Ina Hagniningtyas Krisnamurthi Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN, Kementerian Luar Negeri Madura, 27 Oktober 2015
TRANSFORMASI ASEAN
1999 Visi ASEAN 2020 1976 Bali Concord 1967 Deklarasi Bangkok
2003 Bali Concord II
2007 Piagam ASEAN
Masyarakat ASEAN 2015 Masyarakat Politik-Keamanan Masyarakat Ekonomi Masyarakat Sosial-Budaya
3 PILAR MASYARAKAT ASEAN
Masyarakat Politik Keamanan ASEAN
Masyarakat Ekonomi ASEAN
Masyarakat Sosial Budaya ASEAN
MASYARAKAT ASEAN 2015
Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan bagian utuh dari 3 (tiga) pilar Masyarakat ASEAN yang saling terkait dan saling memperkuat satu sama lain. Untuk menjadikan Masyarakat ASEAN yang people-centered dan people oriented, Masyarakat ASEAN harus dibangun secara kohesif dan seimbang di antara ketiga pilar.
3
KERJASAMA EKONOMI ASEAN
ASEAN Preferential Tariff Arrangemen t (PTA) 1977
ASEAN Free Trade Area (AFTA) 1992
ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) 1995
ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) 2010
ASEAN Comprehensive Investment Area (ACIA) tahun 2013
MEA 2015
MEA pada akhir tahun 2015 Bukan suatu event/peristiwa TETAPI suatu proses panjang, akan berlanjut dengan AEC Post-2015/MEA Pasca 2015.
MEA Pasca 2015
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
AFTA
AFTA = Perdagangan Bebas
MEA = Integrasi Kawasan
Latar Belakang: KTT-4 ASEAN, Singapura, 1992, umumkan pembentukan ASEAN Free Trade Area dalam 15 tahun.
Latar Belakang •KTT ke-9 ASEAN, Bali, 2003, umumkan pembentukan Masyarakat pada tahun 2020 dengan tiga pilar: Masyarakat Politik-Keamanan, Masyarakat Ekonomi, Masyarakat Sosial-Budaya. •KTT ke-12 ASEAN, Filipina, 2007, sepakat memajukan pencapaian Masyarakat ASEAN pada tahun 2015.
Tujuan: Tujuan: •ASEAN sebagai basis produksi yang kompetitif, agar 1.Menuju single market dan production base produk ASEAN berdaya saing kuat di pasar global 2.Menciptakan kawasan ekonomi yang berdaya •Menarik sebanyak-banyaknya Foreign Direct saing tinggi Investment (FDI) 3.Menjadi kawasan dengan pembangunan yang •Meningkatkan perdagangan intra-ASEAN merata dan berkeadilan Jangka waktu realisasi 4.Berintegrasi penuh pada ekonomi global •Negara ASEAN 6 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, dan Filipina) Jangka waktu realisasi : 1 Januari 2016 Tahun 2000 : 60% produk dengan bea masuk 0% Tahun 2007 : 80% produk dengan bea masuk 0% Tahun 2010 : 100% produk dengan bea masuk 0% •Negara CLMV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan ASEAN secara keseluruhan telah mengeliminasi 95,99% pos tariff! Vietnam) tahun 2015, 100% produk dengan bea masuk
4 PILAR MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Pasar dan Basis Produksi Tunggal
Berdaya Saing Tinggi
Pembangunan Ekonomi yang Merata dan Berkeadilan
Terintegrasi dengan Ekonomi Global
TANTANGAN SDM INDONESIA • • • • •
Angkatan kerja: 121.19 juta (BPS, 2013) Pengangguran: 7.17 juta (5.29% dari total angkatan kerja) Tingkat Pendidikan masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah (47,9%) Banyak tenaga kerja yang belum mendapatkan sertifikasi kompetensi Belum semua jenis profesi memiliki lembaga sertifikasi Tingkat Pendidikan Pekerja Pendidikan Pekerja
Jumlah (juta)
%
SD ke bawah
54.62
47.9
SMP
20.29
17.8
SMA
17.77
15.9
SMK
10.18
8.9
Diploma (1-3)
3.22
2.8
Universitas
7.94
6.9
Total
114.02
100
Sumber: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2014
77
MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENTS (MRA)
• MRA merupakan kesepakatan yang diakui bersama oleh seluruh negara ASEAN untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau semua aspek hasil penilaian, seperti hasil tes atau berupa sertifikat • Tujuan MRA adalah untuk menciptakan prosedur dan mekanisme akreditasi guna mendapatkan kesamaan/kesetaraan serta mengakui perbedaan antar negara untuk pendidikan, pelatihan, pengalaman dan persyaratan lisensi untuk para professional yang ingin berpraktek • MRA dipergunakan untuk memudahkan perpindahan tenaga professional antara negara khususnya dalam rangka integrasi pasar dengan tetap mempertahankan kekhususan masing-masing negara. • Kesepakatan ini juga dipergunakan untuk pertukaran informasi mengenai best practice dalam standar dan kualifikasi.
