Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Sangihe
Oleh: Sri Masita Laluhang
ABSTRAK Perkembangan penduduk Indonesia yang sangat pesat membuat Indonesia memiliki banyak sekali persoalan-persoalan rumit yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin yang disebut sebagai Bantuan Sosial atau (Bansos), dan salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan Di Desa Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Sangihe. Penelitian ini dilaksanakan di kantor desa kendahe II pada bulan Februari 2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriftif kualitatif dengan Subjek penelitian yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Lingkungan, masyarakat peserta PKH, dan masyarakat umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh tim pelaksana yaitu unit pengelolah PKH kabupaten dan pendamping dengan bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam implementasi kegiatan PKH adalah antara lain: pendataan calon peserta, sosialisasi, pertemuan kelompok, pencairan dana bantuan, pengawasan. Hambatan pelaksanaan yang dihadapi: kendala geografis, kecemburuan sosial, kendala teknis dalam pencairan dana bantuan, dan kurangnya kesadaran peserta dalam melaporkan status kepesertaan.
Kata kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan, Kemiskinan
1
BAB 1. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia merupakan Negara yang memiliki penduduk terbesar ke empat di dunia. Memiliki populasi penduduk yang sangat besar membuat Indonesia memiliki banyak sekali persoalan-persoalan rumit yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk dalam hal pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan seringkali dipahami dalam pengertian yang sangat sederhana yaitu sebagai keadaan kekurangan uang, rendahnya tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Berbagai cara telah ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin yang disebut sebagai Bantuan Sosial atau (Bansos). Bansos ini dalam bentuk bantuan tunai maupun bantuan material. Bansos diantaranya adalah seperti dana BOS, Jamkesmas, PNPM-Mandiri, Raskin, Bantuan Lansung Tunai, Program Keluarga Harapan dan lain-lain. Kebijakan program Bantuan Sosial di Indonesia menjadi sangat penting, Sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban atau bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bantuan sosial adalah merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bansos difokuskan untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat agar terlepas dari permasalahan rantai kemiskinan yang berkepanjangan, mendorong dan mempercepat pertumbuhan masyarakat miskin menjadi masyarakat produktif, mandiri, sejahtera dengan memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan yang sudah ada. Pemerintah selalu memberikan perhatian dan tanggung jawab terhadap perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat miskin. Untuk memberikan keabsahan sistem perlindungan sosial di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, cukup jelas tercatat dalam bab 1 (pasal 1) perlindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan mengatasi resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Salah satu kebijakan sosial yang dikembangakan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin. Sebagai imbalanya rumah tangga sangat miskin diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama program keluarga harapan adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin dengan memberikan bantuan dana tunai 2
bersyarat bagi keluarga miskin dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu. Program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2007 dan diharapkan pelaksanaannya dapat dilakukan secara berkesinambungan setidaknya hingga tahun 2015. Program keluarga harapan membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga yang sangat miskin seraya berinvestasi bagi generasi masa depan melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan. Program keluarga harapan dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos), dengan pengawasan ketat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sejak tahun 2010 Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, di Kantor Wakil Presiden, mulai mendorong perluasan cakupan program keluarga harapan, yang berdampak pada penyelenggaraan program yang lebih efisien dan berdampak positif bagi penduduk miskin. Program