Besarnya ketergantungan Indonesia akan produk pangan impor akan menjadi beban berat dimasa mendatang, karena peluang untuk bisa mengisi kebutuhan pangan dalam negeri dengan produk impor dimasa mendatang juga akan semakin sulit dan mahal, sejalan dengan semakin menurunnya produksi pangan dunia. 3. Beberapa program jangka pendek dan mendesak yang perlu dilaksanakan secara terfokus untuk kurun waktu s/d 5 tahun ke depan, antara lain: a. Memperbaiki kinerja dan memperkuat sektor keuangan: Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
18
• Mendorong pemerintah agar dapat memperkuat cadangan devisa. • Penurunan BI rate sehingga bunga bank juga akan turun, kredit perbankan lebih mudah diperoleh dan lain-lain • Mengupayakan insentif pajak, seperti restitusi pajak dan lain-lain b. Mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor riil : • Prioritas pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan) • Prioritas pembangunan ketahanan pangan nasional (swasembada beras, gula, keledai, jagung, daging) • Prioritas pengadaan energy (listrik, gas, bio fuel) • Mendorong berkembangnya sektor manufaktur (prioritas yang padat karya) • Mendorong berkembangnya UMKM dan lain-lain. c. Reformasi Birokrasi : • Percepatan realisasi APBN untuk belanja barang, belanja modal dan belanja rutin, dengan demikian sektor riil akan terdorong tumbuh. • Percepatan regulasi untuk mengatasi peroalan krisis dan mendesak. • Percepatan pelayanan dan fasilitas, termasuk mengurangi korupsi, pungli serta perda yang memberatkan dunia usaha.
C. Laporan Pertanggungjawaban Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia 1. Sesuai dengan Tugas dan Wewenangnya, maka Dewan Penasehat dapat : a. Memberikan nasehat mengenai perkembangan ekonomi baik diminta maupun tidak, dalam rangka peningkatan daya saing perekonomian nasional sebagai masukan dan usulan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia. b. Menyampaikan analisis perkembangan ekonomi setiap akhir tahun dan prediksi perkembangan ekonomi tahun berikutnya kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia. c. Menyampaikan saran-saran untuk penyusunan rancangan kebijakan umum dan rencana kerja organisasi, khususnya yang menyangkut perkembangan ekonomi kepada Munas. 2. Bidang Kerja Dewan Penasehat Kadin Indonesia : a. Makro Ekonomi b. Persaingan Usaha c. Etika Bisnis d. Kebijakan Organisasi & Pemberdayaan Daerah 3. Rancangan Kebijakan Umum, sebagai bagian dari Rencana Kerja Organisasi untuk peningkatan daya saing perekonomian, adalah : a. Stabilisasi Makroekonomi dan Sektor Keuangan b. Optimalisasi APBN c. Peningkatan Investasi d. Kemandirian Energi e. Revitalisasi Industri f. Peningkatan Ekspor g. Daya Saing Ketenagakerjaan 4. Masukan Dewan Pertimbangan : a. Perkembangan ekonomi dan liberalisasi perdagangan menuntut ditingkatkannya daya saing perekonomian Indonesia baik dipusat maupun didaerah. b. Penggunaan SDM yang berkualitas dan pemanfaatan SDA untuk mendapat nilai tambah bagi perekonomian Indonesia. c. Kadin dan Pemerintah secara bersama-sama membangun aspek social, budaya dan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. d. Kadin harus berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur, terutama yang ada didaerah. Hal ini bisa dilakukan dengan Public Partnership Program (PPP) kemitraan dengan Pemerintah. 5. Usulan Dewan Penasehat : a. Agar keberadaan UU No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri untuk segera diamandemen. b. Agar AD/ART Kadin tidak perlu dikepreskan, karena jika dikepreskan maka Kadin menjadi subordinat pemerintah, bukan sebagai organisasi civil society.
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
19
IV. HASIL-HASIL MUNAS VI KADIN A. KEBIJAKAN UMUM DAN RENCANA KERJA UMUM KADIN 2010-2015 I. Kondisi dan Permasalahan Iklim Usaha Meski ekonomi kita mengalami pertumbuhan, namun secara relatif kesejahteraan masyarakat menurun jika dibandingkan dengan negara lain karena rata-rata pertumbuhan ekonomi 5 tahun (5%) berada dibawah laju inflasi (8,7%). Hal ini terlihat dari masih tingginya angka pengangguran (8,9%) dan kemiskinan (14,2%). Sektor bisnis khususnya industri manufaktur yang berpotensi menyerap tenaga kerja selain disektor pertanian mengalami perlambatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi yaitu hanya mencapai 5,6% (sebelum tahun 1998 mencapai 12% pertahun). Kondisi ini mengakibatkan rata-rata pertumbuhan ekspor non-migas dalam 5 tahun terakhir hanya 17,8% berada dibawah rata-rata pertumbuhan impornya 26,5%. Sehingga kita berpotensi sebagai net importir, dimana industri manufaktur dalam negeri tidak lagi mampu memenuhi permintaan pasar domestik. Kondisi ini juga mengakibatkan pertumbuhan perolehan devisa bersih kita (neraca perdagangan) melambat, menyusul neraca perdagangan jasa yang selalu negatif dan defisitnya
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
20
terus membesar. Jika hal ini terus terjadi maka neraca keuangan kita akan defisit sehingga pembangunan akan terus ditopang dari hutang. Pembangunan ekonomi kedepan harus diarahkan pada 2 hal yaitu penyerapan tenaga kerja dan perolehan devisa bersih yang menjadi kepentingan nasional bangsa (national interest) Maka selain menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%, laju inflasi harus ditekan hingga dibawah ratarata 7% sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi berkulitas tersebut dapat dicapai jika berbagai hambatan ekonomi dapat dieliminir dan permasalahan iklim usaha seperti ketersediaan energi, produktifitas SDM, pengelolaan sumber daya alam, infrastruktur, perpajakan, kepabeanan, transportasi, pendanaan dan lain sebagainya dapat diselesaikan. Kualitas tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha/industri sehingga berdampak negatif terhadap produktivitas, daya saing dunia usaha/industri dan penyerapan tenaga kerja.
II. Tantangan Ekonomi dan Bisnis Kedepan Adapun beberapa tantangan yang akan dihadapi dunia bisnis nasional kedepan adalah sebagai berikut: • Integrasi ekonomi dunia baik secara bilateral, regional maupun multilateral dimana tarif tidak lagi menjadi hambatan sehingga persaingan pasar baik dipasar ekspor maupun dipasar domestik menjadi semakin ketat dan terbuka. Hal ini memerlukan perhatian kita untuk dapat membaca situasi pasar dan memperkuat institusi perdagangan baik yang bertugas melakukan promosi dan marketing maupun institusi hukum dagang yang bertugas melindungi kepentingan dunia usaha nasional seperti KADI, KPPI dan institusi laninya. • Kegiatan ekonomi nasional yang belum terintegrasi antara pusat dan daerah dan antar daerah yang menyebabkan ongkos produksi menjadi lebih mahal sehingga diperlukan upaya percepatan integrasi ekonomi nasional. • Kurangnya sinergi dan ketidaksepahaman antara Pemerintah dan Swasta akan pentingnya peningkatan daya saing menyebabkan banyaknya permasalahan hambatan industri yang berlarut-larut dan hingga saat ini belum dapat diselesaikan sehingga masih banyak kebijakankebijakan yang belum memprioritaskan pengembangan dunia usaha didalam negeri. • Pasar bebas ASEAN yang akan efektif berlaku pada tahun 2015 (ASEAN Economic Community 2015) merupakan tantangan nyata dunia usaha terutama yang berkaitan dengan Free Flow of Goods dan Free Flow of Skilled Workers.
III. Kebijakan Umum Dengan memperhatikan hal-hal diatas, maka kebijakan umum KADIN Indonesia pada periode 2010-2015 adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.
Sumber Energi Primer sepenuhnya (diutamakan) digunakan untuk kepentingan dalam negeri sehingga kebutuhan energi listrik dunia usaha dapat terpenuhi dengan kualitas prima dan harga terjangkau. Perbaikan sistim dan peraturan ketenagakerjaan yang mendorong peningkatan produktifitas kerja. Memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk kepentingan industri dalam negeri agar dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi sehingga mendorong pengembangan industri di sektor antara dan hilirnya (integrasi industri) di daerah. Pembangunan infrastruktur, perbaikan sistim logistik (transportasi dan pergudangan) dalam rangka peningkatan efisiensi, percepatan arus barang serta mendorong pemerataan kegiatan ekonomi/penyebaran investasi di daerah. Mendorong institusi perbankan agar dapat menstabilkan nilai tukar dan memaksimalkan pendanaan kegiatan usaha di sektor yang menyerap tenaga kerja dan menghasilkan devisa sehingga pendanaan dapat diakses lebih mudah, lebih cepat dengan biaya yang kompetitif.
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
21
6. 7.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Meningkatkan sinergi dengan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sehingga dapat mendorong perbaikan kinerja birokrasi khususnya di sektor perpajakan, kepabeanan, administrasi dan perijinan. Kebijakan perdagangan yang mendorong terciptanya persaingan pasar yang fair baik didalam maupun diluar negeri diantaranya melalui penguatan lembaga hukum perdagangan dan perlindungan pasar dalam negeri yang ada sehingga kepentingan pelaku usaha nasional dapat terlindungi dan mampu mendorong terciptanya integrasi industri secara berkelanjutan. Mendorong penggunaan produk dalam negeri di kementerian/lembaga (K/L) dan BUMN serta menggerakan kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri sehingga pasar domestik dapat menjadi “guaranteed market” bagi produk lokal dan mendorong ekspor. Peningkatan daya saing produk UMKM melalui pembangunan kapasitas pelaku usaha UMKM (capacity building) yang dapat mendorong terciptanya entrepreneur baru yang tangguh. Pengembangan industri pariwisata melalui pengembangan infrastruktur dan SDM Pariwisata mulai dari bandara sampai kembali ke bandara. Penguatan institusi KADIN, KADINDA dan Asosiasi Sektoral dalam rangka mendorong perbaikan iklim usaha nasional dan mengawal agenda peningkatan daya saing baik di daerah maupun di tingkat pusat, sektoral dan lintas sektoral serta meningkatkan etika usaha. Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mengurangi pengangguran diperlukan kebijakan penerapan peningkatan tenaga kerja/SDM berbasis kompetensi dan penerapan keterpaduan pelatihan, sertifikasi dan penempatan (3 in 1). Mendorong pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan internet di seluruh Indonesia sehubungan tercapainya penyebaran yang lebih cepat dengan biaya koneksi yang makin terjangkau. Terkait Ketahanan Pangan, perlu ditingkatkan peran penelitian/riset National Pertanian, pangan.
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
22
IV. Program Kerja Menindak-lanjuti kebijakan umum diatas, maka program kerja KADIN Indonesia adalah sebagai berikut:
No 1
Kebijakan Umum
Program Kerja
Sumber Energi Primer Kendala : Listrik kurang tersedia, tarif tidak bersaing (8-13 cent/kwh), frekuensi pemadaman tinggi, tekanan gas labil Harapan : Ketersedian jaminan pasokan listrik bagi dunia usaha dengan harga untuk industri dibawah 6 cent/kwh dengan kualitas yang stabil.
2
Peningkatan kompentensi SDM Tidak meratanya kekuatan SDM Kadin di Daerah Kendala: Kurangnya pemahaman di kalangan pelaku usaha
Instansi Terkait
Mendorong penambahan kapasitas pembangkit listrik 5000 MW/tahun dimulut tambang. Mengubah Kebijakan ekspor Gas & batubara, agar mengutamakan untuk mensuplai kebutuhan energi didalam negeri. Alternatif penggunaan energi listrik nabati dan Nuklir untuk energi listrik terbarukan lainnya. Mendorong peningkatan efisiensi produksi listrik PLN melalui perbaikan sistim pembelian gas dan batubara (dari royalti). Mendorong perbaikan kinerja PLN agar frekuensi pemadaman (blackout) diminimalisir hingga 0%. Mendorong perbaikan kinerja PGN agar suplai tekanan gas ke industri stabil. Penghapusan faktor kenaikan 1,5 x waktu beban puncak dan PPJU n puncak. Merubah paradigma kehutanan tidak hanya deforestasi tetapi sebagai sumber energi terbarukan.
Kemkoperekonomian Kemneg BUMN BP Migas PGN PLN
Revisi UU 13/2003 menyangkut pesangon, upah minimum, lembur dan status tenaga kerja. Penghapusan upah minimum sektoral Penetapan upah minimum dilakukan 2 tahun sekali dan diserahkan pada forum bipartit tingkat perusahaan.
Kemkoperekonomian Kemnaker
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
23
Waktu Tahun ke 1 2 3 4 5
Daerah mengenai UU 1 No. 1987;
Mendorong kemudahan sertifikasi kompetensi profesi dengan dukungan insentif Perlindungan tenaga ahli dalam negeri dari pembajakan perusahaan asing. Pembentukan Majelis Nasional Pengembangan standar kompetensi industri Penyelenggaraan Program Diklat dan Magang berbasis kompetensi dengan pola sistem ganda (dual System) Peningkatan peran Kadin pada penguatan pembentukan kurikulum pelatihan dan pemagangan, perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan peran Kadin pada perkuatan BNSP dan BKSP Penguatan sosialisasi pemahaman mengenai Kadin melalui: Program eksternal Program internal: Capacity Building Adanya Regulasi yang jelas tentang tenaga kerja Outsourcing Peningkatan kemampuan tenaga kerja melalui pelatihan Insentif fiskal (potongan PPH 5%) bagi perusahaan yang mengadakan pelatihan karyawan.
Kurang minat menjadi terhadap anggota maupun pengurus Kadin.
3
Sumber Daya Alam Tidak meratanya kekuatan SDM Kadin di Daerah Kendala: Kurangnya pemahaman di kalangan pelaku usaha Daerah mengenai UU 1 No. 1987 Kurang minat menjadi terhadap anggota maupun
Mendorong revisi UU no 33 tahun 2004 tentang bagi hasil sumberdaya alam dengan berlandaskan pada asas keadilan bagi daerah penghasil SDA agar tidak tertinggal baik dalam hal infrastruktur energi maupun BHSDA yang tidak berpihak. Penambahan kapasitas pengilangan minyak didalam negeri, tidak mengekspor minyak mentah.
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
24
Kemkoperekonomian Kemneg BUMN Kem. SDE & Mineral Kem. Perindustrian Kem. Perdagangan Kem. Keuangan
pengurus Kadin
Pemetaan wilayah pengembangan ekonomi dan pembangunan sesuai geografis untuk pemerataan pembangunan ekonomi yang adil, dunia usaha yang sehat sesuai amanat UU otonomi daerah. Kebijakan DMO dan pengembangan potensi SDA yang berpotensi sebagai bahan baku, tidak mengekspor bahan mentah. Tindakan tegas bagi para penyelundup sumberdaya alam (kayu, pupuk, BBM dll) Penetapan pajak ekspor untuk produkproduk mentah (bahan baku) Perlindungan atas hak pengelolaan HTI yg diberikan. Meninjau kembali kebijakan ekspor scrap logam dan rotan, untuk kebijakan ekspor rotan lebih ditekankan pada win-win solution antara petani, industri dan eksportir. Pembebasan PPN untuk pupuk organik Penetapan standirisasi produk impor untuk produk serupa yang sudah diproduksi di Indonesia Pembebasan PPN atas bahan baku perak, crumb rubber, sheet dan crepe. Jaminan suplai bahan baku bagi industri furniture. Insentif bagi pembangunan industri pendukung, penyedia bahan baku termasuk dalam bentuk inkind.
4
Infrastruktur, Logistik dan Pemerataan Ekoonomi Daerah Kendala :
Meningkatkan kemampuan bongkar muat, produktivitas dan modernisasi 5 pelabuhan utama, yaitu : Tj. Priok, Tj. Perak, Tj. Emas, Makasar dan Medan (Belawan) Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
25
Kemkoperekonomian Kem. BUMN Kem. PU Kem. Hub Kem. Perindustrian
Arus barang dan bahan baku tersendat, highcost economy, biaya tidak bersaing, sistim logistik uneffisien, penyebaran kegiatan ekonomi kurang merata. Harapan : Efisiensi arus barang & bahan baku, cepat dan biaya bersaing
Mewujudkan ke-5 pelabuhan utama tersebut menjadi regional hub port. Menutup 127 pelabuhan laut internasional(terbuka) menjadi hanya 25 pelabuhan. Meningkatkan produktivitas bongkar muat terminal peti kemas dari 24 box/jam menjadi 30 box/jam untuk internasional dan dari 7 box/jam menjadi 24 box/jam untuk domestik. Meningkatkan produktivitas bongkar muat pelabuhan umum sehingga port stay dari rata-rata 7-14 hari menjadi maximum 2 hari. Menurunkan biaya CHC container 20’ dari USD 83 menjadi USD 50 dan container 40’ dari USD 125 menjadi USD 75. Memastikan terwujudnya motto “NO SERVICE, NO PAY” di pelabuhan seluruh Indonesia. Mewujudkan pembangunan minimal 1 hub port bertaraf internasional seperti pelabuhan Tanjung Pelepas di Malaysia. Mempercepat pelaksanaan azas cabotage agar target roadmap sesuai UU 17 tahun 2008 dapat tercapai dan terlaksana secara konsekuen. Pembatasan umur kapal yang diimpor, maksimum tidak lebih tua dari 20 tahun. Mendorong ekonomi daerah dengan
mengembangkan armada Rangkuman Hasil Munas VI Kadinpelayaran 26 rakyat. Tariff pelabuhan harus sesuai dengan tingkat produktivitas dan pelayanannya.
Kem. Perdagangan Kem. Keuangan
Pembangunan dryport dan transportasi kereta api kontainer antara sentra industri dengan pelabuhan khususnya di Indonesia Timur. Review/Simplifikasi prosedur dan aturan untuk memperjelas aturan main dipelabuhan untuk mengurangi pemeriksaan dan pungutan ganda Aturan mengenai pemindahan galangan kapal direview Insentif fiskal bagi pembangunan infrastruktur didaerah. Operasional seluruh pihak berwenang di pelabuhan menjadi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Membuka akses internasional untuk pelabuhan-pelabuhan di wilayah Indonesia tengah dan timur sehingga bisa memajukan wilayah sekitarnya. Melakukan judicial review atas UU No. 22 tahun 2009 tentang UU lalulintas yang merugikan operator / pelaku dunia usaha transportasi darat dimana pada pembuatan UU No. 22 tahun 2010 tersebut tidak melibatkan – tidak meminta masukan dari pelaku dunia usaha yang merupakan stakeholder penting terkait dengan UU No. 22 Peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan dan akses jalan (jalan atau kereta api) Bandara Soeta dan 6 bandara lainnya (Medan, Makassar, Denpasar, Manado, Batam dan Surabaya). Menjadikan bandara propinsi menjadi bandara berkelas internasional.
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
27
5
Bank & Pendanaan Kendala : Nilai tukar tidak stabil, akses ke permodalan terbatas, bunga 14%-20% tidak bersaing, perbankan tidak paham karakter industri. Harapan : Akses permodalan terbuka, bunga dibawah 8%, perbankan khusus pengembangan industri
6
Sinergi Pemerintah-Swasta Kendala : Pengurusan ijin lama, tarif bea masuk tidak harmonis, tidak mendorong investasi baru, Sistim perpajakan kurang fair dan tidak business friendly Sistim kepabeanan rumit dan kurang transparan menghambat kelancaran arus barang
Pembatasan dana Bank di SBI & obligasi pemerintah. Perbankan dan lembaga keuangan khusus membiayai industri manufaktur sektoral Optimalisasi dan meningkatkan kemampuan LPEI sebagai lembaga pembiayaan ekspor (trade finance) Kebijakan penggunaan rupiah untuk transaksi dalam negeri. Kebijakan keharusan menyimpan devisa ekspor didalam negeri untuk menjaga stabilitas rupiah Meningkatkan kemampuan analisa resiko perbankan dimasing-masing sektor. Perlu dibentuk Bank Pertanian atau pendirian Lembaga Keuangan Non Bank lainnya. Kebijakan pemberian kredit usaha mikro agar lebih dapat diakses dengan mudah. KADIN/KADINDA terlibat dalam restrukturisasi perbankan dan dijadikan referensi bagi/terhadap pengusaha yang layak mendapatkan kredit.
Kemkoperekonomian Kemneg BUMN BI Kem. Perdagangan Kem. Keuangan Perbankan
Memberikan peran yang optimal bagi BUMD bersama KADIN untuk sinergi aktifitas ekonomi baik produk barang maupun jasa di seluruh Indonesia Percepatan proses memulai usaha (dari 60 hari menjadi 40 hari), dan Sistem Pelayanan Informasi Perijinan Investasi secara elektronik dan terpadu 1 pintu. UU Pengadaan Tanah untuk kepentingan publik dalam rangka percepatan kerjasama pemerintahswasta (public-privat partnership)
Kemkoperekonomian Kemneg BUMN BKPM Kem. Perindustrian Kem. Perdagangan Kem. Keuangan PEMDA
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
28
Harapan : Simplifikasi prosedur pengurusan ijin, harmonisasi tarif Sistim perpajakan yang fair dan business friendly Sistim kepabeanan sederhana dan transparan, tidak menghambat kelancaran arus barang
Promosi BKPM untuk menarik FDI dilakukan dgn pendekatan sektoral dan terintegrasi dengan keunggulan di masing-masing daerah. Diperlukan UU tentang “Pengampunan Pajak” untuk semua lapisan wajib pajak. Fungsi Direktorat Jenderal Pajak dibatasi pada fungsi eksekutif saja, fungsi legislatif dan yudikatif, dilakukan oleh badan tersendiri dibawah Menteri Keuangan. Penambahan Hakim Agung di MA yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang perpajakan. Amandemen UU PPN antara lain : - Restitusi PPN bisa dilakukan setiap bulan - Pajak Masukan dalam masa belum produksi dapat dikreditkan seluruhnya dan tidak perlu di bayar kembali. Penurunan Tarif pajak penghasilan dibawah 20 % untuk meningkatkan daya saing Indonesia dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pembentukan Tim PEPI Pokja Kebijakan Insentif Penghapusan VAT untuk industri media (kertas dan koran) Review prosedur pemeriksaan bea cukai agar tidak terjadi pemeriksaan ganda. Percepatan operasionalisasi Nasional Single Window Transparansi dalam penetapan nilai pabean. Penghapusan PNBP dokumen u/ perusahaan Freight Forwarder
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
29
Fungsi DJBC dibatasi hanya pada fungsi eksekutif saja, sedang yudikatif dan legislatif dilakukan oleh badan lain dibawah Menkeu. Revisi UU 17/2006 tentang denda administrasi agar disesuaikan dengan iklim usaha nasional dan global. Jam kerja kepabeanan 24 jam sehari, 7 hari seminggu Pemberian insentif bagi pembangunan industri di daerah Reformasi kepabeanan melalui jalur prioritas dapat ditingkatkan dan diperluas kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan. Program pembangunan perumahan rakyat sehat sederhana (RSH) dengan memberikan kemudahan/simplifikasi perijinan dan pembebasan biaya perijinan, pembebasan biaya BPHTB dan PPN rumah dibawah harga Rp.100 juta Jaminan pasokan daya listrik dari PLN, penyediaan infrastruktur dalam dan luar proyek (PSU), subsidi uang muka dan suku bunga rendah (satu digit dan memberikan masa tenor kredit sampai 30. Reformasi UU Pokok Agraria (Land Reform) 7
Perdagangan Kendala : Penetrasi pasar lemah akibat unfair trade Harapan : Fair Trade di pasar ekspor dan domestik
UU Perdagangan yg mengatur peredaran barang dipasar domestik & sangsi hukum bagi pedagang produk ilegal. Menjalankan MOU dengan Pemerintah dalam rangka peningkatan dayasaing untuk mendorong ekspor. Menjadikan importir semua umum menjadi importir terdaftar. Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
30
Kemkoperekonomian Kem. Perdagangan Kem. Perindustrian Kem. Keuangan
Review semua FTA dan ikut serta dalam negosiasi perdagangan Penataan pasar modern-tradisional guna menciptakan persaingan usaha yang sehat. Percepatan SNI wajib untuk produkproduk manufaktur yang disepakati oleh produsen dengan mengadopsi standar negara lain. Review PP No. 34/1996 ttg BMAD & BM Imbalan Untuk memeratakan kegiatan ekonomi maka kegiatan even promosi internasional diselenggarakan dikawasan Indonesia Timur. Pola pemasaran terpadu pemerintah swasta dan memfungsikan Atperindag & ITPC sebagai marketing agent produk-produk industri manufaktur nasional (Promosi dan Informasi) Peningkatan kualitas SDM dan keberanian Komite Anti Dumping Indonesia/Komite Pengamanan Pasar Indonesia dalam mengadopsi aturan WTO untuk melindungi produk Indonesia. Harmonisasi Tarif 8
Penggunaan Produk Dalam Negeri Kendala : Banjirnya produk impor dipasar domestik menggerus produk lokal. Banyak lembaga pemerintah yang masih menggunakan produk impor Harapan : Menjadikan pasar domestik sebagai “guaranteed
Mendorong penggunaan produk dalam negeri di kementrian/lembaga (K/L) dan BUMN Mengawasi pelaksanaan Perpres 54 tahun 2010 P3DN Reward dan Rating, Pameran P3DN Sosialisasi Cinta, Beli dan Pakai Produk Indonesia dimulai dari institusi pendidikan
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
31
Kemkoperekonomian Kem. Perindustrian BPK Dan seluruh Kementrinan, lembaga negara, BUMN dan PEMDA.
market” bagi produk dalam negeri.
