IMPLIKASI UU NO 1 TAHUN 2017 TERHADAP POTENSI PENYIMPANGAN(FRAUD) PERBANKAN , KEUANGAN DAN DUNIA USAHA
Oleh: Drs.Viraguna Bagoes Oka MA DB 1
PELAKU PASAR
SISTEM PENGAWASAN BANK KOMPREHENSIF (COMPREHENSIVE BANK SUPERVISORY SYSTEM)
OTORITAS TERKAIT
BANK INDONESIA/OJK
BANK
BPPN/PPA
PEMILIK
IMF
DEPARTEMEN KEUANGAN
KOMISARIS
TIM MONITORING
Manajemen
PARLEMEN/ DPR
DIR. KEPATUHAN/ RISK MANAGEMENT
SOP
Kebijakan
BAPEPAM
DIREKSI
Kebijakan
Laporan
INTERNAL AUDIT
Laporan
OPERASIONAL
Review SPFAIB
DIRJEN PAJAK
Audit Umum Audit Khusus Audit Tahunan
PELAKU BISNIS/NOTARIS PUBLIK
AKUNTAN PUBLIK
2 IAI
MEKANISME DIAGNOSTIK Bank Fraud & Likuidasi Bank
Diagnostik
Motif Fraud
Eksternal Bank
OJK
Internal Bank 3
BANK FRAUD, POTENTIAL PROBLEMS DAN PENYEBABNYA Keterlibatan officer
• • • •
Penyebab Fraud *)
Bank Bank Bank Bank
BNI BRI Mandiri Lain
Pengawasan & enforcement yg kurang memadai
Pressure
Keterlibatan Owner
• • • •
Opportunities
Bank Bank Bank Bank
*) Delf - 2004
Asiatic Dagang Bali Global Century
-Political Interest -Economic Interest
Rationalization Etika bisnis yang rendah
4
BANK FRAUD, POTENTIAL PROBLEMS DAN PENYEBABNYA Opportunities Pengawasan & enforcement yg kurang memadai
BANK
Pressure
BI/OJK
-Political Interest -Economic Interest
Rationalization Etika bisnis yang rendah
EKSTERNAL
5
SUMMARY INDIKASI FRAUD DI BANK TBK
INDIKASI FRAUD
— < 3 bulan menunggak — Site streaming — Lokasi usaha tidak ada/fiktif — Mark up omset usaha — Jaminan over value/fiktif/negative list — Debitur sulit ditemui atau raib — Walk-in customer — Proses pemberian kredit melalui broker — Success fee broker yangMOTIVE cukup besar FRAUD — Take-over kredit bermasalah — Menjual agunan kepada bank — Murni pembobolan
MODUS FRAUD
— Memalsukan kartu identitas, dokumen agunan, supplier buyer, dokumen kredit, — Merekayasa lokasi usaha — Merekayasa/mark up omset usaha — Memanipulasi BI Checking — Dokumen kredit disiapkan oleh broker — Menggunakan dana pick service untuk kepentingan pribadi — Kerjasama dengan pajabat bank
KELEMAHAN BANK
— Verifikasi kebenaran identitas debitur , usaha, agunan, dokumen kredit dan suplier buyer — BI & trade checking — Pelanggaran wewenang persetujuan kredit — Monitoring penggunaan dana kredit — Dual control dari loan committee — Dual control bagian administrasi — Supervisi loan committee
PENYEBAB
— Inisiasi, analisa dan persetujuan kredit lemah — Lemah dalam menilai risiko kredit — Dokumen kredit tidak lengkap — Lemahnya kompetensi AO, TL, dan CR — Lemahnya dual control antara AO, TL, CR dan Admin Kredit — Lemahnya supervisi BM/ ABLM — Kebijakan manajemen terkait agunan dan pick up service — Integritas
REKOMENDASI
— Senior Officer perbaiki core value, basic internal control, and role of supervisor — Peningkatan credit risk awareness — Healthy check kompetensi AO, TL, CR, BM & ABLM — Continuous Training AO, TL, CR, BM & ABLM — Review kebijakan terkait agunan dan pick up service — Anti fraud sharing antara lain tentang integritas, kode etik & sosialisasi Whistle Blower Policy — Penanganan fraud secara integrated — Punishment & reward secara konsisten
UNSUR BANK FRAUD :
