IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SMPN 8 MALANG Any Setyo Rahayu, Ketut Diara Astawa dan Siti Awaliyah Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Jl. Semarang 5 Malang Abtract: This study aimed to describe the implementation of anti-corruption education through civic education in SMP 8 Malang. This study used a qualitative approach to the type of case study research. Sources of data in this study were informants (people), events, and documents. The data collection techniques using the method of interview, observation, and documentation. The procedure of data analysis consisted of data reduction, data display, and conclusion / verification. The result found (1) integration procedure anti-corruption education into the civics education syllabus are: (a) identify the SK and KD will be the integration of matter anti-corruption education, (b) adding an indicator of corruption in the indicator column, (c) add subject matter regarding corruption in the column subject matter in accordance with the indicator, (d) inserting instruments relating to corruption to evaluate the anti-corruption education, and (e) adding a source of learning about the corruption, (2) the procedure in preparing the RPP civics education which includes the anti-corruption education are: (a) inserting the material indicator of anti-corruption education, (b) inserting the anti-corruption education material on learning objectives, (c) describes the indicators of anti-corruption education material on learning materials, (d) plan the provision of anti-corruption education in measures learning, (e) adding a source of learning, and (f) inserting an instrument of anti-corruption education materials in the assessment of civic education lessons, (3) the implementation of the anti-corruption education learning through civics using media images, articles, and the mass media and use the lecture method, role playing, frequently asked questions, assignments, and discussion groups. To evaluate the anti-corruption education followed by evaluation of civic education, (4) the constraints in the learning of civic education that includes anti-corruption education consists of two constraints are the internal and external constraints. Internal constraints include: (a) teachers have difficulty in integrating the anti-corruption education through civics education because unaccurate in identifying SK and, (b) teachers have difficulty in preparing the syllabus and lesson plans (RPP) that contain material anti-corruption education because before creating syllabus and lesson plans of teachers must thinking materials anti-corruption education put in a syllabus and lesson plans as well as the many components that must contain material ranging from the anti-corruption education indicators, learning objectives, learning materials, learning steps, learning resources and evaluation, and (c) teachers have difficulty in distribution of learning time because of the anti-corruption education through civics education material is full and the allocation of time learning a little. While the external constraints are environmental factors that see corruption as a matter of course or that result in the destruction of cultured living arrangements in Indonesian, and (5) efforts to overcome the internal obstacles are: (a) often studied by SK and KD who become material anti-corruption education and integration must be careful, (b) be carefully and creatively so that all materials can be delivered and have many references, and (c ) to give assignments and teachers must be smart in choosing a learning method that can deliver all the materials either material or material civics education and anti-corruption education . While efforts to overcome the external constraints due to environmental factors in a way always give advice and give concrete examples to familiarize students with the anti-corruption act and behave in everyday life so that students do not consider corruption as a matter of course.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Pendidikan Anti Korupsi melalui Pendidikan Kewarganegaraan di SMPN 8 Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan (orang), peristiwa, dan dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Prosedur analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi data. Hasil penelitian ditemukan adalah:(1) prosedur pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi ke dalam silabus PKn adalah: (a) mengidentifikasi SK dan KD yang akan menjadi materi pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi, (b) menambah indikator tentang korupsi pada kolom indikator, (c) menambah materi pokok tentang korupsi pada kolom materi pokok sesuai dengan indikatornya, (d) menyisipkan instrumen yang berkaitan dengan korupsi untuk mengevaluasi Pendidikan Anti Korupsi, dan (e) menambah sumber belajar tentang korupsi, (2) prosedur dalam menyusun RPP PKn yang memuat Pendidikan Anti Korupsi adalah: (a) menyisipkan indikator materi Pendidikan Anti Korupsi, (b) menyisipkan materi Pendidikan Anti Korupsi pada tujuan pembelajaran, (c) menguraikan indikator materi Pendidikan Anti Korupsi pada materi pembelajaran, (d) merencanakan pemberian materi Pendidikan Anti Korupsi dalam langkah-langkah pembelajaran, (e) menambahkan sumber belajar, dan (f) menyisipkan instrumen tentang materi Pendidikan Anti Korupsi dalam penilaian pelajaran PKn, (3) pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi melalui PKn menggunakan media gambar, artikel, dan media massa serta menggunakan metode ceramah, role playing, tanya jawab, penugasan, dan diskusi kelompok. Untuk mengevaluasi Pendidikan Anti Korupsi mengikuti dengan evaluasi PKn, (4) kendala-kendala dalam pembelajaran PKn yang memuat Pendidikan Anti Korupsi terdiri dari dua kendala yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internalnya meliputi: (a) guru mengalami kesulitan dalam pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi melalui PKn karena kekurangtelitian dalam mengidentifikasi SK dan, (b) guru mengalami kesulitan dalam penyusunan silabus dan RPP PKn yang memuat materi Pendidikan Anti Korupsi karena sebelum membuat silabus dan RPP guru harus memikirkan materi Pendidikan Anti Korupsi apa yang dimasukkan dalam silabus dan RPP serta banyaknya komponen yang harus memuat materi Pendidikan Anti Korupsi mulai dari indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, langkahlangkah pembelajaran, sumber belajar dan evaluasinya, dan (c) guru mengalami kesulitan dalam pembagian waktu pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi karena materi PKn sudah penuh dan alokasi waktu pembelajaran PKn yang sedikit. Sedangkan kendala eksternalnya adalah faktor lingkungan yang melihat korupsi sebagai hal yang biasa atau membudaya sehingga berakibat rusaknya tatanan hidup di Indonesia, dan (5) upaya mengatasi kendala-kendala internal adalah: (a) upaya mengatasi kendala dalam pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi dengan cara sering mempelajari SK dan KD yang menjadi materi pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi serta harus teliti, (b) upaya mengatasi kendala dalam penyusunan silabus dan RPP PKn yang memuat Pendidikan Anti Korupsi dengan cara harus teliti dan kreatif agar semua materi bisa tersampaikan dan memiliki banyak referensi, dan (c) upaya mengatasi kendala alokasi waktu yang sedikit dengan cara banyak memberikan tugas dan juga guru harus pandai dalam memilih metode pembelajaran yang bisa menyampaikan seluruh materi baik materi PKn maupun materi Pendidikan Anti Korupsi. Sedangkan upaya mengatasi kendala eksternal dengan cara selalu memberi nasihat dan memberi contoh kongkrit kepada siswa dengan membiasakan bersikap dan berperilaku anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.
Kata Kunci: implementasi, pendidikan anti korupsi, pendidikan kewarganegaraan
LATAR BELAKANG Pendidikan Anti Korupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar-mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi (Helmanita, 2006:3). Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi berhubungan dengan sistem nilai. Sistem nilai merupakan pandangan seseorang tentang sesuatu yang berkaitan dengan arti kehidupan (pandangan hidup). Bagi bangsa Indonesia, pandangan hidupnya adalah Pancasila. Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan sehingga dalam merumuskan pendidikan harus berlandaskan Pancasila. Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila (Munib:2009). Sedangkan landasan konstitusional pendidikan adalah UUD 1945. Dalam alenia empat terdapat tujuan negara yang berkaitan dengan pendidikan yaitu mencerdasakan kehidupan bangsa (Hartoto:2008). Menurut Wiyono (2006:17) dibandingkan 11 (sebelas) negara besar di Asia, korupsi di Indonesia merupakan yang paling parah. Indeks persepsi korupsi Indonesia menempati posisi kelima dari 10 negara ASEAN. Berdasarkan Transparency International Indonesia (TII) tahun 2009 , skor Indonesia mencapai 2,8 atau naik dari tahun lalu sebesar 2,6 (Septiyaning:2009). TII melansir Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2010 terhadap 50 kota dan tiga diantarnya adalah kota di Jawa Timur seperti di Surabaya, Jember, dan Malang (akuindonesiana:2010). Setiap tahun, trend korupsi di Jawa Timur selalu mengalami kenaikan sekitar 20-30 persen setiap tahun (Jajeli:2010). Kerugian negara akibat korupsi di Jawa Timur selama tahun ini diperkirakan mencapai Rp 1,1 triliun yang pelakunya didominasi eksekutif sebesar 59%. Hal itu terungkap dari data korupsi di Jawa Timur seperti yang dirilis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (Ally:2009). Untuk memberantas korupsi telah dibentuk berbagai perangkat hukum dan lembaga pemerintahan. Perangkat hukum yang telah dibentuk yaitu : (1) Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (2) UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (3) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (4) UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, (5) UU No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (6) Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan (7) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu berbagai kelembagaan juga dibentuk untuk memberantas korupsi baik kelembagaan yang dibentuk pemerintah maupun non pemerintah yang bersifat independen. Lembaga negara independen yang dibentuk oleh pemerintah adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara (PKPN) berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 dan KePres No. 27 Tahun 1998 serta Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) berdasarkan Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999 dan PP No. 19 Tahun 2000. Sedangkan untuk lembaga-lembaga yang dibentuk non pemerintah (LSM) yaitu Indonesian Corruption Watch (ICW),
Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), dan Transparency Internasional Indonesia (TII). Upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Menurut (BPKP:2002) menjelaskan upaya preventif merupakan usaha pencegahan korupsi yang bertujuan untuk meminimalkan penyebab dan peluang untuk melakukan korupsi. Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses secara cepat, tepat, dengan biaya murah, sehingga kepada para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Secara faktual persoalan korupsi di Indonesia dikatakan telah sampai pada titik kulminasi yang akut, tidak saja mewabah dalam kultur dan struktur birokrasi pemerintahan, namun juga menjadi fenomena multi dimensional (Azra, 2006:6). Menurut Devanda (2010) menjelaskan korupsi merupakan masalah yang sulit terselesaikan, maka diperlukan suatu sistem yang mampu menyadarkan semua elemen bangsa untuk sama-sama bergerak untuk memberantas korupsi secara preventif. Cara yang paling efektif adalah melalui media pendidikan. Untuk menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang bersih, diperlukan sebuah sistem Pendidikan Anti Korupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti ini harus ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan Anti Korupsi ini akan berpengaruh pada perkembangan psikologis siswa. Sejalan dengan pemikiran di atas, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi lain dan nilai-nilai kebudayaan tersebut mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda (Tirtarahardja, 2005:33). Sekolah sebagai lingkungan kedua bagi anak dapat menjadi tempat pembangunan karakter dan watak. Untuk itu, sekolah harus memberikan situasi yang mendukung upaya menginternalisasikan nilai dan etika yang hendak ditanamkan dengan membiasakan diri sejak dini agar berperilaku yang baik. Mendiknas melakukan pembahasan bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tentang pentingnya Pendidikan Anti Korupsi. Di samping itu telah disepakati pembentukan tim teknis dalam membahas Pendidikan Anti Korupsi yang sudah ada untuk diintegrasikan ke dalam proses pembelajarannya (Zulkifli:2011). Persiapan dilakukan mulai dari menyiapkan metodologinya, pelatihan para guru anti korupsi sampai dengan bagaimana cara mengevaluasinya. Dalam pengimplementasian Pendidikan Anti Korupsi ini diharapkan semua jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi (Kompas:2010). Pendidikan Anti Korupsi secara eksplisit tidak dicantumkan dalam UndangUndang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi diatur dalam Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada bagian Diktum ke-11 poin 7 yang menjelaskan bahwa “Menteri Pendidikan Nasional menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan baik formal dan non-formal”. Sehubungan dengan Inpres tersebut, Depdiknas mengingatkan agar sekolah segera memasukan Pendidikan Anti Korupsi dalam KTSP paling lambat tahun 2012. Hal itu telah
tercantum dalam UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas yang kisi-kisinya kemudian diturunkan dalam PP No. 19/2005 supaya diterapkan mulai level pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi (Fajar:2008). Pada prinsipnya pengintegrasian nilai-nilai dan perilaku Anti KKNbisa dilakukan ke semua mata pelajaran. Namun pada tahap awal pengintegrasian dilakukan kepada mata pelajaran yang dipandang paling relevan dengan nilai-nilai Anti KKN, yang mana salah satunya adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Depdiknas:2009). Pasal 37 ayat 1, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan adalah nama salah satu mata pelajaran sebagai muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah”. Demikian pula dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Bab II tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum menyatakan bahwa kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut Untari (2006:3) Pendidikan Kewarganegaraan mencakup dimensi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan nilai-nilai (valeus). Untuk itu PKn ingin membentuk warga negara yang ideal, yakni warga negara yang memiliki ketiga dimensi tersebut sesuai dengan konsep PKn. Sehubungan dengan keinginan PKn untuk membentuk warga negara yang ideal, PKn berupaya memberantas korupsi di Indonesia melalui cara preventif yaitu dengan memberikan Pendidikan Anti Korupsi melalui mata pelajaran PKn di sekolah. Hal ini dikarenakan korupsi merupakan masalah serius yang dihadapi masyarakat dan negara Indonesia. Oleh karena itu, PKn harus memberikan kontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu dengan memberikan penekanan dan wadah yang lebih luas bagi terselenggaranya Pendidikan Anti Korupsi dalam perencanaan dan penyusunan perangkat pembelajaran maupun dalam proses pembelajarannya. Dengan penekanan dan wadah yang lebih luas tersebut diharapkan peserta didik sejak dini sudah dapat memahami bahaya korupsi dan selanjutnya membangun sikap antikorupsi dan perilaku untuk tidak melakukan korupsi. Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan adalah lembaga pemerintahan daerah pertama di Indonesia yang menerapkan Pendidikan Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjadi kurikulum pendidikan di sekolah. Upaya tersebut sebagai usaha memerangi korupsi di Jawa Timur termasuk di kota Malang (Syuhada:2010). Berdasarkan hasil observasi pendahuluan, Pendidikan Anti Korupsi sudah diterapkan di kota Malang di berbagai sekolah termasuk di SMPN 8 Malang. SMPN 8 Malang sudah menerapkan Pendidikan Anti Korupsi sejak tahun 2010.
