Pemetaan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) dalam Pendidikan Menengah Umum di Kota Surabaya, Sidoarjo dan Malang Ismarita Ida Rahmiati, Ismatul Khasanah, Fatimah, Ismi Prihandari. Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya, Malang e-mail:
[email protected]
Abstract: Mapping of Anti-Corruption Education (PAK) in the Senior High School Education in Surabaya, Sidoarjo and Malang City. Indonesian culture of corruption level has reached a point of concern, and if this is allowed will make this nation worse off and backward. Aspects of law enforcement or prosecution is not enough to solve this national problem. Prevention and eradication of corruption can be done via social culture through anti-corruption education (PAK). This study aims to map the perception of the stakeholders involved in the anti-corruption education and their learning obstacles faced in schools high school in East Java, especially in Surabaya, Malang and Sidoarjo. Data obtained from the Principal and Vice Principal implemented with the interview, while the teachers and students are given kuisioner. This aim of survey is to describe the perception of AntiCorruption Education (PAK) in the School. Based on the questionnaire given to the students and teachers as well as interviews with the school management, it can be concluded that the entire academic community in high schools either Porong, SMA 10 Surabaya, Surabaya SMA 14, SMA 16 Surabaya and SMA 3 Malang support the implementation PAK. They also argue that the PAK is not only done formally in the classroom but also practiced outside the classroom is through the honesty cafeteria honesty and exemplary of the teacher. Keywords: Anti – Corruption Education, law enforcement Abstrak: Pemetaan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) dalam Pendidikan Menengah Umum di Kota Surabaya, Sidoarjo dan Malang. Tingkat budaya korupsi Indonesia sudah mencapai titik memprihatinkan, dan jika hal ini dibiarkan akan menjadikan bangsa ini semakin terpuruk dan terbelakang. Aspek penegakan hukum atau penindakan (law enforcement) tidaklah cukup untuk menyelesaikan masalah nasional ini. Pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilakukan lewat jalur sosial budaya melalui pendidikan anti korupsi (PAK). Penelitian ini bertujuan untuk memetakan persepsi para stakeholder yang terlibat dalam pembelajaran pendidikan anti korupsi beserta kendalakendala yang dihadapi di sekolah-sekolah SMA di Jawa Timur khususnya di Surabaya, Kota Malang dan Kota Sidoarjo. Pengambilan data dari Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah dilaksanakan dengan jalan wawancara, sedangkan kepada guru dan siswa diberikan kuisioner.Survei ini bertujuan untuk mengetahuipersepsi kalangan pendidikan tentang Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Sekolah. Berdasarkan angket yang diberikan kepada para siswa dan guru serta hasil wawancara dengan pihak manjemen sekolah, dapat disimpulkan bahwa seluruh civitas akademika di kelima SMA baik SMA Porong, SMA 10 Surabaya, SMA 14 Surabaya, SMA 16 Surabaya, dan SMA 3 Malang tempat penelitian mendukung terselenggaranya PAK. Mereka juga berpendapat bahwa PAK ini tidak hanya dilakukan secara formal di dalam kelas saja namun juga dipraktikkan di luar kelas yaitu melalui kantin kejujuran serta keteladanan dari guru. Kata kunci: Pendidikan Anti Korupsi (PAK), penegakan hukum
Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik
PENDAHULUAN
Indonesia (2006) mengutip hasil laporan Indonesia sejak tahun 1995-2005 sudah diidentifikasi sebagai lima negara terkorup di dunia (TII,2006).
Sementara Komisi
Pasific Economic and Risk Consultancy juga menyebutkan bahwa Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di
Asia di tahun 2005. Bahkan index persepsi
demikian, aspek penegakan hukum atau
korupsi Indonesia menempati posisi 111
penindakan
dengan skor 2.8. pada tahun 2012. Perilaku
cukup
korupsi di Indonesia begitu masif sehingga
nasional ini.
nilai bersih dari korupsinya menempati
(law
untuk
Dalam
enforcement)
tidaklah
menyelesaikan
konteks
masalah
pencegahan
dan
posisi yang sangat rendah. Kenyataan yang
pemberantasan korupsi lewat jalur sosial
tak
budaya
kalah
mengesankan
adalah
ketika
bisa
dilakukan
melalui
jalur
Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa
pendidikan anti korupsi (PAK).
banyak pelaku tindakan korupsi itu adalah
dalam rangkan mengaktifkan kesadaran
kepala daerah, dimana data di kementerian
masyarakat
dalam negeri menyebutkan bahwa 160
sebagai agent of control
kepala daerah di Indonesia terlibat korupsi
penyelenggaraan pemerintah baik di tingkat
sejak 2004-2011. Bahkan dia lebih detail
lokal maupun nasional.korupsi dan menjadi
menyebutkan bahwa 30% dari 524 kepala
tentara nasional sejati dalam pemberantasan
daerah mulai dari tingkat provinsi hingga
korupsi. Pendidikan anti korupsi ini secara
kabupaten
formal memang belum secara eksplisit
terlibat
khususnya
Hal ini
generasi
muda
dalam setiap
korupsi(http://bpp.depdagri.go.id/index.php
masuk dalam UU no 20 tahun 2003 tentang
?action=content&id=2011061712552292).
