“ Implementasi sertifikasi profesi di Jawa Tengah dalam mengantisipasi AEC 2015 “ Oleh : Hertoto Basuki
Disampaikan pada acara: Rakor “ Sinergitas Pemerintah dan DUDI di Jateng dalam mentiapkan SDM kompeten menghadapi AEC 2015 Surakarta,24 Juni2014
Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Jawa Tengah
Menuju Indonesia Kompeten Industri Pasar Kerja Wira Usaha
EXPORT
NKRI
IMPORT
PROVINSI KOMPETEN
KOTA KOMPETEN
DESA KOMPETEN Liberalisasi Perdagangan
Daya saing (Competitiveness) Adaptasi perubahan (Adaptability)
2
PARADIGMA BARU dalam Perdagangan Dunia Membutuhkan SDM Global
Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi Membutuhkan Infrastruktur Standar Kompetensi SDM Industri
SEKILAS ASEAN….
Sepuluh negara anggota
Kawasan dengan populasi 608 juta, 40 persen ada di Indonesia
Luas total 4,5 juta km persegi
Pertumbuhan GDP rata-rata 5,5% (1999-2012) dengan middle class berjumlah 40 juta orang (2010) dan akan berkembang menjadi 85 juta (2017) GDP gabungan sebesar US$ 3,36 trilliun
Pertumbuhan ekonomi 2012 berkisar 5 – 7,2 %. Hal-hal di atas merupakan daya tarik bagi negara dari luar ASEAN …. serta membuat ASEAN dapat memiliki posisi yang lebih baik dalam perekonomian global
TRANSFORMASI ASEAN Bali Concord II (ASC diluncurkan—3 pilar)
2003
2004
1976
Deklarasi bangkok
Bali Concord I (perlunya ASC)
Program Aksi Vientienne
2007
Akselerasi ASEAN Community 2015
2007
Penandatanganan Piagam ASEAN
Implementasi ASEAN Community mulai 31 Desember 2015
2008 Pemberlakuan Piagam ASEAN
2009 Roadmap ASEAN Community
2015
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015
4 Pilar ASEAN Economic Community (AEC) Terbentuknya Pasar dan basis produksi tunggal • Bebas arus barang
• Bebas jasa • Bebas investasi • Bebas tenaga kerja • Bebas arus permodalan • Priority Integration Sectors (PIS) • Pengembangan sektor foodagriculture-forestry
Kawasan Berdayasaing Tinggi
• Kebijakan persaingan • Perlindungan konsumen, HKI • Pembangunan infrastruktur • Kerjasama energi • Perpajakan • E-commerce
Kawasan dengan Pembangunan Ekonomi yang Merata • Pengembangan UKM • Mempersempit kesenjangan pembangunan antar negara ASEAN
Integrasi dengan Perekonomian Dunia • Pendekatan koheren terhadap hubungan ekonomi eksternal, • Partisipasi yang semakin meningkat dalam jaringan suplai global
6
IMPLEMENTASI AEC 2015 Mendorong dan melindungi investasi antar negara ASEAN atas dasar perlakuan Nasional.
Mendorong hubungan pasar modal dan pengembangan pasar saham.
Bea masuk turun ke 0% pada 2010 kecuali CLMV pada 2015)
Mengijinkan saham asing sampai 70%
Mutual Recognition Agreements (MRA) untuk 8 jasa profesi
RENCANA AKSI PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL (11 SEKTOR PRIORITAS) 1. Pengembangan Infrastruktur 2. Pengembangan Sektor logistik 3. Pengembangan sektor industri 4. Pengembangan sektor pariwisata 5. Pengembangan investasi 6. Pengembangan sektor energi 7. Pengembangan sektor UMKM
8. Pengembangan sektor perbankan 9. Pengembangan pertanian 10. Pengembangan tenaga kerja dan 11. Pengembangan koordinasi pusat & daerah
8
MASTER PLAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI). Merujuk pada 5 Pilar Program Percepatan Penciptaan Lapangan Kerja dan Peningkatan Keterampilan. 1. Prioritas percepatan sertifikasi kompetensi diarahkan pada 22 kegiatan ekonomi utama, yang tersebar pada 6 koridor wilayah pembangunan, yang membutuhkan tenaga kerja sebesar : 3.365.351 orang.
