IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SMA NEGERI 6 YOGYAKARTA
SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Oleh Ayu Alfiyati NIM 13110241045
PROGRAM STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN JURUSAN FILSAFAT DAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA April 2017 i
ii
iii
iv
MOTTO
“Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ( Terjemahan QS. ArRa‟d:11). Man Jadda Wa Jada (Jika ia berusaha, pasti ada jalan) Dijalani, diyakini, terus berusaha dan berdoa, ada Allah yang selalu membantu selagi apa yang kita lakukan semuanya karena mengharap ridho-Nya. (penulis)
v
PERSEMBAHAN
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, dan juga kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya, karya ini saya persembahkan untuk: 1. Kedua orang tua saya, Bapak Imam Hanafi dan Ibu Istaril Mutholiah yang telah mencurahkan seluruh kasih sayang, cinta, doa, dan memotivasi agar senantiasa meraih keberhasilan. 2. Almamater Universitas Negeri Yogyakarta.
vi
IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SMA NEGERI 6 YOGYAKARTA Oleh Ayu Alfiyati NIM 13110241045 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeksripsikan Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta, (2) Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam Impelementasi Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta, (3) Mendeskripsikan Hasil dari Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah siswa, guru, dan kepala sekolah di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti merupakan instrumen utama dalam melakukan penelitian yang dibantu oleh pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah display data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi: (a) Dimulai tahun 2014 dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah nomor 188/210 dengan kebijakan di atasnya yaitu Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, (b) Sumber dana berasal dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, (c) Kegiatan penunjang: sosialisasi, pembuatan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), perlombaan kreatif, pengembangan media informasi, dan kantin kejujuran, (2) Faktor Pendukung: (a) sarana dan prasarana yang mendukung (b) adanya partisipasi dari seluruh warga sekolah, (c) adanya dana bantuan sosial dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Faktor penghambat: (a) Kurangnya fasilitas buku tentang pendidikan anti korupsi (3) Hasil dari Program Pendidikan Anti Korupsi ialah adanya perkembangan perilaku siswa diantaranya (a) kejujuran, (b) kepedulian, (c) kemandirian, (d) kedisiplinan, (e) tanggung jawab, (f) kerja keras, (g) sederhana, (h) keberanian, dan (i) keadilan. Kata kunci : Program Pendidikan Anti Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi di SMA, Anti Korupsi
vii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program
Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta” dengan baik dan lancar. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1.
Rektor Universitas Negeri Yogyakarta,
atas segala kebijakan
dan
kebijaksanaanya memberikan kemudahan dalam kegiatan perkuliahan. 2.
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi.
3.
Bapak Arif Rohman, M.Si selaku Ketua Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Program Studi Kebijakan Pendidikan, yang telah memberikan kelancaran dalam penyusunan skripsi.
4.
Bapak L.Hendrowibowo, M.Pd selaku pembimbing akademik yang telah membimbing akademik dari awal hingga akhir proses studi.
5.
Prof. Dr. Farida Hanum, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah berkenan
memberikan
bimbingan
kepada
penulis
sehingga
dapat
menyelesaikan laporan skripsi ini dengan baik. 6.
Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan pengalaman serta ilmu yang bermanfaat. viii
7.
Bapak Drs. Miftakodin, M.M selaku Kepala Sekolah SMA Negeri
6
Yogyakarta yang telah memberikan izin dan kemudahan selama proses penelitian. 8.
Bapak Eko Sunaryo, M.Pd selaku Wakasek Urusan Humas dan Segenap Keluarga Besar SMA Negeri 6 Yogyakarta yang telah membantu dalam proses penelitian.
9.
Bapak Imam Hanafi dan Ibu Istaril Mutholiah dan seluruh keluarga besar yang telah memotivasi dan memberikan dukungan baik secara moril dan materil. Terima kasih telah menjadi orang tua dan keluarga yang terbaik.
10. Teman-teman dan sahabat-sahabatku Kebijakan Pendidikan khususnya angkatan 2013 dan kakak serta adik angkatan semuanya yang telah membantu dan menemani proses penelitian, terima kasih untuk pertemanan manis selama ini semoga akan tetap terjaga sampai kapanpun. Semoga semangat, motivasi, bantuan, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan setimpal dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Yogyakarta, 4 April 2017
Penulis
ix
DAFTAR ISI Hal. HALAMAN JUDUL........................................................................................... PERSETUJUAN .................................................................................................
i ii
SURAT PERNYATAAN.................................................................................... iii PENGESAHAN .................................................................................................. iv MOTTO .............................................................................................................. v PERSEMBAHAN ............................................................................................... vi ABSTRAK ......................................................................................................... vii KATA PENGANTAR ....................................................................................... viii DAFTAR ISI .......................................................................................................
x
DAFTAR TABEL .............................................................................................. xiii DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xiv DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xv BAB I: PENDAHULUAN A. Latar Belakang ......................................................................................1 B. Identifikasi Masalah ..............................................................................6 C. Pembatasan Masalah .............................................................................7 D. Rumusan Masalah .................................................................................8 E. Tujuan Penelitian...................................................................................9 F. Manfaat Penelitian.................................................................................9 G. Batasan Istilah .....................................................................................10 BAB II: KAJIAN PUSTAKA A. Kebijakan Pendidikan .........................................................................11 1. Kebijakan ........................................................................................11 2. Pendidikan .......................................................................................12 3. Kebijakan Pendidikan .....................................................................14 4. Kebijakan Sekolah...........................................................................15 B. Implementasi Program ........................................................................16 1. Teori Implementasi Kebijakan Pendidikan .....................................16 2. Pendekatan Implementasi Kebijakan Pendidikan ...........................18 x
3. Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pendidikan .............20 2. Program ..........................................................................................20 3. Implementasi Program ...................................................................21 C. Tinjauan Tentang Korupsi...................................................................23 1. Definisi Korupsi ..............................................................................23 2. Jenis-jenis Korupsi ..........................................................................25 3. Faktor Penyebab Tindakan Korupsi ................................................28 4. Dampak Korupsi .............................................................................30 5. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ......................................33 D. Program Pendidikan Anti Korupsi ......................................................34 1. Definisi Pendidikan Anti Korupsi ..................................................34 2. Tujuan Pendidikan Anti Korupsi.....................................................35 3. Nilai-nilai Dalam Pendidikan Anti Korupsi ....................................38 4. Program Pendidikan Anti Korupsi untuk SMA ..............................40 E. Penelitian yang Relevan .....................................................................43 F. Kerangka Berpikir ...............................................................................46 G. Pertanyaan Penelitian ..........................................................................49 BAB III: METODE PENELITIAN A. Pendekatan Penelitian .........................................................................51 B. Subyek Penelitian ................................................................................51 C. Setting Penelitian.................................................................................52 D. Metode dan Teknik Pengumpulan Data ..............................................52 E. Instrumen Penelitian ............................................................................55 F. Teknik Analisis Data ...........................................................................61 G. Validitas Data ......................................................................................63 BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi SMA Negeri 6 Yogyakarta .................................................66 xi
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Indikator Keberhasilan Sekolah .............66 2. Lokasi Sekolah ..............................................................................70 3. Keadaan Sekolah ..........................................................................71 4. Sumber Dana Anggaran Sekolah .................................................72 5. Personil Sekolah ...........................................................................73 6. Keadaan Peserta Didik .................................................................73 7. Kerjasama Sekolah .......................................................................75 8. Prestasi Siswa ................................................................................76 B. Deskripsi Data Hasil Penelitian ..........................................................78 1. Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi ........................78 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Program .............................102 3. Hasil dari Program Pendidikan Anti Korupsi ............................105 C. Pembahasan ......................................................................................115 1. Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi ........................115 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Program ..............................125 3. Hasil dari Program Pendidikan Anti Korupsi ..............................127 BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan .......................................................................................134 B. Saran ..................................................................................................136 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
xii
DAFTAR TABEL Hal. Tabel 1. Pedoman Observasi .................................................................................57 Tabel 2. Pedoman Wawancara .............................................................................59 Tabel 3. Pedoman Dokumentasi ...........................................................................60 Tabel 4. Sumber Dana Anggaran Sekolah .............................................................72 Tabel 5. Jumlah Peserta Didik ...............................................................................74 Tabel 6. Input Nilai UN Peserta Didik ...................................................................74
xiii
DAFTAR GAMBAR Hal. Gambar 1. Kebijakan Pendidikan dalam Filsafat dan Teori Pendidikan ..............22 Gambar 2. Kerangka Berpikir ..............................................................................49 Gambar 3. Susunan Personil Sekolah ...................................................................73 Gambar 4. Struktur Organisasi Program Pendidikan Anti Korupsi .......................83 Gambar 5. Sosialisasi Program Pendidikan Anti Korupsi .....................................93 Gambar 6. Lomba Pidato Anti Korupsi .................................................................97 Gambar 7. Lomba Cerdas Cermat Anti Korupsi ....................................................98 Gambar 8. Poster Anti Korupsi di Sekolah ............................................................99 Gambar 9. Stiker Budayakan Anti Korupsi .........................................................100 Gambar 10. Kantin Kejujuran ..............................................................................102
xiv
DAFTAR LAMPIRAN Hal. Lampiran 1. Pedoman Observasi .........................................................................140 Lampiran 2. Pedoman Dokumentasi ...................................................................142 Lampiran 3. Pedoman Wawancara Kepala Sekolah ............................................143 Lampiran 4. Pedoman Wawancara Guru .............................................................145 Lampiran 5. Pedoman Wawancara Siswa ............................................................147 Lampiran 6. Catatan Lapangan ...........................................................................149 Lampiran 7. Reduksi dan Analisis Data Hasil Wawancara .................................161 Lampiran 8. Foto Hasil Penelitian .......................................................................181 Lampiran 9. Surat Ijin Penelitian ........................................................................192
xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Korupsi di negeri ini telah memasuki seluruh bidang-bidang kehidupan sosial dan pemerintahan serta sudah sangat mengakar dalam budaya hidup, perilaku, dan cara berpikir. Jaringan korupsi telah terajut di seluruh sektor kehidupan, sejak dari istana hingga tingkat kelurahan bahkan RT/Rukun Tetangga (Nurul Irfan, 2011: 1). Korupsi telah menjangkiti birokrasi dari atas hingga terbawah, lembaga perwakilan rakyat, lembaga militer, dunia usaha perbankan, KPU, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, lembaga keagamaan, bahkan lembaga-lembaga yang bertugas memberantas korupsi, seperti kepolisian, kehakiman, dan kejaksaan. Ibaratkan seperti penyakit kronis, kasus korupsi sangatlah sulit dituntaskan di Indonesia. Singkatnya korupsi telah membudaya di negeri ini bahkan telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut survey yang dilakukan oleh Pacific Economic and Risk Consultancy (PERC) sebagaimana dikutip oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (2006) menunjukkan bahwa pada tahun 2005 Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. Tahun 2011 menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di peringkat 100 dari
183
negara.
Kemudian
pada
tahun
2013,
organisasi
dunia,
transparency.org merilis ada 10 negara terkorup di dunia. Dan dari 10 daftar negara itu, Indonesia berada di peringkat ke-5. Tentunya ini persoalan yang 1
besar karena secara tidak langsung praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat membuat kesenjangan perekonomian semakin menjadi, warga negara yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Korupsi ternyata dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi atau dalam kata lain ialah oleh kaum intelektual. Korupsi merupakan kejahatan karena akan
menimbulkan
kerugian
bagi
pihak
lain,
dan
hanya
memberikan keuntungan kepada pihak yang melakukan korupsi atau biasa disebut dengan koruptor. Faktanya korupsi dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan dan berpendidikan. Misalnya dalam pemerintahan, mereka
menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangannya
hanya
untuk
kepentingan pribadi. Misalnya dari kasus korupsi wisma atlet yang menjerat Angelina Sondakh, yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Seharusnya ia sebagai wakil rakyat dapat mengemban dengan baik pada tugas dan amanah yang telah dipercayakan kepadanya dari rakyat. Namun pada kenyataannya para koruptor mementingkan kepentingan diri mereka sendiri, melupakan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat. Rasanya sungguh tidak pantas, seseorang yang berpendidikan tinggi tetapi melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu pendidikan anti korupsi perlu disosialisasikan di sekolah. Kemudian pada tahun 2002 dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berpedoman pada UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, keberadaan KPK dibentuk karena lembaga pemerintah yang menangani perkara pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam 2
memberantas tindak pidana korupsi. Kejahatan korupsi yang sulit dituntaskan membutuhkan solusi yang melibatkan masyarakat luas. Pemberantasan korupsi menurut KPK terbagi menjadi dua yaitu: tindakan represif dan preventif. Selain melalui mekanisme hukum (represif), juga membangun filosofi baru berupa penyemaian nalar dan nilai-nilai baru bebas korupsi melalui pendidikan formal. Hal ini sebagaimana dikutip dari Kemendiknas (Agus Wibowo, 2012: 17) bahwa pendidikan dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif. Itu karena pendidikan membangun generasi baru bangsa menjadi lebih baik. Keberhasilan penanggulanagan korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum saja. Tindakan preventif ini dimaksudkan bahwa korupsi dapat dicegah secara dini dengan menguatkan pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah. Hal inilah yang kemudian mendorong KPK untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sedari dini kepada generasi penerus bangsa. Dalam Rencana Strategik KPK tahun 2008-2011 dipaparkan bahwa salah
satu
sasaran untuk bidang pencegahan adalah pembentukan budaya masyarakat anti korupsi, melalui pendidikan yang profesional baik sektor formal maupun informal secara bertahap. Generasi muda harus diberikan pendidikan yang mengedepankan akhlak agar tidak melakukan tindakan korupsi yang akan merugikan negara nantinya. Dalam
model
pengintegrasian
pendidikan
anti korupsi
yang
dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan bahwasannya sebagai bentuk 3
perhatian pemerintah terhadap kasus korupsi ialah dengan menetapkan kebijakan tentang pemberantasan korupsi yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pada bagian Diktum ke-11 (Instruksi Khusus) poin ke 7 menugaskan kepada Menteri Pendidian Nasional untuk menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan baik formal dan nonformal. Selain itu pendidikan anti korupsi sebenarnya sudah menjadi bagian dari pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan
dalam
peraturan
menteri pendidikan
nasional
(Permendiknas) No.22 dan No. 23 Th.2006 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Dalam permendiknas
tersebut
dinyatakan
bahwa pengembangan
sikap
dan
perilaku anti korupsi merupakan bagian dari kurikulum bidang studi. Pendidikan
yang
diberikan
kepada
siswa
bertujuan
untuk
menyampaikan bahan ajar berupa hard skill dan kemampuan yang berupa soft skill. Begitu pula seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Bab II Pasal 3 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan:
“Pendidikan
berfungsi
mengembangkan
kemampuan
dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”Berdasarkan 4
Undang-Undang tersebut idealnya siswa dituntut watak yang bermartabat guna menjadi manusia yang sehat dan bersih dari korupsi. Bangsa Indonesia kini telah menyadari pentingnya mengutamakan akhlak mulia dalam pendidikan. Hal itu tercermin pula dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 33 ayat 2 bahwa “kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat antara lain pendidikan agama”, termasuk di dalamnya pendidikan moral seperti pengembangan sikap anti korupsi. Pendidikan agama ataupun pendidikan moral bertujuan untuk meningkatkan kualitas akhlak siswa. Pendidikan akan membantu individu untuk menjadi orang yang berkahlak mulia, termasuk didalamnya perilaku anti korupsi. Sejalan dengan hal di atas, salah satu upaya yang dilakukan untuk penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku anti korupsi dapat dilakukan melalui sekolah karena sekolah adalah proses pembudayaan (Hassan dalam Mukodi, 2014: 5). Sekolah sebagai lingkungan kedua bagi anak dapat menjadi tempat pembangunan karakter dan watak. Sekolah harus memberikan nuansa dan atmosfer yang mendukung upaya untuk mengintemalisasikan nilai dan etika yang hendak ditanamkan, termasuk di dalamnya perilaku anti korupsi. Pendidikan Anti Korupsi dapat dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, tetapi tidak terkotak-kotak ke dalam satu mata pelajaran, namun juga melalui pembiasaan. Pendidikan anti korupsi harus terintegrasi dalam berbagai mata pelajaran sehingga mampu mewarnai pola pikir, sikap, dan kebiasaan siswa. Mengacu pada renstra di atas, SMA Negeri 6 Yogyakarta sebagai sekolah yang memiliki keunggulan riset dengan visi terwujudnya insan cerdas, 5
unggul, dan peduli lingkungan hidup turut menerapkan pendidikan anti korupsi (PAK). Dimulai pada tahun ajaran 2014/2015, SMA Negeri 6 Yogyakarta terpilih sebagai sekolah pelaksana Pendidikan Anti Korupsi. Tujuan PAK adalah menanamkan nilai dan sikap hidup anti korupsi kepada siswa, menumbuhkan kebiasaan perilaku anti korupsi, dan mengembangkan kreativitas siswa dalam memasyarakatkan dan membudayakan perilaku anti korupsi. Diharapkan dengan adanya kebijakan sekolah ini akan mencetak generasi muda yang bersih dari korupsi karena telah diberikan wawasan sejak dini mengenai dampak adanya tindakan korupsi. Untuk itu peneliti ingin melaksanakan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan program apa saja yang ada pada kebijakan pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Dengan begitu penelitian ini dirasa perlu dilakukan karena belum pernah dilakukan sebelumnya. B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1.
Korupsi diibaratkan sebagai penyakit kronis yang melanda negara Indonesia. Korupsi di negeri ini sudah memasuki seluruh bidang-bidang kehidupan sosial dan pemerintahan serta sudah sangat mengakar dalam budaya hidup, perilaku, dan cara berpikir. Jaringan korupsi telah terajut di seluruh sektor kehidupan, sejak dari istana hingga tingkat kelurahan bahkan RT. 6
2.
Tahun 2013, Negara Indonesia tercatat sebagai negara ke-5 terkorup di dunia dari 10 negara menurut organisasi dunia, transparency.org. Tahun 2011 menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di peringkat 100 dari 183 negara.
3.
Pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi masih rendah.
4.
Sebagai solusi atas maraknya kasus korupsi di Indonesia maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tindak pidana korupsi yang sulit dituntaskan membutuhkan bantuan dari masyarakat luas, terutama bidang pendidikan. Namun belum semua sekolah menerapkan kebijakan pendidikan anti korupsi kepada para siswanya.
5.
Pendidikan berbasis Pendidikan Anti Korupsi (PAK) belum merata diberlakukan di semua sekolah, padahal seharusnya PAK diberikan kepada generasi muda di setiap sekolah agar kelak menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan tidak melakukan tindakan tercela. Perilaku yang diwujudkan ialah pembiasaan-pembiasaan atau pembentukan karakter anti korupsi.
6.
Program anti korupsi telah diimplementasikan di SMA Negeri 6 Yogyakarta, tetapi belum banyak masyarakat yang mengetahuinya.
C. Pembatasan Masalah Untuk menghindari meluasnya pembahasan, permasalahan penelitian dibatasi dan difokuskan pada pelaksanaan Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta.
7
D. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana Implementasi Program “Pendidikan Anti Korupsi” di SMA Negeri 6 Yogyakarta? 2. Apa faktor pendukung dan penghambat program “Pendidikan Anti Korupsi” di SMA Negeri 6 Yogyakarta? 3. Bagaimana Hasil dari Program “Pendidikan Anti Korupsi” di SMA Negeri 6 Yogyakarta? E. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mendeksripsikan Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta. 2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam Impelementasi Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta. 3. Mendeskripsikan hasil dari Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta.
8
F. Manfaat Penelitian 1. Manfaat teoritis Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan di bidang pendidikan khususnya dalam mata kuliah pendidikan moral dan dapat sebagai referensi yang relevan / sejenis lainnya. 2. Manfaat praktis a. Bagi Sekolah 1) Sebagai
sumbangan
tertulis
mengenai
pelaksanaan
program
Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta. 2) Sebagai bahan refleksi untuk pengambilan program mengenai keberlanjutan program Pendidikan Anti Korupsi tersebut. 3) Dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan di sekolah lain terkait dengan implementasi program Pendidikan Anti Korupsi. b. Bagi Siswa 1) Memberikan gambaran ilustrasi bagaimana pelaksanaan kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta. c. Bagi Mahasiswa 1) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian sejenis yaitu terkait dengan implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi di sekolah.
9
d. Bagi Dinas Pendidikan 1) Penelitian ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan untuk mengetahui bagaimana dinamika Program Pendidikan Anti Korupsi yang dijalankan sekolah. 2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dokumen tertulis mengenai hasil atas kebijakan dari adanya pendidikan anti korupsi mengacu pada renstra KPK. G. Batasan Istilah Untuk memperjelas istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dan untuk menghindari kemungkinan kesalahan, maka perlu adanya pembatasan istilah sebagai berikut: 1. Korupsi artinya perbuatan tercela seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. 2. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. 3. Sasaran pendidikan anti korupsi merupakan pembiasaan kepada siswa untuk berakhlak mulia. 4. Siswa yang dimaksud adalah seluruh siswa dan warga sekolah SMA Negeri 6 Yogyakarta. 5. Pembiasaan anti korupsi dalam penelitian ini sesuai dengan ruang lingkup yang dimaksud seperti tindakan untuk tidak melakukan kecurangan, ketidak jujuran, dan merugikan orang lain dalam akademik dan nonakademik.
10
BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Kebijakan Pendidikan 1. Kebijakan Landasan
utama
yang
mendasari
suatu
kebijakan
adalah
pertimbangan akal. Kebijakan berkenaan dengan pengaturan kehidupan manusia. Menurut KBBI (2007: 115) kebijakan adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan dan organisasi), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan. H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho (2008: 140), kebijakan merupakan kata benda hasil dari deliberasi mengenai tindakan (behavior) dari seseorang atau sekelompok pakar mengenai rambu-rambu tindakan dari seseorang atau lembaga untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kebijakan mengatur tingkah laku seseorang atau organisasi dan kebijakan meliputi pelaksanaan serta evaluasi dari tindakan tersebut. Dan hasil evaluasi akan menentukan bobot serta validitas dari kebijakan tersebut. Menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (Arif Rohman, 2012: 79), menjelaskan bahwa kebijakan merupakan pedoman untuk bertindak. Pedoman tersebut bisa berwujud amat sederhana atau kompleks, bersifat
11
umum atau khusus, luas atau sempit, longgar atau terperinci, kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan ialah suatu pedoman untuk bertindak, baik tindakan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang diterima oleh seluruh kalangan untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Pendidikan Menurut KBBI (2007: 204), pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang di usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Sugihartono (2012: 3) pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengubah tingkah laku manusia baik secara individu maupun kelompok untuk mendewasakan manusia melalui pegajaran dan pelatihan. Berdasarkan undang-undang Sisdiknas No.20 tahun 2003 Bab I, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Fungsi Pendidikan Nasional diatur dalam Undang-Undang, yang berbunyi: “Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 12
siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003). Ahmad D. Marimba dalam Agus Wibowo (2012: 17), pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan yang dilakukan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Menurut Ki Hadjar Dewantoro, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk membentuk siswa untuk pandai, pintar, berpengetahuan, dan cerdas tetapi juga berorientasi untuk membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur, berpribadi, dan bersusila. Oleh karena itu, pendidikan juga harus memperhatikan kebudayaan sebagai hasil budi daya cipta, rasa, dan karsa manusia karena kebudayaan merangkum berbagai hasil karya luhur manusia tersebut (Tilaar dalam Agus Wibowo, 2012:18). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar dan terencana dari pendidik kepada siswa, hal ini bertujuan untuk mengembangkan potensi positif yang ada dalam diri siswa, agar terarah dan memiliki karakter yang sempurna. Dalam hal ini karakter yang sempurna salah satunya ialah sikap antikorup. Jika sejak dini sudah ditanamkan sikap antikorup maka tindakan korupsi akan terus dihindari meskipun adanya kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut.
13
3. Kebijakan Pendidikan Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu (H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, 2008: 140). Arif Rohman (2009: 129), kebijakan pendidikan merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan kebijakan pendidikan. Riant Nugroho (2009: 37), kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa-bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan negara bangsa secara keseluruhan. Dengan demikian kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik. Menurut H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho (2008:141-153), aspekaspek yang tercakup dalam kebijakan diantaranya: a. Kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan deliberasi mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam lingkungan kemanusiaan. b. Kebijakan pendidikan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis yaitu kesatuan teori dan praktik pendidikan. c. Kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan itu. d. Keterbukaan. 14
e. f. g. h.
Kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan. Analisis Kebijakan. Kebijakan pendidikan pertama-tama ditujukan kepada kebutuhan siswa. Kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat demokratis. i. Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu. j. Kebijakan pendidikan harus berdasarkan efisiensi. k. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan pada kekuasaan tetapi kepada kebutuhan siswa. l. Kebijakan bukan berdasarkan intuisi atau kebjaksanaan yang irasional. m. Kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan pendidikan yang tepat. n. Kebijakan pendidikan diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan siswa bukan keputusan birokrat. Jadi berdasarkan yang telah dijelaskan di atas, kebijakan pendidikan merupakan bagian kebijakan publik di bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan dibuat sebagai solusi atas permasalahan yang ada di bidang pendidikan. Orientasi utama dalam kebijakan pendidikan ialah siswa. 4. Kebijakan Sekolah Berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang menyebutkan bahwa otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarkat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Otonomi merupakan produk atau desentralisasi (UU no 32/2004 pasal 1 ayat 5,6,7).
15
Berdasarkan undang-undang yang mengatur otonomi tersebut dijelaskan bahwa setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri, termasuk di dalamnya di bidang pendidikan. H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho (2008: 8)
mengatakan bahwa secara
umum sejak era reformasi hingga sekarang kebijakan politik pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, diselenggarakan dengan pola manjemen yang desentaralistik. Pemerintah daerah mempunyai peran paling besar dalam keberhasilan pendidikan nasioanal, dibandingkan pada masa sebelumnya. Mengacu pada undang-undang tentang otonomi di atas, maka SMA Negeri 6 Yogyakarta sebagai salah satu sekolah negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga memiliki kebijakan sendiri guna meningkatkan mutu sekolahnya. B. Implementasi Program 1. Teori Implementasi Kebijakan Pendidikan Arif Rohman (2009: 134), sebagaimana yang tertuang dalam kamus Webster, implementasi diartikan sebagai to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give practical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Sehingga pengertian di atas mengandung arti bahwa implementasi merupakan proses berjalannya sesuatu. M. Grindle dalam Arif Rohman (2009: 134), menerangkan bahwa proses implementasi ialah mencakup tugas-tugas “membentuk suatu ikatan 16
yang memungkinkan arah suatu kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah. Seperti tugas-tugas dalam hal mengarahkan sasaran atau obyek, penggunaan dana, ketepatan waktu, memanfaatkan organisasi pelaksana, partisipasi masyarakat, kesesuaian program dengan tujuan kebijakan, dan lain-lain. Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (Arif Rohman, 2012: 107) dengan teori Top-Down Approach. Syarat-syarat untuk mengimplementasikan kebijakan secara sempurna ialah: a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius. b. Untuk pelaksanaan suatu program, harus tersedia waktu dan sumbersumber yang memadai. c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan harus benar-benar ada atau tersedia. d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal. e. Hubungan saling ketergantungan harus kecil. f. Adanya pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. g. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat h. Adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna. i. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Menurut Van Meter dan Van Horn (Arif Rohman, 2012: 108) dengan A Model of the Policy Implementation Process (Model Proses implementasi Kebijakan. Perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan sangat dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan, karena setiap kebijakan memiliki karakter yang berlainan. Van Meter dan Van Horn menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan terdiri atas beberapa komponen yakni standar dan tujuan kebijakan (program), 17
sumber daya, komunikasi, intergorganisasi, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, politik serta karakter pelaksana. Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Arif Rohman, 2012:109) dengan A Fram Work For Implementation Analiysis (Kerangka Analisis Implementasi, bahwa variabel-variabel yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi ialah: a. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap untuk dikendalikan. b. Kemampuan dari keputusan kebijakan untuk menstruktur secara tepat proses implementasinya. c. Pengaruh langsung variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut. Berdasarkan
teori-teori
implementasi
kebijakan
pendidikan,
penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Konsep yang digunakan ialah mengetahui perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak atas adanya Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Permasalahan yang dikaji ialah standar dan tujuan kebijakan (program), sumber daya, komunikasi, intergorganisasi, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, politik serta karakter pelaksana. pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, politik serta karakter pelaksana. 2. Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Solichin dalam Arif Rohman (2012: 110), menjelaskan pendekatan dalam implementasi kebijakan pendidikan diantaranya: a. Pendekatan Struktural Pendekatan implementasi
ini
bersifat
top-down
kebijakan
yang
pendidikan
18
memandang harus
bahwa
dirancang,
diimplementasikan, dikendalikan, dan dievaluasi secara struktural. Kelemahan pendekatan ini ialah proses implementasi kebijakan pendidikan menjadi kaku, terlalu birokratis, dan kurang efisien. b. Pendekatan Prosedural dan Manajerial Prosedur dalam pendekatan ini diantaranya: 1. Membuat desain program kebijakan dengan cara mendayagunakan tujuan dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya, dan waktu. 2. Melaksanakan program kebijakan dengan cara mendayagunakan struktur-struktur dan
personalia, dana dan
sumber-sumber,
prosedur-prosedur, dan metode-metode yang tepat. 3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan. c. Pendekatan Perilaku Pendekatan perilaku berasumsi bahwa upaya implementasi kebijakan yang baik apabila perilaku manusia beserta segala sikapnya juga harus dipertimbangkan dan dipengaruhi agar proses implementasi kebijakan tersebut berlangsung baik. d. Pendekatan Politik Pendekatan ini melihat pada faktor-faktor politik kekuasaan yang dapat memperlancar atau menghambat proses implementasi kebijakan.
