INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU TUGAS

:

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup daerah

FUNGSI : a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b.

Pemfasilitasian dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup

c.

Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup

d.

Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan serta penanggulangan pencemaran

e.

Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan analisis pengelolaan kualitas lingkungan

f.

Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan upaya pengendalian kualitas lingkungan hidup

g.

Pelaksanaan pelayanan umum

h.

Pengelolaan urusan ketatausahaan

i.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

MATRIX CASCADING IKU ESELON II DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017 Isu No. Strategis LH (RPJMD) 1

2

Tujuan

Indikator Tujuan

Target Indikator Tujuan (Tahun 2017)

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran

Alasan Pemilihan Indikator

Formulasi/Penjelasan

Kondisi Awal (Tahun 2016)

Target Indikator Kinerja Sasaran (Tahun 2017)

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Menjadikan lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih, sehat, indah dan nyaman

Peningkatan prosentase penanganan sampah diwilayah perkotaan pertokoan, perkantoran dan pemukiman

72,27%

Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku

Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perhitungan prosentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman didapatkan dari jumlah volume sampah yang ditangani (ton/hari) / Volume Produksi Sampah (dari wilayah yang ditangani) x 100%

52,20%

72,27%


Mengoptimalkan Kualitas Lingkungan Hidup

Optimalisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Kondisi CUKUP

Mempertahankan kualitas lingkungan hidup

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

-

-

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah kondisi kalitatif air yang diukur dan atau di uji berdasarkan parameterparameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Parameter yang dijadikan dasar perhitungan IKA sebanyak 7 parameter yaitu DO, BOD, COD, pH, TSS, e Coli dan Total Coli Rumus Perhitungan :

Sangat Kurang

Kurang

-

Sesuai amanat KepmenLH No. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air Metodologi perhitungan IKLH yang dikembangkan & disempurnakan oleh KLHK sejak tahun 20112014 (termasuk didalamnya perhitungan IKA, Tutupan Hutan. IKU)

-

-

(Lij : konsentrasi Baku Peruntukan Air (j), Ci : konsentrasi Sample parameter kualitas air (i), PIj adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j), PIj = (C1/L1j, C2/L2j,…,Ci/Lij)

2. Indeks Kualitas Udara

-

-

Sesuai amanat Kepmen LH No. 45 Tahun 2007 tentang Indeks Standar Pencemar udara Metodologi perhitungan IKLH yang dikembangkan & disempurnakan oleh KLHK sejak tahun 20112014 (termasuk didalamnya perhitungan IKA, Tutupan Hutan. IKU)

-

-

-

-

-

3


Mewujudkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup


Kondisi CUKUP

Meningkatnya kualitas layanan bidang lingkungan hidup

1. Tingkat Kepuasan Pelanggan

-

-

Sesuai amanat PermenLH No 06 Tahun 2009 Tentang Laboratorium Lingkungan SNI ISO/IEC17025 : 2008, tentang Standard Akreditasi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan tentang kondisi kualitas udara pada kurun waktu tertentu. Metode perhitungan dan analisa data digunakan metode indeks kualitas udara (IKU) model EU/Indeks annual Model EU-LEU

Sangat Baik

Sangat Baik

3,75

3,8

Parameter yang diuji dan menjadi dasar perhitungan IKU adalah SO2 dan NO2 Lokasi/titik pengambilan contoh mewakili aktivitas: Transportasi, Industri, Perumahan, KomersialPerkantoran Rumus perhitungan : Index Udara (Index Annual model EU-Ieu) = 100 - (50/0.9*(Ieu - 0.1))