2. Percepatan jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terlisensi BNSP tersebar pada berbagai koridor wilayah pembangunan. Target hingga akhir 2014 dapat dilisensi 250 LSP. Prioritas, pembentukan LSP Pihak I pada industri dan lembaga pendidikan vokasi (SMK, Akademi, Politeknik).
3. Percepatan pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK) pada tempat –tempat kerja industri, tempat praktek pada lembaga pendidikan vokasi serta lembaga pelatihan. 4. Pembentukan Pusat Uji Kompetensi pada sentra-sentra ekonomi di 6 koridor wilayah pembangunan, yaitu dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja yang telah ada di tingkat propinsi. Target sampai akhir 2014, terbentuknya 6 PUK pada 6 propinsi. 5. Penambahan jumlah Asesor Kompetensi, Master Asesor dan Lead asesor pada LSP, TUK dan PUK. Dengan target : • Asesor Kompetensi • Master Asesor Kompetensi • Lead Asesor
: 13.000 Orang : 150 Orang : 40 Orang
Kebutuhan Kompetensi TK pada Setiap Koridor Ekonomi Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi Dan Lumbung Energi Nasional
"Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional"
''Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, MIGAS dan Pertambangan Nasional''
Koridor Sulawesi Koridor Kalimantan
Koridor Sumatera
Koridor Jawa
"Pendorong Industri dan Jasa Nasional"
Koridor Papua - Maluku Koridor Bali - Nusa Tenggara ''Pintu Gerbang Pariwisata Nasional dan Pendukung Pangan Nasional''
“Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional"
STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI
PENYIAPAN TENAGA KERJA KOMPETEN DAN PROFESION AL
PROGRAM - PROGRAM BKSP HARMONISASI REGULASI
PENYIAPAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN
PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI PERKUATAN LEMBAGA DIKLAT PERKUATAN LEMBAGA SERTIFIKASI
PILAR UTAMA PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI
KKNI SKKNI
LDP
DIKLAT PROFESI (CBT)
SERTIFIKASI KOMPETENSI
BNSP / LSP
BKSP/ KADIN
14
LANDASAN KERJA Harmonisasi ; UU No. 1 Tahun 1987 Tentang KADIN UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan PP Nomor 23 Tahun 2004 Tentang BNSP PERPRES No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Surat Keputusan Gubernur Nomor : 060/18 Tahun 2013
15
Skema Sertifikasi KKNI
PerPres No.8 Tahun 2012
S3
Subspesialis
S2
Spesialis
8
Profesi
7
S1
AHLI
6
D IV
5
D III
TEKNISI/ANALIS
4
D II
DI Sekolah Menengah Umum
9
Sekolah Menengah Kejuruan
3 2 1
OPERATOR
UNDANG-UNDANG PERINDUSTRIAN
UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Pasal 16 ayat (4) (1)Sumber daya manusia Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a)wirausaha Industri; b)tenaga kerja Industri; c)pembina Industri; dan d)konsultan Industri Pasal 18 ayat (1) (1) Pembangunan tenaga kerja Industri dilakukan untuk menghasilkan tenaga kerja Industri yang mempunyai kompetensi kerja di bidang Industri sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia meliputi: a) kompetensi teknis; dan b) kompetensi manajerial 17
UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 20
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri Pasal 25 ayat (5) dan (6)
(5) Untuk jenis pekerjaan tertentu di bidang Industri, Menteri menetapkan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia secara wajib. (6) Dalam hal Menteri menetapkan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia secara wajib, Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri wajib menggunakan tenaga kerja Industri yang memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. 18
9 (Sembilan) Cabang Industri: 1. Produk berbasis Agro (CPO, kakao, karet) 2. Ikan dan Produk Olahannya 3. Tekstil & Produk Tekstil 4. Alas Kaki, Kulit dan Barang Kulit 5. Furniture 6. Makanan dan Minuman 7. Pupuk & Petrokimia 8. Mesin dan Peralatannya 9. Logam Dasar, Besi & Baja
*Memiliki daya saing relatif lebih baik dari negara ASEAN lainnya.
7 (Tujuh) Cabang Industri: 1. Otomotif 2. Elektronik 3. Semen 4. Pakaian jadi 5. Alas kaki 6. Makanan & minuman 7. Furniture *Meningkatkan daya saing untuk mengamankan pasar dalam negeri terhadap produk sejenis dari negara ASEAN lainnya.
