Indikator Jenis Prosedural (Starting Business) 2. Penjelasan: Asumsi No 1 2 3
Tipe Type Jenis UMKM Type of limited liability company Tempat Location Ukuran Perusahaan Company size
4 5 6
Jenis Kegiatan Activities Jumlah aset Assets Nama Perusahaan Company deed
Asumsi Asumption Dimiliki oleh 3 (tiga) orang (pendiri), penduduk lokal. Jakarta ❧ Start-up capital: Rp 90 juta ❧ Annual sales (turnover): Rp 680 juta/tahun ❧ Number of employees: 12 employees (within 1 month of commencement of operations). Memproduksi dan menjual sepatu kulit Sewa Ruko 2 Lantai (tingkat) UD Tiga Sekawan
Indikator: Memulai Usaha Starting Business Kuesioner Penjelasan terhadap Pertanyaan (Definisi, Metodologi, Kriteria, Asumsi, dll)
Prosedur, Waktu, Biaya
Usulan Perbaikan Regulasi
Perubahan/perbaikan Terkini Reform Update Ketika menjawab daftar pertanyaan di bawah, silahkan gunakan asumsi yang telah diberikan pada sesi 1 di atas. When answering the questions below, please use the case study assumptions provided in section 1 2.1. Apakah ya. Perubahan terkait iklim usaha atau proses memulai usaha 1. Perpres No. 98/2014 tentang Izin Revisi telah ada yaitu peraturan dan regulasi sudah dilakukan baik dalam praktik Usaha Mikro dan Kecil dan (Perpres) perbaikan maupun perubahan dalam undang-undang dan peraturanPermendagri No.83/2014 tentang number (dalam peraturan berkaitan dengan proses memulai sebuah usaha Pedoman Pemberian Izin Usaha 98/2014 kenyataan sejak 1 Juni, tahun 2015. Mikro dan Kecil bagi para pelaku tentang Izin implementasi UMK akan mendapatkan kemudahan Usaha Mikro atau di dalam Contohnya: untuk berusaha, akses ke perbankan dan Kecil peraturan) yang 1. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan dan permodalan. (IUMK) Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 Tentang terkait dengan 2. Di Jakarta Penerbitan Izin Usaha menjadi Izin Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 proses memulai Kecil bisa secara online lewat PTSP Usaha Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu usaha sejak 1 (selesai 3 jam) dan Mikro, Kecil
1
juni 2015? Has there been any reform (in practice or in laws and regulations) related to the process of starting a business SINCE June 1, 2015? Jika sudah dilaksanakan, silahkan cantumkan nama dan nomor peraturan tersebut dan berikan link online kepada naskah peraturannya. If applicable, please indicate the name and date of the law and provide an online link to the legal text: Jika iya, apakah perubahan tersebut telah menyederhanak an atau merumitkan
(http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/perubahan- 3. Di Surabaya lewat Surabaya Single atas-peraturan-gubernur-nomor-57-tahun-2014-tentangWindow (selesai 3 jam) / PTSP pelaksanaan-peraturan-daerah-nomor-12-tahun-2013-tentangdengan biaya Rp 0. Izin Usaha Kecil penyelenggaraan-pelayanan-terpadu-satu-pintu.pdf) menggantikan SIUP, TDP dan izin2. Pergub No. 205 tahun 2015 ttg Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara elektronik (Pengurusan TDP dan SIUP menjadi satu prosedur secara simultan) Sehingga Memangkas waktu pelayanan menjadi 1 hari http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturangubernur-nomor-205-tahun-2015-tentang-penyelenggaraanpelayanan-perizinan-dan-non-perizinan-secaraelektronik.pdf) 3. Peraturan Walikota Surabaya No 2 tahun 2016 tentang PTSP (http://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali_1739.pdf)
izin yang lain. Untuk itu masyarakat yang akan memulai berusaha dapat meng akses di Perizinan pada http://pelayanan.jakarta.go.id/ dan Pendaftaran Izin Parsial secara online di http://ssw.surabaya.go.id.
dan Menengah (IUMKM) guna memfasilitas i bagi pelaku usaha menengah.