Penilaian untuk Tingkat Kepuasan Pelanggan Layanan Laboratorium Lingkungan menggunakan 4 (Empat ) Variabel, yaitu : - Jasa Pengujian Secara Keseluruhan - Ketepatan Waktu - Penyampaian Hasil Pengujian - Akurasi Hasil Pengujian - Pelayanan Staf Laboratorium Perhitungan indikator sasaran tersebut diambil dari 10 (sepuluh) sampel nama costumer dengan menilai 4 (empat) variabel, dididapatkan rata-rata score sebagai berikut : - Jasa Pengujian Secara Keseluruhan : 3,7 - Ketepatan Waktu Penyampaian Hasil Pengujian : 3,7 - Akurasi Hasil Pengujian : 3,6 - Pelayanan Staf Laboratorium : 4

2. Jenis Layanan (Air, Udara, Kebisingan dan Tanah)

4


Meningkatkan kualitas data dan informasi bidang lingkungan hidup


Kondisi CUKUP

Meningkatnya data dan informasi bidang lingkungan hidup yang valid dan konsisten

Jenis data dan informasi LH : a. SLHD

4 (empat) Jenis Layanan Pengujian di Laboratorium Lingkungan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu meliputi Pengujian Kualitas Air, Udara Ambient, Kebisingan dan Tanah

- Sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 1)

-

Laporan SLHD sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup untuk menjadi acuan kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup

-

Pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dokumentasi kebijakan, dan penyajian informasi dengan model P-S-R (PressureState-Response)

- Sesuai Undang-Undang Nomor 32Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (pasal 62 ayat (2)yang mewajibkan pemerintah baik Nasional maupun provinsi atau kabupaten/kota untuk menyebarluaskan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat. Pada ayat (3) menyebutkan bahwa Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain)

b. MIH (Menuju Indonesia Hijau)

Sesuai amanat Permen LH No. 01 Tahun 2012 tentang program Menuju Indonesia Hijau

Fokus penyusunan laporan MIH adalah mengukur perubahan tutupan vegetasi di kawasan lindung di daerah yang pengelolaannya dikendalikan oleh pemerintah kabupaten serta untuk melihat sejauh mana intervensi pemerintah daerah dalam menanggulangi ancaman degradasi lahan di kawasan berfungsi lindung. Sumber data primer dan sekunder dari dinas/Instansi terkait.

c. Lap. Void Tambang

Sesuai Undang-Undang Nomor 32Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa inventarisasi Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam

Laporan menyajikan data dan informasi dari kondisi lokasi bukaan tambang dari perusahaan tambang batubara yang sudah tidak aktif di 10 Kecamatan di Kab. Tanah Bumbu. Data berupa : a. Luasan lahan terganggu

3

4

4 Dokumen Kajian (SLHD, MIH, Lap. Biomassa dan Lap. Void Tambang)

5 Dokumen Kajian (SLHD, MIH, Lap. Void Tambang, Lap. Biomassa dan RPPLH)

b. c. d. e. f. g. h.

d. Laporan biomassa

-

-

e. Laporan RPPLH (Rencana Perlindungan dsn Pengelolaan Lingkungan Hidup)

-

-

(bukaan tambang, over burden, top soil dan rom stock) Luasan lahan reklamasi revegetasi Titik Koordinat lahan terganggu Kondisi bukaan tambang Jumlah bukaan tambang Pengukuran pH air insitu pada bukaan tambang Pengambilan sampel air pada bukaan tambang Dokumentasi

Sesuai amanat Permen LH No. 7 Tahun 2006 tentang tata cara pengukuran kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa Sesuai amanat Permen LH no 19 dan 20 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota

Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan, yang dihitung dari Luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada tahun berjalan dibagi dengan Luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa x 100%

Sesuai Undang-Undang Nomor 32Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (pada pasal 5 dan pasal 9 terkait dengan penyusunan RPPL Kabupaten/Kota)

RPPLH memuat rencana tentang:

Surat edaran MenLHK No. SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/ 2016 tentang Penyusunan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota

a. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam b. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup c. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah

MATRIX CASCADING IKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017

Sasaran


Alasan Pemilihan Indikator

Formulasi/Penjelasan

Penanggung Jawab

Sumber Data


Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perhitungan prosentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman didapatkan dari jumlah volume sampah yang ditangani (ton/hari) / Volume Produksi Sampah (dari wilayah yang ditangani) x 100%

Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3



-

-

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah kondisi kalitatif air yang diukur dan atau di uji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Parameter yang dijadikan dasar perhitungan IKA sebanyak 7 parameter yaitu DO, BOD, COD, pH, TSS, e Coli dan Total Coli Rumus Perhitungan :


- Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup dan UPT. Laboratorium Lingkungan - Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup


Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup dan UPT. Laboratorium Lingkungan

-

Sesuai amanat KepmenLH No. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air Metodologi perhitungan IKLH yang dikembangkan & disempurnakan oleh KLHK sejak tahun 2011-2014 (termasuk didalamnya perhitungan IKA, Tutupan Hutan. IKU)

-

(Lij : konsentrasi Baku Peruntukan Air (j), Ci : konsentrasi Sample parameter kualitas air (i), PIj adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j), PIj = (C1/L1j, C2/L2j,…,Ci/Lij)


-

Sesuai amanat Kepmen LH No. 45 Tahun 2007 tentang Indeks Standar Pencemar udara Metodologi perhitungan IKLH yang dikembangkan & disempurnakan oleh KLHK sejak tahun 2011-2014 (termasuk didalamnya perhitungan IKA, Tutupan Hutan. IKU)

-

-

-

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan tentang kondisi kualitas udara pada kurun waktu tertentu. Metode perhitungan dan analisa data digunakan metode indeks kualitas udara (IKU) model EU/Indeks annual Model EU-LEU Parameter yang diuji dan menjadi dasar perhitungan IKU adalah SO2 dan NO2 Lokasi/titik pengambilan contoh mewakili aktivitas: Transportasi, Industri, Perumahan, Komersial-Perkantoran Rumus perhitungan : Index Udara (Index Annual model EU-Ieu) = 100 - (50/0.9*(Ieu - 0.1))



-

Sesuai amanat PermenLH No 06 Tahun 2009 Tentang Laboratorium Lingkungan SNI ISO/IEC17025 : 2008, tentang Standard Akreditasi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi

Penilaian untuk Tingkat Kepuasan Pelanggan Layanan Laboratorium Lingkungan menggunakan 4 (Empat ) Variabel, yaitu : - Jasa Pengujian Secara Keseluruhan - Ketepatan Waktu - Penyampaian Hasil Pengujian - Akurasi Hasil Pengujian - Pelayanan Staf Laboratorium


Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan UPT. Laboratorium Lingkungan

3 (tiga) Jenis Layanan Pengujian di Laboratorium Lingkungan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu meliputi Pengujian Kualitas ir, Udara Ambient dan Kebisingan


Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan UPT. Laboratorium Lingkungan

-

Laporan SLHD sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup untuk menjadi acuan kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup


-

Pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dokumentasi kebijakan, dan penyajian informasi dengan model P-S-R (PressureState-Response)

Perhitungan indikator sasaran tersebut diambil dari 10 (sepuluh) sampel nama costumer dengan menilai 4 (empat) variabel, dididapatkan rata-rata score sebagai berikut : - Jasa Pengujian Secara Keseluruhan : 3,7 - Ketepatan Waktu Penyampaian Hasil Pengujian : 3,7 - Akurasi Hasil Pengujian : 3,6 - Pelayanan Staf Laboratorium : 4

2. Jenis Layanan (Air, Udara, Kebisingan dan Tanah)


Jenis data dan informasi LH : a. SLHD

- Sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 1)

- Sesuai Undang-Undang Nomor 32Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (pasal 62 ayat (2)yang mewajibkan pemerintah baik Nasional maupun provinsi atau kabupaten/kota untuk menyebarluaskan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat. Pada ayat (3) menyebutkan bahwa Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain)