1. Greed
= Keserakahan, Ketamakan, Kerakusan
2. Opportunity = Kesempatan, Peluang 3. Need
= Kebutuhan/Kepentingan
4. Exposure
= Pengungkapan/tersingkap Internal Control Problem
Culture
BANK
Direksi
Auditor & Controller
Direktur kepatuhan
Level Kontrol & Verifikasi
Level Eksekusi Pengawasan Transaksi
Direktur Pelaksana, Dewan Audit & SKAI
BI/ ojk BI/ ojk
Wilayah Kritis
Level Kebijakan Komisaris Komisaris Independen & Prosedur & &
BI/ ojk Auditor Eksternal
Manajemen Bank (CEO)
Sistem Keuangan
Internal bank
AREA KRITIS PERMASALAHAN DI BANK
Melekat
Sisi pelaksana
Sisi pengawas
8
PERMASALAHAN INTERN PENGAWASAN BI/OJK • Risk Based Supervision tidak menghilangkan Compliance Based Supervision. Apabila melaksanakan keduanya terdapat konsekwensi sumber daya tidak cukup. • SOP versi RBS hingga saat ini belum ada /memadai
• Skill selalu terasa kurang karena : • Perkembangan bisnis perbankan sangat pesat. • Secara alamiah praktisi selalu lebih kreatif daripada pengawas. Intern • Perlu dirancang metode pelatihan yang komprehensif dan dekat dengan pasar.
B I/OJK
• Tambahan pengaturan dan ketentuan baru membawa konsekwensi penambahan beban tugas pengawasan intern bank. • Di sisi lain, tidak ada penyederhanaan tugas lama
System
Strategy
Skill
Opini Negatif Style
Staff
• Jumlah dan kualitas personil belum sesuai dengan formasi ideal.
• Belum dilaksanakannya 4’C : Commitment, Consistent, Competent dan Consequent
Structure
Shared Value
• Masih belum padunya pandangan mengenai lingkup tugas dan peran pengawasan. intern • Pemahaman tugas dan fungsi atas jabatanyang diemban menyulitkan dalam hal koordinasi tugas.
9
PENYEMPURNAAN UNSUR-UNSUR 7 S YANG BERKESINAMBUNGAN
System Skill
Strategy Shared value
Style
Structure
Staff
10
HAL-HAL YANG MENJADI PERHATIAN INTERNAL KONTROL Ancaman banking fraud pada bank(Moral Hazard) • • n • • • • •
Accounting fraud Credit over ru IT development (Outsourcing) Promotion misconduct Management training, outsourcing policy misconduct Subdebt policy Trade finance/Derivative transaction.
Andrew Sheng : • •
Fungsi kontrol harus/wajib memahami pengetahuan pasar. Pengetahuan pasar ini diperlukan sebagai pertimbangan pembuatan kebijakan dan mengetahui wilayah kritis yang ada di pasar. Perlu adanya ‘tone from the top’ dalam mengatasi permasalahan internal kontrol, potensi risiko dan simpul kerawanan, misalnya menjadi ‘role model’ dalam pengambilan keputusan handal dan akurat berbasis mitigasi risiko yang terukur 11
Components of effective Internal Control
Monitoring ( On going )
Risk Assessment Control Activities
Infrastructur
Information & Communication
Control Environment ( Pondation)
Corporate Culture
EFFECTIVE CONTROL ENVIRONMENT
Corporate Culture Program
Soft Control 1. Integritas & Nilai Etika 2. Komitment & Kompetensi 3. Leadership/Kepemimpinan
Ethical Tone / Collective Action
Role Model
Sub Component Control Environment
Do The Right Things Hard Control 1. Struktur Organisasi 2. Sistim & Prosedure 3. Pelimpahan Wewenang & Tanggungjawab 3. Kebijakan SDM
B/ best practices Infra struktur memadai