Sistem Pendidikan Nasional . Misalnya,
Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa
pada Bab I pasal I disebutkan bahwa
tingkat budaya korupsi Indonesia sudah
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
mencapai titik memprihatinkan, dan jika hal
untuk mewujudkan suasana belajar dan
ini dibiarkan akan menjadikan bangsa ini
proses pembelajaran agar peserta didik
semakin terpuruk dan terbelakang.Berbagai
secara aktif mengembangkan seluruh potensi
peraturan
dan
perangkat
untuk
untuk
merespon
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
fenomena korupsi ini seperti pada TAP MPR
kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan
No XI/MPR/1998 tentang penyelenggara
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa
negara yang bebas bersih dari KKN, dan UU
dan negara. Oleh karena itu, pendidikan anti
No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan
korupsi bisa dipandang sebagai inovasi
negara yang bersih dan bebas KKN, UU No
pendidikan,
31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001
masyarakat untuk menjadikan negara ini
tentang tindak pidana korupsi, dan UU No
lebih transparan, maju, dan bebas korupsi.
hukum
30
perundangan telah
Tahun
dibuat
2002
tentang
Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun
memiliki
Dalam
yang
konteks
kekuatan
merespon
ini
spiritual
kebutuhan
Jawa
Timur
merupakan salah satu dari 5 provinsi yang
terindikasi korupsi rendah. Hal ini berarti
Menurut
bahwa kesadaran pejabat penyelenggara
mendefinisikan korupsi sebagai kekuasaan
negara dan sistem penyelenggaraan negara
tanpa aturan hukum.Sementara menurut
cenderung
yang
Fadjar (2002) pola terjadinya korupsi dapat
sumber
dibedakan dalam tiga wilayah besar yaitu
kidispur.blogspot.com bahwa Propinsi Jawa
Mercenery abuse of power, penyalahgunaan
Timur melalui Dinas Pendidikan menjadi
wewenang yang dilakukan oleh orang yang
lembaga pemerintah daerah pertama di
mempunyai suatu kewenangan tertentu yang
Indonesia
menerapkan
bekerjasama dengan pihak lain dengan cara
pendidikan anti korupsi. Namun data tentang
sogok-menyogok, suap, mengurangi standar
sekolah-sekolah yang telah menerapkan
spesifikasi
kebijakan ini masih sulit terlacak. Penelitian
penggelembungan
ini mencoba merespon kebutuhan tersebut
Penyalahgunaan wewenang tipe seperti ini
dengan mencoba memetakan persepsi pihak
adalah biasanya non politis dan dilakukan
manajemne sekolah, para guru dan siswa
oleh level pejabat yang tidak terlalu tinggi
terhadap
kedudukannya. Kedua adalah Discretionery
akuntabel.
mulai
menuju
Bahkan
yang
sistem
menurut
mulai
pentingnya
PAK dan
bentuk
penyelenggaraaan PAK.
Hermien
H.K.
atau
(1994)
volume dana
dan
(mark
up).
abuse of power, dimana penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh pejabat yang
TINJAUAN PUSTAKA
mempunyai kewenangan istimewa dengan Tinjauan pustaka dalam artikel ini terdiri atas enam bagian yang meliputi korupsi di Indonesia, korupsi,
pendekatan pendidikan
pemberantasan
anti
korupsi
dan
transformasi budaya, materi pendidikan anti korupsi, model pendidikan anti korupsi, serta pengembangan
materi
pendidikan
anti
korupsi di sekolah. Korupsi di Indonesia
mengeluarkan kebijakan tertentu misalnya keputusan Walikota/ Bupati atau berbentuk peraturan
daerah/
keputusan
Walikota/
Bupati. Yang ketiga adalah Idiological abuse of power, hal ini dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya. Terjadinya korupsi disebabkan oleh beberapa
faktor,
yaitu
(1)
sistem
Korupsi berasal dari suatu kata dalam
pemerintahan dan birokrasi yang memang
bahasa Inggris yaitu corrupt, yang berasal
kondusif untuk melakukan penyimpangan,
dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin
(2) belum adanya sistem kontrol dari
yaitu com yang berarti bersama-sama dan
masyarakat yang kuat, dan belum adanya
rumpere yang berarti pecah dan jebol.
perangkat
peraturan
dan
perundang-
perundangan yang tegas (Fadjar, 2002).
berpotensi
Komisi
(KPK)
koruptif serta aparat hukum yang lebih
Republik Indonesia (2006) mengutip hasil
bertanggungjawab. Pendekatan ini biasanya
laporan
Risk
berdampak cepat (quick impact) berupa
bahwa
pembongkaran kasus dan penangkapan para
Indonesia menempati urutan pertama sebagai
koruptor, namun memerlukan biaya besar
negara terkorup di Asia di tahun 2005.
(high
Adapun pada tahun 2007, Transparancy
misalnya, tantangan terbesar justru berasal
International
juga
dari para aparat hukum (kepolisian dan
melaporkan hasil temuan bahwa bentuk
pengadilan) itu sendiri. Pendekatan kedua
korupsi yang terjadi adalah ditunjukkan
adalah
dengan adanya suap di beberapa lembaga
approach) yang dilakukan dengan mencegah
seperti
terjadinya
Pemberantasan
Pasific
Consultancy
Korupsi
Economic
juga
and
menyebutkan
Indonesia
lembaga
(TII)
peradilan,
beacukai,
imiggrasi, BPN, polisi, dan pajak.
