IMPLEMENTASI PERDA NO. 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (Penyediaan Ruang Terbuka Hijau) DI KOTA TEGAL Oleh : Novi Listianti, Sundarso, Kismartini, Fathurrohman
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman : http// www.fisip.undip.ac.id email
[email protected] ABSTRAK Kebijakan ruang terbuka hijau dilatarbelakangi oleh berbagai hal diantaranya dorongan kebutuhan ruang publik dan terjaganya ekosistem lingkungan perkotaan. Ruang terbuka hijau juga merupakan fasilitas umum yang mengandung banyak fungsi kehidupan masyarakat kota seperti hebutuhan tempat untuk interaksi sosial, sarana olahraga, dan ruang rekreasi. Tujuan dari penelian ini untuk mengetahui proses implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Tegal dengan menggunakan landasan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Tegal untuk meningkatkan jumlah luasan ruang terbuka hijau di Kota Tegal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn untuk mengetahui faktor yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan informasi dari Dinas Permukiman dan Tata Ruang, Bappeda dan Kantor Lingkungan Hidup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Tegal dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Luas ruang terbuka hijau publik di Kota Tegal hingga tahun 2015 adalah sebesar 6,38% dari luas wilayah. Faktor yang mendorong dan menghambat kebijakan ini adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/ kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Dengan penelitian ini dirumuskan beberapa rekomendiasi yang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah Kota Tegal dalam implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Tegal. Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau, Regulasi
1
sangat
PENDAHULUAN
pesat
mempengaruhi
perkembangan kota dan kondisi
A. Latar Belakang
lingkungan di kota tersebut. Di era globalisasi seperti sekarang Kota
ini suatu negara dituntut untuk
daerah
terus melakukan pembangunan.
yang
sedang
Berbagai
upaya
strategis
tahunnya
syarat
penting
bagi
sendiri
meliputi
semakin
tinggnya
angka
masyarakat
pendatang
yang
memutuskan
Angka pertumbuhan yang semakin cepat dapat menimbulkan masalah
banyak
dalam proses pengembangan kota.
mengorbankan lingkungan hidup
Tingginya
juga dapat pula merusak ekosistem
angka
pertumbuhan
tersebut membuat semakin banyak
yang ada.
masyarakat Proses pembangunan yang
menuntut
akan
ketersediaan lahan sebagai tempat
di upayakan Indonesia tidak luput
untuk
dari
Baik
pembangunan
meningkat,
untuk menetap di Kota Tegal.
fisik, yang mana pembangunan acapkali
meningkat.
juga disebabkan oleh semakin
kemajuan
pembangunan fisik maupun non
fisik
laju
kepadatan penduduk di Kota Tegal
menjadi
negara yang sedang berkembang. Pembangunan
semakin
yang
dan lain sebagainya. Pembangunan prasarana
menjadikan
Selain karena tingkat pertumbuhan
ekonomi, budaya, sosial, politik
dan
ini,
pertumbuhan di Kota Tegal setiap
telah
dilakukan di segala bidang, baik
sarana
di
Letak Kota Tegal yang sangat
proses
pembangunan agar terus berjalan pesat.
berada
pulau jawa dengan jalur selatan.
terus
mengupayakan
yang
merupakan
persimpangan antara jalur utara
Indonesia merupakan salah satu negara
Tegal
kawasan
melakukan sebagai
aktivitasnya.
tempat
tinggal,
perkotaan. Pesatnya pembangunan
tempat
tentu saja akan mempengaruhi
lainnya. Padahal lahan di sebuah
perkembangan kota itu sendiri.
kota tidak dapat bertambah yang
Juga, pertumbuhan penduduk yang
ada 2
bermain
hanya
ataupun
pengalihan
yang
fungsi
penggunaan lahan tersebut, tentu
tersebut meliputi Undang-Undang
saja dalam hal ini perubahan
Nomor 26 Tahun 2007 tentang
penggunaan
Penataan Ruang Terbuka Hijau
lahan
mengurangi
fungsi
akan
lahan
(RTH)
dari
hingga
peraturan
ruang terbuka hijau. Permintaan
pelaksanaannya berupa keputusan
akan pemanfaatan lahan kota yang
Menteri atau Peraturan Menteri
terus
bersifat
seperti Peraturan Menteri Dalam
pembangunan
Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang
tumbuh
dan
akseleratif
untuk
berbagai
fasilitas
perkotaan,
Penataan Ruang Terbuka Hijau
termasuk
kemajuan
teknologi,
(RTH). Selain itu juga terdapat
serta
peraturan daerah kota meliputi
permukiman. Seringkali mengubah
Perda No. 4 Tahun 2012 tentang
konfigurasi alami lahan/bentang
Rencana Tata Ruang Wilayah.