Mengamankan Dalam Negeri
Mengisi Pasar ASEAN
INDUSTRI PRIORITAS YANG AKAN DIKEMBANGKAN DALAM MENGHADAPI AEC 2015
19
ANTISIPASI AEC 2015
1
Pemenuhan Formasi kebutuhan Tenaga Kerja Sektor Industri
2
Penyelengaraan Pendidikan Berbasis Kompetensi
3
Penerapan Sertifikasi Kompetensi Kerja Wajib
20
Indonesian Perceptions and Attitudes toward the ASEAN Community (2011) oleh Guido dkk 29% responden Jakarta pernah mendengar AEC 2015.
1 % responden Jakarta menganggap AEC 2015 akan bermanfaat bagi masyarakat. pendekatan elite-centric pada persiapan AEC2015 disebutkan sebagai faktor terbesar ketidaktahuan masyarakat pada integrasi kawasan ASEAN.
Survey Pemahaman AEC - Forum BKSP Tahun 2013 No
Indikator
Setuju
Ragu-ragu
Tidak Setuju
1
Anda mengerti mengenai AEC2015
62%
28%
8%
2
AEC adalah integrasi kawasan ekonomi di 8 negara 70%
20%
4%
ASEAN 3
Indonesia mampu bersaing di AEC 2015
64%
20%
12%
4
Pemerintah telah melakukan sosialisasi AEC 2015
36%
34%
28%
5
Migrasi tenaga kerja ke luar negeri akan terjadi saat 58%
24%
18%
10%
16%
diberlakukannya AEC2015 karena mencari gaji tinggi 6
Sertifikasi
profesi
adalah
hal
mutlak
dalam 74%
memenangkan persaingan global Sumber : Penelitian Forum BKSP Medan dan Semarang, 50 respoden, 2013
hasil penelitian Forum BKSP di 3 kota tentang Strategi Menghadapi AEC 2015 ( Tahun 2013)
Lembaga tempat saya bekerja telah mengantisipasi dampak AEC 2015 9
sangat siap
siap
47 32
ragu - ragu
tidak siap
tidak tahu 2
Survey BKSP pada industri Jateng Mei 2014
10
KONSEP PENINGKATAN KOMPETENSI SDM
BNSP
LISENSI
BKSP Koordinasi KOMPETENSI PERSONEL
STANDAR KOMPETENSI
SKKNI
Mandatory
SERTIFIKASI
Voluntary
LSP
KAN AKREDITASI
BSN
SNI
Implementasi :
PERAN BKSP Dalam Percepatan Pembangunan Kompetensi SDM (2015-2020) Tingkat Nasional
Mendukung Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) KADIN Indonesia Kementerian Tenagakerja Kementerian Pendidikan Kementerian Perindustrian
PP 23 TAHUN 2004
Percepatan:
BNSP
-Mutual Recognition Arrangement (MRA) -Standard Recognition Arrangement (SRA)
(Lembaga Uji Kompetensi) Contoh Jawa Tengah : Tingkat Provinsi - SK GUB NO. 1 TAHUN 2005 Mendukung Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP)-PERGUB NO. 85 TAHUN 2007 KADIN Provinsi Dinas Tenagakerja Dinas Pendidikan Dinas Perindustrian
-KEPUTUSAN GUBERNUR NO. 061/18
BKSP
THN 2013 - PEDOMAN BNSP NO. 401-2006
Percepatan: Penguatan Jejaring Infra Struktur SDM Industri
(Lembaga Koordinasi, Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi, Sistem Kompetensi)
MENGAPA PERLU BKSP Menjembatani pengembangan SDM sesuai UU No. 1 / 1987 tentang KADIN UU No. 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan UU No. 20 / 2003 tentang Sisdiknas Menjembatani BNSP dengan Stakeholders dalam hal sosialisasi dan percepatan proses sertifikasi kompetensi dengan prosedur yang benar.
Tugas & Fungsi Lembaga Intermediasi Contoh BKSP Jawa Tengah
1. Sosialisasi dan Percepatan Sistem Kompetensi 2. Fasilitasi / Koordinasi Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Uji Kompetensi 4. Membangun Infrastruktur SDM Kompetensi
Rekomendasi
MEMBANGUN INFRA STRUKTUR STANDAR KOMPETENSI SDM INDUSTRI 1.
2. 3. 4. 5. 6.