perangkat
costly),
celah-celah
meskipun
pendekatan
korupsi
di
Indonesia
Bisnis
melalui
tindak
(Business
pemberian
insentif bagi karyawan melalui kompetisi
Untuk memberantas korupsi, pemerintah membentuk
menutup
dan
dan insentif yang optimal maka diharapkan
masalah
orang tidak perlu melakukan korupsi untuk
pemberantasan korupsi ini, sebagaimana
mendapatkan keuntungan. Ketiga adalah
diatur dalam UU No 20 tahun 2001 tentang
pendekatan Pasar atau Ekonomi (Market or
tindak
wujud
Economist approach) dengan menciptakan
Komite
kompetisi antar agen (sesama pegawai
dengan
pemerintah misalnya) dan sesama klien
Korupsi
sehingga semua berlomba menunjukkan
kelembagaan
dibuat
pidana
pembentukan
untuk
korupsi,
dalam
lembaga
Pemberantasan Pengadialan
hukum
dalam kinerja. Dengan kompetisi yang sehat
Korupsi
Tindak
(KPK)
Pidana
(TIPIKOR).
kinerja yang baik (tidak korup) supaya
Pendekatan Pemberantasan Korupsi
dipilih
Setidaknya ada empat pendekatan yang
adalah
pelayanannya.Pendekatan pendekatan
approach),
terkait
korupsi
membangun dan memperkuat sikap anti-
(Wijayanto, 2010), yaitu (1) pendekatan
korupsi individu melalui pendidikan dalam
pengacara
dimana
berbagai cara dan bentuk. Pendekatan ini
pendekatan dilakukan dengan memberantas
cenderung membutuhkan waktu yang lama
dan mencegah korupsi melalui penegakan
untuk melihat keberhasilannya, biaya tidak
hukum, dengan aturan-aturan hukum yang
besar (low costly), namun hasilnya akan
pemberantasan
(Lawyer
approach)
dilakukan
(Cultural
paling banyak diadopsi dibelahan dunia dengan
yang
Budaya
terakhir
dengan
berdampak jangka panjang (long lasting).
Selama ini tiga pendekatan pertama yaitu pendekatan hukum, pendekatan bisnis dan
pendekatan
Korupsi
Dan
Transformasi Budaya Dalam hubungannnya dengan nilai-nilai
diterapkan karena dianggap paling tepat
yang dapat dikembangkan oleh sekolah di
untuk menangani kasus-kasus korupsi yang
era kompetitif (high competitiveness) ini,
sudah
Hoy dan Kottnap (1991) menyebutkan
dan
lebih
Anti
banyak
terjadi
pasar
Pendidikan
mencegah
korupsi
selanjutnya. Tetapi di Indonesia misalnya,
adanya
(a)
nilai
produktif,
meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi
berorientasi
pada
keunggulan
(KPK) dan aparat pemerintah sudah berhasil
excellence) atau nilai motivasi untuk terus
menuntaskan berbagai kasus korupsi besar,
berprestasi (need of achievement), dan (c)
berbagai instansi sudah melakukan upaya
kejujuran. Pendidikan anti korupsi yang
hukum dan lingkungan kerja yang lebih
akan diimplementasikan di sekolah adalah
berintegritas,
pendidikan
kenyataannya
masih
saja
yangberkaitan
erat
(b)
nilai (par
dengan
banyak terjadi kasus-kasus korupsi.Disinilah
penanaman nilai kejujuran ini melalui
perhatian terhadap pentingnya pendekatan
serangkaian cara atau metode dan strategi
budaya (cultural approach) mulai menguat.
yang bersifat edukatif (Deal dan Peterson,
Pendidikan formal maupun non formal
1999).Secara lebih rinci, sekolah akan
akhirnya menjadi pilihan. Secara umum,
merancang bagaimana setiap komponen di
pendidikan ditujukan untuk membangun
sekolah baik guru, staf dan siswa mampu
kembali
menjunjung nilai kejujuran tersebut dalam
pemahaman
yang
benar
dari
masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan kesadaran
(awareness)
terhadap
tindakan sehari-hari mereka.
segala
Di Indonesia, pendidikan anti korupsi
potensi tindak koruptif yang terjadi, tidak
masih relatif baru dan belum eksplisit
melakukan tindak korupsi sekecil apapun,
disebut dalam Undang Undang no 20 tahun
dan berani menentang tindak korupsi yang
2003 tentang sistem pendidikan nasional
terjadi. Tujuan praktis ini, bila dilakukan
khususnya pada bagian kurikulum nasional
bersama-sama semua pihak, akan menjadi
mulai sekolah dasar hingga perguruan
gerakan masal yang akan mampu melahirkan
tinggi.Oleh karena itu, pendidikan anti
bangsa baru yang bersih dari ancaman dan
korupsi bisa dikategorikan sebagai inovasi
dampak korupsi.
pendidikan saat kebutuhan
ini yang datang dari
masyarakat
akan
perlunya
penanaman nilai budaya anti korupsi sejak dini
kepada
generasi
penerus
bangsa.