Bidang Tata Lingkungan

b. MIH (Menuju Indonesia Hijau)

Sesuai amanat Permen LH No. 01 Tahun 2012 tentang program Menuju Indonesia Hijau

Fokus penyusunan laporan MIH adalah mengukur perubahan tutupan vegetasi di kawasan lindung di daerah yang pengelolaannya dikendalikan oleh pemerintah kabupaten serta untuk melihat sejauh mana intervensi pemerintah daerah dalam menanggulangi ancaman degradasi lahan di kawasan berfungsi lindung



c. Lap. Void Tambang

Sesuai Undang-Undang Nomor 32Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa inventarisasi Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam

Laporan menyajikan data dan informasi dari kondisi lokasi bukaan tambang dari perusahaan tambang batubara yang sudah tidak aktif di 10 Kecamatan di Kab. Tanah Bumbu. Data berupa : i. Luasan lahan terganggu (bukaan tambang, over burden, top soil dan rom stock) j. Luasan lahan reklamasi revegetasi


- Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup

k. l. m. n. o. p.

d. Laporan Biomassa

-

-

c. RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

-

-

Titik Koordinat lahan terganggu Kondisi bukaan tambang Jumlah bukaan tambang Pengukuran pH air insitu pada bukaan tambang Pengambilan sampel air pada bukaan tambang Dokumentasi

Sesuai amanat Permen LH No. 7 Tahun 2006 tentang tata cara pengukuran kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa Sesuai amanat Permen LH no 19 dan 20 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota

Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan, yang dihitung dari Luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada tahun berjalan dibagi dengan Luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa x 100%


- Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup - UPT. Laboratorium Lingkungan

Sesuai Undang-Undang Nomor 32Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (pada pasal 5 dan pasal 9 terkait dengan penyusunan RPPL Kabupaten/Kota)

RPPLH memuat rencana tentang:



Surat edaran MenLHK No. SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota

e. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam f. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup g. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam h. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

MATRIX CASCADING KINERJA ESELON III DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017

No.

Sasaran


Kinerja Utama

Indikator Kinerja

Target Indikator Kinerja

Cara Menghitung Indikator Kinerja

Program

1


Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan pertokoan, perkantoran dan pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah

Meningkatnya prosentase volume sampah yang ditangani


72,27% Volume sampah yang dapat ditangani

Perhitungan prosentase pengelolaan sampah = Jumlah Volume Sampah yang ditangani (ton/hari) / Volume Produksi Sampah (dari wilayah yang ditangani) x 100%

2


2.1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup

Optimalisasi Kualitas Lingkungan Hidup

Kondisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam kondisi Cukup

-

2.2. Indeks Kualitas Udara

-

Komponen perhitungan IKLH yaitu menghitung Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan (ITH) dalam 1 tahun. Struktur perhitungan IKLH 100 % adalah = 30% Indeks Pencemaran Air + 30% Indeks Pencemaran Udara + 40% Indeks Tutupan Hutan atau IKLH = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x ITH). Setelah didapatkan nilai IKLH, diKategorikan penilaian IKLH sesuai 7 (tujuh) kategori yaitu : Kategori IKLH Unggul Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang Waspada

3


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dan Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Nilai x > 90 82 < x ≤ 90 74 < x ≤ 82 66 ≤ x ≤ 74 58 ≤ x < 66 50 ≤ x< 58 x < 50

3.1.Tingkat Kepuasan Pelanggan

Meningkatnya pelayanan laboratorium

Persentase Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha

93% Pelaku usaha yang dikatergorikan taat dalam pengelolaan air limbah dan emisi cerobong

Dihitung dari target kinerja kegiatan Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri yang merupakan pelaksanaan dari Standard Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber tidak Bergerak (emisi cerobong pelaku usaha) yaitu sebesar 100% yang taat dan kegiatan Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair yang merupakan pelaksanaan dari SPM Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air yaitu sebesar 85% yang taat. Dari target kedua kegiatan tersebut dirataratakan sehingga didapatkan target keseluruhan tahun 2017 sebesar 93%