Dampak Control Environment Design Soft Control 1. Integritas & Nilai Etika 2. Komitment pd Kompetensi 3. Leadership/Kepemimpinan
Ethical Tone / Collective Action
1. Intergitas 2. Kompetensi 3. Risk awarness
Sub Component Control Environment
1. Poor Integrity 2. Poor Competency 3. Poor Risk awarness
VALUES Risk
Culture
Hard Control 1. Struktur Organisasi 2. Sistim & Prosedure 3. Pelimpahan Wewenang & Tanggungjawab 3. Kebijakan SDM
Do The Right Things
Memadai Kepentingan
FRAUD Tdk /kurang Memadai
Peluang
KRISIS PERBANKAN DI INDONESIA I. PERIODE LAHIRNYA DEREGULASI PERBANKAN DENGAN PAKTO 1988 1. Telah Terjadi Perubahan Fundamental atas UU No13/1968 Terhadap Fungsi Bank Sentral, dengan kebijakan deregulasi dan Debirokratisasi yang dijalankan Pemerintah. 2, Kebijakan Deregulasi dan Debirokratisasi adalah dalam upaya untuk membangun sistem perbankan yang sehat , effisien dan tangguh. Kondisi perekonomian pada akhir tahun 1982/83 kurang menguntungkan karena faktor internal dan eksternal. 3. Melalui Kebijakan Deregulasi Paket Oktober(Pakto) 1988 menjadi titik balik berbagai Kebijakan Penertiban Perbankan 1971-72 dengan Pemberian Ijin Pembukaan Bank Baru dan Kemudahan Pendirian BPR dan Kantor Cabang Bank Devisa 15
•
II. PERIODE KRISIS PERBANKAN TAHUN 1998 1. Pasca Pakto 1988 , mulai menampakkan dampak Kebebasan Perbankan Terutama Dalam Bank Devisa , Yang Menghambat Terciptanya Perbankan Yang Sehat. BI Sejak 1995, mulai memperberat Syarat Untuk Menjadi Bank Devisa, walaupun Belum Bisa Menahan Laju Pertumbuhan Perbankan.
• 2. Mulai 1997 ekspansi Kredit terus ditahan untuk Menahan Memanasnya Mesin Perekonomian(Overheated) . Disamping Rencana BI Melikuidasi 7 Bank Yang Ternyata Tidak Mendapat Restu Pemerintah. •
3. Kondisi Perekonomian Global dan Krisis Likuiditas Memicu terjadinya impact massive terhadap likuiditas perbankan sehingga ditutupnya beberapa bank dan terjadinya penyaluran BLBI sebesar Rp600T yang menjadi kontroversi. 16
• III. PERIODE KRISIS PERBANKAN 2008 • 1. Tingginya Ekspansi Kredit Perbankan Baik Untuk Sektor Produktif Maupun Sektor Konsumtif Yang Tidak Diimbangi Oleh Pertumbuhan Dana Nasabah Menyebabkan Perbankan Mencairkan Secondary Reservenya Untuk Membiayai Kreditnya Sehingga Likuiditas Perbankan Menjadi Ketat di Awal Kuartal Ketiga 2008. • 2. Untuk Mempertahankan Stabilitas Perekonomian , Bank Indonesia Secara Bertahap Menaikkan BI Rate dari 8,0% Pada April 2008 Menjadi tertinggi 9,5% pada Oktober 2008. Ketatnya Likuiditas Perbankan Serta Tingginya Tingkat Suku Bunga Menyebabkan Perbankan Meningkatkan Suku Bunga Dananya Untuk Menarik Nasabah . • 3. Memburuknya Prospek Perekonomian Yang Juga Diindikasikan Oleh Ketatnya Likuiditas Di Pasar Uang Tersebut Pada Gilirannya Mendorong Pengusaha Untuk Menunda Pengeluaran Investasi dan Meningkatkan Effisiensi Sehingga Pertumbuhan Investasi Melambat dan Berimbas Menurunnya Daya Beli Masyarakat dan Bahkan Memicu Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) 17
IMPLIKASI DIKELUARKANNYA UU No.1 2017
TERHADAP PERBANKAN, KEUANGAN DAN DUNIA USAHA ? I. UU REPUBLIK INDONESIA No 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN(RAHASIA BANK) 1.