keluarga harapan yang dilaksanakan di Kabupaten Sangihe sudah cukup baik. Namun dalam Pra penelitian saya program ini tidak terlepas dari masalah atau hal-hal yang tidak sesuai dengan program ini. Seperti yang terjadi di Desa Kendahe II Kecamatan Kendahe, implementasi dari program keluarga harapan belum terlaksana secara optimal. Masalah yang terjadi yaitu mengenai kelayakan peserta bantuan program keluarga harapan. Pada dasarnya program ini dikhususkan kepada masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin. Tetapi yang terjadi, masyarakat mempersoalkan adanya peserta atau calon peserta program keluarga harapan yang dinilai tidak termasuk keluarga miskin, sementara pada saat bersamaan ada masyarakat yang dinilai keluarga kurang mampu sudah tereleminisi sebagai peserta program keluarga harapan. Artinya, penentuan prioritas sasaran peserta program keluarga harapan belum tepat sasaran. Program keluarga harapan belum mencakup semua masyarakat miskin yang ada di Desa Kendahe II. Pengadaan program keluarga harapan adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Maka implementasi program keluarga harapan diharapkan lebih optimal, sehingga apa yang menjadi tujuan dan harapan dari program ini dapat terwujud. Implementasi program untuk menanggulangi kemiskinan harusnya berjalan secara merata, agar supaya masyarakat dapat melihat dan mengetahui bahwa program untuk masyarakat miskin itu ada dan dapat menjadi jalan keluar untuk masalah yang dihadapi. Implementasi atau penerapan yang baik akan berdampak pada hasil dari program yang akan dilaksanakan. Implementasi yang baik dari program keluarga harapan diharapkan juga mampu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat miskin di bidang pendidikan dan kesehatan. Berkaitan dengan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana implementasi Bantuan Sosial yang ada di Desa Kendahe II, sehingga penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “ Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Desa kendahe II, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Sangihe”. 3
B. Rumusan Masalah Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kendahe II, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Sangihe? C. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan dalam rangka menanggulangi kemiskinan Di Desa Kendahe II, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Sangihe. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Implementasi Tahapan implementasi sebuah kebijakan merupakan tahapan yang krusial, karena tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Tahapan implementasi perlu dipersiapkan dengan baik pada tahap perumusan dan pembuatan kebijakan. Secara etimologis pengertian implementasi menurut Solichin Abdul Wahab adalah “konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan to givepractical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. (Webster Dalam Wahab, 2001). Berdasarkan pengertian diatas, maka implementasi itu merupakan tindakantindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. Implementasi sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik, dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaaan sudah dianggap selesai. B. Konsep Program Keluarga Harapan Untuk memperbaiki sistem perlindungan sosial, maka dalam tahun 2007 pemerintah megeluarkan kebijakan sebagai pembelajaran kepada masyarakat miskin agar dapat lebih disiplin dalam mengelolah bantuan agar dirasakan menjadi lebih bermanfaat dan bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatannya, melalui kebijakan bersyarat yaitu lebih dikenal dengan program keluarga harapan, yaitu program pemberian uang tunai kepada rumah tangga miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program keluarga harapan difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat miskin melalui pemberdayaan kaum ibu dan mendorong agar anaknya tetap sehat dan bersekolah sesuai dengan data yang ditetapkan BPS sebagai target peserta. Di bidang pembiayaannya, anggaran program keluarga harapan dialokasikan melalui belanja Bansos Bidang Perlindungan sosial yang bersyarat, artinya bagi peserta yang menerima program keluarga harapan wajib menyekolahkan anaknya yang berusia sekolah 6-15 tahun, melakukan pemeriksaan 4
