IMPLEMENTASI STRATEGI REBALANCE TOWARD ASIA-PACIFIC AMERIKA SERIKAT TERHADAP FILIPINA PADA TAHUN

IMPLEMENTASI STRATEGI REBALANCE TOWARD ASIA-PACIFIC AMERIKA SERIKAT TERHADAP FILIPINA 2011-2016

IMPLEMENTASI STRATEGI REBALANCE TOWARD ASIA-PACIFIC AMERIKA SERIKAT TERHADAP FILIPINA PADA TAHUN 2011-2016 Meilia Widad Angela1 NIM. D0412029 ABSTRACT

The background of this research is based on the phenomenon in 2011 where President Obama announced the change of the direction of United States (The U.S.) foreign policy which is focusing on Asia-Pacific region known as pivot strategy or rebalance toward Asia-Pacific. This strategy was released in the middle of China’s raising power in Asia-Pacific. United States exerted many approaches on implementing the strategy, including strengthening the relation with the allies which one of them is the Philippines. The implementation of this ―rebalance strategy‖ toward Philippines becomes the main topic examined in this research. This research used a qualitative approach and a descriptive analysis. Data collection uses literature study, while data analysis uses qualitative data analysis which is consisted of multiple steps, those are data collection, categorization, data display, and verification. The conceptual framework used in this research departs from hegemonic stability, balance of threat theory, and Geopolitics concepts. The result of this research states that the U.S. is implementing ―rebalance strategy‖ toward Philippines on every life’s aspects of the state such as security, economics, social and politics. Security aspect is the priority of rebalance in Philippines. The U.S. take advantage of Philippines’s geopolitics to maintain The U.S. national interest in the region. This implementation of ―rebalance strategy‖ in Philippines represents the strategic policy of Obama’s administration to manage the relative decline of the U.S. hegemonic power and overcome the threat or challenge toward the U.S. national interest. The ―rebalance strategy‖ is implemented by strengthening the treaty and many aid programs and cooperation done by both countries. Those various actions strengthen the U.S. influence toward Philippines and open up a gate for the U.S. increasing involvement in the region. Keywords: Balance of Threat, Geopolitics, Hegemonic Stability, Implementation of rebalance toward Asia-Pacific strategy, Philippines, United States.

1

Mahasiswi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret. E-mail: [email protected]

1


Pendahuluan Asia-Pasifik saat ini merupakan kawasan yang diprediksi akan menjadi bagian terbesar bagi sejarah politik dan ekonomi dunia abad ke-21.2 Dinamika geopolitik dan ekonomi global mulai terarah pada kawasan Asia-Pasifik, terlihat dari semakin banyak New Emerging Countries (NEC) yang bermunculan dari kawasan ini. Sebagai contoh dari negara-negara yang termasuk NEC adalah Jepang, Korea Selatan, India, dan Tiongkok khususnya. Meningkatnya pengaruh Aisa dan, khususnya, meroketnya kekuatan politik dan ekonomi Tiongkok, merupakan pergeseran global yang luar biasa. Kebangkitan tersebut pasti akan mendatangkan suatu kekhawatiran bagi negara-negara yang merasa terancam dan tersaingi kepentingannya, termasuk Amerika Serikat, yang banyak dikritisi mulai berkurang pengaruhnya di dunia saat ini. Semakin besarnya pengaruh Tiongkok di Asia dapat terlihat dari peran penting dan keterlibatan negara tersebut yang semakin menguat di kawasan Asia Tenggara. Hampir semua pertumbuhan ekonomi negara di Asia Tenggara terkait dengan Tiongkok. Adanya kerjasama strategis antara negara-negara di kawasan dengan Tiongkok menyebabkan pengaruh Tiongkok semakin signifikan di kawasan Asia Tenggara, misal dengan disepakatinya CAFTA (ChinaASEAN Free Trade Area). Kerjasama bilateral antara negara-negara ASEAN yang semakin kuat dengan Tiongkok, serta keterlibatannya pada konflik Laut Tiongkok Selatan, membuat posisi Tiongkok semakin signifikan di Asia Tenggara. Padahal sebagian besar negara yang ada di Asia Tenggara pada dasarnya lebih condong berada di bawah pengaruh Amerika Serikat, seperti Singapura, Thailand, Indonesia, Malaysia, Brunai Darussalam, terlebih lagi Filipina yang merupakan aliansi terdekatnya. Kepentingan Amerika di kawasan ini cukup jelas. Asia Tenggara merupakan kawasan strategis di sekitar bagian selatan Tiongkok dan mencakup Laut Tiongkok Selatan yang termasuk jalur perekonomian paling signifikan di dunia. Asia Tenggara juga merupakan rumah bagi 600 juta orang yang apabila digabung merupakan kekuatan ekonomi terbesar ketiga di Asia.3 Nilainilai strategis ini, apabila berhasil didominasi oleh Tiongkok, tentu akan mengancam posisi Amerika Serikat sebagai hegemon di kawasan tersebut.4 Pada tahun 2011, dalam pidato pada kunjungan di Australia, Presiden Barrack Obama mengumumkan grand strategi baru terhadap Asia-Pasifik yang dikenal dengan strategi pivot atau rebalance dimana kebijakan luar negerinya akan difokuskan pada kawasan Asia-Pasifik.5 Salah satu negara yang menjadi sasaran dalam mengimplementasian strategi tersebut adalah Filipina. Filipina merupakan aliansi terdekat AS di Asia Tenggara. Berdasarkan latar belakang sejarah kedua negara, Filipina adalah bekas koloni Amerika Serikat. Selain itu, kedua negara memiliki kerjasama militer yang erat. Di bawah Military Bases Agreement (MBA) 1947, Amerika Serikat pernah memiliki pangkalan militer terbesar di Asia yang terletak di Filipina, yaitu Pangkalan Udara Clark di Pampanga dan Pangkalan Laut Subic di Zambales.6 Pertentangan antara Tiongkok dan Filipina serta beberapa negara Asia Tenggara lainnya dalam kasus Laut Tiongkok Selatan dapat menjadi celah bagi Amerika Serikat untuk mengambil peran. Mengingat 2 3 4 5 6

Rodion Ebbighausen, “US puts more emphasis on Southeast Asia.” Ibid. F William Engdahl, “Obama’s Geopolitical China ‘Pivot’: The Pentagon Targets China.” Vijai Indoputra Purba, “Strategi Containment : Geostrategi Amerika Serikat Terhadap Cina.” Primo Esteria, “Today in Philippine History, March 14, 1947, the Military Bases Agreement was signed.”

2


Filipina membutuhkan dukungan untuk melawan dan mendapatkan pembelaan dalam kasus Laut Tiongkok Selatan. Landasan Teori Munculnya Amerika Serikat ke panggung dunia sebagai negara adi daya yang memiliki kemampuan politik, ekonomi, dan militer yang terkemuka telah membawa para analis kepada pembahasan mengenai “hegemoni” yang merujuk pada adanya kekuatan dominan yang dimiliki oleh suatu negara. Menurut Gramsci, hegemoni sebagai dominasi berarti menggunakan kekerasan atau paksaan untuk menempatkan suatu negara atau lebih dibawah kontrol politik langsung maupu tidak langsung yang bertujuan untuk mengerahkan, memerintah, dan mencari ketaatan. Sedangkan hegemoni sebagai bentuk kepemimpinan atau pengaruh merupakan kemampuan untuk mengubah perilaku negara-negara lain sesuai dengan apa yang diharapkan hegemon, namun dilaksanakan dengan suka rela oleh negara-negara tersebut, sehingga tidak didasarkan pada penggunaan kekuatan atau paksaaan, melainkan memalui penyebaran sistemik dari nilai-nilai dan pandangan hegemon-nya.7 Penelitian ini dianalisa menggunakan teori Stabilitas Hegemoni yang isulkan oleh Charles P.Kindleberger. Ia berpendapat bahwa kekacauan ekonomi yang terjadi pada saat itu adalah akibat dari tidak adanya pemimpin dunia yang dominan. 8 Kindleberger menunjukkan bahwa untuk menjaga stabilitas di arena internasinal harus ada negara dominan yang mampu menyediakan barang publik. Disebutkan bahwa pemeliharaan tatanan ekonomi internasional liberal membutuhkan dukungan jangka panjang dan kepemimpinan dari kekuasaan hegemonik yang memiliki kemampuan ekonomi, politik, dan militer untuk mengontrol pengaturan normanorma politik dan ekonomi internasional.9 Asumsi utama dari teori ini adalah bahwa sistem internasional akan stabil ketika hanya terdapat satu negara tunggal dalam sistem internasional yang berperan sebagai hegemon.10 Sejauh ini Amerika Serikat masih merupakan hegemon di dunia, di kawasan Asia Tenggara khususnya. Namun, kebangkitan dari banyak negara di dunia, terutama meningkatnya pengaruh Tiongkok, sedikit-banyak mengurangi kekuatan dominasi Amerika Serikat itu sendiri. Amerika Serikat memandang dirinya sebagai negara adi daya, negara yang menjadi poros dunia, dan merupakan polisi dunia. Dengan demikian, Amerika Serikat percaya bahwa stabilitas internasional hanya akan terjaga apabila Amerika Serikat merupakan satu-satunya kekuatan hegemon yang dapat mengontrol dunia. Menggunakan teori stabilitas hegemoni ini, rasionalitas dari strategi rebalance Amerika Serikat dapat dijelaskan. Pendekatan kedua adalah menggunakan teori Balance of Threat yang dikemukakan oleh Stephen Walt. Teori ini menekankan bahwa perilaku negara dalam membentuk aliansi bukanlah untuk mengimbangi kekuatan lawan, melainkan untuk mengatasi ancaman yang ada. Walt berpendapat “Although power is an important factor in their calculation, it is not only one. Rather than allying in response to power alone, it is more accurate to say that atates will ally 7

Gramsci, A Selections from the Prison Notebooks, dalam http://www.academia.edu/3378898/

Pemikiran_Antonio_Gramsci 8 Charles Kindleberger, The World in Depression 1929-1939, 1973, dalam http://www.people .fas.harvard.edu/~plam/irnotes07/Kindleberger1981.pdf, 9 Ibid. 10 Joshua S Gouldstein, International Relations, Hal 107.