19
3. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Arif Rohman (2012: 115) menjelaskan ada tiga faktor yang menjadi keberhasilan dan kegagalan suatu proses implementasi yaitu: a. Faktor Yang Terletak Pada Rumusan Kebijakan Berkaitan dengan rumusan kalimatnya jelas atau tidak, tujuannya tepat atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah difahami atau tidak, mudah diinterpretasi atau tidak, terlalu sulit dilaksanakan atau tidak. b. Faktor Yang Terletak Pada Personil Pelaksana Berkaitan dengan tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan,
kinerja,
kepercayaan
diri,
kebiasaan-kebiasaan,
serta
kemampuan kerjasama dari para pelaku kerjasama tersebut. Termasuk dalam faktor personil ialah latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepartaian masing-masing. c. Faktor Yang Terletak Pada Sistem Organisasi Pelaksana Menyangkut pada jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dan pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih. 4. Program Menurut KBBI (2007: 703), program adalah rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan. 20
H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho (2008:138) dalam mewujudkan misi pendidikan dibutuhkan program-program untuk mencapai visi tersebut. Pada tataran praktik program-program yang telah dirumuskan memerlukan rambu-rambu dalam pelaksanaannya agar tujuan program-program tersebut dapat tercapai. Jadi program merupakan turunan dari kebijakan. berkaitan dengan kebijakan maka program ialah suatu cara guna tercapainya kebijakan yang ada. Dalam mewujudkan generasi bangsa yang bersih dari tindakan korupsi maka diperlukan pembiasaan perilaku antikorup sedini mungkin. Hal inilah yang mendorong SMA Negeri 6 Yogyakarta untuk mencanangkan program pendidikan anti korupsi. 5. Implementasi Program Charles O’Jones dalam Arif Rohman (2009: 135), implementasi adalah suatu aktifitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Ada tiga pilar aktifitas dalam mengoprasikan program tersebut, diantaranya: a. Pengorganisasian Pembentukan atau penataran kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan. b. Interpretasi Aktifitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
21
c. Aplikasi Berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Pelaksanaan program-program di lapangan memerlukan riset yang terus-menerus dan hasil riset serta pengembangan dari program-program ini merupakan
input
menyempurnakan
bagi
analis
kebijakan
rumusan-rumusan
yang
kebijakan
kemudian
pendidikan.
akan Dengan
demikian kita lihat suatu siklus dalam penyusunan program, pelaksanaan program, riset dan pengembangan, serta analis kebijakan yang pada gilirannya dapat memperhalus rumusan mengenai visi, misi, kebijakan serta program-programnya (H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, 2008: 138-139). Apabila dibuat bagannya ialah sebagai berikut: Filsafat Manusia
Filsafat Politik
Visi Pendidikan
Politik, Sosial, Ekonomi, dan Budaya
Misi Pendidikan
Kebijakan Pendidikan
Program
Analisis SWOT
Analis Kebijakan
Evaluasi, Riset, dan Pengembangan
Pelaksanaan
Gambar 1. Kebijakan Pendidikan dalam Filsafat dan Teori Pendidikan (H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, 2008:139) 22
Kesimpulannya, program merupakan suatu metode atau cara yang tercipta berdasarkan kebijakan pendidikan yang diberlakukan. Keberadaan program muncul ketika sebuah kebijakan diberlakukan. Saat program diimplementasikan, ada kegaiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program tersebut guna mendukung ketercapaian suatu kebijakan. Program pemerintah yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah program pendidikan anti korupsi. Hasil-hasil penelitian di lapangan dapat menjadi umpan balik bagi pemberi kebijakan dan dapat menjadi dasar lahirnya kebijakan atau program-program baru. C. Tinjauan Tentang Korupsi 1. Definisi Korupsi Istilah korupsi berasal dari bahasa latin, yakni corruption atau corruptus yang disalin dalam bahasa Inggris menjadi corruption atau corrupt, dalam bahasa Perancis menjadi corruption dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi corruptive (Korruptie). Asumsi kuat menyatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia, yaitu korupsi. Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. (Andi Hamzah, 2005: 04). Menurut KBBI (2007: 462) korupsi ialah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perbuatan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. 23
Beberapa negara di Asia memiliki beragam istilah tentang korupsi. Di China, Hong Kong dan Taiwan, korupsi dikenal dengan nama yum cha. India menyebut korupsi denan istilah baksheesh. Di Filipina, korupsi dinamai dengan lagaydan. Malaysia menyebut korupsi sebagai resuah. Semua istilah tersebut memiliki pengertian yang variatif, namun pada dasarnya merujuk pada kegiatan illegal yang berlaku di luar sistem yang formal. Namun tidak semua istilah tersebut secara spesifik mendefinisikan diri sebagai sebuah pengertian hukum dari praktik korupsi melainkan memberikan gambaran mendalam mengenai dampak korupsi. Secara harfiah, korupsi diartikan kebusukan, keburukan, kebejadan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Mukodi dan Afid, 2014: 10). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi diartikan sebagai penyelewangan dan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Baharudin Lopa dalam Nurul Irfan (2011: 34) mengatakan corruption
ialah
the
offering
and
accepting
of
bribes)
(penawaran/pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap). Di samping itu juga diartukan “decay” yaitu kebusukan atau kerusakan. Yang busuk atau rusak itu ialah moral akhlak oknum yang melakukan perbuatan korupsi, sesuai dengan arti corruptus atau corruptio (kerusakan moral). Menurut UU NO.31/1999 yang diperbarui dalam UU No.20/2001 menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan: 24
a. Tindakan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara (pasal 2). b. Menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri yang dapat merugikan negara, misalnya menyuap petugas, pemerasan, grattifikasi, penggelapan dalam jabatan, dan tindakan lain yang mendukung tindak pidana korupsi. (pasal 3) Alatas dalam Suyitno (2006: 236), tindakan korupsi memiliki ciriciri sebagai berikut: a. Suatu penghianatan terhadap kepercayaan (dari masyarakat). b. Penipuan terhadap badan pemerintahan, lembaga swadaya swasta/masyarakat umumnya. c. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. d. Dilakukan secara rahasia, kecuali dalam keadaan dimana orang-orang yang berkuasa dan bawahannya sudah tahu sama tahu. e. Melibatkan lebih dari satu orang/ pihak. f. Ada kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau lainnya. g. Terpusatnya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum. h. Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi. Berdasarkan paparan di atas, korupsi merupakan suatu tindakan menyalahgunakan wewenang seorang pejabat atau penguasa, dan tindakan tersebut merusak tatanan masyarakat yang telah tercipta demi meraih keuntungan pribadi. Perilaku korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang, dan membuat kerugian pada pihak lainnya. Namun pengertian korupsi dapat melebar dalam kehidupan sehari-hari perbuatan seperti berbohong, menyontek, tidak antri, menyogok, dan berbuat curang. 2. Jenis-jenis Korupsi Definisi korupsi telah diuraikan dalam UU nomor 31 tahun 1999 yang diperbarui dalam UU nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana 25
korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi dapat dirumuskan kedalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Namun secara ringkas, jenis korupsi dapat dikelompokkan menjadi: a. Korupsi Yang Terkait Dengan Uang Negara Makna yang terkandung dalam istilah “kerugian negara” adalah segala sesuatu yang merugikan kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara. b. Korupsi Yang Terkait Dengan Suap Menyuap Suap menyuap adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai mereka dapat berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Bentuk korupsi ini disebabkan adanya unsur memberi dan menerima dari berbagai pegawai negeri karena jabatannya yang bertentangan dengan tugasnya, seperti memberi hadiah, menyuap hakim, menyuap advokat, hakim dan sebagainya. c. Korupsi Yang Terkait Dengan Penggelapan Dalam Jabatan Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan adalah: 1) Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan terjadinya penggelapan uang 2) Pegawai negeri memalsukan buku trasi 26
untuk pemeriksaan adminis-
3) Pegawai negeri merusakkan bukti 4) Membiarkan orang lain merusakkan bukti 5) Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti d. Korupsi Yang Terkait dengan Pemerasan Pemerasan yaitu memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan pemotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Contoh dari tindakan pemerasan adalah membuat kesamaran atau melakukan pemaksaan seolah-olah orang lain berhutang kepadanya, tetapi sebenarnya hal tersebut bukan merupakan hutang. e. Korupsi Yang Terkait Perbuatan Curang Yang dimaksud bentuk korupsi dengan perbuatan curang adalah perbuatan yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Pelaku dalam
hal ini antara
lain, ahli bangunan, penjual bahan bangunan, pengawas proyek maupun rekanan TNI/POLRI yang membiarkan perbuatan curang serta pegawai negeri yang menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain. f. Korupsi Yang Terkait Dengan Benturan Keadaan Dalam Kepentingan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan sengaja, baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan pengadaan atau persewaan. Tindak korupsi ini berlangsung pada saat seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
27
g. Korupsi Yang Terkait Dengan Gratifikasi Gratifikasi adalah setiap penerimaan seseorang dari orang lain yang bukan tergolong ke dalam (tindak pidana) suap, dan berhubungan dengan jabatan serta berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Contoh perbuatan gratifikasi adalah pemberian uang, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan, wisata, pengobatan bahkan akhir-akhir ini sampai gratifikasi seks. Pada dasarnya jenis-jenis tindakan korupsi ini semuanya merugikan warga negara Indonesia, dengan adanya tindak korupsi yang semakin merajalela dalam bentuknya yang bermacam-macam dapat menimbulkan sikap ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Untuk itu sikap anti korupsi harus ditanamkan sejak dini kepada generasi muda agar terputusnya rantai korupsi yang semakin sulit dimusnahkan. 3. Faktor Penyebab Tindakan Korupsi Hartanti dalam Suyitno (2006: 61), penyebab korupsi diantaranya ialah lemahnya pendidikan agama dan etika, dan pendidikan yang belum berbasis anti korupsi. Salah besar jika pelaku korupsi ialah mereka yang tidak berpendidikan. Pelaku korupsi ialah yang masuk kedalam kelompok terpelajar. Untuk itu betapa pentingnya pendidikan berbasis anti korupsi diselenggarakan di setiap sekolah. Baharuddin Lopa dalam Nurul Irfan (2011: 36) mengatakan bahwa sebab awal terjadinya korupsi di Indonesia ialah:
28
a. Kondisi sosial ekonomi yang rawan sehingga orang melakukan korupsi dengan motif mempertahankan hidupnya. Akan tetapi kian lama motif ini bergeser menjadi motif ingin memperoleh kemewahan hidup. b. Penyebab lainnya ialah kelemahan mekanisme organisasi dan tidak dilaksanakannya fungsi pengawasan secara wajar. Hal ini mendorong sesorang yang tidak kuat imannya melakukan korupsi. Eko Soesamto dalam Nurul Irfan (2011: 37) berpendapat bahwa faktor lainnya ialah berupa penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, langkanya lingkungan yang anti korupsi, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan dan keserakahan, budaya memberi upeti atau hadiah, konsekuensi bila ditangkap lebih rendah
daripada
keuntungan korupsi, budaya
permisif/serba
membolehkan, tidak mau tahu, serta gagalnya pendidikan agama dan etika. Menurut Kemendikbud, penyebab korupsi yang sebenarnya terjadi setiap hari dan tidak kita sadari adalah faktor kultural atau kebiasaan seharihari yang bisa terjadi sehari-hari, seperti: a. Tradisi memberi hadiah dan upeti sebagai tanda terima kasih. Tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu bahkan zaman sekarang. Pada awalnya sebagai tanda terima kasih sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan. Namun perlahan melebar menjadi suap menyuap sebagai modus untuk mempermudah urusan. Di sekolah atau kantor pelayanan, perbuatan ini bukan merupakan hal yang aneh. b. Mental menerabas dan perilaku konsumtif. Sifat ini bisa muncul dalam kondisi tertentu, tetapi intinya adalah sifat ini biasanya dimiliki orang yang tidak sabar, tidak mau bekerja keras, pragmatis (mengutamakan hasil), rakus, egois dan sebagainya. Contohnya adalah dari hal-hal kecil 29
misalnya, tidak antri dalam berlalulintas, menyontek saat ujian, plagiat karya orang lain dan lain-lain. c. Jam karet (suka menunda-nunda). Hal ini tentu bukan hal aneh karena sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, waktu rapat yang
molor, terlambat masuk kelas, tidak segera melaksanakan
tugas karena waktu yang masih banyak dan lain sebagainya. Berdasarkan paparan di atas, disimpulkan bahwa penyebab korupsi diantaranya ialah faktor internal dan eksternal. Dimana faktor internal merupakan kekuatan iman dari setiap individu, dan faktor eksternal ialah adanya kesempatan atau peluang dalam melakukan korupsi. Penyebab yang utama menurut peneliti ialah pendidikan di Indonesia yang belum sepenuhnya berbasis anti korupsi, padahal pelaku korupsi sepenuhnya merupakan kelompok terpelajar. 4. Dampak Korupsi Dampak korupsi menurut Mukodi (2014: 57-77) diantaranya mencakup 8 bidang: a. Bidang Ekonomi 1) Penurunan pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi. 2) Penurunan produktifitas kerja. 3) Meningkatkan biaya produksi, dan selanjutnya memperbesar biaya yang harus dibayar oleh konsumen. 4) Penurunan kualitas barang dan jasa bagi konsumen.
30
5) Penurunan kemampuan pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam bentuk peraturan dan kontrol akibat kegagalan pasar. 6) Mendistorsi insentif seseorang, dari seharusnya melakukan pekerjaan produktif menjadi keinginan untuk merealisasikan peluang korupsi. 7) Meningkatnya hutang negara. b. Bidang Sosial Kemasyarakaratan 1) Meningkatnya harga jasa dan pelayanan kepada masyarakat. 2) Program pengentasan kemiskinan berjalan lambat. 3) Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. 4) Meningkatnya angka kriminalitas. 5) Menurunnya solidaritas sosial. 6) Meningkatnya demoralisasi dalam masyarakat. 7) Meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah (eksekutif), dan anggota dewan (legislatif), penegak hukum (yudikatif). c. Bidang Politik 1) Penurunan etika sosial dan politik 2) Tidak efektifnya peraturan perundang-undangan. 3) Penurunan efisiensi dan efektifitas birokrasi pelayanan masyarakat. 4) Meningkatnya angka golput dalam Pemilihan Umum. 5) Penurunan kepercayaan masyarakat dalam sistem demokrasi. d. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia 1) Menurunnya kewibawaan lemabaga penegak hukum 31
2) Meningkatnya vonis hukuman ringan terhadap pelaku korupsi. 3) Meningkatnya angka kerusuhan Lembaga Permasyarakatan. 4) Penurunan perhatian pada Hak Asasi Manusia. e. Bidang Pertahanan dan Kemananan 1) Lemahnya garis batas-batas negara. 2) Menurunnya kewibawaan negara di mata negara lain. 3) Menurunnya penjagaan keamanan oleh masyarakat. 4) Meningatnya kerawanan keamanan di masyarakat. f. Bidang Lingkungan Hidup 1) Menurunnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup. 2) Meningkatnya kerusakan lingkungan. 3) Menurunnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup. 4) Kerusakan hutan dan lahan konservasi. g. Bidang Kesehatan 1) Terbatasnya kemudahan dalam pengurusan jaminan kesehatan masyarakat. 2) Penurunan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat bawah. 3) Keluhan dari masyarakat miskin tidak ditindak lanjuti. 4) Penolakan pasien miskin dari rumah sakit. h. Bidang Pendidikan 1) Terbatasnya sarana dan prasarana sekolah/madrasah. 2) Guru tidak fokus pada pembelajaran anak didik. 3) Pemotongan gaji sertifikasi guru. 32
Tindakan korupsi memiliki banyak dampak yang menyebabkan keterpurukan suatu negara. Dan ada pula dampak yang cukup serius yakni masa depan bangsa, korupsi yang “menyedot” kekayaan negara telah mengabaikan mutu pendidikan maupun pelayanan kesehatan masyarakat menurun (Jalaludin dalam Suyitno, 2006: 186). Dengan begitu maka bisa menimbulkan menurunnya kualitas Sumber Daya Manusia di generasi yang akan datang. Untuk itu tindakan korupsi yang sangat merugikan bangsa dan negara harus segera dituntaskan. 5. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, keberadaan KPK dibentuk karena lembaga pemerintah yang menangani perkara pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 pasal 6, KPK mempunyai tugas sebagai berikut: a. Berkoordinasi
dengan
instansi
yang
berwenang
melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi. b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi. c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. d. Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. e. Melakukan motivator terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. 33
Upaya pencegahan korupsi tidak akan berhasil jika tidak ada bantuan dari aparat penegak hukum lainnya dan masyarakat luas. Dibutuhkan gerakan masyarakat yang kuat dan meluas yang melibatkan semua kelompok untuk melawan dan menghentikan berbagai tindakan korupsi. Salah satunya dengan mengimplementasikan pendidikan anti korupsi di setiap sekolah. D. Program Pendidikan Anti Korupsi 1. Definisi Pendidikan Anti Korupsi Pencegahan terjadinya korupsi dapat dilakukan sejak dini melalui pendidikan anti korupsi. Sumiarti dalam Mukodi (2014: 114), pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang agar mengembangkan sikap secara tegas menolak segala bentuk korupsi. Pendidikan anti korupsi berhubungan dengan pendidikan moral. Menurut Zubaidi dalam Mukodi (2012: 114), pendidikan moral harus memberikan perhatian pada ketiga komponen karakter yang baik (components of the good character) yaitu, pengetahuan tentang moral (moral knowing), perasaan tentang moral (moral feeling), dan perbuatan bermoral (moral action). Lebih lanjut menurut Lickona dalam H.E Mulyasa (2013: 4-5), moral knowing berkaitan dengan moral awareness, knowing moral values, perspective taking, moral reasoning, decision making, dan self-knowledge. Moral feeling berkaitan dengan conscience, self-esteem, empathy, loving the 34
good, self-control, dan humility. Sedangkan moral action merupakan perpaduan antara moral knowing dan moral feeling yang diwujudkan dalam bentuk kompetensi (competence), keinginan (will), dan kebiasaan (habit). Ketiga komponen tersebut perlu diperhatikan dalam kaitanya dengan pendidikan anti korupsi yang didalamnya mencakup perilaku antikorup agar siswa memahami, merasakan, dan mempraktikanya dalam kehidupan seharihari. Pendidikan karakter berhubungan dengan pendidikan moral karena memiliki esensi dan makna yang sama mengenai pendidikan akhlak. Tujuannya membentuk pribadi anak agar menjadi manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik. Kriteria baik yang dimaksud ialah nilai-nilai sosial tertentu yang banyak dipengaruhi budaya masyarakat dan bangsanya, yakni yang bersumber dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia sendiri dalam rangka membina kepribadian generasi muda (Ramli dalam Sofan, dkk. 2011: 4-5). 2. Tujuan Pendidikan Anti Korupsi Dalam
pendeketan
pendidikan,
manusia
sebagai
makhluk
eksploratif, manusia memiliki potensi untuk berkembang dan dikembangkan dan membutuhkan intervensi dari luar dirinya yang disebut pendidikan (Jalaludin dalam Suyitno, 2006: 182). Untuk itu pendidikan diperlukan sebagai upaya untuk membimbing anak mengembangkan aspek pada dirinya.
35
Dalam kaitan dengan pembangunan masa depan bangsa, Bung Karno sering mengusung slogan Nation and Character Building. Bahwa keberhasilan pembangunan suatu bangsa agar menjadi bangsa yang besar harus diawali dengan pembangunan manusia (man behind the gun). Prof. Dr. Selo Soemardjan menyebutnya sebagai manusia pembangun, yang diantara cirinya ialah memiliki watak bermoral tinggi (Desire Zuraida dalam Suyitno, 2006: 187). Untuk membentuk watak manusia agar bermoral tinggi ialah dengan pengembangan potensi positif melalui pendidikan. Muhammad
Takdir
(2012: 31-33)
mengemukakan
bahwa
terdapat tiga aspek yang dikembangkan dalam kegiatan pendidikan. Aspek tersebut terdiri dari: aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan aspek afektif. Berikut merupakan penjabaran dari ketiga aspek tersebut: a. Aspek kognitif Aspek kognitif berfungsi untuk mengembangkan wacana intelektual anak didik yang dilandasi dengan pembentukan kecerdasan secara proporsional melalui latihan membaca, mendengarkan, menulis, dan berbicara. b. Aspek Psikomotorik Aspek
psikomotorik
mengembangkan
berarti
potensi
kemampuan
kreativitas
anak
dan
didik
dalam
keterampilan
yang
dimilikinya sebagai latihan dalam mengasah kemampuan berkarya nyata.
Kemampuan
konsistensi
dan
dalam
komitmen
kreativitas, anak 36
didik
erat
kaitannya
untuk
terus
dengan berupaya
mengembangkan
potensi
lahiriahnya
agar
berkembang
secara
maksimal. c. Aspek afektif Aspek
afektif
merupakan
salah
satu
komponen
dalam
dunia
pendidikan yang sangat determinan dalam membentuk kepribadian dan tingkah laku anak didik. Berdasarkan komponen yang telah dijelaskan di atas, maka perlu adanya keseimbangan agar siswa dapat mencapai kecerdasan yang mencakup kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Faktanya bahwa kelompok pelaku korupsi merupakan kelompok terpelajar maka hal itu mengundang tanya, kemana cerdas emosional dan spiritual yang ia miliki? Pelaku korupsi tentunya seseorang yang cerdas intelektual, karena ia merupakan pejabat dan mampu mengatur tindaknya. Namun jika ia memiliki kecerdasan spiritual ia akan merasa malu untuk berbuat hal-hal tercela, misalnya korupsi. Mukodi, dkk (2014: 118), tujuan pengembangan pendidikan anti korupsi diantaranya ialah: a. Anak didik memiliki pemahaman sejak dini mengenai apa itu tindak pidana korupsi. b. Anak didik memiliki kemampuan untuk mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindakan korupsi (individual competention).
37
c. Anak didik mampu untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan korupsi dengan cara memberikan peringatan kepada orang tersebut. d. Anak didik mampu mendeteksi adanya tindakan korupsi dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang terkait. 3. Nilai-nilai Dalam Pendidikan Anti Korupsi Nilai-nilai anti korupsi yang akan dibahas meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggung jawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik. (Kemendikbud, 2011: 75) a. Kejujuran Agus Wibowo (2012: 43), jujur merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Menurut Sugono dalam Kemendikbud kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan, tanpa sifat jujur kita tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosial (Kemendikbud, 2011: 75). b. Kepedulian Agus Wibowo (2012: 44), peduli ialah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Menurut Sugono dalam Kemendikbud definisi kata peduli 38
adalah
mengindahkan,
memperhatikan
dan
menghiraukan
(Kemendikbud, 2011: 75). Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang dalam kehidupan di sekolah dan di masyarakat. Sebagai calon pemimpin masa depan, kita perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di sekolah ataupun di masyarakat. c. Kemandirian Kemandirian ialah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas (Agus Wibowo, 2012: 43). d. Kedisiplinan Menurut Sugono dalam Kemendikbud (2014:77), definisi kata disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan. Dalam mengatur kehidupan di sekolah baik secara akademik maupun sosial pelajar perlu hidup disiplin. Hidup disiplin adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun sosial. Manfaat dari pola hidup disiplin ialah dapat mengatur waktu dengan baik agar memperoleh hasil belajar yang maksimal. e. Tanggung Jawab Agus Wibowo (2012: 43), sikap dan perilaku seseorang untuk melaksankan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
39
f. Kerja Keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya (Agus Wibowo, 2012: 43). g. Sederhana Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak seseorang mengenyam masa pendidikannya. h. Keberanian Nilai keberanian antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan lain sebagainya i. Keadilan Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagi siswa karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa pendidikannya agar siswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. (Kemendikbud, 2014: 7580) 4. Program Pendidikan Anti Korupsi H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho (2008:138) dalam mewujudkan misi pendidikan dibutuhkan program-program untuk mencapai visi tersebut. Pada tataran praktik program-program yang telah dirumuskan memerlukan rambu-rambu dalam pelaksanaannya agar tujuan program-program tersebut dapat tercapai. Jadi keberadaan program muncul ketika sebuah kebijakan 40
diberlakukan. Saat program itu diimplementasikan, ada kegaiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program tersebut. Karena program merupakan suatu cara atau metode untuk mencapai tujuan kebijakan. Siswa di jenjang sekolah menengah merupakan siswa yang berada pada usia remaja pemula (prepubertas). Periode perkembangan pada usia remaja pubertas ditandai oleh karakteristik tersendiri. William Starbuck mengidentifikasi ciri-ciri khas tersebut meliputi perkembangan berpikir rasional, etika, estetika, sosial, minat, dan agama (Jalaludin dalam Suyitno, 2006: 189). Maka dengan kemampuan tersebut siswa pada jenjang sekolah menengah mampu untuk berpikir kritis, memiliki komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai moral, peka terhadap keindahan, memiliki minat yang terarah, kepedulian sosial, dan kecenderungan terhadap nilai-nilai keagamaan. Terkait dengan ciri tersebut maka peran sekolah menengah adalah memberikan dorongan dan bimbingan agar potensi mental-spiritual siswa dapat dikembangkan secara optimal. (Suyitno, 2006: 189-190). Lembaga pendidikan memiliki peranan besar dan dinilai sebagai sara yang efektif untuk menanamkan kesadaran terhadap nilai-nilai luhur melalui pembiasaan. Muchtar Buhori (Suyitno, 2006: 191), kebiasaan adalah cara bertindak dan berbuat seragam. Pembentukan kebiasaan dapat dilakukan dengan dua cara, pertama dengan cara pengulangan, kedua dengan sengaja dan direncanakan. Dengan terjadinya pembiasaan tersebut maka akan menciptakan suatu sikap. Dr. Mar’at (Suyitno, 2006: 191), sikap 41
merupakan hasil belajar yang diperoleh melalui pengalaman dan interaksi yang terus menerus dilakukan dengan lingkungan. Berdasarkan pemahaman tersebut maka lembaga pendidikan memiliki peranan penting dalam upaya pemberantasan korupsi melalui pembiasaan-pembiasaan. Lembaga pendidikan mengajarkan dan mendidik siswanya agar terarah dan berakhlak mulia. Lembaga pendidikan dapat memainkan peran aktifnya dalam mempersiapkan generasi muda yang memiliki komitmen tinggi terhadap nilai-nilai luhur, memiliki kesadaran moral untuk memberantas tindak korupsi dengan memulainya dari diri sendiri (Suyitno, 2006: 191). SMA
Negeri
6
Yogyakarta
telah
melaksanakan
Program
Pendidikan Anti Korupsi sejak bulan maret 2014. Program Pendidikan Anti Korupsi di dalamnya berisikan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan sikap antikorup kepada diri siswa. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berupa penyuluhan atau sosialisasi mengenai Pendidikan Anti Korupsi,
pengadaan
Kantin
Kejujuran
di
sekolah
untuk
menginternalisasikan sikap kejujuran kedalam diri siswa, lomba-lomba yang berkaitan dengan tema memerangi sikap korupsi untuk siswa agar termotivasi dan tidak melakukan sikap yang terindikasi korupsi, dan lainlain.
42
E. Penelitian yang Relevan 1. Judul Skripsi : Konsep Pendidikan Anti Korupsi Untuk Anak SD Perspektif Pendidikan Agama Islam. Oleh Adityo Putranto (080410179) tahun 2014. Latar belakang masalah penelitian ini adalah menyadari atas belum efektifnya peran agama dalam membangun masyarakat bersih. Maka dari itu pendidikan Islam diharapkan dapat dipandang sebagai salah satu strategi paling efektif dalam menangani perilaku korupsi kini dan mendatang, terutama dalam penangkalan dan pencegahan. Pendidikan Islam perlu mengembangkan nilai anti korupsi. Sebab dalam sistem pendidikan Indonesia, belum dimuat materi mengenai permasalahan korupsi di Indonesia secara langsung dalam materi pendidikan Islam. Pendidikan Islam di sekolah dapat berperan dalam memberantas korupsi secara tidak langsung melalui pengaitan materi pembelajaran agama Islam secara kontekstual dengan pesan yang ingin disampaikan berkenaan dengan korupsi. Selain itu juga, media pembelajaran berupa buku-buku paket pembelajaran agama Islam, maupun modul pendidikan anti korupsi SD yang telah diterbitkan KPK, tidak ada yang terintegrasi langsung dengan pendidikan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan objek material penelitian adalah kepustakaan dengan sumber primer penelitian yaitu modul Pendidikan Nilai-Nilai Anti korupsi Untuk Sekolah Dasar yang dirumuskan oleh KPK bekerjasama dengan Kemendikbud. Proses 43
pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan dengan metode interpretasi serta pendekatan psikologi pendidikan. Hasil penelitian ini adalah: (1) Konsep pendidikan anti korupsi untuk anak sekolah dasar adalah ide-ide anti korupsi yang dimasukkan dalam sistem pendidikan yang terdiri atas komponen-komponen terkait, terintegrasi, dan tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Komponenkomponen tersebut adalah tujuan, materi, dan metode, (2) Konsep pendidikan anti korupsi untuk anak sekolah dasar perspektif pendidikan Islam adalah: (a) Tujuan Pendidikan Anti korupsi sebagai pembentukan insan kamil dan ulul albab, (b) Materi pendidikan anti korupsi adalah yang terintegrasi dalam materi pendidikan agama Islam di sekolah dasar yaitu materi- materi yang maknanya mengajarkan sikap anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, materi tersebut terdiri dari al-Quran dan hadits, fikih, tauhid, akhlak, dan sejarah Islam, (c) Metode pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama Islam sangat terkait dengan pendekatan yang dilakukan. Pendekatan tersebut diantaranya, pendekatan kebiasaan, keteladanan, pengalaman, rasional, dan emosional. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang peneliti lakukan.
