ISSN No. 1978-3787
Media Bina Ilmiah5
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH TERHADAP KEMUDAHAN DALAM MEMPEROLEH IZIN PRINSIP USAHA BUDIDAYA MUTIARA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR Oleh : Ismak Subardan Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram Abstrak:Semenjak terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi iklim usaha mengalami dinamika yang cenderung meningkat secara signifikan yang mana para pelaku usaha tidak lagi didominasi oleh kalangan yang modalnya besar bahkan bisa juga bagi pelaku usaha yang modalnya cukup dalam skala usaha home industri yang secara normatif mudah dalam memperoleh perizinan usahanya dalam bentuk izin prinsip daerah. Izin prinsip daerah dikeluarkan oleh Bupati/Walikota dengan mengacu pada peraturan daerah yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan izin prinsip ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Bupati/Walikota menurut amanah Undang-Undang Otonomi Daerah. Terasa sekali manfaat yang diperoleh dalam kewenangan Bupati/Walikota ini dalam mengurus suatu perizinan usaha budidaya mutiara karena proses tahapan yang dilalui tidak terlalu panjang birokrasinya dimana pemerintah daerah sudah mulai menerapkan sistem pelayanan satu atap yang disebut Sintap. Dalam pengurusan izin budiaya mutiara pihak pengusaha mengajukan permohonan ke Bupati melalui kantor Dinas Perikanan dan Kelautan kemudian dari pihak dinas ini akan melanjutkan urusannya ke bagian penanaman modal dan lingkungan hidup yang ada di Sintap. Setelah ada proses kajian dari tim dengan telah melakukan survey lapangan lalu tim merumuskannya untuk diajukan ke Bupati untuk mendapatkan persetujuan dan dalam jangka waktu satu bulan izin sudah keluar dalam bentuk izin prinsip yang diberikan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin, bahwa usaha sudah bisa dimulai, jika sampai batas waktu yang telah ditentukan usaha belum juga dilaksanakan, maka Bupati akan mencabut izin tersebut. Kata Kunci:Implementasi Undang-Undang, Kemudahan Perizinan, Usaha Budidaya. PENDAHULUAN Negara Indonesia sangat luas mulai dari Sabang sampai Marauke yang luas lautnya lebih luas dari pada daratannya, sehingga banyak sekali kesempatan yang bisa dimanfaatkan dalam dunia usaha untuk pengelolaannya secara profesional. Dalam mukaddimah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bahwa efisiensi dan efectivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan
daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Semenjak berlakunya sistem pemerintahan daerah proses pengurusan perizinan usaha mulai dipermudah oleh pemerintah, karena alur birokrasinya tidak lagi sepenuhnya wewenang pemerintah pusat. Pengusaha yang ingin menanamkan modalnya di suatu daerah harus menghubungi pemerintah daerah yaitu Bupati atau Walikota untuk memperoleh izin-izin dalam memulai investasinya. Proses perizinan yang diatur oleh pemerintah kabupaten/kota sebelumnya sudah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Dua, sehingga dalam implementasinya tidak mengalami benturan dalam pelaksanaan pelayanan pemberian perizinan kepada pihak pengusaha atau investor.
_____________________________________ http://www.lpsdimataram.com
Volume 9, No. 1, Februari 2015
6 Media Bina Ilmiah Undang Undang Otonomi Daerah merupakan payung hukum yang dibuat oleh negara untuk merombak sistem pelayanan aparat birokrasi pemerintah yang menitik beratkan pada pelayanan cepet, tepat dan efisien, sehingga para investor tidak lagi terbebani dengan pengeluaran biaya yang tinggi oleh jalur birokrasi yang terlalu lama dan mahal, namun saat sudah dapat menghemat waktu dan tenaga. Sejak lahirnya Undang Undang Otonomi Daerah dapat merubah paradigma masyarakat tentang betapa pentingnya peranan pemerintah daerah dalam memberi kontribusi pelayanan secara cepat melalui program sistem pelayan satu atap (Sintap) yang sudah diamanahkan melalui UndangUndang No. 22 Tahun 1999 dan telah disempunakan lagi melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris untuk menemukan fakta mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu : Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta yang ditemukan di lapangan sebagai hasil yang akan dimuat dalam tulisan. Data lapangan dalam bentuk informasi dari narasumber maupun dari catatancatatan atau arsip. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara observasi atau pengamatan secara langsung dilapangan.Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang di ambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Otonomi Daerah dan teori yang mendukungnya. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang ketentuan hukum yang mengikat seperti, peraturan perundang-undangan, catatan resmi dan bahan –bahan kepustakaan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap/ mengenai bahan hukum primer. Seperti doktrin, jurnal, karya ilmiah dibidang hukum dan lain-lain. Bahan hukum tersier ( non hukum) adalah bahan hukum yang relevan seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus hukum lain yang masih relevan. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum kabupaten Lombok Timur pada perusahaan yang sudah mendapatkan izin prinsip Bupati. _____________________________________________ Volume 9, No. 1, Februari 2015
ISSN No. 1978-3787 Untuk data primer dilakukan dengan observasi atau pengamatan secara langsung pada perusahaan-perusahaan setempat. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui literatur dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. PEMBAHASAN a.