3


with or against the most threatening power‖.11 Menurut Walt, negara memutuskan melakukan upaya aliansi dalam merespon ancaman dapat dilakukan dengan 2 (dua) strategi utama, yaitu balancing dan bandwagoning yang dilakukan ketika negara mendapat ancaman eksternal.12 Dalam balancing, negara melakukan aliansi dengan pihak lain untuk menghadapi negara yang memberikan ancaman, aliansi biasanya dilakukan dengan negara yang lebih lemah. Sedangkan bandwagoning, negara melakukan pendekatan dengan negara yang memberikan ancaman atau dengan negara yang lebih kuat. Teori ini akan memberikan penjelasn atas kebijakan yang diambil Amerika Seriat terhadap Filipina. Selain kedua teori tersebut, peneliti menggunakan konsep geopolitik untuk menjelaskan motif atau hal-hal yang menjadi pertimbangan Amerika Serikat dalam mengimplementasikan strategi rebalance di Filipina. Menurut Dictionary of Human Geography, geografi politik adalah : The study of the effect of political action on human geography, involving the spatial analysis of human phenomena. Traditionally political geography must concern with the study of state- their groupings and global relations (geopolitics) and their morphological characteristic, i.e. their frontiers and bounderies. In the last twenty years increasing interest has been shown in smaller political definition, i.e. those within states, involving an appretiation of the interaction between political processes and spatial organization, e.g. the nature and consequances of decision making by urban government, the relationship between public policy and resource development, the geography of public finance and electoral geography.13 Kamus tersebut menyebutkan bahwa geografi politik merupakan studi tenang tindakan politik terhadap geografi manusia yang secara tradisional fokus pada studi tentang pengelompokan negara, hubungan globalnya, dan karakteristik morfologi mereka, seperti perbatasan dan teritori. Geopolitik berkaitan dengan konsep-konsep seperti kekuasaan, politik, kebijakan, ruang, tempat, dan wilayah, yang merangkul berbagai bentuk interaksi didalamnya. Kjellen, sebagai penemu istilah geopolitik tersebut mendefinisikannya sebagai “the theory of states as a geographical organism or phenomenon in space”.14 Mengenai pengembangan konsep geopolitik, houshofer mendefinisikan geopolitik sebagai alat dan panduan dalam menentukan aksi politik. Geopolitik dipandang sebagai sebuah teori dari peristiwa politik yang diintegrasikan kedalam pengaturan geografis suatu negara untuk mengembnagkan strategi kebijakan luar negeri dan memperluas atau memperkuat negara, atau setidaknya mencegah melemahnya negara. 15 Persepsi Amerika Serikat terhadap Ancaman Sebelum memasuki pembahasan mengenai apa yang dimaksud Amerika Serikat tentang strategi rebalance, perlu untuk mengidentifikasi bagaimana persepsi Amerika Serikat mengenai threats (ancaman) yang berpotensi untuk menjadi hambatan bagi kepentingan nasional 11 12 13 14 15

Stephen M Walt, “Alliance Formation and The Balance of World Power.” Hal.8. Walt, Ibid. Hal 4.

Brian Goodall, Dictionary of Human Geography, Hal 362. Warner J Cahnman, “Conceptsof Geopolitics”, Hal.57 Charles B. Hagan, “Geopolitics”, Hal 486.

4


negaranya. Karena, strategi atau kebijakan yang dibuat oleh suatu negara bertujuan untuk dapat mengatasi ancaman dan tantangan yang timbul baik dari dalam maupun luar negeri. Ancaman utama bagi Amerika Serikat (dan sekutunya diwilayah Asia-Pasifik) untuk saat ini adalah diantaranya16 : a. Eskalasi ketegangan di sekitar kawasan sengketa teritorial, terkait status Taiwan yang berpotensi menimbulkan konflik terbuka antara Amerika Serikat dan Tiongkok, atau sengketa terkait perebutan wilayah dan sumber energi yang terjadi di Laut Tongkok Selatan; b. Proliferasi Nuklir dari Korea Utara, atau perang konvensional di semenanjung Korea; c. Ancaman bagi kemakmuran dan pasar terbuka (termasuk hambatan-hambatan perdagangan, lonjakan harga, keterbatasan pasokan energi, kebebasan navigasi, dll) ; dan d. Kekerasan ekstremisme, khususnya di Asia Tenggara, termasuk gerakan Islam di Indonesia dan Filipina. Strategi Rebalance toward Asia-Pacific Masa pemerintahan Presiden Obama dimulai pada masa yang cukup sulit bagi Amerika Serikat. Krisis ekonomi global pada tahun 2008 tidak hanya menyebabkan kesulitan di dalam negeri, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendalam tentang bagaimana kebertahanan dari model perekonomian Amerika Serikat dan tatanan liberal internasional yang telah diperjuangkan Amerika Serikat sejak Perang Dunia II, terlebih lagi ketika disandingkan dengan kemajuan dan keberhasilan perekonomian Tiongkok saat ini. Krisis di dalam negeri dan fokus yang di curahkan pemerintah terhadap perang di Irak dan Afganistan mendorong timbulnya tuntutan dari dalam negeri Amerika Serikat untuk fokus yang lebih besar dalam membangun dan memperbaiki masa depan dibanding terlarut dalam konflik yang tidak sedikit memakan biaya dan tenaga. Terlebih lagi, narasi yang banyak timbul di kawasan Asia-Pasifik bahwa „taring‟ Amerika Serikat di dunia dipandang semakin melemah diakibatkan oleh kurang fokusnya strategi dan berbagai penurunan yang dialami, disaat kehadiran dan kepemimpinan Amerika Serikat yang lebih besar di kawasan banyak diharapkan. Ditengah berbagai masalah dan tuntutan tersebut, pemerintah Obama berada pada tahap awal dari proyek nasionalnya yang cukup besar, yaitu reorientasi elemen penting dari kebijakan luar negerinya. Pada November 2011, dalam pidato di depan Parlemen Australia, Obama menyampaikan adanya perubahan arah kebijakan luar negeri pemerintahannya yang akan mengalihkan perhatian untuk potensi yang lebih besar di kawasan Asia-Pasifik. Obama menegaskan, ―The United States is turning our attention to the vast potential of the Asia-Pacific region‖.17 Perubahan arah kebijakan yang akan berfokus pada kawasan Asia-Pasifik, yang kemudian dikenal dengan Strategi Rebalance to Asia-Pasific ini didasarkan pada pengakuan bahwa bagian terbesar dari sejarah politik dan ekonomi abad ke-21 akan ditulis di kawasan AsiaPasifik. Pemerintah Amerika Serikat menyadari bahwa Asia-Pasifik menjadi pendorong utama politik global saat ini. Asia-Pasifik meliputi banyak mesin utama penggerak ekonomi global, serta penghasil emisi gas rumah kaca terbesar, merupakan rumah bagi beberapa sekutu kunci 16 17

Xenia Dormandy, Prepared for Future Threats? US Defence Partnership in The Asia-Pasific Region, Hal vii. Obama, “Remarks by President Obama to the Australian Parliement”.

5


Amerika Serikat dan emerging powers penting, seperti Tiongkok, India, dan Indonesia. Dalam pidatonya, Obama menilai pentingnya Asia-Pasifik sehingga menjadi prioritas tertinggi dalam kebijakannya. Here, we see the future. As the world’s fastest-growing region -- and home to more than half the global economy -- the Asia Pacific is critical to achieving my highest priority, and that's creating jobs and opportunity for the American people. With most of the world’s nuclear power and some half of humanity, Asia will largely define whether the century ahead will be marked by conflict or cooperation, needless suffering or human progress. … As President, I have, therefore, made a deliberate and strategic decision -as a Pacific nation, the United States will play a larger and long-term role in shaping this region and its future, by upholding core principles and in close partnership with our allies and friends.18 Oleh sebab itu, Obama sengaja membuat keputusan strategis di mana Amerika Serikat berkomitmen akan memainkan peran yang lebih besar di kawasan Asia-Pasifik. Pidato Obama tersebut menggarisbawahi tiga komponen penting dalam strategi, yaitu ―efforts to advance security, prosperity, and human dignity‖.19 Sebelum pidato resmi Presiden Obama diatas, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton telah lebih dulu menguraikan pendekatan strategis dalam artikel Kebijakan Luar Negeri-nya yang berjudul “America‟s Pasific Century”. Didalam Artikel tersebut, Hilarry menyatakan, In the next 10 years, we need to be smart and systematic about where we invest time and energy, so that we put ourselves in the best position to sustain our leadership, secure our interests, and advance our values. One of the most important tasks of American statecraft over the next decade will therefore be to lock in a substantially increased investment — diplomatic, economic, strategic, and otherwise — in the Asia-Pacific region.20 Di dalam artikel, Hillary menjelaskan mengenai strategi rebalance to Asia-Pasific yang menuntut adanya komitmen berkelanjutan yang disebut Hilarry sebagai diplomasi ―forwarddeployed‖. Maksudnya adalah terus mengirimkan berbagai aset diplomatik Amerika Serikat, termasuk pejabat tertinggi, ahli pengembangan, tim interagensi, serta aset tetap kepada setiap negara dan sudut kawasan Asia-Pasifik. Strategi ini harus menjaga akuntansi untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan dramatis di seluruh Asia.21 Sehingga, berdasarkan pemikiran tersebut, terdapat 6 aksi kunci yang akan diproses dalam strategi : (1) Memperkuat aliansi keamanan bilateral; (2) Memperdalam hubungan kerjasama dengan emerging powers, termasuk Tiongkok; (3) Terikat dengan lembaga multilateral regional; (4) Memperluas perdagangan dan investasi; (5) Membangun kehadiran militer berbasis luas; (6) Memajukan demokrasi dan hak asasi manusia.22 18 19 20 21 22

Ibid. Ibid.

Hilarry Clinton, “America’s Pasific Century.”

Ibid. Ibid.

6


Pada tahun 2012, Obama terpilih kembali menjadi Presiden Amerika Serikat. Perubahan kabinet pada periode kedua pemerintahan Obama menghasilkan reartikulasi strategi Amerika Serikat terhadap Asia-Pasifik. Presiden Obama pada periode kedua mulai menyempurnakan ekspresi strategis dan menyesuaikan taktik implementasi strategi. Pada April 2013, Gedung Putih kemudian merilis lembar fakta yang menyajikan kembali “President’s rebalance objectives” sebagai : (1) shaping regional institution and architecture; (2) advancing economic integration across the region; (3) strengthening and modernizing U.S. alliences; (4) forging deeper partnership with emerging powers; (5) pursuing a stable constructive relationship with Tiongkok; (6) promoting universal and democratic values.23 Melalui lembar fakta yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Desember 2013, dimuat tujuh tujuan Amerika Serikat dalam strategi rebalance, yaitu : (1) Memodernisasi dan memperkuat aliansi Amerika Serikat; (2) Mengembangkan dan memperkuat ikatan dengan emerging partners; (3) Mendukung lembaga-lembaga regional yang efektif; (4) Meningkatkan lembaga-lembaga regional; (5) Memastikan kehadiran militer di kawasan itu secara efektif mendukung berbagai keterlibatan Amerika Serikat; (6) Mempromosikan pembangunan demokrasi, pemerintah yang baik, dan HAM; (7) Meningkatkan ikatan people-topeople.24 Daftar yang lebih panjang mengenai tujuan strategi Amerika Serikat ini merupakan upaya Departemen Luar Negeri untuk menghubungkan enam kunci utama yang disampaikan Hillary dengan beberapa pernyataan resmi pemerintah yang datang setelahnya. Sebagaimana tercermin dalam lembar fakta tersebut, Amerika Serikat memiliki berbagai kepentingan di wilayah AsiaPasifik. Semua pernyataan pemerintah Amerika Serikat mengenai strategi rebalance tersebut berasal dari rumusan awal dalam tujuan luas yang disampaikan presiden Obama, yaitu keamanan, kemakmuran, dan martabat manusia. Keamanan dan kesejahteraan telah secara konsisten disebut sebagi dua pilar utama rebalance, tetapi pilar ketiga bergeser dari „martabat manusia‟ menjadi „nilai-nilai demokrasi‟. Pergeseran ini menunjukkan perluasan ketiga pilar untuk tidak hanya mencangkup hak asasi manusia, tetapi demokrasi dan pemerintahan yang baik juga. Implementasi Strategi Rebalance terhadap Filipina a. Aspek Keamanan Sejak tahun 2011, Amerika Serikat mulai melakukan berbagai aktivitas untuk mengimplementasikan strategi rebalance di Filipina. Amerika Serikat dan Filipina memulai latihan angkatan laut bersama (Balikatan) di tengah meningkatnya ketegangan Filipina dengan Tiongkok terkait sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan. Amerika Serikat mengerahkan beberapa kapal perusak bersenjata rudal dalam latihan yang dilakukan selama 11 hari.25 Kegiatan latihan bersama ini merupakan kegiatan rutin tahunan dengan Amerika Serikat. Namun semenjak semakin agresifnya tindakan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, latihan militer gabungan antara Amerika Serikat – Filipina semakin intens dilakukan. Dalam hal mengatasi terorisme transnasional dan pemberontakan, pemerintah Amerika Serikat membantu untuk 23 24 25

White House, “Fact Sheet: The Fiscal Year 2014 Federal Budget and the Asia-Pasific.” US Department of State, “Fact Sheet : The East Asia-Pacific Rebalance: Expanding US Engagement.” BBC. “AS-Filipina Gelar Latihan Militer.”