Mendorong terciptanya nasional brand diberbagai komoditi. Evaluasi Perpres 54 tahun 2010, termasuk penerbitan PP baru untuk kepentingan pengusaha jasa perdagangan daerah Pembentukan Dewan P3DN
9
UMKM Kendala : Pemberdayaan UMKM masih tersebdat Harapan :
10
Pariwisata Kendala : Infrastruktur dan jaminan keamanan kurang, pelayanan birokrasi kurang. Harapan : Tambahan kemudahan bagi wisatawan
Capacity building para pelaku UMKM Intensifikasi Pengembangan UMKM dan Pengusaha Pribumi, melalui Sistem Klaster dan ODOP terutama di Pedesaan dalam rangka Kesetaraan Ekonomi Nasional. Peningkatan akses pendanaan yang murah dan terjangkau bagi UMKM
Kemkoperekonomian Kemneg Koperasi UKM PEMDA
Menghapus pajak barang mewah atas bahan makanan dan minuman; Visa on arrival diproses di atas pesawat; VAT dikembalikan kepada wisatawan; Peningkatan anggaran dan koordinasi promosi Indonesia sehingga citra Indonesia secara menyeluruh meningkat dan akan mendorong pariwisata, perdagangan dan investasi. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan potensi wisata dan meningkatkan kapasitas jasa angkutan udara; Pembentukan Badan Promosi Pariwisata sesuai UU 10/2009 Insentif potongan PPH 5% bagi perusahaan yang melakukan pelatihan peningkatan mutu SDM.
Kemkoperekonomian Kem. Pariwisata Kem. Perhubungan Kem. Luar Negeri Kem. Keuangan
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
32
11
KADIN, KADINDA & Asosiasi Kendala : Institusi kurang kuat dalam memberikan dorongan perbaikan iklim usaha Harapan : Institusi yang lebih kuat dalam mendorong perbaikan iklim usaha
Penetapan KADIN dalam MOU atau Surat Keputusan sebagai mitra Pemerintah Daerah untuk pencarian dan pendampingan investor dalam dan luar negeri sehingga pemerintah daerah tidak berjalan sendiri-sendiri Penguatan peran KADIN sebagai, suatu Lembaga Ekonomi sesuai Undang – undang Nomor 1 Tahun 1987 Sosialisasi UU no. 1 tahun 1987 baik sosialisasi internal (KADINDA) maupun eksternal (Pemerintah, LSM, Mahasiswa dan stakeholder lainnya) Program bimbingan dunia usaha untuk mengoptimalkan peningkatan dayasaing usaha. Meningkatkan asas manfaat terhadap anggota, melalui pendaftaran TDP melalui Kadin asal perusahaan ybs sudah menjadi anggota asosiasi. Mengusulkan kepada pemerintah agar KADIN menjadi satu-satunya wadah pengusaha dan induk organisasi sesuai UU No. 1 tahun 1987. Pembiayaan pengelolaan KADIN melalui kegiatan-kegiatan yang profit oriented Kadin perlu Jubir/Humas khusus untuk membangun citra Kadin Pendapatan Belanja Bidang Organisasi, diusulkan pendanaan dari APBN (untuk program KADIN yang telah diprogramkan, dischedulkan selama 1 tahun Anggaran) dan sumbangan sukarela tanpa mengikat untuk membiayai operasional organisasi. Mengapresiasi pelaku usaha yang dapat menjadi teladan dalam mengimplementasikan etika usaha.
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
33
KADIN KADINDA Himpunan Asosiasi
Mendorong kebijakan yang meningkatkan etika usaha dalam kegiatan bisnis. Pembinaan KADINDA dan Asosiasi agar dapat menjadi pressure group dalam mengawal agenda-agenda peningkatan dayasaing di daerah maupun sektor terkait Kadin memberikan rating Good Governance kepada instansi pemerintah terkait 12
(Tambahan) Budaya Wirausaha dan Ekonomi Kreatif Kendala: Lemahnya orientasi budaya wirausaha & ekonomi kreatif Kurangnya dorongan/insentif dari Pemerintah terhadap 14 sektor ekonomi kreatif Harapan: Potensi ekonomi kreatif melalui spirit budaya wirausaha mampu memberikan kontribusi pembangunan lebih dari 6,8% PDRB di masa mendatang
Pemetaan, pelatihan dan perluasan kesempatan berusaha dan pendidikan kewirausahaan dan pemberian modal bagi pelaku usaha industry kreatif Perlunya mengurangi birokrasi pendanaan public yang dihasilkan dari pajak dengan cara mengembalikan kepada masyarakat melalui kegiatan di bidang ekonomi kreatif Perlindungan Hak Intelektual Properti melalui penegakan supremasi hukum Didirikannya Indonesia Creative Power, sebagai sebuah lembaga yang bertugas membangun ekonomi kreatif baik di sektor produksi, distribusi dan jasa
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
34
B. RENCANA KERJA UMUM Landasan rencana kerja, sebagaimana landasan visi, misi, dan kebijakan umum Kadin mengandung muatan agenda prioritas Kadin, serta pokok-pokok kegiatan pengembangan dunia usaha melalui implementasi di berbagai bidang yang bersifat lintas sektoral (fungsional, daerah/regional, internasional), dan sektoral (koordinasi fasilitasi bersama asosiasi dan himpunan). Oleh karena sifat arahan yang berbentuk pokok-pokok kegiatan, serta pemahaman terhadap langkah penyesuaiannya oleh kepengurusan baru, maka perlu dilakukan langkah-langkah pemantapan Rencana Kerja Lima Tahunan dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan secara terinci – segera setelah pembentukan kepengurusan periode 2010-2015. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini dapat disusun rencana kerja Kadin untuk periode Kepengurusan 2010-2015, yaitu sebagai berikut: 1. KEORGANISASIAN DAN KEANGGOTAAN a. Perkuatan Organisasi • Menyesuaikan struktur kepengurusan Kadin di daerah dengan struktur kepengurusan Kadin Indonesia dan potensi ekonomi yang ada di setiap Daerah. • Memperkuat Sekretariat Kadin sesuai peran strategis yang diemban oleh AD pasal 23 dan 29. • Melanjutkan kegiatan revitalisasi Sekretariat Kadin Indonesia, termasuk penerapan Manajemen Mutu ISO 9001:2008, peningkatan kemampuan dan kualitas SDM dan penyediaan infrastruktur yang mendukung peran dan fungsi Sekretariat Kadin Indonesia. • Melaksanakan program Rating bagi Kadin Provinsi dan Asosiasi ALB Kadin Indonesia. • Pembuatan buku direktori organisasi Kadin Indonesia. b. Revitalisasi Fungsi dan Kelembagaan • Fungsi Kadin Indonesia sebagai mitra pemerintah di bidang perekonomian. • Fungsi Kadin sebagai penggerak ekonomi nasional dan daerah (lintas sektoral). c. Peningkatan Layanan Anggota • Meneruskan pelaksanaan pendaftaran anggota Kadin secara online. • Memberdayakan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota melalui penyediaan modul-modul di Kadin Indonesia untuk direplikasi di Kadin Daerah melalui pelatihan, asistensi dan pendampingan. • Meningkatkan pemberdayaan kepada asosiasi/himpunan melalui keikutsertaan dalam pembahasan terkait hal-hal yang berhubungan dengan sektor bisnis asosiasi/himpunan dalam membuat masukan/usulan kepada Pemerintah. • Menindaklanjuti Keppres 17/2010. • Membentuk Lembaga Akreditasi dan Sertifikasi Kadin Indonesia. d. Peningkatan Keanggotaan • Keanggotaan Kadin sebagai persyaratan mengurus SIUPP. • Rekomendasi perijinan investasi oleh Kadin. • Sosialisasi tentang organisasi Kadin. • Meningkatkan manfaat menjadi anggota Kadin. • Kerjasama Kemitraan dengan Pemerintah Daerah. 2. PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA DAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM DAERAH a. Pemberdayaan Usaha dan Potensi Sumber Daya Alam Daerah • Penyusunan Roadmap Unit Usaha Daerah dan Potensi SDA Daerah berbasis Data Base dan Web. • Kajian dan pembinaan pelaku usaha daerah yang lebih intensif. • Menciptakan wirausahawan baru yang handal melalui program pengkajian dan pengembangan potensi sumber daya Daerah. • Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Daerah, khususnya Daerah tertinggal/Daerah Indonesia Timur melalui program pengkajian dan pengembangan potensi sumber daya pertanian, energi dan kelautan Daerah. • Melakukan audiensi kepada menteri-menteri serta pejabat Pemerintah Daerah terkait. • Menyelenggarakan Workshop Nasional dengan tema “Percepatan pemberdayaan daerah dan sumber daya potensi daerah dalam menumbuhkan ekonomi sektor riil daerah”. b. Kajian dan Pengembangan SDA Daerah Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
35
•
Program Kajian dan Pengembangan SDA Daratan (Pertanian, Energi, Mineral dan Kehutanan) Daerah. • Program Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Usaha Unggulan Daerah. • Program Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Alam Kelautan. c. Pemberdayaan Promosi dan Investasi Daerah • Program kajian dan pengembangan sistem promosi produk–produk usaha dan potensi sumber daya alam daerah. • Program kajian dan pengembangan potensi investasi daerah. • Program Pembinaan penyelenggaraan eksebisi/pameran. • Program kajian dan pengembangan prasarana dan sarana pemasaran Daerah. d. Pengembangan Pelaku Usaha Daerah • Program Pengembangan Defersifikasi Usaha. • Program Pembinaan Manajemen Usaha. • Program Pembinaan penciptaan wirausahawan mandiri handal yang berbasis potensi Daerah. e. Permodalan dan Perbankan • Program kajian dan pengembangan permodalan usaha unggulan Daerah. • Program pembinaan intermediasi Perbankan dengan pelaku usaha Daerah. • Program pembinaan kelayakan proposal usaha. f. Regulasi Implementasi Otonomi Daerah dan Perizinan • Peluncuran Program Nasional “Pengembangan Potensi Daerah Berorientasi Ekspor”, bekerjasama dengan Indonesia Eximbank. • Menyelenggarakan seminar dan Klinik Bisnis “Pengembangan Potensi Daerah Berorientasi Ekspor” lanjutan di 33 Provinsi Indonesia. • Rakor Regulasi Implementasi Otonomi Daerah dan Perizinan. g. Kajian dan Pengembangan Inovasi Desain dan Teknologi Produk Usaha Daerah • Program kajian dan pengembangan inovasi desain produk – produk usaha unggulan daerah. • Program kajian dan pengembangan teknologi produksi usaha unggulan daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas dan daya saing. • Program pembinaan dan pengembangan usaha kreatif potensi Daerah.
3. UMKM DAN KOPERASI a. Memajukan Ekonomi Kerakyatan melalui Produk-Produk UKM. b. Membangun Akses Permodalan dengan Pola Self-Help. c. Peningkatan Capacity Building. d. Pengembangan Lembaga Pembiayaan Non Bank. e. Peningkatan Volume Pembiayaan Perbankan kepada Sektor UMKMK. f. Implementasi MoU Kadin dengan berbagai perusahaan swasta asing seperti PricewaterhouseCoopers Indonesia dan PT Shell Indonesia. g. Meningkatkan kualitas konten situs internet Kadin UMKM (www.umkm.kadin-indonesia.or.id). h. Penyelenggaraan seminar/lokakarya tentang bisnis Waralaba. i. Pelaksanaan Program “Dengan madu kita maju”. j. Kemitraan untuk Membangun Kewirausahaan Sosial di Indonesia. k. Mendorong RUU LKM menjadi satu RUU dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) 2010-2014. 4. KONSTRUKSI DAN KONSULTASI a. Pembenahan Kerangka Regulasi (REGULATORY FRAMEWORK) • Menyelenggarakan seminar dalam rangka menggali aspirasi dan masukan dari stakeholders dalam rangka penyusunan masukan terhadap pembenahan regulasi. • Mengadakan lobby dan rapat kerja dengan Pemerintah dan DPR untuk menyampaikan masukan dalam rangka pembenahan kerangka regulasi berdasarkan kajian Bidang Konstruksi dan Konsultasi serta hasil-hasil seminar diatas. b. Pengkokohan Struktur Kelembagaan (INSTITUTIONAL STRUCTURE) • Melakukan sinergi kegiatan dengan LPJKN dalam rangka Koordinasi antara sektor konstruksi dan konsultasi dengan sektor-sektor lain terkait di lingkungan Kadin Indonesia dan Pembuatan profil/direktori sektor konstruksi yang akan dimanfaatkan/ didistribusikan
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
36
kepada pihak-pihak terkait yang melakukan pertemuan /kerjasama dengan Kadin Indonesia. • Melakukan koordinasi dengan asosiasi di bidang konstruksi/konsultasi baik yang sudah terdaftar di Kadin Indonesia ataupun belum dalam rangka melakukan komunikasi dan penyerapan aspirasi. c. Pengembangan Pangsa Pasar • Mendorong kepada Pemerintah dalam bentuk masukan agar menjadikan konstruksi sebagai salah satu jasa yang diharapkan dapat menyumbang devisa. • Pembuatan Direktori Sektor Konstruksi : Teknologi, SDM, Peralatan, Kapasitas menjadi salah satu ”tool” (alat) untuk melakukan promosi pasar bagi sektor konstruksi di Indonesia. • Menyelenggarakan seminar mengenai kemampuan sektor konstruksi Indonesia dan pengembangan pasar baik domestik (peningkatan pangsa pasar) ataupun ekspansi keluar negeri. d. Integrasi Tatakelola Yang Baik • Menyelenggarakan seminar mengenai perpajakan di sektor konstruksi dan konsultasi yang berlaku tahun 2010. • Menerbitkan panduan bisnis untuk pengusaha di sektor konstruksi. e. Pembinaan Asosiasi Sektor Konstruksi dan Konsultasi • Melakukan pendataan asosiasi sektor konstruksi dan mendorong untuk menjadi anggota luar biasa Kadin Indonesia. • Aktif melakukan distribusi/diseminasi kegiatan Kadin Indonesia yang berhubungan dengan infrastruktur dan konstruksi ke asosiasi sektor konstruksi dalam rangka sinergi dan mendorong peran asosiasi sektor konstruksi yang lebih besar dalam kegiatan Kadin Indonesia. • Melakukan mediasi/fasilitasi jika ada persoalan dibidang konstruksi antar asosiasi sektor konstruksi atau dengan pihak lainnya. 5. KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL a. Peningkatan Kapasitas Komite Luar Negeri • Pemantapan/Peningkatan Fungsi. • Perbaikan Hubungan Kerja. b. Peningkatan Hubungan Dengan Kadin Provinsi/Asosiasi • Peningkatan Kapasitas Kelembagaan. c. Peningkatan Advokasi dan Hubungan dengan Pemerintah • Pemantapan Hubungan Kerja Dengan Kabinet. • Advokasi dan Dukungan Perundingan Internasional. • Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Birokrasi dan Kadin Daerah. d. Pemantapan/Peningkatan Hubungan Dengan Lembaga Internasional • Hubungan Dengan Lembaga Bilateral. • Hubungan Dengan Lembaga Multilateral. • Fasilitasi Kegiatan Misi Dagang. 6. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL a. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan BP Migas dan Ditjen Migas. b. Memfasilitasi kesenjangan komunikasi antara asosiasi IPA dengan pemerintah terkait sektor hulu migas. c. Merespon berbagai kebijakan dan regulasi yang masih belum kondusif di sektor hulu migas. d. Membentuk Pokja (jika diperlukan), untuk menyelesaikan berbagai persoalan aktual yang berkembang di sektor hulu migas. e. Meningkatkan komunikasi dan konsultasi dengan PERTAMINA terkait dengan pengembangan industri hilir migas, khususnya di bidang LNG dan petrokimia. f. Sosialisasi penggunaan dan pemanfaatan gas sebagai bahan bakar utama industri dan transportasi. g. Sosialisasi peningkatan nilai tambah di sektor hilir migas. h. Merealisasikan rencana kegiatan diskusi/seminar tentang Outlook Industri Hilir Migas dan Petrokimia. i. Mengawal berbagai aspirasi dan masukan pelaku usaha di dalam PP dan peraturan menteri untuk UU Minerba yang telah disampaikan melalui Pokja RPP Minerba.
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
37
j. Melakukan percepatan program peningkatan nilai tambah di sektor pertambangan mineral. k. Sosialisasi pemahaman UU Minerba di daerah, khususnya ke Pemda, Kadinda dan stakeholder terkait dan sosialisasi UU Minerba kepada para investor, termasuk investor asing, bahwa KADIN akan senantiasa mengawal aspirasi mereka. l. Merespon berbagai kondisi di sektor batubara, diantaranya kegiatan ekspor batubara yang proporsinya dianggap terlalu berlebihan. m. Mengawal kebijakan pemerintah tentang DMO batubara dan harga patokan batubara. n. Sosialisasi ke publik tentang spesifikasi batubara low dan high grade yang terkait dengan power plant serta meningkatkan sosialisasi ke publik tentang mine-mouth power plant. o. Mempercepat peningkatan nilai tambah di sektor batubara, diantaranya gasifikasi batubara, pencairan batubara, upgradding brown coal, dewatering. p. Membantu dan meningkatkan komunikasi dengan PLN dan Ditjen LPE agar crash program 10.000 MW tahap I dan tahap II berjalan dengan lancar, tepat guna, dan tepat sasaran. q. Membantu PLN melakukan revitalisasi dan re-evaluasi crash program 10.000 MW, khususnya yang terkait dengan penentuan lokasi pembangunan power plant, spesifikasi batubara dan teknologi yang digunakan. r. Menjalin hubungan yang erat, saling mendukung, dan kondusif antara Kadin dan PLN. s. Mengawal PP untuk UU No. 30 Tahun 2009 yang usulannya telah disampaikan oleh Pokja Ketenagalistrikan. t. Sosialisasi peningkatan TKDN/local content di sektor ketenagalistrikan. u. Sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan energi baru dan terbarukan. v. Bekerjasama dengan pengelola energi fosil dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan. w. Meningkatkan komunikasi dengan pemerintah terkait untuk menyalurkan berbagai aspirasi pengembang energi baru dan terbarukan, khususnya tentang kebijakan insentif fiskal dan non fiskal. x. Dengan telah diterbitkannya Permen tentang harga patokan tertinggi listrik dari PLTP, diharapkan dapat mendorong PLN untuk melakukan terobosan dan memiliki political will dalam pengembangan PLTU dengan geothermal sebagai energi masa depan yang ramah lingkungan dan terbarukan. y. Mendorong adanya studi untuk mengkaji sumber energi untuk bahan bakar nabati (Biofuel) yang paling efisien dan efektif digunakan di Indonesia saat ini (CPO, jarak pagar, atau ganggang). 7. INVESTASI DAN PERHUBUNGAN INVESTASI a. Pengembangan Investasi Luar Negeri dan Investasi Daerah • Meningkatkan layanan Business Support Desk (BSD) (www.bsd-kadin.org). • Menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal. • Menerbitkan Buku Panduan “Investing in Indonesia”. b. Pendanaan dan Prasarana Investasi • Integrasi Potensi Daerah melalui input data potensi investasi daerah melalui Kadin-BSD agar on-line. • Realisasi bantuan akses melalui pembiayaan terhadap proyek investasi daerah melalui lembaga Perbankan dan Non-Bank. • Penyelenggaraan Investment Summit. PERHUBUNGAN a. Perhubungan Darat dan ASDP • Mengusulkan kepada Pemerintah untuk pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) kepada angkutan umum dan ASDP agar menjadi pilihan terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perjalanan. • Menyelenggarakan pengkajian dan diskusi antar pemangku kepentingan untuk mengembangkan upaya-upaya perbaikan sistem dan bisnis di bidang angkutan umum dan ASDP. • Mendorong peran aktif pengapit angkutan umum dan ASDP hingga ketingkat Kadin Daerah. • Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) dengan anggota asosiasi terkait untuk tindak lanjuti rekomendasi yang mendapat prioritas. Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
38
• •
b. Perhubungan Laut Menyelenggarakan serangkaian Roundtable Discussion guna mendapatkan masukan dari Pemerintah. • Permintaan penjelasan kepada Departemen Perhubungan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai Kemitraan antara Pemerintah dengan Swasta untuk membangun dan mengelola infrastruktur dibidang Perhubungan. • Menindaklanjuti Roadmap Bidang Kepelabuhan. • Memfasilitasi pengusaha yang memiliki kaitan kerja dengan pelabuhan untuk menghubungi instansi yang tepat sesuai wewenangnya dalam melakukan kegiatannya di pelabuhan melaui mekanisme pertemuan khusus antara Kadin dan Departemen Perhubungan. • Mengusulkan untuk kepengurusan Kadin Indonesia 2010-2015 Perhubungan menjadi satu bidang yaitu Bidang Perhubungan terdiri dari Komite Tetap Transportasi Darat, Transportasi Laut, Transportasi Udara, Transportasi Perkeretaapian. c. Perhubungan Udara • Menindaklanjuti Roadmap Perhubungan Udara. • MenyelenggarakanRoundtable Discussion mengenai Bandara Internasional dan Bandara berkelas internasional. 8. PERINDUSTRIAN, RISET DAN TEKNOLOGI a. Pemutakhiran Visi 2030 dan Roadmap Industri Nasional. b. Restrukturisasi Total Industri Nasional dan Peningkatan Peran Supporting Industry berskala Kecil dan Menengah. • Restrukturisasi Total Industri Nasional melalui pengembangan jaringan kerjasama antara Hulu dan Hilir, supporting industry. • Reorientasi kebijakan industri, fokus pada pengembangan industri berbasis SDA, sebagai motor penggerak kesempatan kerja. • Konsolidasi Kekuatan Industri Nasional dalam menghadapi meningkatnya Biaya Energi dan menurunnya Kualitas Infrastruktur Ekonomi Indonesia. • Memperjuangkan ketersediaan pasokan bahan baku dan energi untuk industri. • Memperjuangkan perluasan Harmonisasi Tarif. c. Peningkatan Produktivitas & Daya Saing, Inovasi Produk Industri Nasional Indonesia • Revitalisasi dan Integrasi kelembagaan dalam satu task force. • Sosialisasi dan negosiasi agar terjadi kelanjutan dan kesinambungan modernisasi pada alat produksi industri melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi. • Sosialisasi dan negosiasi agar tercipta paket-paket kebijaksanaan pemerintah yang kompetitif untuk penanaman modal di DN, serta mendorong dilaksanakannya promosi– promosi peluang investasi di Indonesia . • Sosialisasi dan negosiasi perlunya peningkatan produktivitas yang setara dengan negara pesaing melalui pendekatan bench marking. • Sosialisasi dan negosiasi perlunya peningkatan perlindungan pasar dalam negeri. • Revitalisasi Industri Kecil Menengah Padat Tradisi,dan Keterampilan Seni Budaya Lokal (seperti batik, jamu , industri kulit, dst.) untuk bersaing di pasar domestik dan menjadi “brand image” Indonesia di pasar internasional, melalui desain dan standardisasi. • Memperjuangkan perluasan SNI. 9. EKONOMI KREATIF DAN JASA LAINNYA a. Industri Software • Mengusulkan kepada Pemerintah untuk membuat suatu kebijakan atau semacam kewajiban moral untuk lebih memprioritaskan penggunaan perangkat lunak produk dalam negeri. • Mengusulkan kepada Pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang meminta agar televisi menayangkan produk animasi lokal dalam durasi waktu tertentu. • Rencana bantuan/bimbingan konsultasi atau training kepada para pelaku pembuat software nasional.