Pendidikan anti korupsi dianggap penting
3. Gaya praktek korupsi di Indonesia
untuk menunjang keberlangsungan sisten
4. Prinsip
standar
yang
ada
dalam
integrasi nasional dan program anti korupsi
pendidikan anti korupsi yang meliputi (a)
pemerintah Indonesia.
nilai-nilai kejujuran, demikrasi, tanggung
Pendidikan anti korupsi di sekolah bisa
jawab, dan penghargaan atas kinerja), dan
melalui dua jalur; formal dan informal. Pada
(b) penguatan kapasitas/ kemampuan
tingkatan pendidikan formal, maka elemen-
untuk
elemen anti korupsi bisa diintegrasikan ke
informasi secara kritis, menyelesaikan
dalam kurikulum sekolah. Sedangkan pada
permasalahan,
level informal, adanya inisiatif kegiatan-
taman di sekolah, dan kemampuan untuk
kegiatan ekstrakurikuler
mengeliminir
sekolah
bisa
menganalisa
tindakan
terjadi di sekitarnya,
kampanye sipil terhadap perang korupsi,
negeri ini.
dan
kegiatan
lainnya.Adapun
yang tujuan
berkaiatan
pendidikan
anti
atau
bekerja sama dengan
dikembangkan, misalnya dengan melakukan
seminar maupun konferensi tentang korupsi,
fenomena
korupsi
yang
secara umum di
Adapun topik pelajaran anti korupsi secara umum yang bisa dimasukkan ke mata pelajaran tertentu adalah:
korupsi ini adalah untuk membangun nilai
1. Konsep korupsi
dan mengembangkan kepribadian anak didik
2. Konsekwensi korupsi: ekonomi, sosial,
yang
anti
korupsi,
mengembangkan
politik dan moral
pengetahuan akan ancaman efek korupsi,
3. Sejarah korupsi
intoleransi terhadap segala bentuk korupsi,
4. Alternatif pemberantasan korupsi
dan
5. Kendala dalam pemberantasan korupsi
pencarian
solusi-solusi
alternatif
pencegahan korupsi.
6. Pencegahan korupsi Sedangkan topik-topik tambahan tentang
Materi Pendidikan Anti Korupsi Secara pendidikan
umum, anti
cakupan
korupsi
yang
materi bisa
dimasukkan ke dalam pembelajaran di sekolah adalah: 1. Pemahaman awal terhadap konsep dan fenomena korupsi: esensi, alasan & konsekuensinya 2. Perlunya intoleransi terhadap perilaku korupsi
pengembangan karakter anti korupsi yang bisa menjadi bagian dari materi mata pelajaran di sekolah, misalnya pelajaran kewarganegaraan, agama, pengetahuan sosial dan umum adalah : 1. Kepribadian dan perilaku baik (nilai-nilai dan prinsip hidup, tujuan hidup, tanggung jawab)
2. Tingkah laku, moralitas & norma (norma
maupun siswa dan model aplikasinya bersifat
moral, jahat & baik, perilaku legal dan
inklusif dimana materi pendidikan anti
illegal, norma dan kebebasan individu)
korupsi dipersepsikan bisa dimasukkan ke
3. Keadilan (kejujuran, HAM, kesamaan
dalam mata pelajaran tertentu. Di tempat
hak, penegakan hukum)
lain, Rahayu (2011) meneliti implementasi
4. Kriminalitas dan penyesalan (kejahatan
pendidikan korupsi di SMPN 8 Malang dan
dan pelanggaran hukum, hukuman dan
menemukan
bahwa
para
sanksi, dll)
mengalami
kesulitan
guru
masih
mengintegrasikan
5. Masyarakat madani dan negara (prinsip
materi pendidikan anti korupsi ke mata
demokrasi: partisipasi masyarakat dan
pelajaran kewarganegaraan, dan lebih lanjut
keterwakilan, akuntabilitas, dan peran
juga
media)
mengalokasi waktu yang difokuskan pada
guru
Model pendidikan anti korupsi masih
dirancang
kita
stakeholder
dari
dalam
Penelitian yang sedang dilakukan ini
dalam proses pencarian identitas. Namun belajar
kesulitan
pengajaran materi korupsi.
Model Pendidikan Anti Korupsi
bisa
mengalami
model-model
untuk
melibatkan
untuk
menentukan
berbagai model,
pendidikan anti korupsi dari Negara lain.
apakah pendidikan korupsi akan bersifat
Seperti
ekslusif
yang
dilaksanakan
di
Negara
dimana sendiri
pihak mata
sekolah
Republik Rakyat Cina (RRC) (Jawa Pos,
mengembangkan
pelajaran
30/7/2005) bahwa seluruh siswa di jenjang
pendidikan anti korupsi atau malah memilih
pendidikan dasar diberikan mata pelajaran
untuk bersifat inklusif /integrative dimana isi
khusus pendidikan anti korupsi. Tujuannya
pendidikan anti korupsi disisipkan ke dalam
untuk memberikan amunisi akan bahaya
mata pelajaran di sekolah.
korupsi di negaranya dan siswa mampu
Pengembangan Materi Pendidikan Anti
menggempur fenomena korupsi jika terjadi.