METODE
Rancangan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif karena peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan dengan kata-kata secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti dan jenis penelitiannya studi kasus yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam. Pada penelitian studi kasus ini subjek yang terlibat adalah guru PKn kelas VII dan siswa kelas VII SMPN 8 Malang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan reduksi data, display data, dan verifikasi/menyimpulkan. HASIL DAN PEMBAHASAN Dalam pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi ke dalam silabus PKn di SMPN 8 Malang prosedur yang dilakukan adalah: (a) mengidentifikasi SK dan KD yang akan menjadi materi pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi, (b) menambah indikator tentang korupsi pada kolom indikator pada KD yang akan menjadi materi pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi, (c) menambah materi pokok tentang korupsi pada kolom materi pokok yang akan menjadi materi pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi sesuai dengan indikatornya, (d) menyisipkan instrumen atau soal yang berkaitan dengan korupsi untuk mengevaluasi Pendidikan Anti Korupsi, dan (e) menambah sumber belajar tentang korupsi pada kolom sumber belajar. Prosedur penyusunan RPP PKn yang memuat Pendidikan Anti Korupsi adalah: (a) menyisipkan indikator materi Pendidikan Anti Korupsi sama seperti indikator yang ada dalam silabus, (b) menyisipkan materi Pendidikan Anti Korupsi pada tujuan pembelajaran yang mengacu pada indikator, (c) menguraikan indikator materi Pendidikan Anti Korupsi pada materi pembelajaran, (d) merencanakan pemberian materi Pendidikan Anti Korupsi dalam langkah-langkah pembelajaran, (e) menambahkan sumber belajar yang berkaitan dengan materi Pendidikan Anti Korupsi, dan (f) menyisipkan instrumen tentang materi Pendidikan Anti Korupsi dalam penilaian pelajaran PKn. Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi berpedoman pada RPP yang disusun guru PKn sebelum melaksanakan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi melalui PKn menggunakan metode, media, dan evaluasi yang tidak hanya mengaktifkan siswa dalam segi pemahaman tapi juga siswa mampu menerapakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kedepannya tidak melakukan tindakan korupsi. Selain itu juga pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi menggunakan media gambar, artikel, dan media massa serta menggunakan metode ceramah, role playing, tanya jawab, penugasan, dan diskusi kelompok. Untuk mengevaluasi Pendidikan Anti Korupsi mengikuti dengan evaluasi PKn. Untuk memotivasi siswa agar tidak melakukan tindakan korupsi, guru meminta siswa menyerukan yel-yel tentang korupsi dan juga memberikan nasihat pada akhir pelajaran.
