FORUM MANAJEMEN
Vol. 05 No. 3
IMPLIKASI CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) BIDANG MIGAS MENUJU GOOD CORPORATE GOVERNANCE Oleh : Sulistyono *) ABSTRAK Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian perusahaan bahwa perusahaan tidak mungkin eksis tanpa kontribusi dari lingkungan sekitar atau yang disebut sebagai stakeholder. Pada era otonomi daerah ini kegiatan industri termasuk kegiatan industri migas selain berdampak positif yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga akan berdampak negative terutama pada perubahan ekonomi, sosial, budaya dan politik serta aspek kehidupan masyarakat lokal. Kelangsungan usaha suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh tingkat keuntungan saja, tetapi juga tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Ketidak pedulian perusahaan migas terhadap aspek sosial dan lingkungan akan menuai protes masyarakat yang akibatnya bisa mengganggu operasi perusahaan seperti demonstrasi atau boikot. Terhadap aspek lingkungan, selain reaksi masyarakat, disinsentif juga diterima dari pemerintah. Akibatnya, selain biaya operasi membengkak, reputasi perusahaan tercoreng dan pada gilirannya dicerminkan dengan turunnya nilai saham. Implikasi berikut yang mengancam adalah keengganan investor membiayai proyek baru. Perusahaan yang enggan untuk melaksanakan CSR hanya tinggal menunggu waktu saja untuk gulung tikar. CSR bidang migas sangat penting dalam menunjang hubungan antara perusahaan dengan para stakeholder. Stakeholder memiliki peran penting dalam membentuk citra perusahaan di mata masyarakat luas. Dari citra yang terbentuk ini dapat mempengaruhi kredibilitas perusahaan yang selanjutnya berdampak pada daya saing dan pertumbuhan penjualan dan laba sehingga menjadi good corporate governance. Kata kunci : CSR bidang migas, good corporate governance
I. PENDAHULUAN
khususnya sub sektor minyak dan gas bumi (migas) di satu pihak akan menghasilkan produk atau barang yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia, tetapi dilain pihak pembangunan industri migas juga potensi mencemari lingkungan. Sehingga tidak jarang kegiatan industri migas pada suatu wilayah menghadapi banyak permasalahan dan potensi konflik dengan pemangku kepentingan (stakeholders) dengan ragamnya kepentingan, salah satunya adalah dengan masyarakat (komuniti)
A. Latar Belakang Sesuai dengan kebijakan pemerintah bahwa pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Pembangunan sektor industri migas merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berkelanjutan, berlandaskan pada kemampuan nasional dengan memperhatikan tantangan global. Pembangunan industri pada sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 9
FORUM MANAJEMEN
Vol. 05 No. 3 stakeholders lainnya, menjaga harmonisasi hubungan, serta meningkatkan citra industri tersebut. Stakeholder yang dalam hal ini masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk citra perusahaan di mata masyarakat luas. Dari citra yang terbentuk ini dapat mempengaruhi kredibilitas perusahaan yang selanjutnya berdampak pada daya saing dan pertumbuhan penjualan dan laba sehingga menjadi good corporate governance.
dalam bentuk kesenjangan yang terjadi antara industri dengan masyarakat lokal. Apalagi selama ini industri migas inheren dengan ilusi kekayaan (persepsi tentang melimpahnya sumber daya alam migas), padahal disisi lain kemiskinan dan pengangguran menjadi persoalan dalam pembangunan bangsa. Pada satu sisi produk migas sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia, tetapi disisi lain dampak kegiatan industri migas yang meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan maupun niaga migas menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan. Sehingga kegiatan tersebut membahayakan lingkungan hidup, manusia dan makhuk hidup lainnya. Pihak Lingkungan hidup tentunya ingin agar lingkungan dapat tetap terjaga secara lestari, sementara dari sektor produksi migas juga ada kepentingan yang juga tidak kalah penting yaitu mencapai target produksi migas untuk peningkatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Target produk migas ini penting bahkan sangat penting karena menyangkut penerimaan negara yang hingga saat ini tidak bisa kita pungkiri bahwa penerimaan dari sub sektor migas masih menjadi tulang punggung penerimaan negara, karena kurang lebih 23% penerimaan negara dalam APBN berasal dari sub sektor migas. Upaya pelestarian lingkungan hidup penting, tetapi kegiatan usaha industri migas juga sangat penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat.