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
39
b. Akses Finansial, Pemasaran, Hukum dsb Memperjuangkan dan memberikan masukan kepada pemerintah terutama menyangkut penyediaan sumber daya, pembiayaan finansial,pemasaran dan perlindungan terkait kekayaan intelektual kepada pelaku sektor ekonomi kreatif dan jasa lainnya. c. Film dan Pameran • Mengusulkan kepada Pemerintah agar setiap pembangunan mall diberikan fasilitas bioskop agar memberikan kesempatan kepada pembuat film kecil menayangkan hasil karyanya. • Mengusulkan kepada Pemerintah agar setiap daerah memiliki gedung yang berfungsi untuk pusat pameran/promosi serta pusat kreatif. d. Arsitektur dan Fashion • Mengusulkan kepada pemerintah agar memberikan dukungan / beasiswa kepada para calon entrepreneur untuk menimba ilmu dan keterampilan di pusat-pusat fashion dunia, seperti Paris, London, dsb. • Perlu sinkronisasi atau kesamaan pemahaman dan pelaksanaan antara Pusat dan Daerah dan antar departemen. • Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah dalam memberikan perijinan, penyediaan fasilitas, pengawasan, dsb. • Menghimbau kepada Pemerintah bahwa antara berbagai departemen di Pusat, agar tidak terjadi kebijakan dan pelaksanaan yang tidak saling mendukung. • Perlu peningkatan kinerja pegawai atau birokrasi yang didasarkan ukuran yang kuantitatif. • Pengumpulan Data Base Nama Arsitek di Indonesia dan Port Folio Karya Konsultan Arsitektur Indonesia. • Pelatihan ”Penguatan Design untuk Fashion dan Home Furnishing berdasarkan Analisa Trend Forecasting” • e.Industri Kriya, Penerbitan, Percetakan , Riset Kreatifitas dan Musik • Memastikan Penyediaan bahan baku seperti kayu, dll yang dapat diperoleh secara mudah dan murah. • Kerjasama dengan British Council harus ditingkatkan terutama dalam kegiatan “Young Creative Entrepreneurs Award”. • Menjalankan kembali Program “Gemar Produk Indonesia” yang telah diluncurkan, melakukan TV Program dan Event – event Pameran lainnya. • Pengenalan penerbitan konvensional dicetak diatas kertas, menjadi e-Media, dengan cara distribusi melalui Jejaring Elektronik. • Melakukan mapping – landscape arah Trend Publishing. • Memperkuat kemampuan SDM Percetakan dengan Basis Standard ISO. • Pameran FGO Expo 2011, Pameran Terbesar dalam Bidang Grafika Digital. • Perlu dibuatkan Wadah Asosiasi Percetakan. • Memberikan kesadaran grafika akan bergerak menuju Dunia Digital. • Memonitor Kebijakan Wajib Label Produk (identity) dengan menggunakan bahasa Indonesia. • Kerjasama dengan Deloitte (konsultan USAID) untuk mendapatkan dana proyek USAID 2011 ( + 300 juta $ ) untuk bidang infrastruktur, kreatif dan UKM. f. Peningkatan jumlah entrepreneur kreatif secara signifikan sehingga mendorong tumbuhnya lapangan kerja kreatif. g. Memperjuangkan pengakuan dunia internasional terhadap kualitas insan kreatif Indonesia. h. Peningkatan daya tarik subsektor industri kreatif. i. Pembentukan basis-basis teknologi pendukung industri kreatif menuju klaster teknologi. j. Penguatan Iklim usaha kondusif untuk merangsang investasi teknologi dan infrastruktur teknologi. k. Peningkatan apresiasi dan promosi sadar lingkungan di subsektor industri yang intensif menggunakan bahan baku alam. l. Pembentukan basis-basis teknologi yang mengolah sumber daya alam pendukung industri kreatif. m.Penciptaan iklim kondusif untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri kreatif dalam negeri. n. Penciptaan penghargaan terhadap HKI dan pengakuan terhadap manfaatnya bagi ekonomi.
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
40
o. Penciptaan masyarakat kreatif yang saling menghargai dan saling bertukar pengetahuan demi kuatnya industri kreatif nasional. p. Penguatan hubungan antara bisnis, pemerintah, cendekiawan dengan lembaga keuangan. 10. SDM, KETENAGAKERJAAN DAN PENDIDIKAN a. Meneruskan revisi/harmonisasi/sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Ketenagakerjaan yang saling tumpang tindah dan memberatkan dunia usaha serta menghambat upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menutup peluang memperluas lapangan kerja. b. Pelaksanaan Amanat UU No.2 Tahun 2004 tentang Pengisian Hakim Ad-Hoc baik ditingkat Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Kasasi ditingkat Mahkamah Agung. c. Pengembangan Program Terpadu Pelatihan,Sertifikasi, dan Penempatan Di Tingkat Propinsi (Program “3 in 1”). d. Pengembangan Program Sertifikasi Usaha Mandiri/Sektor Informal. e. Pembentukan dan Operasionalisasi Majelis Nasional Pengembangan Standar Kompetensi Industri (MNPSKI). f. Standarisasi Kompetensi • Pembinaan capacity building untuk BKSP 20 provinsi di Indonesia. • Membangun dan penguatan infrastruktur sistem standarisasi dan sertifikasi kompetensi SDM industri. • Penguatan infrastruktur pengembangan SDM berbasis kompetensi. • Penguatan implementasi standarisasi dan sertifikasi kompetensi SDM industri. • Memperluas akses pasar kerja kompeten dan sistem sertifikasi kompetensi. • Pembentukan Lembaga Intermediasi Nasional. • Melanjutkan pembentukan Bada Koordinasi Sertifikasi Profesi di Provinsi. g. Pendidikan, Latihan dan Magang • Rapat koordinasi Komtap Diklatgang dengan pihak terkait. • Pengembangan sistem magang nasional bekerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri. • Workshop peningkatan kualitas dan daya saing lembaga pendidikan nasional bekerjasama dengan insitusi dalam dan luar negeri. • Promosi terpadu “Gemar Belajar di Indonesia”. • Pengembangan pelatihan terpadu kewirausahaan. • Pengembangan program pendidikan dan pelatihan eksekutif bisnis di lingkungan KADIN bekerjasama dengan lembaga pendidikan nasional dan internasional. • Optimalisasi penelitian Bersama Perguruan Tinggi dan KADIN untuk peningkatan daya saing (MOU KADIN-DIKTI). • Optimalisasi pelatihan Kewirausahaan Mahasiswa Nasional (MOU KADIN-DIKTI). • Optimalisasi sinergi pusdiklat perusahaan swasta nasional untuk peningkatan kualitas SDM. • Pengembangan Dosen Kadin di bidang Kewirausahaan. h. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri • Pembentukan dan Penyediaan “Talent Pool” • Kerjasama dengan Industri Dalam Memetakan Kebutuhan Tenaga Kerja yang Kompeten. • Perluasan Kesempatan Kerja Dalam Negeri. • Perluasan Kesempatan Kerja dari Perusahaan Luar Negeri untuk Dialihdayakan ke Indonesia. • Koordinasi dengan Bidang Lain untuk Pelatihan dan Sertifikasi terhadap Kebutuhan Dunia Industri. • Kajian Relevansi Pendidikan Menengah Kejuruan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kerja. • Pemberdayaan Cacat Rungu Wicara Dalam Dunia Usaha. • Menyelenggarakan diskusi dan workshop “Membangun Semangat Entrepreunership”. i. Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri • Amandemen UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. • Terlaksananya penempatan TKI ke luar negeri secara mudah, murah, aman dan lancar, serta kepastian wewenang dan regulasi maupun opersional pemerintah terhadap aturanaturan yang berhubungan dengan dengan persyaratan dan biaya. Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
41
• • •
•
• • • • • •
• • •
•
•
Berfungsinya secara maksimal perlindungan terhadap TKI di luar negeri dengan berperannya Perwakilan RI di luar negeri sehingga terjalin hubungan yang baik, harmonis serta lobi-lobi yang mengembangan para TKI di luar negeri. Meminimalisir kasus-kasus yang ada atau timbul di luar negeri dengan memulai upaya di dalam negeri, antara lain dengan pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi yang sudah diawali pada akhir tahun 2009 oleh Depnakertrans. Pertemuan-pertemuan antara pemangku kepentingan tenaga kerja di luar negeri dengan atau dalam bentuk ‘Satuan Tugas’ atau ‘Board’ yang berfungsi memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul (persiapan/recruitment, pemberangkatan dan pemulangan TKI). Perlu memanfaatkan pasar kerja untuk mengisi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya dengan ‘Bursa Kerja’, ‘Sistem Online’ dan keterpaduan antar departemen fungsi-fungsi terkait, sehingga bisa terisi oleh TKI dalam persaingan dengan tenaga kerja lainnya (Filipina, Vietnam, India, Kamboja, Myanmar, Bangladesh, Srilanka dan sebagainya). Upaya menaikkan posisi tawar di bidang upah, kompetensi, sehingga meningkatkan penghasilan TKI di luar negeri, mengurangi kasus-kasus yang bisa timbul, serta meningkatkan perlindungan TKI di luar negeri dengan sistem yang baik. Mengharapkan ‘jalan keluar’ yang sebaik-baiknya terhadap timbulnya dualisme kewenangan antara Depnakertrans dan BNP2TKI yang pada akhirnya berdampak juga kepada pelayanan TKI. Penyelesaian moratorium Penempatan TKI di Malaysia dan Kuwait yang menguntungkan TKI. Menjadikan Program Penempatan TKI di luar negeri sebagai “Program Nasional”, sehingga pelayanan TKI dapat dilaksanakan dengan mudah, murah, cepat dan aman. Membentuk “Bank TKI” untuk penghimpunan dana, kredit, untuk penyelamatan devisa negara dan kerjasama dengan money changer agar dana yang terkumpul bisa bermanfaat untuk meningkatkan dan menyelamatkan perekonomian negara. Meninjau kembali peran dan manfaat asuransi TKI dengan memperjuangkan asuransi di negara penempatan sehingga TKI dapat terlindungi dengan baik. Demikian juga menjajaki kemungkinan dibentuknya asuransi TKI di luar negeri dalam pengamanan Perwakilan RI di luar negeri. Perlu sosialisasi terhadap UU tentang Trafficking yang bisa menimbulkan kerancuan penegakan hukum bila dikaitkan dengan UU 39/2004 serta fakta di lapangan. Terbentuknya sistem online pemangku kepentingan untuk memudahkan kontrol penegakan hukum, pengawasan dan meningkatkan faktor kecepatan pelayanan terhadap TKI secara baik dan benar. Terselesaikannya hambatan-hambatan akibat moratorium dengan Malaysia dan Kuwait dengan perjuangan keras untuk kepentingan TKI RI, sehingga bisa lebih manusiawi dan bermartabat serta bermanfaat. Serta mencegah praktek-praktek yang merugikan TKI khususnya berkaitan dengan perlindungan. Kunjungan ke negara-negara penempatan baik ke Timur Tengah maupun Asia Pasifik dan penjajagan pasar kerja di USA, Australia, New Zealand, Korea Selatan, Jepang dan sebagainya. Membuat MoU dengan negara-negara tersebut dalam bentuk “Chamber to Chamber”. Memperjuangkan bantuan dana APBN dan APBD untuk mendukung program-program Pelatihan Berbasis Kompetensi (Balai Latihan Kerja) mengkaitkan dengan anggaran Departemen Pendidikan Nasional , Depnakertrans, BNP2TKI, serta upaya gratis untuk: passport, sertifikat-sertifikat, biaya pemeriksaan kesehatan,serta pengarahanpengarahan lainnya sebagai imbal balik peran “Pahlawan Devisa” serta adanya alokasi anggaran untuk perlindungan TKI di luar negeri.
11. PERDAGANGAN, DISTRIBUSI DAN LOGISTIK • Mengawal RUU Perdagangan dan memberikan masukan serta usulan terkait kepentingan KADIN yang belum masuk kedalam RUU tersebut. • Bekerjasama dengan sektor perbankan dan lembaga keuangan dalam rangka penyediaan pembiayaan perdagangan (trade finance) bagi sektor yang berorientasi ekspor dan menyerap banyak tenaga kerja.
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
42
•
• • • •
• • • • • • •
Memberikan masukan dan usulan langkah kepada pemerintah terkait upaya stabilisasi nilai tukar dengan membatasi dana asing pada obligasi rupiah khususnya obligasi jangka pendek serta mengurangi hutang dalam negeri berupa obligasi pemerintah untuk menurunkan suku bunga pinjaman perbankan dan lembaga keuangan nasional sehingga dana tersalur ke sektor riil, pembiayaan APBN dioptimalkan dari pajak sektor riil yang bertumbuh maksimal. Melakukan upaya class action kebijakan energi untuk memaksa pemerintah membatasi ekspor migas dan batubara sehingga energi primer diprioritaskan bagi pemenuhan energi industri didalam negeri. Mendorong pemerintah agar hasil tambang, komoditi hulu hasil hutan dan perkebunan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dalam negeri sehingga dapat menumbuhkembangkan industri di sektor antara dan hilirnya. Mendorong dan memberikan usulan dalam upaya perbaikan sistim logistik nasional khususnya untuk komoditi pangan utama untuk menekan inflasi. Perlu dilakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk membenahi sektor logistik nasional. Meningkatkan akses pasar ekspor melalui: Peningkatan kinerja pemasaran dan promosi melalui pameran, temu bisnis, misi dagang, pembentukan trading house, “buyer approach” dan menjadikan ITPC, ATPERINDAG serta Kedubes sebagai “marketing agent” dan “marketing intelligence” bagi produk nasional. Peningkatan kemampuan advokasi dan “Trade Diplomacy” untuk mengamankan pasar ekspor dari tuduhan dumping atau mekanisme trade defense lainnya. Mengawal pembentukan FTA dengan India agar neraca terus positif di perdagangan nonmigas serta mengevaluasi kinerja perdagangan dengan China, Australia dan Thailand yang saat ini mengalami defisit perdagangan. Meningkatkan dan mengamankan pasar dalam negeri. Mengatasi permasalahan penyelundupan untuk menjaga persaingan pasar yang fair di pasar domestik. Mendorong belanja pemerintah melalui APBN agar dimaksimalkan menggunakan produkproduk dalam negeri. Membantu pemerintah untuk melakukan sosialisasi Peraturan Labelisasi dan mengawasi jalannya aturan ini dilapangan agar tercipta iklim persaingan pasar yang lebih fair. Meningkatkan ekspor waralaba nasional melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan.
12. PENGEMBANGAN MANAJEMEN KORPORASI DAN KORPORAT LEGAL • Program Peningkatan Kualitas Perusahaan Nasional. • Pembentukan Lembaga Pengkajian, Pendidikan, Pengembangan dan Bantuan Hukum Bisnis Kadin (LP3BHB Kadin). • Silaturahmi Ketua Umum Kadin Indonesia dengan pengurus Bursa Efek Indonesia (BEI). • Workshop untuk mendorong perusahaan menengah menjadi perusahaan terbuka. • Pelatihan dan Pengkajian Manajemen Perusahaan bagi Perusahaan Publik dan Perusahaan Swasta. • Penyelenggaraan Lunch Talk, Business Matching, dan Business Summit Gathering. • One Stop Services Licences dan Business Intelligent Unit. • Program pemberian award bagi perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik. • Seminar nasional mengenai Pengelolaan Keuangan dengan efisien. • Program Be The Best. 13.PARIWISATA a. Pemasaran dan Promosi Pariwisata • Mengembangkan pemasaran dan promosi parawisata di Indonesia dengan menfokuskan pada Daerah dan Wilayah yang akan dijadikan target pemasaran parawisata. • Pendataan mengenai obyek-obyek wisata berdasarkan kekuatan daerah seperti Wisata Bahari, Wisata Budaya, Wisata Belanja, Wisata Konvensi, Wisata Alam dsb. • Menyelenggarakan Lokakarya/Forum Diskusi untuk membahas pengembangan pemasaran dan promosi parawisata bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait. b. Potensi Perhotelan dalam Pertumbuhan Parawisata Nasional
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
43
• Melakukan pertemuan dengan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata beserta jajarannya, Asosiasi dan perusahaan di bidang pariwisata guna mendengarkan paparan Rencana Strategis Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010 serta memberikan masukan maupun saran untuk kemajuan pariwisata. • Menyelenggarakan Lokakarya Potensi Perhotelan dalam Pertumbuhan Pariwisata Nasional bekerjasama dengan PHRI. • Kerjasama dengan Depbudpar dalam implementasi UU. No. 10/2009 terutama dalam pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan BPP Daerah serta GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia.) c. Akses Industri Jasa Perjalanan • Menyukseskan program pemerintah dalam hal ini Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia tentang upaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan menggalakkan wisata Nusantara. • Mengusulkan kepada Pemerintah Cq. para Gubernur untuk lebih memfokuskan infrastruktur ekonomi yang mendorong tumbuh berkembangnya usaha kecil mikro dan koperasi masyarakat bidang kepariwisataan guna memperkuat jaringan ekonomi kerakyatan sampai ke pedalaman. • Mengusulkan kepada Pemerintah Cq. Menteri Keuangan untuk menerbitkan Skim Khusus Kredit Usaha Perjalanan Wisata dengan persyaratan lunak dan subsidi bunga untuk menjamin permohonan investasi dan kesinambungan berusaha. • Menghimbau kepada pemerintah cq. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata untuk memperluas daerah tujuan wisata unggulan di tanah air dan memfasilitasi pembangunan distinasi serta mendorong terselenggaranya even-even serta membantu penyebaran informasi dan promosi kepariwisataan daerah. • Bekerjasama dengan Depbudpar menyiapkan paket-paket wisata untuk dipromosikan di dalam dan di luar negeri. • Berpartisipasi dengan Depbudpar didalam program trade / consumer show, fam trip dan sales mission baik di dalam maupun di luar negeri. d. Objek, Atraksi Wisata, Wisata Bahari dan Tirta • Inventarisasi objek dan atraksi wisata seluruh Provinsi, sesuai Program 12 DTW Unggulan oleh Departemen Kebudayaan & Pariwisata, Ditjen Destinasi. • Menyusun 10 DTW Wisata Bahari. • Inventarisasi Objek Wisata Tirta (Danau, Sungai). • Wacana “Marine Tourist Belt” untuk menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata Bahari yang telah mendunia. • Mengembangkan Wisata YACHT ke Indonesia dengan target kunjungan minimal 1000 Yacht ke Indonesia Tahun 2010 dan menjadikan perairan (Laut) Indonesia menjadi ”YACHT PLAYING GROUND”. • Membangun Network melalui Kadin Bidang Pariwisata, Dinas-Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota. e. Jasaboga • Berpartisipasi dalam menyediakan konsumsi pada acara Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana Kepresidenan. • Rencana penyelenggaraan ” Forum Komunikasi antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya” di DIY. f. Industri MICE • Mendorong potensi Pengembangan Industri dan Jasa meeting Incentives, Convention and Exhibition (MICE) lebih terarah dan terpadu dalam pembangunan nasional. 14. AGRIBISNIS, PANGAN DAN KEHUTANAN a. Feed Indonesia-Feed The World • Menindaklanjuti hasil-hasil Seminar Nasional Feed Indonesia-Feed The World terutama yang berkaitan dengan pengembangan pangan khususnya terhadap komoditas pangan strategis dalam Roadmap Pembangunan Ketahanan Pangan Kadin Indonesia 20102014. • Penyelenggaraan Pameran Pangan Nasional secara rutin setiap tahun, disatukan dengan pameran yang diadakan oleh pemerintah atau swasta seperti dalam rangka Hari Pangan Sedunia.