7


meningkatkan kemampuan lembaga penegak hukum militer dan sipil. Bagi pengungsi di daerah konflik atau bencana alam, Amerika Serikat memberikan bantuan kemanusiaan. Pada akhir Januari 2011, dialog strategis bilateral antara Filipina-Amerika Serikat diadakan untuk menegaskan aliansi dan mendiskusikan area baru untuk kerjasama. Selama dialog berlangsung, Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Asia Timur dan Pasifik, Kurt Campbell, mengatakan kepada rekan-rekan Filipina bahwa “the Obama Administration was committed to boost[ing] the Philippine military’s capacities to patrol its waters as part of a larger goal of keeping Asian sea lanes open.”26 Ketika konferensi pers di Washington pada 2 Februari 2011, Campbell kembali menegaskan bahwa ia berjanji untuk “the provision of equipment through excess defense sales, training of elements of their coast guard and navy and deeper consultations at a strategic, political, and military level.”27 Janji tersebut terealisasikan, di mana pada tahun 2011 Amerika Serikat mengirimkan bantuan keamanan, diantaranya adalah rencana pengiriman 3 kapal bekas penjaga pantai Amerika Serikat Hemilton-classcutters untuk angkatan laut Filipina.28 Amerika Serikat memberikan bantuan militer kepada Filipina sebesar USD 11,9 juta pada tahun 2011. Bantuan tersebut naik menjadi USD 30 juta pada tahun 2012, dan sebagaimana diberitakan oleh Kementrian Luar Negeri Filipina bahwa Amerika Serikat kembali meningkatkan paket bantuan militer sebesar USD 40 juta untuk tahun 2013. Dana tersebut kemudian dipergunakan Presiden Aquino untuk program counterterrorism terhadap pemberontak muslim di Selatan dan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan maritim Filipina.29 Di tahun 2012, Amerika Serikat memberikan bantuan militer dengan mengirimkan sebanyak 600 anggota pasukan khususnya ke Filipina untuk membantu tentara lokal dalam memerangi kelompok teroris yang berafiliasi dengan Al-Qaeda.30 Bantuan tersebut berupa memberikan pelatihan terhadap tentara lokal dalam menghadapi militan islam. Namun, pasukan Amerika Serikat tidak memiliki peran untuk ikut bertempur. Menteri pertahanan Filipina, Albert Del Rosario, mengatakan bahwa kedua negara sedang membahas untuk ditingkatkannya latihan bersama serta penambahan tentara Amerika Serikat yang ditugaskan di Filipina. Menurutnya, kedua negara perlu mengeksplorasi bagaimana memaksimalkan traktat aliansi dengan Amerika Serikat demi keuntungan bersama.31 Pada November 2013, Filipina diterjang bencana alam Topan Haiyan yang menyebabkan terjadinya badai, banjir, dan longsor yang parah. Menghadapi bencana tersebut, pemerintah Amerika Serikat merespon dengan cepat dengan segera memberi bantuan kemanusiaan dan militer senilai USD 20 juta dalam bentuk makanan dan persediaan bantuan darurat untuk kawasan yang terkena dampak.32 Melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), Amerika Serikat telah menempatkan Tim Tanggap Bantuan Bencana (DART) di kawasan tersebut. Bekerjasama dengan Departemen Pertahanana Filipina, mereka mengangkut bahan-bahan bantuan darurat. Amerika Serikat memberi bantuan militer dengan mengirimkan kapal induk beserta kapal-kapal 26 27 28 29 30 31 32

Renato C De Castro, “US-Philippines Partnership In The Cause of Maritime Defense”

Ibid. Ibid.

Hulfington Post, “US Aid and Human Rights Violations in Philippines” Tempo, “Militer Amerika Serikat Kembali ke Filipina” BBC, “Filipina Menginginkan Militer AS yang Lebih Besar”. Embassy of The United States, “Bantuan Amerika Serikat Untuk Filipina”

8


pendukungnya yang tergabung dalam USS George Washington Carrier Strike Group untuk membantu operasi pencarian dan penyelamatan para korban, dan penyediaan bantuan medis dan logistik. Terdapat 250 anggota militer Amerika Serikat yang berada di tempat bencana yang siap untuk membantu. Selain itu, delapan pesawat multi-misi MV-22B Osprey milik mariner Amerika Serikat, lima pesawat angkut KC-130, dan enam kapal Angkatan Laut Amerika Serikat dikerahkan untuk membantu operasi kemanusiaan di Filipina.33 Pada tahun 2015 Filipina menerima 144 kendaraan lapis baja dan 28 kendaraan M113A2 yang disumbangkan oleh Amerika Serikat untuk meningkatkan kemampuan AFP dalam menghadapi kelompok pemberontak di Filipina. Donasi kendaraan militer ersebut merupakan bagian dari program militer Amerika Serikat, namun Filipina membayar sebesar USD 1,4 juta untuk menutupi biaya transportasi.34 Presden Aquino, dibantu oleh Amerika Serikat, telah berusaha memodernisasi angkatan bersenjata dengan mengakuisisi kapal dan pesawat baru pada tahun 2015. Selain memberikan bantuan militer, Amerika Serikat juga mempererat kerjasama pertahanan dengan Filipina melalui pembentukan perjanjian internasional. Pada tanggal 28 April 2014, Menteri Pertahanan Filipina Voltaire Gazmin dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Filipina Philip Goldberg menandatangani perjanjian Enhances Defense Cooperation Agreement (EDCA) di Camp Aguinaldo, Quezon City.35 EDCA ini ditandatangani oleh kedua pemerintah sebagai sebuah kesepakatan eksekutif sehingga tidak memerlukan persetujuan dari senat kedua negara. EDCA merupakan hasil dari delapan putaran perundingan yang telah dimulai sejak Agustus 2013. EDCA ditujukan untuk memperdalam kerjasama pertahanan bilateral dalam rangka memprtahankan dan mengembangkan kapasitas individu dan kolektif Filipina dan Amerika Serikat untuk menahan serangan bersenjata. EDCA bertujuan untuk mengatasi “shortterm capabilities gaps, promoting long-term modernization, and helping maintain and develop additional maritime security, maritime domain awareness, and humanitarian assistance and disaster relief capabilities.”36 EDCA memberikan wewenang dan akses kepada pasukan Amerika Serikat untuk menggunakan lokasi yang disetujui oleh kedua negara. Amerika Serikat dapat melakukan latihan kerjsama keamanan, kegiatan pelatihan gabungan, memberi bantuan kemanusiaan dan bencana alam, serta kegiatan lain yang disepakati oleh kedua pihak.37 Dalam menjawab pertanyaan mengenai EDCA, Presiden Obama menyatakan : With respect to the new Defense Cooperation Agreement that’s been signed, the goal here is wide-ranging. We’ve had decades of alliance with the Philippines, but obviously in the 21st century we have to continue to update that. And the goal for this agreement is to build Philippine capacity, to engage in training, to engage in coordination – not simply to deal with issues of maritime security. But also to enhance our capabilities so that if there’s a natural disaster that takes place, we’re able to potentially respond more quickly; if there are additional threats that may arise, that we are able to work in a cooperative fashion.38 33 34 35 36 37 38

Ibid.

Defense News, “US Gives Over 100 Military Vehicles to Philippines” Carl Thayer, “Analyzing the US-Philippines Enhanced Defense Cooperation Agreement.”

Ibid. Ibid.

Obama, “Joint Press Conference with Philippine President Benigno Aguino III.”

9


Presiden Obama menjelaskan bahwa tujuan dari ditandatanganinya EDCA adalah untuk membangun kapasitas Filipina, untuk terlibat dalam pelatihan serta koordinasi, bukan hanya untuk mengatasi permasalahan maritim saja. Sehingga, jika terdapat sesuatu yang mengancam negara, termasuk bencana alam, maka kedua negara dapat merespon dengan cepat. EDCA memberikan kerangka hukum bagi peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat yang lebih besar di Filipina. Sejauh ini, Amerika Serikat telah memusatkan perhatian pada setidaknya delapan pangkalan militer, termasuk Subic dan Clark yang merupakan bekas pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Asia selama Perang Dingin, serta Oyster Bay di Palawan yang posisinya dekat dengan wilayah yang disengketakan di Laut Tiongkok Selatan.39 EDCA memfasilitasi perluasan latihan militer bersama, peningkatan interoperabilitas antara kedua aliansi, dan transfer dana yang lebih dari Amerika Serikat, serta peralatan militer ke angkatan bersenjata Filipina. Kedua negara juga melihat kemungkinan untuk melakukan patroli Freedom of Navigation (FON) bersama di perairan yang diperebutkan.40 Pada tahun 2015 terdapat lebih dari 200 aktifitas militer yang dijadwalkan oleh kedua negara di bawah payung EDCA, salah satu yang utama adalah latihan bersama. Kegiatan Amerika Serikat lainnya termasuk penyebaran rotasi pesawat pengintai Poseidon P-8 dari Okinawa untuk Pangkalan Udara Clark.41 Pesawat tersebut disebar untuk melakukan patroli maritim rutin di wilayah udara internasional, termasuk di Laut Tiongkok Selatan. Pejabat Amerika Serikat di Manila mengatakan penerbangan pengintaian diizinkan sebagai bagian dari program pelatihan dan bahwa militer Amerika Serikat melakukan semua kegiatan di negara Filipina secara hukum atas undangan pemerintah Filipina. Pada Maret 2016, Amerika Serikat dan Filipina mengumumkan lima pangkalan militer Filipina yang akan digunakan oleh pasukan Amerika Serikat di bawah perjanjian EDCA. Kelima pangkalan militer tersebut adalah Pangkalan Udara Antonio Bautista yang dekat dengan Kepulauan Spartly, Pangkalan Udara Basa di Pampanga, Benteng Magsaysay di Nueva Ecija, Pangkalan Udara Lumbia di Cagayan de Oro, dan Pangkalan Udara Mactan-Benito Ebuen di Cebu.42 Pada tahun 2015, Filipina dijanjikan menerima lebih dari setengah dana yang dialokasikan untuk peningkatan pengawasan maritim di Asia Tenggara yang berjumlah USD 115 juta. Untuk Filipina di alokasikan sebesar USD 79 juta. Jumlah tersebut di luar bantuan militer bilateral reguler dari Amerika Serikat yang berjumlah USD 40 juta, dan dianggarkan untuk tumbuh menjadi USD 66 juta untuk tahun 2016 karena peluang baru di bawah EDCA. Untuk tahun 2016, Amerika Serikat meningkatkan anggaran total menjadi USD 140 juta.43 Kehadiran Amerika Serikat yang lebih kuat di Filipina akan memfasilitasi pelacakan dan potensi pemblokiran kapal selam Tiongkok di seluruh Laut Tiongkok Selatan. Pada bulan Januari, kapal selam penangkal nuklir Amerika Serikat mengunjungi Filipina dan kapal tersebut akan mulai berotasi di Filipina. 39 40 41 42 43

Richard Javad Heydarian, “Why the New US-Philippine Defense Pact Could Be a Double-Edged Sword”

Ibid.