B. Rumusan Masalah Pada satu sisi hasil dari industri migas yang diantaranya menghasilkan produk yang sangat dibutuhkan manusia untuk kesejahteraan hidup, tetapi disisi lain dampak industri migas potensi merusak lingkungan dan juga menjadi pemicu terjadinya konflik antara masyarakat dan perusahaan industri migas. Dari latar belakang penulisan tersebut dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana dampak kegiatan industri migas terhadap lingkungan dan masyarakat lokal sekitar industri migas ? 2. Apakah program CSR dapat mereduksi konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal yang terkena dampak ? 3. Apakah dengan pelaksaaan CSR yang baik dapat menjadikan perusahan menjadi good corporate governance II. TINJAUAN TEORI A. Dampak Kegiatan Industri Migas Penurunan kualitas lingkungan diantaranya disebabkan karena pembuangan limbah, baik limbah dari kegiatan industri maupun limbah domestik termasuk limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya), sehingga dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dari bermacammacam sumber limbah yang menyebabkan
Perusahaan Industri migas perlu memberikan kontribusi positif kepada para stakeholders terutama kepada masyarakat lokal yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak dari kegiatan industri migas tersebut, dengan tujuan untuk menghindari konflik dengan 10
FORUM MANAJEMEN
Vol. 05 No. 3 lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
menurunnya kualitas lingkungan, kegiatan pertambangan terutama pertambangan migas merupakan salah satu kegiatan yang banyak menimbulkan permasalahan lingkungan. Sebagai negara yang memiliki potensi bahan tambang yang besar, negara Indonesia juga berpotensi besar menderita kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan termasuk pertambangan migas. Umumnya segala usaha pertambangan baik itu skala besar, skala kecil maupun tradisional memiliki daya rusak terhadap lingkungan, yaitu berkurangnya bahkan hilangnya fungsifungsi dari lingkungan tersebut. Dalam beberapa kasus, limbah berbahaya yang dihasilkan dari kegiatan penambangan migas mencemari daerah sekitar dan bahkan membahayakan kesehatan manusia.
Pembangunan sektor industri migas merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berkelanjutan, berlandaskan pada kemampuan nasional dengan memperhatikan tantangan global. Menyadari bahwa sektor industri migas memegang peranan penting dalam percepatan pembangunan maka pelaksanaannya dilakukan berdasarkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar berkeadilan. Hal ini terutama dengan diberlakukannya UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. B. Konsep Dasar CSR
Kegiatan industri migas mulai dari kegiatan usaha hulu (up stream) yaitu mulai tahap eksplorasi, yaitu pencarian sumber-sumber minyak bumi mulai kegiatan pemetaan geologi, seismic, pengeboran maupun tahap eksploitasi dan produksi yaitu pengambilan sumber minyak bumi dari perut bumi hingga kegiatan usaha hilir (down stream) yaitu tahap pengolahan di kilang (refinery), pengangkutan sampai penyimpanan dan niaga potensi menceemari lingkungan. Minyak dan gas bumi termasuk juga produkproduk migas yang dihasilkan dari proses pengolahan migas dikategorikan sebagai B3 dan limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri migas dikategorikan sebagai limbah B3 karena memenuhi klasifikasi dan karakteristik seperti mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, korosif dan bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker).
Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian perusahaan bahwa perusahaan tidak mungkin eksis tanpa kontribusi dari lingkungan sekitar atau yang disebut sebagai stakeholders. Berdasarkan definisi CSR yang paling terkenal dan diakui secara universal yaitu Definisi dari World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Badan Dunia Bagi Pengembangan Berkelanjutan: “The continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large” (Komitmen berkelanjutan dari usaha bisnis yang secara etis dan berkontribusi untuk pengembangan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup dari tenaga kerja beserta keluarganya termasuk pula
Menurut Undang-Undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan pencemaran 11
FORUM MANAJEMEN
Vol. 05 No. 3
komunitas lokal dan masyarakat pada umumnya).
melaksanakan CSR hanya tinggal menunggu waktu saja untuk gulung tikar. Hal ini disebabkan CSR merupakan salah satu bentuk kegiatan “balas budi” kepada masyarakat atas pengerukan sumber daya alam dan atau dampak gangguan akibat kegiatan di wilayah mereka.