kesehatan yang mencakup ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, pemeriksaan gizi, serta pemeriksan imunisasi balita. Dalam jangka pendek program keluarga harapan diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, sedangkan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi. Karena minimnya akses rumah tangga miskin menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin. Program keluarga harapan bukan kelanjutan program bantuan lansung tunai yang diberikan dalam rangka membantu masyarakat miskin untuk mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak, namun program keluarga harapan merupakan perlindungan sosial yang berbentuk bansos bersyarat berbasis rumah tangga miskin, sampai sekarang pelaksanaannya masih bersifat uji coba. Kebijakan program keluarga harapan dicetuskan antara lain karena adanya situasi krisis global, dimana kondisi ekonomi menurun, sulit mendapatkan kebutuhan pokok terutama dialami oleh masyarakat miskin dan rentan, sehingga dikhawatirkan jumlah masyarakat miskin meningkat. C. Konsep penanggulangan Kemiskinan Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan, bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Keluarga miskin merupakan keadaan dimana ketidakmampun suatu keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Keluarga harapan adalah keluarga yang telah terputus dari rantai kemiskinan, memiliki pendidikan dan kesehatan yang baik. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan bahwa Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangkameningkatkan kegiatan ekonomi. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan : 1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin 2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin 3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil 4) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari : 5
1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin 2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat 3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. BAB 111. METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. B. Fokus Penelitian Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah implementasi program keluarga harapan guna menanggulangi kemiskinan dalam hal tepat sasaran peserta PKH di Desa Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Sangihe. Mengetahui lebih mendalam penyebab terjadinya tidak tepat sasaran penerima bantuan program keluarga harapan. C. Lokasi Penelitian Yang menjadi lokasi pada penelitian ini adalah Desa Kendahe II, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Sangihe. D. Informan Penelitian Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, mereka harus memiliki banyak pengalaman tentang latar penelitian. Oleh karena itu seorang informan harus benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat lansung dengan permasalahan dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini ada 16 orang yaitu sebagai berikut : Kepala Desa , Sekretaris Desa , Kepala-Kepala Lingkungan Desa kendahe II ( 4 orang), Masyarakat Peserta PKH ( 5 orang), Masyarakat Umum ( 5 orang) E. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Jenis Data Data Primer yaitu data yang diperoleh secara lansung dari subjek penelitian atau informan penelitian Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan acuan materi, dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. 2. Teknik Pengumpulan Data 1) Wawancara 6
2) Observasi 3) Dokumentasi F. Teknik Analisa Data Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut: Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu: 1. Pengumpulan Data 2. Penyajian Data 3. Penarikan Kesimpulan BAB IV. GAMBARAN UMUM DESA KENDAHE II A. Letak Geografis Dan Luas Wilayah Desa Kendahe II adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Kendahe dengan pusat Kecamatan berada di Kendahe kabupaten Sangihe. Batas wilayah Desa Kendahe II adalah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kendahe 1 dan Talawid, sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Awu, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tahuna Barat, dan sebelah Barat dengan berbatasan dengan Laut Sulawesi. Luas Desa Kendahe II adalah 260 km2. Dari total 260 km2 tersebut, penggunaanya terbagi atas 60 km2 untuk pemukiman, 100 km2 untuk perkebunan, dan 100 km2 adalah hutan. Desa Kendahe II yang berbatasan lansung dengan laut dan hutan memberikan peran terhadap mata pencaharian masyarakat Desa kendahe II , dimana sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Desa Kendahe II terbagi