WJS, “US Philippines Forge Closer Military Ties Amid China Tensions” CNN, “US Philippines Announce Five Military Bases for EDCA” Malcolm Cook, “Manila Takes US Pivot Well Beyond Sunnylands”

10


b. Aspek Ekonomi Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa ekonomi merupakan salah satu elemen paling penting dalam strategi rebalance. Oleh sebab itu, Amerika Serikat melakukan berbagai upaya untuk dapat memperdalam ikatan ekonomi dan memperluas investasi dan perdagangan dengan negara-negara mitra demi tercapainya kepentingan nasionalnya. Untuk memenuhi tujuan tersebut, Amerika Serikat melalui Badan Bantuan Pembanguanan Internasional (USAID) bekerjasama dengan negara mitra untuk memberikan bantuan di bidang ekonomi, pembangunan, dan kemanusiaan. Sebagaimana yang disampaikan dalam pidato oleh Jonathan Stivers, Asisten Administrator USAID untuk Asia, bahwa : President Obama’s Asia-Pacific Rebalance policy recognizes that our future prosperity and security are inextricably tied to this region. At its core, the Rebalance is about strengthening our relationships with countries — but more specifically people — of the region to help them shape a future that is peaceful, prosperous and more just. Our investments in enabling inclusive and sustainable economic growth in partnership with the private sector play a vital role in giving the people of the Asia-Pacific the needed tools to chart a path of lasting progress that benefits all.44 Dalam pidato tersebut Stivers juga menjelaskan bahwa investasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dari USAID merupakan alat yang diperlukan dalam membangun masyarakat yang damai, sejahtera, dan adil di kawasan karena hal tersebut merupakan elemen kunci dari strategi rebalance.45 Pemerintah Filipina dan Pemerintah Amerika Serikat sepakat untuk kemitraan baru Partnership for Growth (PFG) pada November 2011. PFG ini bertujuan untuk mengatasi hambatan-hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Filipina. 46 PFG diinisiasi oleh Presiden Obama yang merupakan upaya pendekatan „keseluruhan-pemerintah‟ untuk membuka potensi pertumbuhan negara-negara mitra. Filipina merupakan salah satu dari empat negara yang dipilih untuk bergabung dalam PFG. Melalui PFG, pemerintah Amerika Serikat mendukung rencana prioritas pembanguanan Filipina untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan inklusif. PFG mendukung reformasi kelembagaan di tingkat nasional dan lokal untuk menggerakkan perekonomian domestik dan investasi asing. Pejabat di bidang ekonomi dari kedua negara menganalisis kendala dan hambatan-hambatan terhadap pertumbuhan Filipina dan memberikan panduan untuk memaksimalkan intervensi pembangunan di bawah PFG. Dari analisis tersebut teridentifikasi bahwa pemerintahan yang lemah, hambatan keuangan publik, infrastruktur yang kurang memadai, dan lemahnya sumber daya manusia (SDM) merupakan kendala yang paling besar terhadap pertumbuhan.47 Berdasarkan kendala yang teridentifikasi tersebut, PFG mengambil aksi terhadap empat tema yang saling terkait, yaitu : meningkatkan kualitas regulasi; penguatan 44

Jonathan Stivers, “The Intersection of The Private sector and sustainable development in the Asia-Pacific

Rebalance”. 45 46 47

Ibid.

USAID, “Partnership For Growth (PFG)”

Ibid.

11


supremasi hukum dan tindakan anti-korupsi; meningkatkan kinerja fiskal; dan mempromosikan pembangunan kapasitas manusia.48 Kesuksesan dari PFG membutuhkan tingkat yang kuat dan berkelanjutan dari keterlibatan pemerintah kedua negara agar menghasilkan dampak transformatif pada pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, sejak tahun 2011 pemerintah Filipina telah menerapkan kebijakan dan perubahan besar dalam kelembagaan, termasuk memperkuat upaya anti-korupsi. Akibatnya, hal tersebut telah memberikan peningkatan yang luar biasa dalam ekonomi. Pertumbuhan PDB Filipina memiliki rata-rata 6,7% per tahun dari tahun 2011-2014.49 Peringkat Filipina dalam World Economic Forum Global Competitiveness pada tahun 2015 meningkat 5 angka dari tahun sebelumnya, yaitu pada peringkat ke-47.50 Berdasarkan Corruption Perceptions Index 2014, Filipina berada di peringkat ke-85, naik dari peringkat 134 pada tahun 2010.51 Kedua pemerintah terus bekerjasama untuk memastikan bahwa pertumbuhan yang dihasilkan adalah inklusif, tangguh dan berkelanjutan. Beberapa prestasi besar dari PFG lainnya adalah bantuan teknis yang diberikan telah meningkatkan kebijakan Filipina dan lingkungan kelembagan serta kelayakan negara untuk berpartisipasi dalam Trans-Pacific Partnership (TPP) dan memenuhi persyaratan dari perjanjian perdagangan regional dan internasional. Selain itu, PFG telah berhasil meningkatkan efisiensi peradilan dengan mendukung Pengadilan Banding, yang menangani 90% dari semua kasus banding di Filipina. PFG merepresentasikan delapan lembaga pemerintah Amerika Serikat. USAID dan Millenium Challenge Corporation (MCC) merupakan sumber bagai sebagian besar pendanaan PFG yang menyediakan lebih dari USD 800 juta untuk pengimplementasian PFG. Pemerintah Amerika Serikat telah menyediakan 22 proyek untuk melaksanakan PFG. Departemen Keuangan Amerika Serikat menyanggupi untuk memberikan pinjaman sebesar USD 31,8 juta kepada pemerintah Filipina melalui USAID. USAID bekerjasama dengan enam lembaga keuangan Filipina untuk menyediakan USD 90 juta untuk membiayai kebutuhan usaha kecil dan menengah di kota-kota sekunder dan sektor-sektor prioritas.52 Selain PFG, Amerika Serikat mendorong Filipina untuk dapat bergabung dalam TransPacific Partnership (TPP). Negosiator Amerika Serikat menggambarkan TPP sebagai perjanjian perdagangan bebas yang komprehensif dan berstandar tinggi yang bertujuan untuk meliberalisasi perdagangan untuk hampir semua jenis barang dan jasa dan termasuk komitmen berbasis aturan yang dibentuk dalam World Trade Organization (WTO).53 Garis besar dari kesepakatan diumumkan di sela-sela APEC pada bulan November 2011 di Honolulu. Jika disimpulkan, TPP berpotensi untuk menghilangkan hambatan tarif dan nontarif dalam perdagangan dan investasi antara para anggota, serta bisa berfungsi sebagai landasan untuk pakta perdagangan masa depan di antara anggota APEC dan negara-negara yang berpotensi lainnya. TPP merupakan alat utama dalam strategi rebalance Amerika Serikat untuk bidang ekonomi. Sebagaimana yang disampaikan Thomas Donilon dalam pidatonya pada Maret 2013 bahwa :

48 49 50 51 52 53

Ibid. Ibid.

The Philippine Star, “Global competitiveness: Philstar up 5 notches” Transparency International, “Corruption Perceptions Index 2010” USAID PFG, Loc.Cit. Ian F Fergusson, “The Trans-Pasific Partnership (TPP) Negotiations and Issues for Congress”

12


The centerpiece of our economic rebalancing is the Trans-Pacific Partnership (TPP)-a high-standard agreement the United States is crafting with Asia-Pacific economies from Chile and Peru to New Zealand and Singapore.[ ... ] We always envisioned the TPP as a growing platform for regional economic integration.54 TPP adalah langkah penting bagi Amerika Serikat untuk menuju tujuan strategisnya merevitalisasi sistem ekonomi yang terbuka dan berbasis aturan yang telah dipimpin Amerika Serikat sejak Perang Dunia II. Sejauh ini, Filipina belum secara resmi bergabung dalam TPP. Namun, pemerintah telah menunjukkan minat yang besar untuk bergabung dalam perjanjian perdagangan bebas tersebut. Pada Juni 2015, Menteri Perdagangan Filipina, Gregory Dominigo, menyatakan “I want to state clearly and irrevocably that we want to joim TPP”.55 Pernyataan tersebut datang untuk menegaskan posisi Filipina mengenai kesepakatan yang dipimpin Amerika Serikat, yang anggotanya saat ini mewakili lebih dari 40% perdagangan global. Presiden Aquino dalam wawancara dengan majalah Forbez pada Oktober 2015 menyatakan bahwa “We really want to participate in it. …Joining TPP does make very good sense to us, especially because of those who are already in it, whom we find ourselves in very close alliences with, on so many different fronts.‖56 Pemerintahan Aquino menunjukkan minat yang sangat besar untuk bergabung dalam TPP, terlebih lagi Aquino melihat bahwa sebagian besar negara-negara yang mendaftar dalam pakta perdagangan tersebut merupakan sekutu-sekutu dekat Filipina. Dalam pertemuan bilateral Amerika Serikat dan Filipina di Manila pada November 2015, Presiden Aquino menyampaikan : On the economic front, we welcome the continued strengthening of trade and investment relations between our countries. I conveyed the keen interest of the Philippines in the Trans-Pacific Partnership and we hope that the United States, as one of our most important economic partners, can assist us in the process.57 Atas pernyataan Presiden Aquino yang mengharapkan bantuan dari Amerika Serikat dalam proses bergabung dengan TPP tersebut, Presiden Obama menanggapi dengan menyampaikan : We also had a chance to discuss the Trans-Pacific Partnership, which is a pillar of America’s rebalance in the region. We welcome the Philippines’ interest in TPP. And we’ve directed our trade ministers to have discussions about how TPP is going to be implemented among the original 12 countries, and how we can work with the Philippines to follow through on their interest. TPP is designed to be an open and inclusive trade pact for countries that can meet its high standards.58

54 55 56 57

Tom Donilon, “The United State and the Asia-Pacific in 2013” Prashanth Parameswaran, “Confirmed: Philippines Wants to Join TPP” Reuters, “Philippines Aquino says wants to join Transpacific Partnership” Obama, “Remarks by President Obama and President Aquino of the Republic of the Philippines after Bilateral

Meeting” 58

Ibid.