Demikian juga untuk Izin Usaha Menengah, prosedurnya tinggal mengajukan perizinan dengan melengkapi berkas-berkas dan mengisi formulir pendaftaran dan langsung mengupload ke website tersebut.
Betul, terjadi penyederhanaan prosedur perizinan karena pengurusan TDP memerlukan waktu 14 hari kerja dan SIUP memerlukan 12 hari kerja menjadi satu prosedur secara simultan) sehingga memangkas waktu pelayanan yaitu menjadi 1 hari. 4. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan No 1 tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, penagihan, pembayaran, dan pelaporan iuran secara online bagi peserta pekerja penerima upah dari badan usaha baru dalam rangka kemudahan berusaha (http://www.bpjskesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/84e2c85c35bef8a5b43e df0693f2a21b.pdf) 5. Peraturan-peraturan tersebut telah memangkas prosedur perizinan dalam memulai usaha dan sudah diimplementasikan secara online (0,5 hari) dan tanpa dipungut biaya.
2
proses memulai usaha? Jelaskan. If yes, has this reform simplified or complicated the process of starting a business? Please explain: 2.2. Apakah Saudara mengetahui telah ada perbaikan (dalam kenyataan implementasi atau di dalam peraturan) yang terkait dengan proses memulai usaha yang diharapkan bisa diselesaikan hingga 1 juni 2016? Are you aware of any reform (in practice or in laws and regulations) related to the process of starting a business that is expected to be
ya kami mengetahui tentang rencana pemerintah akan melakukan perubahan prosedur dan regulasi dalam rangka mempermudah memulai berusaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Seperti kewajiban minimal awal permodalan dan penyederhanaan prosedur serta mempersingkat waktu pelayanan perijinan dan peniadaan biaya pengurusan perijinan.
Contoh: Permendag No 14/MDAG/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Permendag No 77 tahun 2013 tentang Penerbitan SIUP dan TDP secara simultan bagi perusahaan perdagangan. Dimana untuk pengajuan SIUP dan TDP hanya menggunakan satu form, sehingga prosedur memulai usaha (starting business) berkurang dari 2 menjadi 1 prosedur. Telah terjadi pengurangan waktu karena diimplementasikan secara online lewat PTSP (0,5 hari).
Pengajuan izin satu form tetapi yang keluar 2 izin sekaligus yaitu SIUP dan TDP dan dilakukan secara online.
3
adopted PRIOR TO June 1, 2016? Jika iya, apakah perubahan tersebut telah menyederhanak an atau merumitkan proses memulai usaha? Jelaskan. If yes, is this reform expected to simplify or complicate the process of starting a business? Please explain: 2.3. Apakah Saudara mengetahui sudah ada perbaikan (dalam kenyataan implementasi atau di dalam peraturan) yang terkait dengan proses memulai usaha yang kemungkinan diselesaikan implementasiny
Ya, kami mengetahui bahwa pemerintah Indonesia akan melakukan perubahan baik peraturan maupun pelaksanaan terkait dengan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha kuhususnya mikro, kecil dan menengah. Perubahan tersebut di atas akan dilaksanakan pada bulan Juni 2016, bahkan diharapkan sebelum Bulan Juni 2016.