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
44
b. Melakukan pemantauan, pengkajian serta mengawal kebijakan pemerintah(UU, PP, Perpres,Kepres, Kepmen dsb) yang berkaitan dengan agribisnis pangan baik yang telah dikeluarkan maupun yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah. c. Menyelenggarakan Roundtable Discussion Komoditas Pangan Unggulan sesuai Roadmap Pembangunan Ketahanan Pangan Kadin Indonesia 2010-2014. d. Melakukan up-date Roadmap Pembangunan Ketahanan Pangan Kadin Indonesia 2010-2014 menuju Feed Indonesia – Feed the World. e. Mendorong pendirian Bank Pertanian dan penguatan Lembaga Keuangan Non Bank. f. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing. g. Melanjutkan program bantuan sapi kepada daerah tertinggal serta melakukan pemantauan terhadap bantuan yang telah diberikan. h. Mengadakan pertemuan dengan instansi/Kementerian terkait. i. Menyusun Roadmap Pengembangan Industri Primer Pertanian dalam mendukung Roadmap Pembangunan Ketahanan Pangan menuju Feed Indonesia-Feed The World serta melakukan up-date roadmap. j. Program peningkatan efisiensi industri primer pertanian. k. Peningkatan produksi dan kualitas produk industri primer pertanian baik untuk konsumsi langsung maupun untuk diproses lebih lanjut. l. Terkait Tata Ruang Wilayah • Mendorong dan berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam penyelesaian tata ruang wilayah. • Mendorong pemerintah dalam Perbaikan infrastruktur. m. Pencitraan Produk Perkebunan dan Kehutanan. n. Menyusun Roadmap Pengembangan Perkebunan dalam mendukung ketahanan pangan menuju Feed Indonesia-Feed The World serta melakukan up-date roadmap pembangunan Ketahanan Pangan 2010-2014. o. Melakukan peninjauan lapangan untuk mendapatkan masukan dalam pengembangan industri derivatif pertanian. p. Menerima kunjungan tamu berkaitan dengan industri derivatif pertanian. q. Program peningkatan pemasaran terhadap produk-produk agribisnis, pangan, perkebunan dan kehutanan. r. Menyusun Roadmap Pengembangan Pasar dalam mendukung ketahanan pangan nasional menuju Feed Indonesia-Feed The World. s. Menyusun Roadmap Kehutanan dalam mendukung program Feed Indonesia-Feed The World serta melakukan up-date roadmap Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional 2010-2014. 15.KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN a. Akuakultur a. Menindaklanjuti hasil-hasil Seminar Nasional Feed Indonesia-Feed The World yang berkaitan dengan pengembangan akuakultur. b. Melakukan pemantauan, pengkajian serta mengawal terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan khususnya akuakultur. c. Mempersiapkan penyelenggaraan Roundtable udang dan tuna sebagai tindak lanjut dari Seminar Feed Indonesia-Feed The World. d. Melakukan up-date Roadmap Pembangunan Ketahanan Pangan Menuju Feed Indonesia-Feed The World. e. Mendorong dan berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam penyelesaian Tata Ruang wilayah. f. Mengadakan pertemuan dengan instansi/Kementerian terkait. g. Eksplorasi Sumber Daya Kelautan dan Maritim • Menindak lanjuti Perjanjian Kerjasama antara Kadin Indonesia dengan TNI Angkatan Laut tentang pengembangan Industri berbasis Sumber daya kelautan yang ditanda tanggani pada tanggal 28 Januari 2010. • Penyelesaian RPP Penjaga Laut dan Pantai. • Rencana Pembuatan Kluster Industri Maritim. • Mengadakan Sosialisasi dengan Asosiasi anggota Kadin pada bidang perhubungan, UKM, Perbankan dan Infrastruktur. • Menyelenggarakan Seminar dengan Departemen Terkait. • Menindaklanjuti perizinan pendirian Universitas Maritim Indonesia. h. Industri Penangkapan Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
45
•
Terkait peningkatan nilai tambah dan daya saing akan mendorong pengembangan industri pengolahan dan akses terhadap teknologi. • Menindaklanjuti hasil EU-Indonesia Business Dialogue di Bruessel serta sosialisasi aplikasi hasil dialog dan persiapan dialog Uni Eropa dan Indonesia tahap berikut. • Aktif berpartisipasi dalam program-program rutin asosiasi dan departemen teknis terkait. i. Industri Peternakan • Roundtable Discussion Komoditas Peternakan. • Sinkronisasi Program Pemerintah dan Pengusaha Peternakan. • Pro-aktif memberi input dalam penyusunan konsep Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Pertanian (PermenTan). • Penyusunan data base agro industri peternakan bersama asosiasi, himpunan dan stakeholder serta mensinkronkan dengan data BPS. • Peningkatan populasi dan kualitas produk agro industri peternakan. j. Akreditasi Standarisasi dan Kualitas Produk • Pengkajian Terhadap Kebijakan Pemerintah berkaitan dengan Akreditasi Standarisasi dan Kualitas Produk. • Sosialisasi program-program yang berhubungan dengan standar dan regulasi Pemerintah. • Membantu mengharmonisasikan standard yang berhubungan dengan kelautan, perikanan dan peternakan. • Berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam pelaksanaan program-program sertifikasi dan penerapan kualitas baik bahan dan hasil pengolahannya. k. Industri Pengolahan Hasil Peternakan • Melakukan pemantauan, pengkajian serta mengawal terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Peternakan. • Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk industri pengolahan peternakan serta akses terhadap teknologi. • Penyempurnaan struktur organisasi Komtap Pengembangan Industri pengolahan hasil Peternakan. • Harmonisasi dan sinkronisasi kegiatan Komtap Pengembangan Industri pengolahan hasil Peternakan dengan Program Pemerintah. • Melakukan dialog dengan instansi terkait untuk penyelerasan antara kepentingan stakeholders dengan peran pelayanan pemerintah. • Kerja sama dengan Pemerintah dalam memanfaatkan berbagai fasilitas dan peluang yang disediakan oleh Pemerintah untuk kepentingan stakeholders. 16.TELEKOMUNIKASI, TEKNOLOGI INFORMASI DAN MEDIA a. Industri Telekomunikasi • Mendorong regulasi terkait dengan pembebanan harga BHP spektrum frekuensi yang kondusif bagi pertumbuhan industri. • Mengusulkan regulasi terkait dengan pengelolaan menara telekomunikasi yang lebih kondusif agar tidak menimbulkan biaya-biaya tambahan yang tidak perlu serta tidak menghambat kebutuhan perluasan maupun penambahan kapasitas jaringan telekomunikasi. • Mendorong regulasi terkait dengan standar minimal penggunaan TKDN yang lebih realistis dan tidak menghambat pertumbuhan bisnis telekomunikasi. • Regulasi terkait dengan penetapan proporsi PNBP yang dikembalikan ke sektor telekomunikasi diperbesar, misalnya untuk pembiayaan infrastruktur backbone nasional. • Kebijakan terkait dengan pembatasan jumlah penyelenggara telekomunikasi, khususnya yang membutuhkan sumberdaya yang terbatas (spektrum, nomor) dan modal yang besar agar tidak timbul kompetisi yang tidak sehat. • Pemerintah sudah menerbitkan standar kualitas layanan, namun masih perlu menetapkan tata cara perhitungan standar kualitas tersebut untuk menghindari perselisihan dalam perhitungan. • Penggantian FTP 2000 dengan rencana penomoran yang lebih komprehensif dan mampu mengantisipasi kebutuhan penomoran di masa mendatang, termasuk pengaturan implementasi number portability. Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
46
•
b.
c.
d.
e.
Sinkronisasi regulasi-regulasi terkait dengan telekomunikasi, penyiaran, media dan sektor-sektor terkait lainnya, terutama permasalahan perizinan dan pemanfaatan spektrum frekuensi. • Regulasi yang dapat mengakomodasi unified licensing sehingga perbedaan pendapat dalam penyelenggaraan maupun distorsi dalam persaingan di pasar dapat dikurangi. • Penggunaan kontribusi PNBP dari sektor telekomunikasi untuk pembangunan backbone nasional terutama di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau dan secara bisnis tidak layak. • Peningkatan kompetensi SDM yang menangani regulasi (regulator) di bidang TIK, baik dari sisi teknologi, bisnis, persaingan usaha maupun hukum agar penyusunan kebijakan, regulasi dan implementasinya di masa mendatang dapat lebih optimal untuk kepentingan nasional. • Peningkatan kompetensi SDM nasional di bidang TIK sehingga Indonesia dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. • Kebijakan yang mendorong peranan lokal dalam pengembangan industri ke depan terkait dengan industri terkait TIK (manufaktur, perangkat lunak aplikasi, konten, dll.) • Cetak biru spektrum frekuensi yang dapat menampung perkembangan teknologi di masa mendatang sehingga dapat lebih menjamin kepastian investasi untuk mengurangi resiko-resiko perubahan regulasi • Kebijakan USO dikaitkan dengan pengembangan infrastruktur terpadu, tidak hanya infrastruktur telekomunikasi, tetapi juga listrik dan jalan. Industri Informatika • Perumusan TKDN dengan memperhitungkan keberadaan teknologi dan komponen yang sudah ada. • Penciptaan stimulus agar tercapai economy of scale di bidang penggunaan computer dan internet. • Pemberlakuan kawasan khusus bagi para innovator dan investor TIK untuk mengembangkan teknologi di lingkungannya. Dalam kawasan ini dibentuk kebijakan dan kriteria khusus. • Kebijakan nasional tentang implementasi dan pemanfaatan Internet Protocol. • Pendirian Badan Pengkajian TIK oleh para pemangku kepentingan. • Kesatuan lisensi untuk jasa dan jaringan yang bermuara dari hulu/teknologi yang sama. • Penelitian di bidang TIK sebagai indikator pembangunan sehingga memiliki potret dan data sebagai basis dari setiap kebijakan dan langkah yang akan diimplementasikan di semua industri. • Penentuan cetak biru TIK yang penyusunannya dengan melibatkan semua para pemangku kepentingan. • Mempersiapkan prasarana informatika untuk menumbuhkan layanan e-Health dan eEducation bagi masyarakat Indonesia. • Menjadikan Indonesia yang memiliki sumber daya manusia di bidang TIK serta pasar TIK yang luas dan pemerintahan yang stabil sebagai World Manufacturer (Pabrik Terbesar Dunia). Industri Media • Uji coba TV Digital • Regulasi terkait dengan jaringan stasiun TV Analog. • Penghentian TV Analog dan pengoperasian TV Dijital di beberapa kota besar. • Penghentian TV Analog dan pengoperasian TV Dijital secara nasional. Industri Konten dan Aplikasi • Mensosialisasikan industri konten dan aplikasi Indonesia melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, kontes, kompetisi, dan pembuatan direktori industri konten dan aplikasi. • Mendukung terjadinya inovasi lokal dan menjadikan industri konten dan aplikasi menjadi tuan rumah di negeri sendiri melalui pendirian pusat-pusat inkubasi dan meminta kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif industri. • Menjadikan industri konten dan aplikasi lokal sebagai sumber devisa dan mengembangkan pasar internasional. • Menumbuhkan konten-konten baru sebagai penunjang e-education. • Mendorong munculnya aplikasi aplikasi baru untuk menunjang layanan e-Health bagi masyarakat. Industri Pendukung Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
47
•
• • •
Prioritas pada industri dalam negeri dan penunjang TIK yang tidak membutuhkan investasi yang besar dan bukan teknologi tinggi yang sangat cepat mengalami perubahan. Misalnya: konten, perangkat lunak aplikasi, industri pendukung seperti menara, kabel, antena, baterai, jasa, konstruksi, dll. Meningkatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah dan dunia usaha dalam bentuk konkrit seperti memberikan fasilitas, kemudahan, serta kebijakan keberpihakan terhadap industri dalam negeri yang jelas. Memaksimalkan penggunaan perangkat produksi dalam negeri hingga lebih dari 60 persen perangkat yang digunakan di berbagai infrastruktur milik Negara. Memaksimalkan pemanfaatan produksi dalam negeri hingga lebih dari 30 persen perangkat pada prasarana milik swasta.
17.KEUANGAN, PERBANKAN DAN KEUANGAN SYARIAH a. Perbankan • Kerjasama yang intens dengan institusi pemerintah pada umumnya dan khususnya otoritas perbankan dan moneter, al. pihak Bank Indonesia, Asosiasi Perbanas, Himbara, Asbanda, Perbarindo, Asosiasi Perbankan Syariah dll, dalam hal meningkatkan fungsi intermediasi perbankan serta meningkatkan kemampuan pengusaha UMKM itu sendiri dalam hal memanfaatkan Lembaga Perbankan untuk memperkuat permodalan. • Memperbaharui Nota Kesepahaman Kadin dengan Bank Indonesia (Forum Kerjasama Kadin dengan BI). b. Hubungan antar Bank • Penyelenggaraan Seminar-seminar, Lokakarya maupun workshop/training guna meningkatkan mutu SDM bidang Perbankan serta rencana pendirian Klinik Konsultasi Hukum khusus bidang Perbankan. • Penyelenggaraan Golf Tournament untuk menjaga tali silahturahmi antar Pengurus Kadin dengan anggota , kolega serta peluang bisnis antara pengurus, anggota Kadin, Asosiasi. Gabungan/Himpunan, BUMN, kalangan Perbankan dan HIPMI. • Menghadirkan Pembicara Lokal maupun Internasional, dengan membuat Seminar berbobot mengenai Perbankan atau yang berhubungan dengan dunia perbankan. c. Kebijakan Keuangan • Melaksanakan survei untuk menilai seberapa menarik perekonomian Indonesia terhadap minat investasi,oleh perusahaan berbasis pengetahuan (knowledge based companies). • Memberikan masukan untuk kebijakan keuangan pada umumnya melalui penyelenggaraan coffee morning meeting, seminar atau business gathering lainnya. • Memberikan masukan (berupa Working Papers) kepada Pemerintah dan DPR untuk mendorong pemberdayaan sektor perekonomian UMKM melalui kebijakan keuangan yang kondusif. • Akan menyelenggarakan Road Show dan Seminar ke daerah-daerah untuk mensosialisasikan serta memperkenalkan sistem keuangan/perbankan syariah di daerah-daerah, guna menggerakan perekonomian daerah. d. Bank Daerah/BPR • Memperkuat BPD pada posisi permodalannya. • Mengupayakan agar BPD terus memperkuat bisnisnya melalui optimalisasi keunggulan komparatif yang dimilikinya. • Mendorong agar BPD melanjutkan upaya-upaya aliansi strategis antar BPD, baik untuk meningkatkan kapasitas usaha maupun peningkatan layanan nasabah. • Melanjutkan upaya-upaya bagi terbentuknya Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD). • Meningkatkan kemampuan (skill) sumber daya manusia (SDM) BPD. • Melanjutkan upaya-upaya untuk mendapatkan kesetaraan perlakuan (equal treatment) agar tercipta iklim bisnis yang kondusif bagi BPD. • Melanjutkan upaya-upaya bagi terwujudnya konsolidasi BPD untuk memperkuat sinergi BPD melalui pembentukan strategic holding company (SHC) yang akan menjadi payung organisasi (umbrella organization) bagi seluruh BPD. e. Kredit Investasi • Merencanakan membangunan landasan yang kuat bagi pembiayaan sektor riel pada umumnya dan khususnya pembiayaan untuk pengembangan UMKM.
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
48
• • • • •
Menyiapkan sumber daya Perbankan yang handal melalui pendidikan dan latihan serta Bimbingan dan Konseling. Meningkatkan keunggulan Daya Saing Perbankan nasional. Bekerjasama dengan Bidang Organisasi melakukan pengembangan Kadin Card berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus KADIN No. SKEP/017/DP/III/10. Melaksanakan Program Ekspor Waralaba, tujuannya untuk memilih dan memberi konsultasi kepada Waralaba Lisensi Indonesia yang siap dipromosikan memasuki Pasar Internasional. Melaksanakan Program Pengembangan Potensi Daerah ber-Orientasi Ekspor.
18. LEMBAGA KEUANGAN NON BANK DAN PASAR MODAL a. Penyelenggaraan program sosialisasi/seminar tentang pasar modal bagi perusahaanperusahaan yang belum go publik dan UKM. b. Memperjuangkan agar Surat berharga dapat dijadikan jaminan atas kredit perbankan. c. Mendorong Percepatan Proses Demutualisasi Bursa Efek. d. Mendorong Percepatan Amandemen UU Pasar Modal dan Harmonisasi RUU Otoritas Jasa Keuangan. e. Round-table Discussion tentang Relevansi Sarbane-Oxley Act Pasca krisis keuangan global. f. Mengawal RUU Lembaga Penjaminan menjadi UU. g. Menyelenggarakan Workshop Prospek Usaha Bisnis Jasa Pembiayaan. h. Menyelenggarakan Seminar: “Peran Penilai Jasa Independen sebagai salah satu Sarana untuk mengakses Pasar Modal”. i. Seminar Peran Peringkat Kredit/Efek Dalam Kegiatan Penggalangan Dana melalui Pasar Modal Global dan Metodologi Pemeringkatan atau Peringkat Kredit (Sovereign Rating) Indonesia: Penjelasan Metodologi dan Prospek Ke Depan. j. Memberikan masukan kepada Pemerintah terkait Asuransi Wajib untuk Gempabumi. k. Memberikan masukan kepada Pemerintah Insentif Pajak kepada Pemegang Polis Asuransi. l. Membahas PP No. 39 Th. 2008 – perihal permodalan perusahaan asuransi. m. Melakukan Pembahasan UU No 4 / 1998 tentang Kepailitan. n. Mengadakan Diskusi Mengenai Perbaikan dan implementasi ASKI (Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia) yang merupakan induk dari AAI (Arsitektur Perusahaan Asuransi Indonesia) o. Mengadakan Diskusi mengenai Pengembangan Syariah. p. Menyusun masukan kepada Pemerintah terkait penyelarasan peraturan perundangan terkait dana pensiun. q. Membangun data base Perusahaan modal ventura dan potensi kebutuhan untuk masingmasing daerah. r. Rencana penyelenggaraan KADIN AWARD. 19. PROPERTI DAN KAWASAN INDUSTRI a. Menyampaikan gagasan dan usulan kepada Pemerintah (Menteri yang membidangi perumahan/properti dan kawasan industri) mengenai paradigma baru pembangunan properti di Indonesia dalam UU tentang Perumahan dan Permukiman serta UU tentang Rumah Susun. b. Perumusan usulan mengenai Tabungan Perumahan Nasional. c. Kordinasi dengan PLN/Pemda tentang tarif listrik/air tanah dan pajak yang memberatkan pusat belanja. d. Kerjasama antara UKM/Pemda dengan Pengelola Pusat Belanja. e. Mengembangkan UKM sesuai Perpres dan mewujudkan Indonesia sebagai pusat belanja. f. Koordinasi dengan Pemerintah tentang listrik di kawasan industri. g. Mendorong perpanjangan jangka waktu hak atas tanah kawasan industri h. Mendorong ditinjau kembali Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.2 tahun 1999 tentang izin lokasi. i. Mengupayakan adanya Badan Promosi Pariwisata dan juga ijin khusus pembukaan industri hospitality yang efisien sebagai implementasi dari UU Pariwisata no 10/2009. j. Penerbitan buku Property Investment Guideline. k. Melakukan pelatihan tenaga spesialis properti dan sertifikasi green property. l. Merumuskan kinerja ekonomi sektor properti di Indonesia dan potensi dampak pengganda kepemilikan hunian oleh orang asing. Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
49
m. Revisi atas Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 dan No 41 Tahun 1996 atas Ketentuan Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal oleh Orang Asing atau Badan Hukum Asing. 20. INFRASTRUKTUR DAN PERUMAHAN RAKYAT a. Pengembangan Infrastruktur • Memberikan masukan kepada Pemerintah terhadap finalisasi rancangan revisi perpres no. 67/2005 untuk menciptakan iklim infrastruktur yang lebih kondunsif. • Mendorong Pemerintah agar menyediakan alternatif pembiayaan infrastruktur. b. Pengembangan Penyiapan Lahan • Mendorong pengembangan Kota Baru MAJA (KBM). c. Pembangunan Perumahan Rakyat • Memberikan rekomendasi kebijakan dasar kepada Pemerintah terkait pembangunan Perumahan Rakyat. • Mendorong peningkatan sumber pembiayaan dan subsidi Pemerintah untuk sektor perumahan rakyat. d. Pengembangan Rusunami/Rusunawa • Memberikan masukan kepada Pemerintah agar lahirnya kebijakan Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah yang kondusif dan memberikan kepastian hukum bagi Pengembang Rusunami/Rusunawa. • Mengembangkan kerjasama dengan dengan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan PT Jamsostek untuk berperan aktif dalam menyediakan tempat tinggal secara sewa di perkotaan atau disekitar kegiatannya dengan harga terjangkau. e. Pengembangan Jalan Tol • Memberikan masukan kepada Pemerintah untuk mengatasi berbagai hambatan terkait pengembangan jalan tol. • Dibentuk tim mediasi Kadin Indonesia untuk menjembatani kepentingan Pemerintah dan Investor. f. Pengembangan Perencanaan • Menghimbau kepada Pemerintah untuk mengatasi berbagai peraturan perundangan yang mengatur mengenai penataan ruang yang tidak sinkron yang menimbulkan konflik dalam pemanfaatan ruang. a. MONETER, FISKAL DAN KEBIJAKAN PUBLIK a. Perpajakan • Menyelenggarakan seminar perpajakan. • Pengawalan terhadap RUU Perpajakan. • Melakukan advokasi perpajakan secara makro. • Pengajuan RUU Pengampunan Pajak. • Membantu komisi Yudisial dan MA dalam perekrutan Hakim Agung Perpajakan. • Pengajuan usulan Revisi atas PP/Peraturan Menteri Keuangan/Perdirjen Pajak yang menyulitkan dunia Usaha • MoU dengan IKPI untuk menyelenggarakan Workshop teknis. b. Kebijakan Publik • Menjalankan tugas yang bersifat lintas sektoral dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk kepentingan dunia usaha. c. Otonomi Daerah • Melakukan advokasi atas peraturan Otonomi Daerah yang menghambat dunia usaha/sektor riil. • Menyampaikan usulan kepada Pemerintah atas kebijakan otonomi daerah yang mendorong pertumbuhan otonomi daerah dan nasional. d. Kepabeanan dan Cukai • Memonitor usalan Kadin kepada Pemerintah, perihal Masalah Urgent di Bidang Kepabeanan dengan tujuan:”Mewujudkan terciptanya pergerakan serta percepatan Arus Barang Impor dan Ekspor. e. Sistem Fiskal dan Moneter • Memantau dan menganalisa APBN/RAPBN • Mengumpulkan data data makro ekonomi dan proyeksi tahun berikutnya
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
50
• •
Merumuskan usulan langkah langkah pemerintah dan Bank Indonrsia dan sistim Moneter dan Fiskal Ikut melakukan Kajian terhadap Kebijakan Pemerintah di Bidang Moneter dan Fiskal
22.LINGKUNGAN HIDUP DAN JASA KESEHATAN a. Pendidikan dan Latihan Lingkungan Hidup • Menyelenggarakan “Jamu Fair” di tiga tempat di Indonesia bekerjasama dengan GP Jamu. • Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi penjual jamu lokal. • Menyelenggarakan Seminar mengenai Obat-obatan dalam rangka hari Kesehatan Nasional. • Pembuatan Roadmap 2010-2015. b. Energi Berbasis Lingkungan Hidup • Membentuk forum “Green Chamber” sebagai ajang komunikasi yang efektif antara komunitas sipil dan pemerintah dalam mengangkat masalah-masalah lingkungan, dan menjadi stimulus dalam investasi di bidang konservasi lingkungan. • Merencanakan penyusunan Roadmap. c. Standarisasi Produk Ramah Lingkungan • Mensosialisasi/Pengelolaan lingkungan hidup kepada pimpinan Organisasi Pengusaha. • Pengembangan Promosi Produk Ramah Lingkungan. • Temu Bisnis Lingkungan di dalam dan luar negeri. • Rapat konsultasi program kerja bidang lingkungan hidup dan jasa kesehatan Kadin Indonesia. d. Konservasi Hayati • Menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Lembaga Ilmu Pengetahaun Hayati (LIPI), Balai Kota Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Universitas Riau, Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Riau dan PT. Arara Abadi/ Sinar Mas Forestry •
Menghadirkan Ketua Komite Nasional MAB Indonesia (Prof. Endang Sukara) pada pertemuan rutin bidang Lingkungan Hidup dan Jasa Kesehatan Kadin, guna memperoleh penjelasan tentang konsep Cagar Biosfer (MAB-UNESCO). • Menghadirkan Direktur Jenderal pada pertemuan rutin bidang Lingkungan Hidup dan Jasa Kesehatan Kadin, guna memperoleh penjelasan tentang kebijakan dan strategi pengembangan Cagar Biosfer di Indonesia, khususnya CB Cibodas dan CB Giam Siak Kecil – Bukit Batu. • Menyusun program kerja tahun 2010 yang berisi kegiatan-kegiatan dunia usaha (sektor sawasta) dalam pengembangan CB Giam Siak Kecil – Bukit Batu, Riau dan CB Cibodas Jawa Barat. e. Industri Obat Nasional • Mengadakan kegiatan yang dinamakan “Jamu Fair” yang akan dilakukan di 3 (tiga) tempat di Indonesia, dan dilanjutkan di daerah-daerah. • Memberikan pelatihan pemasaran agar para pedagang jamu dapat memasarkan produk yang diberikan dan memperoleh hasil yang maksimal, sehingga dapat menaikkan taraf hidup mereka dan ikut memajukan industri obat/jamu lokal di Indonesia, bekerjasama denga GP Jamu, Bank Syariah Mandiri. f. Industri Farmasi • Melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan. • Melaksanakan dialog berkelanjutan dengan Badan POM dalam menyusun format Industri farmasi di Indonesia, terkait dengan Standarisasi periode 2010). • Melakukan dialog dengan Kementrian Ristek dan LIPI dalam mencari solusi pengembangan Industri Farmasi periode 2010. • Melaksanakan koordinasi antar instansi dengan BKPM untuk mengarahkan investasi Active Pharmaceutical Ingredient (API). • Melaksanakan Koordinasi antar instansi dengan Kementrian Ristek, BPPT, Departemen Perindustrian dan Dep. Perdagangan periode 2010. • Melaksanakan koordinasi Internal dengan Departemen Kesehatan dan Badan POM periode 2010. g. Perubahan Iklim dan Pembangunan berkelanjutan • Menyelenggarakan Dialog : a. Climate Change 101 & Global and Indonesian Commitment. Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
51
b. Climate Change Mitigation in Industrial Sector. Menghadiri Pertemuan UNFCCC di Mexico. Mensosialisasikan Antisipasi dampak Perubahan Iklim seperti kegiatan adaptasi dan mitigasi. • Membentuk IBCSD (Indonesian Business Council for Sustainable Development). • Berpartisipasi dalam Moratorium Lol Indonesia – Norwegia, khususnya penurunan Emisi karbon 26% sampai tahun 2020. h. Manajemen dan Pengolahan Limbah • Mensosialisasikan Website Gold in Waste (www.goldinwaste.org) agar semua pihak mengetahui adanya dan memanfaatkan website ini untuk sharing informasi mengenai limbah. • Mengelola Website Gold in Waste (www.goldinwaste.org) dengan baik yaitu dengan mempersiapkan team yang professional kerja sama dengan semua stakeholder agar semua informasi mengenai limbah dapat tersedia. • Membentuk Asosiasi Masyarakat Pengelola dan Pengolahan Limbah. • Mencari dana bantuan dari pihak ketiga yang bias mendukung pembiayaan pengelolaan dan pengolahan agar bias berkembang lebih cepat. • Bertindak sebagai konsultan /fasilitator untuk pengembangan bisnis limbah Indonesia. • •
23.CORPORATE GOVERNANCE DAN ETIKA BISNIS a. Etika Bisnis • Business Ethics Coaching, dimana Kadinda kerjasama dengan KUPAS. • Pernyataan Pengusaha Kadinda untuk berbisnis secara Etis dengan Kepala Daerah/Gubernur. • Pembentukan Indonesian Chamber of Commerce – Business Ethics Center (Pusat Kajian Etika Bisnis – KADIN) bekerja sama dengan perguruan Tinggi. • Pemberian “Business Ethics Award”. b. Persaingan Usaha • Sosialisasi Persaingan Usaha Yang Sehat. • Melakukan advokasi & Mediasi. c. Corporate Governance • Rapat Komunitas Pengusaha Anti Suap (RAKORPAS). • Program Pelatihan Corporate Governance. d. Corporate Social Responsibility (CSR) • Memberikan pelatihan-pelatihan mengenai CSR. • Mensosialisasikan tentang Corporate Social Responsibility dan manfaatnya serta peranannya bagi masyarakat di media cetak dan media elektronik. e. Perlindungan Konsumen • Sosialisasi UUPK kepada Pengusaha Ritel. • Sosialisasi UUPK kepada Pengusaha Pangan. f. Pemantauan dan Sosialisasi • Mengembangkan survei/ kuesioner terhadap pemahaman perusahaan yang terdaftar di Kadinda setempat untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka terhadap good governance. • Sosialisasikan konsep dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik. • Memberikan update perkembangan kepada para jurnalis mengenai tata kelola maupun implementasinya di suatu daerah sehingga media juga dapat membantu berperan sebagai pengawas implementasi good governance. 24. HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA • Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai instansi pemerintah, institusi, perbankan, akademisi dan lembaga lainnya yang terkait dengan kegiatan Pengusaha. • Meningkatkan komunikasi dengan berbagai instansi pemerintah, institusi, perbankan, akademisi dan lembaga lainnya yang terkait dengan kegiatan Pengusaha. • Mengikuti dan memantau setiap Rapat Dengar Pendapat dengan DPR mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menyangkut masukan Kadin (dunia usaha) kepada Pemerintah.