Implementasi Undang-Undang Otonomi Daerah Terhadap Kemudahan Dalam Memperoleh Izin Prinsip Usaha Budidaya Mutiara Di Kabupaten Lombok Timur. Sesuai dengan ketentuan mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang tercantum dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: “Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Dari ketentuan pasal tersebut selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan pembentukan Undang-Undang Otonomi Daerah untuk mengatur mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (7), bahwa: “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang”. Tindak lanjut dari amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 7, maka lahirlah UndangUndang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan : “Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat”, dikuatkan lagi dengan ayat (2) yang berbunyi: “Daerah-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. Semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dapat dirasakan oleh kalangan masyarakat akan kemudahan dalam mengurus perizinan-perizinan usaha dalam bentuk izin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota. Dengan kewenangan yang diberikan kepada Daerah dalam menerbitkan izin prinsip usaha, maka banyak kalangan pengusaha yang ingin mengajukan permohonan izin usaha diberbagai sektor usaha seperti usaha dibidang perdagangan, http://www.lpsdimataram.com
ISSN No. 1978-3787 usaha dibidang jasa, usaha dibidang pertanian dan peternakan, dan usaha-usaha dibidang lainnya. Kewenangan yang diberikan kepada Daerah tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia diwilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Kewenangan Daerah di wilayah laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut; b. pengaturan kepentingan administratif; c. pengaturan tata ruang; d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; dan e. bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara. Ayat (3) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah laut, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sejauh sepertiga dari batas laut Daerah Propinsi. Berdasarkan kewenangan yang termuat dalam Pasal 10 ini pemerintah Kabupaten/Kota meresponnya dalam bentuk penerbitan izin-izin prinsip kepada pihak pengusaha yang bergerak dibidang perikanan dan kelautan seperti usaha tambak, usaha penangkapan ikan, usaha budidaya ikan keramba, usaha budidaya mutiara. Melihat potensi perairan laut yang dimiliki oleh daerah, banyak kalangan masyarakat yang ingin menanamkan modalnya dibidang usaha perikanan dan kelautan yang salah satunya adalah usaha budidaya mutiara. Di kabupaten Lombok Timur sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah melalui Bupati telah menerbitkan izin-izin prinsip daerah, salah satunya yaitu terbitnya Surat Izin Bupati Lombok Timur Nomor : 523.3/17/PML/2002 tentang Pemberian Izin Budidaya Krang Mutiara Di Pantai Dasan Baru Desa Sambelia Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur. Adapun yang mendasari terbitnya izin Bupati Lombok Timur itu adalah berdasarkan surat permohonan direktur perusahaan CV. Inden Semethon yang perihalnya permohonan izin lokasi titik koordinat usaha perikanan dan kelautan, adanya berita acara hasil pemeriksaan lokasi rencana budidaya krang mutiara di Pantai Dasan Baru Desa Sambelia Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur Nomor 532.3/248/PML/2002 tanggal 23 Desember 2002, adanya kajian ekonomi dari Tim Ekonomi Kabupaten Lombok Timur Nomor 500/767/EKO/2002 tanggal 26 Desember 2002
Media Bina Ilmiah7 perihal Rencana Budidaya Krang Mutiara, Surat Keterangan Camat Sambelia Nomor 034/033/Pem/2002 tanggal 21 Nopember 2002 perihal Rekomendasi Izin Lokasi (HO), Surat Keterangan Kepala Desa Sambelia Nomor 142/Pem/X/2002 tanggal 21 Nopember 2002 perihal Rekomendasi Izin Lokasi (HO). Dengan berlakunya Impelentasi UndangUndang Otonomi Daerah sangat terasa sekali kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap pengusaha yang ingin berusaha menanamkan modalnya di daerah, dimana dalam mengajukan permohonan perizinan pemerintah daerah menyiapkan fasilitas jalur pengurusannya melalui pelayanan satu atap yang disebut SINTAP (Sistem Pelayanan Satu Atap). Semenjak terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah banyak investor yang sudah memperoleh izin-izin prinsip yang diterbitkan oleh Bupati, walaupun dalam perjalanan roda pemerintahan pusat selalu ada perubahan namun tetap memberikan konsentrasi birokrasi kepada pemerintah daerah, bahkan semakin disempurnakannya UndangUndang Otonomi Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam Pasal 176 berbunyi: “Pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakatdan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan”. Dan dalam mengatur keuangan daerah Pemerintah Daerah telah diberikan payung hukum yaitu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan telah disempurnakannya UndangUndang Otonomi Daerah, maka semakin lancar pula urusan birokrasi pengurusan perizinan di semua sektor usaha di daerah Kabupaten/Kota. b.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemudahan Dalam Memperoleh Izin Prinsip Usaha Budidaya Mutiara Di Kabupaten Lombok Timur Setelah Berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah. Faktor utama yang mempengaruhi mudahnya mendapatkan izin prinsip usaha adalah adanya kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha, ini tentunya terjadi karena adanya kewenangan yang telah dimiliki sesuai dengan amanah UndangUndang Otonomi Daerah.