Contoh rencana penerbitan: 1. RPP tentang Perubahan Modal Dasar untuk Perseroan Terbatas sebagai turunan dari UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam RPP tersebut pengaturan tentang persyaratan besarnya Modal Dasar diserahkan kepada para pihak pendiri perseroan , hal ini akan memudahkan masyarakat yang akan berusaha atau mendirikan perseroan dalam skala mikro, kecil dan menengah. 2. RPP tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Prosedur pemesanan nama perseroan, pengajuan form dan pengesahan serta
Secara online dan mudah diakses
4
a setelah 1 juni 2016? Are you aware of any reform (in practice or in laws and regulations) related to the process of starting a business that is ongoing and is expected to be adopted AFTER June 1, 2016? Jika iya, apakah perubahan tersebut telah menyederhanak an atau merumitkan proses memulai usaha? Jelaskan. If yes, is this reform expected to simplify or complicate the process of starting a business? Please explain: 2.4. Berapa banyak pendaftaran
tata cara pembayaran PNBP dijadikan satu paket prosedur untuk mengurangi jumlah prosedur dari 4 tahap menjadi 1 tahap saja. Untuk Link silahkan buka www.ahu.go.id Drafting RPP tersebut sudah selesai dilakukan dan sekarang sedang diajukan ke SetKab untuk ijin prakarsa diharapkan sebelum juni 2016 sudah terbit tetapi kemungkinan diimplementasikan setelah 1 juni 2016. Dalam peraturan tersebut perusahaan Perseroan Terbatas tidak perlu memiliki besarnya modal minimum untuk memulai usaha, karena batas minimum modal usaha yang akan disetorkan diserahkan kepada kesepakatan para pihak pendiri perusahaan. Untuk Perusahaan non Perseroan Terbatas (firma, CV, dll) tidak ada ketentuan batas minimum modal yang harus disetorkan ke negara atau batasan minimul modal usaha awal bisa diliha dalam UU No 20 th 2008 ttg UMKM.
1. sebagai Notaris: 18 perusahaan yang terdaftar 2. sebagai pelaku usaha: 2 (dua) perusahan sejenis
1. ...... 2.Kami mengamati dua usaha skala kecil usaha yang sama yaitu usaha produksi
5
usaha yang telah saudara amati atau perusahaan amati pada tahun sebelumnya? How many business registrations did you or your company oversee in the past year? 2.5. Apakah ada batasan tertentu yang diwajibkan untuk pendaftaran NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)? Is there a turnover threshold for mandatory VAT registration? Jika iya, silahkan disampaikan batasannya dan dasar peraturan perundangannya . If yes, please list the threshold and legal basis
sepatu kulit lokal.
Ya, ada pengaturan tentang PKP (Pengusaha Kena Pajak) bagi Pengusaha yang omsetnya telah di atas Rp4,8 Miliar. (Masukan untuk tim EODB WB: Pengusaha baru pada umumnya omsetnya masih jauh dibawah 4,8 milyar rupiah, sehingga pertanyaan tersebut seharusnya dihapus dari Starting Business atau bahkan dihapus dari kuesioner(didrop)).
Ya, beberapa peraturan sebagai sebagai berikut: - UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. - Pasal 2 ayat 1 PP NOMOR 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. - Pasal 7 PMK 197 Tahun 2013 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. - Pasal 5 PMK No.182 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPWP 1 hari, NPPKP 10 hari). - Pasal 4 PMK 197 Tahun 2013 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. - Pasal 6 Perdirjen Pajak Nomor 38
Dilakukan secara online.
6
Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak. - Pasal 3 Perdirjen Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Proses Usaha Start-Up The Business Start-up Process 3.1. Silahkan melakukan Jenis Usaha UMKM domestik update Most common type of domestic limited liability company in UD informasi di Tiga Sekawan bawah dengan mempertimban Modal minimal gkan asumsi Persyaratan Minimum capital requirement yang telah Modal minimal ditetapkan di Persyaratan sesuai UU No. 40 /2007 sebesar Rp 50 juta sesi 1 di atas. Please update Modal minimum Usaha yang harus disetor ke negara (Dalam the data below, jangka waktu 3 bulan setelah beroperasi) taking into Paid-in minimum capital requirement (minimum amount to be account the deposited prior to or within 3 months of company registration) case study assumptions provided in section 1.
Tidak ada batasan Modal minimal Persyaratan dan Modal minimum Usaha yang harus disetor ke negara Berdasarkan PP tentang Modal Dasar untuk Perseroan Terbatas
Modal Minimal Berdasarkan RPP tentang Modal Dasar untuk Perseroan Terbatas sebagai turunan dari UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam RPP tersebut pengaturan tentang persyaratan besarnya
7
3.2. Silahkan direvisi apa saja daftar prosedur yang diperlukan di dalam memulai usaha di jakarta seperti yang diasumsikan pada sesi 1. Please revise as needed the following list of procedures to start a company in Jakarta based on the scenario described in section 1. Apakah prosedur tersebut bisa dilakukan secara online? Can this procedure be done online? Click to SelectPlease provide a link to the
Perubahan atas prosedur untuk memulai berusaha (starting business) di Jakarta dapat dijelaskan berikut: Prosedur Pendaftaran hingga pengesahan dilakukan secara online lewat www.ahu.go.id dengan waktu proses 0,5 hari. Dari 13 prosedur menjadi 7 prosedur.
