IMPLEMENTASI PRAKTIK APOTEKER BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN MENUJU APOTEKER YANG BERMARTABAT
Noffendri Roestam Sekretaris Jenderal PENGURUS PUSAT
IKATAN APOTEKER INDONESIA
Disampaikan pada Seminar PD IAI Gorontalo Gorontalo, 06 November 2016
Outline I. II. III. IV. V. VI. VII.
PENDAHULUAN PRAKTIK KEFARMASIAN PELAYANAN KEFARMASIAN CAPAIAN LAYANAN KEFARMASIAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP APOTEKER PRAKTIK APOTEKER BERTANGGUNG JAWAB PENUTUP
3
Definisi Obat oleh WHO Obat adalah produk untuk masyarakat namun bukan komoditas biasa dikarenakan obat memiliki nilai sosial yang tinggi. Baik konsumen maupun penulis resep tidak bisa menilai mutu, keamanan dan khasiatnya Drugs are a public good and not simply just another commodity: first for their high social value, and then because consumers and prescribers are unable to assess their quality, safety and efficacy (Dr. Gro Harlem Brundtland, Director General of WHO EDM)
Surat & Edaran BPOM
Pesan Menko PMK Ibu Puan Maharani 1) IAI tolong buat himbauan ke seluruh Apoteker di Apotek agar hadir ke Apotek, menjalankan praktik bertanggung jawab untuk melayani masyarakat 2) Para Apoteker jangan meninggalkan Apotek dan menyerahkan kewenangannya ke Asisten Apoteker
Rakor Tingkat Menteri, Menko PMK, Jakarta 15 September 2016
Himbauan PP IAI
Instruksi Kepala BPOM RI
9
Praktik Kefarmasian UU 36/2009 ttg Kesehatan pasal 108 Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi ,pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional
HARUS
dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
10
Praktik ……………………… • Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan. (penjelasan pasal 108)
AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Amar Keputusan Mahkamah Konstitusi No.12/PUU-VIII/2010 tentang Judicial Review Pasal 108 Undang-Undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan. • Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; • Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sepanjang kalimat, “... harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian, dan dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, antara lain, dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan diperlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien;
AMAR PUTUSAN ………………. Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sepanjang kalimat, “... harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundangundangan” adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian dan dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, antara lain, dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan diperlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien;
AMAR PUTUSAN …………………. •
•
• •
Penjelasan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Penjelasan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
AMAR PUTUSAN …………………. • Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan. (penjelasan pasal 108)
16
Pelayanan Kefarmasian • Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien • Pelayanan Kefarmasian di Apotek, puskesmas, Klinik atau instalasi farmasi rumah sakit hanya dapat dilakukan oleh Apoteker. • Dalam melaksanakan tugas Pelayanan Kefarmasian sebagaimana dimaksud Apoteker dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki STRTTK
Hak Pasien UU 36 tahun 2009 ttg Kesehatan Pasal 7 • Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Pasal 8 • Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.
Standar Pelayanan di Apotek Permenkes No.35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek : a. pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai; dan b. pelayanan farmasi klinik : a. b. c. d. e. f. g.
pengkajian Resep; dispensing; Pelayanan Informasi Obat (PIO); konseling; Pelayanan Kefarmasian di rumah (home pharmacy care); Pemantauan Terapi Obat (PTO); dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO);
Oleh APOTEKER
Hot News • 5 orang Sejawat Apoteker Pengelola Apotek di Kota Bandung diambil keterangan sebagai saksi oleh Kejaksaan Negeri Bandung terkait pelayanan obat Alprazolam tablet berdasarkan resep dokter. • Tablet Alprazolam yang diperoleh di Apotek diperjualbelikan secara online oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. • Skrining resep …????
Standar Pelayanan di Puskesmas Permenkes 30/2014 ttg Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas a. pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai; dan b. pelayanan farmasi klinik : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
pengkajian resep, penyerahan Obat, dan pemberian informasi Obat; Pelayanan Informasi Obat (PIO); konseling; ronde/visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap); pemantauan dan pelaporan efek samping Obat; pemantauan terapi Obat; dan evaluasi penggunaan Obat.