13


Amerika Serikat menyambut niat Filipina untuk bergabung dalam TPP serta telah mengerahkan Menteri Perdagangan kedua negara untuk melakukan diskusi terkait bagaimana pengimplementasian TPP akan berlangsung. c. Aspek Sosial dan Demokrasi Aspek ketiga dalam strategi rebalance adalah martabat manusia (human dignity), sebagai mana yang disampaikan Obama dalam pidatonya di Australia. Dalam formulasi strategi, yang termasuk bagian dari aspek martabat manusia adalah meningkatkan hubungan antar masyarakat, kepedulian sosial, serta memajukan demokrasi dan pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah Amerika Serikat menyadari akan pentingnya people-to-people ini sehingga menjadikannya sebagai salah satu elemen dalam strategi rebalance-nya. Karena, semakin suatu masyarakat antar negara mengerti satu sama lain, maka mereka akan mampu berkolaborasi pada isu-isu yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama. Amerika Serikat telah melakukan berbagai program untuk meningkatkan bidang pendidikan, budaya, dan pertukaran p-to-p. Program Fulbright di Filipina yang telah ada sejak tahun 1948 telah menjadi perintis dalam menempa hubungan antara ribuan pelajar dari kedua negara. Baru-baru ini, cakupan dari program tersebut telah diperluas untuk mendukung penelitian pada isu-isu regional oleh para mahasiswa Filipina yang bermitra dengan lembaga pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Terdapat lebuh dari 30 penerima beasiswa Fulbright setiap tahunnya.59 Selain itu terdapat Program International Visitor Leadership yang memfasilitasi sekitar 30-35 orang Filipina untuk datang ke Amerika Serikat tiap tahunnya. Program ini membawa pengunjung untuk bertemu dengan organisasi Amerika Serikat dan individu yang melakukan pekerjaan di bidang minat mereka, serta memungkinkan pengunjung untuk bertemu dan bertukar pandangan dengan pejabat pemerintah Amerika Serikat di Washington. Di samping itu, terdapat juga Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study Program yang didukung oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Program ini memberikan beasiswa penuh kepada pelajar SMA Filipina, khususnya muslim, untuk hidup dengan keluarga angkat dan studi di Amerika Serikat dalam waktu satu tahun. Terdapat lebih dari 360 siswa Filipina yang datang ke Amerika Serikat di bawah program ini.60 Pada tahun 2013, Obama merilis Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) untuk memperkuat pengembangan kepemimpinan dan jaringan di Asia Tenggara untuk pemimpin masa depan.61 YSEALI memiliki beberapa program, termasuk pertukaran pelajar dan budaya, dan pertukaran regional. Program ini disambut dengan antusias para pemuda Filipina. Pemerintah Amerika Serikat juga meluncurkan Presidential Ambassadors for Global Entrepreneurship Initiative pada tahun 2014. Melalui program ini, Amerika Serikat akan mengirimkan beberapa Duta Wirausaha ke Filipina untuk mendukung tumbuhnya pemimpin-pemimpin dalam berbisnis Filipina. Kedutaan Besar Amerika Serikat telah membantu mendirikan klinik bantuan hukum pada tahun 2012 untuk Sekolah Hukum di Mindanao dan Palawan melalui kemitraan antara Kedutaan dengan organisasi nonpemerintah Mindanao, Corps Volunteers. Salah satu bagian dari program diantaranya adalah sekitar 10 siswa sekolah hukum di Mindanao memberikan pelayanan hukum 59 60 61

Murray Hiebert dkk, Building a More Robust U.S.-Philippines Alliance, CSIS, Washington, 2015. Hal 27.

Ibid.

YSEALI, “About YSEALI”

14


untuk anggota komunitas mereka. Klinik ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran di kalangan pemuda tentang hak-hak hukum mereka dan tanggung jawab mereka dalam membantu meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat muslim, khususnya di Mindanao. Selain menawarkan pelayanan hukum yang gratis, klinik ini juga mengadakan lokakarya dan seminar untuk meningkatkan kesadaran pada hak-hak perempuan, hak asasi manusia, tantangan dalam pembangunan perdamaian, dan pentingnya aturan hukum.62 USAID juga melakukan berbagai aktifitas dalam rangka memberikan bantuan kepada Filipina di bidang pendidikan. USAID bekerjasama dengan pemerintah daerah dan dewan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi guru, memperkuat sistem membaca, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pendidikan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Beberapa proyek USAID diantaranya adalah Science, Technology, Research, and Innovation for Development (STRIDE). Proyek ini beranggaran sebesar USD 32 juta untuk memperkuat kegiatan penelitian terapan di universitas dan industri Filipina.63 Tujuan dari proyek ini adalah untuk menciptakan jaringan yang dinamis dari para peneliti di universitas dan perusahaan swasta yang terus berinovasi. Selain itu terdapat juga proyek Basa Pilipinas untuk meningkatkan kemampuan membaca setidaknya satu juta siswa tingkat awal SD dalam membaca tulisan Filipina, Inggris, dan beberapa bahasa ibu lainnya. Program berikutnya adalah Education Governance Effectiveness (EDGE) yang merupakan program 5 tahun (2013-2018) yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pendidikan melalui desentralisasi, dengan tujuan akhir meningkatkan hasil belajar, dan banyak program lainnya.64 Pada bidang kesehatan, melalui USAID Amerika Serikat menyalurkan berbagai bantuan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan di Filipina. USAID melakukan pendekatan, yang pertama dengan meningkatkan Persediaan Layanan Keluarga Terpadu. USAID membantu sektor publik menjadi lebih efisien dan efektif, secara bersamaan, mencari peluang untuk memperkuat kualitas perawatan. USAID berfokus pada integrasi strategis keluarga berencana dengan layanan kesehatan ibu, bayi, dan anak. Pendekatan kedua adalah mengembangkan perilaku hidup sehat dan sosialisasi kesehatan. USAID bekerjasama dengan para pejabat dan penyedia layanan kesehatan untuk memberikan informasi dan mendidik masyarakat tentang praktik kesehatan, cara mendeteksi gejala-gejala penyakit umum, dan ketersediaan layanan. Pendekatan ketiga adalah dengan meningkatkan kebijakan dan sistem kesehatan. USAID mengambil peran dalam memastikan bahwa strategi dan kebijakan nasional mengenai kesehatan dan gizi telah disebarluaskan kepada masyarakat untuk diimplementasikan secara efektif.65 Beberapa program yang dilakukan USAID untuk mendukung pendekatan-pendekatan tersebut diantaranya adalah: (1) Program Promoting The Quality of Medicines (PQM) yang memperkuat kapasitas Filipina dalam meningkatkan dan mempertahankan jaminan dan kontrol kualitas obat-obatan66 ; (2) Program System for Improved Access to Pharmaceuticals and Service (SIAPS) yang berfokus dalam membangun kapasitas laboratorium dan klinik kesehatan pekerja, membangun kapasitas dalam manajemen persediaan, dan meningkatkan ketersediaan layanan farmasi dan laboratorium67 ; (3) Health Policy Development Program – Phase 2 (HPDP2) yang 62 63 64 65 66 67

Murray Hiebert, Op.Cit. Hal 30. USAID, “Science, Technology, Research andInnovation for Development (STRIDE) Project” USAID, “Education Government Effectiveness (EDGE)” USAID, “Health” USAID, “Promoting The Quality of Medicines (PQM) Program” USAID, “System for Improved Access to Pharmaceuticals and Service”

15


bertujuan untuk memperkuat kebijakan dan lingkungan finansial yang suportif untuk keluarga berencana, kesehatan gizi ibu, bayi, dan anak serta para penderita Tubercolosis (TB).68 USAID juga memiliki program-program di bawah PFG untuk membantu Filipina mewujudkan terciptanya pemerintah yang baik dan demokratis. Salah satunya adalah proyek Judicial Strengthening to Improve Court Effectiveness (JUSTICE). Proyek ini dimulai pada tahun 2012 dan akan berakhir tahun 2017 dengan pengalokasian dana sebesar USD 20 juta untuk pengimplementasiannya. Fokus proyek ini adalah pada penguatan supremasi hukum dan merampingkan proses peradilan lokal.69 Selain itu ada Integrity for Invesment Initiative (I3) yang juga proyek 5 tahun dengan anggaran sebesar USD 14,7 juta.70 Proyek ini bertujuan untuk mendukung badan anti-korupsi, temasuk Kantor Ombudsman, Komisi Audit, Komisi Layanan Sipil, dll. I3 berusaha untuk mengurangi biaya kerugian akibat korupsi terhadap perdagangan lokal dan investasi. Disamping itu, terdapat juga Proyek Enhancing Governance, Accountability and Engagement (ENGAGE) yang merupakan proyek 5 tahun untuk mendukung pemerintah dalam membangun kesejahteraan dan stabilitas di Mindanao serta mempromosikan tata pemerintahan yang baik.71 Analisis Implementasi Strategi Rebalance di Filipina Berdasarkan pemaparan mengenai bentuk implementasi rebalance di Filipina, dapat terlihat bahwa Amerika Serikat menyesuaikan pengimplementasian strategi rebalance dengan keadaan, urgensi, dan kepentingan yang terkait dengan dengan negara yang menjadi objek implementasinya. Dengan kata lain, penerapan strategi rebalance pada tiap-tiap negara bersifat fleksibel atau bisa berbeda-beda. Hal tersebut tergantung pada berbagai macam faktor strategis, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan geografis. Filipina merupakan negara yang arti penting utamanya bagi Amerika Serikat adalah dalam aspek keamanan. Apabila ditilik kembali pada masa Perang Dingin, Filipina adalah salah satu negara Asia-Pasifik barisan depan dalam perang ideology tersebut. Posisi strategis geografi Filipina dimanfaatkan oleh AMerika Serikat untuk menjadi markas bagi basis militer terbesar Amerika Serikat di luar negeri. Secara Geopolitik, Filipina dinilai dapt menguntungkan bagi kekuatan militer Amerika Serikat dalam rangka membendung kekuatan ekspansionis Soviet di Timur Jauh, terutama yang ditujukan terhadap sekutu Amerika Serikat di Barat Laut Pasifik (Jepang dan Korea Selatan). Selain itu, Filipina juga berfungsi sebagai pendukung pasukan Amerika Serikat yang dikerahkan di SamuderaHindia dan daerah Teluk Persia, sehingga memungkinkan untuk penyebaran pasukan skala besar apabila terjadi konflik. Basis militer Filipina tersebut juga digunakan sebagai area untuk proyeksi kekuatan AMerika Serikat ke Selatan Pasifik maupun Asia Tenggara, dan untuk membendung penyebaran ideologi dan kekuatan komunis. Pangkalan militer tersebut juga menjadi pendukung bagi intervensi besarbesaran Amerika Serikat di Vietnam selama tahun 1960-an.72