Menyusun Standar Kompetensi yang mengacu pada SKKNI dan Standar Industri yang diakui Nasional dan Internasional Peningkatan Kompetensi Guru / Dosen Vokasi. Mencetak Trainer Industri. Mencetak Asesor dan Master Asesor Membangun Tempat Uji Kompetensi (TUK). Mendorong Terbentuknya LSP/Cabang LSP Pada Sektor Unggulan di tingkat Provinsi.
Catatan : Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terlisensi oleh BNSP sebagai lembaga uji SDM Industri.
PROGRAM-PROGRAM PELATIHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Diseminasi Pelatihan CBT Koordinasi Uji Kompetensi Pelatihan Calon Assesor Koordinasi Uji Assesor Pelatihan Calon Master Assesor Koordinasi Uji Master Assesor Pelatihan Trainer Pelatihan Managemen TUK
Catatan : nomor I dan 2 dilaksanakan BKSP nomor 3 s/d 9 dilaksanakan BNSP, BKSP sebagai Koordinator
-
31
PROGRAM YANG DAPAT DILAKUKAN • • • • • • •
CBT AWARENESS UNTUK SELURUH STAKEHOLDERS PELATIHAN ASESOR WORKSOP DAN BINTEK PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI WORKSHOP DAN BINTEK PENYUSUNAN DOKUMEN MUTU PELATIHAN PENYUSUNAN SKEMA SERTIFIKASI PELATIHAN PENYUSUNAN MATERI UJI KOMPETENSI WORKSHO DAN BINTEK PENYIAPAN PENDIRIAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI • BINTEK PENYUSUNAN SKEMA SERTIFIKASI • WORKSHOP PENDIRIAN TUK • WORKSHOP MANAJEMEN TUK
JENIS - JENIS LSP LSP I (First Party) Dibentuk pada satu organisasi industri atau lembaga pendidikan tertentu untuk memastikan kompetensi tenaga kerjanya sendiri atau lulusannya sendiri. LSP II (Second Party) Dibentuk atas nama organisasi yang berkepentingan untuk tujuan jaminan kompetensi untuk melaksanakan bisnisnya dengan pihak pertama dalam rangka menjamin dan memelihara kompetensi tenaganya. LSP III (Third Party) Dibentuk oleh gabungan organisasi tertentu untuk mengasses orang-orang di lingkungan sektornya. LSP Profisiensi Dimaksudkan sebagai alat uji keberterimaan asosiasi profesi dalam rangka status profesi.
PERCEPATAN LSP (TINGKAT SUPERVISI) PRIORITAS BEBERAPA SEKTOR (Bekerjasama dengan Kementerian Terkait)
• PERDAGANGAN JASA 1. 2. 3. 4. 5.
Kesehatan Pariwisata Logistik Informatika Perhubungan Udara dan Transportasi lainnya
6. 7. 8. 9.
Distribusi Keuangan Konstruksi dan Teknik Terkait Jasa jasa lainnya
• PERDAGANGAN BARANG / KOMODITI 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Industri Berbasis Produk Agro Industri berbasis Kayu Industri berbasis Produk Karet Perikanan Elektronika Tekstil dan Produk Tekstil Otomotif Export - Import
MENDORONG PERAN PERGURUAN TINGGI
LSP YANG PERLU DIBANGUN Sesuai bidang keahlian yang sudah MRA • PERAWAT • ARSITEK • SURVEY/PEMETAAN • AKUNTANSI PERAN • PARIWISATA PERGURUAN TINGGI & • ENGENEERING INDUSTRI • PRAKTISI MEDIS • KEDOKTERAN GIGI
PENCANANGAN SDM UNGGULAN IMPORT DAN EXPORT Menteri-menteri (Perindustrian, BUMN, Tenaga Kerja), KADIN Indonesia dan BNSP sepakat melakukan Pencanangan Gerakan Nasional Pengembangan SDM Unggul berbasis Kompetensi Sektor Unggulan :
“TENAGA KERJA DU/DI UNTUK IMPORT/EXPORT MULAI TAHUN 2011 S/D 2015 SUDAH HARUS BERSERTIFIKAT KOMPETENSI MINIMAL 50%”.
PESAN BAPAKKU: Apabila Pemimpin Bangsa ini tidak waspada, Bangs a ini akan menjadi Kuli di Negaranya sendiri
BKSP JAWA TENGAH Sekretariat : Jl. Imam Bonjol No. 154-160 SEMARANG Telp. 024-3556065 Fax. 024-3513605 Email :
[email protected] Website :bksp-jateng.org