alam
menyita
Sebagai kota pesisir, Kota Tegal
lahan-lahan tesebut untuk berbagai
memiliki hawa yang cukup panas
bentukan ruang terbuka, hal ini
dan
umumnya merugikan keberadaan
semakin
ruang
pertumbuhan di setiap tahunnya.
industri
dan
transportasi
perkotaan
juga
terbuka
yang
sering
terik
di
tambah
meningkatknya
laju
dianggap sebagai lahan cadanggan
Dengan
dan tidak ekonomis.
penduduk membuat ketersediaan
Pentingnya Ruang
Terbuka
perkotaan adanya
di
Hijau tunjukkan
perundang-undangan
yang
hal-hal
Bila dibandingkan dengan kotakota yang berada di provinsi Jawa Tengah, Kota Tegal merupakan
(RTH) sehingga biasa menjadi
salah satu kota yang memiliki
dasar pijakan pemerintah kota
Peraturan
meningkat,
Hijau (RTH) menjadi berkurang.
mengenai
mengembangkan
juga
sebuah
untuk pengadaan Ruang Terbuka
pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
dalam
didirikan
jumlah
akibatnya adalah jumlah lahan
oleh
peraturan
untuk
pemukiman
(RTH)
sejumlah
mengatur
lahan
keberadaan
meningkatnya
dengan
RTH dengan jumlah paling sedikit
RTH.
atau
perundang-undangan
minim.
Hal
ini
terjadi
ketersediaan lahan yang jumlahnya 3
sangat sedikit untuk dijadikan
WILAYAH
ruang terbuka hijau, selain itu
RUANG TERBUKA HIJAU) DI
pengalihan fungsi ruang terbuka
KOTA TEGAL”.
hijau
yang
sudah
ada.
Jika
B. Rumusan Masalah
sebelumnya ruang terbuka hijau
1. Bagaimana implementasi perda
tersebut berfungsi sebagai taman, pada
kenyataannya
no.
berubah
daerah
tersebut.
2. Apakah
paling
tentang
ruang
terbuka
faktor-faktor
yang
mendorong dan menghambat
menunjukkan bawah jumlah RTH tegal
2012
hijau) di Kota Tegal?
Berikut adalah informasi yang
kota
tahun
(penyediaan
pendatang yang pada akhirnya di
4
rencana tata ruang wilayah
menjadi tempat pemukiman pada
menetap
(PENYEDIAAN
implementasi perda no. 4 tahun
minim
2012 tentang rencana tata ruang
dibandingkan dengan RTH di kota
wilayah
atau kabupaten lain di Provinsi
(penyediaan
ruang
terbuka hijau) di Kota Tegal?
Jawa Tengah.
C. Tujuan Penelitian
Dari kondisi dan situasi
Penyusunan penulisan karya ilmiah
yang telah dijabarkan diatas bahwa
ini mempunyai tujuan :
keadaan
1. Mengetahui,
penyediaan
Ruang
mendeskripsikan
Terbuka Hijau di Kota Tegal
dan menganalisis implementasi
belum
yang
perda no. 4 tahun 2012 tentang
sudah di amanatkan PERDA No. 4
rencana tata ruang wilayah
Tahun 2012 tentang Rencana Tata
(penyediaan
Ruang Wilayah Kota Tegal yaitu
hijau) di Kota Tegal.
memenuhi
angka
sebesar 33% dari luas wilayah kota.
Maka
atas
2. Mengetahui
dasar
pendukung
ruang
faktor dan
terbuka
-
faktor
penghambat
permasalahan diatas maka penulis
implementasi perda no. 4 tahun
mengangkat
2012 tentang rencana tata ruang
judul
“IMPLEMENTASI
wilayah
PERDA
TATA
ruang
terbuka hijau) di Kota Tegal.