menjadi 4 lingkugan yaitu : Lingkungan 1, Lingkungan II, Lingkungan III, dan lingkungan IV. B. Keadaan Penduduk Keadaan penduduk di Desa kendahe II dengan jumlah penduduk 1.188 jiwa dimana dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin yaitu 606 penduduk Desa Kendahe II berjenis kelamin laki-laki dan 582 penduduk Desa Kendahe II berjenis kelamin perempuan. Hal ini berarti tidak ada perbedaan yang mencolok antara penduduk yang memiliki jenis kelamin laki-laki dengan penduduk berjenis kelamin perempuan. C. Keadaan Sosial Dan Budaya Pendidikan menjadi hal yang sangat penting bagi setiap orang, dimana pendidikan merupakan sarana dalam meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan di Desa Kendahe II tergolong memprihatinkan. Hal itu dikarenakan masih adanya penduduk yang buta huruf, serta masih minimnya penduduk yang bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Kehidupan beragama merupakan salah satu wujud keragaman yang terjadi pada bangsa Indonesia. Kerukunan beragama di Desa Kendahe II terbina dengan baik. Masyarakat di Desa Kendahe II sebagian besar memeluk Agama islam. Sarana ibadah di Desa Kendahe II terdiri dari 3 Masjid dan 1 Mushola. Berikut ini adalah data sarana ibadah di Desa Kendahe II. D. Keadaan Ekonomi 7
Sebagian besar penduduk di Desa Kendahe II bekerja sebagai petani penggarap dan petani pemilik. Secara umum ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Kendahe II terbilang cukup, belum terjadi perubahan yang signifikan. Kecuali hanya terjadi pada sebagian masyarakat saja atau perubahan terjadi pada individu masyarakat. Beberapa hal yang mempengaruhi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Kendahe II yaitu : 1. sumber daya manusia umumnya pada tingkat menengah kebawah 2. tidak memiliki modal usaha untuk pengembangan sumber kehidupan 3. tidak memiliki kecakapan hidup 4. tidak menggunakan peluang yang ada atau kurang giat 5. budaya malas bekerja BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Program Keluarga Harapan Di Indonesia 1. Tujuan Program Keluarga Harapan Tujuan umum program keluarga harapan adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan merubah perilaku rumah tangga miskin yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Sedangkan tujuan secara khusus program keluarga harapan mencakup: 1) meningkatkan status sosial ekonomi rumah tangga misikin 2) meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita, dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dari rumah tangga miskin 3) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan rumah tangga miskin 4) meningkatkan taraf pendidikan anak-anak rumah tangga miskin. Sementara tujuan operasional program keluarga harapan adalah : 1) Di bidang kesehatan yaitu meningkatkan akses rumah tangga miskin terhadap pelayanan kesehatan dan meningkatkan status kesehatan 2) Di bidang pendidikan yaitu meingkatkan akses anak-anak rumah tangga miskin terhadap pendidikan dasar serta meningkatkan status pendidikan dasar agar tidak terjadi anak putus sekolah. 2. Manfaat Program Keluaraga Harapan Adapun manfaat program keluarga harapan, adalah : 1) Dalam jangka pendek yaitu, memberikan pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin 2) Dalam jangka panjang, memutus rantai kemiskinan rumah tangga miskin melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak dan memberikan kepastian anak masa depannya 3) Merubah perilaku keluarga miskin yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan yang disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai hak, manfaat, keuntungan, serta tingginya biaya tidak lansung (transport, seragam, dll) dan anak bekerja lebih menguntungkan daripada bersekolah 4) Mengurangi pekerja anak, yaitu mecegah turunnya anak-anak bekerja dijalanan, serta mencegah rumah tangga miskin menjadi tuna soaial 8