Korupsi Di Sekolah
Beberapa penelitian tentang pendidikan
Implementasi pendidikan anti korupsi di
anti korupsi di Indonesia telah dilakukan
sekolah sebagai usaha untuk memperbaiki
namun jumlahnya masih terbatas. Harmanto
budaya korupsi yang salah kaprah di
(2008) telah melakukan penelitian anti
Indonesia bisa mempertimbangkan beberapa
korupsi di tingkat SMP/ MTs di Sidoarjo dan
hal berikut; (a) pada tingkat bahan ajarnya
menemukan bahwa pendidikan anti korupsi
perlu secara total mencakup sisi kognitif,
direspon
afektif, dan psikomotorik, (b) pada aspek
positif
oleh
berbagai
pihak,
khususnya para kepala sekolah dan guru
metodologi guru dapat
mempergunakan
berbagai strategi pengajaran yang lebih
wawancara untuk Kepala Sekolah dan Wakil
membuat
Kepala Sekolah, dan kuisioner umtuk guru
multimedia
siswa
aktif
juga
dan
penggunaan
disarankan
dan
lebih
dan siswa diberikan. Survei ini bertujuan
bersifat kontekstual, (c) pada sumber belajar
untuk
mengetahuipersepsi
perlu diambil dari berbagai sumber seperti
pendidikan tentang Pendidikan Anti Korupsi
juga dari lembaga KPK, Mahkamah Agung,
(PAK) di Sekolah Menengah Umum di Kota
dll. Termasuk isi kekiniaan yang berkenaan
Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota
dengan nilai anti korupsi dan perilaku
Malang.Adapun
korupsi di Indonesia, dan (d) untuk evaluasi
responden penelitian ini adalah 5 Kepala
perlu menilai secara otentik adri berbagai
Sekolah, 5 Wakil Kepala Sekolah, 165 guru
aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
dan 405 siswa dengan rincian guru dan siswa
jumlah
kalangan
keseluruhan
sebagai berikut:
METODE PENELITIAN Penelitian ini melibatkan data kuantitatif
Tabel 1. Tabel Penyebaran Kuisioner Kepada Guru dan Siswa
dalam hal penghitungan hasil angket yang
Nama Sekolah
Guru (orang)
menggunakan alat likert scale namun data
SMA Negeri 10 Surabaya SMA Negeri 14 Surabaya SMA Negeri 16 Surabaya SMA Negeri 1 Porong SMA Negeri 3 Malang Jumlah (orang)
39
Siswa (orang) 61
34
98
15
79
29
61
48
106
165
405
kuantitatif
ini hanya diperlakukan dalam
prosentase untuk menentukan sejauhmana persepsi-persepsi responden terhadap itemitem angket berkenaan dengan implementasi pendidikan anti korupsi. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah
Umum
di
yaitu
data pada penelitian ini menggunakana
Surabaya, Sidoarjo, dan Malang dengan jalan
metode analisis kualitatif untuk menganalisis
penyebaran
data dari hasil wawancara untuk mencari tren
kuisioner
tiga
kota
Metode yang dipakai untuk menganalisa
yang
melibatkan
Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah,
atau
Guru, dan Siswa.
pendidikan
Di Kota Surabaya,
mainstream anti
konsepsiimplementasi korupsi
baik
yang
penelitian dilakukan di tiga sekolah yaitu
menyangkut, kurikulum pendidikan anti
SMA Negeri 10 Surabaya, SMA 14 Negeri
korupsi, materi, dan metode pengajarannya.
Surabaya, dan SMA Negeri 10 Surabaya.
Adapun
Untuk di kota Sidoarjo, dilakukan di SMA
melibatkan guru dan siswa berbetuk Likert
Negeri 3 Porong dan di kota Malang,
Scale tentang konsep dan bentuk pendidikan
penelitian dilakukan di SMA 3.Metode
anti korupsi serta implementasi pendidikan
pngambilan
anti korupsi dalam proses belajar mengajar,
data
dilakukan
dengan
hasil
kuesioner/angket
yang
dan kendala-kenadal yang dihadap selama
Agama.
implementasi
mengadakan
di
kelas
sekolah-sekolah
SMA-SMA kantin
ini
juga
kejujuran
telah untuk
tersebut akan dianalisis secara kuantitatif
menunjang proses pembelajaran nilai-nilai
deskriptif berupa prosentase (%).
anti
persentase
ini
Namun
dilakukan
korupsi.
Kantin
kejujuran
ini
untuk
berkembang dengan baik meskipun beberapa
mengidentifikasi sejauhmana persepsi dan
kali mengalami kendala.Pada dasarnya pihak
saran para guru maupun siswa terhadap isu
manajemen sekolah sangat setuju dengan
pendidikan korupsi yang ditanyakan dalam
PAk namun sebaiknya PAK ini bukan
angket.Instrumen penelitian ini dapat dilihat
merupakan
pada lampiran.
Terdapat beberapa kelemahan jika PAK
mata
pelajaran
tersendiri.
menjadi sebuah mata pelajaran tersendiri,
HASIL DAN PEMBAHASAN
diantaranya adalah standard penilaian untuk Dari hasil survey pada lima sekolah di Surabaya (SMAN 10, SMAN 14, dan SMAN 16); Sidoarjo (SMAN 3 Porong); dan Malang
(SMAN
3)
didapatkan
hasil
penelitian yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Selanjutnya dideskripsikan sebagai
menentukan seorang siswa lulus atau tidak serta ruang lingkup materi yang diberikan dalam satu semester . Sehingga mereka berpendapat lebih baik PAK ini terintegrasi ke dalam mata pelajaran lain seperti PKN, Agama, IPS dan mata pelajaran lain.
hasil analisis terhadap angket. Analisis Hasil Angket terhadap Para Guru Analisis
Hasil
Interview
Manajemen Berikut adalah rekapitulasi hasil angket
Sekolah
yang disebarkan kepada para guru di lima Pihak manajemen sekolah dalam hal ini diwakili oleh Kepala Sekolah dan salah seorang Wakil Kepala Sekolah; Wakasek Kurikulum..Berdasarkan hasil interview dari manejemen informasi
sekolah penting
terdapat mengenai
beberapa penerapan
PAK.Kelima SMA; SMA Porong, SMA 10 Surabaya, SMA 14 Surabaya, SMA 16 Surabaya, dan SMA 3 Malang, telah melaksanakan
PAK
namun
terintegrasi
dalam mata pelajaran seperti PKN dan
sekolah di Jawa Timur. Jumlah keseluruhan siswa yng mengisi angket ini adalah 165 guru.