NO. 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA
(penyediaan
RUANG 4
dimana
D. Landasan Teori
tersebut didorong oleh aktor
1. Administrasi Publik Administrasi
Publik
serangkaian
aktivitas
adalah
dari lingkungan pemerintahan
atau
ataupun dari luar lingkungan pemerintahan.
kegiatan yang dilakukan oleh aparatur
pemerintah
aktivitas-aktivitas
Menurut
untuk
Carl
J.
mencapai tujuan yang telah
Friedrick dalam Sri Suwitri
ditetapkan.
(2008:6)
mendefinisikan
kebijakan sebagai serangkaian
Menurut Dimock & Dimock (1991:20) mengatakan
tindakan
definisi
administrasi
seseorang,
kelompok
atau
adalah
suatu
yang
pemerintah
dalam
suatu
lingkungan
publik
ilmu
mempelajari
apa
yang
dikehendaki
rakyat
melalui
hambatan
memperolehya.
terhadap Edward
diusulkan
dengan
menunjukkan
pemerintah, dan cara mereka
Menurut
yang
hambatan-
dan
kesempatan
pelaksanaan
usulan
kebjakan tersebut dalam rangka
H.
Litchfield dalam buku Ilmu
mencapai
Administrasi Publik (Syafiie,
Sedangkan
2006:25) menyatakan bahwa
etimologis berasal dari kata
administrasi publik adalah suatu
public dan diartikan sebagai
studi
umum, rakyat, masyarakat, dan
mengenai
bagaimana
bermacam-macam
badan
pemerintah
dengan
tertentu.
Publik
secar
negara atau pemerintahan. Menurut
diorganisasikan,
dilengkapi
tujuan
Anderson
tenaga-
James
dalam
E.
Subarsono
tenaganya, dibiayai, digerakkan,
(2010:2)
mendefinisikan
dan dipimpin.
kebijakan
publik
sebagai
2. Kebijakan Publik
kebijakan
yang
dapat
Kebijakan publik merupakan
dipengaruhi oleh para aktor dan
serangkaian
faktor dari luar pemerintah.
dilakukan dilakukan
aktivitas ataupun oleh
yang tidak
pemerintah, 5
Implementasi
3. Implementasi Kebijakan
berjalan
Implementasi kebijakan
tidak
akan
efektif
jika
merupakan bagian dari proses
sumberdaya yang tersedia tdak
kebijakan.
mencukupi
Menurut dan
Van
Van
Meter
Horn
dalam
kebijakan
proses
implementasi. 3. Karakteristik Agen Pelaksana
(2008:139)
Pusat perhatian pada agen
implementasi
pelaksana meliputi organisasi
Agustino mendefinisikan
untuk
publik
formal dan organisasi informal
sebagai
tindakan-tindakan
yang
yang
akan
terlibat
dilakukan baik oleh individu-
pengimplementasian kebijakan
individu atau pejabat-pejabat
publik.
atau kelompok pemerintah atau
4. Sikap/
Kecenderungan
para
swasta yang diarahkan pada
pelaksana
tercapainya tujuan-tujuan yang
Sikap
telah
dalam
penolakan dari pelaksana akan
keputusan kebijaksanaan. Van
sangat banyak mempengaruhi
Meter
keberhasilan
digariskan
dan
Van
Horn
atau
atau
tidaknya
kinerja implementasi.
mengemukakan bahwa yang mempengaruhi
penerimaan
5. Komunikasi
kebijakan
Antarorganisasi
dan Aktivitas Pelaksana
publik adalah sebagai berikut;
Komunikasi
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
yang
baik
Tingkat keberhasilan kebijakan
merupakan mekanisme yang
dapat diukur jika ukuran dan
paling ampuh dalam proses
tujuan
implementasi
kebijakan
dengan berada
realistis
sosio-kultur di
level
Semakin
yang
maka
pelaksana
asumsinya
adalah
kemungkinannya dapat terjadi.
2. Sumberdaya
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial
mempunyai
dan Politik
peranan penting dalam proses implementasi
koordinasi,
kesalahan-kesalahan akan kecil
kebijakan.