5) Peningkatan kualitas pelayanan public melalui perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan, pengembagan sistem perlindungan sosial B. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kendahe II 1. Pendataan Calon Peserta Program Keluarga Harapan di Desa Kendahe II Berdasarkan pedoman umum program keluarga harapan, target penerima bantuan program keluarga harapan adalah rumah tangga sangat miskin. Penetapan rumah tangga sebagai rumah tangga miskin dilakukan dengan menggunakan metodologi dan indikator yang transparan. Rumah tangga yang berpotensi dipilih sebagai calon peserta program keluarga harapan adalah rumah tangga dengan kategori sangat miskin, dan terdapat anggota keluarga yang terdiri dari ibu hamil, ibu nifas, anak-anak yang berusia dibawah 15 tahun atau lebih dari 15 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar. Berikut ini adalah beberapa pendapat dari nara sumber tentang pendataan calon peserta program keluarga harapan di desa Kendahe II. Menurut Kepala Desa Kendahe II Bapak R.J : pendataan calon peserta program keluarga harapan dilakukan lansung oleh BPS, yang bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Menurut Sekretaris Desa Kendahe II Bapak R.S : pendataan calon peserta program keluarga harapan dilakukan oleh pemerintah desa yaitu Kepala Desa tanpa melibatkan perangkat desa seperti Sekretaris Desa dan Kepala-kepala Lingkungan. Rumah tangga miskin di Desa Kendahe II di data oleh Kepala Desa dan data tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kecamatan. Saya sebagai Sekretaris Desa tidak mengetahui tentang mekanisme pendataan calon peserta program keluarga harapan. Saya hanya menerima nama-nama peserta program keluarga harapan ketika peserta program keluarga harapan elah ditetapkan kemudian saya diinstruksikan untuk memberikan undangan pertemuan awal dalam rangka sosialisasi program keluarga harapan oleh Dinas sosial dan unit pengelolah program keluarga harapan Kabupaten. Menurut Kepala Lingkungan IV Bapak G.D: saya tidak mendapat instruksi dari Kepala Desa untuk pendataan rumah tangga miskin di lingkungan yang saya pimpin, sehingga saya tidak mengetahui tentang data peserta program keluarga harapan di lingkungan saya. Saya hanya menerima undangan untuk pertemuan awal di Balai Desa Kendahe II dalam hal sosialisasi program keluarga harapan. Dari beberapa pendapat diatas , dapat disimpulkan bahwa pendataan rumah tangga sangat miskin di Desa Kendahe II dilakukan oleh pemerintah desa dan pemerintah kecamatan yang bekerja sama dengan BPS dalam penetapan peserta program keluarga harapan. Akan tetapi Kepala Desa tidak melibatkan perangkat Desa seperti Sekretaris Desa dan Kepala-kepala Lingkungan. Tidak ada meteode dan indikator yang transparan dalam pendataan rumah tangga miskin. Kepala Desa tidak berkoordinasi dengan perangkat Desa setempat. Kepala desa sendiri yang mendata rumah tangga miskin di Desa Kendahe II. Hal ini bisa saja memungkinkan Kepala Desa memilih sendiri rumah tangga miskin yang bisa menjadi peserta program keluarga harapan. 9
2. Sosialisasi Program Keluarga Harapan di Desa Kendahe II Berikut beberapa pendapat dari nara sumber mengenai sosialisasi program keluarga harapan di Desa Kendahe II. Menurut Kepala Desa Kendahe II Bapak R.J : sosialisasi awal mengenai program keluarga harapan dilakasanakan di Balai Desa Kecamatan Kendahe. Sosialisasi disampaikan oleh Dinas Sosial dan Unit Pengelola PKH Kabupaten dengan melibatkan pendamping program keluarga harapan Kecamatan, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa Sekecamatan Kendahe, Staf Pengajar (Guru), Pegawai Puskesmas Kecamatan kendahe, masyarakat penerima atau peserta program keluarga harapan, dan masyarakat umum. Sosialisasi hanya dilakukan sekali mulai dari dilaksanakanya program keluarga harapan di Desa kendahe II sampai dengan saat ini. Menurut warga penerima atau peserta program keluarga harapan, Ibu H.M: sebelum pembayaran dilakukan mereka mendapat undangan untuk mengikuti pertemuan awal. Dalam pertemuan itu disosialisasikan mengenai apa itu program keluarga harapan. Dari sosialisasi tersebut kemudian rumah tangga miskin baru mengetahui tentang program keluarga harapan. Tetapi untuk selanjutnya tidak lagi dilakukan sosialisasi sampai saat ini. Untuk pertemuan selanjutnya yang dilaksanakan hanya proses pembayaran. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, sosialisasi program keluarga harapan di Desa kendahe melibatkan berbagai pihak seperti dari Dinas Sosial, unit pengelolah program keluarga harapan Kabupaten, Pendamping program keluarga harapan Kecamatan. Akan tetapi, meskipun telah melibatkan berbagai pihak tersebut, pada dasarnya sosialisasi program keluarga harapan di Desa Kendahe II belum maksimal. Sosialisasi hanya dilakukan pada pertemuan awal. Hal ini mengakibatkan rumah tangga miskin peserta program keluarga harapan belum terlalu memahami mekanisme pelaksanaan program keluarga harapan 3. Pembayaran Program Keluarga Harapan di Desa Kendahe II Pembayaran