Persamaannya
adalah
sama-sama
menekankan
pada
pendidikan anti korupsi di sekolah. Perbedaannya yaitu sasaran penelitian ini ialah siswa sekolah dasar dan penelitian dikemas dalam perspektif
44
islam, sedangkan penelitian saya ialah siswa sekolah menengah atas dan tidak dalam persepktif islam melainkan secara umumnya. 2. Judul Skripsi : Integrasi Pendidikan Anti korupsi Dalam Pembelajaran PAI Di SMA Negeri 7 Yogyakarta. Oleh Wardatun Nida (11410001) tahun 2015. Latar belakang penelitian ini adalah masalah praktik tindak pidana korupsi yang
terjadi
di
berbagai
lapisan
masyarakat
di
Indonesia. Menyadari kondisi tersebut, perlu adanya solusi konkret dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Pendidikan Agama Islam bisa dijadikan alat untuk mengatasi dan mencegah tindak pidana korupsi melalui integrasi nilai anti korupsi yang disisipkan ke dalam pembelajaran baik secara kurikuler dalam unsur materi PAI (Al-Qur’an Hadits, Akidah, Akhlak, Fiqih, dan SKI) maupun secara ekstrakurikuler. Hal tersebut telah diterapkan di SMA Negeri 7 Yogyakarta, yang mengintegrasikan nilai anti korupsi melalui pembelajaran PAI. Oleh karena itu, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui pelaksanaan integrasi anti korupsi dalam pembelajaran PAI di SMA Negeri 7 Yogyakarta. (2) Mengetahui metode yang digunakan guru PAI dalam menanamkan pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 7 Yogyakarta, dan (3) Mengetahui hasil yang dicapai PAI dalam melaksanakan integrasi pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 7 Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Integrasi pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 7 Yogyakarta dilakukan melalui 45
tahap: Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi. (2) Terdapat metode yang
digunakan
pendidikan
oleh
guru maupun pihak sekolah dalam integrasi
anti korupsi di SMA Negeri 7 Yogyakarta,
baik
yang
diterapkan dalam kegiatan kurikuler maupun yang diterapkan dalam kegiatan ekstrakurikuler. (3) Hasil pelaksanaan Integrasi nilai anti korupsi di SMA Negeri 7 Yogyakarta diperoleh melalui terapan perilaku peserta didik. Integrasi pendidikan anti korupsi di
SMA
Negeri 7 Yogyakarta dilaksanakan dengan berbagai usaha dari pihak sekolah
khususnya
guru
PAI dalam kelas dan pelaksanaan
ekstrakurikuler oleh para pembina. Keduanya sudah dilaksanakan dengan baik, hanya perlu dikonsistenkan dalam pelaksanaan sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang peneliti lakukan.
Persamaannya
adalah
sama-sama
pendidikan anti korupsi di sekolah. Perbedaannya
menekankan
pada
yaitu penelitian ini
dalam perspektif agama islam, sedangkan penelitian saya ialah siswa sekolah menengah atas dan tidak dalam persepktif islam melainkan secara umumnya. F. Kerangka Berpikir Indonesia mengalami dampak krisis moral. Hal ini dibuktikan dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi di negara berkembang ini. Korupsi di Indonesia telah memasuki tahap yang sangat kompleks, ia telah melanda seluruh lapisan pemerintahan, mulai dari tingkat yang paling rendah hingga 46
tingkat yang paling tinggi yakni sampai pada presiden. Demikian pula halnya pada semua lapisan masyarakat, hampir tidak ada yang terbebas dari korupsi. Tindakan korupsi telah mensistem di negeri ini. Untuk menghentikan perilaku korupsi ini dibutuhkan kerjasama semua pihak termasuk masyarakat luas. Maraknya kasus korupsi di Indonesia, kemudian dibentuklah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keberadaan KPK dibentuk karena lembaga pemerintah yang menangani perkara pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Penyakit korupsi ini sangat jelas mempengaruhi keberlangsungan kehidupan bangsa, terlebih apabila negara tersebut masih tergolong negara berkembang dimana masyarakatnya mayoritas berpenghasilan menengah kebawah. Karena kasus korupsi yang semakin merajalela dari kalangan bawah hingga kalangan atas maka akan membuat negara Indonesia semakin terpuruk. Dampak yang terjadi salah satunya ialah berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan. Upaya pemberantasan korupsi menurut KPK dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara represif (menindak) dan preventif (mencegah). Tindakan represif ialah melalui hukum, dimana koruptor akan diadili oleh lembaga yang berwenang dan diberi sanksi atau hukuman. Sedangkan preventif ialah bersifat pencegahan. Dalam hal pencegahan, masyarakat memiliki andil yang sangat besar. Karena segala kebijakan atau cara yang dilakukan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak akan ada gunanya apabila tidak didukung oleh sikap mental masyarakat yang menolak korupsi. 47
Menciptakan generasi muda yang anti korupsi merupakan harapan setiap negara. Untuk menumbuhkan sikap anti korupsi maka dibuatlah Program Pendidikan Anti Korupsi untuk Pelajar dan Mahasiswa. Materi pendidikan anti korupsi tersebut diantaranya ialah pengenalan korupsi, dampak korupsi, upaya perlawanan terhadap korupsi, warung kejujuran, dan pemilihan pelajar panutan. Program dari KPK tersebut merupakan tindakan preventif yang diharapkan akan membuahkan hasil yang bermanfaat. Salah satu kepribadian tersebut ialah sikap antikorup. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dan merupakan lingkungan kedua bagi anak dapat menjadi tempat pembangunan karakter dan watak. Karena melalui pendidikan, kepribadian sempurna dapat ditanamkan kedalam diri manusia. Lemabaga sekolah harus memberikan nuansa dan atmosfer yang mendukung upaya untuk mengintemalisasikan nilai dan etika yang hendak ditanamkan, termasuk di dalamnya perilaku anti korupsi. SMA Negeri 6 Yogyakarta dengan julukanya yaitu school based research merupakan salah satu sekolah yang dipilih untuk pelaksanaan program Pendidikan Anti Korupsi. Dengan adanya penerapan dari program ini peneliti ingin menggali lebih dalam bagaimana strategi yang dibuat oleh pihak sekolah dalam membentuk kader-kadernya agar memiliki sikap antikorup.
48
Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia
Upaya Preventif Pemberantasan Korupsi
Kerjasama KPK dengan Dinas Pendidikan sebagai solusi kasus korupsi Macam Kegiatan yang Dilakukan Sekolah
Faktor Pendukung & Penghambat
Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta (Program yang diterapkan)
Hasil Yang Dicapai Dari Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta
Gambar 2. Kerangka Berpikir G. Pertanyaan Penelitian 1. Bagaimana Persiapan dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta? 2. Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta? 49
3. Bagaimana penanaman nilai kejujuran, nilai kepedulian, nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, nilai kerja keras, nilai sederhana, nilai keberanian, dan nilai keadilan pada diri siswa dengan adanya program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta ini? 4. Bagaimana hasil pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi? 5. Apa yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta? 6. Apa yang menjadi faktor penghambat Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta?
50
BAB III METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Best dalam Sukardi (2013:157) menerangkan bahwa penelitian kualitatif merupakan
metode
penelitian
yang
berusaha
menggambarkan
dan
menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini juga sering dikatakan penelitian noneksperimen, karena pada penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol dan memanipulasi variabel penelitian. Penelitian
kualitatif
yang
digunakan
dalam
penelitian
ini
menggunakan metode deskriptif. Nazir dalam Andi Prastowo (2012:186) mengungkapkan bahwa metode deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan tentang “Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta”. B. Subyek Penelitian Subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dipilih menurut tujuan penelitian. Subyek penelitian ini diambil dengan cara memilih subyek penelitian dengan pertimbangan tertentu, misalnya dengan cara memilih orang tertentu yang dianggap paling tahu tentang apa yang akan diteliti, atau mungkin memilih subyek penelitian seorang pemimpin sehingga 51
akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2009: 219). Informan dalam penelitian ini merupakan mereka yang terlibat secara langsung dalam implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi. Subjek dalam penelitian ini diantaranya ialah: 1. Siswa di SMA Negeri 6 Yogyakarta. 2. Guru di SMA Negeri 6 Yogyakarta. 3. Pimpinan atau Kepala SMA Negeri 6 Yogyakarta. C. Setting Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Penelitian dilakukan pada bulan Desember-Februari 2017. Alasan dari pemilihan lokasi tersebut adalah: a. SMA Negeri 6 Yogyakarta merupakan sekolah yang mengimplementasikan Pendidikan Anti Korupsi. b. Lokasi SMA Negeri 6 Yogyakarta mudah dijangkau oleh peneliti. c. Adanya keterbukaan dari pihak SMA Negeri 6 Yogyakarta dalam berbagi iniformasi dan adanya kesediaan membantu dalam melancarkan tugas akhir peneliti. D. Metode dan Teknik Pengumpulan Data Sugiyono (2013: 308) mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik
52
pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan peneliti. Data penelitian ini bersifat deskriptif berupa dokumen pribadi, catatan harian, catatan
lapangan, ataupun
ucapan
responden dari hasil wawancara. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Observasi Nasution dalam Sugiyono (2013: 308) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi partisipan, dimana peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, dan ikut terlibat tanpa mengganggu kegiatan tersebut. Hamid (2011:146) mengemukakan bahwa dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak melakukan manipulasi variabel dan tidak menetapkan peristiwa yang akan terjadi, dan biasanya menyangkut peristiwa yang sedang terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti menyusun data sesuai dengan data yang ditemukan tanpa ada manipulasi. Observasi peneliti lakukan sebelum pelaksanaan penelitian. Tujuan pelaksanaan observasi ini ialah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan guna menyusun proposal skripsi. Informasi yang diperoleh pada saat observasi awal hanya gambaran secara umum, untuk informasi yang spesifik akan peneliti peroleh ketika penelitian sudah berlangsung. Setelah 53
penyusunan proposal, peneliti melakukan observasi lanjutan dengan mengamati secara langsung tanpa mengganggu aktivitas warga sekolah untuk dijadikan bahan pembuatan laporan. Teknik pengamatan yang dilakukan adalah teknik pengamatan partisipatif, keberadaan peneliti tidak mempengaruhi proses berlangsungnya kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Observasi dilakukan untuk dapat memahami situasi, memperoleh pengalaman dan untuk mengetahui hal-hal yang belum diketahui. 2. Wawancara Esterberg dalam Sugiyono (2013: 317) mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, kegiatan wawancara dilakukan secara terbuka dan langsung sesuai dengan kebutuhan peneliti. Pihak sekolah cenderung terbuka dalam menerima dan merespon berbagai macam pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Interview ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang hasilnya akan dibuat untuk catatan lapangan. Wawancara dilakukan saat peneliti berinteraksi dengan responden berupa percakapan bebas atau percakapan santai yang sifatnya memberikan informasi kepada peneliti.
54
3. Dokumentasi Sugiyono (2013: 329) mengemukakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya dari seseorang. Dokumentasi dalam kegiatan penelitian ini dilakukan untuk mendukung kelengkapan data dari hasil pengamatan dan hasil
wawancara
yang
telah
dilakukan.
Selain
itu,
data
yang
terdokumentasikan akan sangat membantu peneliti dalam mengantisipasi adanya ketertinggalan atau keterlewatan informasi. E. Instrumen Penelitian Baik instrumen utama ataupun instrumen pendukung dalam penelitian ini, diharapkan mampu memberikan informasi yang dapat memudahkan peneliti sehingga data dapat terjaring secara optimal. Instrumen dalam penelitian ini diantaranya adalah: 1. Peneliti sebagai instrumen utama 2. Buku catatan sebagai instrumen pendukung. 3. Pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi. Menurut Sugiyono (2013: 306) peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2013: 307) peneliti sebagai instrumen utama memiliki ciri sebagai berikut:
55
1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian. 2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. 3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa test atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia. 4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat difahami dengan
pengetahuan
semata.
Untuk
memahaminya
perlu
sering
merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita. 5. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat
menafsirkannya,
melahirkan
hipotesis
dengan
segera
untuk
menentukan arah pengamatan. 6. Hanya manusia sebagai instrumen yang dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau pelakan. 7. Dengan manusia sebagai instrumen, respon yang aneh yang menyimpang justru diberi perhatian. Respon yang berbeda dan bertentangan dipakai untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti.
56
Berikut adalah pedoman kisi-kisi dalam mencari data di lapangan, yaitu: 1. Lembar Observasi Peneliti menggunakan pedoman observasi untuk mengamati pelaksanaan program pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Dengan lembar observasi ini digunakan sebagai pedoman maupun catatan dalam bentuk deskripsi data. Aspek-aspek yang ingin diamati peneliti diantaranya: Tabel 1 :Kisi-Kisi Pedoman Observasi No
Aspek
Sumber Data
Indikator Yang Dicari Letak geografis
Profil SMA 1
Negeri 6 Yogyakarta
Website sekolah
Sejarah berdiri
terkait, Kepala
Tujuan, Visi, Misi
Sekolah, Warga
Struktur organisasi
sekolah
Jaringan/kerja sama
Tekhnik Observasi
Prestasi/keunggulan
2
Fasilitas Sekolah
Warga sekolah,
Sarana dan prasarana
tata usaha
Pemanfaatan sarana
sekolah
dan prasarana
Strategi
Sarana yang mendukung
implementa
Program:
si Program
X-Banner
Pendidikan 3
Anti Korupsi di
Warga Sekolah
Buku Anti Korupsi Kantin Kejujuran Buku agenda
SMA Negeri 6
Observasi
penemuan barang Slogan pendukung 57
Observasi
Yogyakarta Faktor pendukung Partisipasi Warga
dan 4
penghambat implementa
Warga Sekolah
Sekolah
Observasi
Kelengkapan Sarana
si Program
Prasarana Sekolah
PAK.
Perkembangan Perilaku
5
Dampak
Siswa berdasarkan nilai
dari
karakter:
implementa
Kejujuran
si Program
Kepedulian
Pendidikan Anti
Kemandirian Warga Sekolah
Observasi
Kedisiplinan
Korupsi di
Tanggung jawab
SMA
Kerja Keras
Negeri 6
Sederhana
Yogyakarta
Keberanian Keadilan
2. Pedoman Wawancara Pedoman wawancara bersisikan mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara yang secara garis besarnya saja. Namun dalam pelaksanaannya akan dikembangkan sehingga dapat memperoleh data yang lebih mendalam mengenai suatu gambaran subjek dan gejala yang tampak sebagai suatu fenomena. 58
Tabel 2. Kisi-kisi Pedoman Wawancara No
1
Aspek
Indikator Yang Dicari Latar Belakang
Program
Pemahaman
Pendidikan Anti
tentang
Korupsi di SMA
program
Sasaran Program
Guru
Negeri 6
PAK.
Kebermanfaatan
Siswa
Pembuatan Program
Yogyakarta
Implementasi Pendidikan Anti 2.
Sumber Data
Program Persiapan
Sumber Dana
Program
Waktu Kegiatan
Pendidikan
Susunan Organisasi
Anti
Tim Pengelola
Korupsi
Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta
Kepsek
Implementa
Program Macam Kegiatan
si Program
Penunjang Program
Pendidikan
PAK,
Kepsek/ Waka Humas, Guru, Siswa
Anti Korupsi
3.
Faktor
Faktor
pendukung dan
internal dan
penghambat
faktor
implementasi
eksternal
dan Prasarana Partisipasi Warga Sekolah
Warga
Partisipasi Orang tua Sekolah
Pendidikan Anti Korupsi di SMA
siswa, Lembaga
Negeri 6
Terkait Program
Yogyakarta
PAK. Pembiasaan Perilaku
Dampak dari 4.
Kelengkapan Sarana
implementasi
Hasil yang
siswa berdasarkan:
Warga
Pendidikan Anti
diharapkan
Kejujuran
Sekolah
Korupsi di SMA
Kepedulian 59
Negeri 6
Kemandirian
Yogyakarta
Kedisiplinan Tanggung jawab Kerja Keras Sederhana Keberanian Keadilan
3. Analisis Dokumentasi Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 206), dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mengetahui data tertulis mengenai penelitian tentang pendidikan anti korupsi. Tabel 3. Kisi-kisi Dokumentasi No
Aspek
Indikator Yang Dicari
Sumber Data
Profil SMA Negeri 6
a. Letak geografis
Dokumen/ arsip,
Yogyakarta
b. Sejarah berdiri
foto-foto
c. Tujuan, Visi, Misi
1
d. Struktur organisasi e. Jaringan/kerja sama f.
Prestasi/keunggulan
a. Bangunan Sekolah 2
Sarana dan Prasarana
b. Luas Sekolah c. Kondisi Bangunan
3
Implementasi Program
Kegiatan yang dilakukan
Dokumen/ arsip,
Pendidikan Anti
sebagai upaya
foto-foto
Korupsi
pengembangan program Pendidikan Anti Korupsi.
60
F. Tekhnik Analisis Data Sugiyono (2013: 333) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan atau menjadi hipotesis. Kemudian data disimpulkan. Apabila penyimpulan tersebut diterima maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori (Sugiyono, 2013: 335). Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh dari katakata dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Reduksi data Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya tentu banyak dan beragam. Maka dari itu peneliti perlu mencatat secara rinci dan teliti. Sugiyono (2013: 338) menerangkan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dalam penelitian ini, data yang telah direduksi diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dalam penelitian ini akan dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer.
61
2. Penyajian data Sugiyono (2013: 341) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan atau hubungan antar kategori. Dalam hal ini, Milles dan Hubberman dalam Sugiyono (2013: 341) menjelaskan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini, penyajian data berupa uraian deskripsi secara sederhana yang keutuhannya terjamin baik disajikan dalam bentuk tabel, skema atau uraian deskripsi. Hal tersebut dilakukan dengan harapan dapat mempermudah untuk memahami apa yang terjadi. 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Meurut Milles dan Hubberman dalam Sugiyono (2013: 345) langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat dalam pengumpulan data berikutnya. Dalam penelitian ini, setiap tahap senantiasa diverifikasi, ketika peneliti menyimpulkan sesuatu hal maka akan di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten agar memperoleh kesimpulan yang obyektif.
62
G. Validitas Data ( Keabsahan Data ) Sugiyono (2013: 363) menyatakan bahwa uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda, sedangkan reliabilitas dapat diartikan sebagai derajat konsistensi dan stabilitas data yang ditemui. Sugiyono (2013: 365) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada kemampuan peneliti mengkonstruksi fenomena yang diamati, serta dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Sugiyono (2013: 366) menyatakan bahwa pengertian reliabilitas dalam penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai suatu realitas yang sifatnya majemuk/ganda, dinamis/selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan melalui beberapa tahap, diantaranya adalah : 1. Uji kredibilitas Dalam penelitian ini, kredibilitas data dilakukan dengan perpanjang pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, tringulasi.
63
a. Perpanjangan pengamatan Perpanjangan pengamatan dilakukan agar hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin akrab dan terbuka sehingga tidak ada informasi yang ditutup-tutupi.
Selain itu, perpanjangan pengamatan ini akan
difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Ketika setelah dicek kembali data sudah benar (kredibel) maka waktu perpanjangan penelitian dapat diakhiri. b. Meningkatkan ketekunan Dalam penelitian ini akan dilakukan pengamatan dengan cermat dan berkesinambungan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan memperoleh kepastian data dan urutan peristiwa yang terekam secara pasti dan sistematis. Data berupa buku referensi tak lupa dijadikan alat untuk mencari informasi bagi peneliti dalam mencari tau hal yang belum diketahui. c. Triangulasi Sugiyono (2013: 366) menerangkan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai cara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi sumber yang dilakukan dengan menanyakan hal yang sama melalui 3 sumber yang berbeda yaitu Kepala Sekolah, Guru, dan Siswa. Pengecekan dilakukan dengan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan data yang berasal dari sumber lain. Tringulasi tekhnik
64
yaitu mengecek data dengan sumber yang sama dengan tekhnik yang berbeda. 2. Pengujian Transferability Sugiyono (2013: 376), transferability dalam penelitian kualitatif ini
berkenaan
dengan pertanyaan
apakah
hasil
penelitian
dapat
digunakan dalam situasi yang lain. Supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian yang dilakukan ini maka peneliti akan membuat laporan yang menyertakan uraian secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya sehingga pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang jelas. 3. Pengujian Dependability Sugiyono
(2013:377)
menyatakan
bahwa
dalam
penelitian
kualitatif, uji dependability disebut juga uji reliabilitas. Dilakukan dengan melakukan penelitian
audit ini,
terhadap
peneliti
keseluruhan proses penelitian. Dalam
berusaha
untuk
menentukan masalah/fokus,
memasuki lapangan sehingga dapat mengenal dan bersahabat dengan lapangan dan orang disekitarnya, menentukan sumber data yang dapat melengkapi data dan dapat dijadikan acuan untuk menyusun data untuk dijjadikan jejak aktivitas lapangan. 4. Pengujian Confirmability Sugiyono (2013:377), penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Pengujian confirmability mirip dengan pengujian dependability sehingga dapat dilakukan bersamaan.
65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi SMA Negeri 6 Yogyakarta 1. Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan SMA Negeri 6 Yogyakarta SMA Negeri 6 Yogyakarta merupakan salah satu sekolah unggulan dengan akreditasi “A” dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Visi SMA Negeri 6 Yogyakarta adalah: “Terwujudnya Insan Cerdas, Unggul,
Dan Peduli
Lingkungan Hidup”. Visi ini merupakan kristalisasi dan upaya keras SMA Negeri 6 Yogyakarta dalam mencetak dan menghasilkan lulusan berkualitas dari sisi intelektual maupun moral, sehingga dapat berkembang dan bermanfaat untuk bangsa dan negara Indonesia. Adapun makna insan cerdas dan unggul adalah sebagai berikut: a. Insan cerdas adalah insan yang tajam pikirannya, cerdik, pandai, tanggap, berpengetahuan luas, terampil, berpikir ilmiah, kreatif, inovatif dan logis serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komputer. b. Insan unggul adalah insan yang mengerti siapa dirinya, masa depannya, berpikiran ke depan, punya rasa percaya diri, berpandangan terbuka, berbudi luhur, taat menjalankan agamanya, sopan santun, memiliki perasaan hati yang bersih, murni dan mendalam. c. Insan peduli lingkungan hidup, adalah insan yang mengerti, memahami, dan mau bertindak secara positif terhadap situasi dan kondisi lingkungan hidup di mana mereka berada, termasuk peduli etika berlalu lintas. 66
Dengan mempertimbangkan visi SMA Negeri 6 Yogyakarta, maka misi SMA Negeri 6 Yogyakarta sebagai berikut: 1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan dan individual 2. Mewujudkan pendidikan yang menghasilkan lulusan cerdas, terampil, beriman, bertaqwa, dan memiliki keunggulan kompetitif. 3. Mewujudkan jumlah siswa yang diterima di perguruan tinggi berkualitas tingkat nasional maupun internasional yang semakin tinggi 4. Mewujudkan lulusan yang cerdas dan kompetitif dengan penilaian otentik dan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan 5. Mewujudkan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi yang tangguh dan kompetitif 6. Mewujudkan kemampuan research yang cerdas dan kompetitif di tingkat nasional maupun internasional 7. Mewujudkan kemampuan berbahasa Inggris yang tangguh dan kompetitif di tingkat nasional maupun internasional 8. Mewujudkan kemampuan olimpiade sains yang tangguh dan kompetitif 9. Mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional 10. Mewujudkan sekolah sehat dan berwawasan lingkungan hidup. 11. Mewujudkan proses pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan etika berlalu lintas. 12. Mewujudkan kultur etika berlalu lintas. 67
13. Mewujudkan proses pembelajaran dengan perangkat kurikulum yang lengkap, mutakhir, dan berwawasan kedepan 14. Mewujudkan
organisasi
sekolah
yang
terus
belajar
(learning
organization) 15. Mewujudkan fasilitas sekolah yang relevan, mutakhir, dan berwawasan kedepan. 16. Mewujudkan lulusan tangguh yang mampu bersaing di kancah lokal maupun global. Tujuan Pendidikan SMA Negeri 6 Yogyakarta. Menghasilkan lulusan yang berkualitas agar mampu bersaing baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional dengan cara: 1. Meningkatkan rata-rata nilai ujian sekolah dan ujian nasional 2. Meningkatkan jumlah siswa yang diterima di Perguruan Tinggi terkemuka 3. Meningkatkan kemampuan di bidang penelitian. 4. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, dan peduli lingkungan hidup. 5. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, dan memiliki etika berlalu lintas. 6. Meraih prestasi akademik dan nonakademik dalam berbagai kejuaraan di tingkat lokal, nasional, dan internasional
68
7. Meningkatkan fungsi ”The Research School” dan pusat studi sekolah berwawasan lingkungan, serta sebagai sekolah model pendikan etika berlalu lintas. 8. Mengembangkan budaya dan karakter bangsa Indonesia bagi seluruh warga SMA Negeri 6 Yogyakarta.. 9. Menjalin kerja sama dengan lembaga penelitian 10. Menyelenggarakan pembelajaran yang berbasis Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM) Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut maka SMA Negeri 6 Yogyakarta memiliki indikator keberhasilan, yakni: 1. Meningkatnya rata-rata nilai ujian sekolah dan ujian nasional 2. Meningkatnya jumlah siswa yang diterima di Perguruan Tinggi terkemuka 3. Meningkatnya hasil penelitan dan karya ilmiah 4. Memiliki jiwa untuk melaksanakan 9 K,
mandiri, kreatif, inovatif,
berakhlak mulia, dan peduli lingkungan hidup 5. Meraih kejuaraan berbagai bidang baik akademik maupun nonakademik dalam berbagai lomba/olimpiade di tingkat regional, nasional, dan internasional 6. Memiliki sikap profesional dengan kemampuan melakukan penelitian / research, peduli lingkungan hidup pada seluruh warga sekolah. 7. Budaya dan karakter bangsa Indonesia diamalkan oleh warga sekolah. 8. Jalinan kerja sama yang saling bermanfaat. 69
9. Proses
pembelajaran
yang
aktif,
inovatif,
kreatif,
efektif
dan
menyenangkan. 2. Lokasi SMA Negeri 6 Yogyakarta SMA Negeri 6 Yogyakarta merupakan Sekolah Menengah Atas di Kota Yogyakarta yang memiliki Program Pendidikan Anti Korupsi sejak tahun 2014. Sekolah ini berlokasi di Jalan C. Simanjuntak nomor 2 Terban, Gondokusuman, KotaYogyakarta. Di
sebelah barat SMA Negeri 6
Yogyakarta adalah Jalan C. Simanjuntak, di sebelah utara ialah jalan Kahar Muzakir, di sebelah selatan ialah Hotel Orlen, dan di sebelah timur ialah Jalan Cik Di Tiro. SMA Negeri 6 Yogyakarta memiliki 2 pintu gerbang, yakni sebelah barat di jalan C simanjuntak dan di selatan yakni jalan Kahar Muzakir. Pintu gerbang utama ialah yang berada di Jalan Kahar Muzakir, jalan tersebut merupakan jalan satu arah sehingga untuk memasukinya harus melewati jalan Cik Dirto, sementara untuk gerbang di Jalan C. Simanjuntak hanya boleh dilalui oleh karyawan dan guru saja. Sekolah ini berada di lokasi strategis, selain dekat dengan toko buku Gramedia, toko buku terban, juga dekat dengan pom bensin. Kemudian lokasi jalan yang satu arah tidak menimbulkan kemacetan saat bubaran sekolah. Begitu memasuki gerbang sekolah, di sebelah kanan ada pos satpam dan di sebelah kiri ada tempat fotocopy. Halaman depan terlihat luas dan tertata, di sebelah timur gerbang terdapat lapangan olahraga yang luas. Disediakan pula lahan parkir untuk tamu di belakang ruang fotocopy, sedangkan lahan parkir untuk siswa 70
berada di dekat gerbang barat, namun saat memasuki gerbang utara siswa harus mematikan mesin dan mendorong kendaraanya hingga ke parkiran barat. Begitu memasuki lobi SMA Negeri 6 terdapat meja piket dan ruang tunggu dengan lemari kaca display tropi. Secara umum sekolah ini memiliki nilai kebersihan, keindahan dan kenyamanan yang tinggi. 3. Keadaan Sekolah SMA Negeri 6 Yogyakarta memiliki luas tanah 8.540 m2 dan luas bangunan 3.628 m2. Tanah sekolah sepenuhnya adalah tanah Kasultanan Yogyakarta. Sekolah dikelilingi pagar sepanjang 360 m. Bangunan sekolah pada umumnya dalam kondisi baik. Jumlah ruang untuk menunjang kegiatan belajar mengajar memadai. Kondisi sarana dan prasarana di SMA Negeri 6 Yogyakarta sudah didukung dengan sarana dan prasarana yang mencukupi unuk kegiatan belajar mengajar. Hal itu ditunjukkan dengan adanya fasilitas utama yang dimiliki sekolah ini, antara lain ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang komite sekolah, ruang tata usaha, ruang guru, 29 ruang kelas, ruang perpustakaan, 6 ruang laboratorium, 2 ruang AVA, masjid, mushola, ruang serbaguna, ruang osis, ruang ekstrakurikuler, ruang satpam, ruang BK, kantin, ruang gudang, 23 kamar mandi, ruang display, ruang research center, ruang UKS, Gallery lingkungan hidup, 2 ruang gedung, ruang display tropi, ruang satpam, ruang penggandaan, 2 lapangan olahraga, ruang pengelolaan sampah, taman, dan 2 parkiran.