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
52
25. KOORDINASI WILAYAH BARAT • Rencana kerja umum dititikberatkan pada “Terwujudnya Pulau Sumatera sebagai Basis Ekonomi dan Dunia Usaha Nasional melalui Pengembangan Infrastruktur dan Optimalisasi Potensi Sumber Daya Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan”. • Rapat Koordinasi dengan WKU Infrastruktur dan Tata Ruang. • Workshop “Pengenalan Tools Ekonomi Sebagai Alat Bantu Analisis Deskriptif Kuantitatif”. • Penelitian dengan tajuk “Optimalisasi Sektor Riil dalan Rangka Pengendalian Inflasi “. 26.KOORDINASI WILAYAH TENGAH a. Koordinasi Internal • Koordinasi Pengurus Bidang. • Koordinasi dengan bidang-bidang Sektoral Kadin Indonesia. • Koordinasi dengan Kadin Provinsi Wilayah Indonesia Tengah. • Koordinasi dengan BPEN untuk mencari informasi peluang promosi produk Wilayah Indonesia Tengah. • Koordinasi dengan Departemen Luar Negeri untuk mencari informasi peluang promosi produk Wilayah Indonesia Tengah. b. Pengembangan Business Network • Penyelenggaraan MICCI Business Forum di Yogyakarta. • MICCI Travel Pass, proses penjajakan untuk penerbitan kartu diskon dalam kepariwisataan. 27.KOORDINASI WILAYAH TIMUR • Program Coffee Morning dengan Gubernur Maluku Utara dan Nusa Tenggara Barat. Tujuan dari program ini adalah untuk mendapat gambaran dan dukungan atas peluang bisnis di Maluku Utara dan Nusa Tenggara Barat. • Program penyelenggaraan Expo Potensi Sumber Daya Alam Indonesia Timur. • Program “Business Luncheon” dengan Menteri-menteri Departemen terkait, khususnya Menteri Kehutanan. Tujuan dari program adalah untuk mendapat gambaran dan dukungan Departemen terkait terhadap kegiatan bisnis khususnya anggota Kadin.
B. KEBIJAKAN KEORGANISASIAN KADIN 2010-2015 1.
PERKUATAN ORGANISASI a. Penyesuaian struktur kepengurusan Kadin Perlu melakukan penyesuaian struktur kepengurusan Kadin di daerah yang mengacu pada struktur kepengurusan di Kadin Indonesia dan potensi ekonomi yang ada disetiap daerah dan sektoral. Tujuan mengacu pada kepengurusan di Kadin Indonesia dalam rangka sinkronisasi program dan pencapaian hasil yang lebih baik. b. Orientasi Kepengurusan Kadin Dalam rangka memperkuat kemampuan dan pemahaman pengurus Kadin terhadap organisasi Kadin yang dibentuk dengan UU No 1/1987 serta AD-ART disahkan melalui Keppres, maka pada hakekatnya pengurus Kadin memiliki derajat yang setara dengan pejabat Pemerintah. Kenyataannya pengurus Kadin, khususnya di daerah masih belum memahami tentang organisasi Kadin sebagai mitra perekonomian Pemerintah. Untuk itu
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
53
perlu Kadin Indonesia membuat program orientasi kepengurusan Kadin yang dapat diimplementasikan ditingkat pusat dan daerah. c. Perkuatan Sekretariat Kadin Pada AD pasal 23 & 29 yang mengatur mengenai Sekretariat Kadin telah menyebutkan peran strategis yang diemban Sekretariat Kadin sebagai ujung tombak pelaksanaan program kerja Kadin. Untuk itu kegiatan workshop Sekretariat Kadin Provinsi dijadikan kegiatan rutin tiap tahun dan merupakan bagian kegiatan dari organisasi Kadin. d. Melanjutkan Revitalisasi Sekretariat Kadin Indonesia Semenjak Munas IV Kadin, telah dilakukan program revitalisasi Sekretariat Kadin Indonesia, antara lain dengan implementasi dan sertifikasi ISO 9001:2008. Program revitalisasi ini akan diteruskan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan penyediaan infrastruktur yang mendukung peran dan fungsi Sekretariat Kadin Indonesia. Revitalisasi ini diharapkan dapat menjadi role model bagi kegiatan revitalisasi ditingkat Kadin Provinsi. e. Program rating bagi Kadin Provinsi dan Asosiasi ALB Kadin Indonesia Pelaksanaan Rating Kadin Provinsi 2008 mampu mendorong gairah untuk pelaksanaan organisasi Kadin Provinsi yang lebih baik lagi. Rating menjadi referensi untuk melihat posisi setiap Kadin Provinsi sehingga akan memudahkan dalam Rapimprov untuk melakukan peningkatan (penutupan GAP). Kegiatan ini merupakan saran strategis untuk memperbaiki kinerja Kadin Provinsi. Kegiatan Rating dijadikan sebagai kegiatan tahunan. f.
2.
Pembuatan buku direktori organisasi Kadin Indonesia Buku Direktori Kadin Indonesia menjadi sarana strategis untuk penyediaan informasi tentang organisasi Kadin Indonesia beserta kegiatannya setiap tahun, yang sangat penting sebagai referensi informasi bagi setiap mitra Kadin Indonesia (Pemerintah, Asosiasi/Himpunan, pengusaha, mitra dagang asing dll).
REVITALISASI FUNGSI DAN KELEMBAGAAN 1) Fungsi Kadin Indonesia sebagai mitra Pemerintah di Bidang Perekonomian • Penyusunan struktur kepengurusan Kadin di setiap tingkatan yang mencerminkan struktur Pemerintah untuk memudahkan dalam koordinasi dan kerjasama. • Mengupayakan pendelegasian tugas-tugas dibidang perekonomian dalam rangka debirokratisasi dan pelayanan yang lebih cepat kepada dunia usaha dalam rangka mendorong produktivitas dan daya saing. 2) Fungsi Kadin sebagai penggerak ekonomi nasional dan daerah (lintas sektoral) • Penyusunan kepengurusan di Kadin Provinsi agar mengacu/mereferensi pada struktur kepengurusan di Kadin Indonesia dan Pemerintah Daerah untuk memudahkan melakukan koordinasi dalam rangka menggerakkan ekonomi nasional yang memberikan dampak manfaat di daerah. • Membuat sebuah program dibidang perekonomian Kadin yang akan berjalan ditingkat pusat dan daerah, sehingga akan memperkuat bargaining position Kadin di seluruh tingkatan.
3.
PENINGKATAN LAYANAN ANGGOTA a. Pelaksanaan pendaftaran anggota Kadin secara online Dalam rangka memberikan layanan keanggotan yang lebih baik dan dalam rangka merintis pembentukan database dunia usaha di Indonesia, semenjak bulan Juli 2009 telah dilaksanakan Pilot Project pendaftaran anggota secara online di Kadin DKI Jakarta. Pada pelaksanan Rapimnas Kadin 2009 disosialisasikan dan disimulasikan pendaftaran secara online ini kepada seluruh jajaran Kadin Provinsi. Pada tahun 2010 dari 23 Kadin Provinsi yang sudah menyatakan kesiapan melaksanakan pendaftaran secara online diharapkan 50% sudah mampu melaksanakannya. b. Pemberdayaan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota Pemberdayaan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota melalui penyediaan modul-modul yang sudah diimplementasikan di Kadin Indonesia untuk direplikasi di Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota melalui: pelatihan, asistensi dan pendampingan. Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
54
c.
Pemberdayaan Asosiasi/Himpunan Meningkatkan pemberdayaan kepada asosiasi/himpunan melalui keikutsertaan dalam pembahasan hal-hal yang berhubungan dengan sektor bisnis asosiasi/himpunan dalam membuat masukan/usulan kepada Pemerintah. Kerjasama yang baik dalam pembuatan roadmap Kadin Indonesia 2009-2014 dapat diteruskan dalam kerjasama lintas sektoral lainnya.
d. Tindak lanjut Keppres 17 Tahun 2010 Dalam AD-ART yang baru mencantumkan keharusan bagi perusahaan/pengusaha menjadi anggota Kadin. Untuk itu melakukan monitoring implementasinya di daerah yang disinergikan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri perihal keanggotaan Kadin dan memberikan fasilitasi dan lobi agar surat edaran tersebut dapat terbit di tingkat Gubernur/Bupati/Walikota. e. Membentuk lembaga Akreditasi dan Sertifikasi Kadin Indonesia Surat Edaran Ketua Umum Kadin Indonesia nomor: 425/DP/III/2005 telah berjalan selama 5 tahun dan kegiatan ini secara frekuensi dan pelaksanaannya semakin meningkat, dimana saat ini sudah ada 15 asosiasi yang terakreditasi dengan opsi BSAN/BSAP/BSAAP serta pelaksanaan sertifikasi oleh Kadin Provinsi. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanannya, serta usulan dari berbagai pihak, perlu untuk Kadin Indonesia membentuk Lembaga Akreditasi dan Sertifikasi supaya pelaksanaannya dapat berjalan lebih baik lagi.
4.
PENINGKATAN KEANGGOTAAN a. Keanggotaan Kadin sebagai persyaratan mengurus SIUP dan TDP UU No 1 tahun 1987 dan diperkuat oleh Keppres 17 tahun 2010 telah mengharuskan perusahaan menjadi anggota Kadin. Untuk implementasinya, maka pengurusan SIUP dan TDP harus mensyarakatkan setiap perusahaan memiliki kartu anggota Kadin. Hakekat SIUP dan TDP adalah ijin usaha, artinya harus memiliki bukti telah menjadi anggota organisasi dunia usaha (Kadin). b. Rekomendasi perijinan investasi oleh Kadin Pemberian kewenangan perijinan kepada Kadin pada kegiatan investasi di daerah dipandang penting dalam rangka mengikutsertakan potensi pelaku usaha daerah terlibat dalam investasi tersebut. Selama ini umumnya sedikit sekali pelaku usaha dan UKM daerah yang dilibatkan dalam investasi. c.
Sosialisasi tentang organisasi Kadin Mengadakan sosialisasi tentang organisasi Kadin keberbagai instansi dengan harapan dapat diterbitkannya kewajiban setiap perusahaan yang menjadi rekanan/mitra instansi Pemerintah atau Swasta menjadi anggota Kadin.
d. Meningkatkan manfaat menjadi anggota Kadin Bekerjasama dengan pihak lain yang dapat memberikan potongan tarif/diskon bagi anggota Kadin yang mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan ini dapat disinergikan dengan penerbitan Kadin Card. e. Kerjasama Kemitraan dengan Pemerintah Daerah Merubah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri menjadi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk memperkuat pelaksanaan kerjasama ini.
REKOMENDASI : 1. Dalam rangka perkuatan peran dan fungsi Kadin maka perlu dilakukan perubahan UU No 1/1987 yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah. Sehingga perlu dibentuk Tim Pokja serta dibuat langkah-langkahnya secara jelas, Tim Pokja dibentuk selambatlambatnya 3 bulan sejak Munas untuk merumuskan legal drafting dan melakukan roundtable untuk membahasnya.
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
55
2. Segera melakukan Munassus untuk melakukan perubahan AD-ART berdasarkan usulan-usulan antara lain : -
Usulan perubahan hak suara memperhatikan keterwakilan jumlah anggota di setiap Provinsi, Kabupaten dan Kota.
-
Usulan perubahan hak suara dengan memperhatikan pentingnya masalah-masalah sektoral (Asosiasi/Gabungan/Himpunan). Diusulkan agar hak suara setiap asosiasi/himpunan 1 suara.
3. Perkuatan Organisasi 1) Memperjuangkan agar aturan pelaksanaan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya yang berkaitan dengan dunia usaha dan perekonomian disejalankan dengan UU No 1 tahun 1987 tentang Kadin dan perubahannya (sebagaimana surat Kadin Aceh nomor 01843/SJ/Kdn Aceh/IX/2010 tanggal 17 September 2010). 2) Setiap kegiatan berskala nasional maupun daerah yang dilaksanakan oleh Kadin di daerah, maka dalam kepanitiaan agar melibatkan unsur Kadin daerah setempat. 4. Masukan dan usulan lainnya dirangkum sebagai bagian dari rekomendasi keorganisasian sbb. : 1) Untuk mewujudkan eksistensi institusi Kadin (khususnya di daerah) yang legitimate dimata pemerintah dan masyarakat direkomendasikan : a. Memperjuangkan dengan sungguh-sungguh dan segera (selambat-lambatnya satu tahun setelah Munas VI) Penguatan Landasan Konstitusional (aturan pelaksanaan) UU Nomor 1 Tahun 1987, berupa : i. Perpres (Peraturan Presiden) tentang Keanggotaan Kadin, pengaturan tentang kewajiban pelaku usaha menjadi anggota Kadin, dengan penekanan dari tahap kelengkapan pengurusan izin usaha). ii. Perpres (Peraturan Presiden) tentang Asosiasi, yakni pengaturan tentang pembentukannya untuk tunduk dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 dan kewenangan penuh kepada Kadin untuk memberikan pengakuan (pensahan) secara legal formal terhadap keberadaan (eksistensi) suatu organisasi pengusaha/perusahaan (asosiasi). iii. Keppres (Keputusan Presiden) tentang Pendanaan Kadin yang bersumber dari APBN/APBD. b. Political-Will Pemerintah terhadap Eksistensi Institusi Kadin : i. MUSPIDA+1; Memperjuangkan adanya Political-Will pemerintah (baik Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk mengakui secara formal Eksistensi Institusi secara proporsional sebagai mitra dan stake holder utama pembangunan yang diwujudkan dengan menjadi Unsur Tambahan Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA+1), terutama penglibatan secara penuh dalam setiap proses perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan dunia usaha (perekonomian). ii. Surat Rekomendasi Kadin; Ketentuan adanya Surat Rekomendasi Kadin bagi pelaku usaha yang akan mengajukan/mendapatkan fasilitas program pemerintah dalam hal pendanaan usaha (KUR, Kredit Skim Khusus, dll) dan/atau pengembangan usaha (pendidikan dan pelatihan, pendampingan, expo, dll). c. Penguatan Pelembagaan Kesekretariatan melalui : i. Mewujudkan sekretariat yang profesional dan bersifat tetap (Permanent Body) dengan Infrastruktur dan Suprastruktur Kelembagaan yang bersifat permanen, antara lain berupa Kantor sekretariat yang representatif (bangunan secara fisik tetap ada dan tidak berpindah-pindah walau siapapun yang menjadi pengurus ketika ada pergantian periodesasi kepengurusan berikut perlengkapan dan peralatan kantor), tenaga (personal) sekretariat yang memiliki kualifikasi dan Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
56
kompetensi serta dukungan sarana prasarana yang representatif sebagai satu kesatuan sistem dan mekanisme organisasi yang tertib, kredibel dan sustainable. Sebagaimana keberadaan sekretariat MUI, KONI, PMI, KPAID, PKK, Dekranasda, dll. ii. Adanya standardisasi penyelenggaraan organisasi Kadin pada masing-masing tingkatan, yang menjadi acuan atau pedoman dalam operasionalisasi peran, fungi dan tugas Kadin, antara lain berupa SOP Organisasi secara Umum, SOP Administrasi, SOP Keuangan, SOP Personal Sekretariat (aturan ttg hak dan kewajiban profesional, penjenjangan karir, dll), serta pedoman aktivitas pelayanan dan pengembangan dunia usaha berupa modul-modul program kegiatan yang mencerminkan peran dan fungsi Kadin, dll. iii. Mewujudkan organisasi Kadin sebagai Pusat Informasi Dunia Usaha (Business Information Cetntre) dan Pusat Pendukung (Suporting Centre) bagi implementasi tugas pokok, peran dan fungsi dari seluruh organ Kadin serta pelaksana operasional kebijakan, ketetapan dan tugas-tugas harian yang dilimpahkan oleh Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan. d. Efektivitas Kinerja Kadin Indonesia; Mengurangi dan menghilangkan tradisi kegiatan dan pelaksanaan program kerja Kadin Indonesia yang tidak efisien dan efektif, terutama untuk acara dalam bentuk Munas, Rapimnas dan Rakornas yang selama ini lebih mengedepankan kegiatan ceremonial daripada pembahasan substansi acara itu sendiri. Komitmen Ketua Umum Kadin Indonesia secara konkrit dalam memperjuangkan kepentingan pembangunan dunia usaha dan pengembangan potensi ekonomi di daerah Sumatera, antara lain, sinkronisasi program infrastruktur Sumatera dengan implementasi program pembangunan Sumatera (Jembatan Selat Sunda, Sumatera Highway System, Sumatera Railway System, Sumatera Airlines, dll). Perlunya perhatian dan dukungan penuh Kadin Indonesia maupun Pemerintah (pusat dan daerah) terhadap aktivitas dan optimalisasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) IMT-GT. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan peran bidang-bidang yang dikoordinir oleh para Wakil Ketua Umum dan tetap mempertahankan keberadaan Struktur Bidang Koordinator Wilayah (Barat, Tengah dan Timur), yang ditujukan untuk peningkatan eksistensi dan pengembangan kapasitas (capacity building) Kadin daerah. Peran Kadin Indonesia yang lebih intensif dalam upaya peningkatan Daya Saing Nasional termasuk membahas dan mencarikan solusi yang terbaik terhadap isu-isu strategis yang dapat menurunkan kemampuan pelaku usaha nasional maupun yang berkaitan dengan kedaulatan bangsa. e. Solusi Permasalahan Dunia Usaha secara cepat-tepat-tuntas, antara lain terkait dengan : i. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Ekonomi. ii. Danmpak Pengurangan Subsidi BBM dan Kenaikan TDL. iii. Penyederhanaan Administrasi dan Rasionalisasi Tarif Pajak. iv. Penentuan UMP/K berdasarkan Produktivitas. 2). Sebagai sebuah organisasi besar yang menjadi pelopor pembangunan dunia usaha sebagai amanah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 dan Keppres Nomor 17/2010, diharapkan Kadin mampu mengawal perkembangan dunia usaha terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam skala global dan nasional, untuk itu disampaikan masukan sbb. : ¾ Melakukan penguatan organisasi dengan optimalisasi penerapan Undang-Undang Nomor 1/1987 dan Keppres No. 17 Tahun 2010 khususnya ART Pasal 4 tentang keharusan pengusaha/perusahaan dan organisasi pengusaha/perusahaan menjadi anggota Kadin dan memiliki KTA Kadin. Hal ini sangat penting dan perlu dilakukan berbagai upaya pendukungnya, termasuk penerapan Peraturan Pelaksanaan yang harus diterapkan oleh Pemerintah Daerah. ¾
Melakukan revitalisasi fungsi dan peran Kadin sebagai mitra Pemerintah di bidang ekonomi, untuk itu program dan kegiatan Kadin Indonesia senantiasa sinkron dengan program Pemerintah Pusat. Kadin Indonesia hendaknya juga berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk penjabaran program ke Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
57
sehingga dapat meningkatkan posisi tawar Kadin di seluruh tingkatan dalam berhubungan dengan Pemerintah Daerah. ¾
Kadin Indonesia hendaknya memberikan dukungan penuh kepada Kadin Provinsi dalam hal penerapan program dan fasilitas pelayanan keanggotaan di sekretariat Kadin Provinsi. Upaya pelayanan dan advokasi kepada anggota dapat mendukung upaya peningkatan jumlah anggota.