Tabel 4.1 Tabel Jawaban Guru Terkait dengan PAK SMA No
Pertanyaan
1
Apakah materi pendidikan karakter perlu dimasukan dlm pelajaran?
2
Apakah pendidikan karakter khusus dlm bentuk PAK perlu diterapkan di sekolah?
3
Perlukah bentuk PAK diterapkan secara integratif ke mata pelajaran tertentu?
4
Perlukah bentuk PAK diterapkan secara terpisah?
5
Perlukah sekolah menambah jam pelajaran untuk PAK ?
6
Perlukah pengajaran PAK ditindak lanjuti dengan kegiatan spt kantin kejujuran atau seminar anti korupsi?
7
Perlukah penyusunan silabus mata pelajaran yg memuat PAK dikembangkan?
8
9
10 11
12
13
14
Apakah Bapak/Ibu pernah mengajarkan PAK di sekolah? (kalau belum langsung kerjakan pertanyaan no. 11) Bentuk dan aktifitas yang dilakukan di kelas spt apa? Apa kendala yang dihadapi selama mengajar materi PAK? Seberapa penting PAK diberikan di sekolah? Menurut anda, model PAK yg sesuai diterapkan di sekolah adalah model inklusif/integratif dg mata pelajaran? Kalau “ya”, mata pelajaran apa yang bisa ditambah/diisi dg materi PAK? Menurut anda, model PAK yg sesuai diterapkan di sekolah adalah model eksklusif/ menjadi mata pelajaran sendiri di
Jawaban 1. Tidak Perlu 2. Sedikit tdk prl 3. Sedikit Perlu 4. Perlu 5. Sangat Perlu 1. Tidak Perlu 2. Sedikit tdk prl 3. Sedikit Perlu 4. Perlu 5. Sangat Perlu 1. Tidak Perlu 2. Sedikit tdk prl 3. Sedikit Perlu 4. Perlu 5. Sangat Perlu 1. Tidak Perlu 2. Sedikit tdk prl 3. Sedikit Perlu 4. Perlu 5. Sangat Perlu 1. Tidak Perlu 2. Sedikit tdk prl 3. Sedikit Perlu 4. Perlu 5. Sangat Perlu 1. Tidak Perlu 2. Sedikit tdk prl 3. Sedikit Perlu 4. Perlu 5. Sangat Perlu 1. Tidak Perlu 2. Sedikit tdk prl 3. Sedikit Perlu 4. Perlu 5. Sangat Perlu - Ya/ Pernah - Tidak Pernah
SMA Prng 2 1 1 13 11 2 3 3 10 10 2 3 5 9 9 13 3 4 6 1 20 1 1 5 1 1 4 3 10 10 8 2 12 6 26 3
SMA 10 Sby 2 3 3 20 11 6 22 11 1 4 20 14 24 4 7 3 1 19 7 9 3 1 2 1 4 22 10 8 3 10 12 6 29 10
3 7 19 6 1 3 7 16 7 1 2 7 17 7 11 10 11 9 8 7 7 7 12 2 8 16 8 2 6 12 11 3
SMA 16 Sby 2 1 7 4 1 1 7 5 1 1 2 5 5 5 2 7 5 1 1 8 1 2 5 7 4 1 4 6
24 10
12 3
38 10
SMA 14 Sby
SMA 3 Mlg 1 4 12 31 1 1 1 20 25 1 3 10 20 14 25 6 7 8 2 23 7 5 8 4 5 2 4 13 24 2 3 11 17 15
1. Jujur 2. Sportif 3. Tepat waktu 4.Tertib 5. Tidak manipulasi - tidak ada
12 4 10 3 20
13 10 8 5 3 30
13 8 7 3 3 23
5 5 2 2 1 10
17 13 8 5 5 35
- Penting - Sangat penting - Ya - Tidak
15 14 19 10
24 15 34 5
24 10 26 8
5 10 11 4
20 28 44 4
1. PKN 2. Agama 3. IPS 4. Lainnya
14 5 10
33 20 8 7
25 15 3 1
10 11 10 5
28 18 9 22
- Tidak - Ya
20 9
24 15
24 10
12 3
37 10
SMA No
Pertanyaan
Jawaban
SMA Prng
SMA 10 Sby
SMA 14 Sby
SMA 16 Sby
SMA 3 Mlg
12 13 20 20
17 28 25 27
16 22 23 25
10 12 9 14
26 31 29 34
15
20
26
12
29
19
19
19
6
28
23 14 12 8 11 4 23 4 6 3 20 13 2
35 20 23 10 19 9 28 13 17 4 4 8 33 21 4
32 18 7 3 10 5 14 5 21 5 2 6 22 25 1
9 14 10 8 11 2 14 7 6 5 4 7 12 13 5
34 26 21 25 30 7 33 16 28 15 6 7 35 38 20
16
25
9
7
33
15 8 6
4 25 14 -
2 19 8 7
1 12 2 1
4 33 11 4
sekolah?