bantuan program keluarga harapan dilakukan oleh PT.POS ke setiap rekening peserta, setiap tiga bulan (tri wulan) pada tanggal yang ditentukan oleh masing-masing kantor POS untuk Desa atau Kelurahan. Walaupun telah ditentukan besaran bantuan yang dapat diterima oleh peserta program keluarga harapan, akan tetapi tetap saja terjadi pemotongan pada saat pembayaran program keluarga harapan. Hal ini didukung oleh hasil wawancara kepada peserta program keluarga harapan, Ibu H.M : pada saat pembayaran pertama, saya dapat pemotongan sebesar Rp.50.000. untuk selanjutnya juga dapat potongan Rp.50.000. Hal ini dikarenakan pembayaran program keluarga harapan berlansung di Bank, sehingga mendapat potongan Pajak. Itu yang dikatakan pendamping program keluarga harapan kecamatan. Untuk selanjutnya pembayaran program keluarga harapan tidak lagi dilakukan di Bank melainkan di Desa atau Kelurahan masingmasing. Karena apabila pembayaran dilakukan di Bank, setelah adanya pemotongan, hanya tersisa sedikit uang yang bisa diterima. Walaupun pembayaran telah dilakukan di Desa masing-masing, tetap saja adanya pemotongan sebesar Rp.20.000. Pembayaran kadang kala tidak sesuai dengan ketentuan program setiap triwulan, malainkan mencapai hingga 5-6 bulan. 10
Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam pembayaran dana program keluarga harapan tidak terlepas dari kejanggalan, seperti pungutan liar. Selain itu, pembayaran seharusnya setiap triwulan, tetapi yang terjadi pembayaran sering tertunda hingga 5-6 bulan. Oleh karena itu sebaiknya pengawasan sangat penting oleh unit pengelolah program keluarga harapan Kabupaten, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 4. Resertifikasi Peserta Program Keluarga Harapan di Desa Kendahe II Setelah melakukan wawancara dengan nara sumber, dapat diketahui bahwa dalam pengimplementasian program keluarga harapan di Desa kendahe II, tidak pernah diadakan resertifikasi lansung kerumah peserta program keluarga harapan. Mereka hanya melakukan resertifikasi pada saat proses pembayaran. Hal ini didukung oleh jawaban dari peserta program keluarga harapan, Ibu R.M mengatakan bahwa : pada saat pembayaran berlansung, saya ditanyai tentang apakah anak saya masih sekolah atau sudah tamat, pekerjaan suami apa, pengahsilan rata-rata perbulan. Agar resertifikasi dapat menemukan hasil yang baik, sebaiknya resertifikasi harus dilakukan lansung kerumah peserta. Agar Tim pelaksana dapat melihat secara lansung kondisi real ekonomi peserta. Apabila hanya ditanyakan pada saat pembayaran bisa saja yang disampaikan oleh peserta tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. C. Program Keluarga Harapan di Desa Kendahe II Belum Tepat Sasaran . Saat ini masyarakat di Desa kendahe II mempersoalkan tentang peserta program keluarga harapan. Masyarakat menilai, beberapa peserta program keluarga harapan tidak layak sebagai peserta program keluarga harapan. Dari hasil wawancara dengan masyarakat umum yang bukan peserta program keluarga harapan Ibu H.L mengatakan bahwa : peserta program keluarga harapan seharusnya keluarga yang kurang mampu yang memiliki anak balita dan anak sekolah Sekolah Dsar dan SMP, tetapi salah satu yang menjadi peserta program keluarga harapan yaitu tetangga saya tidak tergolong dalam kriteria tersebut. Tetangga saya itu tidak memiliki anak balita dan kebetulan anaknya sudah bersekolah di tingkat SMA. Sementara saya punya anak balita umur 4 tahun, anak SD 2 orang, dan anak SMP 1 orang, dan bisa dilihat keadaan ekonomi saya dapat dikatakan keluarga kurang mampu tetapi tidak terdaftar sebagai peserta program keluarga harapan. Menurut masyarakat umum lainnya yaitu Ibu S.L, mengatakan bahwa : salah satu peserta program keluarga harapan tidak lagi dikategorikan keluarga kurang mampu, karena mereka sudah punya rumah yang layak dan sepeda motor, sementara saya yang hanya tinggal dirumah yang terbuat dari kayu dan punya anak balita tidak terdaftar sebagai peserta program keluarga harapan. Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa kelayakan peserta program keluarga harapan di Desa Kendahe II masih belum tepat sasaran. Banyak masyarakat yang sudah kaya mengaku miskin, sementara yang benar-benar miskin justru tidak mendapatkan bantuan. Hal ini disebabkan oleh pendataan calon peserta program keluarga harapan tidak objektif. Pendataan yang dilakukan sifatnya masih memilih kerabat dan orang terdekat. Tidak bisa dipungkiri hal-hal seperti ini pasti 11