71
Setiap
ruangan
juga
difasilitasi
oleh
sarana
pendukung
pembelajaran yang berbasis teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya CCTV pada setiap ruangan kelas dan halaman depan sekolah. Selain itu juga adanya komputer PC yang berjumlah 71 untuk mendukung keberlangsungan proses pendidikan, komputer tersebut berada di ruang guru, ruang wakil kepala sekolah, ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang BK, dan ruang laboratorium. Layanan internet dan hotspot juga tersedia di sekolah untuk menunjang proses belajar siswa, selain itu juga terdapat laptop dan proyektor yang dapat mendukung proses pembelajaran di kelas. 4. Anggaran Sekolah Anggaran sekolah berasal dari dana pemerintah dan dana yang dihimpun dari orang tua siswa. Setiap siswa dikenai biaya Rp 40.000,00 per bulan. Siswa kelas X dikenai biaya sumbangan peningkatan mutu akademik sebesar Rp 3.500.000,00. Tabel 4. Sumber Dana Pendidikan SMA Negeri 6 Yogyakarta: Tahun Ajaran
Pemerintah (Rupiah)
2012/2013 2.591.201.300 *) 2013/2014 4.454.456.700 *) 2014/2015 5.320.445.200 *) 2015/2016 6.101.881.600 *) *) termasuk gaji PNS
Komite Sekolah (Rupiah)
Jumlah (Rupiah)
3.435.230.644 3.028.602.500 2.243.206.450 1.319.917.800
6.026.431.944 7.483.059.200 7.563.651.650 7.421.799.400
Alokasi dana terutama diperuntukkan untuk menunjang kegiatankegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan memenuhi kelengkapan sarana belajar siswa. Berdasarkan data di atas terjadi peningkatan dana yang berasal dari pemerintah sejak tahun ajaran 2012/2013 hingga tahun 72
2015/2016. Peningkatan yang terjadi menyebabkan penurunan untuk sumbangan dana yang berasal dari komite sekolah. Jadi apabila dana yang bersunber dari pemerintah sudah tinggi maka dana yang berasal dari komite sekolah rendah. 5. Personil Sekolah Jumlah seluruh personil sekolah di SMA Negeri 6 Yogyakarta berjumlah 85 orang. Terdiri atas 59 orang guru dan 27 orang karyawan. Berdasarkan hal tersebut, susunan organisasi pengelola sekolah ialah sebagai berikut: Kepala Sekolah
Wakasek Humas
Wakasek Sarpras
Kepala Tata Usaha
Wakasek Kurikulum
Wakasek Kesiswaan
Wakasek Kesiswaan
Gambar 3. Susunan Personil Sekolah 6. Keadaan Siswa Peserta didik merupakan komponen utama sekolah dalam menjalankan fungsinya serta menjadi tolok ukur keberhasilan sekolah tersebut. Sekolah memiliki tugas untuk mengembangkan potensi serta bakat dan minat yang dimiliki setiap siswa. Dengan demikian siswa diberikan kesempatan dari sekolah untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Berikut siswa SMA Negeri 6 Yogyakarta pada tabel dibawah ini: 73
Tabel 5. Jumlah Siswa Jumlah Siswa No
Tahun Ajaran
Kelas X
Kelas XI
Kelas
Total
XII 1
2013/2014
254
260
257
771
2
2014/2015
256
253
259
768
3
2015/2016
256
259
253
766
Berdasarkan tabel di atas jumlah siswa di SMA Negeri 6 Yogyakarta mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan sekolah ingin memaksimalkan input yang ada serta mempertahankan mutu dan kualitas sekolah sehingga setiap tahun PPDB (Penerimaan Siswa Baru) diseleksi dengan ketat. Pada tahun ajaran 2015/2016 jumlah siswa seluruhnya 766 siswa. Siswa kelas X 256 siswa tersebar merata sebanyak 9 rombongan belajar. Siswa kelas XI 259 siswa tersebar merata program IPA sebanyak 7 rombongan belajar dan program IPS sebanyak 2 rombongan belajar. Siswa kelas XII 253 siswa tersebar merata program IPA sebanyak 6 rombongan belajar dan program IPS sebanyak 3 rombongan belajar. Kualitas lulusan siswa SMA Negeri 6 Yogyakarta ditunjukkan dengan tabel berikut ini: Tabel 6. Input Nilai UN Siswa
Tahun Ajaran 2010/2011 2011/2012 2012/2013
RataRata NUN Input
Rata-Rata NUN Output IPA IPS
8,93 9,07 9,26
7,52 7,58 7,89
7,78 7,86 7,98
Melanjutkan PT SNM PTN
SB MP TN
UM
LN
LL
JMH*
41
53
80
2
16
192
74
2013/2014 2014/2015
8,96 9,25
7,37 75,0 2
7,71 73,88
71 55
51 73
72 64
1 2
12 13
207 207
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun SMA Negeri 6 Yogyakarta telah berhasil meluluskan siswanya dengan presentase 100% pada tiap tahunnya. Selain itu SMA Negeri 6 Yogyakarta berhasil membimbing siswanya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi seperti UGM, UNY, UMY, AKPER, UNAIR, UST, POLRI, dan sebagainya. 7. Kerja Sama Sekolah Kerjasama sekolah dengan pihak lain perlu dilakukan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. SMA Negeri 6 Yogyakarta memiliki banyak relasi dengan pihak luar, hal ini bermanfaat untuk pengembangan diri sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Kerjasama sekolah terdiri atas kerjasama dengan orang tua, alumni, pendidikan tinggi. Kerja sama dengan orang tua, kerja sama dengan orang tua siswa dilaksanakan melalui Komite Sekolah. Ada 5 peran orang tua dalam pengembangan sekolah, yaitu sebagai onatur dalam menunjang kegiatan dan sarana sekolah, mitra sekolah dalam pembinaan pendidikan, mitra dalam membimbing kegiatan siswa, mitra dialog dalam peningkatan kuallitas pendidikan dan sumber belajar. Kerjasama dengan alumni, kerjasama dengan alumni merupakan organisasi informal yang memberikan sumbangan terhadap kemajuan 75
sekolah baik dalam bentuk material maupun nonmaterial untuk ikut serta meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Kerjasama degan lembaga pendidikan tingi baik negeri maupun swasta, antara lain dikemas dalam bentuk pemberian informasi studi lanjut Perguruan Tinggi, Peningkatan kualitas sumber daya sekolah. Hal ini bertujuan agar siswa memiliki minat yang tinggi untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Selain itu juga bekerjasama dengan lembaga Bimbingan Belajar, untuk meningkatkan kemampuan dan penguasaan kompetensi hasil pembelajaran. Lembaga Psikologi Indonesia, dalam penyelenggaraan tes psikologi untuk pembimbingan penjurusan maupun kelanjutan studi. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta dalam pengelolaan program lingkungan hidup Selain itu SMA Negeri 6 Yogyakarta sebagai The Research School of Jogja juga memiliki desa binaan. Desa binaan untuk menerapkan hasil penelitian siswa sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, desa binaan tersebut yakni: 1) Gedongkiwo: Pengelolaan Ampas Tahu 2) Mutihan: Pengelolaan Emping Melinjo 3) Klajuran: Pengolahan Sampah 4) Paraksari Pakem: Pengolahan Pelet Tulang Ayam 8. Prestasi Sekolah SMA Negeri 6 Yogyakarta merupakan sekolah yang unggul dengan siswa-siswa yang menjuarai berbagai bidang perlombaan. Ketika memasuki 76
pintu gerbang SMA Negeri 6 Yogyakarta akan terlihat bangunan berlantai 2 dengan lobi yang luas dipenuhi dengan tropi piala kejuaraan dari siswa baik akademik maupun non akademik serta tropi penghargaan dari berbagai lembaga. Sebagai sekolah yang peduli pada lingkungan hidup membawa SMA Negeri 6 Yogyakarta menjadi Juara 1 Sekolah Adiwiyata Kategori SMA/ MA/ SMK tingkat DIY tahun 2015. Tidak hanya di bidang umum, SMA Negeri 6 Yogyakarta juga peduli pada bidang keagamaan dengan menjadi juara Juara 3 Lomba Nasyid Tingkat Kota Yogyakarta tahun 2015. SMA Negeri 6 Yogyakarta memiliki banyak prestasi di bidang akademik dan non-akademik, hal ini ditunjukkan dengan prestasi yang telah dicapai oleh siswanya, terhitung dari tahun 2008 hingga 2015, tercatat 103 juara yang berhasil di dapat. SMA Negeri 6 juga unggul dalam bidang Karya Tulis Ilmiah, hal ini ditunjukkan dengan disabetnya Juara I tingkat Nasional LKTI (Lomba Karya Tulis Ilmiah) tahun 2008, Special Award International Conferences of Young Scientis tahun 2012, dan 40 Karya Tulis Ilmiah siswa berhasil didanai dan mendapat beasiswa penelitian dari Dikpora Provinsi DIY tahun 2012. Tidak berhenti dalam karya tulis Ilmiah, siswa di SMA Negeri 6 Yogyakarta juga mumpuni dalam setiap mata pelajaran seperti Juara I Teater Tingkat DIY oleh FLS2N tingkat Kota Yogyakarta tahun 2013, juara I lomba debat Ekonomi 2013, Juara I Reporter TV tingkat DIY-Jateng Broadcast Education Center Solo Tahun 2014, dan Juara I Speech Contest Tingkat Nasional tahun 2015, dan lain-lain. 77
B. Deskripsi Data Hasil Penelitian Hasil penelitian ini didasarkan pada hasil observasi dan wawancara secara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, dan Siswa. Wawancara yang telah peneliti lakukan membahasn mengenai implementasi program pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Adapun yang menjadi fokus penelitian berupa strategi sekolah dalam implementasi program pendidikan anti korupsi, faktor pendukung dan penghambat, kemudian hasil dari adanya program pendidikan anti korupsi. 1. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta a. Latar Belakang Terbentuk Program Pendidikan Anti Korupsi Program Pendidikan Anti Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbentuk atas dasar maraknya kasus korupsi di Indonesia yang seperti sudah membudaya. KPK beserta jajarannya kemudian membuat suatu upaya
pencegahan (preventif) melalui lembaga
pendidikan untuk melaksanakan Program Pendidikan Anti Korupsi. Program tersebut bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada siswa sejak dini, membiasakan perilaku hidup yang mencerminkan nilai-nilai anti korupsi, meningkatkan kepedulian siswa dan warga sekolah lainnya mengenai nasib bangsa, khususnya terkait dengan dampak perbuatan para koruptor, meningkatkan kreativitas dan aktivitas siswa dalam belajar. Hal ini sesuai dengan kebijakan di atasnya yaitu Instruksi Presiden (Inpres) No 78
5/2004
tentang
Percepatan
Pemberantasan Korupsi. Pada bagian Diktum ke-11 (Instruksi Khusus) poin ke 7 menugaskan kepada Menteri Pendidian
Nasional
untuk
menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan baik formal dan nonformal. SMA Negeri 6 Yogyakarta sebagai sekolah yang memiliki keunggulan riset dengan visi terwujudnya insan cerdas, unggul, dan peduli lingkungan hidup turut menerapkan pendidikan anti korupsi (PAK). Latar belakang sekolah ini menjalankan program tersebut dikarenakan permasalahan korupsi yang tak kunjung usai sehingga Kepala Sekolah berinisiatif untuk menjalankan program pendidikan anti korupsi. Hal ini disampaikan oleh Bapak ES, beliau menyatakan: “Pada awalnya Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 ini terbentuknya karena Bapak Kepala Sekolah memiliki inisiatif untuk melaksanakan program tersebut, kemudian dikoordinasikan dan dibentuk Tim Pengelola”. (Wawancara pada Kamis 19 Januari 2017, pukul 09.00 WIB) Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu PS, beliau menyatakan: “Sebelumnya program ini merupakan inisiatif dari Bapak Kepala Sekolah, bukan anjuran dari Dinas. Jadi Bapak setelah melakukan koordinasi dan membentuk Tim Pengelola kemudian membuat proposal untuk diajukan ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta” (Wawancara pada Senin, 23 Januari 2017, pukul 09.00 WIB) Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa adanya Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta merupakan inisiatif dari Bapak Kepala Sekolah. Setelah Kepala Sekolah berinisiatif 79
untuk melaksanakan program tersebut kemudian dikoordinasikan untuk dibentuk tim pengelola. Sedangkan untuk tahun pelaksanaan program pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta sudah berlangsung sejak Maret 2014. Sejak tahun 2014 dibentuklah program pendidikan anti korupsi yang memiliki tujuan untuk membentuk siswa agar memiliki sikap yang anti korupsi seperti yang disampaikan oleh Bapak MK selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 6 Yogyakarta: “Terbentuknya pada tahun 2014, sebenernya sebelumnya kami sudah membangun itu melalui kantin kejujuran. Tetapi secara legal formal pendidikan anti korupsi itu dibentuk pada tahun 2014” (Wawancara pada Jumat, 27 Januari 2017 pukul 07.00 WIB) Begitu juga yang disampaikan oleh Bapak AF selaku tenaga pendidik di SMA Negeri 6 Yogyakarta bahwa: “Sebenarnya sebelum adanya program anti korupsi, kami sudah memiliki kantin kejujuran sejak lama mbak sekitar tahun 2006. Kemudian didukung dengan adanya program pemerintah tentang sosialisasi kaitannya dengan anti korupsi. Terus para guru dan siswa itu keduanya mengikuti semacam workshop atau talkshow agar penanaman nilai anti korupsi tidak hanya untuk siswa saja tetapi juga untuk guru. Nah karena sudah ada program kantin kejujuran itu kita jadi nyambung saja, karena ada sinergi dan tinggal dikembangkan” (Wawancara pada Kamis, 19 Januari 2017 pukul 11.00) Hal senada diungkapkan oleh Ibu PS. Beliau menyatakan bahwa: “Sebenarnya sudah lama sejak ada kantin kejujuran disini, kemudian dikembangkan dan dibentuk Program Pendidikan Anti Korupsi. Dari segi tujuan kan sebenarnya sama, untuk membentuk individu agar berkarakter positif seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Kemudian ada implementasi di kurikulum juga. Tetapi secara teknis baru terbentuk tahun 2014” (Wawancara pada Senin, 23 Januari 2017) 80
Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa sebelum program pendidikan anti korupsi dibentuk, SMA Negeri 6 Yogyakarta sudah memiliki Kantin Kejujuran, dimana kantin kejujuran tersebut berpengaruh besar dalam menanamkan nilai kejujuran kepada siswa. Sehingga adanya kantin kejujuran dengan pembentukan program pendidikan anti korupsi sudah memiliki kesinergian satu sama lain. Selain itu pelaksanan program juga didukung oleh dana bantuan sosial dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan program pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Hal ini disampaikan oleh Bapak MK: “Sumber dana berasal dari kementrian pendidikan dan kebudayaan karena pada waktu itu Kementrian juga mengadakan program terkait anti korupsi. Lalu SMAN 6 Yogyakarta ini mengajukan proposal dan kemudian di acc oleh pihak kementrian pendidikan dan kebudayaan” (Wawancara pada 27 Januari 2017 pukul 07.00 WIB) Hal senada juga disampaikan oleh Bapak HS: “Sumber dana berasal dari kementrian pendidikan dan kebudayaan karena pada waktu itu Kementrian juga mengadakan program terkait anti korupsi” (Wawancara pada 25 Januari 2017 pukul 09.00 WIB). Berdasarkan paparan di atas menjelaskan bahwa implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta terbentuk pada Maret 2014. Program Pendidikan Anti Korupsi ini merupakan pengembangan dari program kantin kejujuran yang telah dibangun sejak tahun 2006. Memiliki kesamaan tujuan yakni untuk menanamkan nilai kejujuran kepada siswa maka antara program 81
pendidikan anti korupsi dengan kantin kejujuran memili sinergi satu sama lain. Program PAK terbentuk pertama kali karena inisiatif Kepala Sekolah yang prihatin dengan keadaan Negara Indonesia dimana kasus korupsi semakin marak. Kemudian setelah melalui proses koordinasi dibentuklah tim pengelola program PAK yang disahkan dengan adanya Surat Keputusan Kepala Sekolah. Implementasi Program PAK tidak hanya mendapat dukungan partisipasi warga sekolah, namun juga mendapat dukungan dana bantuan sosial dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Banyaknya dukungan dari berbagai pihak kemudian terbentuklah Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta. b. Susunan Organisasi Program Pendidikan Anti Korupsi Susunan organisasi untuk pelaksanaan program pendidikan anti korupsi yang dibentuk pada tahun 2014 disahkan dengan adanya Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Yogyakarta Nomor 188/210 Tahun Ajaran 2014/2015. Surat Keputusan menjadi awal implementasi Program PAK. Pembentukan Organisasi (Tim Pelaksana) Bantuan Sosial Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di SMA Negeri 6 Yogyakarta terbentuk sejak pengajuan dana bantuan sosial PAK, yakni 3 Maret 2014 dan dikembangkan setelah dana bantuan tersebut diterima, yakni bulan Juli 2014. Berdasarkan adanya surat keputusan (terlampir) tersebut juga dilampirkan penugasan untuk guru-guru di SMA Negeri 6 Yogyakarta 82
untuk melaksanakan Program Pendidikan Anti Korupsi. Struktur Organisasinya ialah sebagai berikut: Penanggung Jawab
Ketua Program
Sekretaris
Bendahara
Anggota-anggota Gambar 4. Struktur Organisasi Program Pendidikan Anti Korupsi Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak MK selaku pimpinan sekolah tersebut. “Penanggung jawabnya tentu saya selaku kepala sekolah, kemudian Pak ES sebagai ketua, Bu PS sebagai sekretaris, dan Bu AU dibantu Bu EN sebagai bendahara, kemudian guru yang lainnya sebagai anggota dengan dibagi tugas-tugas pertanggung jawaban”. (Wawancara pada 27 Januari 2017 pukul 07.00 WIB) Untuk penetapan tugas bagi tim pengelola Program Pendidikan Anti Korupsi, hal ini juga sudah di tetapkan dalam SK (Surat Keputusan) Kepala Sekolah yang sudah di sahkan pada maret 2014. “Untuk pembagian tugas sudah ada surat keputusannya dari Pak Kepala Sekolah, tim pengelolanya terdiri dari Bapak Kepsek sebagai penanggung jawab, saya sebagai Ketua Program Pendidikan Anti Korupsi, Bu PS itu sekretaris, Bu AU dan Bu EN sebagai bendahara, kemudian guru lain penanggung jawab kegiatan kreatif” (Wawancara pada Kamis 19 Januari 2017, pukul 09.00 WIB) 83
Sebagai tim pengelola Program Pendidikan Anti Korupsi, sudah dibagi pula tugas masing-masing penanggung jawab, sesuai dengan SK yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah. Jabatan inti dalam tim pengelola Program Pendidikan Anti Korupsi ialah Penanggung jawab, Ketua Program, Sekretaris, dan Bendahara. Berikut ini ialah jabatan dan uraian tugas masing-masing tim pengelola program: Penanggung Jawab, tugas pokok penanggung jawab ialah bertanggung jawab secara umum pengelolaan Program Pendidikan Anti Korupsi, Mengeluarkan kebijakan sekolah yang mendukung program, Menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) Aktivitas Kepala Sekolah, dan Menyusun instrumen kendali SOP Aktivitas Kepala Sekolah. Jabatan penangung jawab dipegang oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Yogyakarta. Ketua Program Pendidikan Anti Korupsi, tugas pokok ketua Program Pendidikan Anti Korupsi ialah Menyusun Program Umum, Menyusun SOP Keterbukaan Informasi Publik, Menyusun Instrumen Kendali Pelaksanaan SOP Keterbukaan Informasi Publik, Menyusun SOP Kemitraan, dan Menyusun Instrumen Kendali pelaksanaan SOP Kepala Sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut telah dibentuk kegiatankegiatan yang menunjang pelaksanaan Program Pendidikan Anti Korupsi, yakni sosialisasi, kegiatan kreatif seperti lomba pidato, lomba cerdas cermat, lomba pembuatan video parodi, dan pengembangan media informasi terkait sikap anti korupsi. 84
Sekretaris, tugas pokok sekretaris ialah menyiapkan administrasi dan menyusun laporan kegiatan. Laporan kegiatan disusun guna mengetahui secara lebih mendalam proses berlangsungnya kegiatan tersebut dan untuk diketahui keefektifan kegiatan yang dimaksud. Bendahara, tugas pokok bendahara ialah Mengelola Keuangan, Menyusun Laporan pertanggungjawaban keuangan, Menyusun SOP bantuan APBN dan RAPBS, Menyusun Instrumen Kendali Pelaksanaan SOP Bantuan APBN dan RAPBS. Berdasarkan surat keputusan kepala sekolah bendahara terdiri dari bendahara I dan bendahara II, sementara tugas bendahara II ialah Membantu Bendahara I mengelola Keuangan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan, Menyusun SOP bantuan APBN dan RAPBS, Menyusun Instrumen Kendali Pelaksanaan SOP Bantuan APBN dan RAPBS. Anggota, berdasarkan surat keputusan kepala sekolah (terlampir) dijelaskan bahwa tim pengelola program yang menjadi anggota berjumlah 22 orang. Tugas masing-masing anggota dalam tim pengelola program pendidikan anti korupsi ialah membuat SOP Aktivitas pendidik beserta instrumen kendalinya, membuat SOP Tata Tertib Sekolah beserta instrumen kendalinya, membuat SOP Penerimaan Siswa Baru beserta instrumen kendalinya, membuat SOP aktivitas Tenaga Kependidikan beserta instrumen kendalinya, kemudian bertanggung jawab pada masing-masing kegiatan penunjang program seperti kegiatan kampanye anti korupsi dengan penyebaran stiker, lomba cerdas cermat anti korupsi, 85
lomba pidato anti korupsi, lomba pembuatan video anti korupsi, dan pengembangan media informasi anti korupsi di sekolah. c. Sumber Dana Program Pendidikan Anti Korupsi Implementasi program pendidikan anti korupsi merupakan salah satu program yang mendapatkan dukungan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta berupa dana bantuan sosial. Hal ini disampaikan oleh Bapak MK, beliau menyatakan sebagai berikut: “Sumber dana berasal dari kementrian pendidikan dan kebudayaan karena pada waktu itu Kementrian juga mengadakan program terkait anti korupsi. Lalu SMAN 6 Yogyakarta ini mengajukan proposal dan kemudian di acc oleh pihak kementrian pendidikan dan kebudayaan” (Wawancara pada Jumat, 27 Januari 2017, pukul 07.00 WIB) Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak ES, beliau menyatakan: “Murni dari pemerintah, sekolah tidak menganggarkan dana karena pada saat itu kami mengajukan proposal untuk di danai oleh Dinas Pendidikan dan kemudian di setujui” (Wawancara pada Kamis, 19 Januari 2017) Berdasarkan
paparan
di
atas
dapat
diketahui
bahwa
implementasi program pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta mendapatkan dana bantuan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
86
d. Kegiatan Pengembangan Program Pendidikan Anti Korupsi 1) Persiapan Program Pendidikan Anti Korupsi Pelaksanaan Program Pendidikan Anti Korupsi tentunya memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan agar program berjalan dengan sempurna. Tahapan pertama yang dilakukan oleh pihak sekolah diantaranya ialah pembentukan struktur organisasi. Pembentukan tim pengelola ini dibentuk pada maret 2017, tugas utama tim pada saat itu ialah untuk membuat proposal guna mendapatkan dana bantuan sosial dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Hal ini disampaikan oleh Bapak MK, beliau menyatakan: “Kegiatan awalnya tentunya persiapan ya mbak. Nah dari persiapan itu kemudian kita membentuk tim, setelah tim terbentuk kita berkoordinasi dan membuat beberapa kegiatan-kegiatan. Namun kegiatan yang kita jalankan disini tidak semuanya berdiri sendiri mbak. Kita juga mengundang dari Kejaksaan Tinggi dan KPK untuk memberikan arahan awal karena profesionalisme bidang kan ada di mereka. Saat pembentukan TIM itu kita membuat proposal untuk diajukan” (Wawancara pada Jumat, 27 Januari 2017 pukul 07.00 WIB) Hal senada juga diuangkapkan oleh Bapak ES sebagai ketua Program Pendidikan Anti Korupsi, beliau menyatakan sebagai berikut: “Dari pimpinan (kepala sekolah) dan dibentuk tim pelaksana dan kemudian adanya koordinasi. Seiring dengan itu ada program dari pemerintah menyediakan dana bantuan bagi lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi, kemudian kami mengajukan proposal dan terpilih” (Wawancara pada Kamis, 19 Januari 2017, pukul 09.00 WIB)
87
Tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh pihak sekolah diantaranya ialah rapat persiapan, rapat yang berlangsung sejak penurunan dana dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Rapat persiapan dilakukan pada minggu kedua bulan Juli 2014 untuk menindaklanjuti dana bantuan yang sudah diterima. Dalam rapat ini dilakukan pembagian kerja sesuai dengan surat keputusan kepala sekolah tentang tim pelaksana PAK di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Hal ini disampaikan oleh Ibu PS, beliau menyatakan sebagai berikut: “Pada tahap persiapan, tentu yang pertama dilakukan itu ialah pembentukan Tim Pengelola, kemudian dilaksanakan rapat persiapan untuk membahas langkah selanjutnya. Pada waktu rapat kami sudah menerima dan bantuan sosial, kalau tidak salah bulan Juli 2014 dilaksnakan rapat pertama setelah ada penerimaan dana bantuan. Setelah itu menyusun programprogram kegiatan yang terkait Pendidikan Anti Korupsi tersebut” (Wawancara pada Senin, 23 Januari 2017 pukul 09.00 WIB) Hal ini senada dengan yang Bapak AF sampaikan, beliau menyatakan bahwa: “Awalnya pembentukan tim pengelola, kemudian dikembangkan setelah adanya penurunan dana. Setelah kami menerima dana bantuan tersebut, kami mengadakan rapat untuk menentukan langkah selanjutnya. Kemudian disusunlah kegiatan-kegiatan terkait Program Pendidikan Anti Korupsi” (Wawancara pada Kamis, 19 Januari 2017 pukul 11.00 WIB) Setelah rapat kemudian tim pengelola menyusun berbagai kegiatan yang mendukung program. Kegiatan tersebut tentunya telah memiliki penanggung jawab masing-masing dengan harapan kegiatan berlangsung dengan lancar. Setelah adanya penyusunan kegiatan88
kegiatan dan disepakati bersama, langkah terakhir dalam persiapan yakni sosialisasi. Hal ini disampaikan oleh Bapak HS. Beliau menyatakan bahwa: “Rapat bersama itu tujuannnya untuk membahas kelanjutan program Pendidikan Anti Korupsi itu sehubungan sudah adanya penerimaan dana bantuan sosial. Setelah itu kemudian dibentuklah program-program dan di sosialisasikan” (Wawancara pada Rabu, 25 Januari 2017) Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak MK. Beliau menyatakan sebagai berikut: “Saat pembentukan TIM itu kita membuat proposal untuk diajukan pada bulan maret 2014. Kemudian dikembangakan lagi saat penerimaan dana yakni Juli 2014. Lalu kami menyusun kegiatan yang mendukung program, dan sosialiasi kepada warga sekolah” (Wawancara pada Jumat, 27 Januari 2017) Pernyataan diperkuat oleh Bapak ES. Beliau menyatakah bahwa: “Tim Pengelola kemudian dikembangkan setelah dana diterima yaitu Juli 2014. Lalu diadakan rapat, pembentukan kegiatan, dan sosialisasi.” (Wawancara pada Kamis, 19 Januari 2017) Berdasarkan paparan di atas maka persiapan pelaksanaan Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta diawali oleh beberapa tahapan, yakni: a) Pembentukan
Organisasi
(Tim
Pelaksana)
Bantuan
Sosial
Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Panitia ini terbentuk sejak pengajuan dana bantuan sosial PAK,
89
yakni 3 Maret 2014 dan dikembangkan setelah dana bantuan tersebut diterima, yakni bulan Juli 2014 b) Rapat persiapan dilakukan pada minggu kedua bulan Juli 2014 untuk menindaklanjuti dana bantuan yang sudah diterima. Dalam rapat ini dilakukan pembagian kerja sesuai dengan surat keputusan kepala sekolah tentang tim pelaksana PAK di SMA Negeri 6 Yogyakarta. c) Penyusunan program kegiatan dilakukan pada minggu kedua bulan Juli dan menghasilkan program-program yang lebih terperinci dan dikembangkan dari proposal kegiatan. d) Sosialisasi kegiatan Pendidikan Anti Korupsi diawali dengan informasi program PAK di sekolah dengan sasaran seluruh warga sekolah, yakni siswa, guru, dan karyawan. 2) Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi yang dilaksanakan sejak tahun 2014 diawali dengan sosialisasi yang melibatkan seluruh warga sekolah, sosialisasi ini membutuhkan pihak kedua yakni Kejaksaan Tinggi sebagai pihak yang profesional di bidangnya untuk menjadi narasumber dalam sosialisasi Program Pendidikan Anti Korupsi. Selain sosialisasi kemudian diadakan kegiatan kreatif yang bertujuan untuk mengasah siswa agar kreatif yaknik dengan lomba cerdas cermat anti korupsi, lomba pidato anti korupsi, lomba video parodi. Untuk kegiatan selanjutnya ada kantin 90
kejujuran, slogan-slogan, dan pembiasaan. Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi dapat dijabarkan sebagai berikut: a) Sosialiasi Pendidikan Anti Korupsi Sosialisasi terkait program pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan dengan menyelenggarakan seminar atau workshop mengenai Pendidikan Anti Korupsi bagi warga sekolah. Kegiatan seminar ini melibatkan seluruh unsur penyelenggara pendidikan, meliputi tenaga pendidik (staf guru), tenaga kependidikan (Staf Tata Usaha), dan siswa. Nara sumber yang dihadirkan dalam seminar ini sangat kompeten dan ada keterlibatan langsung dengan Pendidikan Anti Korupsi, di antaranya adalah pejabat dari Kejaksaan Tinggi DIY dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Kerjasama yang dilakukan sekolah disebabkan oleh sekolah membutuhkan tenaga profesional dalam menjelaskan apa yang dimaksud dengan korupsi dan bagaimana pencegahannya, sehingga kerjasama dengan pihak yang profesional perlu dilakukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu LDS. Beliau menyatakan bahwa: “Program ini kita kerjasama dengan pihak kedua, dulu itu diberikan sosialisasi dari kejaksaan tinggi mbak. Jadi kita tidak berdiri sendiri. Karena untuk menjelaskan kepada anak apa itu korupsi, bagaimana pencegahannya, 91
bagaimana dampak yang dihasilkan jika kita melakukan korupsi, itu semua informasi penting yang harus disampaikan oleh orang yang lebih ahli. Jadi dalam sosialisasi itu kami bekerjasama dengan pihak profesional seperti Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.” (Wawancara pada Senin, 23 Januari 2017 pukul 11.00 WIB) Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak MK, beliau menyatakan sebagai berikut: “Ya tentunya ini merupakan salah satu kegiatan yang membutuhkan bantuan dari pihak yang ahli di bidangnya, karena apabila dari sekolah sendiri justru menimbulkan ketidaksesuaian jika salah menyampaikan informasi yang begitu penting ini. Maka dari itu kami juga memerlukan sosialisasi dari pihak yang ahli sehingga bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi DIY merupakan langkah yang baik” (Wawancara pada Jumat, 27 Januari 2017 pukul 07.00 WIB) Sosialisasi kegiatan Pendidikan Anti Korupsi secara internal di Sekolah dengan mengundang nara sumber : (1) Bapak PS dari Kejaksaan Tinggi DIY (2) Ibu AA dari Kejaksaan Tinggi DIY (3) Bapak RD dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Kegiatan ini diikuti oleh siswa, guru dan karyawan. Dalam kegiatan ini nara sumber dari Kejaksaan Tinggi DIY mengenalkan Undang-Undang
Tipikor,
contoh-contoh
tindak
korupsi
di
Indonesia. Peserta juga berdialog dan bertanya jawab tentang kasus-kasus korupsi dan penanganannya di Indonesia.