15
Materi yang layak untuk diajarkan di sekolah untuk PAK (pilih 5 saja) adalah:
16
Sumber belajar dari PAK adalah:
17
Domain aspek pembelajaran yang perlu lebih dikembangkan di PAK adalah:
18
Media pembelajaran yang lebih sesuai dikembangkan:
19
Budaya sekolah yang perlu dikembangkan untuk menunjang PAK
20
Menurut anda, perlukah PAK masuk muatan inti kurikulum nasional?
Berkenaan
1. Konsep Korupsi 2. Bahaya Inten Krp 3. Bentuk Korupsi 4.Strategi Pmbrtasan Korupsi 5.Tantangan dalam Pembrtasan Krupsi 6.PrilakuKrminalitas Korupsi 7.Pend Karakter 1. Buku/Modul 2. Koran 3. Majalah 4. Sumber Online 5. Lainnya 1. Afektif 2. Kognitif 3. Psikomotorik 1. GAme 2. Audio 3. Visual 4. Audio Visual 1. Kant in Kejujuran 2. Unit OSIS anti korupsi 3. Keteladanan guru 4. Lainnya 1. Perlu 2. Tidak Perlu 3. Tidak Tahu
dengan
penerapan
Berdasarkan
angket,
dalam
proses
pendidikan anti korupsi di tingkat sekolah
pengajaranyang dilaksanakannya, hal yang
khususnya
paling
sekolah
menengah,
sebagian
penting
besar guru (89,6%) berpendapat bahwa PAK
strategi
ini
pendidikan
perlu
dimasukkan
dalam
pelajaran
diketahui
pemberantasan karakter.
siswa korupsi Mereka
adalah dan dapat
sekolah. Para guru lebih memilih PAK ini
mempelajari PAK ini dari Sumber Online
diintegrasikan ke dalam mata pelajaran
(24,2%), Buku/Modul (29,9%), Majalah
tertentu (78,8%) tanpa harus menambah jam
(15,2%), Koran (22,1%) serta sumber-
pelajaran dan PAK ini bukan merupakan
sumber lain (8,6%). Materi yang disajikan
mata pelajaran tersendiri. Menurut para guru,
dalam PAK ini, menurut para guru, harus
PAK sangat tepat jika diintegrasikan pada
menitikberatkan
mata pelajaran PKN dan Agama (44,8%),
(52,6%), psikomotorik (31,1%), dan kognitif
IPS (26,6%) dan mata pelajaran lainnya
(16,3%).
(28,6%).
pendapat para guru yang menyatakan bahwa
pada
Pendapat
ini
kegiatan
sejalan
afektif
dengan
pendidikan karakter merupakan salah satu
tersebut adalah SMA Negeri 10 Surabaya,
konsep
PAK.Selain
SMA 14 Nege ri Surabaya, dan SMA Negeri
memasukkan PAK dalam mata pelajaran
10 Surabaya, SMA Negeri 3 Porong dan,
yang ada, para guru mayoritas setuju dengan
SMA 3 Malang. Jumlah keseluruhan siswa
kegiatan kantin kejujuran.Disamping itu,
yng mengisi angket ini adalah 405 siswa.
penting
dalam
keteladanan guru sangat mutlak diperlukan. Analisis Hasil Angket Terhadap Siswa Berikut adalah rekapitulasi hasil angket yang disebarkan kepada para siswa di lima sekolah di Jawa Timur. Kelima sekolah Tabel 4.2 Tabel Jawaban Siswa Terkait dengan PAK SMA No 1
2
3
4
5
6
7
Pertanyaan Menurut saudara/i korupsi adalah: a. Perilaku mengambil uang negara b. Perilaku mengambil hak org lain c. Usaha memperkaya diri melawan hukum & merugikan negara Menurut Saudara/i apa penyebab seseorang melakukan korupsi? a. Tidak puas dengan apa yang dimiliki b. Terlalu banyak keinginan, kemampuan terbatas c. Tidak peduli dengan sesama Bagaimana agar generasi muda terhindar dari perilaku korupsi? a. Penanaman pendidikan moral sejak dini b. Menumbuhkan kesadaran diri bahwa korupsi = mencuri c. Menanamkan kesadaran bahwa korupsi sangat merugikan Menurut saudara/i bentuk perilaku korupsi berupa: a. Mencuri b. Berbohong c. Menipu Menurut saudara/i agar koruptor jera adalah dengan cara: a. Memberi hukuman yang berat (hukuman mati) b. Kejujuran dan rasa takut pada Tuhan c. Pendidikan moral, agama sejak dini Menurut saudara/i karakter yang bisa menghambat perilaku korupsi: a. Jujur dan Amanah b. Bertanggung jawab c. Adil Menurut saudara/i dampak dari perilaku korupsi adalah
SMA Prng
SMA 10 Sby
SMA 14 Sby
SMA 16 Sby
SMA 3 Mlg
6 24 32
3 23 35
35 63
3 33 43
2 41 63
39 12
44 10
62 21
59 16
71 15
10
7
15
4
20
39
43
54
55
61
10
7
17
4
10
12
10
27
20
33
43 9 8
51 8
77 2 18
50 5 21
66 8 31
43
52
67
61
85
9 9
7 2
22 8
4 13
9 12
49 10 2
52 9 -
85 10 3
78 3 -
88 15 3
SMA Pertanyaan
SMA Prng
SMA 10 Sby
SMA 14 Sby
SMA 16 Sby
a. Merugikan negara b. Merugikan masyarakat c. Merusak citra negara Menurut saudara/i perlukah pemberian materi pendidkan anti korupsi di sekolah anda? a. Perlu b. Tidak Perlu
24 26 11
26 25 10
48 32 17
30 37 10
SMA 3 Mlg 37 57 17
56 5
59 2
97 1
72 7
102 4
No
8
Berdasarkan
hasil
angket
tentang
dini (63,8%). Berkaitan dengan hal ini,
pendidikan anti korupsi yang diberikan
94,9% siswa berpendapat bahwa pendidikan
kepada para siswa SMA; SMA Porong, SMA
anti korupsi sangat perlu dilakukan di
10 Surabaya, SMA 14 Surabaya, SMA 16
sekolah.