Sumberdaya
baik
kebijakan.
kebijakan. 6
lingkungan,
pada akhirnya dilakukan penarikan
ekonomi, sosial dan politik
kesimpulan atas jawaban-jawaban
tidak kondusif maka proses
yang diperoleh dari informan.
implementasi kebijakan tidak
Kualitas
dapat berjalan dengan efektif
menggunakan teknik triangulasi
bahkan
dengan
Jika
keadaan
dapat
membuat
kegagalan
data
membandingkan
hasil
dengan informan lainnya untuk
implementasi.
keperluan pengecekan atau sebagai
E. Metodologi Penelitian
pembanding terhadap data itu.
Di dalam penelitian ini, penulis
deskriptif
keabsahan
wawancara antara informan satu
proses
menggunakan
atau
tipe
dengan
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
penelitian pendekatan
A. Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Menurut Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal
kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal. Informan pada penelitian ini adalah Kepala Bidang
Pertamanan
Penyediaan ruang terbuka
dan hijau
Persampahan Diskimtaru, Kepala
Pegawai Hidup
Staff Kantor
dan
Tegal
Bappeda,
data
di
yang
untuk
kenyamanan
bagi
para pendatang yang berkunjung
dalam
ke Kota Tegal dan tentunya bertujuan
wawancara, dokumentasi dan studi Data
bertujuan
memberikan nilai estetika bagi
penelitian ini melalui observasi,
pustaka.
satu
masyarakat Kota Tegal sekaligus
Dinas
Pekerjaan Umum. Adapun teknik pengumpulan
yang
memberikan
Lingkungan
Pegawai
salah
kebijakan pemerintah daerah Kota
Seksi Perencanaan Tata Ruang Diskimtaru,
merupakan
masyarakat.
sudah
untuk
kesejahteraan
Penyediaan
ruang
terbuka hijau bagi setiap kota atau
diperoleh kemudian dianalisis dan
kabupaten merupakan amanat dari
interpretasi data melalui reduksi
Undang-Undang No. 26 Tentang
dengan mengelompokan hal-hal
Penataan Ruang. Pada Pasal 28
pokok, kemudian disajikan dan
huruf a disebutkan bahwa rencana 7
penyediaan
dan
hijau
pemanfaatan
publik
oleh
pemerintah
ruang terbuka hijau. Ditambahkan
daerah yaitu Badan Perencanaan
pada Pasal 29 ayat (2) disebutkan
Pembangunan Daerah (Bappeda)
bahwa proporsi ruang terbuka
selaku perencana ataupun Dinas
hijau pada wilayah kota paling
Permukiman
sedikit 30 (tiga puluh) persen dari
sebagai
luas wilayah kota.
kebijakan
Kebijakan
Tata
leading ini.
kebijakan
penyediaan
dan
Ruang
sector
dari
Program
dari
penyediaan
ruang
ruang terbuka hijau di Kota Tegal
terbuka hijau di Kota Tegal adalah
diatur dalam Perda No. 4 Tahun
program pengembangan kota hijau
2012
dengan
Tentang
Ruang peraturan
Rencana
Tata
kegiatan
didalamnya
Wilayah.
Didalam
adalah penyediaan ruang terbuka
daerah
tersebut
hijau
dan
pemeliharaan
disebutkan pada pasal 6 huruf b
terbuka
adalah
penyediaan ruang terbuka hijau itu
peningkatan
dan
hijau.
ruang
penyediaan ruang terbuka hijau
sendiri
yang
pemerintah
proporsional
di
seluruh
yang
Kegiatan
dilakukan adalah
oleh dengan
wilayah kota. Dilanjutkan dengan
melakukan pembuatan taman kota
strategi peningkatan ruang terbuka
atau hutan kota baru di Kota
hijau
Tegal.
itu
sendiri
disebutkan
selanjutnya,
kegiatan
didalam pasal 7 ayat (2) adalah
pemeliharaan ruang terbuka hijau
strategi
adalah
peningkatan
penyediaan
RTH
dan
dengan
melakukan
rehabilitasi taman atau hutan kota
yang
yang telah mengalami kerusakan.
proporsional diseluruh wilayah daerah.