¾
Kadin Indonesia melakukan koordinasi dengan Asosiasi Pengadaan di tingkat pusat untuk membahas kerjasama dengan seluruh asosiasi pengadaan di semua tingkatan dalam hal pendelegasian tugas sertifikasi kepada asosiasi yang telah diakreditasi Kadin Provinsi, sehingga semua SBU Non-Konstruksi diterbitkan Kadin Provinsi bekerjasama dengan Asosiasi tingkat provinsi.
¾
Kadin Indonesia mengusahakan pengakuan dari Pemerintah terhadap sertifikat kompetensi perusahaan yang dikeluarkan oleh Kadin/Asosiasi terakreditasi.
3). Dalam rangka efektivitas pelaksanaan program kerja Kadin maka diusulkan adanya penyesuaian Struktur Organisasi Kadin disesuaikan dengan Struktur Pemerintah namun perlu dipertimbangkan kepengurusannya tidak gemuk seperti kepengurusan periode yang lalu. Penyesuian Struktur Organisasi seperti berikut : 1. Ketua Umum 2. Beberapa Wakil Ketua Umum (seperti Menteri Koordinator) 3. Ketua – Ketua Bidang (seperti Kementerian) Selanjutnya, untuk meningkatkan peran dan kontribusi sektor kehutanan dan mengatasi berbagai persoalan perubahan iklim, maka diusulkan dalam struktur Kepengurusan Kadin Indonesia Periode 2010 – 2015 adanya Bidang Kehutanan dan Perubahan Iklim, didukung oleh berbagai Komite Tetap, antara lain sbb. : a. Komite Tetap Pengusahaan dan Pengelolaan Hutan b. Komite Tetap Perubahan Iklim dan Jasa Lingkungan c. Komite Tetap Industri Kayu Gergajian d. Komite Tetap Industri Panel Kayu e. Komite Tetap Industri Formalin dan Thermosetting Adhesive f. Komite Tetap Industri Permebelan dan Kerajinan g. Komite Tetap Industri Pengawetan Kayu h. Komite Tetap Konsultan Kehutanan i. Komite Tetap Flora Fauna j. Komite Tetap Industri Pulp dan Kertas k. Komite Tetap Rotan dan Hasil Hutan Non Kayu Disamping itu diusulkan pula adanya wakil ketua umum bidang asset dan manajemen, dengan didukung Komite Tetap : l. Komite Tetap Penilaian Property m. Komite Tetap Penilaian Bisnis n. Komite Tetap Pengembangan Property o. Komite Tetap Kelaikan Usaha p. Komite Tetap Pengawasan dan Pembiayaan Proyek q. Komite Tetap System Informasi Aset 4). Dalam rangka mendorong kerjasama kemitraan pengusaha lokal dengan pengusaha multi nasional (perusahan-perusahaan besar) agar Kadin Indonesia mengupayakan adanya peraturan pemerintah yang mempertegas kerjasama perusahaan multinasional yang berinvestasi di daerah untuk kerjasama dengan pengusaha lokal. 5). Dalam rangka meningkatkan kemampuan pengusaha kecil dan menengah terutama di kawasan timur dan provinsi daerah tertinggal, agar Kadin Indonesia mengkomunikasikan dengan pemerintah supaya BUMN hanya ikut proyek yang nilainya Rp. 10 milyar keatas. 6). Pengusaha kena pajak supaya ditinjau ulang karena dasar pengenaannya adalah pengusaha dengan omset Rp. 600 juta/tahun. 7) Dalam rangka pemberdayaan, Asosiasi agar dapat berperan aktif dalam kegiatan investor asing baik pada perusahaan BUMN maupun BUMD diseluruh wilayah Indonesia.
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
58
C. PROGRAM STRATEGIS DAN REKOMENDASI KADIN PENDAHULUAN Perbaikan kondisi ekonomi global terus berlangsung meskipun dibayangi prospek pemulihan ekonomi AS yang lambat. Kondisi ekonomi global yang terus membaik berdampak positif bagi perkembangan perekonomian domestik. Pemulihan ekonomi global yang masih berlangsung mendukung perbaikan kinerja ekspor, terutama ekspor manufaktur. Selain itu, daya beli masyarakat yang relatif stabil akan mendorong tetap kuatnya permintaan domestik. Pertumbuhan ekspor dan permintaan domestik yang meningkat direspons positif melalui perbaikan kinerja investasi. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diperkirakan masih tetap solid. Meningkatnya kegiatan ekonomi domestik diperkirakan akan memacu impor meningkat lebih tinggi dan dapat menyebabkan surplus transaksi berjalan sedikit lebih rendah. Kondisi fundamental perekonomian domestik yang solid dan pasar keuangan global yang kondusif menopang pergerakan rupiah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam era otonomi daerah dewasa ini, kecepatan dan optimalisasi pembangunan wilayah (daerah) tentu akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas sumberdaya ekonomi daerah. Pengelolaan, ketersediaan, dan kebijakan yang tepat, relevan serta komprehensif amat dibutuhkan dalam kaitannya dengan percepatan proses pembangunan ekonomi daerah dan penguatan tatanan ekonomi daerah yang pada gilirannya dapat menjamin keberlanjutan proses pembangunan ekonomi daerah.
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
59
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL 1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sesungguhnya memiliki trend yang baik, bahkan setelah krisis ekonomi global Oktober 2008, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2009 sebesar 4,5% merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi nomor 3 didunia setelah China dan India. Ini menunjukkan fundamental perekonomian Indonesia memiliki daya tahan yang baik terhadap krisis ekonomi global. Namun trend baik ini tidak dapat dipertahankan pada tahun 2010. Proyeksi pertumbuhan pada tahun 2010 sebesar 6,0% kalah dengan proyeksi pertumbuhan negara tetangga seperti Malaysia yang mencapai 6,7%, Singapura 9,0% serta Thailand 7,0% (negara tetangga tersebut pada tahun 2009 pertumbuhannya negatif). 2. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum mampu menggerakkan sektor riil sebagai penopang perekonomian di Indonesia, atau dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia kurang berkualitas, sehingga tidak mampu menciptakan kesempatan kerja secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi salah satunya ditopang oleh aliran masuk hot money di bursa saham, yang jika tidak dikelola secara hati-hati, justru akan memperlemah daya tahan perekonomian nasional, jika dana hot money ditarik secara mendadak karena dipandang prospek ekonomi di negara lain lebih menarik dibandingkan Indonesia, fakta ini berlawanan dengan sektor industri secara rata-rata pertumbuhannya dibawah rata-rata pertumbuhan nasional, dimana tahun 2009 pertumbuhan sektor industri hanya 1,5%. Pada bulan Juni 2010, Inflasi di Indonesia mencapai angka 0,97% dan menjadi perbincangan yang hangat oleh Pemerintah dan kalangan ekonomi karena sumbangan inflasi tertinggi dari Cabai sebesar 0,45%, yang menyebabkan Menko Perekonomian mengajak masyarakat Indonesia untuk mengurangi konsumsi cabai. Angka inflasi pada akhir tahun 2010 diprediksi akan mencapai angka 6,0% atau diatas target 5,2%. Aliran hot money yang beredar harus segera direspon dengan kebijakan ekonomi yang mendorong terjadinya investasi di sektor riil. Untuk itu debirokratisasi serta reformasi birokrasi hendaknya dilaksanakan secara serius oleh Pemerintah. Kasus mafia perpajakan yang terungkap, menunjukkan terjadinya kesalahan desain dari reformasi birokrasi. Untuk itu belum ada kata terlambat bagi Pemerintah untuk memperbaikinya. Kemudahan pemberian ijin investasi dan faktor pendukung lainnya, hendaknya dapat diwujudkan oleh Pemerintah, agar potensi investasi di Indonesia benar-benar menarik dan memiliki daya saing dibandingkan dengan negara tetangga. Mengalirnya dana asing menyebabkan kurs rupiah menjadi kurang menarik bagi pengusaha yang bergerak dibidang ekspor, ini tentu akan kontraproduktif dengan kebijakan Pemerintah yang menempatkan ekspor sebagai salah satu sumber penggerak ekonomi di Indonesia. 3. Persoalan perekonomian di Indonesia yang tidak berjalan baik adalah jumlah pengangguran yang berpotensi naik karena implementasi ACFTA telah menyebabkan berkurangnya daya saing industri nasional dan terlihat dari angka impor produk China yang semakin tinggi sehingga surplus perdagangan RI menjadi semakin tergerus. Selain itu daya saing Indonesia masih kalah dengan negara lain karena kondisi infrastruktur yang masih buruk, penyediaan energi yang kurang mencukupi. Kenaikan tarif PLN sebesar rata-rata 18% telah menurunkan daya saing industri dan berpotensi semakin turun lagi dengan rencana tahun 2011 untuk ada kenaikan TDL lagi. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja adalah hal yang saling berkaitan, karena akan memberikan output produktivitas yang baik dan pada akhirnya meningkatkan daya saing Indonesia. Untuk itu revisi UU No 13 Tahun 2001 tentang tenaga kerja masih merupakan prioritas yang mendesak dan menempatkan aspek ketenagakerjaan menjadi lebih fair lagi, sehingga memberikan rasa aman bagi investasi oleh kalangan pengusaha. Peningkatan jenjang pendidikan kejuruan hendaknya diimbangi dengan perbaikan kualitas balai latihan kerja/ketrampilan lainnya, sehingga tenaga kerja dengan keahlian tinggi benar-benar tersedia. 4. Perubahan iklim kurang direspon dengan baik oleh Pemerintah yang ditandai dengan gagalnya panen para petani karena informasi masa tanam yang tidak diperoleh secara memadai dan mengandalkan prediksi iklim secara tradisional. Hujan yang mengguyur sampai dengan bulan September 2010 ini menunjukkan bahwa perubahan iklim merupakan salah satu ancaman utama bagi ketahanan pangan di Indonesia. 5. Kebijakan di bidang energi hendaknya benar-benar diperhatikan dengan serius oleh Pemerintah. Mengingat defisi neraca gas di Indonesia, hendaknya investasi eksplorasi gas dimasa mendatang dapat diprioritaskan bagi pemenuhan kebutuhan industri didalam negeri dengan memperhatikan tingkat harga yang wajar bagi pengembalian investasi. Ketiadaan gas
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
60
menyebabkan Indonesia harus mengimpor dengan harga internasional. Ini tentu pekerjaan yang sia-sia dan menambah biaya. Tingkat ketersediaan listrik sebagai salah satu sumber energi listrik di Indonesia masih jauh dari memadai, untuk itu kebijakan dibidang listrik hendaknya menjadi prioritas sehingga memberikan jaminan pelaksanaan produksi. 6. Pembangunan infrastruktur yang terencana dengan baik dan terintegrasi dengan industri serta logistik merupakan prioritas yang harus dilaksanakan, karena akan memangkas biaya-biaya distribusi, bahan bakar dan pada akhirnya meningkatkan daya saing produk Indonesia serta memberikan harga yang lebih murah ditingkat konsumen. Laju pembangunan infrastruktur di Indonesia termasuk paling rendah dan tidak mampu mengimbangi kebutuhan perkembangan ekonomi yang ada.
PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL 1. Krisis ekonomi global 2008, di negara-negara emerging market BRIC serta sebagian kawasan eropa telah mampu ditangani dengan baik, meskipun Yunani sempat mengalami krisis ekonomi yang mendalam. Namun, Jerman sebagai poros utama ekonomi eropa telah mengalami pertumbuhan positif lebih dari 2% pada tahun 2010 yang memperkuat daya beli konsumen, serta ekspor Jerman telah meningkat secara signifikan. Amerika Serikat sebagai negara nomor 1 di dunia 2. Pejabat-pejabat tertinggi Bank Sentral Amerika – dalam catatan dari pada pertemuan Federal Reserve tanggal 23 Juni lalu, dan mendiskusikan cara-cara untuk menopangnya jika pemulihan ekonomi itu tersendat-sendat. Melambatnya inflasi, pengeluaran rumah tangga yang terkekang, menciutnya kredit dan krisis hutang Eropa mendorong Bank Sentral Amerika membiarkan suku bunga utama hampir nol dalam upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Mereka mempertimbangkan langkahlangkah lain untuk mempercepat pertumbuhan, namun tidak mengumumkan keputusan apapun dalam pertemuan bulan Juni itu 3. Dana Moneter Internasional IMF menaikkan angka prakiraan laju pertumbuhan perekonomian global tahun 2010, tetapi memperingatkan pula mengenai meningkatnya risiko akibat krisis utang negara-negara Eropa. Saat memutakhirkan Prospek Perekonomian Dunia yang dirilis hari Kamis, lembaga yang berbasis di Washington ini memproyeksikan ekonomi dunia akan tumbuh 4,6 persen, naik dari angka 4,2 persen pada bulan April lalu. IMF juga menaikkan prediksi pertumbuhan bagi Tiongkok menjadi 10,5 persen dari 10 persen pada bulan April, sedangkan prediksi untuk India naik dari 8,8 persen menjadi 9,4 persen. Prakiraan pertumbuhan bagi Amerika Serikat naik menjadi 3,3 persen, naik dari 2,7 persen. Tetapi IMF menyatakan risiko melambannya pemulihan resesi ekonomi global meningkat tajam akibat krisis utang di kalangan negara-negara pengguna mata uang euro. 4. Meskipun perekonomian dunia belum pulih sepenuhnya seperti sebelum krisis ekonomi 2008, namun trend pemulihan ekonomi dunia sudah nampak. Kesempatan ini harus dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi dan berkualitas, karena kesempatan ini telah dimanfaatkan oleh negara lain yang pada tahun 2009 memiliki kinerja perekonomian dibawah Indonesia. 5. Pasca krisis ekonomi global saat ini, Kadin Indonesia memandang Pemerintah kurang melakukan langkah yang lebih berani dalam strategi kebijakan perekonomian di Indonesia. Pemerintah harus membuat terobosan sehingga investasi dapat lebih tinggi lagi sehingga mendorong tumbuhnya sektor riil. Selain itu bunga kredit perbankan di Indonesia sangat tinggi, oleh karena itu Pemerintah bersama Bank Indonesia harus mampu mendorong turunnya suku bunga kredit di Indonesia yang saat ini 5-6% lebih tinggi dibandingkan suku bungan kredit di negara ASEAN. Ruang iklim kompetisi di perbankan harus lebih dibuka lagi, dan langkah ini memang berat namun harus diambil oleh Pemerintah dan Bank Indonesia mengingat kepemilikan bank yang didominasi oleh asing. PROGRAM DAN KEGIATAN KADIN DEWASA INI 1. Kadin selaku wadah organisasi dunia usaha sebagaimana diamanatkan dalam UU No 1 Tahun 1987 dan mitra Pemerintah dalam pembangunan nasional, memiliki peran yang sangat strategis bagi suskesnya proses pembangunan khususnya dibidang perekonomian. Selama ini cukup banyak program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kadin dalam rangka turut memperbaiki iklim ekonomi dan kehidupan dunia usaha. Memang upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas perekonomian di Indonesia perlu kerja keras semua komponen bangsa dan tidak semudah membalikan tangan, karena persoalan yang sangat kompleks.
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
61
Upaya ini perlu dilakukan secara berkesinambungan sesua peran dan porsi masing-masing pihak. Sinergi ini sangat penting dalam rangka membendung pengaruh globalisasi yang dapat melemahkan ekonomi Indonesia jika sektor ekonomi nasional tidak diperkuat. Sehingga slogan dan upaya pencapaian untuk mewujudkan tekad Indonesia in corporated perlu ditingkatkan lagi. 2. Meskipun hanya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Munas Kadin 2008, cukup banyak kegiatan Kadin Indonesia yang mampu mewarnai kebijakan ekonomi Pemerintah. Roadmap Pembangunan Ekonomi 2009-2014 yang dibuat oleh Kadin Indonesia bersama berbagai stakeholder termasuk asosiasi terkait, telah menjadi salah satu referensi pembangunan ekonomi Pemerintah. Indikatornya adalah Kadin Indonesia diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan National Summit dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional serta mencari dan mengurai bottlenecking yang mengambat. Pelaksanaan National Summit mendorong Pemerintah untuk membuat program strategis jangka pendek berupa upaya de-bottlenecking berbagai aturan dan koordinasi yang menghambat. 3. Beberapa highlight kegiatan Kadin Indonesia pada kurun 2008-2010: Penyampaian Roadmap Pembangunan Ekonomi Nasional 2009-2010 kepada Presiden dan Wapres terpilih dalam pemilu 2009. Pelaksanaan kegiatan Feed The World (rangkaian kegiatan dan puncaknya adalah Seminar dan Pameran Feed The World). Promosi investasi bekerjasama dengan BKPM, untuk investor asing dan dalam negeri. Termasuk fasilitasi/sosialisasi kebijakan BKPM kepada kalangan dunia usaha. Pameran trend industri baru : teknologi yang mengarah kepada produk dan proses produksi yang ramah lingkungan (ecoproduct). Partisipasi dalam penyelesaian masalah buruh/ketenagakerjaan. Aktif dalam advokasi dan usulan pada berbagai produk perundangan dan peraturan Pemerintah yang terkait dengan dunia usaha, termasuk disektor keuangan. Mendorong Pemerintah untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran negara dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi diberbagai sektor dan diseluruh daerah. Usulan Kadin Indonesia ini menjadi tema dalam Musrembang Pemerintah pada bulan Juli 2010. Road show I (pertama) akan diselenggarakan di Jakarta, dengan, kegiatan “Seminar dan Klinik Bisnis Untuk Pengembangan Pelaku Usaha Berorientasi Ekspor”, yang akan diisi dengan materi tentang program peningkatan ekspor daerah oleh Pemerintah Propinsi, Kadin Indonesia menyiapkan pembicara dengan memberikan materi mengenai mensiasati bisnis berorientasi ekspor dan Indonesia Eximbank (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) akan menjelaskan program-program pembiayaan yang disediakan bagi pengusaha –pengusaha pelaku ekspor. 4. Sedangkan dalam internal organisasi Kadin, telah dilakukan berbagai kegiatan dalam rangka memperkuat organsiasi Kadin tidak hanya ditingkat pusat namun sampai dengan daerah, sehingga peran Kadin sebagai mitra perekonomian dapat dilaksanakan lebih baik lagi. Upaya perkuatan internal organisasi Kadin dilakukan antara lain melakukan Rating Kadin Provinsi 2008, pelaksanaan pendaftaran anggota Kadin secara online dalam rangka mempercepat proses, transparansi dan memangkas birokrasi. Selain itu, pelaksanaan Munassus Kadin 2010 yaitu perubahan AD-ART Kadin diharapkan semakin memperkuat organisasi Kadin diseluruh tingkatan.
PROGRAM STRATEGIS KADIN KE DEPAN 1. Mencermati perkembangan ekonomi global dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia serta melihat kemampuan pembiayaan Pemerintah yang sangat terbatas, banyaknya dana-dana yang disimpan melalui Sertifikat Bank Indonesia (SBI), begitu pula imbas krisis global yang membuat negara tujuan utama ekspor Indonesia seperti Amerika Serikat belum pulih sepenuhnya, maka program strategis Kadin ke depan harus lebih fokus pada sektor-sektor yang memiliki daya saing tinggi dan peningkatan nilai tambah. Program ini harus aktif disosialisasikan kepada Pemerintah agar dunia usaha dan Pemerintah memiliki kesamaan Visi dalam mengatasi kondisi perekonomian bangsa dan secara bersama serta bersinergi melaksanakan program tersebut. Pelaksanaan program strategis tersebut membutuhkan organisasi Kadin yang solid dan memiliki kemampuan yang merata dari tingkat pusat sampai daerah. Program strategis yang dilaksanakan oleh Kadin sesungguhnya keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh Pemerintah. Hal ini didasari karena seluruh program tersebut pada akhirnya
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
62
yang harus melaksanakan perbaikannya adalah Pemerintah. Namun karena Kadin adalah mitra sejajar Pemerintah dan Kadin memiliki kepentingan atas keberhasilan program tersebut, maka Kadin harus secara proaktif ikut mendukung bahkan melaksanakan secara bersama program tersebut. 2. Beberapa program jangka pendek dan mendesak yang perlu dilaksanakan secara terfokus untuk kurun waktu sd 5 tahun kedepan antara lain : a. Mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor riil. Prioritas pembangunan ketahanan pangan nasional Prioritas penyediaan energi yang mencukupi Mendorong berkembangnya sektor manufaktur (padat karya dan sumber daya dari dalam negeri) Meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian nasional b. Mendorong pembangunan infrastruktur. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang sudah didesain untuk memperlancar arus penumpang dan barang (jalan tol trans jawa, telekomunikasi palapa ring dsb). Membangun infrastruktur yang menghubungkan pusat industri dengan pelabuhan (mendorong pembangunan rel kereta api dan pemanfaatannya di pelabuhan tanjung priok dan pelabuhan utama lainnya di Indonesia). Memperkuat infrastruktur telekomunikasi c. Memperkuat daya saing ekonomi. Mengatur masuknya foreign direct investment. Memperbaiki regulasi yang menghambat perekonomian. d. Reformasi birokrasi. Percepatan realisasi APBN untuk belanja barang, belanja modal dan belanja rutin, untuk mendorong tumbuhnya sektor riil. Percepatan regulasi untuk mengatasi krisis yang mendesak. Percepatan pelayanan dan fasilitas, termasuk mengurangi korupsi, pungli serta perda yang memberatkan dunia usaha. e. Memperkuat kinerja sektor keuangan . Mendorong terbentuknya lembaga OJK. Kebijakan suku bunga yang lebih kompetitif untuk mendorong penyaluran kredit perusahaan. Mendorong tumbuhnya ekonomi syariah. f. Meningkatkan peran ekonomi daerah dalam menunjang ekonomi nasional. Mendorong pemerataan pembangunan didaerah, khususnya di kawasan timur Indonesia. Mendorong Pemerintah Daerah untuk mampu membelanjakan APBD secara efektif dan efisien. Mendorong tumbuhnya ekonomi daerah. Mendorong peran Kadin Daerah.