92
Gambar 5. Sosialisasi Program Pendidikan Anti Korupsi b) Penyusunan SOP PAK Sekolah Beserta Instrumen Kendalinya Standar operasional prosedur (SOP) ini disusun untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam budaya sekolah. Manfaat adanya SOP sendiri bertujuan untuk mengatur dan memberikan pedoman untuk suatu penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak MK selaku Kepala Sekolah, beliau menyatakan sebagai berikut: “Jadi untuk menginternalkan nilai-nilai pada seluruh warga sekolah maka kita juga pelru membuat Standar Operasional Prosedur dalam seluruh penyelenggaraan pendidikan, sehingga dengan adanya pedoman dari SOP tersebut, bisa teratur saat proses pelaksanaannya, dan diharapkan seluruh warga sekolah berkolaborasi untuk menciptakan kegiatan yang mengandung nilai-nilai anti korupsi, karena sebagai pendidik kan harus yang memberikan tauladan” (Wawancara pada Jumat 27 Januari 2017 pukul 07.00) Hal ini senada dengan dengan yang disampaikan oleh Bapak ES selaku wakasek bagian Humas. Beliau menyatakan sebagai berikut: “Sekolah kami juga membuat dokumen-dokumen tentang Standar Operasional Prosedur yang didalamnya regulasi 93
tindakan agar menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi pada setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan” (Wawancara pada Kamis, 19 Januari 2017, pukul 09.00 WIB) Dokumen yang dihasilkan meliputi: (1) SOP RKAS POS ini memuat prosedur pengelolaan anggaran sekolah (APBS) pada tahun ajaran 2014/ 2015. (2) SOP PPDB (Penerimaan Siswa Baru) POS ini memuat prosedur penerimaan siswa baru di SMA Negeri 6 Yogyakarta tahun ajaran 2014/ 2015. (3) SOP Pengelolaan Bantuan (APBN) POS ini memuat prosedur penerimaan siswa baru di SMA Negeri 6 Yogyakarta tahun ajaran 2014/ 2015. (4) SOP Pengelolaan Tata Tertib Sekolah POS ini memuat prosedur pengelolaan tata tertib sekolah, baik kepala sekolah, guru, karyawan, maupun siswa. (5) SOP Keterbukaan Informasi Publik POS ini memuat prosedur pengelolaan informasi sekolah agar memiliki keterbukaan informasi publik. (6) SOP Kemitraan POS ini memuat prosedur pengelolaan program kemitraan SMA Negeri 6 Yogyakarta
94
c) Kegiatan Kreatif, Kegiatan kreatif berupa lomba-lomba kreatif untuk mengembangkan pola pikir, kreativitas, dan nilai-nilai anti korupsi kepada siswa. Kegiatan ini meliputi adanya perlombaan pidato anti korupsi, lomba cerdas cermat anti korupsi, lomba video parodi, dan penyebaran stiker. Pernyataan Bapak MK selaku Kepala Sekolah ialah sebagai berikut: “Kegiatanya dulu tentunya dimulai dari sosialisasi di sekolah, kemudian juga ada kampanye dengan penyebaran stiker anti korupsi di jalan-jalan, kemudian pelaksanaan lomba-lomba kreatif untuk menumbuhkan ide-ide dalam diri siswa, dan adanya workshop dari Kejaksaan Tinggi” (Wawancara pada Jumat, 27 Januari 2017, pukul 07.00 WIB) Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak ES selaku Waka Humas, beliau mengungkapkan: “Sosialisasi di lingkungan sekolah, kampanye di jalanjalan dengan penyebaran stiker, kemudian pelaksanaan lomba-lomba kreatif untuk menumbuhkan ide-ide dalam diri siswa, dan adanya workshop dari Kejaksaan Tinggi” (Wawancara pada Kamis, 19 Januari pukul 09.00 WIB). Berdasarkan paparan di atas, kemudian peneliti melakukan studi dokumentasi. (1) Lomba pembuatan video pendidikan anti korupsi Kegiatan kreatif berupa lomba pembuatan video parodi mengenai sikap anti korupsi akan bermanfaat untuk menambah wawasan siswa tentang seperti apakah perilaku yang menjurus kepada tindak korupsi, dan bagaimana upaya 95
pencegahannya. Siswa yang tergabung dalam satu kelas untuk membuat video anti korupsi juga merasakan senang saat pembuatan proses video tersebut. Hal ini diungkapkan oleh DAK siswa kelas XII IPS 2, ia menyatakan sebagai berikut: “Dulu itu ada mbak pembuatan video anti korupsi, disitu dibuatnya satu kelas, dan menyenangkan jadinya kita bisa tau kalau tindakan yang speerti itu menjurus kea rah korupsi, kemudian pencegahan yang dilakukan membutuhkan kolaborasi dari semua teman-teman. Terus kita juga jadi lebih akrab dengan temen-temen sekelas karena pembuatan video tersebut” (Wawancara pada Rabu, 25 Januari 2017, pukul 11.00 WIB) Hal tersebut juga diungkapkan oleh SO siswa kelas XII IPA 4, ia menyatakan sebagai berikut: “Dengan adanya lomba-lomba tentang anti korupsi kan mau tidak mau kita harus mempelajarinya terlebih dahulu tentang apa itu korupsi dan anti korupsi. Kemudian untuk mengikuti pelrombaanya kita menjadi belajar lebih dalam lagi untuk mengetahui seluk beluk bagaimana anti korupsi yang sebenarnya, jadi itu bermanfaat untuk kita menambah wawasan” (Wawancara pada Selasa, 31 Januari 2017, pukul 10.00 WIB). (2) Lomba pidato pendidikan anti korupsi Lomba pidato sebagai bagian dari kegiatan kreatif yang menunjang program pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Lomba pidato diadakan dengan mempersilahkan kepada seluruh siswa dari kelas X hingga kelas XII untuk mendaftar. Animo siswa untuk mengikuti perlombaan inipun sangat tinggi, hal ini ditunjukkan dengan 96
banyaknya siswa yang mendaftar melebihi prediksi. Hal ini disampaikan oleh Ibu PS: “Semua kegiatan kreatif yang tim pengelola bentuk terbilang sukses mba, karena partisipasi dari siswa cukup tinggi. Pendaftar perlombaan pidato anti korupsi itu melebihi prediksi” (Wawancara pada Senin, 23 Januari pukul 11.00 WIB) Siswa
pun
menyampaikan
bahwasanya
dengan
diadakan lomba pidato ini mereka lebih mendalami apa itu korupsi dan hal tersebut berguna untuk menambah wawasan mereka sehingga dapat menanamkan sikap anti korupsi dalam diri sejak dini. Hal ini disampaikan oleh AHA: “Alhamdulillah mbak adanya lomba pidato itu kami selain mendapat hadiah juga jadi tau tentang apa itu tindak pidana korupsi, bagaimana dampaknya, dan apa yang harus kita lakukan untuk mencegahnya. Jadi menurut saya ini sangat bermanfaat” (Wawancara pada Selasa, 31 Januari 2017, pukul 11.00)
Gambar 6. Lomba Pidato Anti Korupsi (3) Lomba cerdas cermat anti korupsi Kegiatan keratif penunjang lainnya ialah perlombaan cerdas cermat. Cerdas cermat diikuti oleh 3 group dengan masing-masing group berjumlah sekitar 5 orang. Lomba cerdas 97
cermat dipilih sebagai kegiatan penunjang program pendidikan anti korupsi karena melalui lomba cerdas cermat siswa dituntut untuk beripikir kritis. Siswa yang berpikir kritis dapat menentukan apakah sebuah pernyataan tersebut benar atau salah, sehingga siswa dapat aktif dalam menganalisis suatu pernyataan. Berkaitan dengan pendidikan anti korupsi tentunya materi lomba cerdas cermat ialah tentang korupsi. Siswa tentunya akan mempelajari lebih dalam mengenai komponenkomponen dalam tindak pidana korupsi, sehingga wawasan siswa tentang tindak pidana korupsi dengan adanya kegiatan lomba cerdas cermat anti korupsi akan bertambah.
Gambar 7. Lomba Cerdas Cermat Anti Korupsi d) Pengembangan Media informasi Anti Korupsi di Lingkungan Sekolah. Media informasi yang dikembangkan adalah website sekolah, pembuatan poster, dan stiker PAK. Keefektifan adanya media pengembangan di lingkungan sekolah berfungsi sebagai pengingat yang akan selalu dibaca siswa dan diharapkan akan 98
dietarapkan oleh siswa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Media yang digunakan berupa x-banner yang menarik, dan stiker. Adanya x-banner memberikan pemahaman kepada siswa bahwa menjaga perilaku agar terhindar dari tindakan korupsi dibutuhkan pembiasaan sejak dini. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh AHA siswi kelas XII IPA 4: “Adanya x-banner di sekolah itu bermanfaat dalam hal pendidikan yang menanamkan sikap-sikap anti korupsi dan harapannya ketika sudah menjadi dewasa nanti tidak melakukan tindakan korupsi, terus itu juga bermanfaat untuk instrospeksi diri mbak, misalnya sebelumnya siswa melakukan kecurangan, kemudian di lorong membaca banner tersebut, siswa akan tahu kalau itu salah, jadi sangat bermanfaat adanya x-banner itu” (Wawancara pada Selasa, 31 Januari 2017, pukul 11.00)
Gambar 8. Poster Anti Korupsi di Sekolah
99
Gambar 9. Stiker Budayakan Anti Korupsi Selain melalui x-banner, pegembangan media yang dilakukan oleh SMA Negeri 6 Yogyakarta juga mengenai pengadaan stiker. Stiker bertuliskan “Budaya Anti Korupsi” bertujuan sebagai pengingat kepada seluruh warga sekolah untuk selalu berperilaku baik termasuk di dalamnya menerapkan prinsipprinsip nilai anti korupsi. Hal ini disampaikan oleh Bapak HS selaku penanggung jawab kegiatan kampanye dengan penyebaran stiker, beliau menyatakan bahwa: “Ya mbak jadi adanya penyebaran stiker itu saat kegiatan kampanya anti korupsi, jadi peserta keliling ke lingkungan sekolah, dengan menyebarkan stiker budayakan anti korupsi kepada masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Anak-anak senang dan ini bisa menjadikan mereka untuk termotivasi supaya memiliki perilaku yang baik” (Wawancara pada Rabu, 25 Januari 2017 pukul 11.00 WIB) Hal ini senada dengan pendapat SO, siswa kelas XII IPA 4, ia menyatakan:
100
“Untuk adanya kampanye itu saya senang mbak dan merasa bahwa sebagai generasi penerus bangsa yang masih muda harus selalu menjadi contoh untuk berperilaku yang baik bagi adik-adik tingkat, selain itu juga di masyarakat harus membuat citra yang positif karena telah mengenyam pendidikan. pembagian stiker itu juga membuat kami merasa bangga karena di sisi lain seperti mengimbau kepada masyarakat dan memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang cenderung kepada korupsi” (Wawancara pada Selasa, 31 Januari 2017 pukul 11.00) e) Kantin Kejujuran Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa adanya kantin kejujuran di SMA Negeri 6 Yogyakarta sudah berlangsung sejak tahun 2006. Kantin kejujuran utamanya guna membentuk watak siswa agar selalu berperilaku jujur. Pembiasaan ini memang harus diterapkan terus menerus dan berkelanjutan agar benar-benar diterapkan dalam diri siswa. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu LDS selaku guru Bimbingan Konseling, beliau menyampaikan: “Adanya kantin kejujuran. Outputnya dari adanya kantin kejujuran ini anak akan sadar diri bahwa dia harus membayar sesuai dengan yang dia beli. Disini selain kejujuran juga diterapkan tanggung jawab. Tanggung jawabnya misalnya, ketika hari ini minus seribu, besoknya bisa plus seribu. Jadi itu nilai yang tampak mbak. Karena kembali lagi kepada tujuan utama adanya kantin kejujuran, kami pihak sekolah tidak mencari keuntungan berupa uang, tetapi keuntungan yang kami ambil itu ketika siswa dapat menerapkan kejujuran tersebut” (Wawancara pada Senin, 23 Januari 2017, pukul 11.00 WIB)
101
Gambar 10. Kantin Kejujuran Berdasarkan data yang dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa implementasi program pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 6
Yogyakarta
memiliki
beberapa
kegiatan
sebagai
upaya
pengembangan program tersebut. Kegiatan tersebut diantaranya ialah sosialisasi,
pembuatan
dokumen
SOP,
lomba-lomba
kreatif,
pengembangan media informasi terkait pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah, dan adanya kantin kejujuran. 2. Faktor Pendukung dan Penghambat
Program Pendidikan Anti
Korupsi a. Faktor Pendukung Banyak faktor yang mempengaruhi dalam implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta, faktor-faktor tersebut diantaranya terbagi menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. Secara ringkas faktor pendukung Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi ialah: Pertama, Adanya sarana dan prasarana yang mendukung keterlaksanaan program pendidikan anti korupsi hingga saat ini. Sarana 102
yang
dimaksud
ialah
selain
fasilitas
sekolah
sebagai
sarana
pembelajaran yang konvensional juga adanya kantin kejujuran dan buku penemuan barang untuk melatih kejujuran siswa. Selain itu adanya x-banner sebagai salah satu metode untuk seluruh warga sekolah untuk mengintrospeksi diri apakah sudah beprinsip dengan sikap anti korupsi ataukah belum. Sedangkan untuk prasarana, adanya sosialiasi memberikan wawasan kepada seluruh warga sekolah untuk memahami lebih dalam lagi mengenai seluk beluk tindakan korupsi dan bagaimana cara pencegahannya. Kedua, Faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Pendidikan Anti Korupsi diantaranya ialah adanya partisipasi dari seluruh warga sekolah. Kegiatan kreatif diantaranya seperti lomba video anti korupsi, lomba pidato anti korupsi, dan lomba cerdas cerma juga penyebaran stiker yang merupakan susunan kegiatan dari adanya program pendidikan anti korupsi telah diikuti oleh siswa, siswa merasa lebih semangat dalam menjalankan perlombaan tersebut karena dilakukan secara bersama-sama dan membuat keakraban antar siswa. Ketiga, kemudian adanya dana bantuan sosial dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta terkait program pendidikan anti korupsi. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, maka SMA Negeri 6 Yogyakarta berhasil melaksanakan program pendidikan anti korupsi sejak tahun 2014 hingga saat ini. Hal ini disampaikan oleh Bapak MK selaku Kepala Sekolah dan penganggung jawab dalam 103
Susunan Tim Pengelola Program Pendidikan Anti Korupsi, beliau mengungkapkan: “Adanya sarana sekolah yang mendukung seperti kantin kejujuran, kemudian waktu itu ada dana bantuan dari Kementrian untuk penyelenggaraan program ini, kemudian dukungan dari orang tua bagus ada support, kemudian partisipasi dari warga sekolah juga semuanya mendukung” (Wawancara pada Jumat 27 Januari, pukul 07:00 WIB) Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak ES selaku Ketua Program Pendidikan Anti Korupsi, beliau mengungkapkan: Ada dukungan dari semua warga sekolah untuk melaksanakan program. Setelah ada sosialisai kemudian tau, kemudian melaksanakan. Pada saat sosialisasi kepala sekolah menyampaikan bahwa pendidikan anti korupsi kan bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran di kelas, misalnya bahasa Indonesia bisa diselipkan bacaan mengenai kasus korupsi, dan cara agar tidak terjangkit korupsi. Jadi secara Sumber Daya Manusia, warga sekolah siap melaksanakan. Kemudian pengajuan proposal kepada dinas juga sudah disetujui, jadi semakin mendukung untuk keterlaksanaan program ini” (Wawancara pada Kamis, 19 Januari pukul 09:00 WIB) b. Faktor Penghambat Selain adanya faktor pendukung dari program pendidikan anti korupsi, tentunya ada beberapa hal yang menjadi suatu penghambat untuk pelaksanaan Program Pendidikan Anti Korupsi. Secara ringkas, faktor penghambat implementasi program pendidikan anti korupsi ialah sebagai berikut: Meskipun sarana dan prasarana telah mendukung implementasi program pendidikan anti korupsi, namun buku bacaan tentang pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta masih kurang.
104
Hal ini disampaikan oleh Bapak MK selaku Penanggung Jawab Program Pendidikan Anti Korupsi, beliau menyampaikan bahwa: “Hambatanya itu buku-buku penunjang yang membahas mengenai sikap anti korupsi, seperti itu masih kurang. Jadi siswa belajar tentang sikap anti korupsi hanya dengan fasilitas seadanya seperti x-banner, dan kegiatan-kegiatan kreatif tadi” (Wawancara pada Jumat, 27 Januari 2017, pukul 07:00) Hal senada disampaikan oleh Bapak ES selaku Ketua Program Pendidikan Anti Korupsi, beliau mengungkapkan bahwa: “Untuk faktor penghambatnya ya di SMA Negeri 6 ini ada perpustakaan tetapi untuk buku yang membahas mengenai program pendidikan anti korupsi, atau buku tentang korupsi dan dampaknya itu belum banyak. Jadi seharusnya ditingkatkan” (Wawancara pada Kamis, 19 Januari pukul 09:00 WIB) Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dari program pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta ialah kurangnya buku-buku yang berkaitan atau yang membahas mengenai pendidikan anti korupsi. Dengan kurangnya fasilitas buku bacaan tentang pendidikan anti korupsi, siswa akan kesulitan memperdalam wawasannya mengenai pendidikan anti korupsi. 3. Hasil Adanya Program Pendidikan Anti Korupsi Permendiknas
Nomor
23
Tahun
2006
Tentang
Standar
Kompetensi Lulusan Pendidikan Menengah yang terdiri atas SMA/ MA/ SMALB/ Paket C bertujuan: Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kemudian Peraturan 105
Pemerintah
Nomor
17
Tahun
2010
tentang
Pengelolaan
Penyelenggaraan
Pendidikan pada Pasal 17 Ayat (3) menyebutkan bahwa pendidikan dasar, termasuk pendidikan menengah bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang (a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa; (b) berakhlak mulia, dan
berkepribadian luhur; (b) berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; (c) sehat, mandiri, dan percaya diri; (d) toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa tujuan pendidikan di setiap jenjang pendidikan berkaitan dengan pembentukan karakter siswa. Meningkatkan akhlak mulia yang dimaksud ialah salah satunya nilai-nilai anti korupsi yang diterapkan dalam diri warga sekolah sebagai hasil dari adanya program pendidikan anti korupsi yakni meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggung jawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik. (Kemendikbud, 2011: 75). a. Kejujuran Kejujuran merupakan aspek utama agar dapat dipercaya orang lain, apabila seseorang bertindak tidak jujur maka selamanya ia akan sulit untuk dapat dipercaya oleh orang lain lagi. Bahkan orang lain akan selalu curiga atas semua tindakan yang dilakukan individu yang tidak jujur. Untuk itu perilaku jujur perlu ditanamkan sejak dini. Siswa 106
sebagai generasi muda yang kelak menjadi agen pembangunan harus memiliki sifat jujur. Sifat jujur yang dimaksudkan diantaranya ialah tidak melakukan tindakan kecurangan, tidak mencontek, berkata apa adanya sesuai dengan fakta, dan tidak mengambil hak orang lain. Penanaman nilai kejujuran seiring dengan implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi di SMAN 6 Yogyakarta yakni melalui beberapa hal, diantaranya adanya kantin kejujuran yang hingga sekarang masih berjalan. Kantin ini sudah berdiri sejak tahun 2006. Penanaman kejujuran berikutnya dengan adanya buku penemuan barang, dimana siswa yang menemukan segala jenis barang harus menuliskan di dalam buku yang sudah tersedia di ruang wakil kepala sekolah urusan humas. Untuk selanjutnya dalam pembelajaran di kelas sebelum memulai suatu ujian, siswa diharuskan menulis kalimat “saya melakukan
ujian
dengan
jujur”.
Hal
ini
bermanfaat
untuk
mengingatkan siswa bahwa kecurangan tidak boleh dilakukan. Selanjutnya saat pembinaan upacara, selalu ditekankan untuk berbuat baik seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Hal ini disampaikan oleh Bapak MK selaku Kepala Sekolah, beliau menyatakan bhwa: “Kejujuran itu tentunya dari kegiatan-kegiatan di dalam program pendidikan anti korupsi ya mbak. Siswa dengan diberikan sosialisasi tentang kejujuran seperti itukan jadi sebagai proses menanamkan sikap jujur, selain itu juga dari kantin kejujuran itu, kemudian juga dari adanya buku khusus untuk penemuan barang, kemudian saat pembinaan upacara, itu semua dibahas baik tentang kejujuran, kedisiplinan, dan 107
lainnya” (Wawancara pada Jumat, 27 Januari 2017, pukul 07.00 WIB) Hal senada juga disampaikan oleh DAK selaku siswa kelas XII IPS 2, ia menyampaikan bahwa: “Kejujuran karena tadi mbak, adanya sanksi yang ribet dan berat ketika ketahuan mencontek belum kalau disita handphone dan pemanggilan orang tua, jadi sebaiknya jujur saja saat ulangan, lagipula guru juga menghargai yang jujur tapi jelek daripada bagus tapi menyontek. Selain itu nanti kalau ketauan mencontek juga malu sama teman-teman lainnya, terus juga ada kantin kejujuran, terus misalnya penemuan barang itu ada bukunya di ruang wakasek humas mbak” (Wawancara pada Selasa, 31 Januari 2017 pukul 10.00) Berdasarkan
paparan
di
atas
dapat
diketahui
bahwa
pembiasaan dalam berperilaku jujur telah ditekankan oleh sekolah melalui berbagai kegiatan diantaranya saknsi yang berat saat siswa melakukan kecurangan, sanksi sosial dari teman-teman yang tidak lagi mempercayai
kemampuannya,
adanya
kantin
kejujuran,
dan
pembinaan-pembinaan. b. Kepedulian Nilai kepedulian di lingkungan sekolah diwujudkan dalam bentuk antara lain berusaha ikut memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di sekolah, memantau kondisi infrastruktur lingkungan sekolah. Nilai kepedulian juga dapat diwujudkan dalam bentuk mengindahkan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di dalam dan di luar sekolah. Siswa di SMA Negeri 6 Yogyakarta memiliki 3 asas dalam hubungan sosial mereka, yakni “solidarity, low profile, dan help each 108
others” semboyan itu sudah sering diterapkan sehingga hubungan alumni dan siswa semakin erat. Secara nyata, siswa peduli kepada temannya yang mendapat musibah dengan menyumbang sebagian uang jajannya untuk membantu temannya yang lain. Kemudian saling mengingatkan apabila salah seorang ingin berbuat curang, dan membantu guru yang membawa banyak barang tanpa harus diminta terlebih dahulu. Hal ini disampaikan oleh MT sebagai siswa kelas X IPA 5: “Untuk kepedulian di sekolah ini sudah terkenal mbak antar siswa dan alumninya menjalin hubungan yang erat, bahkan adik kelas disini diperlakukan dengan baik, menurut saya ini karena namche (sebutan untuk SMAN 6 Yogyakarta) terkenal dengan 3 asas yang ada dalam siswanya salah satunya solidarity” (Wawancara pada Selasa 31 Januari 2017 pukul 11.00 WIB) Pendapat lain disampaikan oleh MH sebagai siswa kelas X IPA 5, ia mengungkapkan bahwa: “Kepedulian disini untuk ke sesama teman dan guru sudah ada, hal ini dikarenakan proses pergaulan kita, kalau saling membantu maka saat kita keusahan juga dibantu. Kepedulian yang tampak itu ketika salah satu teman terkena musibah, maka kita harus membantunya. Kemudian misalnya melihat guru membawa barang banyak, tanpa diminta kami sudah harus menolongnya” (Wawancara pada Selasa 31 Januari 2017 pukul 11.30 WIB) c. Kemandirian Kondisi mandiri ialah dimana individu tidak bergantung kepada orang lain untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan
karakter
kemandirian
tersebut
siswa
dituntut
untuk
mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan 109
bukan orang lain. Mandiri dalam mengerjakan tugas sekolah dan mandiri dalam mengerjakan ujian. Mandiri juga dengan tidak merepotkan orang lain. Salah satu siswa AHA mengungkapkan bahwa: “Saya mandiri ketika mengerjakan tugas dan praktikum, karena guru disini menghargai yang hasil karya siswa sendiri jadi saya selalu menmbuatnya sesuai dengan kekreatifitasan saya, lagipula teman yang lain juga sudah mandiri semua juga, malah akan repot ketika pekerjaan yang kita kumpulkan ke guru bukan hasil karya kita, pertanggung jawabannya akan sulit nantinya” (Wawancara pada Rabu, 25 Januari 2017 pukul 10.00) d. Kedisiplinan Dalam mengatur kehidupan kampus baik akademik maupun sosial pelajar perlu hidup disiplin. Hidup disiplin adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun sosial sekolah. Manfaat dari pola hidup disiplin ialah dapat mengatur waktu dengan baik agar memperoleh hasil belajar yang maksimal. Kedisiplinan siswa sudah diatur dalam tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah yang di dalamnya mencakup tentang pemakaian seragam, waktu belajar siswa, dan perilaku siswa. Untuk siswa yang membawa kendaraan ke sekolah, ia harus menuntun nya saat sudah memasuki gerbang, kendaraan dituntun hingga memasuki parkiran. Jika siswa tidak disiplin maka akan mendapatkan sanksi berupa point.
110
Kemudian sanksi tersebut akan dilanjutkan dengan pemanggilan orang tua. Untuk itu siswa harus disiplin dan menaati peraturan. Selain untuk siswa kedisiplinan juga untuk guru. Guru mengajar sesuai dengan jam nya, kemudian apabila guru tersebut ada suatu hal mendesak maka ia akan membuat kesepakatan dengan siswa. Misalnya masuk kelas terlambat 10 menit, maka akan ditambahi 10 menit saat seharusnya jam pelajaran berakhir. Hal ini disampaikan oleh Ibu PS sebagai guru, beliau mengungkapkan bahwa: “Kedisiplinan itu sudah menjadi prioritas utama sekolah untuk mencetak generasi yang unggul, kalau disini penerapan kedisiplinan berkaitan dengan tata tertib sekolah, siswa sudah tahu aturan-aturan apa saja yang diterapkan di SMAN 6 Yogyakarta dan apabila melanggar akan mendapatkan point dan diberikan pembinaan, untuk hal yang tampak secara fisik itu dengan misalnya setiap siswa yang membawa kendaraan ke sekolah ia akan berhenti mematikan mesin motor, turun dari motornya, dan mendorong sampai ke parkiran, semuanya begitu. Kemudian kalau ada yang terlambat akan dicatat oleh guru piket di lobi dan diberikan pembinaan, tidak kami diamkan. Agar mereka jera” (Wawancara pada Senin, 23 Januari pukul 11.00 WIB) e. Tanggung Jawab Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut berupa perwujudan kesadaran akan kewajiban menerina dan menyelesaikan semua masalah yang telah di lakukan. Hal ini disampaikan oleh Bapak ES, beliau mengungkapkan bahwa: 111
“Siswa akan senantiasa bertanggung jawab saat ia melaksankan suatu event atau kegiatan, maka ketika ia memulainya ia juga harus bertanggung jawab penuh sampai ahir. Berani menerima konsekuensi atas tindakan yang dilakukan. Misalnya dipilih menjadi bendahara kelas ya yang benar dalam mengelola uang kelas. Ketua kelas ya memimpin kelas yang benar. Ada informasi dari guru disampaikan. Entah itu tugas, jam kosong, ulangan, siswa dituntut untuk menjalankan amanah dengan baik.” (Wawancara pada Kamis, 19 Januari 2017 pukul 09.00 WIB) Guru juga bertanggung jawab atas siswanya, ia akan membantu siswanya yang sedang bermasalah sehingga tercipta kenyamanan anak berada di sekolah. f. Kerja Keras Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata ”kemauan” menimbulkan asosiasi dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian dan pantang mundur. Siswa belajar untuk mau berusaha dengan cara baik/ halal untuk meraih sesuatu. Menabung untuk berangkat study tour, belajar agar dapat mengerjakan tugas dan ulangan, serius menggeluti hobi dengan media eksktrakurikuler di sekolah untuk melatih kemampuan dan bakat siswa. g. Sederhana Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak seseorang mengenyam masa pendidikannya. Berpenampilan sederhana saat di sekolah hal ini sudah di atur dalam tata tertib SMA Negeri 6 112
Yogyakarta. Hal ini bermanfaat untuk siswa agar membeli apa yang diperlukan dan diinginkan secukupnya. Nilai kesederhanaan juga sudah dimasukkan kedalam tata tertib siswa, hal ini disampaikan oleh Bapak MK selaku Kepala Sekolah, beliau menyatakan bahwa: “Mengenai nilai kesederhanaan, disini siswanya dididik untuk menggunakan pakaian yang sederhana saja dan berdandan yang biasa saja, justru saat siswa tersebut berlebihan maka akan menjadi pusat perhatian dan bisa menimbulkan kejahatan, jadi untuk aturan kesederhanaan sudah diterapkan, selama ini juga tidak ada laporan kasus tentang siswa yang berlebihan dalam berdandan atau membawa barang-barang berharga ke sekolah, semuanya batas wajar” (Wawancara pada Jumat 27 Januari pukul 07.00 WIB) h. Keberanian Nilai keberanian antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Nilai keberanian diungkapkan oleh salah satu siswa yakni MH, ia menyatakan bahwa: “Keberanian itu ketika kita dipertanggung jawabkan untuk sebuah event, maka tentunya harus berani berkata di depan orang banyak, hal ini sudah dipelajari saat dikelas juga, karena guru membiasakan untuk presentasi sehingga penanaman nilai keberanian untuk menyampaikan pendapat sangat bermanfaat. Selain itu juga misalnya ada pengumuman tentang perlombaan, itu kita harus yakin dengan kemampuan diri dan berani untuk mengukur kemampuan diri dengan mengikuti perlombaan tersebut. Misalnya saja berpartisipasi dalam kegiatan yang termasuk dalam Pendidikan Anti Korupsi itu mbak” (Wawancara pada Selasa, 31 Januari 2017 pukul 10.00 WIB)
113
i. Keadilan Bagi siswa karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Siswa di SMA Negeri 6 Yogyakarta sebenarnya terdiri dari siswa yang berasal dari beragam golongan, namun diantara siswanya tidak ada perbedaan status. Para siswa cenderung berlaku sama kepada semua. Hal ini disampaikan oleh Ibu LDS selaku guru Bimbingan Konseling, beliau mengungkapkan bahwa: “Siswa di SMA Negeri 6 Yogyakarta ini merupakan siswa yang berasal dari keluarga yang macam-macam mbak, namun ketika sudah memasuki gerbang sekolah, tidak ada perbedaan status diantara siswanya, tidak pernah ada pelaporan kasus mengenai sebuah gank ataupun bullying disini, bahkan siswa merasa nyaman-nyaman saja berada di sekolah hal ini terbukti dari siswa yang hingga sore masih saja di sekolah sekedar untuk mengobrol dengan teman-teman nya atau apapun itu, itu tandanya siswa merasa nyaman untuk berada di sekolah. Karena hal ini sudah ada regulasi nya tersendiri yang tergabung dalam sebuah tata tertib sekolah.” (Wawancara pada Senin 23 Januari pukul 11.00 WIB) Kemudian pendapat lain juga disampaikan oleh MT sebagai siswa, ia menyatakan: “Saya nyaman sekolah disini walaupun ini tahun pertama saya mbak, tidak ada perploncoan disini, kakak kelas dan teman-teman tidak membeda-bedakan teman yang lainnya, malahan kami bisa saling membantu apabila ada teman yang dirundung masalah, bisa berupa mengumpulkan uang sumbangan walaupun tidak seberapa. Intinya disini 3 asas yang terkenal tentang sekolah ini benar-benar nyata, solidarity, low profile, and help each others” (wawancara pada Selasa, 31 Januari 2017 pukul 12.00 WIB)
114
Berdasarkan data yang sudah disajikan, penerapan nilai-nilai anti korupsi yang diterapkan di SMA Negeri 6 Yogyakarta sudah diatur dalam tata tretib sekolah. Sementara untuk nilai yang bersifat karakter seperti kejujuran, tanggung jawab diperlukan adanya pembiasaan yang terus menerus dilakukan. C. Pembahasan 1. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta Korupsi, kini sudah menjadi permasalahan serius di Indonesia. Kasus korupsi sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Kasus terjadinya korupsi dari hari ke hari kian marak. Hampir setiap hari berita tentang korupsi menghiasi berbagai media. Korupsi dianggap biasa dan dimaklumi banyak orang sehingga masyarakat sulit membedakan mana perbuatan korup dan mana perbuatan yang tidak korup. Sejalan dengan hal di atas, salah satu upaya yang dilakukan untuk penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku anti korupsi dapat dilakukan melalui sekolah karena sekolah adalah proses pembudayaan. Sekolah sebagai lingkungan kedua bagi anak dapat menjadi tempat pembangunan karakter dan watak. Caranya, sekolah memberikan nuansa dan atmosfer yang mendukung upaya untuk mengintemalisasikan nilai dan etika yang hendak ditanamkan, termasuk di dalamnya perilaku anti korupsi. SMA Negeri 6 Yogyakarta sebagai sekolah yang memiliki keunggulan riset dengan visi terwujudnya insan cerdas, unggul, dan peduli lingkungan hidup turut menerapkan Program Pendidikan Anti Korupsi 115
(PAK). Tujuan PAK adalah menanamkan nilai dan sikap hidup anti korupsi kepada siswa, menumbuhkan kebiasaan perilaku anti korupsi, dan mengembangkan
kreativitas
siswa
dalam
memasyarakatkan
dan
membudayakan perilaku anti korupsi. Pendidikan Anti Korupsi dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, tidak terkotak-kotak ke dalam satu mata pelajaran. Pendidikan anti korupsi juga terintegrasi dalam berbagai mata pelajaran sehingga mampu mewarnai pola pikir, sikap, dan kebiasaan siswa. Untuk itu, dukungan kultur dan iklim sekolah sangat dibutuhkan terutama dalam konteks penanaman nilai dan pembentukan karakter siswa. Berdasarkan data yang disajikan, perlu adanya analisis untuk dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan, yaitu mengenai implementasi program pendidikan anti korupsi, faktor pendukung dan penghambat program pendidikan anti korupsi, dan hasil adanya program pendidikan anti korupsi terkait dengan penerapan nilai-nilai dalam prinsip anti korupsi. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan, maka peneliti mencoba memberikan analisis teoritis terhadap masalah yang sudah diteliti. Peneliti menggunakan teori model Implementasi Van Meter dan Van Horn dalam memberikan analisis yang terbagi menjadi enam komponen yang mendukung keberhasilan suatu impelmentasi kebijakan yaitu: a.