Pada umumnya pada era otonomi daerah ini kegiatan industri termasuk kegiatan industri migas selain akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah juga akan berdampak kepada perubahan sosial, budaya, ekonomi dan politik serta aspek kehidupan masyarakat lokal atau setempat. Dampak perubahan tersebut baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif perlu diantisipasi dan segera direspon oleh para pihak baik pihak perusahan industri, pihak pemerintah/ pemerintah daerah dan masyarakat. Tidak kalah penting adalah kesiapan masyarakat setempat untuk menghadapi perubahan sosial, budaya dan ekonomi sebagai dampak dari proyek kegiatan industri migas, sehingga masyarakat lokal sekitar proyek industri migas jangan sampai hanya jadi penonton.
Salah satu bentuk CSR yang merupakan tanggung jawab sosial perusahanan kepada masyarakat sekitar adalah melalui program pengembangan masyarakat atau Community Development. (CD). Selama ini community development atau comdev dilakukan sebagai alat agar diterima komuniti, padahal CD adalah investasi jangka panjang yang merupakan tanggung jawab perusahaan. Pelaksanaan CSR dengan salah satu bentuknya adalah community development menjadi jawaban untuk permasalahan tentang keberlanjutan perusahaan, komuniti dan lingkungan. Apalagi image sebagai good corporate governance salah satunya ditentukan oleh pelaksanaan CSR dan CD yang semakin penting dengan adanya ISO 26000 tentang pelaporan yang berkelanjutan (mencakup kinerja sosial, ekonomi, dan ketenaga kerjaan perusahaan)
Kelangsungan usaha suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh tingkat keuntungan saja, tetapi juga tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (corporate social responsibility). Bayangkan bagaimana bila perusahaan hanya mementingkan keuntungan finansial jangka pendek dan mengorbankan aspek sosial dan lingkungan. Ketidakpedulian terhadap aspek sosial akan menuai protes masyarakat yang akibatnya bisa mengganggu operasi perusahaan (semisal demonstrasi atau boikot). Terhadap aspek lingkungan, selain reaksi masyarakat, disinsentif juga diterima dari pemerintah. Akibatnya, selain biaya operasi membengkak, reputasi perusahaan tercoreng dan pada gilirannya dicerminkan dengan turunnya nilai saham. Implikasi berikut yang mengancam adalah keengganan investor membiayai proyek baru. Perusahaan yang enggan untuk
Comdev didefinisikan sebagai upaya sistematik meningkatkan kemampuan masyarakat, terutama kelompok-kelompok paling tidak beruntung, dalam pemenuhan kebutuhan berdasar potensi seluruh sumberdaya yang dapat diaksesnya. Masyarakat lokal yang ada di wilayah dampak adalah stakeholders, didalamnya terdapat kelompok-kelompok yang karena aspek struktural, kultural atau penyebab lain berada diposisi kurang beruntung. Kelompok ini adalah yang paling rentan menghadapi berbagai kondisi, termasuk kemungkinan dampak negatif perusahaan. Karenanya menjadi penting memetakan kelompok masyarakat ini, kemudian dibuat program khusus community development. 12
FORUM MANAJEMEN
Vol. 05 No. 3
Jika CSR tidak dilakukan, maka ongkos sosial yang dibayar oleh perusahaan sangat mahal yakni berupa penolakan dari masyarakat. Dengan penolakan tersebut, operasionalisasi perusahaan akan terganggu, lama kelamaan akan merugi dan akhirnya akan gulung tikar. Contohnya adalah kasus Indorayon di Sumatera Utara, PT. Freeport di Timika Papua, PT. Newmont Minahasa Sulawesi Utara, dan kasus PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo Jawa Timur.
perusahaan terkait dengan hubungan kemasyarakatan berjalan seiring dengan kegiatan industri migas. C. Implikasi Community Development Beberapa ahli memberikan berbagai pengertian tentang pengembangan masyarakat (community development). Diantaranya adalah, community development diartikan sebagai kegiatan yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, budaya yang lebih baik dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan, sehingga masyarakat menjadi mandiri dan kualitas kehidupannya menjadi lebih baik (Arief Budimanta, ICSD). Selain itu community development juga diartikan sebagai suatu proses pengembangan sosial-ekonomi masyarakat yang didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka (United Nation Bureau of Sosial Affairs).
Perbedaan persepsi antara stakeholders terhadap community development merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sekitar maupun rakyat pada umumnya karena adanya hak dari masyarakat terhadap wilayah mereka yang digunakan untuk operasi pertambangan migas sebagai aset daerah. Untuk memaksimalkan pelaksanaan dari community development tersebut maka diperlukan suatu pemahaman dan kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah serta perusahaan.