Waktu (dahulu): 46 hari Waktu setelah perubahan: 12 hari Biaya : Rp 200 ribu Biaya setelah perubahan: Rp 0 Pengajuan ijin mendirikan perseroan saat ini melalui online
Modal Dasar diserahkan kepada para pihak pendiri perseroan Secara online dan mudah diakses
Kementerian/Lembaga terkait/ Agency:KemenkumHam, kemendag,BPJS, Pemda DKI Jakarta, Pemda Kota Surabaya. Kementerian/Lembaga terkait terkini/Agency update: KemenkumHam, kemendag,BPJS, Pemda DKI Jakarta(PTSP Jakarta) , Pemda Kota Surabaya(PTSP Surabaya).
Sudah dilakukan secara online, lewat www.ahu.go.id Dan www.pelayanan.jakarta.go.id Serta www.ssw.surabaya.go.id
Rincian Prosedur sebelumnya / Procedure: Details:: : (1) Pembayaran untuk pesan nama perusahaan di Bank; (2) Proses pengajuan form akta perusahaan; (3) Proses penolakan (reject) aplikasi jika nama perusahaan sama atau mirip dengan yang sudah ada; (4) Permohonan izin kepada KemenhumHAM untuk pendirian akta perusahaan; (5) Mendapatkan seritifikat
8
website: Jika iya, apakah kebanyakan pelaku usaha menggunakan pelayanan online tersebut? If yes, do the majority of companies use this online service?
Jika prosedurnya telah dilakukan secara online, apakah dimasa depan tetap dibutuhkan interaksi tatap muka? If the procedure is done online, is any further inperson interaction still needed at the agency (i.e. a visit to obtain the final document such as name reservation certificate,
Iya. Umumnya menggunakan online karena cepat, mudah dan transparan.
Interaksi tatap muka dibutuhkan hanya jika pihak kementerian/Lembaga pemerintah terkait membutuhkan klarifikasi/investigasi terhadap dokumen-dokumen yang tidak benar/dicurigai. Jika semua dokumen yang dipersyaratkan baik dan lengkap tidak perlu tatap muka lagi.
domisili pengelolaan gedung; (6) Pengajuan sertifikat domisili perusahaan; (7) Pembayaran PNBP di Bank; (8) Pengajuan SIUP; (9) Pengajuan TDP; (10) Pendaftaran di Kemenakertrans; (11) Pengajuan daftar BPJS (worker social insurance); (12) Pengajuan daftar Jaminan Kesehatan; (13) Mendapatkan Nomor NPWP dan VAT Collector Number NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak). Revisi Rincian Prosedur terkini/ Procedure: Details Update: (1) Pembayaran untuk pesan nama perusahaan di Bank,Proses pengajuan form akta perusahaan; Pembayaran PNBP di Bank; Proses penolakan (reject) aplikasi jika nama perusahaan sama atau mirip dengan yang sudah ada; Permohonan izin kepada KemenhumHAM untuk pendirian akta perusahaan (satu paket) di www.ahu.go.id (2) Mendapatkan seritifikat domisili pengelolaan gedung; (3) Pengajuan sertifikat domisili perusahaan; (4) Pengajuan SIUP dan TDP; (5) Pendaftaran di Kemenakertrans; (6) Pengajuan daftar BPJS (worker social insurance) dan Pengajuan daftar Jaminan Kesehatan; (7) Mendapatkan Nomor NPWP dan VAT Collector Number NPPKP
9
company registration certificate, etc.)? 3.3. Apakah ada tambahan prosedur untuk memulai usaha. Silahkan disebutkan jika ada. Jika ada pengurangan prosedur silahkan sebutkan apa saja yang telah dihapus tersebut. Additional procedures to start a business. Please specify any new or existing procedures that have been omitted from the list above.
(Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak). Tidak ada prosedur baru. Justru malah pengurangan/penghapusan yaitu: 1. Prosedur Pembayaran untuk pesan nama perusahaan di Bank,Proses pengajuan form akta perusahaan; Pembayaran PNBP di Bank; Proses penolakan (reject) aplikasi jika nama perusahaan sama atau mirip dengan yang sudah ada; Permohonan izin kepada KemenhumHAM untuk pendirian akta perusahaan telah menjadi satu paket lewat www.ahu.go.id 2. Pengajuan daftar BPJS (worker social insurance) dan Pengajuan daftar Jaminan Kesehatan menjadi 1 prosedur 3. Pengajuan SIUP dan TDP menjadi satu prosedur Terjadi penyederhanaan prosedur dari 13 menjadi 7 prosedur, Total waktunya terpangkas dari 47 hari menjadi 10 hari serta biaya hanya 4,2 % dari pendapatan per kapita.
Pendaftaran hingga pengesahan dilakukan secara online lewat www.ahu.go.id dengan waktu proses 0,5 hari dengan biaya pembayaran PNBP untuk pengesahan nama sebesar hanya Rp 200 ribu. Contoh: 6. Prosedur pemesanan nama perseroan, pengajuan form dan pengesahan serta tata cara pembayaran PNBP dijadikan satu paket prosedur untuk mengurangi jumlah prosedur dari 4 tahap menjadi 1 tahap saja. 7. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (pelayanan.jakarta.go.id) 9. Peraturan Walikota Surabaya No 2 tahun 2016 tentang PTSP 10. Pergub no 205 tahun 2015 ttg Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara elektronik (ssw.surabaya.go.id) (Pengurusan TDP dan SIUP menjadi
1. Pembayar an untuk pesan nama perusaha an di Bank, Proses pengajua n form akta perusaha an, penolakan (reject) aplikasi jika nama perusaha an sama atau mirip dengan yang sudah ada dan pengesah an oleh Kemenku mham dilakukan dalam satu prosedur sekaligus.
10
4. Penelitian: Keterlibatan warga di dalam proses pembuatan peraturan Research: Citizen Engagement in Rulemaking Questionnaire -
Ya, ada keterlibatan masyarakat (pelaku usaha/asosiasi/akademisi/warga)
4.1. Apakah ada kementerian atau Lembaga pemerintah yang memberikan informasi awal tentang rancangan peraturan
Ya, biasanya undangan/catatan disampaikan melalui perwakilan atau kelompok usaha.
satu prosedur secara simultan) Sehingga Memangkas waktu pelayanan menjadi 1 hari Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan No 1 tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, penagihan, pembayaran, dan pelaporan iuran secara online bagi peserta pekerja penerima upah dari badan usaha baru dalam rangka kemudahan berusaha memangkas waktu pelayanan kesehatan dari 10 hari menjadi 1 hari saja. Dalam proses penerbitan regulasi atau peraturan perundang-undangan baik peraturan di pusat maupun peraturan daerah sebagian besar melibatkan masyarakat dalam hal ini terwakili kelompok usaha , asosiasi dan akademisi untuk memberikan masukan, kritik dan perbaikan terhadap draft peraturan tersebut baik secara langsung terlibat dalam pembahasan (rapat) yang dilaksanakan oleh website Kementerian/Lembaga/Pemda atau melalui aelektronik lewat website Kementerian/Lembaga/Pemda. What is included in the notice? Saran, masukan, kritikan, pendapat, dukungan atau penolakan dapat dilakukan secara orang pribadi (pelaku usaha) dan dapat juga melalui perwakilan kelompok, asosiasi, dan akademisi
2. Secara online dan mudah diakses
How is the notice given in practice? Lewat website di Kementerian/Lembaga/Pemda terkait,
11
kepada masyarakat? Do ministries or regulatory agencies in your jurisdiction give notice of proposed regulations to the general public?