Standar dan Tujuan Kebijakan Implementasi sebuah kebijakan atau program erat dengan pelaksana yang ada di lapangan. Apabila pelaksana dari kebijakan atau 116
program tersebut tidak memahami mengenai standar dan tujuan pembentukan program tersebut, maka pembentukan program atau kebijakan akan gagal. Implementasi PAK di SMA Negeri 6 Yogyakarta dilakukan melalui pembelajaran intrakurikuler yang terintegrasi dalam mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan pembiasaan/ pembudayaan nilai-nilai anti korupsi di sekolah. Budaya riset yang ditanamkan pada diri siswa secara tidak langsung merupakan upaya membangun pola pikir kritis, objektif, jujur, bertanggung jawab, dan transparan. Pola pikir tersebut merupakan cara-cara efektif pendidikan anti korupsi didukung dengan program-program lain yang dikemas dalam PAK. Pendidikan Anti Korupsi sesungguhnya sangat penting guna mencegah tindak pidana korupsi sejak dini. Jika KPK dan beberapa instansi anti korupsi lainnya menangkap para koruptor, Pendidikan anti korupsi juga penting guna mencegah adanya koruptor, seperti pentingnya pelajaran akhlak, moral, dan sebagainya. Dengan demikian, tujuan PAK di SMA Negeri 6 Yogyakarta dirumuskan sebagai berikut: 1) Menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada siswa sejak dini 2) Membiasakan perilaku hidup yang mencerminkan nilai-nilai anti korupsi 3) Meningkatkan kepedulian siswa dan warga sekolah lainnya mengenai nasib bangsa, khususnya terkait dengan dampak perbuatan para koruptor 117
4) Meningkatkan kreativitas dan aktivitas siswa dalam belajar Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta terbentuk pada Maret 2014. Program Pendidikan Anti Korupsi ini merupakan pengembangan dari program kantin kejujuran yang telah dibangun sejak tahun 2006. Memiliki kesamaan tujuan yakni untuk menanamkan nilai kejujuran kepada siswa maka antara program pendidikan anti korupsi dengan kantin kejujuran memili sinergi satu sama lain. Program PAK terbentuk pertama kali karena inisiatif Kepala Sekolah yang prihatin dengan keadaan Negara Indonesia dimana kasus korupsi semakin marak. Kemudian setelah melalui proses koordinasi dibentuklah tim pengelola program PAK yang disahkan dengan adanya Surat Keputusan Kepala Sekolah. Implementasi Program PAK tidak hanya mendapat dukungan partisipasi warga sekolah, namun juga mendapat dukungan dana bantuan sosial dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Banyaknya dukungan dari berbagai pihak kemudian terbentuklah Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta. b. Sumber Daya Keberhasilan dari sebuah implementasi program atau kebijakan sangat tergantung dari kemampuan dalam mendayagunakan sumber daya yang tersedia. Implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dari target 118
dan tujuan sebuah kebijakan atau program yang dilaksanakan tersebut. Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta mendayagunakan sumber daya manusia yang terdiri dari seluruh warga sekolah, dimulai dari teneaga pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa. Tenaga pendidik yang dimaksud yakni guru, dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 6 Yogyakarta meliputi tenaga pengelola satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan keamanan sekolah. Untuk pembagian tugas dalam implementasi program pendidikan anti korupsi telah diatur dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor 188/210 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Anti Korupsi SMA Negeri 6 Yogyakarta tahun Ajaran 2014/205. Sumber daya tersebut mendukung pelaksanaan Program Pendidikan Anti Korupsi yang telah diberlakukan sejak tahun 2014. Selain sumber daya manusia, juga dibutuhkan sumber daya nonmanusia. Sumber daya nonmanusia dapat dilihat dari adanya fasilitas, dan sarana parasarana pendukung kegiatan belajar dan mengajar. Program Pendidikan Anti Korupsi seperti yang telah dipaparkan sebelumnya merupakan salah satu program yang dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, tidak terkotak-kotak ke dalam satu mata pelajaran. Pendidikan anti korupsi juga terintegrasi dalam berbagai mata pelajaran sehingga mampu mewarnai pola pikir, sikap, dan kebiasaan siswa. Untuk itu, dukungan kultur dan iklim sekolah sangat 119
dibutuhkan
terutama
dalam
konteks
penanaman
nilai
dan
pembentukan karakter siswa. Untuk kelengkapan sarana dan prasarana telah mendukung dalam pelaksanaan program ini, sarana yang utama dan menjadi pelopor pengembangan program PAK ialah kantin kejujuran, dan x–banner yang dipasang di lorong sekolah. Sementara untuk penanaman nilai-nilai lainnya yang termasuk dalam prinsip anti korupsi telah di dukung oleh sarana belajar mengajar konvensional biasa. c. Karakteristik Agen Pelaksana Agen pelaksana merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam Program Pendidikan Anti Korupsi. Diperlukan adanya pemilihan agen pelaksana yang tepat dan cocok karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh agen pelaksana itu sendiri. Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi didukung dengan adanya struktur organisasi yang telah disahkan dalam surat keputusan kepala sekolah, terdiri dari guru dan tenaga kependidikan atau karyawan. Kepala sekolah berperan sebagai penangung jawab program, dan Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas sebagai Ketua Program Pendidikan Anti Korupsi, selanjutnya terdiri dari 28 orang guru-guru sebagai penanggung jawab dalam setiap kegiatan yang tersusun dalam Program Pendidikan Anti Korupsi.
Tidak adanya
kendala dalam pelaksanaan program karena telah terjalin hubungan yang harmonis diantara setiap guru. Berdasarkan surat keputusan 120
kepala sekolah pun telah dibagi pembagian tugas sehingga guru sudah memahami tugas dan perannya masing-masing. Hubungan baik antar personil sekolah merupakan kunci utama dari keberhasilan sebuah lembaga, karena guru-guru menjadi tauladan bagi siswanya. Dan pembinaan secara terus menerus diberikan kepada seluruh personil sekolah juga siswa agar tercapainya keberhasilan program pendidikan anti korupsi. Karena program pendidikan anti korupsi merupakan salah satu program yang seharusnya dilakukan secara terus menerus sehingga tercipta pembiasaan berperilaku yang baik, khususnya sikap anti korupsi. d. Komunikasi Standar dan tujuan dari sebuah kebijakan harus dipahami oleh seluruh pelaksana program tersebut, karena itu adanya standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana program. Implementasi program pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, yakni pemerintah, warga sekolah, orang tua dan masyarakat sekitar sekolah. Komunikasi yang terjalin diawali dengan adanya sosialisasi mengenai pendidikan anti korupsi. Sosialisasi terkait program pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan dengan menyelenggarakan seminar atau workshop mengenai Pendidikan Anti Korupsi bagi warga 121
sekolah. Kegiatan seminar ini melibatkan seluruh unsur penyelenggara pendidikan, meliputi tenaga pendidik (staf guru), tenaga kependidikan (Staf Tata Usaha), dan siswa. Nara sumber yang dihadirkan dalam seminar ini sangat kompeten dan ada keterlibatan langsung dengan Pendidikan Anti Korupsi, di antaranya adalah pejabat dari Kejaksaan Tinggi DIY dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Kerjasama yang dilakukan sekolah disebabkan oleh sekolah membutuhkan tenaga profesional dalam menjelaskan apa yang dimaksud dengan korupsi dan bagaimana pencegahannya, sehingga kerjasama dengan pihak yang profesional perlu dilakukan. Sosialisasi kegiatan Pendidikan Anti Korupsi secara internal di Sekolah dengan mengundang nara sumber : (1) Bapak PS dari Kejaksaan Tinggi DIY (2) Ibu AA dari Kejaksaan Tinggi DIY (3) Ibu RD dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Kegiatan ini diikuti oleh siswa, guru dan karyawan. Dalam kegiatan ini narasumber dari Kejaksaan Tinggi DIY mengenalkan Undang-Undang Tipikor, contoh-contoh tindak korupsi di Indonesia. Peserta juga berdialog dan bertanya jawab tentang kasus-kasus korupsi dan penanganannya di Indonesia e. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik Faktor berikutnya yang mempengaruhi keberhasilan dalam suatu implementasi kebijakan atau program ialah kondisi sosial, 122
ekonomi, politik di lingkungan sekolah yang menjadi pelaksana kebijakan yakni Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi. Faktor ini berkaitan dengan sejauh mana lingkungan eksternal turut mendukung keberhasilan suatu kebijakan. Karena keadaan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak mendukung akan menyebabkan kegagalan implementasi dari program pendidikan anti korupsi tersebut. Di SMA Negeri 6 Yogyakarta berdasarkan kondisi sosialnya telah mendukung penuh keberlangsungan program PAK. Hal ini terbukti dari adanya partisipasi aktif dari seluruh warga sekolah, baik siswa, guru, dan karyawan. Siswa mengikuti kegiatan kreatif yang telah disusun sebagai kegiatan pengembangan dari Program PAK, diantaranya ialah lomba pidato anti korupsi, lomba cerdas cermat, dan lomba pembuatan video parodi. Selain itu pengembangan media informasi juga disediakan oleh SMA Negeri 6 Yogyakarta dengan memfasilitasi kantin kejujuran, buku agenda penemuan barang, dan xbanner
sebagai
pengingat
diri.
Dari
segi
tenaga
pendidik,
kecenderungan sikap yang dihasilkan juga telah mendukung. Guru sebagai panutan siswa di sekolah harus memberikan tauladan kepada para siswa, dan secara terus menerus membina siswa agar berhasil untuk menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kedalam diri siswa. Kemudian berdasarkan segi ekonomi, dukungan mengalir dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Kota 123
Yogyakarta dengan memberikan dana bantuan sosial bagi sekolah penyelenggara program pendidikan anti korupsi. Dan berdasarkan segi politik, memerangi korupsi merupakan tujuan setiap bangsa untuk menciptakan negara yang bersih dari korupsi. Untuk itu dibentuklah program pendidikan anti korupsi oleh KPK yang bekerjasama dengan lembaga pendidikan sebagai salah satu upaya preventif untuk generasi muda agar terhindar dan tidak melakukan tindakan korupsi. f. Interorganisasi dan Aktivitas Terdapat tiga macam respon yang terdapat dalam aktivitas pelaksana kebijakan. Respon tersebut mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan yang diberlakukan. Ketiga respon atau aktivitas tersebut diantaranya ialah: 1) Pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman 2) Arah respon apakah negatif, netral, atau menolak 3) Intensitas terhadap kebijakan tersebut. Implementasi program pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta menunjukkan sikap yang didukung oleh seluruh warga sekolah. Setekah diberikannya sosialisasi, warga sekolah terutama siswa berpartisipasi dalam kegiatan kreatif sebagai salah satu program pendidikan anti korupsi. Kemudian seluruh respon dari warga sekolah juga tidak menolak adanya program pendidikan anti korupsi, karena permasalahan korupsi yang merupakan kejahatan harus dibersihkan untuk itu pelaksana program telah memahami 124
pentingnya program pendidikan anti korupsi untuk diterapkan. Selain memahami, guru dan karyawan juga memberikan pembinaan pembiasaan perilaku kepada siswa agar selalu mematuhi regulasi yang ada. Guru sebagai tauladan akan memberikan contoh atau perilaku yang baik kepada siswa. Di dalam kelas, guru menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kedalam mata pelajaran. Nilai-nilai yang dimaksud ialah nilai kejujuran, kepedulian, kedisiplinan, kemandirian, kesederhanaan, keberanian, tanggung jawab, kerja keras. 2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Program Pendidikan Anti Korupsi a. Faktor Pendukung Banyak faktor yang mempengaruhi dalam implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta, faktor-faktor tersebut diantaranya terbagi menjadi faktor pendukung dan
faktor
penghambat.
Secara
ringkas
faktor
pendukung
Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi ialah: Pertama, Adanya sarana dan prasarana yang mendukung keterlaksanaan program pendidikan anti korupsi hingga saat ini. Sarana yang dimaksud ialah selain fasilitas sekolah sebagai sarana pembelajaran yang konvensional dan adanya kantin kejujuran juga buku penemuan barang untuk melatih kejujuran siswa. Selain itu adanya x-banner sebagai salah satu metode untuk seluruh warga sekolah guna mengintrospeksi diri apakah sudah berprinsip dengan 125
sikap anti korupsi ataukah belum. Sedangkan untuk prasarana, adanya sosialiasi memberikan wawasan kepada seluruh warga sekolah untuk memahami lebih dalam lagi mengenai seluk beluk tindakan korupsi dan bagaimana cara pencegahannya. Pembinaan juga dilakukan secara terus
menerus
kepada
siswa
agar
nilai-nilai
anti
korupsi
terinternalisasi kedalam diri mereka. Kedua, adanya partisipasi dari seluruh warga sekolah. Kegiatan kreatif diantaranya seperti lomba video anti korupsi, lomba pidato anti korupsi, dan lomba cerdas cerma juga penyebaran stiker yang merupakan susunan kegiatan dari adanya program pendidikan anti korupsi telah diikuti oleh siswa. Siswa merasa lebih semangat dalam menjalankan perlombaan tersebut karena dilakukan secara bersama-sama dan membuat keakraban antar siswa. Mereka lebih mudah
bersosialisasi
setelah
diberlangsungkannya
program
pendidikan anti korupsi melalui kegiatan perlombaan. Kemudian dari pihak pendidik atau guru juga memberikan tauladan yang baik untuk siswanya, berkat pemahaman yang diperoleh sehingga seluruh pelaksana kegiatan dapat berpartisipasi dengan maksimal dalam implementasi program pendidikan anti korupsi ini. Ketiga, faktor pendukung lainnya ialah adanya dukungan dari pemerintah berupa dana bantuan sosial. Dana bantuan sosial diberikan setelah penyetujuan proposal dari pihak SMA Negeri 6 Yogyakarta
126
yakni pada bulan Juli 2014. Dana tersebut berasal dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, maka SMA Negeri 6 Yogyakarta berhasil melaksanakan program pendidikan anti korupsi sejak tahun 2014 hingga saat ini. b. Faktor Penghambat Selain adanya faktor pendukung dari program pendidikan anti korupsi, tentunya ada beberapa hal yang menjadi suatu penghambat untuk pelaksanaan Program Pendidikan Anti Korupsi. Secara ringkas, faktor penghambat implementasi program pendidikan anti korupsi ialah buku bacaan tentang pendidikan anti korupsi di perpustakaan SMA Negeri 6 Yogyakarta masih kurang. Sehingga siswa di perpustakaan tidak disediakan buku-buku tentang korupsi yang seharusnya dapat mereka baca untuk mendalami wawasan dan memhami dengan baik tentang korupsi dan dampaknya. 3. Hasil Adanya Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta Permendiknas
Nomor
23
Tahun
2006
Tentang
Standar
Kompetensi Lulusan Pendidikan Menengah yang terdiri atas SMA/MA/ SMALB/Paket C bertujuan: Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kemudian Peraturan Nomor
17
Tahun
2010
tentang 127
Pengelolaan
Pemerintah
Penyelenggaraan
Pendidikan pada Pasal 17 Ayat (3) menyebutkan bahwa pendidikan dasar, termasuk pendidikan menengah bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang (a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa; (b) berakhlak mulia, dan
berkepribadian luhur; (b) berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; (c) sehat, mandiri, dan percaya diri; (d) toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa tujuan pendidikan di setiap jenjang pendidikan berkaitan dengan pembentukan karakter siswa. Meningkatkan akhlak mulia yang dimaksud ialah salah satunya nilai-nilai anti korupsi yang diterapkan dalam diri warga sekolah sebagai hasil dari adanya program pendidikan anti korupsi yakni meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggung jawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik (Kemendikbud, 2011: 75). a. Kejujuran Kejujuran merupakan aspek utama agar dapat dipercaya orang lain, apabila seseorang bertindak tidak jujur maka selamanya ia akan sulit untuk dapat dipercaya oleh orang lain lagi. Bahkan orang lain akan selalu curiga atas semua tindakan yang dilakukan individu yang tidak jujur. Untuk itu perilaku jujur perlu ditanamkan sejak dini. Siswa sebagai generasi muda yang kelak menjadi agen pembangunan 128
harus memiliki sifat jujur. Sifat jujur yang dimaksudkan diantaranya ialah tidak melakukan tindakan kecurangan, tidak mencontek, berkata apa adanya sesuai dengan fakta, dan tidak mengambil hak orang lain. Penanaman nilai kejujuran seiring dengan implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi di SMAN 6 Yogyakarta yakni melalui beberapa hal, diantaranya adanya kantin kejujuran yang hingga sekarang masih berjalan. Kantin ini sudah berdiri sejak tahun 2006. Penanaman kejujuran berikutnya dengan adanya buku penemuan barang, dimana siswa yang menemukan segala jenis barang harus menuliskan di dalam buku yang sudah tersedia di ruang wakil kepala sekolah urusan humas. Untuk selanjutnya dalam pembelajaran di kelas sebelum memulai suatu ujian, siswa diharuskan menulis kalimat “saya melakukan
ujian
dengan
jujur”.
Hal
ini
bermanfaat
untuk
mengingatkan siswa bahwa kecurangan tidak boleh dilakukan. Selanjutnya saat pembinaan upacara, selalu ditekankan untuk berbuat baik seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. b. Kepedulian Nilai kepedulian di lingkungan sekolah diwujudkan dalam bentuk antara lain berusaha ikut memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di sekolah, memantau kondisi infrastruktur lingkungan sekolah. Nilai kepedulian juga dapat diwujudkan dalam bentuk mengindahkan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di dalam dan di luar sekolah. 129
Siswa di SMA Negeri 6 Yogyakarta memiliki 3 asas dalam hubungan sosial mereka, yakni “solidarity, low profile, dan help each others” semboyan itu sudah sering diterapkan sehingga hubungan alumni dan siswa semakin erat. Secara nyata, siswa peduli kepada temannya yang mendapat musibah dengan menyumbang sebagian uang jajannya untuk membantu temannya yang lain. Kemudian saling mengingatkan apabila salah seorang ingin berbuat curang, dan membantu guru yang membawa banyak barang tanpa harus diminta terlebih dahulu. c. Kemandirian Kondisi mandiri ialah dimana individu tidak bergantung kepada orang lain untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan
karakter
kemandirian
tersebut
siswa
dituntut
untuk
mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain. Mandiri dalam mengerjakan tugas sekolah dan mandiri dalam mengerjakan ujian. Mandiri juga dengan tidak merepotkan orang lain. d. Kedisiplinan Dalam mengatur kehidupan kampus baik akademik maupun sosial pelajar perlu hidup disiplin. Hidup disiplin adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun sosial sekolah. Manfaat dari pola hidup disiplin 130
ialah dapat mengatur waktu dengan baik agar memperoleh hasil belajar yang maksimal. Kedisiplinan siswa sudah diatur dalam tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah yang di dalamnya mencakup tentang pemakaian seragam, waktu belajar siswa, dan perilaku siswa. Untuk siswa yang membawa kendaraan ke sekolah, ia harus menuntun nya saat sudah memasuki gerbang, kendaraan dituntun hingga memasuki parkiran. Jika siswa tidak disiplin maka akan mendapatkan sanksi berupa point. Kemudian sanksi tersebut akan dilanjutkan dengan pemanggilan orang tua. Untuk itu siswa harus disiplin dan menaati peraturan. Selain untuk siswa kedisiplinan juga untuk guru. Guru mengajar sesuai dengan jam nya, kemudian apabila guru tersebut ada suatu hal mendesak maka ia akan membuat kesepakatan dengan siswa. Misalnya masuk kelas terlambat 10 menit, maka akan ditambahi 10 menit saat seharusnya jam pelajaran berakhir. e. Tanggung Jawab Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut berupa perwujudan kesadaran akan kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah di lakukan. Siswa
akan
senantiasa
bertanggung
jawab
saat
ia
melaksanakan suatu event atau kegiatan, maka ketika ia memulainya ia 131
juga harus bertanggung jawab penuh. Berani menerima konsekuensi atas tindakan yang dilakukan. Misalnya dipilih menjadi bendahara kelas maka ia akan bertanggung jawab dalam mengelola uang kelas. Kemudian ketua kelas juga harus memimpin kelas dengan benar, menyampaikan informasi dari guru kepada teman, dan siswa diharapkan untuk menjalankan amanah dengan baik. Guru juga bertanggung jawab atas siswa, ia akan membantu siswa yang sedang bermasalah sehingga tercipta kenyamanan anak berada di sekolah. f. Kerja Keras Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata ”kemauan” menimbulkan asosiasi dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian dan pantang mundur. Siswa belajar untuk mau berusaha dengan cara baik/ halal untuk meraih sesuatu. Menabung untuk berangkat study tour, belajar agar dapat mengerjakan tugas dan ulangan, serius menggeluti hobi dengan media eksktrakurikuler di sekolah untuk melatih kemampuan dan bakat siswa. g. Sederhana Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak seseorang mengenyam masa pendidikannya. Berpenampilan sederhana 132
saat di sekolah hal ini sudah di atur dalam tata tertib SMA Negeri 6 Yogyakarta. Hal ini bermanfaat untuk siswa agar membeli apa yang diperlukan dan diinginkan secukupnya. h. Keberanian Nilai keberanian antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan lain sebagainya i. Keadilan Bagi siswa karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa pendidikannya
agar siswa dapat belajar mempertimbangkan dan
mengambil keputusan secara adil dan benar. Siswa di SMA Negeri 6 Yogyakarta sebenarnya terdiri dari siswa yang berasal dari beragam golongan, namun diantara siswanya tidak ada perbedaan status. Para siswa cenderung berlaku sama kepada semua. Berdasarkan data yang sudah disajikan, hasil adanya program pendidikan anti korupsi yang diterapkan di SMA Negeri 6 Yogyakarta ialah perkembangan perilaku siswa yang tercermin dalam nilai yang bersifat karakter seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai tersebut telah ditanamkan secara berkelanjutan kedalam diri seluruh warga sekolah melalui berbagai kegiatan penunjang dari program pendidikan anti korupsi dan tata tertib sekolah.
133
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, serta temuan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi, (1) Program pendidikan anti korupsi dilaksanakan sejak Maret tahun 2014, (2) Sumber dana pelaksanaan program pendidikan anti korupsi ialah dari dana bantuan sosial Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta setelah sebelumnya pihak sekolah mengajukan proposal, (3) Struktur Organisasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah Nomor 188/210 Tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Anti Korupsi SMA Negeri 6 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015, (4) Persiapan dalam program pendidikan anti korupsi ialah pembentukan struktur organisasi, rapat persiapan untuk menindaklanjuti dana bantuan yang sudah diterima dan dilakukan pembagian kerja sesuai dengan surat keputusan kepala sekolah tentang tim pelaksana PAK di SMA Negeri 6 Yogyakarta, kemudian penyusunan program yang menghasilkan programprogram terperinci dari proposal kegiatan, dan terakhir ialah sosialisasi, (5) Kegiatan penunjang program pendidikan anti korupsi ialah sosialisasi, pembuatan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), lomba-lomba
134
kreatif, pengembangan media informasi terkait pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah, dan adanya kantin kejujuran. 2. Faktor Pendukung dalam
Program Pendidikan Anti Korupsi ialah
Pertama, adanya sarana dan prasarana yang mendukung keterlaksanaan program pendidikan anti korupsi. Kedua, adanya partisipasi dari seluruh warga sekolah. Ketiga, adanya dana bantuan sosial yang berasal dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Faktor penghambat implementasi program pendidikan anti korupsi ialah kurangnya buku-buku bacaan mengenai pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Siswa tidak bisa memperluas pengetahuan atau wawasan mereka tentang seluk beluk korupsi karena di perpustakaan SMA Negeri 6 Yogyakarta masih kurang memberikan fasilitas berupa buku bacaan mengenai pendidikan anti korupsi. 3. Hasil adanya program pendidikan antikorupsi yang diterapkan di SMA Negeri 6 Yogyakarta ialah perkembangan perilaku siswa yang tercermin dalam nilai yang bersifat karakter seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai tersebut telah ditanamkan secara berkelanjutan kedalam diri seluruh warga sekolah melalui berbagai kegiatan penunjang dari program pendidikan anti korupsi dan tata tertib sekolah.
135
B. Saran Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan masukan atau saran antara lain sebagai berikut: 1. Bagi Dinas Pendidikan Kota Yoyakarta sebagai pengambil kebijakan sebaiknya Program Pendidikan Anti Korupsi dapat dilaksanakan oleh seluruh sekolah, mengingat program ini sebagai upaya preventif dan bermanfaat untuk menciptakan generasi yang bersih dari tindakan korupsi. 2. Bagi Sekolah, hendaknya secara mandiri dapat memberikan pembinaan yang berkelanjutan, efektif juga efisien kepada warga sekolah agar menjadi proses pembiasaan, dapat mengembangkan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan dapat menyediakan buku-buku terkait pendidikan anti korupsi agar dapat memperluas pemahaman siswa. 3. Bagi Kepala Sekolah, diharapkan agar lebih intensif dalam mengontrol keberlanjutan Program Anti Korupsi, dan membuat kegiatan penunjang yang mendukung pelaksanaan program tersebut seperti menyediakan buku-buku tentang pendidikan anti korupsi di perpustakaan sehingga warga sekolah khususnya siswa dapat memperluas wawasannya, dan menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lainnya. 4. Bagi Karyawan, diharapkan agar lebih aktif mencari relasi untuk bekerjasama dalam mengembangkan program pendidikan anti korupsi sehingga program dapat terus dilaksanakan.
136
5. Bagi Guru, diharapkan dapat memberikan tauladan dan melakukan pembinaan kepada siswa, sehingga siswa dapat menginternalisasikan kebermanfaatan program pendidikan anti korupsi dalam diri mereka. 6. Bagi Siswa, hendaknya turut serta dan ikut mensukseskan program pendidikan anti korupsi, dan memperluas wawasan mengenai pendidikan anti korupsi dengan rajin membaca buku. Selain itu juga hendaknya siswa selalu menerapkan perilaku yang sesuai dengan norma dan aturan di sekolah dan di masyarakat.