Program community development bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat dimana transformasi sosial dapat berlangsung secara berkelanjutan (Prof. Surna T. Djajadiningrat). Atas dasar beberapa pengertian tersebut dapat disarikan bahwa pada dasarnya community development adalah upaya pengembangan untuk mendukung kesejahteraan dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.
Sektor industri dengan bisnis berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia memiliki korelasi kuat dengan lingkungan sekitarnya, dimana keberadaan komunitas merupakan supporting bagi kelangsungan industri tersebut. Pentingnya stakeholders tersebut, mengharuskan manajemen perusahaan memiliki program yang nyata tentang pemberdayaan masyarakat sekitar. Pada era sekarang ini, manajemen perusahaan industri mempunyai tanggung jawab sosial dan moral untuk mendorong dan menstimulasi kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat lokal disekitarnya. Hal ini adalah bentuk investasi yang memiliki kepentingan krusial, meskipun kecil dibandingkan dengan investasi untuk eksplorasi dan eksploitasi dengan segala ikutannya. Sehingga idealnya program
Tujuan dilaksanakannya community development di kawasan industri migas adalah : 1. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat serta sarana dan prasarana masyarakat sekitar wilayah usaha industri migas; 2. Mengembangkan potensi kewirausahaan dan kelembagaan masyarakat 13
FORUM MANAJEMEN
Vol. 05 No. 3 Asas community development sektor migas adalah “dari-oleh-dan untuk masyarakat”. Artinya program yang dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Prinsipprinsip yang digunakan dalam pengelolaan community development adalah: demokratis, yaitu setiap pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat; transparan, yaitu pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui secara luas oleh masyarakat; akuntabilitas, yaitu pengelolaan program harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan finansial; responsif, yaitu pemilihan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk melaksanakan program community development dibentuk organisasi yang dapat berbentuk komisi yang beranggotakan wakil-wakil perusahaan, masyarakat dan Pemerintah Daerah. Organisasi yang dibentuk mempunyai fungsi sebagai koordinator dari seluruh kegiatan yang diajukan oleh masyarakat, forum konsultasi dan penentuan program yang akan dilaksanakan dan sebagai pengawas atas pelaksanaan program yang sedang berjalan.
yang didasarkan pada potensi sumberdaya lokal; 3. Meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan, masyarakat lokal dan Pemerintah di daerah. Sementara itu sasaran yang ingin dicapai dalam community development adalah : 1. Terjalinnya hubungan yang harmonis dan kondusif antara perusahaan, masyarakat lokal, Pemerintah di daerah dan stakeholder lainnya; 2. Meningkatnya citra dan performa industri migas sehingga masyarakat merasa ikut memiliki; 3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan community development sektor migas adalah metode partisipatif. Lebih lanjut yang dimaksud dengan metode partisipatif adalah suatu cara untuk menumbuh kembangkan potensi daerah (sumber daya alam, sumber daya manusia dan kelembagaan) yang ada secara swadaya agar masyarakat dapat meningkatkan kemampuan, penghasilan dan kemakmuran secara berkelanjutan. Pendekatan yang dilakukan berbasis masyarakat (community based) yaitu masyarakat bertindak sebagai subjek dalam perencanaan dan pelaksanaan; berbasis sumberdaya setempat (local resource based) yaitu kegiatan yang dilakukan harus mengutamakan pemanfaatan sumberdaya setempat dan penggunaan tenaga lokal; berkelanjutan (sustainable) yaitu berfungsi sebagai penggerak awal dalam pengembangan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan; dan harus sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Daerah.
Dalam rangka pelaksanaan community development, setiap perusahaan migas diwajibkan untuk membentuk Divisi Community Development dengan tugas mengidentifikasi dan merumuskan program yang akan dilaksanakan; menilai kelayakan, menyusun anggaran biaya; melakukan kerjasama dengan para stakeholders serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program. Sedangkan hak perusahaan adalah menolak dan menangguhkan program yang diusulkan masyarakat jika tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan 14
FORUM MANAJEMEN
Vol. 05 No. 3
atau apabila tidak selaras dengan program Pemerintah Daerah.
migas diperlukan indikator untuk mengukurnya. Sekurang-kurangnya ada dua indikator keberhasilan yang dapat digunakan, yaitu: 1. Indikator ekonomi Ditunjukkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan, kemandirian masyarakat dalam kehidupan ekonominya dan terbangunnya prasarana dan sarana fisik dan non-fisik. 2. Indikator sosial Ditunjukkan dengan tidak terjadinya gejolak sosial sehingga tercipta hubungan yang harmonis antar masyarakat, perusahaan dan Pemerintah Daerah; dan meningkatnya citra sektor migas di mata masyarakat dan Pemerintah Daerah.