Kegiatan penyediaan ruang Implementasi
kebijakan
terbuka
penyediaan ruang terbuka hijau di
hijau
diawali
dengan
pencarian lahan atau lokasi yang
Kota Tegal menurut Peraturan
strategis untuk dibangun sebuah
Darah No. 4 Tahun 2012 Tentang
ruang terbuka hijau. Kriteria lahan
Rencana Tata Ruang Wilayah
yang
sudah dilakukan dengan berbagai
diperlukan
untuk
dibuat
taman kota adalah berada di
bentuk pengendalian ruang terbuka 8
tempat yang mudah dijangkau oleh
terbuka
masyarakat dan kriteria lahan yang
beberapa
diperlukan untuk dibuat hutan kota
ataupun taman di Kota Tegal
adalah kondisi lahan yang subur
merupakan
dan cukup luas. Selanjutnya, jika
diharapkan terasa nyaman bagi
lahan
maka
aktifitas yang dilakukan. Taman
adalah
yang telah dibuat dan kemudian
atas
telah kehilangan fungsinya sebagai
tersebut.
taman oleh pemerintah Kota Tegal
narasumber
akan direhabilitasi sehingga taman
sudah
proses
ditetapkan
selanjutnya
mengurus
adminitrasi
kepemilikan
lahan
Didapatkan
dari
hijau
seperti
lapangan
halnya olahraga
tempat
yang
ini
atau fasilitas ruang terbuka hijau
membutuhkan waktu yang tidak
tersebut dapat digunakan kembali
sebentar, bisa memakan waktu
oleh masyarakat. Hal ini adalah
hingga empat sampai enam bulan
bentuk dari kegiatan pemanfaatan
lamanya.
ruang
bahwa proses
administrasi
Kemudian,
langkah
terbuka
hijau.
Untuk
selanjutnya adalah membuat detail
tercapainya kawasan yang hijau
engineering design taman kota
dan indah pemerintah daerah Kota
atau
hutan
dibangun.
kota Para
yang
akan
Tegal perlu melakukan perawatan
proses
ini,
yang intensif terutama pada taman yang telah kehilangan fungsinya.
pemerintah daerah Kota Tegal meminta bantuan terhadap pihak swasta
atau
Di
konsultan.
kota
bertahap,
hal
dilakuka ini
disetiap
secara
dalam
pemerintah daerah. Hingga saat ini
diseluruh
wilayah
Kota Tegal
tersebar
perda
yang
merupakan
landasan dari kebijakan ruang
rencana pembangunan taman yang proporsional
kecamatannya
ruang terbuka hijau privat. Di
dengan ada atau tidaknya anggaran
secara
terbagi
ruang terbuka hijau publik maupun
disesuaikan
tersebar
Tegal
menjadi empat kecamatan, dimana
Pembangunan taman kota dan hutan
Kota
terbuka hijau kota tegal sendiri terdapat pasal yang mengatakan bahwa penyediaan ruang terbuka
belum terealisasi. Tempat yang
hijau di Kota Tegal harus tersebar
diperuntukkan bagi fasilitas ruang 9
secara proporsional yang artinya
sebagaimana
bahwa setiap ruang terbuka hijau
pasal 44 huruf a meliputi area
publik atau milik pemerintah harus
dengan luas kurang lebih 831
tersebar secara merata di setiap
(delapan ratu tiga puluh satu)
kecamatan.
hektar atau sebesar kurang lebih
Berikut
adalah
dimaksud
persebaran ruang terbuka hijau
20,92%
publik
Sembilan puluh dua persen) dari
di
Kota
(dua
puluh
dalam
koma
luas wilayah kota. Selain itu dari
Tegal:
tabel
diatas
dapat
pula
disimpulkan bahwa penyebaran ruang terbuka di Kota Tegal belum tersebar secara merata di masingmasing kecamatan. Fungsi ruang terbuka hijau kota pun sudah dijelaskan Berdasarkan data diatas
merupakan
dapat disimpulkan bahwa luas
Tegal
belum
interaksi
memenuhi
PKL.
tentang Penataan Ruang adalah
adalah
ruang
Sebagai
contoh
adalah
Taman Poci yang berada di depan
paling sedikit 30% dari luas
stasiun
Tegal
Kota
tersebut
penyediaan ruang terbuka hijau
rekonstruksi
diatur didalam Perda No. 4 Tahun
pengalihan
2012 tentang Rencana Tata Ruang
Tegal.
telah
mengalami
bangunan fungsi
Taman
dari
karena taman
tersebut. Taman Poci merupakan
Wilayah. Pada Pasal 45 disebutkan RTH
sebagai
sebagai tempat berdagang para
Undang No. 26 Tahun 2007
rencana
serta
Tegal banyak yang digunakan
sudah diatur didalam Undang-
bahwa
melakukan
terbuka hijau kota publik di Kota
hijau di suatu kota atau kabupaten
Kota
sosial
kenyataannya
wilayah. Luasan ruang terbuka
Di
untuk
bagi
fungsi estetika suatu kota. Dalam
syarat luas RTH 33% dari luas
wilayah.