137
DAFTAR PUSTAKA Agus Wibowo. (2012). Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Andi Hamzah. (2002). Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana. Jakarta: Penerbit Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti _________. (2005). Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Bandung: Citra Aditya Bakti. Andi Prastowo. (2012). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Arif Rohman. (2009). Politik Ideologi Pendidikan. Yogyakarta: Laksbang Mediatama. _________. (2012). Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. Deni Setyawati. (2008). KPK Pemburu Koruptor: Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Memberangus Korupsi. Yogyakarta: Pustaka Timur. Hamid Darmadi. (2011). Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. H.A.R Tilaar, Riant Nugroho. (2008). Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakna Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. H.E. Mulyasa. (2013). Manjamemen Pendidikan Karakter. Jakarta: Bumi Aksara. Kamus
Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. (2007). Pusat Badan Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Kemendikbud. (2011). Pendidikan Arti Korupsi. Diakses dari http://www.kpk.go.id/id/faq pada tanggal 26 April 2016 Pukul 13:22 WIB
138
Muhammad Takdir I. (2012). Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral. Yogyakarta: AR-RUZZ Media. Mukodi dan Afid Burhanuddin. (2014). Pendidikan Anti Korupsi: Rekonstruksi Interpretatif dan Aplikatif di Sekolah. Yogyakarta: Aura Pustaka. Nurul Irfan. (2011). Korupsi dalam Hukum Pidana Islam. Jakarta: Amzah. Riant Nugroho. (2009). Kebijakan Pendidikan Yang Unggul. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sofan
Amri, dkk. (2011). Implementasi Pendidikan Pembelajaran. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
Karakter
Dalam
Suharsimi Arikunto. (2002). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. _________. (2011). Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, Sukardi. (2013). Metodologi Pendidikan. Jakarta: PT. BUMI AKSARA Sugihartono, dkk. (2012). Psikologi Pendidikan. Yogyakarta: UNY Press. Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. _________. (2013). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta Suyitno. (2006). Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama. Yogyakarta: Gama Media UU nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Fungsi Pendidikan.
139
Lampiran 1. Pedoman Observasi Pedoman Observasi No
Aspek
Profil SMA 1
Negeri 6 Yogyakarta
Sumber Data
Indikator Yang Dicari
Website
Letak geografis
sekolah terkait,
Sejarah berdiri
Kepala
Tujuan, Visi, Misi
Sekolah,
Struktur organisasi
Warga sekolah
Jaringan/kerja sama
Tekhnik Observasi
Prestasi/keunggulan
2
Fasilitas Sekolah Strategi
3
Warga
Sarana dan prasarana
sekolah, tata
Pemanfaatan sarana
usaha sekolah
Observasi
dan prasarana
Warga Sekolah Sarana yang mendukung
implementasi
Program:
Program
X-Banner
Pendidikan
Buku Anti Korupsi
Anti Korupsi
Kantin Kejujuran
Observasi
Faktor pendukung Partisipasi Warga
dan 4
penghambat implementasi
Warga Sekolah
Sekolah
Observasi
Kelengkapan Sarana
Program
Prasarana Sekolah
Pendidikan Anti Korupsi Perkembangan Perilaku
Dampak dari 5
implementasi Program Pendidikan
Warga Sekolah
Siswa berdasarkan nilai karakter: Kejujuran
140
Observasi
Anti Korupsi
Kepedulian
di SMA
Kemandirian
Negeri 6
Kedisiplinan
Yogyakarta
Tanggung jawab Kerja Keras Sederhana Keberanian Keadilan
141
Lampran 2. Pedoman Dokumentasi Pedoman Dokumentasi No
Aspek
Indikator Yang Dicari
Sumber Data
Profil SMA Negeri 6
g. Letak geografis
Dokumen/
Yogyakarta
h. Sejarah berdiri
arsip, foto-foto
i. Tujuan, Visi, Misi
1
j. Struktur organisasi k. Jaringan/kerja sama l. Prestasi/keunggulan d. Bangunan Sekolah
2
Sarana dan Prasarana
e. Luas Sekolah f. Kondisi Bangunan
3
Implementasi
Kegiatan yang dilakukan
Dokumen/
Program Pendidikan
sebagai upaya
arsip, foto-foto
Anti Korupsi
pengembangan program Pendidikan Anti Korupsi.
142
Lampiran 3. Pedoman Wawancara Untuk Kepala Sekolah PEDOMAN WAWANCARA Untuk Kepala Sekolah Tujuan: Untuk mengetahui sejauh mana implementasi pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta. a. Identitas Diri: 1. Nama : 2. Jabatan : 3. Agama : 4. Pekerjaan: 5. Pendidikan Terakhir:
b. Pertanyaan Penelitian 1. Kapan terbentuknya Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta? 2. Apa yang melatarblekangi pembentukan program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta? 3. Menurut anda, seberapa pentingkah program pendidikan anti korupsi? 4. Bagaimana persiapan yang dilakukan sekolah atas terlaksananya program Pendidikan Anti Korupsi? 5. Berapa
anggaran
dana
yang
dialokasikan
sekolah
dalam
pelaksanaan program pendidikan anti korupsi ini? 6. Darimanakah sumber dana untuk pelaksanaan program pendidikan anti korupsi ini? 7. Bagaimanakah sistem organisasi dalam program pendidikan anti korupsi yang diterapkan oleh SMA Negeri 6 Yogyakarta? 8. Apa sajakah sarana dan prasarana yang mendukung keterlaksanaan program pendidikan anti korupsi ini?
143
9. Apa sajakah kegiatan yang dilakukan sebagai upaya pengembangan kegiatan anti korupsi? 10. Bagaimana penanaman nilai kejujuran, nilai kepedulian, nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, nilai kerja keras, nilai sederhana, nilai keberanian, dan nilai keadilan pada diri siswa dengan adanya program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta ini? 11. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta? 12. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta? 13. Jika ada hambatannya lalu bagaimana solusi yang dilakukan berdasarkan hambatan-hambatan tersebut? 14. Apakah program tersebut memberikan pengaruh pada sikap atau perilaku anda? 15. Perubahan seperti apakah yang anda alami dengan adanya program Pendidikan Anti Korupsi di SMA N 6 Yogyakarta? 16. Bagaimanakah partisipasi / kepedulian guru mengenai program Pendidikan Anti Korupsi yang dilaksanakan di SMA N 6 Yogyakarta? 17. Bagaimanakah partisipasi / kepedulian siswa mengenai program Pendidikan Anti Korupsi yang dilaksanakan di SMA N 6 Yogyakarta? 18. Bagaimana tindak lanjut sekolah ke depannya terhadap Pendidikan Anti Korupsi di sekolah?
144
Lampiran 4. Pedoman Wawancara Untuk Guru PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU 1. Identitas Diri: a. Nama
:
b. Jabatan
:
c. Agama
:
d. Pekerjaan
:
e. Pendidikan Terakhir :
2. Pertanyaan Penelitian 1) Kapan terbentuknya program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta? 2) Apa yang melatarblekangi pembentukan program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta? 3) Apa
sajakah
sarana
dan
prasarana
yang
mendukung
keterlaksanaan program pendidikan anti korupsi ini? 4) Menurut anda, seberapa pentingkah program pendidikan anti korupsi? 5) Apa
sajakah
kegiatan
yang
dilakukan
sebagai
upaya
pengembangan kegiatan anti korupsi? 6) Bagaimana penanaman nilai kejujuran, nilai kepedulian, nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, nilai kerja keras, nilai sederhana, nilai keberanian, dan nilai keadilan pada diri siswa dengan adanya program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta ini? 7) Apa
sajakah
yang
menjadi
faktor
implementasi Program Pendidikan Anti Negeri 6 Yogyakarta?
145
pendukung
dalam
Korupsi di SMA
8) Apa
sajakah
yang
menjadi
faktor
penghambat
dalam
implementasi program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta? 9) Jika ada hambatannya lalu bagaimana solusi yang dilakukan berdasarkan hambatan-hambatan tersebut? 10) Apakah program tersebut memberikan pengaruh pada sikap atau perilaku anda? 11) Perubahan seperti apakah yang anda alami dengan adanya program Pendidikan Anti Korupsi di SMA N 6 Yogyakarta? 12) Apakah ada cara tersendiri seperti bentuk pengajaran Pendidikan Anti Korupsi kepada siswa? Jika ada, seperti apa? 13) Bagaimana respon siswa terhadap pendidikan anti korupsi di sekolah? 14) Bagaimana tindak lanjut sekolah ke depannya terhadap Pendidikan Anti Korupsi di sekolah?
146
Lampiran 5. Pedoman Wawancara Untuk Siswa PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SISWA a. Identitas Diri: 1. Nama
:
2. Kelas
:
b. Pertanyaan Panduan 1. Bagaimana pemahaman siswa mengenai pendidikan anti korupsi? 2. Kapan terbentuknya program Pendidikan Anti
Korupsi di SMA
Negeri 6 Yogyakarta? 3. Apakah sarana dan prasarana sudah mendukung dalam Pendidikan Anti Korupsi? 4. Apa sajakah kegiatan yang dilakukan sebagai upaya pengembangan kegiatan anti korupsi? 5. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta? 6. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta? 7. Jika ada hambatannya lalu bagaimana solusi yang dilakukan berdasarkan hambatan-hambatan tersebut? 8. Bagaimanakah partisipasi / kepedulian guru mengenai program Pendidikan Anti Korupsi yang dilaksanakan di SMA N 6 Yogyakarta? 9. Apakah program tersebut memberikan pengaruh pada sikap atau perilaku anda? 10. Perubahan seperti apakah yang anda alami dengan adanya program Pendidikan Anti Korupsi di SMA N 6 Yogyakarta? 11. Apakah siswa senang dengan adanya pendidikan anti korupsi? 12. Apa saja kegiatan pengembangan dari sekolah terkait dengan Pendidikan Anti Korupsi? 147
13. Apakah sudah diterapkan sikap-sikap antikorupsi dalam diri siswa? Contohnya seperti apa? b. Kejujuran c. Kepedulian d. Kemandirian e. Kedisiplinan f. Tanggung jawab g. Kerja keras h. Sederhana i. Keberanian j. Keadilan 14. Bagaimana tindak lanjut sekolah ke depannya terhadap Pendidikan Anti Korupsi di sekolah?
148
Lampiran 6. Catatan Lapangan Catatan Lapangan 1 Hari, Tanggal
: Jumat, 25 November 2016
Waku
: 08.00-09.00
Tempat
: SMA Negeri 6 Yogyakarta
Tema/Kegiatan : Memasukkan Surat Ijin Observasi Penelitian Skripsi Deskripsi Pada hari Jumat pukul 08.00 peneliti pergi ke SMA Negeri 6 Yogyakarta pada pukul 08.00 WIB. Setalah sampai disana peneliti menuju ke pos satpam dan disambut
dengan ramah dan mengutarakan
maksud kedatangan
untuk
memasukkan surat ijin observasi. Kemudian peneliti mengisi buku tamu dan dipersilahkan untuk menuju ke ruang Tata Usaha. Dengan membawa surat tersebut beserta map kemudian peneliti menuju ke ruangan yang telah ditunjukkan. Saat peneliti masuk ke lobi disambut oleh guru piket di lobi utama SMA Negeri 6 Yogyakarta dengan ramah. Dan peneliti diarahkan untuk langsung memasuki ruang TU. Kemudian setalah sampai di ruang TU peneliti menyerahkan surat ijin observasi pra-skripsi dan menyampaikan maksud juga tujuan kedatangan peneliti. Dengan ramah petugas TU menerima surat peneliti dan memberitahu agar kembali esok hari. Tak lupa peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas di lingkungan sekolah SMAN 6 Yogyakarta.
149
Catatan Lapangan 2 Hari, Tanggal
: Sabtu, 26 November 2016
Waku
: 08.00-10.00
Tempat
: SMA Negeri 6 Yogyakarta
Tema/Kegiatan : Perkenalan dengan Waka Humas SMAN 6 YK Deskripsi Hari Sabtu pukul 08.00 peneliti sudah sampai di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Pertama-tama peneliti mengunjungi ruangan Tata Usaha untuk bertemu bagian penyuratan, kemudian oleh beliau diarahkan untuk langsung menemui Wakil Kepala Humas SMAN 6 yogyakarta, Pak ES, jadi hari ini peneliti bertemu dengan Pak ES. Pak ES merupakan wakil kepala Humas di SMAN 6. Agenda hari ini hanya berkenalan dengan Pak ES, dan peneliti mengutarakan masud tujuan kedatangan peneliti dan menjelaskan penelitian apa yang ingin peneliti lakukan. Setelah selesai menjelaskan beliau dengan ramah mempersilahkan peneliti untuk melakukan penelitian di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Dan peneliti dipersilahkan untuk kembali kapan saja.
150
Catatan Lapangan 3 Hari, Tanggal
: Senin, 28 November 2016
Waku
: 10.00-12.00
Tempat
: SMA Negeri 6 Yogyakarta
Tema/Kegiatan : Observasi Awal Deskripsi Hari ini peneliti datang ke SMAN 6 untuk wawancara dengan Pak ES untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai program pendidikan anti korupsi. Hasil wawancara ini berguna untuk menyusun latar belakang penelitian Peneliti sudah mempersiapkan pertanyaan yang ingin peneliti ajukan terkait dengan Pendidikan Anti Korupsi. Wawancara dengan Pak ES berjalan lancar dan beliau memberikan peneliti dokumen mengenai data-data yang peneliti perlukan. Pertanyaan yang diajukan hanya secara garis besar untuk kepentingan pembuatan latar belakang masalah berupa sejak kapan program pendidikan anti korupsi terbentuk da nada kegiatan apa saja. Keterbukaan pihak sekolah dan keramahan seluruh warga sekolah membuat peneliti menjadi nyaman dalam melakukan observasi awal ini.
151
Catatan Lapangan 4 Hari, Tanggal
: Selasa, 29 November 2016
Waku
: 10.00-12.30
Tempat
: SMA Negeri 6 Yogyakarta
Tema/Kegiatan : Observasi Lanjutan Deskripsi Hari ini peneliti datang ke SMAN 6 untuk melakukan observasi lanjutan. Peneliti sebelumnya bertemu dahulu dengan Pak ES selaku waka Humas di SMAN 6 Yogyakarta. Beliau memberikan arahan untuk penyusunan instrument wawancara hendaknya ditujukan kepada siapa saja. Kemudian untuk wawancara kepada siswa disarankan untuk wawancara kepada siswa kelas 3 karena yang menjalani acara sosialisasi pendidikan anti korupsi adalah siswa kelas 3. Setalah wawancara dengan Pak ES selesai peneliti melanjutkan dengan berkeliling di sekolah dan melihat aktivitas siswa di lingkungan sekolah.
152
Catatan Lapangan 5 Hari, Tanggal
: Senin, 19 Desember 2016
Waku
: 09.00-11.00
Tempat
: SMA Negeri 6 Yogyakarta
Tema/Kegiatan : Share Rencana Penelitian Deskripsi Hari ini peneliti datang ke SMAN 6 untuk melakukan sharing rencana penelitian. Sementara proposal skripsi sedang direvisi oleh dosen pembimbing, peneliti konsultasi dengan Pak ES mengenai instrumen penelitian yang harus dibuat. Kemudian Pak ES membantu dengan senang hati untuk penyusunan instrument dan memberikan data pendukung mengenai program pendidikan anti korupsi. Setelah selesai kemudian peneliti melanjutkan dengan berkeliling sekolah untuk mengamati fasilitas sekolah, terutama saat di kantin kejujuran. Banyak siswa yang mengantri dan ini merupakan suatu aktivitas yang baik.
153
Catatan Lapangan 6 Hari, Tanggal
: Sabtu, 7 Januari 2017
Waku
: 13.00 - 14.00
Tempat
: SMA Negeri 6 Yogyakarta
Tema/Kegiatan : Penyerahan Surat Ijin Penelitian Deskripsi Pada hari Sabtu, 07 Januari 2017 peneliti menyerahkan surat ijin penelitian skripsi dari Fakultas Ilmu Pendidikan UNY dan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta untuk selanjutnya dapat melakukan penelitian skripsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Selain membawa surat pengantar peneliti juga menyerahkan proposal skripsi yang telah mendapat pengesahan dari Dekan FIP. Sesampainya di SMAN 6, peneliti dipersilahkan untuk kembali menemui pegawai di bagian penyuratan ruang Tata Usaha. Disini peneliti disambut dengan ramah, sementara pegawai
menginput data surat masuk dari peneliti, peneliti bertanya sekilas
mengenai program pendidikan anti korupsi, beliau menanggapi dengan positif. Setelah selesai, peneliti dipersilahkan untuk bisa melakukan wawancara di esok hari.
154
Catatan Lapangan 7 Hari, Tanggal
: Kamis, 19 Januari 2017
Waku
: 09.00 - 13.00
Tempat
: SMA Negeri 6 Yogyakarta
Tema/Kegiatan : Wawancara Waka Humas, Waka Kesiswaan, dan Guru Agama Deskripsi Pada hari Kamis, 19 Januari 2017 peneliti kembali ke SMA Negeri 6 Yogyakarta. Sebelumnya sudah menghubungi Pak ES selaku Waka Humas untuk membuat janji wawancara, kemudian beliau mengusulkan hari ini. Wawancara dimulai sesuai dengan panduan pedoman wawancara. Wawancara berjalan dengan lancar dan pertanyaan ditanggapi dengan baik. Setelah wawancara selesai, beliau memberikan surat beserta lembar disposisi yang digunakan untuk pengantar kepada kepala sekolah dan guru-guru lainnya guna membuat janji wawancara. Setelah mendapatkan surat disposisi peneliti kembali mewawancarai Bapak AF selaku waka Kesiswaan. Selain itu beliau juga menjabat sebagai guru agama di kelas XII. Wawancara dimulai sesuai dengan pedoman wawancara yang telah peneliti buat. Wawancara berjalan dengan lancar dan pertanyaan ditanggapi dengan baik. Setelah itu peneliti berkeliling sekolah dan mengamati aktivitas siswa SMA Negeri 6 Yogyakarta. Dirasa cukup peneliti menyudahi penelitian untuk hari kamis.
155
Catatan Lapangan 8 Hari, Tanggal
: Sabtu, 21 Januari 2017
Waku
: 10.00 – 13.00
Tempat
: SMA Negeri 6 Yogyakarta
Tema/Kegiatan : Dokumentasi Deskripsi Pada hari Sabtu, 21
Januari 2017 peneliti kembali ke SMAN 6
Yogyakarta dengan tujuan untuk membuat janji waancara dengan kepala sekolah, namun kepala sekolah sedang tidak berada di tempat. Untuk itu peneliti hanya melakukan dokumentasi di lingkungan sekitar SMA Negeri 6 Yogyakarta tentang pendidikan anti korupsi. Selain itu peneliti juga bertemu dengan Pak ES (Waka Humas) untuk meminta data dokumentasi mengenai kegiatan kreatif SMA Negeri 6 Yogyakarta tentang pendidikan anti korupsi yang sudah dilaksanakan, seperti lomba video, lomba cerdas cermat, dan lomba pidato antikorupsi.
156
Catatan Lapangan 9 Hari, Tanggal
: Senin, 23 Januari 2017
Waku
: 09.00-12.00
Tempat
: SMA Negeri 6 Yogyakarta
Tema/Kegiatan : Wawancara Dengan Guru Deskripsi Pada hari Senin, 23 Januari 2017 peneliti kembali ke SMA Negeri 6 Yogyakarta dengan tujuan utama ialah untuk membuat janji dengan Kepala sekolah namun beliau sedang sibuk. Sehingga peneliti hanya dapat mewawancarai guru. Guru yang diwawancarai ialah Bu PS sebagai guru bahasa Indonesia yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris pada susunan organisasi penugasan Program Pendidikan Anti Korupsi, dan Bu LDS sebagai Guru Bimbingan Konseling. Pertanyaan wawancara diajukan sesuai dengan pedoman wawancara dan berjalan dengan lancar. Setelah selesai dengan wawancara peneliti memutuskan untuk berkeliling ke sekolah dan mendkumentasikan aktivitas siswa.
157
Catatan Lapangan 10 Hari, Tanggal
: Rabu, 25 Januari 2017
Waku
: 09.00-12.00
Tempat
: SMA Negeri 6 Yogyakarta
Tema/Kegiatan : Wawancara dengan Guru dan Siswa Deskripsi Pada hari Rabu, 25 Januari 2017 peneliti kembali ke SMA Negeri 6 Yogyakarta. Peneliti bertemu dengan Pak ES untuk menerima data surat penugasan yang terkait dengan Pelaksanaan Program Pendidikan Anti Korupsi. Setelah bertemu dengan Pak ES kemudian peneliti menuju ke Ruang Kepala sekolah namun beliau sedang rapat di disdikpora. disarankan oleh pihak sekolah untuk kembali ke sekolah pada pukul 07.00 pagi. Kemudian peneliti menuju ke ruang guru untuk mewawancarai guru yaitu Pak HS, beliau sebelumnya menjadi penanggung jawab untuk pelaksanaan kampanye anti korupsi. Wawancara berjalan dengan lancar dan kemudian peneliti melanjutkan untuk mewawancarai salah satu siswa. Peneliti mewawancarai salah satu siswa kelas XII IPS 2 yakni DAK. Wawancara berjalan dengan lancar dan setelah selesai peneliti mengakhiri penelitian untuk hari ini.
158
Catatan Lapangan 11 Hari, Tanggal
: Jumat, 27 Januari 2017
Waku
: 07.00 – 09.00
Tempat
: SMA Negeri 6 Yogyakarta
Tema/Kegiatan : Wawancara dengan Kepala SEKOLAH Deskripsi Pada hari Jumat, 27 Januari 2017 peneliti kembali ke SMA Negeri 6 yogyakarta. sesampainya di sekolah peneliti mengikuti program sekolah dimana pada pukul 07.15 seluruh warga sekolah dimanapun berada diharuskan untuk beridiri seiring dengan pemutaran lagu Indonesia Raya. Hal ini untuk menghormati dan mengenang jasa pahlawan. Salah satu nilai yang dijunjung pada program ini ialah nilai patriotism. Setelah selesai peneliti menuju ke Ruang Kepala sekolah, yakni Bapak MK,. setelah memperkenalkan diri kemudian peneliti melanjutkan dengan wawancara. Wawancara berjalan dengan lancar dan pertanyaan sudah dijawab seluruhnya. setelah selesai wawancara dengan kepala sekolah kemudian peneliti berkeliling sekolah untuk melihat aktivitas siswa.
159
Catatan Lapangan 12 Hari, Tanggal
: Selasa, 31 Januari 2017
Waku
: 10.00-13.00
Tempat
: SMA Negeri 6 Yogyakarta
Tema/Kegiatan : Wawancara dengan Siswa Deskripsi Pada hari Selasa, 31 Januari 2017 peneliti kembali ke SMA Negeri 6 Yogyakarta. Kali ini peneliti bertujuan untuk mewawancara siswa dengan fokus pertanyaan penelitian seputar impelementasi pendidikan anti korupsi. Siswa yang peneliti wawancarai merupakan siswa kelas XII IPA 4 dan siswa kelas X5. Wawancara berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun, seluruh pertanyaan dapat dijawab dengan baik. Interaksi siswa dengan temantemannya juga baik, bahkan peneliti melihat adanya nilai kesopanan yang sudah tertanam dalam diri mereka, salah satunya ialah ketika siswa melewati peneliti, ia berjalan dengan menunduk dan tersenyum. Setelah wawancara selesai peneliti memutuskan untuk berkeliling sekolah dan mengamati kegiatan atau aktvitas mereka.
160
Lampiran 7. Reduksi dan Analisis Data Hasil Wawancara
Reduksi dan Analisis Data Hasil Wawancara Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta
1. Kapan terbentuknya Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta? MK
: Terbentuknya pada tahun 2014, sebenernya sebelumnya kami sudah membangun itu melalui kantin kejujuran. Tetapi secara legal formal pendidikan anti korupsi itu dibentuk pada tahun 2014 kebetulan juga mendapat pembinaan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
ES
: Secara formal pendirian pada tahun ajaran 2014/2015 hingga sekaran terkait dengan adanya Dana Bantuan Sosial dari Kementrian Pendidikan. Tetapi pada tahun-tahun nya tetap dilaksanakaan dengan menyesuaikan dengan program program yang lainnya di SMA negeri 6.
AF
: Di kurikulum itu sifatnya terintegrasi saja tidak berdiri sendiri. Ditambah dengan program-program kegiatan itu mulai ada pada tahun 2014. Dengan berbagai macam kegiatan atau lomba kaitanya dengan kejujuran. .
161
PS
: Sebenernya sudah lama sejak ada kantin kejujuran disini, kemudian dikembangkan dan dibentuk Program Pendidikan Anti Korupsi. Dari segi tujuan kan sebenarnya sama, untuk membentuk individu agar berkarakter positif seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Kemudian ada implementasi di kurikulum juga. Tetapi secara teknis baru terbentuk tahun 2014.
HS
: Pada tahun 2014 dibentuk program pendidikan anti korupsi yang bertujuan untuk menanamkan karakter positif kedalam diri siswa, khususnya karakter antikorupsi.
Kesimpulan: Program pendidikan anti korupsi terbentuk sejak tahun 2014. Program ini dibentuk atas adanya kantin kejujuran yang sinergi dengan tujuan pelaksanaan Program Pendidikan Anti Korupsi. 2. Apa yang melatarbelakangi pembentukan program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta? MK
: Yang melatarbelakangi untuk membangun karakter anak-anak supaya menjadi insan yang mengedepankan akhlak mulia, terutama untuk sikap-sikap yang berkaitan dengan sikap anti korupsi seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab.
ES
: Secara umum sekolah ingin menciptakan output insan yang Cerdas, unggul, peduli lingkungan hidup. Sekolah memilki strategi dengan membentuk jiwa-jiwa yang jujur dan bertanggung jawab. Nilai-nilai yang dapat mengatasi tinndakan korupsi kan dengan
162
nilai tanggung jawab, nilai disiplin jadi Pendidikan Anti Korupsi itu harus dibangun. AF
: Sebenarnya sebelum adanya program anti korupsi, kami sudah memiliki kantin kejujuran sejak lama. Kemudian didukung dengan adanya program pemerintah tentang sosialisasi kaitannya dengan antikorupsi. Kemudian guru dan siswa keduanya mengikuti workshop agar penanaman nilai antikorupsi tidak hanya untuk siswa saja tetapi juga untuk guru.
Karena sudah ada program
kantin kejujuran itu kita jadi nyambung saja, ada sinergi dan tinggal dikembangkan. PS
: karena maraknya kasus korupsi di Indonesia seperti sudah membudaya begitu. Jadi lembaga pendidikan khususnya SMA Negeri 6 Yogyakarta melaksanakan program tersebut. Hal ini juga bermanfaat untuk mendidik karakter siswa sejak dini agar berakhlak baik.
HS
: Melihat banyaknya kasus korupsi. Kemudian SMAN 6 sebagai lembaga pendidikan yang berfungsi untuk mengarahkan anak didik agar jujur, sportif, dan tanggung jawab. Jadi sejak dini ditanamkan untuk membentuk karakter itu.
Kesimpulan: Implementasi program pendidikan anti korupsi dilatarbelakangi oleh maraknya kasus korupsi di Indonesia, karena kasus korupsi yang sulit dibasmi kemudian dibentuklah suatu upaya pencegahan melalui pendidikan anti korupsi. Program pendidikan anti korupsi SMA Negeri 6 Yogyakarta 163
juga merupakan suatu pengembangan dari adanya kantin kejujuran yang bersinergi satu sama lain untuk menanamkan karakter yang baik kepada anak. 3. Darimanakah sumber dana untuk pelaksanaan program pendidikan anti korupsi ini? MK
: Sumber dana berasal dari kementrian pendidikan dan kebudayaan karena pada waktu itu Kementrian juga mengadakan program terkait antikorupsi. Lalu SMAN 6 Yogyakarta ini mengajukan proposal dan kemudian di acc oleh pihak kementrian pendidikan dan kebudayaan.
ES
: Murni dari pemerintah, sekolah tidak menganggarkan dana karena pada saat itu kami mengajukan proposal untuk di danai oleh Dinas Pendidikan dan kemudian di setujui.
AF
: Sebelumnya membuat proposal untuk diajukan ke dinas pendidikan. kemudian setelah disetujui kami mendapat dana bantuan sosial dari kementrian.
PS
: Sumber dana berasal dari kementrian pendidikan dan kebudayaan karena pada waktu itu Kementrian juga mengadakan program terkait antikorupsi.
HS
: Sumber dana berasal dari kementrian pendidikan dan kebudayaan karena pada waktu itu Kementrian juga mengadakan program terkait antikorupsi.
Kesimpulan: Sumber dana berasal dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Sebelumnya SMA Negeri 6 164
Yogyakarta mengajukan proposal dana bantuan sosial dan kemudian disetujui. Sehingga untuk pelaksanaan program pendidikan anti korupsi secara teknis mendapatkan bantuan dari pemerintah.
4. Bagaimanakah sistem organisasi dalam program pendidikan anti korupsi yang diterapkan oleh SMA Negeri 6 Yogyakarta? MK
: Penanggung jawabnya tentu saya selaku kepala sekolah, kemudian Pak ES sebagai ketua, bu purwanti sebagai sekretaris, dan Bu AU dibantu Bu ED sebagai bendahara, kemudian guru yang lainnya sebagai anggota dengan dibagi tugas-tugas pertanggung jawaban.
ES
: Penanggung jawabnya kepala sekolah, kemudian saya sebagai ketua, bu purwanti sebagai sekretaris, dan Bu Aulia dibantu Bu Eni sebagai bendahara, kemudian guru yang lainnya sebagai anggota.
AF
: Penanggung jawabnya kepala sekolah, kemudian Pak Eko sebagai ketua, bu purwanti sebagai sekretaris, dan Bu AU dan Bu ED sebagai bendahara, saya sebagai anggota dengan tugas menjadi penanggungjawab pembuatan Standar Operasional Prosedur.
PS
: Penanggung jawabnya kepala sekolah, kemudian Pak ES sebagai ketua, saya sebagai sekretaris, dan Bu AU dibantu Bu ED sebagai bendahara, kemudian guru yang lainnya sebagai anggota dengan dibagi tugas-tugas.