68 69 70 71 72

USAID, “Health Policy Development Program – Phase 2” USAID, “JUdical Strengthening to Improve Court Effectiveness Project” USAID, “Integrity for Investment Initiative” USAID, “Enhancing Governance, Accountability, and Engagement Project” Ted Galen Carpenter, “Cato Institute Foreign Policy Briefing No 12 : The US military Presence in The Philippines:

Expensive and Unnecessary”

16


Strategi geopolitik Amerika Serikat tersebut dilatarbelakani oleh pandangan bahwa komunis merupakan suatu penyakit yag membahayakan bagi sistem internasional. John F.Kennan, seorang pengembang kebijakan pada saat Perang Dingin, menganalisa bahwa sifat kediktatoran Uni Soviet dan pola piker dari partai komunis akan selamanya bertentangan dan menjadi musuh utama bagi Amerika Serikat. Kennan menyatakan bahwa Amerika Serikat harus menganggap Uni Soviet sebagai saingan dalam arena global. Pandangan Kennan tersebut kemudian menjadi inti dari ebijakan Amerika Serikat terhadap Uni Soviet ketika Dewan Keamanan Nasional menyeruka perang melawan komunisme. Komunisme dipandang sebagai penyakit dan infeksi yang harus disingkirkan.Menurut pandangan Amerika Serikat pada saat perang dingin, Dunia adalah sebuah tubuh dan Amerika Serikat adalah pelindung bagi tubuh, sedangkan Uni Soviet merupakan penyakit yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan tubuh tersebut. Dalam rangka memerangi penyakit ini, Filipina digunakan sebagai salah satu alat untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat di kawasan.73 Ketika Uni Soviet akhirnya runtuh akibat disintegrasipada tahun 1991, Amerika Serikat menempati posisi teratas dalam sistem internasional tanpa menghadapi persaingan berarti bagi kepemimpina globalnya. Urgensi tentang pembndungan komunis juga semakin menurun, hingga pangkalan militer Amerika Serikat di Filipina pun juga ditutupdan kontrak tidak diperpanjang. Namun, memasuki tahun 2000-an, pertumbuhan Tiongkok yang pesat dan kembali bangkitnya Rusia menyebabkan mulai tertadinginya era kepemimpinan Amerika Serikat di dunia.krisis ekonomi yang melanda dunia pada tahun 2008 menyebabkan hegemoni Amerika Serikat secara luas dianggap mulai menurun. Munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi telah mengakibatkan terciptanya pusat-pusat kekuasaan baru di seluruh dunia. Hal ini dapat mengubah tatanan keseimbangan kekuasaan abad ke-21 dan menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap kepemimpinan Amerika Serikat. Sebagai sebuah great power , Amerika Serikat mengambil tindakan untuk mengatasi berbagai tantangan maupun ancaman terhadap kepentingannya tersebut, yaitu melalui strategi rebalance. Menurut teori stabilitas hegemoni, eksistensi kekuatan dominan merupakan syarat bagi terbentuknya sistem internasional yang terbuka dan stabil. Pemeliharaan tatanan ekonomi liberal internasional memerlukan dukungan jangka panjang dan kepemimpinan dari kekuatan hegemonic yang memiliki kemampuan ekonomi, politik, dan milier untuk mengontrol susunan dan norma-norma politik dan ekonomi internasional.74 Amerika Serikat memandang bahwa kepemimpinannya sebagai hegemon tunggalyang menjaga stabilitas internasional sesuai dengan nilai-nilainya perlu dipertahankan. Hal ini tercermin dalam artikel yang ditulis Hillary : In next 10 years, we need to be smart and systematic about where we invest time and energy, so that we put ourselves in the best position to sustain our leadership, secure our interests, and advance our values. One of the most important tasks of American statecraft over the next decade will therefore be to lock in substantially increased investment – diplomatic, economic, strategic, and otherwise – in the Asia-Pacific region.75

73 74

Walter L. Hixon, George F Kennan: Cold War Iconoclast, Hal 6.

Tony Tai-TinLiu, Hung Ming-te, Hgemonic Stability and Northast Asia:What Hegemon? What Stabilit?, Journal

of Asia Pacific Studies. Vol.2 No.2 2011. Hal 218. 75

Hillary Clinton, Loc.Cit.

17


Oleh sebab itu strategi rebalance dirancang untuk dapat mengakomodir tujuan nasional tersebut. melalui strategi rebalance, Amerika Serikat berusaha mempertahankan posisinya sebagai dominan dan memperdaam pengaruhnya terhadap negara aliansi dan mitra, seperti yang diimplementasikan terhadap Filipina. Implementasi strategi rebalance di Filipina disesuaikan dengan nilai-nilai penting Filipina bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagi negara yang tidak menandatagani UNCLOS memanfaatkan momentum adanya konflik antara Filipina dengan Tiongkok dijadikan jalan bagi kembali masuknya kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Kelemaha Filipina yang membutuhkan dukungan besar dari Amerika Serikat dalam menghadap Tiongkok dimanfaatkan Amerika Serikat untuk menghidupka kembali peran strategisnya di Kawasan Asia Tenggara seperti pada saat Perang Dingin dahulu. Dapat kita ihat, Amerika Serikat berhasil mengembalikan pasukan militernya untuk berotasi di wilayah Asia Tenggara melalui Filipina dibawah perjanjian kerjasama EDCA yang dibentuk oleh kedua negara. Saat ini, ancaman utama bagi stabilitas keamanan kawasan Asia-Pasifik adalah meningkatnya ketegasan Tiongkok dalam berbagai kasus persengketaan yang sedang terjadi, seperti dalam kasus Laut Tiongkok Selatan, sengketa wilayah dengan Jepang dan Taiwan. Agresi Tiongkok di wilayah yang disengketakan dapat memicu perang terbuka antara negara-negara yang menaruh klaim di wilayah tersebut. dengan kata lain, hal tersebut mengancam keamanan kawasan yang kepentingan Amerika Serikat banyak trdapat di dalamnya. Secara Geopolitik, Amerika Serikat memandang penguasaan atau kontrol atas laut adalah hal yang penting. Mengutip pernyataan John Evelyn pada tahun 1674, “whoover commads the ocean commands the trade of the world, and whoover commands the trade of the world commands the riches of the world, and whoover is master of that commands the world itself”.76 Apabila Laut Tiongkok Selatan berhasil dikuasai Tiongkok, kemungkinan kebebasan navigasi di wilayah tersebut akan terganggu, sehingga menghambat perdagangan internasional yang dapt merugikan negara-negara yang bergantung pada jalur tersebut. Selain itu, apabila Tiongkok berhasil menguasi sebagian besar Laut Tiongkok Selatan, maka hal tersebut secara signifikan bisa menambah bargaining position Tiongkok. Terlebih lagi, wilayah tersebut diperkirakan kaya kan sumber daya alam, yang apabila Tiongkok berhasil memaksimalkan potensi tersebut tentu kekuatan Tiongkok akan semakin menandingi kekuatan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, sebagian besar anggara pertahan yang dialokasikan adalah untuk memperkuat pertahanan maritime Filipina. Sebagaimana yang dijelaskan Walt bahwa daya ukur dalam menilai ancaman adalah memalui kekuatan negara, kedekatan geografis, kemampuan menyerang, dan niat menyerang. Berdasarkan daya ukur tersebut, untuk poin kekuatan negara, Tiongkok jelas memiliki potensi yang besar sebagai ancaman, mngingat jumlah penduduknya yang besar dan kemampuan ekonominya yang tinggi. Selain itu, dari kedekatan Geografis, Tiongkok berbatasan laut langsung dengan Filipina. Kemampuan dan niat menyerang kemungkianan ada, mengingat Tiongkok semakin agresif melakukan patrol militer dan pembangunan di wilayah sengketa. Untuk mengimbangi hal tersebut, Amrika Serikat melakukan balancing dengan memperkuat negara aliansi, dalam hal ini Filipina, melalui pemberian bantuan militer, dan meningkatkan kehadiran militernya. Motif dari meningkatkan kehadiran militer tersebut sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan motif Amerika Serikat pada pasca Perang Dingin, dimana The Nye Initiative menjabarkan tujuan strategis kehadiran Amerika Serikat di Kawasan Asia-Pasifik adalah sebagai berikut : 76

Gerry Kearns, Geopolitics and Empire: The Legacy o Harford Mackinder, Hal 155.

18


United State military presence in the region supports many of our broader objectives and those of our allies. It guarantees the security of sea lanes vital to the flow of Middle East oil, serves to dater armed conflict in the region, and promotes regional cooperation. It also denies political or economic control of the Asia-Pacific region by a rival, hostile power or coalition of powers, preventing any such group from having command over the vast resources, enormous wealth, and advanced technology of the Asia-Pacific region. The United States presence also allows developing countries to allocate resource to economic growth and expands markets for United States exports. By helping to preserve peace, expenditures on our continuing defense presence deter conflicts whose costs would be far greater.77 Kehadiran militer Amerika Serikat disebutkan bertujuan untuk menjamin keamanan kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya. Diantaranya adalah untuk menjaga keamanan laut, mempromosikan kerjasama regional, melakukan kontrol politik dan ekonomi, mencegah lawan untuk memiliki kekuasaan yang lebih besar di kawasan, serta memungkinkan negara-negara berkembang untuk mengalokasikan sumberdaya untuk pertumbuhan ekonomi dan memperluas pasar bagi ekspor Amerika Serikat. Perjanjian EDCA kemdian menjadi prestasi penting bagi rebalance Amerika Serikat di Asia-Pasifik. Melalui perjanjian tersebut Amerika Serikat menegaskan kembali kehadiranya di kawasan, selain itu memungkinkan pasukan untuk dapat lebih tanggap terhadap ancaman yang timbul di kawasan dengan disebarnya pasukan Amerika Serikat yang berotasi menyebar di Filipina. EDCA juga merupakan bentuk dari balance of threat terhadap ancaman yang ditimbulkan dari Tiongkok. Perjanjian EDCA juga dapat dikatakan sangat menguntungkan bagi Amerika Serikat karena Amerika Serikat tidak perlu membayar sejumlah besaruang untuk menyewa pangkalan di Filipina. Amerika Serikat akan menikmati akses yang murah dan fleksibel untuk lokasi premium di Filipina. Sebagai gantinya, Filipina diuntungkan dengan kegiatan modernisasi postur pertahan dan keamanan yang dilakukan Amerika Serikat pada property yang digunakan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa rebalance merupakan grand strategy yang mencangkup berbagai aspek, di Filipia implementasi strategi tersebut juga meliputi aspek ekoomi. Ekonomi di Asia Tenggara didominasi oleh persingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Sebagai contoh, Pemerintah Obama berharap melalui TPP akan meningkatkan pengaruh Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik dan memperkuat penyebaran nilai-nilai Amerika Serikat di bidang ekonomi, terutama ditengah tantangan semakin kuatnya perekonomian dari „rival‟ Amerika Serikat di kawasan. TPP diharapkan dapat memepersempit kesenjangan ekonomi dan meningkatkan arus perdagangan antara anggotanya, sehingga apabila diimplementasikan ketergantungan ekonomi anggota terhadap Tiongkok kemungkinan akan berkurang. Dengan demikian, Amerika Serikat dapat memperkuat posisinya sebagai hegemon di kawasan Asia-Pasifik. Dibawah pemerintahan Obama dan Aquino, mekanisme untuk memfasilitasi reformasi ekonomi yang mempromosikan kepentingan ekonomi Amerika Serikat diatur melalui program bantuan luar negeri Amerika Serikat seperti yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Amerika Serikat melalui inisiatifnya di bidang ekonomi mulai mengatur panggung untuk intervensi yang 77