RTHK
tempat
masyarakat
ruang terbuka hijau kota publik di Kota
bahwa
salah satu icon Kota Tegal. Taman
publik
yang berisi poci yang berukuran 10
besar itu merupakan salah satu tujuan
wisata
yang
B. Faktor
harus
Pendukung
dan
Penghambat
dikunjungi bagi para wisatawan.
a. Ukuran
dan
Tujuan
Namun taman ini telah berubah
Kebijakan
fungsi menjadi taman yang dihuni
Keberhasilan
oleh puluhan pedagang kaki lima
kebijakan mensyaratkan agar
untuk digunakan sebagai kegiatan
implementor mengetahui apa
perdagangan pada malam hari.
yang harus dilakukan. Dalam
Sehingga pada siang hari ada
pelaksanaan
banyak sampah yang berserakan di
implementasi
area taman tersebut. Pemerintah
ruang terbuka hijau di Kota
daerah sudah sering melakukan
Tegal
tindakan
menyelesaikan
mengetahui ukuran, tujuan dan
masalah ini, tetapi pemerintah
sasaran dari kebijakan. Tujuan
daerah
dalam
dari kebijakan ini adalah untuk
ini.
kesejahteraan masyarakat, dan
Bagi mereka masalah ini adalah
sasaran dari kebijakan ruang
masalah
akan
terbuka hijau ini adalah lahan-
hingga
lahan atau lokasi yang strategis
mereka membuatkan lahan atau
untuk dibuat taman atau hutan
lapak
kota.
untuk
juga
menghadapi
ditemukan
bingung permasalahan
yang
tidak
jawabannya
untuk
mereka
berjualan
namun berada di pusat kota.
implementasi
kebijakan penyediaan
implementor
sudah
b. Sumberdaya
Hingga sampai saat ini, taman
Sumberdaya manusia dalam
tersebut masih digunakan sebagai
implementasi
tempat berdagang para pedagang
penyediaan ruang terbuka hijau
kaki lima.
memiliki
kebijakan
kuantitas
memenuhi.
yang
Sumberdaya
finansial adalah sesuatu yang sangat
vital
pelaksanaan
dalam
suatu
kebijakan.
Sumber dana untuk kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau 11
adalah berasal dari Anggaran Pendapatan
dan
e. Komunikasi
Antar
Belanja
Organisasi
Daerah (APBD). Dalam hal ini
Pelaksana
anggaran
Komunikasi yang terjalin antar
yang
dikeluarkan
dan
Aktivitas
bersifat
pegawai didalam SKPD sudah
bertahap. Kemudian, fasilitas
terjalin dengan baik, meskipun
guna pelaksanaan kebijakan
seringkali
masih belum terpenuhi.
kesalahpahaman
oleh
pemerintah
c. Karakteristik
terjadinya dalam
penyampaian informasi. Selain
Agen
Pelaksana
menjalin koorfinasi yang baik
Aktor implementasi kebijakan
antar
ruang terbuka hijau adalah
instansi,
Diskimtaru,
komunikasi yang baik juga
KLH,
Bappeda
pegawai
dan DPU. Para implementor
harus
telah melaksanakan tugas nya
pemerintah
sesuai
masyarakat.
dengan
Standar
dan
antar
koordinasi
dan
terjalin
antara dengan
Terkait
dengan
yang
kebijakan ruang terbuka hijau
tertera didalam Perda No. 4
masih banyak masyarakat yang
Tahun 2012.
tidak mengetahui arti penting
Operasional
Prosuder
dari keberadaan ruang terbuka
d. Sikap/ Kecenderungan Para
hijau di suatu kota.