165
HS
: Penanggung jawabnya kepala sekolah, kemudian saya sebagai ketua, bu PS sebagai sekretaris, dan Bu AU dibantu Bu ED sebagai bendahara, kemudian guru yang lainnya sebagai anggota dengan dibagi tugas-tugas pertanggung jawaban
Kesimpulan: Penanggung jawab Program Pendidikan Anti Korupsi ialah Kepala sekolah, kemudian Pak ES (Wakasek Urusan Humas) sebagai ketua, Bu PS sebagai sekretaris, dan Bu AU dibantu Bu ED sebagai bendahara, kemudian guru yang lainnya sebagai anggota dengan dibagi tugas-tugas pertanggung jawaban. 5. Apa sajakah sarana dan prasarana yang mendukung keterlaksanaan program pendidikan anti korupsi ini? MK
: Adanya kantin kejujuran ialah yang utama. Selebihnya untuk sarana dan prasarana tidak ada yang khusus sama seperti sekolah lainnya. Karena ini terjadi di lingkungan sekolah tentunya sarana dan prasarana secara konvensional sama saja seperti sekolah lainnya. Hanya saja untuk kantin kejujuran, memang hanya di SMAN 6 Yogyakarta saja yang masih eksis diantara sekolah lainnya.
ES
: Untuk sarana dan prasarana tidak ada yang khusus sama seperti sekolah lainnya. Dan yang penting ada kantin kejujuran yang bisa tampak secara fisik. Yang lebih pentingnya kan penanaman nilainilai antikorupsi misalnya dengan slogan yang dipasang sekolah.
166
AF
: Untuk sarana dan prasarana tidak ada yang khusus sama seperti sekolah lainnya karena termasuk proses pendidikan sebenarnya. Dan yang penting ada kantin kejujuran yang bisa tampak secara fisik. Yang lebih pentingnya penanaman nilai-nilai antikorupsi misalnya dengan slogan yang dipasang sekolah.
PS
: Sarana khususnya untuk pelaksanaan program anti korupsi tidak ada yang tetapi nilai-nilai antikorupsi itu ada yang berkaitan dengan kejujuran, jadi sekolah punya kantin kejujuran.
HS
: Untuk menanamkan nilai kejujuran itu ada kantin kejujuran, dan x-banner.
Kesimpulan: Sarana dan Prasarana untuk Program Pendidikan Anti Korupsi yang dilaksanakan di SMA Negeri 6 Yogyakarta secara fisik hanya membutuhkan kantin kejujuran dan pemasangan x-banner sebagai salah satu strategi untuk menanamkan nilai kejujuran dalam diri siswa, sarana lainnya tidak ada yang khusus karena program pendidikan anti korupsi sama dengan pembelajaran konvensional di sekolah. Kemudian prasarana yang dibutuhkan berupa pembiasaan perilaku dengan pemberian keteladanan. 6. Bagaimanakan persiapan yang dilakukan oleh sekolah dalam Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi? MK
: Persiapan yang di lakukan persiapan, kemudian kita membentuk tim, setelah tim terbentuk kita berkoordinasi dan membuat beberapa kegiatan-kegiatan. Namun kegiatan yang kita jalankan disini tidak semuanya berdiri sendiri. Kita juga mengundang dari 167
Kejaksaan Tinggi dan KPK untuk memberikan arahan awal karena profesionalisme bidang kan ada di mereka. Saat pembentukan TIM itu kita membuat proposal untuk diajukan pada bulan maret 2014. Kemudian dikembangakan lagi saat penerimaan dana yakni Juli 2014. Lalu kami menyusun kegiatan yang mendukung program, dan sosialiasi kepada warga sekolah. ES
: Dari pimpinan (kepala sekolah) dan dibentuk tim pelaksana dan kemudian adanya koordinasi. Seiring dengan itu ada program dari pemerintah menyediakan dana bantuan bagi lembaga pendidikan yang
menyelenggarakan
program
pendidikan
anti
korupsi,
kemudian kami mengajukan proposal dan terpilih. Setelah dana bantuan itu diterima kami melakukan pengembangan Tim yang awalnya dibentuk pada maret 2014. Tim Pengelola kemudian dikembangkan setelah dana diterima yaitu Juli 2014. Lalu diadakan rapat, pembentukan kegiatan, dan sosialisasi. AF
: Awalnya pembentukan tim pengelola, kemudian dikembangkan setelah adanya penurunan dana. Setelah kami menerima dana bantuan tersebut, kami mengadakan rapat untuk menentukan langkah selanjutnya. Kemudian disusunlah kegiatan-kegiatan terkait Program Pendidikan Anti Korupsi
PS
: Pada tahap persiapan, tentu yang pertama dilakukan itu ialah pembentukan Tim Pengelola, kemudian dilaksanakan rapat persiapan untuk membahas langkah selanjutnya. Pada waktu rapat 168
kami sudah menerima dan bantuan sosial, kalau tidak salah bulan Juli 2014 dilaksnakan rapat pertama setelah ada penerimaan dana bantuan. Setelah itu menyusun program-program kegiatan yang terkait Pendidikan Anti Korupsi tersebut. HS
: Pada tahap awal setelah adanya SK dari Kepala Sekolah kemudian dibentuk pengembangan TIM Pengelola dan diadakan rapat bersama. Rapat bersama itu tujuannnya untuk membahas kelanjutan program Pendidikan Anti Korupsi itu sehubungan sudah adanya penerimaan dana bantuan sosial. Setelah itu kemudian dibentuklah program-program dan di sosialisasikan.
Kesimpulan: Persiapan dalam implementasi pendidikan anti korupsi ialah pertama, pembentukan TIM pada maret 2014 kemudian TIM pengelola dikembangkan pada Juli 2014 setelah penerimaan dana bantuan. Kedua, rapat persiapan guna membahas langkah selanjutnya untuk Program Pendidikan Anti Korupsi, Kemudian pembentukan kegiatan-kegiatan, dan sosialisasi. 7. Apa sajakah kegiatan yang dilakukan sebagai upaya pengembangan kegiatan anti korupsi? MK
: Kegiatanya dulu tentunya dimulai dari sosialisasi di sekolah, kemudian juga pembuatan SOP (standar Operasional Prosedur) Jadi untuk menginternalkan nilai-nilai pada seluruh warga sekolah maka kita juga perlu membuat Standar Operasional Prosedur dalam seluruh penyelenggaraan pendidikan, sehingga dengan adanya 169
pedoman
dari
SOP
tersebut,
pelaksanaannya,
dan
diharapkan
bisa
teratur
seluruh
saat
warga
proses sekolah
berkolaborasi untuk menciptakan kegiatan yang mengandung nilainilai anti korupsi, karena sebagai pendidik kan harus yang memberikan tauladan. Selain itu juga ada kampanye dengan penyebaran stiker anti korupsi di jalan-jalan, kemudian pelaksanaan lomba-lomba kreatif untuk menumbuhkan ide-ide dalam diri siswa, dan adanya workshop dari Kejaksaan Tinggi. ES
: Sosialisasi di lingkungan sekolah, dokumen-dokumen tentang Standar Operasional Prosedur yang didalamnya regulasi tindakan agar menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi, kemudian juga ada kegiatan kreatif seperti membuat kampanye di jalan-jalan dengan penyebaran stiker, kemudian pelaksanaan lomba-lomba kreatif untuk menumbuhkan ide-ide dalam diri siswa, dan adanya workshop dari Kejaksaan Tinggi.
AF
: Secara umum di pembinaan upacara, banyak materi sebenarnya tentang akademik, kedisiplinan, kejujuran. Kemudian secara khusu ya dengan integrasi kepada materi pelajaran yang relevan.
PS
: Dulu pernah ada penyuluhan, kemudian lomba-lomba kegiatan kreatif terkait anti korupsi itu, kemudian ada pembinaan dari setiap upacara, kemudian juga adanya kantin kejujuran.
HS
: Adanya pembinaan, sosialisasi, gerak jalan dengan membagikan stiker pendidikan anti korupsi. Adanya penyebaran stiker itu saat 170
kegiatan kampanya anti korupsi, jadi peserta keliling ke lingkungan sekolah, dengan menyebarkan stiker budayakan anti korupsi kepada masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Anak-anak senang dan ini bisa menjadikan mereka untuk termotivasi supaya memiliki perilaku yang baik Kesimpulan: Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi yang dilaksnakan sejak tahun 2014 diawali dengan sosialisasi yang melibatkan seluruh warga sekolah, sosialisasi ini membutuhkan pihak kedua yakni Kejaksaan Tinggi sebagai pihak yang profesional di bidangnya untuk menjadi narasumber dalam sosialisasi Program Pendidikan Anti Korupsi. Kemudian selain sosialisasi juga ada Standar Operasional Prosedur dalam seluruh penyelenggaraan pendidikan, sehingga dengan adanya pedoman dari SOP tersebut, bisa teratur saat proses pelaksanaannya, dan diharapkan seluruh warga sekolah berkolaborasi untuk menciptakan kegiatan yang berprinsip pada nilai-nilai anti korupsi. Selain itu kemudian diadakan kegiatan kreatif yang bertujuan untuk mengasah siswa agar kreatif yaknik dengan lomba cerdas cermat anti korupsi, lomba pidato anti korupsi, lomba video parody. Untuk kegiatan selanjutnya ada kantin kejujuran, x-banner, dan pembiasaan. 8. Bagaimana penanaman nilai kejujuran, nilai kepedulian, nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, nilai kerja keras, nilai sederhana, nilai keberanian, dan nilai keadilan pada diri siswa dengan adanya program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta ini?
171
MK
: Nilai kejujuran itu tentunya dari kegiatan-kegiatan di dalam program pendidikan anti korupsi. Siswa dengan diberikan sosialisasi tentang kejujuran seperti itukan jadi sebagai proses menanamkan sikap jujur, selain itu juga dari kantin kejujuran itu, kemudian juga dari adanya buku khusus untuk penemuan barang. Nilai Kepedulian ditanamkan melalui kepedulian apabila ada salah satu teman yang tertimpa musibah. Ya jadi disini siswanya saling peduli satu sama lain. Nilai Kedisiplinan itu ya dari adanya tata tertib sekolah, siswa harus mematuhi regulasi yang ada. Jika tidak dilaksanakan maka siswa akan dikenakan ganjaran. Mengenai nilai kesederhanaan, disini siswanya dididik untuk menggunakan pakaian yang sederhana saja dan berdandan yang biasa saja, justru saat siswa tersebut berlebihan maka akan menjadi pusat perhatian dan bisa menimbulkan kejahatan, jadi untuk aturan kesederhanaan sudah diterapkan, selama ini juga tidak ada laporan kasus tentang siswa yang berlebihan dalam berdandan atau membawa barangbarang berharga ke sekolah, semuanya batas wajar.
ES
: Nilai Kejujuran: dibangun dengan kantin kejujuran, kemudian ketika ulangan tidak monyentek di dalamnya ada proses penanaman kejujuran, kemudian pada saat pembinaan upacara, kemudian ada buku pelaporan dimana siswa yang menemukan suatu barang akan mencatat di buku tersebut. Disitu muncullah penanaman nilai-nilai kejujuran dalam diri siswa. Nilai Kepedulian: 172
Dibangun dengan adanya peduli siswa ketika ada musibah menimpa temannya dengan mengumpulkan dana sukarela. Nilai Kedisiplinan: nilai kedisiplinan berkaitan dengan kehadiran. Siswa datang tepat waktu, ada pembinaan khusus untuk siswa. Bel masuk 7.15 akan menyanyikan lagu Nasional. Kemudian begitu bel apabila masih ada siswa yang datang berarti ia terlambat kemudian diberi pembinaan yang edukatif berupa merawat tanaman di sekitar kelas. Kemudian disiplin terkait pemakaian seragam. Apabila ada siswa yang tidak disiplin menggunakan seragam maka ia akan mengajukan surat ijin ke guru piket yang bertugas dan selanjutnya guru kelas yang akan membina selanjutnya, jadi tidak akan dibiarkan siswa yang tidak disiplin. Kemudian disiplin terkait etika lalu lintas, yaitu yang belum membawa sim dilarang membawa motor. Nilai Tanggung jawab: berkaitan dengan penugasan yang dilakukan. Jadi siswa bertanggung jawab dengan proses belajarnya di sekolah, dan juga menjaga perilaku. Nilai kesederhanaan: dengan tidak berpakaian berlebihan. Nilai kesederhanaan sudah ada di tata tertib sekolah. Nilai keberanian: dibangun dengan metode pembelajaran di kelas seperti presentasi, disitu siswa dilatih untuk percaya diri. dan ketika dikirim untuk lomba juga menumbuhkan sikap siswa untuk berani beraksi, kemudian keikutsertaan siswa dalam program pendidikan anti korupsi seperti lomba-lomba cerdas
173
cermat anti korupsi, dan lomba pidato terkait anti korupsi juga merupakan nilai keberanian dari siswa. AF
: Nilai kejujuran untuk siswa tentang kejujuran bisa dianalogikan dengan orang puasa. Jadi mau jujur atau tidak itu tergantung siswanya. Kemudian dengan adanya kantin kejujuran, misalnya hari ini minus, tetapi besoknya malah lebih. Jadi disitulah kejujuran siswa perlu dikembangkan. Nilai Kepedulian: kalau kepedulian dari sisi sosial sebenernya anak-anak sini cukup memiliki jiwa sosial tinggi,
misalnya
ketika
ada
musibah
mereka
bergerak
mengumpulkan penggalangan dana atau bantuan. Kemudian membangun sisi karakter sudah cukup bagus ya dengan pembiasaan perilaku sehari-hari di sekolah. Nilai kedisiplinan: sekolah berusaha untuk selalu menanamkan itu, indikatornya adalah tata tertib sekolah juga ada. Nilai tanggung jawab: ya mereka bertanggung jawab dengan tugasnya. Kemudian untuk dalam ulangan. Siswa yang membawa kendaraan baik itu sepeda motor atau sepeda ontel harus menuntun kendaraanya sejak masuk gerbang sekolah hingga ke parkiran. PS
: Nilai Kepedulian kalau dengan anti korupsi itu ya misalnya siswa saling menegur apabila ada yang berbuat curang atau bahkan menyampaikannya kepada guru, itu bentuk kepedulian. kejujuran: ya sekolah mencoba untuk ke arah sana ya mbak. Nilai Kedisiplinan sudah menjadi prioritas utama sekolah untuk 174
mencetak
generasi
yang
unggul,
kalau
disini
penerapan
kedisiplinan berkaitan dengan tata tertib sekolah, siswa sudah tahu aturan-aturan apa saja yang diterapkan di SMAN 6 Yogyakarta dan apabila melanggar akan mendapatkan point dan diberikan pembinaan, untuk hal yang tampak secara fisik itu dengan misalnya setiap siswa yang membawa kendaraan ke sekolah ia akan berhenti mematikan mesin motor, turun dari motornya, dan mendorong sampai ke parkiran, semuanya begitu. Kemudian kalau ada yang terlambat akan dicatat oleh guru piket di lobi dan diberikan pembinaan, tidak kami diamkan. Agar mereka jera HS
: Nilai Kejujuran: misalnya dengan adanya kantin kejujuran kemudian juga adanya pembuatan LPJ atau laporan pertanggung jawaban yang mendidik siswa agar berbuat jujur. Sebagai guru biologi ya saya mengajarkan kepada siswa untuk selalu berlaku jujur. Lebih baik hasil ulangan yang jujur daripada berbuat curang. Contoh nya juga saat parktikum, data yang didapat oleh siswa dicatat dan harus dijelaskan dengan sumber-sumbernya dan itu merupakan salah satu penanaman kejujuran. Nilai Kepedulian: jadi disini itu sudah baik mbak seolidaritas siswanya .
LDS
: Siswa di SMA Negeri 6 Yogyakarta ini merupakan siswa yang berasal dari keluarga yang macam-macam mbak, namun ketika sudah memasuki gerbang sekolah, tidak ada perbedaan status diantara siswanya, tidak pernah ada pelaporan kasus mengenai 175
sebuah gank ataupun bullying disini, bahkan siswa merasa nyamannyaman saja berada di sekolah hal ini terbukti dari siswa yang hingga sore masih saja di sekolah sekedar untuk mengobrol dengan teman-teman nya atau apapun itu, itu tandanya siswa merasa nyaman untuk berada di sekolah. Karena hal ini sudah ada regulasi nya tersendiri yang tergabung dalam sebuah tata tertib sekolah DAK
: Kejujuran karena adanya sanksi yang rumit dan berat ketika ketahuan mencontek, jadi sebaiknya jujur saja saat ulangan, ketika ketahuan
mencontek
belum
kalau
disita
handphone
dan
pemanggilan orang tua, jadi sebaiknya jujur saja saat ulangan, guru juga menghargai yang jujur daripada bagus tapi menyontek. Ada kantin kejujuran, buku penemuan barang itu ada bukunya di ruang wakasek humas mbak terus ada kantin kejujuran. Kesimpulan:
nilai
kejujuran,
kepedulian,
kemandirian,
kedisiplinan,
keberanian, kerja keras, tanggung jawab, keadilan, kesederhanaan sudah diterapkan dalam perilaku siswa di sekolah. Guru sebagai kontrol dan juga sebagai pemberi teladan sehingga nilai-nilai karakter positif tersebut dapat tertanam dalam diri siswa. 9. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta? MK
: Adanya sarana sekolah yang mendukung seperti kantin kejujuran, kemudian waktu itu ada dana bantuan dari Kementrian untuk penyelenggaraan program ini, kemudian dukungan dari orang tua 176
bagus ada support, kemudian partisipasi dari warga sekolah juga semuanya mendukung. ES
: Faktor pendukungnya secara internal tentunya ada dukungan dari semua warga sekolah untuk melaksanakan program pendidikan anti korupsi.
Setelah
ada
sosialisai
kemudian
tau,
kemudian
melaksanakan. Pada saat sosialisasi kepala sekolah menyampaikan bahwa pendidikan anti korupsi kan bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran di kelas, misalnya bahasa Indonesia bisa diselipkan bacaan mengenai kasus korupsi, dan cara agar tidak terjangkit korupsi. Jadi secara Sumber Daya Manusia, warga sekolah siap melaksanakan. Kemudian pengajuan proposal kepada dinas juga sudah disetujui, jadi semakin mendukung untuk keterlaksanaan program ini. AF
: Kalau untuk faktor pendukungnya tentunya karena ada komitmen dan partisipasi dari seluruh warga sekolah mulai dari Kepala Sekolah, guru, dan semua siswa.
PS
: Pertama karena sudah berkomitemen jadi adanya ketegasan sikap, kemudian adanya pemberian contoh, dan adanya fasilitas.
HS
: Tentunya dukungan dari warga sekolahnya sendiri. Dari siswa dan dari guru yang mengajarkan dan memberikan keteladanan. Kemudian untuk siswa mereka juga berpartisipasi aktif terhadap kegiatan yang di selenggarakan sekolah.
177
Kesimpulan: Faktor pendukung pelaksanaan pendidikan anti korupsi diantaranya ialah adanya komitmen dan partisipasi dari seluruh warga sekolah, dukungan dari orang tua dan masyarakat, dukungan dana dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dan adanya sarana yang mendukung dari sekolah. 10. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta? MK
: Hambatanya justru dari pihak eksternal. Karena bagaimanapun juga siswa tidak bisa lepas komunikasi dari masyarakat. Di sekolah siswa baik mengikuti regulasi yang ada, tetapi ketika dia ke masyarakat ada satu dua yang melakukan kegiatan menyimpang dari tujuan sekolah.
ES
: Untuk faktor penghambatnya di SMA Negeri 6 ini ada beberapa program
yang dijalankan,
seperti
program
adiwiyata
dan
kewirausahaan, jadi ya penghambatnya karena banyak program yang berlaku. AF
: Kalau penghambat karena ada beberapa program yang dijalankan mbak. Seperti disini sekarang sedang menggalakkan sekolah kewirausahaan, terus ada juga program adiwiyata. Itu sih mbak.
PS
: Hambatanya dari individu-individu siswanya kadang masih ada yang berbuat curang.
LDS
: Banyaknya program yang dijalankan. Bahkan sekarang ini adanya adiwiyata dan kewirausahaan jadi seperti kurangnya waktu 178
DAK
: Terkadang masih ada beberapa teman yang berbuat curang. Disini kan the research school of jogja, jadi siswa disibukkan dengan membuat karya ilmiah, jadi menurutku di sman 6 itu terlalu banyak program.
MH
: Penghambatnya masih ada beberapa kecurangan yang terjadi
MT
: Hambatanya untuk bisa menjadi pribadi yang terjauh dari sikap korupsi itu butuh waktu lama tidak instan harus ada kesadaran dari diri sendiri terlebih dahulu.
Kesimpulan: Faktor Penghambat implementasi program pendidikan anti korupsi ini ialah pelaksanaan program yang dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan di SMA Negeri 6 Yogyakarta, dan masih rendahnya pemahaman siswa. 11. Bagaimanakah partisipasi / kepedulian guru mengenai program Pendidikan Anti Korupsi dalam menginternalisasikan pembelajaran dikelas? MK
: Partisipasi Guru bagus. Mereka mensupport kegiatan tersebut dengan baik dan menjalannya dengan mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi pada mata pelajaran.
ES
: Ya partisipasi guru tentu baik, disini sudah ada aturan untuk jam masuk dan jam keluar jadi untuk kedisiplinan guru sudah baik. Dan untuk
program
pendidikan
antikorupsi
juga
guru
menginternalisasikan dengan mata pelajaran dikelas. Jadi ada partisipasi dari guru, bukan ada tetapi semua berpartisipasi.
179
PS
: Kalau bahasa Indonesia misalnya mnecari bacaan-bacaan terkait misalnya kasus korupsi kemudian kita berikan penjelasan, atau meminta siswa diskusi dengan studi kasus begitu.
AF
: Kalau dikelas tidak lupa setiap akan test, siswa diberikan sugesti seperti menuliskan bahwa ia mengerjakan hasil ujian dengan jujur. Dengan begitu siswa akan mencoba untuk bersikap jujur. Jadi saya dikelas mencoba menanamkan sikap-sikap terkait tindakan antikorupsi kepada siswa dengan internalisasi seperti tadi. Selain itu karena pendidikan agama relevan dengan pendidikan anti korupsi. Bisa melalui diskusi dalam kelas mengenai tindakan korupsi dan sikap antikorupsi.
HS
: Sebagai guru biologi mengajarkan kepada siswa untuk selalu berlaku jujur. Lebih baik hasil ulangan yang jujur daripada berbuat curang. Contoh nya juga saat parktikum, data yang didapat oleh siswa dicatat dan harus dijelaskan dengan sumber-sumbernya dan itu merupakan salah satu penanaman kejujuran.
DAK
: kita sudah bikin kesepakatan tentang kedisiplinan waktu, jadi misal guru datang terlambat itu nanti kita diundur juga waktu jam istirahatnya, jadi memang sudah kesepakatan. Kemudian dikelas juga diajarkan untuk selalu berbuat jujur dan bertanggung jawab. Misalnya saat guru mau mengadakan test kita disuruh menuliskan bahwa mengerjakan ujian dengan jujur.
180
AHA
: Sudah baik. Masalah kedisiplinan waktu, guru dan siswa dikelas saya membuat kesepakatan gitu mbak. Misal masuk terlambat nanti istirahatnya juga di potong.
SO
: Sudah baik sih mbak misalnya cara mengajarnya dikelas juga dikaitkan dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan korupsinya kemudian diberikan penjelasan gitu mbak, terus untuk kedisiplinan waktu juga sudah baik.
MH
: sudah baik, dengan adanya teguran-teguran apabila siswa berbuat kecurangan, tetapi guru tidak hanya menegur namun juga memberikan contoh.
Kesimpulan: Partisipasi dan kepedulian guru mengenai adanya Program pendidikan anti korupsi sudah baik. Guru dalam pembelajaran dikelas melakukan internalisasi nilai-nilai yang terkait dengan sikap antikorupsi seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dll kepada siswa. Guru mata pelajaran menyelipkan nilai-nilai antikorupsi kedalam mata pelajaran yang relevan melalui diskusi kelas dan studi kasus. Misalnya dengan mengadakan diskusi mengenai kasus korupsi kemudian siswa menyampaikan pendapatnya. Mengenai masalah kedisiplinan guru juga sudah sesuai dengan tata tertib sekolah karena ada absensi harian dan guru yang terpaksa terlambat selalu membuat kesepakatan bersama siswa, misalnya terlambat masuk kelas 5 menit maka jam istirahat akan dikurang 5 menit. 12. Bagaimanakah partisipasi / kepedulian siswa mengenai program Pendidikan Anti Korupsi yang dilaksanakan di SMA N 6 Yogyakarta? 181
MK
: Ya bagus karena siswa banyak berpartisipasi.
ES
: Untuk siswa partisipasinya juga bagus karena mereka antusias mengikuti kegiatan kreatif mengenai sikap-sikap antikorupsi.
AF
: Secara umum baik, pada tataran sehari-hari ya melalui kantin kejujuran. Di kota ini kan kantin kejujuran yang masih jalan hanya SMAN 6. Otomatis jika kantin kejujuran disini masih eksis itu berati tingkat kejujuran siswa disini tinggi. Kemudian juga adanya buku penemuan barang. Itu menumbuhkan perilaku kepada siswa untuk membiasakan sikap jujur.
PS
: Ada perubahan, mereka lebih disiplin. Kemudian karena disini itu mengedepankan proses bukan hasil, jadi saat ulangan siswa itu sudah lebih bertanggung jawab atas apa yang ia jawab, tidak menyontek, dan percaya diri mengerjakan tugas atau ujian.
HS
: Perilaku anak-anak menjadi lebih jujur. Anak juga diberikan wadah untuk mengembangkan sikap jujurnya misalnya dengan adanya buku layanan penemuan barang.
LDS
: Siswa dengan adanya peraturan yang sudah ditetapkan itu mereka jadi lebih memilih untuk menghindari sikap mencontek itu karena mengurus hal-hal seperti HP keluar, dan surat pemanggilan orang tua itu akan ribet, jadi siswa memilih untuk jujur. Dan ada bebrerapa anak yang sudah berani untuk menegur temannya apabila ada yang menyontek dan bisa memberitahu kepada guru.
182
DAK
: Jadi dulu sebelum ada sosialisasi kan saya taunya kalau korupsi hanya uang saja, ternyata waktu juga bisa dikorupsi. Terus dari pembuatan film itu jadi seperti memotivasi kita untuk selalu berbuat baik saja begitu mbak.
SO
: Jadi dengan adanya program pendidikan anti korupsi ini karena sudah dipasangi banner dan selalu diperjelas saat pembinaan upacara sih mbak, kalau aku pribadi jadi menyadari sikap-sikap antikorupsi itu wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
AHA
: Jadi kita semakin paham apa itu korupsi dan bagaimana sebaiknya kita bersikap agar terhindar dari sikap-sikap yang korupsi itu. Jika ada teman yang berbuat curang apabila saya dekat dengan teman itu maka saya akan bantu dia supaya tidak berbuat curang lagi.
MH
: Sejauh ini saya tidak menyontek dan apabila ada teman yang ingin berbuat kecurangan sebisa mungkin saya mencegah sebelum ia nantinya terkena sanksi. Banyak juga pemasangan banner di lorong-lorong, hal ini sebagai pengingat kepada kita semua untuk tidak korupsi.
MT
: Dengan adanya pembiasaan perilaku dan rumitnya hukuman apabila melakukan kecurangan jadi membuat saya untuk selalu berbuat yang tidak curang. Misalnya saat ujian, tidak menyontek.
Kesimpulan: Siswa berpartisipasi pada pelaksanaan kegiatan kreatif pada Program Penddikan Anti Korupsi. Pada pelaksanaan proses pembelajaran siswa pun berusaha untuk jujur dan tidak melakukan kecurangan, hal yang 183
mendasarinya ialah karena adanya pembiasaan perilaku yang berkarakter positif. 13. Bagaimana tindak lanjut sekolah ke depannya terhadap Pendidikan Anti Korupsi di sekolah? MK
: Ya pendidikan anti korupsi ini menjadi basic dasar dari pendidikan pada umumnya. Jadi semua lini harus tertanam oleh program anti korupsi itu. Jadi ini sebenarnya bukan hanya untuk siswa, tetapi juga untuk semuanya misalnya bagaimana kita membangun disiplin. Karena yang namanya korupsi itukan tidak hanya korupsi uang tetapi juga korupsi waktu, dsb. Ketika mengajar malah main WA (whatsapp) itu juga korupsi sebenarnya. Artinya bagaimana kita membangun mindset teman-teman itu supaya bekerja sesuai dengan tupoksi nya.
ES
: Ya Harapannya semoga bisa terus terlaksana dan sekolah lain dapat mengikuti dengan menerapkan program pendidikan anti korupsi ini, karena kan setiap pemuda nantinya menjadi penerus bangsa maka semua harus diberikan pendidikan anti korupsi.
AF
: Mencoba pendidikan itu agar tidak bersifat incidental saja namun rutin
berupa
pembekalan
karakter.
Dijaga
kualitas
dan
kontinuitasnya PS
: Ya semoga program ini tetap berjalan mengingat pentingnya menumbuhkan sikap anti korupsi dalam diri setiap individu ya mbak. 184
HS
: Harapannya program ini akan berjalan terus dan membentuk karakter siswa yang baik.
Kesimpulan: Pendidikan anti korupsi berjalan secara terus menerus karena untuk keberhasilan dari program ini membutuhkan hasil yang tidak instan.
185
Lampiran 8. Foto Hasil Penelitian 1. Foto Surat Penugasan terkait Implementasi Pendidikan Anti Korupsi
186
187
2. Kegiatan Wawancara Wawancara Dengan Kepsek
Wakil Kepala Urusan Humas
Wawancara dengan Guru
Wawancara dengan Guru selaku PJ Kampanya Anti Korupsi
Wawancara dengan Siswa
Wawancara dengan Siswa
3. Foto Kegiatan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Lomba Cerdas Cermat Anti Korupsi Sosialisasi dan Workshop PAK
188
Banner Kegiatan Kreatif Anti Korupsi
Stiker Anti Korupsi
Slogan Kantin Kejujuran
Kantin Kejujuran
Banner PAK di Sekolah
Banner di Sekolah
189
Lomba Pidato Anti Korupsi
Lomba Video Parody Anti Korupsi
Pengembangan Media dan Pembinaan
Melatih Kejujuran siswa
190
Lampiran 9. Surat Permohonan Izin Penelitian 1.
Surat Permohonan Izin Observasi
191
2.
Surat Permohonan Izin Peneitian
192
3.
Surat Izin Penelitian
193
4.
Surat Keterangan Penelitian SMAN 6 Yogyakarta
194