Kendala-kendala dalam pembelajaran PKn yang memuat Pendidikan Anti Korupsi terdiri dari dua kendala yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internalnya meliputi: (a) guru mengalami kesulitan dalam pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi melalui PKn karena kekurangtelitian dalam mengidentifikasi SK dan KD yang bisa menjadi materi pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi, (b) guru mengalami kesulitan dalam penyusunan silabus dan RPP PKn yang memuat materi Pendidikan Anti Korupsi karena sebelum membuat silabus dan RPP guru harus memikirkan materi Pendidikan Anti Korupsi apa yang dimasukkan dalam silabus dan RPP serta banyaknya komponen yang harus memuat materi Pendidikan Anti Korupsi mulai dari indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, sumber belajar dan evaluasinya, dan (c) guru mengalami kesulitan dalam pembagian waktu pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi karena materi PKn sudah penuh dan alokasi waktu pembelajaran PKn yang sedikit. Sedangkan kendala eksternalnya adalah faktor lingkungan yang melihat korupsi sebagai hal yang biasa atau membudaya sehingga berakibat rusaknya tatanan hidup di Indonesia. Dalam pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi, guru PKn menemui beberapa kendala baik kendala internal maupun eksternal yang harus di atasi. Upaya mengatasi kendala-kendala internal adalah: (a) upaya mengatasi kendala dalam pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi dengan cara sering mempelajari SK dan KD yang menjadi materi pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi serta harus teliti agar semua materi baik materi PKn maupun materi Pendidikan Anti Korupsi bisa tersampaikan kepada siswa, (b) upaya mengatasi kendala dalam penyusunan silabus dan RPP PKn yang memuat Pendidikan Anti Korupsi dengan cara harus teliti dan kreatif agar semua materi bisa tersampaikan dan memiliki banyak referensi agar pengetahuannya bertambah luas, dan (c) upaya mengatasi kendala alokasi waktu yang sedikit dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi melalui PKn dengan cara banyak memberikan tugas kepada siswa yang berkaitan tentang korupsi sehingga siswa bisa belajar lebih banyak lagi tentang Pendidikan Anti Korupsi dan juga guru harus pandai dalam memilih metode pembelajaran yang bisa menyampaikan seluruh materi baik materi PKn maupun materi Pendidikan Anti Korupsi. Sedangkan upaya mengatasi kendala eksternal karena faktor lingkungan dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi adalah guru menciptakan lingkungan yang kondusif dengan cara selalu memberi nasihat dan memberi contoh kongkrit kepada siswa dengan membiasakan bersikap dan berperilaku anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa tidak menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Dalam pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi melalui Pendidikan Kewarganegaraan di SMPN 8 Malang secara keseluruhan sudah baik yaitu sesuai anjuran dan saran dari Diknas Pendidikan Propinsi Jawa Timur (2009) yang menjelaskan bahwa strategi pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi ke dalam PKn bisa dilakukan melalui pengembangan materi, metode, media, dan sumber belajar baik dalam silabus maupun RPP PKn yang mana hanya SK dan KD yang mengandung aspek afektif dan psikomotorik serta mengandung nilai-nilai anti korupsi yang bisa menjadi materi pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi. Prosedur dalam menyusun RPP PKn yang memuat Pendidikan Anti Korupsi di SMPN 8 Malang di atas merupakan langkah-langkah dalam menyusun RPP yang memuat Pendidikan Anti Korupsi. Prosedur tersebut termasuk prosedur
yang sistematis dalam menyusun silabus PKn yang memuat Pendidikan Anti Korupsi. Hal ini dikarenakan prosedur tersebut sesuai yang disarankan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur (2009) yaitu dilakukan melalui pengembangan materi, metode, media, dan sumber belajar dalam RPP PKn. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi melalui PKn di SMPN 8 Malang sudah sesuai menurut Dinas Pendidikan Jawa Timur. Menurut dinas Propinsi Jawa Timur (2009) beberapa media dan sumber belajar Pendidikan Anti Korupsi diantaranya adalah gambar, foto, video, berita media massa, puisi, sajak, cerpen, prosa, pantun, dan sejenisnya yang berkaitan dengan KKN. Pembiasaan perilaku Anti KKN harus disertai dengan penciptaan suasana yang mendukung. Atmosfir Anti KKN bisa diciptakan melalui pembiasaan “Salam” dan “Yel-yel” yang secara ekstrim dan eksplisit menolak perilaku KKN. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi melalui PKn di SMPN 8 Malang dilaksanakan pada saat tatap muka di kelas PKn. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi melalui PKn di SMPN 8 Malang sangat baik. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya guru menerapkan langkahlangkah pembelajaran secara sistematis seperti yang disusun dalam RPP PKn yang memuat Pendidikan Anti Korupsi. Silabus menjadi pedoman membuat RPP dan RPP menjadi pedoman dalam pembelajaran di kelas. Lebih lanjut dijelaskan bahwa metode yang digunakan dalam pembelajaran menggunakan metode diskusi kelompok dan ceramah serta penilaian dengan test yaitu mengerjakan LKS dan juga presentasi hasil diskusi. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Azra, 2006:16), bahwa metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam Pendidikan Anti Korupsi adalah ceramah, diskusi, simulasi, studi kasus dan metoda lain yang dianggap akan membantu tercapainya tujuan dari pembelajaran. Sedangkan penilaian pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi terdiri dari dua macam, yaitu test dan non-test. Penilaian dengan test menggunakan pertanyaan berbentuk essay untuk menguji pengetahuan (kognitif), sikap (afeksi), dan tindakan (psikomotorik) peserta didik terkait dengan sejumlah masalah korupsi. Media yang digunakan dalam pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi melalui PKn adalah dengan media artikel dan gambar serta guru memotivasi siswa dengan yel-yel seperti “do not corruption for Indonesian” dan “kami anak Indonesia selalu anti korupsi”. Dalam implementasi Pendidikan Anti Korupsi melalui Pendidikan Kewarganegaraan, guru PKn menemui kendala dalam pengintegrasian ke dalam silabus, penyusunan RPP, pelaksanaanya di kelas dan berupaya untuk mengatasinya. SIMPULAN DAN SARAN Dalam implementasi Pendidikan Anti Korupsi melalui Pendidikan Kewarganegaraan di SMPN 8 Malang secara keseluruhan sudah baik mulai dari pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi ke dalam silabus PKn, penyusunan RPP, dan pelaksanaan di kelas sesuai anjuran dari Diknas Pendidikan Propinsi Jawa Timur (2009) yang menjelaskan bahwa strategi pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi ke dalam PKn bisa dilakukan melalui pengembangan materi, metode, media, dan sumber belajar baik dalam silabus maupun RPP PKn yang mana hanya SK dan KD yang mengandung aspek afektif dan psikomotorik serta mengandung nilai-nilai anti korupsi yang bisa menjadi materi pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi.
Saran yang dikemukakan adalah: (1) kepada kepala SMPN 8 Malang, sekolah harus lebih memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti seminar maupun pelatihan tentang pembelajaran agar guru memiliki pengetahuan yang luas dan juga segera membuka kantin kejujuran, (2) kepada guru, guru lebih sering mempelajari Pendidikan Anti Korupsi agar mengalami kemudahan dalam pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi ke dalam silabus maupun RPP PKn yang memuat Pendidikan Anti Korupsi. Guru sebaiknya juga harus pandai memanfaatkan waktu secara efektif dengan menggunakan metode pembelajaran yang bisa mencakup semua materi baik materi PKn maupun materi Pendidikan Anti Korupsi agar bisa tersampaikan kepada siswa, (3) kepada siswa, siswa sebaiknya bisa aktif dalam kegiatan belajar mengajar PKn dan bisa menerapkan hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari, (4) kepada bangsa Indonesia, pemerintah sebaiknya mensosialisasikan Pendidikan Anti Korupsi kepada seluruh elemen masyarakat agar tujuan Pendidikan Anti Korupsi bisa terlaksana secara maksimal dan tidak hanya siswa saja yang bersikap dan berperilaku anti korupsi tetapi seluruh masyarakat Indonesia. DAFTAR RUJUKAN Adi, Rianto. 2004. Metode Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta:Granit. Ally, Arjun. 2009. Korupsi di Jatim, Diprediksi Rp 1,1 Triliun, (Online), (http://www.cakrawalainfo.com, diakses tanggal 9 Februari 2011). Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian. Jakarta:PT RINEKA CIPTA. Azra, Azyumardi. 2006. Pendidikan Anti Korupsi. Jakarta:CSRC UIN Jakarta. Budiyanto. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Surabaya:Erlangga Bungin, Burhan. 2001.Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. Chazawi, Adami. 2006.Hukum Pidana Materiil dan Formil. Jakarta:Bayumedia. Devanda, Berry. 2010. Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi, (Online), (http://www.berrydevanda.com, di akses tanggal 9 Februari 2011). Hamalik, Oemar. 2007. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta:PT Bumi Aksara Harmanto. 2008. Mencari Model Pendidikan Antikorupsi bagi Siswa SMP dan MTS, (Online), (http://puslitjaknov.org , diakses tanggal 14 Januari 2011). Hartanti, Evi. 2005. Tindak Pidana Koraupsi. Semarang:Sinar Grafika. Hasdianto. 2010. Pengertian Korupsi dari berbagai Sumber, (Online), (http://hasdiantoanto.blogspot.com, diakses tanggal 20 Januari 2010). Helmanita,Karlina,dkk.2006. Pendidikan Anti Korupsi. Jakarta:CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jajeli, Rois. 2010. Trend Korupsi di Jawa Timur Meningkat Hingga 30 Persen, (Online), (http://surabaya.detik.com, diakses tanggal 9 Februari 2011). Moleong, J.Lexy. 2000.Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:PT REMAJA ROSDAKARYA. Moleong, J. Lexy.2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:PT REMAJA ROSDAKARYA. Moleong, J. Lexy.2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:PT REMAJA ROSDAKARYA. Muzakir, Athar Ismail . 2010.Teknologi dan Budaya Korupsi, (Online), (http://www.ristek.go.id, diakses tanggal 19 Januari 2011).