3.2. Jenis Layanan

Meningkatnya pelayanan

Persentase Tingkat

4 (empat) jenis Layanan

4 (empat) Jenis Layanan Pengujian Laboratorium Lingkungan DLH Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Laboratorium yang terakreditasi meliputi

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

(Air, Udara, Kebisinga n dan Tanah) 4


Jenis data dan informasi LH :

a. SLHD

laboratorium

Ketaatan Pelaku Usaha

Meningkatkan kualitas data dan informasi bidang Lingkungan Hidup

Persentase Peningkatan Kualitas Data Primer dan Sekunder Kondisi Lingkungan Hidup

Laboratorium Lingkungan

kualitas air, udara, kebisingan dan tanah

85 % Data primer dan sekunder terpenuhi

-

Melalui pengumpulan dan pengolahan data primer dan sekunder dari dinas/Instansi terkait, analisis data, dokumentasi kebijakan, dan penyajian informasi dengan model P-S-R (Pressure-State-Response)

- Laporan SLHD sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup untuk

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

menjadi acuan kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup b. MIH (Menuju Indonesia Hijau)

Metode pengumpulan data primer dan sekunder dari dinas/Instansi terkait. Fokus penyusunan laporan MIH adalah mengukur perubahan tutupan vegetasi di kawasan lindung di daerah yang pengelolaannya dikendalikan oleh pemerintah kabupaten serta untuk melihat sejauh mana intervensi pemerintah daerah dalam menanggulangi ancaman degradasi lahan di kawasan berfungsi lindung.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

c. Laporan Biomassa

Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan, yang dihitung dari Luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada tahun berjalan dibagi dengan Luasan lahan yang iperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa x 100%

Program Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

d. Lap. Void Tambang

Sebagai data dukung dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup juga di susun laporan void tambang. Laporan menyajikan data dan informasi dari kondisi lokasi bukaan tambang dari perusahaan tambang batubara yang sudah tidak aktif di 10 Kecamatan di Kab. Tanah Bumbu. Data berupa : a. Luasan lahan terganggu (bukaan tambang, over burden, top soil dan rom stock) b. Luasan lahan reklamasi revegetasi c. Titik Koordinat lahan terganggu d. Kondisi bukaan tambang


e. f. g. h. e. Laporan RPPLH

Jumlah bukaan tambang Pengukuran pH air insitu pada bukaan tambang Pengambilan sampel air pada bukaan tambang Dokumentasi

RPPLH memuat rencana tentang: Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam a. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup b. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam c. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.


MATRIX CASCADING KINERJA ESELON IV DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017


No.

Sasaran

1



Meningkatnya prosentase penanganan sampah di wilayah diwilayah perkotaan pertokoan, perkantoran dan pemukiman




2

Kinerja Utama

Indikator Kinerja

Target Indikator Kinerja 2017

Program

Kegiatan

Anggaran (Rp.)

Jumlah Sampah yang dikelola (%)

14,44%

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.500.760.000,-

Jumlah Sampah yang ditangani (Ton)

42.396 Ton

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.825.800.000,-

Pemantauan pada titik pantau ADIPURA

16 Titik Pantau ADIPURA

Pengendalian Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup

dan

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

46.675.000,-

Pemantauan Kondisi Lingkungan Hidup Kab. Tanah Bumbu

58 Titik Pemantauan


dan

Pemantauan Lingkungan

Kualitas

37.140.000,-

Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

3 Laporan


dan

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan bidang lingkungan hidup

163.175.000,-

Jumlah Sekolah adiwiyata yang masuk nominasi Provinsi dan/atau Nasional

4 Sekolah adiwiyata yang masuk nominasi Provinsi dan Nasional


dan

Koordinasi Adiwiyata

penilaian

211.025.000,-

Jumlah Pengaduan Masyarakat ditindaklanjuti

100%

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pelayanan Pengaduan Masyarakat