Oleh APOTEKER
Standar Pelayanan di RS Standar Pelayanan Kefarmasian di RS meliputi standar: a. pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai; dan b. pelayanan farmasi klinik. – – – – – – – – – – –
pengkajian dan pelayanan Resep; penelusuran riwayat penggunaan Obat; rekonsiliasi Obat; Pelayanan Informasi Obat (PIO); konseling;
visite; Pemantauan Terapi Obat (PTO); Monitoring Efek Samping Obat (MESO); Evaluasi Penggunaan Obat (EPO); dispensing sediaan steril; dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD);
Oleh APOTEKER
CPFB
24
Perbandingan Pelayanan Resep oleh Apoteker, Asisten Apoteker, dan Petugas Lain pada Saat Kunjungan ke ApotekApotek Wilayah Kota Yogyakarta DIY
Agnes Dasmaria dan Ipang Djunarko Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta-2012
25
Profil Pelayanan Resep Obat Captopril di Apotek-Apotek Wilayah Kota Yogyakarta DIY
Agnes Dasmaria dan Ipang Djunarko Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta-2012
26
Profil Ketersediaan Pelayanan Informasi Obat Resep Glibenklamid Menurut Kepmenkes RI No. 1027 Tahun 2004
Profil Ketersediaan Pelayanan Informasi A (106 apotek) n = 113 A+C (4 apotek) A+D (1 apotek) C (1 apotek) Keterangan : Iryana Butar-Butar dan Ipang Djunarko A= Cara pemakaian obat Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma B= Cara penyimpanan obat Yogyakarta -2012 C= Jangka waktu pengobatan D= Aktivitas serta makanan dan minuman yang harus dihindari
SUDINKES JAKARTA SELATAN TAHUN 2015 Disampaikan dalam Seminar PC IAI Jakarta Selatan, Sabtu 17 Sept 2016
50% ??
Disampaikan dalam Seminar PC IAI Jakarta Selatan, Sabtu 17 Sept 2016
Riskesdas 2013
Riskesdas 2013
Riskesdas 2013
Practice by remote
34
Persepsi Masyarakat
Disadur dari Calon Apoteker Bercerita http://sinnalight.blogspot.co.id/2015/0 3/masih-belum-kenal-apotekernih.html
35
Persepsi ………………………..
Disadur dari Calon Apoteker Bercerita www.apotekerbercerita.wordpress.com 36
Persepsi ……………………..
37
Curhat Apoteker Muda ………….
Persepsi ……………………..
40
Praktik Secara Legal 1. Sertifikat Kompetensi 2. Surat Tanda Registrasi Apoteker (Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja manjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,- / UU 36/2014 pasal 85 ayat 1))
3. Surat Ijin Praktik Apoteker (Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja manjalankan praktik tanpa memiliki ijin sebagaimana dimaksud pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,- / UU 36/2014 pasal 86 ayat 1)
Melaksanakan Praktik Sesuai Standar Standar Pelayanan : 1.
Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (PMK 30/2014) 2. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (PMK 35/2014) 3. Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (PMK 58/2014)
Menjaga dan Meningkatkan Kompetensi Seminar & Workshop Berbayar atau Gratis………..
Menggunakan Jas Praktik Jas Praktik Apoteker
44
Memasang Papan Praktik
Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik mandiri harus memasang papan nama praktik ( UU 36/2014 ttg Tenaga Kesehatan pasal 47)
45
Papan Praktik Draft Permenkes Apotek : • Apotek wajib memasang papan nama yang terdiri atas: – papan nama Apotek yang memuat paling sedikit informasi mengenai nama Apotek, nomor SIA, dan alamat; dan – papan nama praktik Apoteker yang memuat paling sedikit informasi mengenai nama Apoteker, nomor SIP Apoteker, dan jadwal praktik Apoteker.
• Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang di dinding bagian depan bangunan atau dipancangkan di tepi jalan, secara jelas dan mudah terbaca. • Jadwal praktik Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berbeda dengan jadwal praktik Apoteker yang bersangkutan di fasilitas kefarmasian lain.
Praktik Bertanggung Jawab Mohon Maaf “Apoteker sedang tidak berada di tempat. Tidak melayani obat dengan resep dokter dan layanan informasi obat”
Praktik Bertanggung Jawab
Masukan IAI terkait Penyusunan Juknis PMK 31/2016
Masukan IAI terkait Penyusunan Juknis PMK 31/2016
Berperan Aktif Dalam Program Promotif & Preventif
51
52
Berperan aktif ……………………..
53
Berperan aktif …………….
54
Berperan Aktif………. Melalui Program Gema Cermat diharapkan : Apoteker mempunyai komunitas di lingkungan tempat praktiknya (Apotek/Puskesmas/RS) Apoteker berperan dalam program Promotif dan Preventiv Kesehatan Apoteker berperan menurunkan penggunaan obat yang salah dan penyalah gunaan obat
55
Kreatifitas Apoteker Indri
57
Ini realita… bukan mimpi
Praktik bersama Apoteker dan Dokter Rata-rata 100 pasien per hari Omzet Apotek rata-rata 25 Jt/hari Jasa dokter 18 jt/bulan
Kesimpulan 1. Praktik Apoteker secara bertanggung jawab akan melindungi masyarakat dari salah penggunaan obat dan penyalahgunaan obat 2. Praktik Apoteker secara bertanggung jawab akan menjaga martabat profesi Apoteker.
Terima kasih
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No.17, Tomang – Jakarta Barat Telp (021) 56962581 Fax (021) 5671800 Email :
[email protected] Website : www.ikatanapotekerindonesia.net
Noffendri, S.Si, Apt 08 11 12 14 61
[email protected]
60