US Department of Defence, “United States Security Strategy for the East Asia-Pacific Region”

19


lebih luas dan sistematis dalam pembuatan kebijakan internal Filipina. Semenjak kepemimpinan Obama, pemakaian dana bantuan ekonomi bilateral Amerika Serikat meningkat secara substansial. Bantuan ekonomi Amerika Serikat meningkat untuk Filipina dari rata-rata tahunan sebesar USD 108,12 juta pada tahun 2001-2008, menjadi USD 152,23 juta pada tahun 20092011.78 PFG seharusnya sejalan dengan bidang reformasi kebijakan yang dirancang oleh presiden Aquino dalam Rencana Pembangunan Filipina (PDP). PFG dirumuskan oleh partisipan aktif dan koordinasi dari berbagai lembaga pemerintah Amerka Serikat yang dipimpin oleh Departemen Luar negeri, termasuk USAID dan MCC. Melalui PFG tersebut dapat terlihat bahwa Amerika Serikat berniat untuk memperdalam perannya dalam kebijakan nasional, seperti membuat Joint Country Action Plan dibawah PFG yang mengidentifikasikan area prioritas untuk reformasi kebijakan di Filipina, termasuk liberalisasi perdagangan dan investasi, deregulasi, penegakan hukum yang efektif dengan swasta. Salah satu contoh bagaimana Amerika Serikat mengendalikan pembuatan kebijakan inernal adalah melalui program pusat dari PFG, yang merupakan hibah sebesar USD 433,91 juta dari MCC. Seperti yang dijelaskansebelumnya bahwa MCC adalah lembaga bantuan yang sangat kondisional, yang mengharuskan Filipina menjamin kebebasan ekonomi untuk dapat terus menerima hibah. Salah satu indikator yang dirancang MCC adalah Trade Policy Indicator (TPI) yang mengukur keterbukaan Negara untuk perdagangan internasional. MCC bisa menangguhkan atau menghentikan hibah jika negara gagal untuk membalikkan kebijakan yang tidak sesuai dengan TPI atau indikator lainnya yang dirancang MCC. Menurut Gramsci, kepemimpinan yang berkelanjutan dari setiap sistem politik, khususnya sistem global, tidak hanya menuntut kekuatan militer dan ekonomi untuk menegakkan dominasi, tetapi juga memerlukan kekuatan ideologi, politik, budaya dan kelembagaan agar dapat membujuk orang lain untuk menerima aturan dan norma-norma dari suatu sistem yang sebagian besar dirancang oleh hegemon dan sekutunya.79 Strategi Rebalance secara keseluruhan terlihat untuk mengcover semua yang di perlukan Amerika Serikat untuk menjadi negara hegemon, karena tidak hanya mencakup aspek keamanan dan ekonomi, melainkan juga aspek sosial dan ideology, bahkan geopolitik. Di bidang sosial dan demokrasi Amerika Serikat berusaha memperdalam penanaman nilai-nilai demokrasi, kebebasan, dan HAM di kalangan masyarakat dan pemerintah Filipina melalui pertukaran people-to-people, asistensi dalam perbaikan birokrasi pemerintahan, dll. Strategi rebalance bahkan memperkuat ikatan dengan aliansi hingga ke tingkat paling dasar, yaitu dengan masyarakat setempat melalui program-program bantuan pendidikan dan kesehatan. Hasilnya adalah mayoritas masyarakat Filipina mendukung pemerintah untuk membina hubungan erat dengan Amerika Serikat. Berdasarkan survei pusat studi Pew mengenai pertanyaan „Apakah lebih penting untuk memiliki ikatan yang kuat dengan Amerika Serikat atau Tiongkok?‟ , sebesar 77% responden memilih Amerika Serikat, 13% memilih keduanya, dan hanya 6% yang memilih Tiongkok, seperti ditunjukkan dalam gambar 1.

78 79

Arlando Padilla, “Obama visit: Greater US Economic Intervention”

Nguyen Huyen Phuong, Hegemonic Decline, Globalisation and the United States’ Strategic Pivot to Asia: Implication for Vietnam, Hal 9.

20


Gambar 1. Survei mengenai pandangan global tentang Tiongkok dan Amerika Serikat Sumber: Pew Research Center 2013 Sebagaimana yang disebutkan dalam Fact Sheet yang dirilis Gedung Putih pada November 2015, bahwa : Effective and accountable governance, strong democratic institutions and the rule of law, and respect for human rights and fundamental freedoms provide the foundation for political stability and sustainable economic growth and development. …Working with our allies and partners, we are helping to build capable and accountable institutions while also promoting democratic practices, access to information, transparent and responsive governance, and more inclusive participation by marginalized groups in politics and government.80 Amerika Serikat memandang bahwa pemerintahan yang efektif dan akuntabel, lembaga yang demokratis, menghormati HAM, dan kebebasan fundamental memberikan landasan bagi stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut Walt, pemberian bantuan ekonomi, militer, atau sosial akan menciptakan aliansi yang efektif karena dapat membangkitkan rasa terimakasih negara penerima atau dapat menjadikan negara penerima tergantung pada pendonor. Semakin banyak bantuan militer maupun ekonomi diyakini dapat memberikan pengaruh yang signifika atas negara penerima. 81 Argumen Wlat tersebut menjelaskan bagaimana Amerika Serikat dapat mempegaruhi Filipina dalam berbagai perumusan kebijakan. Kesimpulan Implementasi strategi rebalance di Filipina menunjukkan bahwa Amerika Serikat berusaha untuk menegaskan eksistensi negaranya sebagai „pemimpin‟ atau hegemon, di tengah semakin mendesaknya signifikansi perat Tiongkok di Asia Tenggara yang menurut Amerika 80 81

David J Barteu, Michael J. Green, dkk, Assessing the Asia-Pacific Rebalance, Hal 8. Stephen Walt. Op.Cit. Hal 27.

21


Serikat bisa mengancam kestailan sistem internasional dan dapat menjadi penghalang bagi kepentingan Amerika Serikat. Rebalance merupakan kebijakan strategis pemerintah Obama untuk mengelola penurunan relatif hegemoni Amerika Serikat sekaligus untuk mengatasi ancaman maupun tantangan di masa mendatang. Mealui strategi rebalance, Amerika Serikat berupaya memperdalam pengaruhnya (influence). Hal ini dilakukan dalam rangka untukmenjaga stabilitas hegemoni, dimana Amerika Serikat berperan sebagai hegmon tunggal yang memiliki pengaruh besar dalam mengontrol nilai-nilai dan norma-norma internasional agar tercipta kestabilan. Implementasi strategi rebalance di Filipina diarahkan untuk tujuan tersebut. Keterlibatan Tiongkok dalam beberapa sengketa keamanan di kawasan, termasuk dengan Filipina, menyebabkan Tiongkok dianggap berpotensi sebagai ancaman bersamabagi Amerika Serikat dan Filipina. Aspek keamanan menjadi prioritas utama implementasi rebalance di Filipina. Hal ini disebabkan secara geoplitik Filipina memiliki peran strategis bagi kepentingan Amerika Serikat. Fiipina bisa dijadikan pusat basis militer Amerika Serikat di Asia Tenggara yang akan menghambat gerakan agresif Tiongkok di kawasan tersebut. Di samping itu, Filipina sendiri memang membutuhkan dukungan besar dari Amerika Serikat dalam bidang pertahanan keamanan, sehingga di antara negara ASEAN lainnya, Filipina yang paling terbuka menyambut strategi rebalance. Filipina dimanfaakan sebagai tempat strategis untuk berotasinya pasukan militer Amerika Serikat di perairan Asia enggara (yang masih bagian dari teritori Filipina) dibawah payung perjanjian EDCA. Hal ini merupakan bentuk dari aksi balance of threat Amerika Serikat terhadap Tiongkok. Amerika Serikat ingin menjaga wilayah maritime di kawasan tersebt agar tidak jatuh ketangan penguasaan Tiongkok yang akan merugikan bagi kepentingan nasional Amerika Serikat. Kehadiran kembali militer tersebut juga akan menegaskan keterlibatan Amerika Serikat dalam dinamika politk internasional yang akan terjadi di kawasan. Penguatan aliansi yang dilakukan terhadap Filipina melalui kehadiran militer dapat meningkatkan bargaining position Amerika Serikat di kawasan tersebut. Di Samping prioritas dalam bidang keamanan, implementasi strategi rebalance di Filipina juga dalam bidang ekonomi dan sosial demokrasi. Amerika Serikat mendorong Filipina untuk bergabung dalam TPP, rezim ekonomi berstandar tinggi bentukan Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat juga terus memberikan asistensi bagi Filipina untuk menjaga liberalisasi pasarnya, serta memberikan berbagai bantuan finansial yang menyebabkan Filipina semakin bergantung pada Amerika Serikat. Pada bidang sosial, Amerika Serikat memperdalam penyebaran pemahaman ideologi liberal dan demokrasi melalui program-program exchange, bantuan sosial, workshop, dan asistensi bagi pemerintah Filipina. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat hegemoni Amerika Serikat hingga tingkat palig dasar dari masyarakat.

22


Daftar Pustaka Barteu, David J, Michael J. Green, dkk, Assessing the Asia-Pacific Rebalance, CSIS, New York, 2014. BBC, “AS-Filipina gelar latihan militer” , http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/06/ 110628_ usfilipinas.shtml, diakses 23-03-2016, 14.30 WIB, Surakarta. BBC, “Filipina menginginkan militer AS yang lebih besar”, http://www.bbc.com/indonesia/ dunia/2012/01/120127_filipina_as.shtml, diakses 23-03-2016, 14.30 WIB, Surakarta. Carpenter, Ted Galen, “Cato Institute Foreign Policy Briefing No 12 : The US military Presence in The Philippines: Expensive and Unnecessary”, Foreign Policy Briefing, 1991. Clinton, Hilarry, “America‟s Pasific Century”, http://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacificcentury/, diakses 20-03-2016, 13.30 WIB, Surakarta. CNN, “US Philippines Announce Five Military Bases for EDCA”, http://cnnphilippines.com /news/2016/03/19/edca-bases-philippines-us.html, diakses 20-3-2016, 14.00 WIB, Surakarta. Cook, Malcolm, “Manila takes US pivot well beyond Sunnylands”, http://asia.nikkei.com/ Viewpoints/Viewpoints/Manila-takes-US-pivot-well-beyond-Sunnylands, diakses 20-3-2016, 13.00 WIB, Surakarta. De

Castro, Renato C, ―US-Philippines partnership in the cause of maritime defense‖, http://www.heritage.org/research/reports/2011/08/us-philippines-partnership-in-the-cause-ofmaritime- defense, diakses 23-03-2016, 14.30 WIB, Surakarta.