Bank Wajib Merahasiakan Keterangan Mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya, Kecuali Dalam Hal Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 41(Kepentingan Perpajakan), Pasal 41A(Terkait Piutang Bank kepada BUPLN), Pasal 42(Kepentingan Pengadilan dalam Perkara Pidana), Pasal 43,44 dan 44A(terkait kepentingan nasabah yang meninggal/Kuasa).
2. Barangsiapa Tanpa Membawa Perintah Tertulis atau Ijin Dari Pimpinan Bank Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, Dengan Sengaja Memaksa Bank dan Pihak TerafiliasiUntuk Memberikan Keterangan Sebagaimana Dimaksud Pasal 40, Diancam Dengan Pidana Penjara Sekurang Kurangnya 2 Tahun Penjara atau Denda sekurang kurangnya Rp 10 M dan paling banyak Rp200 M 18
II. UNDANG UNDANG NO.1 TAHUN 2017 DAN IMPLIKASI NYA TERHADAP PERBANKAN, KEUANGAN DAN DUNIA USAHA 1. POTENSI ANCAMAN DAN RISIKO TERJADINYA PENARIKAN UANG NASABAH YANG ASAL USULNYA TIDAK JELAS ATAU MENGHINDARI TERKENA ATURAN PERPAJAKAN YANG BELUM JELAS ATURAN DAN PETUNJUK PELAKSANAANNYA/OPERASIONALNYA . 2. PIHAK2 YANG TERKAIT DENGAN OPERASIONAL BISNIS BANK TERMASUK PELAKU USAHA, PUBLIK DAN NOTARIS PERLU LEBIH CERMAT DALAM MEMAHAMI PRODUK DAN SOP PERBANKAN SERTA PERATURAN YANG ADA TERKAIT DENGAN DIKELUARKANNYA UU NO.1 TAHUN 2017 INI UNTUK MENGHINDARI ADANYA POTENSI RISIKO HUKUM(LEGAL RISK) TERKAIT SEBAGAI PIHAK TERAFILIASI BANK ATAU NASABAH BANK
3. TANTANGAN LEBIH BERAT KEDEPAN DIHADAPI OLEH PERBANKAN , KEUANGAN DAN DUNIA USAHA DENGAN TELAH BERLANGSUNGNYA ERA PASAR BEBAS(MEA 2015) ,KELESUAN PEREKONOMIAN DUNIA DAN ERA DIGITAL(MEDSOS) YANG SANGAT CEPAT/TANPA BATAS 19
KONDISI NYATA YANG SAAT INI SEDANG DIHADAPI PERBANKAN , KEUANGAN DAN DUNIA USAHA SETELAH DIKELUARKANNYA UU NO 1 TAHUN 2017 1. Telah terjadi kecenderungan penarikan dana nasabah di perbankan yang cukup besar sebagai akibat kekhawatiran psikologis atas penerapan keterbukaan informasi nasabah penyimpan dana di perbankan yang selama ini kerahasiaannya dijaga ketat sesuai UU RI No.10 Tahun 1998 Ttg Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yg menyangkut kerahasiaan dana penyimpan di perbankan. 2. Telah terjadi tekanan terhadap likuiditas perbankan dan meningkatnya Non Performing Loan(NPL ) yang cukup menonjol dan meningkatnya kredit macet. Selain itu, telah terjadi penurunan daya beli masyarakat yang tercermin dari lesunya pasar property serta collapsnya berbagai usaha menegah besar karena kesulitan permodalan(cash drain). 3. Para pelaku usaha harus pandai-pandai menjaga kecukupan likuiditasnya dengan daya tahan yang cukup utk mengantisipasi situasi yang kurang menguntungkan ini. 20
IMPLIKASI PERPU NO.1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASIKEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN I. MANFAAT(STRENGTH) : 1. Penerimaan Negara bersumber dari pajak diharapkan meningkat drastis karena adanya pemberian akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan melalui perbankan. 2. Pemenuhan komitmen internasional sebagai anggota G20 dalam keikutsertaan implementasikeuangan secara otomatis(Automatic Exchange of Financial Account Information).