MENINGKATKAN PERANAN EKONOMI DAERAH DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL Kebijakan ekonomi di Indonesia meskipun di era otonomi daerah, kurang memberikan ruang bagi pembangunan ekonomi daerah. Meskipun sudah ada dana desentralisasi seperti Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), namun Pemerintah kurang mendorong terwujudnya pembangunan di daerah. Hal nampak dengan di parkirnya dana daerah di Sertifikat Bank Indonesia, yang menunjukkan adanya kebingunan bagi daerah dalam membelanjakan uangnya karena tidak adanya program pembangunan yang jelas di daerah. Untuk itu kiranya, Pemerintah pusat dapat membuat regulasi dan pranata yang memadai yang mendorong bergulirnya pembangunan daerah melalui berbagai sisi, antara lain : a. Pemanfaatan alokasi dana dari APBN. Sering kali ada pembiayaan proyek bersama antara APBN & APBD, untuk itu pada sektor-sektor tertentu pembiayaan dari anggaran APBN hendaknya diarahkan pada pembangunan infrastruktur di daerah yang mendukung strategi pembangunan nasional. b. Mendorong desentralisasi sebagian proses investasi di daerah. c. Mendorong setiap daerah memiliki keunggulan/daya saing masing-masing sesuai potensi daerahnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam dan budaya yang beragam, oleh karena itu perlu memperkuat keunggulan tersebut dalam konsep “One Village One Product” (OVOP),
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
63
sehingga memiliki keunggulan yang lebih baik dan mampu dikembangkan lebih besar lagi sampai dengan pangsa ekspor. d. Melaksanakan stick and carrot bagi pemanfaatan dana-dana dari Pemerintah pusat yang diberikan ke daerah. Upaya yang sudah dilakukan perlu lebih diperketat dan dipertegas, sehingga mendorong pengelolaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran di daerah. e. Alokasi bagi hasil penerimaan pajak yang lebih berimbang untuk daerah serta aturan pemanfaatan bagi hasil tersebut untuk pembangunan.
REKOMENDASI KADIN Rekomendasi Eksternal: 1.
Kurang tersedianya infrastruktur (sarana dan prasarana) seperti jalan, transportasi, pelabuhan, bandara dan lain-lain untuk wilayah Indonesia misalnya Jabodetabek. Oleh karena itu harus ada pengelolaan yang jelas dan tunggal. Public Private Partnership dalam Pembangunan Infrastruktur agar dapat dijalankan dengan tetap memperhatikan prinsipprinsip good governance dan good corporate governance. 2. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini saat ini mencapai 5,2% (Laporan BPS 2010). Pertumbuhan ini didominasi sektor keuangan (pasar modal), dan sektor konsumsi. Sektor riil tidak menunjukan pertumbuhan yang signifikan, sebagaimana yang diharapkan untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas. 3. Mendorong industri-industri baik industri manufaktur dan agro-industri untuk berkembang dan maju dengan keberpihakan serta dukungan dari Pemerintah. Dalam hal ini pemerintah agar memprioritaskan kepentingan nasional dan pengusaha nasional. Impelementasi riil antara lain sebagai berikut: • Penurunan suku bunga dari perbankan dan pajak yang rendah untuk industri baik menengah, kecil dan mikro. • Untuk industri-industri di luar Jawa mendapatkan insentif sehingga suku bunga kredit lebih rendah dibandingkan industri yang ada di Pulau Jawa. 4. Kadin dan Pemerintah bersama-sama melakukan trade defence dan market intelegence (baik kedalam maupun keluar keluar negeri ). Implementasinya antara lain : memberikan pelatihan peningkatan kemampuan bagi pelaku usaha daerah, Sekretariat Kadin Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mendorong ekspor dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri). Adanya data-data untuk pasar (market) luar negeri yang disediakan oleh pemerintah dengan bekerjasama dengan Komite-Komite Bilateral Kadin untuk kepentingan dunia usaha. 5. Program kewirausahaan digalakkan untuk melahirkan pelaku usaha-pelaku usaha baru dimana tugas Kadin sebagai pembina. Program ini dijalankan bekerja sama dengan asosiasi atau himpunan terkait. 6. Adanya suatu standarisasi nasional untuk public service, dengan berbasis informasi teknologi. 7. Dalam rangka memperkuat dan meningkatkan nilai investasi sektor riil baik dari investasi asing maupun investasi dalam negeri, Kadin Indonesia perlu se optimal mungkin bekerjasama dengan pemerintah agar target nilai investasi dapat tercapai. Berkaitan dengan hal tersebut, khususnya dalam upaya membangun keberdayaan dan daya saing usaha nasional, Kadin Indonesia meminta kepada pemerintah agar lebih mendorong, meningkatkan serta memfasilitasi masuknya investasi yang berasal dari dalam negeri yang dilakukan oleh pengusaha nasional maupun pengusaha daerah, agar ke depan potensi atau peluang investasi yang ada di indonesia tetap dapat secara mayoritas dilakukan oleh investor dalam negeri. 8. Kadin Indonesia merekomendasikan untuk merevisi beberapa UU agar pengusaha tidak mengalami kesulitan antara lain: • UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba • UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan • UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terutama Pasal 86 dan 87 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 9. Percepatan pembentukan Majelis Nasional Pengembangan Standarisasi Kompetensi Industri. 10. Perlu berdirinya lembaga pelatihan SDM Kadin di tingkat propinsi. 11. Menata kembali rencana Tata Ruang Hutan dan Wilayah setiap daerah sesuai dengan perkembangan pertumbuhan penduduk dan dunia usaha daerah masing-masing.
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
64
12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Penguatan kemampuan pengusaha kecil dan menengah dalam menghadapi era globalisasi melalui penguatan: • Perusahaan • Institusional • Negara Mendesak Pemerintah untuk pengembalian pajak sebagai insentif kepada dunia usaha/Kadin. Adanya suatu kebijakan energi dalam negeri harus diprioritaskan dan dikelola secara efektif dan efisien. Penertiban jalur lalu lintas untuk sarana angkutan baik darat, laut maupun udara untuk kelancaran perekonomian dengan mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan UU Multimoda Transportasi. Perijinan satu atap, dengan mendelegasikan kewenangan perijinan investasi untuk PMA kepada BKPM untuk pusat, untuk investasi daerah kepada pemerintah provinsi sesuai semangat otonomi daerah. CN costguard, pelabuhan-pelabuhan di daerah Indonesia Bagian Timur menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan tidak efisien secara administrasi dan waktu. Keberpihakan perbankan-perbankan di daerah terhadap pengusaha lokal, dengan membatasi untuk menyimpan di SBI sebesar 20%. Guna mendorong pemerataan pembangunan nasional dan pembangunan ekonomi yang terencana dan berkelanjutan, Kadin perlu mendorong pemerintah untuk membuat kajian tentang pemindahan Ibukota negara. Mendorong/mendesak pemerintah agar sektor riil segera dapat diberdayakan dengan memberikan fasilitas dan insentif kepada ekonomi mikro/UKM. Untuk mendorong pertumbuhan investasi, pemerintah wajib mengutamakan pengusahapengusaha nasional dengan dukungan kebijakan yang memudahkan pengusaha nasional untuk melakukan investasi. Perlu adanya kepastian peraturan tentang ijin masuk kapal pesiar (yacht) dan kepabeanan di Indonesia. Diadakannya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir untuk menambah daya saing usaha di Indonesia.
Rekomendasi Internal: 1. Pemberdayaan Kadin-Kadin Daerah (khususnya Kabupaten) untuk lebih fokus sebagai mitra strategis pemerintah daerah di daerah-daerah, sebagaimana halnya di Kadin Indonesia dengan pembentukan komite-komite khusus untuk menangani hal tertentu yang menjadi bidangnya. 2. Di dalam rangka meningkatkan peran Kadin dalam mensukseskan program-program pemerintah sebagai mitra strategis, maka pembentukan Dewan Pengurus Kadin Indonesia Periode 2010-2015 maupun Kadin-Kadin Daerah, disesuaikan dengan struktur organisasi pemerintahan baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. 3. Semua pengusaha Indonesia wajib menjadi anggota Kadin sesuai dengan Keppres No.17 Tahun 2010 (Pasal 1 AD dan Pasal 4 ART Kadin : Setiap pengusaha Indonesia ..... berkewajiban menjadi anggota Kadin). Dibentuk Tim Ad Hoc Bidang Organisasi untuk sosialiasi Peran dan Legalitas Kadin untuk penguatan organisasi ke depan baik ke dalam maupun ke luar organisasi. 4. Untuk pendaftaran Tanda Daftar Perusahaaan (TDP) dilakukan dan mendaftar ke Kadin. Untuk mendapatkan TDP tersebut ada rekomendasi dari asosiasi terkait. 5. Dibentuknya Tim Ad Hoc untuk merevisi UU No.1 Tahun 1987 tentang Kadin (dalam rangka merevitalisasi Fungsi dan Peran Kadin). Terutama mengenai Pasal 6 untuk memperkuat Fungsi Kadin. 6. Adanya pemberdayaan asosiasi-asosiasi untuk pencapaian sasaran-sasaran program yang akan dibuat terukur dan jelas. 7. KTA Kadin dibuat aturannya yang jelas untuk semua sektor ekonomi. 8. Guna menjembatani jurang pemisah antara usaha kecil dan besar Kadin dianggap perlu untuk membuat program peningkatan kelompok usaha menengah secara kuantitatif maupun kualitatif. 9. Mereview ulang Roadmap Kadin sebagai masukan kebijakan kepada pemerintah. 10. Dalam kegiatan yang berhubungan dengan infrastruktur hendaknya Kadin Indonesia melibatkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional sebagai mitra untuk merumuskan dan memutuskan segala hal yang berkaitan dengan usaha bidang konstruksi.
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
65
V.
Visi dan Misi Ketua Umum Kadin Indonesia Terpilih
VISI : “ Menuju Ekonomi Indonesia yang tangguh” MISI : Mewujudkan revitalisasi Kadin menjadi solusi dan inisiator perubahan pola pikir dan tindakan dalam pembuatan kebijakan strategis ekonomi serta penataan dan implementasi kebijakan strategis ekonomi yang adil. o Kadin harus berinisiatif mendorong terjadinya penciptaan kebijakan pemerintah yang bisa memicu perkembangan ide dan inovasi baru secara sehat Kadin harus menjadi motor pendorong agar daerah berperan lebih besar dalam penguatan dan pemerataan ekonomi nasional yang lebih adil. o Setiap anggota Kadin adalah solusi dan motor pembangunan Indonesia, terutama di daerah. Kadin harus mendorong pemanfaatan sebesar-besarnya investasi untuk kemakmuran dan keamanan bangsa dan negara. o Persaingan global sangat cepat. Dibutuhkan konsistensi dan determinasi agar tidak tertinggal dari negara lain. o Untuk pembangunan infrastruktur di daerah harus dioptimalkan sehingga bisa menarik investasi dan mempercepat roda perekonomian daerah. 5 (Lima) Pilar Revitalisasi Kadin : Untuk me-revitalisasi Kadin, ada lima hal krusial yang dibutuhkan, yaitu : Pertama, adalah kepemimpinan yang matang, berpengalaman dan visioner. Ini dibutuhkan untuk mengayomi kepentingan setiap anggota Kadin agar dinamika organisasi tetap berada
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
66
dalam harmoni. Keharmonisan antara kebijakan pemerintah dan kepentingan pelaku ekonomi terutama di daerah-daerah menjadi sebuah kekuatan untuk memenangkan kompetisi global. Kedua, adalah kematangan dan kapabilitas anggota Kadin. Kematangan dan kapabilitas anggota diperlukan saat ini, karena setiap anggota Kadin harus menjadi solusi untuk mengatasi tantangan organisasi dan bangsa di masa mendatang. Dalam konteks daerah, Kadin daerah harus menjadi solusi bagi hambatan pembangunan di daerah. Kapabilitas itu akan membentuk kepercayaan diri untuk lepas dari dikotomi ukuran skala dan sektor usaha, senioritas dan batasan daerah. Dengan demikian setiap anggota Kadin memiliki emansipasi pemikiran dan usaha untuk tururt memberikan kontribusinya pada organisasi dan bangsa. Ketiga, adalah kerjasama dan saling percaya antar anggota. Perbedaan bukan menjadi batasan, melainkan menjadi kekuatan untuk mengatasi dinamika tantangan dunia usaha secara bersama-sama. Kerjasama dan saling percaya akan mecegah terjadinya persaingan tidak sehat antar anggota Kadin. Kejasama dan saling percaya akan mendorong setiap anggota Kadin saling melindungi tanpa memandang batsan daerah serta skala dan jenis usaha. Keempat, adalah keberanian melakukan inovasi. Pelaku usaha harus mampu beradaptasi dengan cepat untuk mengatasi tantang dunia usaha dan dinamika globalisasi yang sangat cepat. Diperlukan ide-ide dan solusi baru yang adaptif terhadap perubahan tantangan dunia usaha dan dinamika globalisasi. Kelima, adalah kaderisasi yanmg berkelanjutan. Kehadiran generasi pengusaha-pengusaha baru sangat diperlukan Indonesia. Dengan bertambahnya pengusaha-pengusaha baru, maka produktifitas akan meningkat. Kadin harus berinisiatif mendorong terciptanya kebijakan yang memungkinkan setiap orang, tua maupun muda, dari seluruh nusantara menjadi pengusahapengusaha nasional baru yang berkelas internasional. Sangat menyenangkan melihat pengusaha-pengusaha baru bermunculan dari seluruh daerah di Indonesia.
LAMPIRAN – LAMPIRAN 1. Transkripsi Sambutan Presiden Republik Indonesia dalam Musyawarah Nasional VI Kadin Jakarta Convention Centre, Jumat, 24 September 2010 Sambutan pada Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional VI Kadin Indonesia
TRANSKRIPSI SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA PERESMIAN PEMBUKAAN MUSYAWARAH NASIONAL VI KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) INDONESIA DI JAKARTA CONVENTION CENTER, JAKARTA TANGGAL 24 SEPTEMBER 2010
Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Yang saya cintai sahabat saya, Pak JK, Ibu Melani Suharli, Wakil Ketua MPR RI,
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
67
Para Menteri dan Anggota Kabinet Indonesia Bersatu II Yang Mulia Para Duta Besar Negara-negara Sahabat, dan Pimpinan Organisasi-organisasi Internasional, Saudara Gubernur DKI Jakarta, Saudara Ketua Umum Kadin dan Para Pengurus Jajaran Kadin, baik pusat maupun daerah, Para Pimpinan dunia usaha, baik milik negara maupun swasta, Hadirin sekalian yang saya muliakan, Marilah pada kesempatan yang baik dan insya Allah penuh berkah ini, sekali lagi kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena kepada kita masih diberikan kesempatan untuk terus membangun bangsa, utamanya di dalam memajukan ekonomi dan dunia usaha nasional. Sebelum saya menyampaikan sambutan pada acara yang sangat penting ini, saya ingin merespons apa yang disampaikan oleh Saudara Adi Putra Tahir, Pimpinan Kadin tadi, bahwa pemerintah, saya pribadi tentu memberikan atensi yang besar bagi perkembangan dunia usaha, termasuk peran dan kiprah dari Kadin. Sebenarnya, tidak gratis karena ada harapan dan kepentingan saya. Kepentingan saya adalah kalau dunia usaha tumbuh dengan baik, ekonomi berkembang baik, maka lapangan pekerjaan untuk rakyat kita akan tercipta. Pengangguran akan berkurang. Dengan rakyat kita bisa bekerja, income-nya, penghasilannya bertambah. Kalau income-nya bertambah, maka secara bertahap kemiskinan akan berkurang. Itu kepentingan saya, kepentingan pemerintah. Masih ada yang lain. Kalau dunia usaha tumbuh dengan baik, maka pajak yang diterima oleh pemerintah makin meningkat, dan dengan penerimaan negara dan pajak yang Saudara berikan kepada pemerintah, kami bisa membiayai pembangunan lebih baik lagi, lebih banyak lagi: pendidikan, kesehatan, membangun infrastruktur, dan sebagainya. Jadi sebetulnya, saya juga punya kepentingan mengapa dunia usaha harus terus tumbuh dan berkembang. Empat tahun yang lalu, ada yang mengkritik saya dari kalangan Dewan Perwakilan Daerah, ingat saya dulu. Kritiknya adalah ketika saya mengeluarkan statement, antara lain statement itu: kebijakan ekonomi pemerintah juga harus pro bisnis. Saya dikritik, “Kok pemerintah pro bisnis? Mestinya pro rakyat kecil.” Padahal lengkapnya adalah, yang kita pilih sebagai strategi pembangunan ekonomi adalah pro pertumbuhan atau pro growth, pro lapangan pekerjaan atau pro jobs, pro pengurangan kemiskinan atau pro poor, dan pro lingkungan atau pro environment. Semua itu bisa dilakukan, terutama pertumbuhan dan lapangan pekerjaan, manakala bisnis berkembang dengan baik, dunia usaha berkembang dengan baik. Berarti pemerintah pun di dalam melaksanakan pembangunan ekonomi haruslah pro bisnis. Dalam konteks itu, sebenarnya semua mengarah kepada peningkatan kesejahteraan rakyat kita. Kemarin di tempat ini juga, saya membuka IBBEX, Indonesia Business BUMN Expo and Conference 2010. Sebagian dari Saudara juga hadir dalam acara IBBEX kemarin. Hari ini alhamdulillah saya bertemu dengan Saudara untuk yang kedua kalinya dalam waktu kurang dari dua bulan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, pertama-tama, saya mengucapkan selamat melaksanakan Musyawarah Nasional VI. Semoga dengan munas ini, Kadin bertambah sukses; dan dengan munas ini, ke depan Kadin bisa berkontribusi lebih banyak lagi kepada pembangunan ekonomi dan pengembangan dunia usaha. Dan Munas ini di samping memilih ketua umum yang baru, saya berharap berlangsung dengan baik, damai, demokratis, mengarah kepada kepentingan masa depan Kadin dan kepentingan dunia usaha serta perekonomian kita; tetapi jangan disia-siakan juga kesempatan ini, jadikan satu forum untuk mencari dan mendapatkan peluang untuk berusaha yang lebih besar lagi di masa depan, to find and to create opportunities. Saudara-saudara, Saya juga harus menyampaikan ke hadapan jajaran Keluarga Besar Kadin, ucapan terima kasih dan penghargaan pemerintah atas kontribusi Kadin selama ini dalam, sekali lagi mengembangkan dunia usaha dan perekonomian kita. Saya juga ingin mengulangi sekali lagi terima kasih dan penghargaan atas kerja sama dan kemitraan kita selama ini, terutama ketika kita menghadapi situasi yang sulit.