Narbuko, Cholid, Abu Achmadi. 2003. Metodologi Penelitian. Jakarta:Bumi Aksara. Putra. 2010. Definisi-definisi korupsi dan tipologinya, (Online), (http://putracenter.net, diakses tanggal 20 Januari 2011). Rasiyo. 2009. Panduan Pelaksanaan Pendidikan Anti KKN di Sekolah:Surabaya:Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur. Revida, Erika. 2003. Korupsi di Indonesia:Masalah dan Solusinya, (Online), (http://repository.usu.ac.id , diakses tanggal 29 Januari 2010). Riduwan. 2004. Belajar Mudah Penelitian. Bandung:Alfabeta. Rudi. 2009. Pendidikan Anti Korupsi, (Online), (http://ktsplkraya.wordpress.com, diakses tanggal 9 Februari 2011). Sagala, Syaiful. 2009. Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung:ALFABETA. Sanjaya, Wina. 2008. Strategi Pembelajaran. Jakarta:Prenada Media Group. Subliyanto. 2011. Subjek Penelitian dan Responden Penelitian, (Online), (http://subliyanto.blogspot.com, diakses tanggal 9 Februari 2011). Septiyaning, Indah. 2009. Indonesia peringkat ke lima korupsi di Asean, (Online), (http://www.solopos.com, diakses tanggal 9 Februari 2011). Sudjana, Nana. 2009. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung:PT Remaja Rosda Karya. Sukmadinata, N S. 2005. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Supandi dan Husen, Achmad. 2010. Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.Jakarta:Kementerian Pendidikan Nasional. Suradi, 2006. Korupsi dalam Sektor Pemeritahan dan Swasta. Yogyakarta:Gava Media. Syuhada.2010. Memerangi Korupsi Lewat Pendidikan, (Online), (http://jatim.kemenag.go.id, diakses tanggal 9 Februari 2011) Tegar, Ahaddian. 2010. Korupsi dan Pengertiannya, (Online), (http://soloraya.net, diakses tanggal 18 Januari 2011). Tirtarahardja, Umar dan Sulo, La. 2005.Pengantar Pendidikan. Jakarta:PT Rineka Cipta. Universitas Negeri Malang.2010. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang:Universitas Negeri Malang. Untari, Sri. 2006. Petunjuk Tekhnis Praktik Pengalaman Lapangan Bidang Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Malang:Universitas Negeri Malang. Wiyono, Suko.2006.Supremasi Hukum.Ciputat:Gaung Persada Press. Zulkifli, Doddy. 2011. Pendidikan Anti Korupsi, (Online), (http://www.dikti.go.id/index.php?option=com, diakses tanggal 22 April 2011). ______. 2010. Pengertian Korupsi, (Online), (http://definisipengertian.blogspot.com, diakses tanggal 18 Januari 2011). ______. 2010. Pengertian Pembelajaran, (Online), (http://definisipengertian.blogspot.com, diakses tanggal 19 Januari 2011). ______. 2009. Wajib Kembangkan Kurikulum Antikorupsi, (Online), (http://www.timorexpress.com, diakses tanggal 9 Februari 2011). ______. 2010. Hasil Survey Tingkat Korupsi 50 Kota Indonesia, (Online), (http://akuindonesiana.wordpress.com, diakses tanggal 9 Februari 2010).
______. 2008. Teori Integrasi, (Online), (http://subpokbarab.wordpress.com, diakses tanggal 13 Februari 2011). ______. 2011. Integrasi Sosial, (Online), (http://id.wikipedia.org, diakses tanggal 13 Februari 2011).