Defense News, “US Gives Over 100 Military Vehicles to http://www.defensenews.com/story/defense/2015/12/10/us-gives-military-vehiclesphilippines/77101724/, diakses 3-3-2016, 13.00 WIB, Surakarta.

Philippines”,

Donilon, Tom, “The United State and the Asia-Pacific in 2013”, pidato dalam acara The Asia Society, New York, 11 Maret 2013, https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/03/11/remarkstom-donilon-national-security-advisor-president-united-states-an, diakses 22-3-2016, 14.30 WIB, Surakarta. Dormandy, Xenia, Prepared for Future Threats? US Defence Partnership in The Asia-Pasific Region, Catham House, London, 2012. Ebbighausen, Rodion, “US puts more emphasis on Southeast Asia”, http://www.dw.de/us-puts-moreemphasis-on-southeast-asia/a-16395882, diakses 15-06-2015, 13.00 WIB, Surakarta. Embassy of The United States, “Bantuan Amerika Serikat Untuk Filipina”, http://indonesian.jakarta. usembassy.gov/news/pr_131114id.html, diakses 23-03-2016, 14.30 WIB, Surakarta. Engdahl, F William, “Obama‟s Geopolitical China „Pivot‟: The Pentagon Targets China” http://www. globalresearch.ca/obama-s-geopolitical-china-pivot-the-pentagon-targets-china/32474, diakses 13-06-2015, 13.00 WIB, Surakarta. Esteria, Primo, “Today in Philippine History, March 14, 1947, the Military Bases Agreement was signed”, http://kahimyang.info/kauswagan/articles/1007/today-in-philippine-history-march-141947-the-military-bases-agreement-was-signed, diakses 13-06-2015, 13.00 WIB, Surakarta. Fergusson, Ian F, “The Trans-Pasific Partnership (TPP) Negotiations and Issues for Congress”, https://www.fas.org/sgp/crs/row/R42694.pdf, diakses 22-3-2016, 14.30 WIB, Surakarta. Goodall, Brian, Dictionary of Human Geography, Penguin Books, University of California, California, 1987.

23


Gramsci, A, Selections from the Prison Notebooks, Lawrence and Wishart, London, 1971, dalam http://www.academia.edu/3378898/Pemikiran_Antonio_Gramsci, diakses 14-06-2015, 14.30 WIB, Surakarta. Hagan,Charles B, “Geopolitics”, The Journal of Politics, Vol.4, No.4, 1942. Heydarian, Richard Javad, “Why the New US-Philippine Defense Pact Could Be a Double-Edged Sword”, http://thediplomat.com/2016/01/why-the-new-us-philippine-defense-pact-could-be-adouble-edged-sword/, diakses 3-3-2016, 13.00 WIB, Surakarta. Hiebert, Murray dkk, Building a More Robust U.S.-Philippines Alliance, CSIS, Washington, 2015. Hixon, Walter L, George F Kennan: Cold War Iconoclast, Columbia University Press, 1989. Hulfington Post, “US Aid and Human Rights Violations in Philippines”, http://www. huffingtonpost.com/azadeh-shahshahani/us-aid-and-human-rights-v_b_4815877.html. diakses 17-12-2015, 15.00 WIB, Surakarta. Kearns, Gerry, Geopolitics and Empire: The Legacy o Harford Mackinder, Oxford: Oxford University Press, 2009. Kindleberger,Charles, The World in Depression 1929-1939, 1973, dalam http://www.people .fas.harvard.edu/~plam/irnotes07/Kindleberger1981.pdf, diakses 13-06-2015, 14.30 WIB, Surakarta. Obama, Barrack dan Benigno Aquino, “Remarks by President Obama and President Aquino of the Republic of the Philippines after Bilateral Meeting”, https://www. whitehouse.gov/the-pressoffice/2015/11/17/remarks-president-obama-and-president-aquino-republic-philippines-after, diakses 23-03-2016, 14.30 WIB, Surakarta. Obama, Barrack, “Joint Press Conference with Philippine President Benigno Aguino III” pada 28 April 2014 di Manila. http://www.americanrhetoric.com/speeches/barackobama/ barackobamabenigno aquinojointpresser.htm, diakses 15-3-2016, 15.00 WIB, Surakarta. Obama, Barrack, “Remarks by President Obama to the Australian Parliement”, 17 November 2011,Canberra. https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-presidentobama-australian-parliament, diakses 20-03-2016, 13.30 WIB, Surakarta. Padilla,

Arlando, “Obama visit: Greater US Economic Intervention”, http://bulatlat.com/ main/2014/04/29/obama-visit-greater-us-economic-intervention/, diakses 25-3-2016, 14.30 WIB, Surakarta.

Parameswaran, Prashanth, “Confirmed: Philippines Wants to Join TPP”, http://thediplomat.com/ 2015/06/confirmed-philippines-wants-to-join-tpp/, diakses 22-3-2016, 14.30 WIB, Surakarta. Phuong, Nguyen Huyen, Hegemonic Decline, Globalisation and the United States’ Strategic Pivot to Asia: Implication for Vietnam, Victoria University of Wellington, Wellington, 2013. Purba, Vijai Indoputra, “Strategi Containment : Geostrategi Amerika Serikat Terhadap Cina”, http://vijaiindo-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-78399-GEOGEO-Strategi%20Containment%20 :%20Geostrategi%20Amerika%20Serikat%20Terhada p%20Cina.html, diakses 13-06-2015, 13.00 WIB, Surakarta. Reuters, “Philippines Aquino says wants to join Transpacific Partnership”, http://www.reuters.com/ article/us-philippines-trade-tpp-idUSKCN0S80VR2015101, diakses 22-3-2016, 14.30 WIB, Surakarta. S. Goldstein, Joshua, International Relations, Pearson-Longman, New York, 2005.

24


Stivers, Jonathan, “The Intersection of The Private sector and sustainable development in the AsiaPacific Rebalance”, https://www.usaid.gov/news-information/speeches/mar-3-2016-intersectionprivate-sector-and-sustainable-development-asia-pacific, diakses 20-3-2016, 13.00 WIB, Surakarta. Tai-TinLiu, Tony dan Hung Ming-te, Hgemonic Stability and Northast Asia:What Hegemon? What Stabilit?, Journal of Asia Pacific Studies. Vol.2 No.2 2011. Tempo, “Militer Amerika Serikat Kembali ke Filipina”, https://m.tempo.co/read/news/2012/01/ 26/118379810/militer-amerika-serikat-kembali-ke-filipina, diakses 23-03-2016, 14.30 WIB, Surakarta. Thayer, Carl, “Analyzing the US-Philippines Enhanced Defense Cooperation Agreement”, http://thediplomat.com/2014/05/analyzing-the-us-philippines-enhanced-defense-cooperationagreement/, diakses 13-3-2016, 14.30 WIB, Surakarta. The Philippine Star, “Global competitiveness: Philstar up 5 notches”, http://www.philstar.com :8080/headlines/2015/09/30/1505471/global-competitiveness-philippines-5-notches, diakses 223-2016, 14.30 WIB, Surakarta. Transparency International, “Corruption Perceptions Index 2010”, http://www.transparency.org /cpi2010/results, diakses 22-3-2016, 14.30 WIB, Surakarta. US Department of Defense, “United States Security Strategy for the East Asia-Pacific Region”, February 1995, http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19950227. O1E.html, diakses 15-3-2016, 15.00 WIB, Surakarta. US Department of State, “Fact Sheet : The East Asia-Pacific Rebalance: Expanding US Engagement”, http://www.state.gov/r/pa/pl/2013/218776.htm, diakses 20-03-2016, 13.30 WIB, Surakarta.

USAID, “Education Government Effectiveness (EDGE)”, https://www.usaid.gov/philippines/education /edge, diakses 22-3-2016, 14.30 WIB, Surakarta. USAID, “Enhancing Governance, Accountability, and Engagement Project”, https://www.usaid.gov/ philippines/democracy-human-rights-and-governance/engage, diakses 25-3-2016, 14.30 WIB, Surakarta. USAID, “Health Policy Development Program – Phase 2”, https://www.usaid.gov/ philippines/health/ hpdp2, diakses 25-3-2016, 14.30 WIB, Surakarta. USAID, “Health”, https://www.usaid.gov/philippines/health, diakses 25-3-2016, 14.30 WIB, Surakarta. USAID, “Integrity for Investment Initiative”, https://www.usaid.gov/ philippines/partnership-growthpfg/justice, diakses 25-3-2016, 14.30 WIB, Surakarta. USAID, “JUdical Strengthening to Improve Court Effectiveness Project”, https://www.usaid.gov/ philippines/partnership-growth-pfg/justice, diakses 25-3-2016, 14.30 WIB, Surakarta. USAID, “Partnership For Growth (PFG)”, https://www.usaid.gov/philippines/partnership-growth-pfg, diakses 22-3-2016, 14.30 WIB, Surakarta. USAID, “Promoting the quality of medicines (PQM) Program”, https://www.usaid.gov/ philippines/ health/usp-pqm, diakses 25-3-2016, 14.30 WIB, Surakarta. USAID, “Science, Technology, Research andInnovation for Development (STRIDE) Project”, https://www.usaid.gov/philippines/partnership-growth-pfg/stride, diakses 22-3-2016, 14.30 WIB, Surakarta. USAID, “System for improved access to pharmaceuticals and service”, https://www.usaid.gov/ philippines/health/siaps, diakses 25-3-2016, 14.30 WIB, Surakarta. 25


Walt, Stephen M, “Alliance Formation and The Balance of World Power”, volume 9.no.4, International Security, 1985. Warner J Cahnman, “Concepts of Geopolitics”, American Sociological Review, Vol.8, No.1, 1943. White House, “Fact Sheet: The Fiscal Year 2014 Federal Budget and the Asia-Pasific”, https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/asia_pacific_rebalance_factsheet_20130412. pdf . diakses 20-03-2016, 13.30 WIB, Surakarta. WJS, “US Philippines Forge Closer Military Ties Amid China Tensions”, http://www.wsj.com/articles/us-philippines-forge-closer-military-ties-amid-china-tensions-1444304011, diakses 20-3-2016, 13.00 WIB, Surakarta. YSEALI, “About YSEALI”, https://youngsoutheastasianleaders.state.gov/about-yseali/, diakses 22-32016, 14.30 WIB, Surakarta.

26

IMPLEMENTASI STRATEGI REBALANCE TOWARD ASIA-PACIFIC AMERIKA SERIKAT TERHADAP FILIPINA PADA TAHUN

Recommend Documents