Pelaksana Aktor implementasi kebijakan
f. Lingkungan Ekonomi, Sosial
ruang terbuka hijau cukup
dan Politik
responsive dan antusias dalam
Lingkungan Ekonomi, Sosial
mengahdapi
dan
kebijakan
ini.
politik
mempengaruhi
Terbukti mereka cepat tanggap
kebijakan penyediaan ruang
setiap ada permasalahan yang
terbuka hijau di Kota Tegal.
terjadi
didalam
implementasi penyediaan
proses
PENUTUP
kebijakan ruang
Kesimpulan Pelaksanaan
terbuka
kebijakan
penyediaan ruang terbuka hijau
hijau.
belum dilakukan sesuai dengan 12
Perda No. 4 Tahun 2012 tentang
kebijakan ruang terbuka hijau di
RTRW, hal tersebut dibuktikan dari
Kota Tegal.
jumlah luasan ruang terbuka hijau
Saran
Kota Tegal adalah sebesar 6,38% 1. Di
dan belum memenuhi syarat luas
dalam
meningkatkan
ruang terbuka hijau yang tertulis
implementasi kebijakan penyediaan
didalam regulasi. Selain itu juga
ruang terbuka hijau, maka perlu
terdapat pengalihan fungsi taman
dilakukan beberapa upaya:
dan fasilitas ruang terbuka hijau
a. Dibangunnya sikap serius, tegas
lainnya
menjadi
lahan
dan berkomitmen sepenuh hati
untuk
didalam diri pemerintah daerah.
berjualan para PKL. didalam
b. Melakukan alternative lain yaitu
pelaksanaan kebijakan penyediaan
dengan pengadaan roofgarden
ruang terbuka hijau di Kota Tegal
pada
adalah
pemerintahan.
Faktor
pendukung
adanya
komitmen
dari
pemerintah
daerah
dalam
melaksanakan
kebijakan.
Sikap
setiap
kantor
2. Di dalam mengatasi permasalahan yang menjadi faktor penghambat :
responsif dan antusias yang tinggi
a. Meningkatkan
teknik
dari pemerintah daerah. Selain itu,
penyampaian informasi kepada
jumlah pegawai yang memadahi
masyarakat
dan
memberikan sosialisasi
yang
bersifat
persuasive
atau
berjalan dengan baik. Sedangkan
mengajak
masyarakat
untuk
yang menjadi faktor penghambat
lebih memahami lebih jauh
adalah
tentang
berkompeten
implementasi
kebijakan
turunnya
dilakukan
sehingga
anggara
secara
buruknya
tingkat
dapat
yang
bertahap,
yaitu
dengan
pentingnya
ruang
terbuka hijau di suatu kota.
penyampaian
b. Meningkatkan
sikap
adil
informasi dari pemerintah kepada
didalam diri pemerintah dalam
masyarakat,
melaksanakan suatu kebijakan
adanya
elite
menghambat
kemudian politik
adalah yang
untuk
implementasi
urusan
tidak
kelompok
mengutamakan 13
mencampurkan dan
kelompok
sehingga
kebijakan
dilaksanakan
benar-benar
bertujuan
kepentingan
untuk
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
yang
Suwitri, Sri. 2008. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
masyarakat. DAFTAR PUSTAKA
Wahab, Solichin Abdul. (2012). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Akasara.
Afifudin, dan Beni Ahmad Saebani. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Pustaka Setia. Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta : Bandung.
Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo : Yogyakarta
Keban, Yeremias.T. (2008). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu.Yogyakarta : Gava Media
Non Buku :
Nugroho, Riant. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang. Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi. PT. Elex Media Komputindo
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007
Thoha,
Penataan
Miftah. Administrasi Kontemporer. Jakarta
tentang Penataan Ruang Peraturan Nomor
2010.
Ilmu Publik Kencana :
Menteri 1
Tahun Ruang
Dalam
Negeri
2007
tentang
Terbuka
Hijau
Kawasan Perkotaan Peraturan Daerah No.
4 tentang
Rinaldi, Mirsa. 2012. Elemen Tata Ruang Kota. Graha Ilmu : Jakarta
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Subarsono. 2010. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar : Jogjakarta
Laporan
Tegal Akhir
Penyusunan
Masterplan RTH Kota Tegal Tegal Dalam Angka 2013
Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta
14