Salah satu kunci suksesnya program community development adalah adanya peranserta masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri untuk bergerak dalam penyelenggaraan program. Bentuk peranserta masyarakat adalah memberikan masukan untuk menentukan arah program, aktif dalam penyusunan perencanaan, saran dan pertimbangan dalam penyusunan kegiatan. Masyarakat mempunyai hak mengetahui program secara umum, mengetahui rencana secara rinci dan memperoleh manfaat hasil pelaksanaan program community development. Selain mempunyai hak, masyarakat juga mempunyai kewajiban dalam memelihara hasil pelaksanaan program; mentaati kesepakatan yang telah ditetapkan dan memelihara keamanan atas kelangsungan perusahaan industri migas yang berada di wilayahnya. Tugas Pemerintah dalam pelaksanaan community development adalah melakukan pembinaan dan pengawasan. Sedangkan perannya adalah sebagai fasilitator antara perusahaan dan masyarakat dan sebagai arbitrator apabila terjadi konflik antara perusahaan dan masyarakat.
D. Regulasi Responsibility
Corporate
Social
Sejalan dengan otonomi daerah, disadari betul bahwa operasionalisasi tambang migas dan termasuk pula tambang mineral lainnya tidak bisa dipisahkan dari lingkungan dan masyarakat sekitar lokasi tambang. Jika sebelumnya program pengembangan masyarakat (community development) kawasan industri migas oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) lebih bersifat sukarela, kini program community development tersebut menjadi wajib hukumnya. Hal tersebut tertuang jelas dalam UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Adapun pasal-pasal yang mengatur diantaranya adalah : 1. Pasal 3f Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup .
Sumber pendanaan program community development industri migas berasal dari biaya perusahaan yang dialokasikan dalam rencana biaya operasional perusahaan; dan sumber biaya lainnya. Penggunaan dana harus dilakukan dengan prinsip untuk mencapai kemandirian masyarakat yang bentuknya dapat berupa hibah atau pinjaman modal kerja untuk keperluan usaha. Prinsip pengelolaan dana community development dilakukan secara transparan, akuntabel, fleksibel, dan sesuai dengan azas manfaat. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan program community development sektor 15
FORUM MANAJEMEN
Vol. 05 No. 3
2. Pasal 11 ayat (3i), Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuanketentuan pokok yaitu: kewajiban pasca operasi pertambangan. 3. Pasal 11 ayat (3p), Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuanketentuan pokok yaitu : pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hakhak masyarakat adat. 4. Pasal 40 ayat (5), Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. Selain itu kewajiban melaksanakan CSR (Corporate Social Responsibility) bagi perusahaan juga diatur dalam UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Adapun pasal-pasal yang mengaturnya adalah : 1. Pasal 15 huruf (b) : Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
4. Pasal 34 ayat (3), Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban untuk melaksanakan CSR di perusahaan yang diatur UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hal ini dipertegas oleh UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disahkan pada tanggal 20 Juli 2007, undang-undang ini menggantikan UU No.1 tahun 1995. Adapun pasal-pasal yang mengatur diantaranya adaalah : 1. Pasal 74 ayat (1), Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 2. Pasal 74 ayat (2) : Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 3. Pasal 74 ayat (3) : Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pasal 74 ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pasal 34 ayat (1), Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
Penjelasan dari pasal tersebut diantaranya adalah untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Adapun yang dimaksud dengan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah Perseroan yang tidak mengelola dan
3. Pasal 34 ayat (2), Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 16
FORUM MANAJEMEN
Vol. 05 No. 3
tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Selain itu yang dimaksud dengan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang terkait. Dengan demikian tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