4.2. Apakah ada kementerian atau Lembaga pemerintah yang mempublikasik an rancangan peraturan sebelum
contohnya: di website http://peraturan.go.id/ laman Rancangan Peraturan. Please explain if your answers are applicable to only specific types of regulations (e.g., tax law, environmental regulation, international trade or commercial law) and how practices differ across those regulations or across different ministries/regulatory agencies: contoh tentang rancangan peraturan pajak: di website http://www.kemenkeu.go.id/Page/informa si-peraturan-perundang-undangan tentang RUU perubahan atas UU no 20 tahun 1997tentang PNBP
Ya, mekanisme dalam proses pembuatan peraturan, pemerintah dalam dekade terakhir ini melibatkan masyarakat (pelaku usaha, asosiasi, akademisi dan lainnya yang terkait) .
Is the rulemaking body required by law to give this notice? Betul, berdasarkan UU no 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 4 dan pasal 5 Tambahan: Sesuai dengan amanah dalam UU, pelayanan public dilakukan secara terbuka, transparansi dan mengikutsertakan masyarakat partisipatif termasuk dalam proses perumusannya. Where is the draft published? Di website Kementerian/Lembaga/Pemda terkait, contohnya: di website http://peraturan.go.id/ laman Rancangan Peraturan. Contoh lain: http://www.djpp.kemenkumham.go.id/pe mbahasan-ruu/63-rancangan-peraturanpemerintah/2611-rancangan-peraturan-
12
disahkan? Do ministries or regulatory agencies in your jurisdiction publish the text of proposed regulations before their enactment?
pemerintah-tentang-penyelenggaraanprogram-jaminan-kecelakaan-kerjajaminan-hari-tua-dan-jaminankematian.html tentang Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua Dan Jaminan Kematian. Is the entire legal text of the proposed draft published? Hampir semuanya dilakukan. Is this publication required by law? ya, Berdasarkan UU No 25 tahun 2009. Is there a period of time set by law for the text of the proposed regulations to be publicly available? Ya, sekitar 1-3 bulan. In practice, how long are the draft texts available? 2 bulan Are the texts of the proposed regulations available free of charge? Ya, Can anyone access the text of proposed regulations? Ya Is there a specialized government body tasked with publishing the draft texts? Ya, yaitu Ditjen Peraturan Perundangan Kementerian Hukum dan HAM Please explain if your answers are applicable to only specific types of regulations (e.g., tax law, environmental regulation, international trade or commercial law) and how
13
practices differ across those regulations or across different ministries/regulatory agencies: Berlaku untuk semua rancangan peraturan. Please provide any additional comments: Naskah Peraturan yang mau diundangkan biasanya ditaruh dalam website kementerian/lembaga terkait atau diinformasikan lewat acara dengar pendapat di DPR/DPRD dan diliput oleh media massa, sehingga masyarakat tahu tentang rancangan peraturan tersebut serta dicantumkam alamat email, no telpon/HP atau website untuk melihat naskah peraturan yang sedang dibahas untuk bisa memebrikan masukan, kritik dan saran. 4.3. Apakah ada kementerian atau Lembaga pemerintah yang meminta masukan/kome ntar terkait rancangan peraturan kepada masyarakat? Do ministries or regulatory agencies in your jurisdiction request comments on
Ya.
How are the comments received in practice? Through a unified website for all proposed regulations. Ya, Please provide the website address: http://peraturan.go.id/ Through the website of the relevant ministry or regulator. Ya Please provide the website address: www.pajak.go.id Through targeted outreach to business associations, other stakeholders or both Through public meetings By email Other (please specify): dapat dilakukan kedua-duanya, bisa disampaikan melalui pertemuan, surat dan melalui email kementerian/lembaga terkait
14
proposed regulations from the general public?