terjadi. Data kependudukan menjadi biang keladi persoalan. Pemerintah Pusat Maupun Pemerintah Daerah seolah-olah tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah kebiasaan masyarakat kaya menjadi orang miskin. Ketidaktepatan data peserta hanya membuat anggaran pemerintah untuk program menjadi boros. D. Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Kendahe II Program keluarga harapan sebagai bantuan sosial tidak terlepas dari berbagai hambatan pelaksanaan. Dalam pelaksanaanya program keluarga harapan masih memerlukan perbaikan dan harus ada upaya untuk memperbaikinya sehingga tujuan dari diberlakukannya program ini dapat tercapai. Berikut ini adalah beberapa hambatan pelaksanaan program keluarga harapan yang terjadi di Desa Kendahe II, yaitu : 1. Letak Geografis Desa Kendahe II 2. Kecemburuan Sosial 3. Kurangnya Kesadaran Peserta Program Keluarga Harapan BAB VI. PENUTUP A. Kesimpulan Implementasi program keluarga harapan di Desa kendahe II belum terlaksana atau terealiasi secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan program keluarga harapan di Desa kendahe II tidak terlepas dari berbagai penyimpangan. Data dan fakta yang ada menunjukan bahwa, pendataan calon peserta program keluarga harapan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dikatakan tidak transparan karena pendataan calon peserta hanya dilakukan oleh kepala desa tanpa melibatkan perangkat desa yaitu sekretaris desa dan kepala-kepala lingkungan. Kurangnya sosialisasi dari tim pelaksana lapangan UPPKH kabupaten dan pendamping kecamatan kepada rumah tangga miskin peserta program keluarga harapan mengakibatkan peserta program keluarga harapan tidak paham betul tentang syarat dan ketentuan program keluarga harapan. Pada proses pembayaran dana program kepada rumah tangga miskin peserta program terdapat potongan dengan jumlah yang berebda-beda. Serta masih kurangnya pengawasan dari UPPKH kabupaten dan pendamping kecamatan. Program keluarga harapan di Desa Kendahe II masih belum tepat sasaran dan belum mencakup semua rumah tangga miskin. Sehingga program keluarga harapan tidak memberikan dampak yang signifikan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Desa Kendahe II. B. Saran Kemiskinan menyebabkan masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam hal pelayanan kesehatan dan pendidikan. Diharapkan pemerintah tidak berhenti mengeluarkan kebijakan bantuan sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Pengelolaaan bantuan sosial dari pemerintah diharapakn dikelolah dengan baik secara efektif dan efisien oleh pemerintah yang berwenang 12
untuk mengatur berjalannya program bantuan sosial. Agar bantuan tersebut dapat sampai kepada masyarakat miskin tanpa dikurangi seidkitpun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Desa kendahe II, sebaiknya proses pendataan calon peserta lebih terbuka atau transparan dan harus adanya koordinasi dari Pemerintah setempat dimulai dari pemerintah desa yaitu kepala desa bersama perangkat desa dengan pemerintah kecamatan, pendamping kecamatan dan tim pelaksana unit pengelolah program keluarga harapan kabupaten. Dilakukan sosialisasi terus menerus mengenai PKH, sehingga masyarakat peserta bantuan paham betul mengenai program yang sedang dilaksanakan. Serta dilakukan pengawasan secara rutin oleh pendamping dan tim pelaksana sehingga tujuan program yang dijalankan dapat tercapai. DAFTAR PUSTAKA Abdul Wahab, Solihin, 2005. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Badan Pusat Statistik, 2010. Statistik Pendidikan 2009 Survei Sosial Ekonomi Nasional. Burhan, Bungin, 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Ekowati, Lilik Roro Mas, 2004. Perecanaan, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Atau Program. Lestari Rahayu, Sri 2012. Bantuan Sosial di Indonesia (Sekarang Dan Kedepan).Bandung: Fokusmedia Leo Agustino, 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Nasution, 1998 : Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Tarsindo Santoso, Slamet 2014. Mengukur Kemiskinan Dan Distribusi pendapatan. Bandung: UPP STIM YKPN
Sumber-sumber lain : Kementrian Sosial RI, 2007. Pedoman Umum PKH. Jakarta: UPPKH Pusat Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial, 2008. Pedoman Operasioanal Kelembagaan PKH Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Perpres RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
13