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
68
Kita masih ingat pada tahun 2007 dan 2008, ketika dunia menghadapi krisis pangan dan krisis energi, kita bersatu, bekerja bersama-sama untuk melakukan stabilisasi harga pangan dan energi waktu itu. Kita bertemu di Yogyakarta. Masih ingat dengan judul bagaimana mengubah krisis menjadi peluang, from crisis to opportunity. Kemudian kita bertemu di Jakarta beberapa kali dalam rangka kolaborasi untuk melakukan stabilisasi harga, pangan utamanya waktu itu. Ketika dunia mengalami resesi perekonomian, krisis keuangan, Kadin, pemerintah, para ekonom, para gubernur dan banyak pihak waktu itu secara maraton melaksanakan pertemuan-pertemuan yang saya dengan Pak Jusuf Kalla sangat aktif waktu itu untuk betul-betul meminimalkan dampak krisis perekonomian global terhadap negara kita. Bahkan dalam G20 Summit yang pertama, Kadin ikut menyumbang posisi Indonesia dan bahkan ikut mendampingi saya dalam menghadiri G20 Summit yang pertama, yang dilaksanakan di Amerika Serikat pada akhir tahun 2008 yang lalu. Saudara-saudara, Manfaat dari kerja sama dan kemitraan antara pemerintah dengan Kadin banyak. Pertama, kita akan sama-sama tahu ragam dan kompleksitas masalah yang kita hadapi, baik yang berkaitan dengan ekonomi nasional, ekonomi regional: Asia, dan juga ekonomi dunia. Pemerintah tahu harapan Kadin, harapan Saudara. Tapi Saudara juga tahu kesulitan pemerintah di dalam membangun perekonomian, di dalam mengembangkan economic policy yang betul-betul tepat untuk menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Saudara tahu bahwa economic policy harus melihat pula aspek yang lain: aspek sosial, aspek politik, aspek hukum, aspek keamanan, dan bahkan kerja sama pada tingkat dunia. Semuanya itu dengan kolaborasi yang baik insya Allah bisa kita rumuskan kebijakan dan langkah-langkah tindakan yang baik. Di waktu krisis, kebersamaan ini harus dilakukan. Kita punya pengalaman: 1998-1999, karena kurangnya sinergi dan sinkronisasi. Krisis yang dialami oleh bangsa kita sangat besar dan sangat dalam. Sepuluh tahun kemudian, ketika kita juga menghadapi persoalan yang kurang-lebih sama, kita lebih merapat, kita lebih bekerja bersama-sama. Alhamdullilah, banyak yang bisa kita lakukan untuk mengatasi keadaan waktu itu. Hadirin yang saya hormati, Jajaran Keluarga Besar Kadin yang saya cintai, Saya ingin untuk mengajak Saudara sekali lagi memahami perkembangan dunia dari sisi perekonomian global, dan juga perkembangan ekonomi di kawasan, utamanya di Asia. Kita tahu dunia terus berubah dengan tantangan-tantangannya yang baru. Dunia pasca krisis 2008 kemarin juga mengalami pergeseran dan perubahan. Geopolitik ikut berubah, demikian juga geoekonomi. Tetapi yang jelas, apa yang dilakukan dunia sekarang ini pasca krisis dalam global economic recovery, itu sesungguhnya memberikan peluang baru kepada semua bangsa di dalam bidang perekonomian dan bidang usaha. Dua hal yang ingin saya angkat. Peluang seperti apa yang dihadirkan oleh perekonomian global? Pertama, semua pemimpin dunia, semua bangsa-bangsa di dunia sepakat, pertumbuhan perekonomian ke depan haruslah tetap kuat, yang dirumuskan dalam bahasa G20 adalah strong, balanced, and sustainable global economic growth. Itu yang menjadi harapan dunia. Dengan strong growth seperti itu, maka diharapkan kesejahteraan masyarakat sedunia akan semakin dapat ditingkatkan. Yang kedua, pelajaran yang dipetik, realitas baru adalah kalau dulu kutub-kutub atau kawasankawasan pertumbuhan itu berada pada Amerika Utara dan Eropa Barat, sekarang ternyata banyak pusat-pusat pertumbuhan yang baru, Timur Tengah misalnya, beberapa tempat di Amerika Latin, beberapa tempat di Afrika, beberapa tempat di Eropa Timur, di Asia. Tetapi satu hal yang nyata bahwa kawasan Asia dalam krisis kemarin telah menjadi benteng, menjadi penyelamat dan diharapkan ke depan Asia menjadi motor pengerak dan pilar dari perekonomian dunia. Dengan gambaran ini, Saudara-saudara, apa artinya bagi Indonesia? Apa artinya bagi kita, bagi bisnis kita, bagi KADIN, bagi swasta, bagi BUMN? Tiada lain ke depan akan terbuka peluangpeluang baru, great opportunity, yang harus kita cari, kita dapatkan, dan kita ciptakan. Kalau kita lebih tukikkan lagi ke dalam realitas perekonomian di masa depan, kebangkitan Asia, tumbuhnya perekonomian Asia sebagai salah satu motor penggerak perekonomian global berarti terbuka lebih luas lagi trade and invesment di kawasan ini: pertanian, industri, dan jasa, pangan dan energi,
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
69
pariwisata, transportasi, dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, jasa permodalan dan jasa keuangan, dan masih banyak lagi sektor-sektor dan cabang-cabang bisnis yang bisa kita dapatkan dan kita ciptakan peluang-peluangnya bagi kita semua Bicara pertumbuhan ekonomi Asia juga bicara tentang regional connectivity, konektivitas antara Indonesia, sesama negara ASEAN, dengan Jepang, dengan China, dengan Korea, dengan India, dan negara-negara lain. Juga bicara tentang regional logistical chain, sistem logistik kawasan Asia yang memungkinkan interaksi lebih luas lagi di antara negara-negara di kawasan ini. Apa artinya? Berarti diperlukan lagi pembangunan infrastruktur yang lebih luas, diperlukan pembangunan sistem logistik nasional kita yang lebih efisien dan lebih kompetitif, diperlukan lagi domestic connectivity sebelum kita mengintegrasikan dengan ekonomi-ekonomi yang lain, atau paling tidak bersama-sama, berbarengan dengan itu semua. Akhirnya, kita sekali lagi tahu bahwa kalau begitu, peluang terbuka, kalau begitu, ruang untuk ekonomi kita berkembang lebih pesat lagi juga terbuka. Mari tidak kita sia-siakan peluang ini, Saudara-saudara, dan hanya perusahaan, dunia usaha yang kompetitif, yang produktif, yang efisien, yang inovatif, yang memiliki good corporate governance yang akan berhasil. Semuanya terpulang kepada kita, terpulang kepada Saudara semua, apakah tahun-tahun mendatang kita bisa mendapatkan peluang yang lebih besar lagi. Hadirin sekalian, Keluarga Besar Kadin yang saya hormati, Saya diberitahu bahwa dalam munas ini Kadin juga menyoroti atau mengangkat tema tentang peningkatan pembangunan daerah. Saya setuju, saya dukung, dan semoga lebih nyata lagi apa yang akan dilakukan pada pembanguan di daerah ini. Sejak awal, pemerintah ingin ada sinergi antara pembangunan sektoral yang dikelola oleh para menteri: pertanian, perindustrian, telekomunikasi, perhubungan, perdagangan, apapun dengan pembangunan-pembangunan regional, pembangunan daerah yang dikelola oleh para gubernur dan walikota. Paradigma dan kebijakan perekonomian kita sekarang ini adalah pertama, paduan dari resourcebased dengan knowledge-based economy. Jangan didikotomikan. Dua-duanya kita perlukan. Juga ekonomi yang berdimensi kewilayahan. Aliran anggaran negara ke daerah makin besar dari tahun ke tahun, sesuai dengan kebijakan desentralisasi fiskal. Otonomi daerah sudah diberlakukan. Dengan demikian, tentu harapan kita, daerah harus lebih kreatif, lebih inovatif, lebih menciptakan iklim investasi yang baik, agar benar-benar upaya untuk meningkatkan pembangunan daerah itu berhasil. Kebijakan nasional tentang pembangunan ekonomi daerah, ini saya beri tahu karena pemerintah ingin terus bermitra dengan Kadin, adalah harus makin dikembangkan infrastruktur di daerah, termasuk transportasi: darat, laut, udara, dan juga energi listrik. Tanpa itu, sulit daerah-daerah untuk mengembangkan industri dan juga bidang usahanya. Kita berpikir mengembangkan kawasan-kawasan ekonomi baru di daerah, dan saya berharap, berangkat dari bawah, bukan maunya Jakarta tapi inisiatif dari daerah-daerah sendiri. Kita ingin, misalnya daerah Indonesia Timur, itu tentu harus lebih di samping tadi: infrastruktur, transportasi, listrik, juga industri kelautan dan perikanan, dan juga ecotourism. Jadi pada prinsipnya, Saudara-saudara, daerahdaerah akan berkembang kalau semua itu bisa kita bangun lima, sepuluh tahun mendatang. Demikian juga apabila ada prakarsa daerah untuk membangun kawasan-kawasan ekonomi yang baru. Saya juga ingin benar APBD yang jumlahnya makin tahun makin besar karena desentralisasi fiskal oleh daerah, oleh gubernur, bupati dan walikota juga digunakan untuk tujuan dan sasaran yang tepat dan terarah. Hadirin yang saya hormati, Bagian akhir dari sambutan saya, saya tujukan kepada semua pelaku dunia usaha, baik swasta maupun BUMN, utamanya jajaran pengurus Kadin dan pengurus Kadin daerah. Pertama, kalau kita bicara peluang ekonomi, peluang bisnis, jangan hanya melihat bisnis atau ekonomi yang bersumber dari APBN, tapi marilah kita ubah cara berpikir kita, mind set kita, haruslah ekonomi yang bersumber dari GDP, dari PDB. Kalau APBN, APBN kita besarannya sekitar Rp 1.100 triliun, kalau PDB atau GDP menurut sensus yang belum lama kita lakukan, GDP kita adalah Rp 6.370 triliun. Berarti enam kali lebih besar dari APBN kita. Maknanya, the size of our GDP itu kalau secara cerdas diikuti dengan pencarian dan penciptaan opportunity atau peluang usaha, tentu lebih besar
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
70
lagi. Itu yang pertama pesan saya. Yang kedua, economic connectivity. Saya tahu bahwa banyak forum yang Saudara hadiri, baik di negeri sendiri maupun di luar negeri, bicara regional connectivity, Asian connectivity, saya berpesan, itu bagus, tetapi marilah kita juga lebih fokus untuk betul-betul membangun, memantapkan dan memperkokoh domestic connectivity kita sendiri. Dengan demikian nanti di masa depan, perdagangan, investasi, infrastucture building juga menjadi peluang bisnis bagi Saudara semua. Yang ketiga, ekspor penting, sangat penting, karena ekspor juga sumbangan terhadap pertumbuhan. Tetapi jangan lupa, alhamdulilah kita punya pasar dalam negeri juga makin kuat dan makin berkembang. Dulu tahun 2004, waktu saya dengan Pak Jusuf Kalla mulai menjalankan roda pemerintahan, income per capita waktu itu 1.148 dolar AS per kepala, per tahun. Sensus yang belum lama dilakukan, Pak JK, sudah mencapai 2.963 dolar AS atau hampir mendekati 3.000 dolar AS. Sensus juga mengatakan 30 persen penduduk kita itu bahkan income per capita-nya sudah mencapai 5.356 dolar AS. Maksudnya, ini daya beli, ini adalah kekuatan pasar dalam negeri kita, yang kita, apabila kita pandai-pandai mendayagunakannya dengan ekonomi yang sehat, ekonomi yang baik, ini juga penting bagi produksi dan jasa yang Saudara tawarkan untuk dikonsumsi di dalam negeri sendiri. Ini good news sebetulnya untuk bisnis dan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kita tahu masih banyak hambatan di dalam bisnis, betul? Masih banyak simpulsimpul yang belum bagus. Ada bottlenecking, infrastruktur masih ada yang kurang, listrik di beberapa tempat masih kurang, ada peraturan daerah yang belum pas, dan sebagainya. Kita tahu semuanya itu. Kita masih menghadapi seperti itu saja, alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita sudah mencapai 6 persen dan akan terus meningkat. Bayangkan kalau kita beresin semua yang nggak benar-yang nggak benar itu, yang menghambat-hambat itu, hampir pasti ekonomi akan tumbuh lebih tinggi lagi. Mari kita bekerja bersama-sama untuk memberesi yang masih belum beres-belum beres itu. Jadi, masih banyak peluang untuk tumbuh. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, ini harapan saya, agar ekonomi Indonesia di masa depan: 5, 10, 15 tahun lagi benar-benar makin kuat, makin berimbang dan juga sustainable, berkelanjutan, maka tidak boleh pertumbuhan ini hanya driven by demand semata. Demand-side economy itu biasanya kalau ada konsumsi rumah tangga yang meningkat, pengeluaran pemerintah yang meningkat, ekspor yang juga meningkat, investasi yang meningkat, ekonomi akan tumbuh; demand-side economy. Tapi kalau hanya itu saja, bisa mengalami masalah-masalah: dari segi balance, bisa overheating; bisa ada kekurangan modal dalam negeri yang kita perlukan. Oleh karena itu, sekarang dan ke depan kita juga harus membangun supply-side economy. Artinya apa? Pertumbuhan sebuah ekonomi bangsa juga sangat ditopang oleh capital-nya, manusianya, human capital, infrastrukturnya, resources-nya, dan teknologinya. Oleh karena itu, saya berharap dunia bisnis juga melakukan inovasi, penelitian dan pengembangan. Dengan demikian, dari supply-side economy terus tumbuh. Dengan demikian, kalau pasar dalam negeri makin baik, demand makin meningkat, supply bisa memenuhinya. Dengan demikian, ekonomi makin kuat, berimbang, sustain dan sustainable. Itulah pekerjaan besar kita, yang saya berharap antara pemerintah, dunia usaha, para ekonom, pemerintah daerah bersama-sama untuk membangun satu keadan ekonomi nasional seperti itu. Saya menggarisbawahi inovasi, saya menggarisbawahi penelitian, pengembangan dan penguasaan teknologi. Saya menggarisbawahi daya saing. Dalam globalisasi, yang tidak berdaya saing pasti kalah. Yang berdaya saing insya Allah menang. Ada berita baik: World Economic Forum tahun ini memberikan peringkat kita dalam competitiveness, itu 10 poin lebih tinggi. Tahun sebelumnya, 54 peringkat kita, tahun ini menjadi 44. Tapi kita sendiri tentu tidak boleh puas. Kalau semua benar, inovasinya benar, memberesi yang tidak beres tadi berjalan dengan baik, competitiveness kita, peringkat daya saing kita insya Allah akan lebih tinggi lagi. Pemerintah telah menghadirkan Komite Ekonomi Nasional dan Komite Inovasi Nasional; sebagian besar KEN juga dari Kadin, yang masuk KIN dari Kadin juga banyak; gunakan fasilitas itu bersamaRangkuman Hasil Munas VI Kadin
71
sama dengan Saudara untuk menuju ekonomi yang saya harapkan tadi: keseimbangan antara sisi supply dan sisi demand, dan menuju ke ekonomi yang lebih berdaya saing tinggi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Dan sebagai penutup, teruslah Saudara-saudara mengembangkan bisnis dengan mencari dan menciptakan peluang yang tersedia; pemerintah akan terus bekerja untuk membikin baik lagi iklim investasi dan iklim dunia usaha; kemudian mari terus kita perkokoh, kita bangun kerjasama dan partnership yang baik: pemerintah dengan dunia usaha, dengan Kadin, baik yang ada di pusat maupun di daerah. Dengan ajakan dan harapan seperti itu, dengan doa saya semoga musyawarah nasional ini berjalan dengan baik, termasuk pemilihan ketua umumnya nanti, maka dengan terlebih dahulu memohon ridha Allah SWT dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Nasional VI Kadin Indonesia dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sekian. Wassalaamualaikum Wr. Wb. ***** Biro Pers dan Media Rumah Tangga Kepresidenan
2. PRESENTASI PEMBIAYAAN EKSPOR PRODUK DAN JASA INDONESIA EXIMBANK (LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA) •
Dasar hukum Indonesia Eximbank atau (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI) adalah Undang-Undanga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) yang beroperasi sejak 1 September 2009.
•
LPEI memiliki tugas untuk mendorong ekspor dan menyediakan pembiayaan ekspor nasional.
•
Pembiayaan ekspor nasional: a. Pembiayaan : 1. Korporasi 2. UMKMK b. Penjaminan : 1. Untuk eksportir Indonesia 2. Untuk importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri 3. Untuk bank 4. Dalam rangka pelaksanaan proyek: a) jaminan proyek b) jaminan pelaksanaan c) jaminan uang muka d) jaminan pemeliharaan c. Asuransi dan Reasuransi: - atas risiko kegagalan ekspor - atas kegagalan bayar - risiko politik di negara tujuan ekspor d. Jasa konsultasi kepada : bank, lembaga keuangan, eksportir, produsen barang ekspor, UMKMK.
•
Model skema pembiayaan untuk UKM: Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
72
Model 1 Model 2
: lingkage program dengan existing nasabah korporasi : Joint financing dengan bank pelaksana atas persetujuan kredit bank pelaksana
I Made Gde Erata Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) Indonesia Stock Exchange Building Tower II, 8th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
3. MOU antara Kementerian Perdagangan – Kementerian Dalam Negeri – Kadin Indonesia tentang Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Berorientasi Ekspor NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DAN KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA Nomor: 512-737 Tahun 2010 Nomor: 1310/M-DAG/MOU/9/2010 Nomor: MOU/097/DP/IX/2010 TENTANG PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI DAERAH BERORIENTASI EKSPOR Pada hari ini Jum’at, tanggal 24 bulan September tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Jakarta kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. GAMAWAN FAUZI
:
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat.
2. MARI ELKA PANGESTU
:
Menteri Perdagangan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan Republik
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
73
Indonesia, beralamat di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat. 3. ADI PUTRA TAHIR
:
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kamar Dagang dan Industri Indonesia, beralamat di Menara Kadin Indonesia Lantai 29, Jalan H. R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950.
Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini, Kami secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK selanjutnya menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut : a. bahwa komoditi ekspor daerah mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pendapatan devisa dan surplus perdagangan internasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa komoditi ekspor daerah belum dikembangkan secara optimal, berkelanjutan dan kurang mempunyai daya saing. c. bahwa untuk pengembangan potensi komoditi ekspor daerah perlu dibuat nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia tentang pengembangan potensi ekonomi daerah berorientasi ekspor yang dilandasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1 TUJUAN Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melakukan kegiatan pengembangan potensi ekonomi daerah yang berorientasi ekspor. Pasal 2 RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi: a. b. c.
fasilitasi daerah dan pelaku usaha dalam pengembangan potensi ekonomi daerah berorientasi ekspor; pendataan potensi ekonomi daerah yang berorientasi ekspor, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah; dan pembinaan kepada pemangku kepentingan di daerah dalam meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah yang berorientasi ekspor. Pasal 3 TUGAS
(1)
Menteri Dalam Negeri bertugas: a.menyiapkan data potensi daerah, mendorong pemerintahan daerah untuk pengembangan potensi daerah, pengembangan sarana dan prasarana ekonomi daerah serta penyiapan kebijakan pengembangan ekonomi daerah; b. mendorong kerjasama antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, promosi potensi daerah yang berorientasi eksport secara terpadu, dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait; dan c. melakukan pembinaan kepada aparat di daerah dalam peningkatan kemampuan dalam mengembangkan potensi daerah.
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
74
(2)
Menteri Perdagangan bertugas : a.melakukan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan produk ekspor dalam mengembangkan potensi daerah; b. meningkatkan kerjasama dan kemitraan pemangku kepentingan, pengembangan potensi ekonomi daerah berorientasi ekspor; dan c. mendorong kegiatan promosi produk ekspor dalam mengembangkan potensi daerah.
(3)
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia bertugas: a.menyeleksi perusahaan di daerah yang hendak berpartisipasi dalam promosi dan misi dagang di dalam dan luar negeri dan memilih perusahaan yang layak memperoleh fasilitasi pembiayaan dari lembaga keuangan bank atau non bank. b. melakukan pendampingan bagi pelaku usaha kecil dan menengah di daerah yang bermaksud melakukan ekspor dengan cara bimbingan teknis atau pelatihan; dan c. melakukan komunikasi, konsultasi dan sosialisasi atas setiap kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha daerah yang berorientasi ekspor. Pasal 4 PELAKSANAAN
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama oleh pejabat yang ditunjuk pada masing-masing lembaga yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. Pasal 5 EVALUASI Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Pasal 6 JANGKA WAKTU 1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK. 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atas dasar kesepakatan PARA PIHAK. 3) PARA PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling sedikit dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir. Pasal 8 PENUTUP
1). Setiap perubahan yang dilakukan terhadap isi dari Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. 2). Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing 1 (satu)
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
75
rangkap disampaikan kepada PARA PIHAK.
MENTERI DALAM NEGERI
GAMAWAN FAUZI
MENTERI PERDAGANGAN
MARI ELKA PANGESTU
KETUA UMUM KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
ADI PUTRA TAHIR
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA, PERUSAHAAN MITRA STRATEGIS, PERUSAHAAN ANGGOTA KADIN DAERAH DAN TIM PENDAMPING KADIN INDONESIA MENGENAI PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH BERORIENTASI EKSPOR
Pada hari ini Jum’at, tanggal 24 September 2010, bertempat di Jakarta kami yang bertandatangan i bawah ini: 4. I MADE GDE ERATA : Ketua Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“LPEI”), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“LPEI”) atau yang juga dikenal dengan Indonesia Eximbank, berkedudukan di Indonesia Stock Exchange Building Tower II, 8th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai Pihak Pertama; 5. PERUSAHAAN MITRA STRATEGIS : Merupakan Perusahaan Mitra Strategis yang dalam hal ini diwakili oleh Transpacific Group, berkedudukan di Jakarta, selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai Pihak Kedua; 6. PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ANGGOTA KADIN DAERAH : Merupakan Perusahaan Anggota Kadin daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
76
a. PT Latransa Citra, Anggota KADIN DKI, berkedudukan di Jakarta, b. PT Tri Nunggal Mandiri, Anggota KADIN DKI, berkedudukan di Jakarta, c. PT Buana Global Lestari, Anggota KADIN DKI, berkedudukan di Jakarta, d. PT Baswin Citra Paramuda, Anggota KADIN DKI, berkedudukan di Jakarta, e. PT Valuindo Utama, Anggota KADIN DKI, berkedudukan di Jakarta, f. PT Daya Karya Persada, Anggota KADIN Gorontalo, berkedudukan di Gorontalo, g. PT Canary Furniture, Anggota KADIN Jawa Barat, berkedudukan di Jawa Barat, selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai Pihak Ketiga ; 7. TIM PENDAMPING KADIN INDONESIA: Ketua Tim Pendamping Kadin Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia nomor : Skep/072/DP/VII/2010 tentang Pembentukan Tim Pendamping Fasilitas Kredit Pelaku Usaha Daerah Berorientasi Ekspor tertanggal 9 Juli 2010 sebagaimana disempurnakan dengan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia nomor : Skep/096/DP/IX/2010 tertanggal 22 September 2010, berkedudukan di Menara Kadin indonesia Lt. 29 Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh Safari Azis selaku Ketua Tim, selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai Pihak Keempat. Secara bersama-sama Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat, selanjutnya disebut sebagai Para Pihak. Dengan ini Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut : (i) Bahwa Pihak Pertama adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang bertujuan untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam mendorong program ekspor nasional melalui Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi dan Jasa Konsultasi. (ii) Bahwa Pihak Kedua merupakan Perusahaan-Perusahaan Mitra Strategis yang akan menjadi sponsor dan penjamin bagi Pihak Ketiga yang membutuhkan fasilitas pembiayaan dari Pihak Pertama melalui kegiatan supervisi pada aspek manajamen, pasar, teknologi, dan produksi. (iii) Bahwa Pihak Ketiga merupakan Perusahaan Anggota KADIN Daerah yang memiliki potensi ekspor dan membutuhkan fasilitas Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi dan Jasa Konsultasi dari Pihak Pertama. (iv) Bahwa Pihak Keempat merupakan Tim Pendamping Kadin Indonesia yang bertugas untuk melakukan sosialisasi bagi pengusaha di daerah; memberikan pelatihan, bimbingan teknis, orientasi, dan pembekalan pengetahuan dasar ekspor bagi usaha kecil, menengah, dan koperasi calon pengusaha ekspor; memfasilitasi akses bagi pengusaha ekspor terhadap fasilitas kredit dari Lembaga Perbankan; serta mewujudkan pengusaha ekspor yang produktif, berdaya saing, dan mampu menjadi pelaku ekspor secara langsung. (v) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk membantu Pihak Ketiga yang memiliki potensi ekspor melalui berbagai kegiatan dengan arahan dan dukungan dari Pihak Keempat. (vi) Bahwa Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan dan Kadin Indonesia tentang Pengembangan Potensi Daerah Berorientasi Ekspor pada tanggal 24 September 2010 di Jakarta menjadi acuan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Pasal 1 TUJUAN Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk melakukan kegiatan pengembangan potensi ekonomi daerah yang berorientasi ekspor dengan menjalankan program melalui fasilitas pembiayaan yang memudahkan Pihak Ketiga untuk melakukan kegiatan ekspor yang mendapat dukungan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) serta instansi maupun lembaga terkait lainnya. Pasal 2 RUANG LINGKUP 1) Pihak Pertama memfasilitasi Pihak Ketiga dalam mengembangkan potensi daerah berupa barang atau jasa yang berorientasi ekspor melalui Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi dan Jasa Konsultasi sesuai ketentuan, prosedur, dan peraturan yang berlaku;
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
77
2) Pihak Kedua membantu memberikan solusi untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dalam melakukan kegiatan ekspor yang dihadapi Pihak Ketiga dalam usaha meningkatkan jejaring dan kerjasama internasional serta merepresentasikan dunia usaha Indonesia; 3) Pihak Ketiga melakukan usaha sesuai komoditas di daerahnya yang berpotensi ekspor, memiliki nilai tambah dan mampu meningkatkan lapangan pekerjaan secara profesional dan akuntabel, dengan menggunakan teknologi tepat guna dan sumber-sumber bahan baku maupun bahan tambahan dari pasar dalam negeri sebagai pengganti impor, melalui kemitraan dengan para pelaku usaha lainnya. 4) Pihak Keempat bersama-sama dengan Pihak Kedua melakukan pembinaan kepada Pihak Ketiga melalui penjaminan, sponsor dan supervisi pada aspek manajemen, pasar, teknologi, dan produksi. Pasal 3 ASAS ITIKAD BAIK Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan pada itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyelesaikan masalah yang timbul dikemudian hari secara profesional dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Pasal 4 PELAKSANAAN 1) Pelaksanaan kegiatan yang merupakan tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama secara tersendiri, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini; 2) Untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibentuk tim pelaksana yang anggotanya berasal dari Para Pihak, yang jumlahnya akan ditentukan oleh masing-masing Pihak selambat lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sejak penandatanganan kesepakatan bersama. Pasal 5 MONITORING DAN EVALUASI Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan bersama secara berkala, paling sedikit setiap enam bulan sekali, dengan tembusan disampaikan kepada jajaran terkait Para Pihak.
Pasal 6 PEMBIAYAAN Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibiayai oleh Para Pihak. Biaya tersebut dapat pula diupayakan oleh Para Pihak lain melalui cara-cara yang sah, resmi, dan tidak mengikat
Pasal 7 1) 2)
JANGKA WAKTU Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan bersama. Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum waktu yang dikehendaki oleh pihak yang mengajukan.
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
78
Pasal 8 PENUTUP Dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 4 (empat) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA
I Made Gde Erata Direktur Eksekutif
PIHAK KEDUA Sean Setiadikurnia Pimpinan Transpacific Group PIHAK KETIGA
Farida Julhaswin Pimpinan PT Latransa Citra
Nadya Kartika Pimpinan PT Tri Nunggal Mandiri
Abdi Pirsawan Pimpinan PT Buana Global Lestari
Basrizal Basir Pimpinan PT Baswin Cipta Paramuda
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
79
Edi Timbul Hardiyanto Pimpinan PT Valuindo Utama
I Gde Maha Gunada Pimpinan PT Daya Karya Persada
Ricardo Aldo Pardede Pimpinan PT Canary Furniture PIHAK KEEMPAT
Safari Azis Ketua Tim Pendamping
Rangkuman Hasil Munas VI Kadin
80