Is the rulemaking body required by law to request these comments on proposed regulations? Ya, proses penerbitan peraturan hampir selalu melibatkan masyarakat luas, misalnya terkait iklim berusaha, maka dalam proses penyusunan peraturan mengundang masyarakat melalui perwakilan (kelompok, asosiasi, akademisi dan pihak lain terkait). If yes, please provide the relevant regulation: UU No 25 tahun 2009 Is there a specialized government body tasked with soliciting and receiving these comments? Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia If yes, please provide the name of the government agency, department, unit, etc.:Ditjen Peraturan Perundangan Kemenkumham dan Ditjen, AHU How long is the consultation period by law? 5 hari Kerja (1 minggu) How long does it last in practice? 1 minggu Please explain if your answers are applicable to only specific types of regulations (e.g., tax law, environmental regulation, international trade or commercial law) and how practices differ across those regulations or across different
15
ministries/regulatory agencies: Please provide any additional comments: Masing-masing Kementerian/Lembaga berbeda-beda di dalam meminta masukan, pendapat terhadap draft peraturan yang mau disusun. Tetapi secara prinsip semua Kementerian/lembaga biasanya melakukan dengar pendapat berupa rapat, FGD atau workshop untuk menampung masukan saran dan kritik perbaikan dari kalangan professional, akademisi, asosiasi pelaku usaha dan masyarakat. Dan setelah itu dilakukan sosialasi kepada masyarakat. 4.4. Apakah ada kementerian atau Lembaga pemerintah yang meninformasika n hasil dari konsultasi publik terkait rancangan peraturan tersebut? Do ministries or regulatory agencies in your jurisdiction report on the results of the consultation on proposed
Ya
How does the government report on the results of the consultation in practice? Disampaikan lewat website milik Kementerian/Lembaga/Pemda terkait, biasanya lewat setjen,biro/bagian/divisi peraturan atau dengan cara mengundang para stakeholder terkait dalam suatu rapat/FGD How are the results reported in practice? disampaikan melalui website di masingmasingKementerian/Lembaga yang menangani hukum/peraturan. Please provide the website address: di website http://peraturan.go.id/ laman Rancangan Peraturan. Is there a time frame set by law for reporting the results? Ya, setelah di undangkan, diumumkan di Lembaran
16
regulations?
4.5. Apakah ada kementerian atau Lembaga pemerintah yang melakukan dampak analisa/asesme n tentang rancangan peraturan tersebut? Do ministries or regulatory agencies in your jurisdiction conduct an impact assessment of proposed regulations?
Ya,
Negara dan website. If yes, please provide the relevant regulation: Is there a time frame set by law for reporting the results? -Click to SelectIf yes, please specify the time frame: Please provide any additional comments What impact is typically assessed? (mark all that apply) Impact of the proposed regulation on administrative costs for the government YES Impact on competitiveness and market openness YES Impact on the public sector YES Impact on the private sector YES Impact on international obligations or agreements YES Impact on the environment YES Cost- benefit analysis of the proposed regulation YES Is there a certain criterion or threshold used for determining which proposed regulations are subjected to this impact assessment (for example, if the proposed regulations will have a significant impact on business or implies a budget allocation over a certain monetary threshold)? YES, Please provide that criterion or threshold: Sebagai contoh, Rencana penurunan PPH dari 5 % menjadi 2,5 % maka kriteria yang dipakai adalah: -Daya beli masyarakat, - Kondisi makro ekonomi nasional (inflasi,
17
ketenagakerjaan, Nilai Tukar rupiah, dll) - Daya saing perusahaan nasional How is this assessment distributed? Disampaikan melalui website Kementerian yang menangani. Please provide the website address: www.pajak.go.id When is this assessment distributed? Disampaikan bersamaan dengan peraturan yang disulkan Is there a specialized government body tasked with conducting, reviewing or commenting on these assessments? ya If yes, please provide the name of the government agency, department, unit, etc: Biro Perundang-undangan Sekretaris Kabinet dan Dirjen Peraturan Perundangan Kemenkumham Semua Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebelum disahkan terlebih dahulu dilakukan review, harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan-peraturan yang sudah ada supaya tidak overlapping/pengulangan dan saling bertentangan dengan peraturan sector/bidang lain di Seskab dan di Kemenkumham. Ada juga peraturan yang proses review dan masukan dilakukan oleh para pelaku
18
usaha/asosiasi sebelum peraturan disahkan (contoh tentang draft peraturan ketenagakerjaan yang melibatkan APINDO, Serikat pekerja, dll)
19