Surabaya, dan SMA 3 Malang, diketahui
mempunyai karakter jujur dan amanah
bahwa sebagian besar siswa mengetahui isu
karena dua karakter inilah yang menurut
korupsi.
86,3% siswa SMA adalah karakter yang
Mayoritas siswa berpendapat
Diharapkan
dibutuhkan
diri melawan hukum & merugikan negara
korupsi disamping karakter bertanggung
(57.4%). Menurut mereka penyebab utama
jawab (11,9%) dan adil (1,8%).
tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Dampak korupsi, menurut para siswa paling
Jadi, dapat disimpulkan bahwa para siswa telah mengetahui konsep korupsi dengan baik dan mereka berpendapat bahwa korupsi bukanlah hal yang baik untuk
merugikan Negara (40,7%), dan
dilakukan karena mempunyai dampak besar
akibat yang terakhir adalah merusak citra
bagi masyarakat.Oleh karena itu para siswa
Negara (16,1%). Berdasarkan haisil angket,
berpikir bahwa perlu menyiapkan generasi
bentuk korupsi yang paling terlihat adalah
muda yang memiliki sifat jujur dan amanah.
mencuri,
dan
Sehingga, pendidikan moral sejak dini perlu
berbohong.Untuk para koruptor, tindakan
dilakukan dan hal ini dapat dilakukan
yang paling tepat untuk mereka agar jera
melalui pendidikan anti korupsi di sekolah.
diikuti
merugikan
tindak
masyarakat
(43,2%),
banyak
menghambat
muda
bahwa korupsi adalah usaha memperkaya
korupsi adalah karena para koruptor merasa
untuk
generasi
oleh
menipu
dalam melakukan tindak korupsi, menurut
KESIMPULAN DAN SARAN
para siswa, adalah memberi hukuman yang berat (hukuman mati). Menurut mereka, untuk menghindarkan generasi muda dari tindak korupsi ini hal yang paling penting dilakukan adalah penanaman moral sejak
Berdasarkan
angket
yang
diberikan
kepada para siswa dan guru serta hasil wawancara dengan pihak manjemen sekolah, dapat disimpulkan bahwa seluruh civitas akademika di SMA baik SMA Porong, SMA
10 Surabaya, SMA 14 Surabaya, SMA 16
Kurniawan,
Surabaya, dan SMA 3 Malang mendukung
Korupsi di Daerah, Intrans Malang
terselenggaranya bahwa
PAK
PAK.
Mereka
diintegrasikan
sepakat
ke
Harmanto.
L,
2002,
Menyingkap
(2008).Mencari
model
dalam
pendidikan anti korupsi bagi siswa SMP
beberapa mata pelajaran dan tidak diajarkan
dan MTs. Makalah disampaikan dalam
sebagai mata pelajaran tersendiri.Penanaman
simposium nasional pendidikan tahun
nilai-nilai kejujuran, kedisplinan sejak dini
2008
sangat mutlak diperlukan untuk menghindari
Hoy, W.K.,Tarter, C.,J.,& Kottkamp, R.B.
generasi muda yang korup. Mereka juga
(1991). Open School/Healthy Schools:
berpendapat bahwa PAK ini tidak hanya
Measuring
dilakukan secara formal di dalam kelas saja
Newbury Park, CA:Sage
namun juga dipraktikkan di luar kelas yaitu melalui kantin kejujuran. Disamping itu para guru juga berpendapat bahwa nilai-nilai PAK
Organizational
Climate.
Jawa Pos. 30/7/2005. Mata Pelajaran Anti korupsi di China. Rahayu (2011) Implementasi pendidikan anti
juga harus diajarkan oleh para guru melalui
korupsi
keteladanan yang dapat dicontoh oleh para
kewarganegaraan di SMPN 8 Malang.
siswa. Hal ini dikarenakan PAK diharapkan
Unpublished skripsi -Universitas Negeri
akan lebih menitikberatkan kegiatannya pada
Malang
elemen afektif.
melalui
pendidikan
Wijayanto, Zachrie Ridwan. (2010).Korupsi
Mengingat
pentingnya
PAK
ini,
sebaiknya penelitian serupa ditindak lanjuti
Mengorupsi Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
hingga mencakup wilayah seluruh Indonesia.
http://www.republika.co.id/berita/nasional/u
Disamping itu, setelah pemetaan ini perlu
mum/12/12/05/mek2lb-indeks-korupsi-
adanya desain pola pembelajaran PAK
indonesia-naik-indikasi-korupsi-
sebagai pedoman pengajaran PAK di sekolah
bertambah
menengah umum.
http://bpp.depdagri.go.id/index.php?action= content&id=2011061712552292
DAFTAR PUSTAKA Deal, T.E., and Peterson, K. D. (1999). Shaping
School
Culture.
San
Fransisco:Jossey-Bass Fadjar,
Mukti,
(2002),
Korupsi
dan
Penegakan Hukum dalam pengantar