21
II. KELEMAHAN(WEAKNESSES) 1.
Infrastruktur dan Petunjuk Pelaksanaan serta perangkat pendukung terkait mindset sdm (brainware), perangkat lunak(software) dan perangkat keras(hardware) dari perpu ini yang belum jelas tata cara penerapannya dan belum cukup sosialisasinya sehingga banyak dikhawatirkan oleh berbagai pihak terutama para penyimpan dana di perbankan dan lembaga keuangan serta pelaku bisnis pada umumnya.
2. Dana pihak ketiga perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang selama ini sangat terjamin kerahasiannya sesuai dengan pasal 41,42, 43 sd 47 Perpu No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (kerahasiaan bank) telah menghadapi kelemahan potensi risiko likuiditas perbankan dalam kondisi market disiplin dalam sistem Keuangan dan perbankan di Indonesia yang belum terbangun dengan baik. 22
III. PELUANG DAN KESEMPATAN(OPPORTUNITY) 1. Dengan dikeluarkannya Perpu ini telah membuka peluang bertambah luasnya informasi keuangan dana pihak ketiga perbankan sehingga dapat memperluas kesempatan untuk memanfaatkan dana idle perbankan secara optimal untuk usaha usaha kreatif dan produktif dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi kerakyatan. 2. Memudahkan pelaksanaan monitoring dan pengawasan pergerakan dana pihak ketiga perbanakan sehingga dapat dilakukan antisipasi dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi dan target inflasi secara terukur.
23
IV. ANCAMAN(THREATS) 1. ANCAMAN AKAN TERJADINYA PENARIKAN DANA PIHAK KETIGA SECARA MASSIVE KETIKA TERJADI PERILAKU/PERSEPSI YANG NEGATIF(MISLEADING) DARI PARA PELAKU USAHA YANG MENYIMPAN DANANYA DALAM BENTUK TABUNGAN/DEPOSITO( DANA PIHAK KETIGA) DI PERBANKAN. 2. ANCAMAN DUNIA PERBANKAN AKAN MENGALAMI TEKANAN LIKUIDITAS YANG KETAT SEHINGGA MENDORONG PERBANKAN MENINGKATKAN PELAKSANAAN FUNDINGNYA ATAU MENCAIRKAN SECONDARY RESERVENYA DNG KONSEKUENSI MENDORONG SUKU BUNGA BANK NAIK. 3. DALAM SITUASI LIKUIDITAS PERBANKAN YANG KETAT, DAPAT MENGANCAM TERJADINYA PENINGKATAN NON PERFORMING LOAN(NPL), YANG PADA GILIRANNYA DAPAT MENINGKATKAN KREDIT MACET DAN KEBUTUHAN TAMBAHAN MODAL PERBANKAN 24
SARAN -SARAN 1. Pemerintah melalui Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan OJK untuk segera melakukan sosialisasi yang intensif dan konkrit kepada lembaga perbankan, non bank, Lembaga Keuangan dan masyarakat luas akan esensi/substansi dikeluarkannya Perpu No 1 Tahun 2017, sehingga tidak akan terjadi bank run 2. Pemerintah agar mendesak DPR umtuk segera menindak lanjuti pembahasan materi Perpu No 1 Tahun 2017 tsb sehingga akan dapat diperoleh kepastian hukum oleh masyarakat atas rencana penerapannya terutama yang terkait dengan pencapaian peningkatan target pajak pemerintah.
3. Pemerintah agar lebih berhati hati menyikapi kesepakatan negara G20 yang terkait dengan Automatic Exchange of Financial Account Information yang dapat merugikan/mengancam likuiditas keuangan nasional. 25
LANJUTAN…… 4. Lembaga profesi dan pelaku bisnis lainnya yang terkait dengan industri perbankan agar lebih memperhatikan/mencermati dan mendalami lebih saksama atas berbagai ketentuan dan peratuan per uu an yang terkait dengan perbankan, mengingat lembaga perbankan adalah industri yang sangat sarat dengan peraturan/ketentuan serta sistem pengendalian/pengawasan yang berlapis karena lembaga perbankan berlandaskan azas kepercayaan dan prinsip kehati hatian.
26
TERIMA KASIH
27