TENAGA KERJA PROFESIONAL YG TERDAFTAR MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENTS (MRA)
No.
MRA
1.
MRA on Engineering Services
2.
MRA on Nursing Services
3.
MRA on Architectural Services
4.
Framework Arrangement for Mutual Recognition on Surveying Qualification
Insinyur (Engineering)
Arsitek (Architecture)
ACPEs
AAs
Brunei
2
1
Kamboja
-
-
Indonesia
596
84
3
6
Negara
Laos
5.
MRA on Tourism Professional
Malaysia
228
35
6.
MRA on Accountancy Services
Myanmar
133
12
7.
MRA on Medical Practitioners
Filipina
119
53
8.
MRA on Dental Practitioners
Singapura
230
74
Thailand
65
11
Vietnam
134
9
1,510
285
> 65 ribu tenaga kerja profesional WNI bekerja di ASEAN (Dit.PWNIBHI – Kemlu, Agt 2014)
48 ribu tenaga kerja asing bekerja di Indonesia (Kemkumham, 2013)
Total
(Sumber: Doc Coordinating Committee on Services-81, Juni 2015)
MRA tidak serta merta membebaskan pergerakan tenaga profesional diantara negara anggota ASEAN!
POTENSI TENAGA KERJA PROFESIONAL INDONESIA DI ASEAN
2015
2010 • Di tahun 2015, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) akan menerbitkan sertifikasi kompetensi bagi 120,000 pekerja Indonesia • BNSP juga akan menerbitkan lisensi untuk 600 Lembaga Sertifikasi Profesi untuk mendukung percepatan penerbitan sertifikasi kompetensi. Indonesia baru memiliki 150 LSP di berbagai sektor.**
± 11 ribu berkarir di Singapura ± 6,5 ribu berkarir di Malaysia ±100 WN Singapura berkarir di Indonesia
± 400 WN Malaysia berkarir di Indonesia Sumber: Studi International Labour Organization (ILO) berjudul The Road to the AEC 2015: The Challenges and Opportunities for Enterprises and their Representative Organizations (Mei 2014)
DAYA SAING NEGARA-NEGARA ASEAN Negara
Indeks daya saing global
inovasi
Perkembangan pasar finansial
Infrastruktur
Brunei
na
na
na
na
Cambodia
95
116
84
107
Indonesia
34
31
42
72
Lao PDR
93
84
101
94
Malaysia
20
21
4
20
Myanmar
134
138
139
137
Philippines
52
52
49
95
Singapore
2
9
2
2
Thailand
31
67
34
76
Vietnam
68
87
90
112 Source: The Global Competitiveness Report 2014 - 2015
HUMAN DEVELOPMENT INDEX
Pendidikan
Angka harapan hidup
Taraf hidup
Tata Aturan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia •
• •
•
Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang memandatkan angka minimum perempuan dalam parlemen, yaitu 30 persen dari total seluruh anggota, termasuk dalam keanggotaan partai politik, dan lembaga pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana selain menjamin hak-hak perempuan antara lain persamaan pendapatan, hak untuk cuti hamil maupun hal-hal yang terkait dengan perawatan anaknya. UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang mencakup perlindungan menyeluruh bagi perempuan dan laki-laki, mulai dari kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana hingga kesehatan ibu dan anak dan kesehatan lanjut usia. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Sumber: Refleksi 20 Tahun Implementasi Beijing Platform for Action di Indonesia, Dit. HAM dan Kemanusiaan, Kemlu
Arah Kerja Sama ASEAN di Bidang Wanita • Pengembangan kapasitas, hak dan peran wanita di berbagai bidang; • Penghapusan kekerasan terhadap wanita; • Pengarusutamaan gender dalam kebijakan pembangunan, baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional.
Kerja Sama Wanita di ASEAN • Dimulai sejak tahun 1975, ketika diadakan “Seminar ASEAN mengenai Integrasi Wanita dalam Pembangunan” di Jakarta; • Sidang ke-1 ASEAN Sub-Committee on Women tahun 1976 di Manila; • Pada tahun 2001, ASEAN Sub-Committee on Women (ASCW) diubah menjadi ASEAN Committee on Women (ACW).
Gender Gap Index Indonesia • Gender Gap Index 2014 (total 142 negara): peringkat 97 • Economic participation: peringkat 108 • Educational attainment: peringkat 78 • Health and survival: peringkat 58 • Political empowerment: peringkat 86 •
Sumber: the Global Gender Gap Report 2014, http://www3.weforum.org/
TERIMA KASIH Sakalangkong
ASEAN COMMUNITY 2015 “ASEAN ADALAH KITA”