_____________________________________ http://www.lpsdimataram.com
Volume 9, No. 1, Februari 2015
8 Media Bina Ilmiah Kewenangan pemerintah daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tertuang di dalam Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi: “Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah disempurnakan lagi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dareah sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 sebagai berikut : 1. Ayat (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan dareah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi : a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan; b) Perencanaan pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang: c) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d) Penyediaan sarana dan prasarana umum; e) Penanganan bidang kesehatan; f) Peyelenggaraan pendidikan; g) Penanggulangan masalah sosial; h) Pelayanan bidang ketenagakerjaan; i) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; j) Pengendalian lingkungan hidup; k) Pelayanan pertanahan; l) Pelayanan pendudukan dan catatan sipil; m) Pelayanan administrasi umum pemerintahan; n) Pelayanan administrasi penanaman modal; o) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan p) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 2.
Ayat (2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan. Telah dipertegas dalam pasal 14 ayat (1) point huruf “n” pelayanan administrasi penanaman modal, faktor yang dapat mempermudah dalam mendapatkan perizinan usaha pada investasi budidaya mutiara.
_____________________________________________ Volume 9, No. 1, Februari 2015
ISSN No. 1978-3787 Faktor adanya pemanfaatan sumberdaya alam sebagai potensi yang dimiliki oleh daerah merupakan sebagai pendorong utama pihak pemerintah daerah dalam memberikan izin usaha kepada para investor yang bersedia menanamkan modalnya di daerah. Dengan bergeraknya sektor usaha swasta harapannya pemerintah daerah banyak memperoleh pendapatan berupa retrebusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk menambah anggaran belanja daerah dalam memajukan roda pembangunan daerah yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 14 ayat 1 poin “m” “pelayanan administrasi umum pemerintahan” dan poin “n” “pelayanan administrasi penanaman modal” ini merupakan dasar yang dijadikan pedoman dalam memberikan kemudahan pelayanan dalam mengurus setiap perizinan usaha terutama usaha dibidang budidaya mutiara yang ada di wilayah kabupaten Lombok Timur. Kemudahan yang diberikan dalam memperoleh izin prinsip merupakan barometer kesuksesan setiap daerah dalam menjalankan amanah isi Undang-Undang yang dalam pelaksanaannya mengedepankan asas manfaat bagi masyarakat dan pengusaha. PENUTUP a. Simpulan 1. Semenjak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sangat terasa mannfaatnya bagi kalangan dunia usaha, sejak lahirnya Undang-Undang ini birokrasi yang dilalui tidak terlalu panjang sampai kepada pemerintah pusat, memperoleh izin prinsip cukup dengan persetujan Bupati/Walikota, dan seiring waktu karena semakin pesatnya sektor usaha yang berkembang di daerah pemerintah pun menyempurnakan Undang-Undang Otonomi Daerah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan sebagai payung hukum dalam menentukan kebijakan di daerah. 2. Faktor yang menyebabkan mudahnya mendapatkan izin prinsip di daerah terutama karena kesiapan aparatur pemerintah daerah dalam melayani pengurusan perizinan yang disesuaikan dengan tingkat urusan atau tujuan penggunaan izin usaha yang akan dimanfaatkan oleh pihak investor seperti kemudahan yang diperoleh dalam
http://www.lpsdimataram.com
ISSN No. 1978-3787 mendapatkan izin prinsip usaha budidaya mutiara. b.
Saran 1. Dengan berlakunya pemerintahan daerah sebagai otonomi daerah diharapkan para stakeholder akan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah.. 2. Agar tetap terjaga sistem pelayananan yang prima senagai faktor pendukung dalam mendapatkan kemudahan pelayanan bagi para investor maupun publik secara umum.
DAFTAR PUSTAKA Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004 “Hukum Bisnis” Cetakan Pertama Januari 2004.
Media Bina Ilmiah9 Dalam Bisnis) Pradnya Paramita.
Bagian 2, Jakarta
Kansil C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2009 “ Seluk Beluk Perseroan Terbatas Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, dicetak oleh PT Asdi Mahasatya Jakarta 2009. Rai Wijaya I G 2000 “Hukum Perusahaan” Jakarta Kesaint Blanc, 2000. Victor PH. Nikijuluw 2002 “Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan,” cetakan pertama 2002 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Kansil C.S.T dan Cristine S.T 1994, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum
_____________________________________ http://www.lpsdimataram.com
Volume 9, No. 1, Februari 2015