cara-cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada shareholder-nya. Para pengambil keputusan di perusahaan haruslah dapat dipertanggung jawabkan dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi shareholders lainnya. Karena itu fokus utama di sini terkait dengan proses pengambilan keputusan dari perusahaan yang mengandung nilai-nilai transparency, responsibility, accountability, dan tentu saja fairness. Sementara itu, ADB (Asian Development Bank) menjelaskan bahwa GCG mengandung empat nilai utama yaitu: Accountability, Transparency, Predictability dan Participation. Pengertian lain datang dari Finance Committee on Corporate Governance Malaysia. Menurut lembaga tersebut GCG merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para stakeholder lainnya. Lantas bagaimana dengan definisi GCG di Indonesia? Di tanah air, secara harfiah, governance kerap diterjemahkan sebagai “pengaturan.” Adapun dalam konteks GCG, governance sering juga disebut “tata pamong”. Namun tampaknya secara umum di kalangan pebisnis, istilah GCG diartikan tata kelola perusahaan, meskipun masih rancu dengan terminologi manajemen. Masih diperlukan kajian untuk mencari istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia yang benar. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance merupakan suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, Direksi,
E. Arti Penting GCG (Good Corporate Governance) Sebagai sebuah konsep, GCG (Good Corporate Governance) ternyata tak memiliki definisi tunggal. Komite Cadburry, misalnya, pada tahun 1992 – melalui apa yang dikenal dengan sebutan Cadburry Report – mengeluarkan definisi tersendiri tentang GCG. Menurut Komite Cadburry, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu. Sejumlah negara juga mempunyai definisi tersendiri tentang GCG. Beberapa negara mendefinisikannya dengan pengertian yang agak mirip walaupun ada sedikit perbedaan istilah. Kelompok negara maju umpamanya mendefinisikan GCG sebagai 17
FORUM MANAJEMEN
Vol. 05 No. 3
Pemegang Saham dan Para Stakeholder lainnya. CSR menuju Good Corporate Governance memiliki arti yang sangat penting dalam menjalankan suatu organisasi professional, baik di sektor pemerintahan (BUMN) maupun di industri swasta. Mengerti dan memanfaatkan GCG dapat meningkatkan: Meningkatakan kinerja perusahaan melalui proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Meningkatkan efisiensi operasionil perusahaan sekaligus memberikan perhatian dan pelayanan kepada stakeholders sekaligus meningkatkan kepercayaan sharesholders. Meningkat corporate image dan yang lebih penting corporate value Perusahaan dapat bekerja lebih baik karena berdasarkan best practices. Tercapainya employee satisfaction dan stakeholders satisfaction
yang juga banyak terkait dengan aspek lingkungan hidup, memiliki kewajiban untuk turut menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hukum Indonesia telah memberikan pengaturan yang cukup jelas dan tegas bagi badan usaha industri sub sektor migas terkait dengan kewajibannya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan lingkungan sosial. Berbagai kasus kerusakan lingkungan hidup yang terjadi, yang disebabkan oleh industri sub sektor migas, merupakan bukti bahwa aturan yang ada belum terlaksana secara maksimal. Diiharapkan dengan adanya aturan mengenai CSR (Corporat CSR bidang migas sangat penting dalam menunjang hubungan antara perusahaan dengan para stakeholder. Stakeholder memiliki peran penting dalam membentuk citra perusahaan di mata masyarakat luas. Dari citra yang terbentuk ini dapat mempengaruhi kredibilitas perusahaan yang selanjutnya berdampak pada daya saing dan pertumbuhan penjualan dan laba sehingga menjadi good corporate governance.
III. PENUTUP Kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab seluruh umat manusia, termasuk di antaranya pemerintah dan badan usaha industri sub sektor migas. Sebagai salah satu industri dari sumber daya alam penyumbang terbesar devisa negara,
DAFTAR PUSTAKA ………….., 2003, Pedoman Community Development Sektor Ketenagalistrikan, Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, Jakarta. …………., 2004, Tatacara Perencanaan Pengembangan Kawasan Untuk Percepatan Pembangunan Daerah, Bappenas, Jakarta. -------------, 2006, Community Development Sebuah Eksplorasi, Info URDI (Urban and Regional Development Institute), Volume. 16 Achda, B. Tamam. 2006. Konteks Sosiologis Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Implementasinya di Indonesia, Jakarta. Mulyadi, Devi., 2007. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Usaha Pengembangan Masyarakat. Skripsi, Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor.
18
FORUM MANAJEMEN
Vol. 05 No. 3
Nasdian, Fredian Tonny, 2007, Pengembangan Masyarakat (Community Development), Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor. Tjetjep S. Wimpy, 2005, Corporate Social Responsibility (CSR), Seminar Nasional tanggal 26 Mei 2005 di Hotel Four Seasons, Jakarta. Wibisono, Yusuf, 2007, Coorporate Social Responsibility, Penerbit Universitas Airlangga, Surabaya www.bpmigas.com, tanggal 23 Pebruari 2005, 21 Lapangan Kegiatan Hulu Migas Mendapat Peringkat Biru Proper KLH, Jakarta.
*) Penulis adalah Pejabat Fungsional Widyaiswara Madya Pusdiklat Migas Cepu.
19