17.850.000,-

3



1 Dokumen

Peningkatan Pengendalian Polusi

Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair

39.540.000,-

15.000.000,-



Indeks Kualitas Udara

SANGAT BAIK


Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri



Laporan hasil Akreditasi

1 Laporan (Pemeliharaan akreditasi air dan akreditasi udara)


Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup

138.860.000,-

Jumlah Jasa Pelayanan Laboratorium (Sampel)

1500 sampel


Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan

411.494.000,-

Jumlah prasarana dan sarana laboratorium

10 Unit


dan

Pengembangan sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan

366.970.000,-

a. Dokumen SLHD

Dokumen SLHD

1 Dokumen

Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

15.775.000,-

b. Dokumen MIH (Menuju Indonesia Hijau)

Dokumen MIH

1 Dokumen


dan

Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

c. Laporan Biomassa

Jumlah dokumen hasil Kajian

1 Dokumen


dan

Pengkajian Lingkungan

d. Laporan Void Tambang

laporan Hasil Inventarisasi & Identifikasi Sumber Pencemar air dari kegiatan / usaha pertambangan

1 Laporan


2. Jenis Layanan (Air, Udara dan Kebisingan)

4

Laporan Hasil Pengujian Kadar Polusi Limbah

Jenis data dan informasi LH :


Dampak

25.450.000,-

Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air dari kegiatan usaha pertambangan

10.975.000,-

e. Laporan RPPLH Kabupaten Tanah Bumbu

Dokumen RPPLH Kabupaten Tanah Bumbu

1 Dokumen


Penyusunan Kabupaten Bumbu

RPPLH Tanah

450.270.000,-

POHON KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU : INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)

ESELON II

SASARAN : Mempertahankan kualitas lingkungan hidup

Indikator Sasaran 1.1. Indeks Kualitas Air (IKA) 1.2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

ESELON III


Indikator : Optimalisasi Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup ESELON IV

Indikator : 1. Pemantauan pada titik pantau ADIPURA 2. Pemantauan Kondisi Lingkungan Hidup Kab. Tanah Bumbu 3. Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 4. Jumlah sekolah Adiwiyata yang masuk nominasi provinsi dan nasional 5. Jumlah Pengaduan Masyarakat ditindaklanjuti` 6. Laporan Hasil Pengujian Kadar Polusi Limbah 7. Indeks Kualitas Udara


SASARAN 3 :

Indikator Sasaran : 2.1 Tingkat Kepuasan Pelanggan 2.2 Jenis Layanan

Indikator Sasaran : 3.1. Jenis data dan informasi LH : 3.1.1 Dokumen SLHD 3.1.2. Dokumen MIH 3.1.3 Dokumen Kajian Biomassa 3.1.4 Dokumen Lap. Void Tambang 3.1.5 Dokumen RPPLH

Indikator Sasaran : 4.1 Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan pertokoan, perkantoran dan pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah



Indikator : Persentase Peningkatan Kualitas Data Primer dan Sekunder Kondisi Lingkungan Hidup

Indikator :



Indikator : 1. Dokumen SLHD 2. Dokumen MIH 3. Jumlah dokumen hasil Kajian (Laporan Biomassa) 4. laporan Hasil Inventarisasi & Identifikasi Sumber Pencemar air dari kegiatan / usaha pertambangan 5. Dokumen RPPLH Kabupaten Tanah Bumbu

Indikator : 1. Jumlah Sampah yang dikelola (%) 2. Jumlah Sampah yang ditangani (Ton)


Indikator : Persentase Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha


Indikator : 1. Laporan hasil Akreditasi 2. Jumlah Jasa Pelayanan Laboratorium (Sampel) 3. Jumlah prasarana dan sarana laboratorium


SASARAN 4 :

SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas layanan bidang lingkungan hidup


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU

Recommend Documents